Monthly Archives: February 2012

KOMUNIKASI PEMASARAN PARIWISATA DAN PERHOTELAN?

KOMUNIKASI PEMASARAN  PARIWISATA DAN PERHOTELAN

Critical Review Karya Scott McCabe

Oleh

I Gusti Bagus Rai Utama

Program Doktor, Studi Ilmu Pariwisata, Universitas Udayana. Bali

 

Brief Summary

 

Keberhasilan komunikasi pemasaran pariwisata dan perhotelan dalam konteks destinasi adalah tersampaikannya sebuah pesan  tentang sebuah destinasi pariwisata dan perhotelan tersebut kepada calon konsumen yang tepat, dan dengan cara yang benar. Komunikasi pemasaran mensyaratkan adanya merek atau branding untuk dapat menghubungan organisasi dengan calon pembeli.

Karakteristik komunikasi pemasaran pariwisata dan perhotelan berpengaruh pada proses pemasaran kepada konsumen potensial. Pariwisata dan perhotelan memiliki karakteristik sebagai berikut: tidak berwujud nyata,  tidak dapat  disimpan, proses antara produksi dan konsumsi terjadi secara bersama-sama, merupakan komponen gabungan untuk dapat dikatakan sebagai sebuah produk pariwisata.

Pada pariwisata dan perhotelan, komunikasi pemasaran merupakan hal yang dinamis dan memiliki keunikan yang cenderung mengikuti perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan teori pemasaran akan berdampak pada perubahan terhadap komunikasi pemasaran sehingga senantiasa diperlukan analisis terhadap perubahan lingkungan pemasaran tersebut. Untuk efektifitas dan efesiensi komunikasi penasaran diperlukan teori yang tepat agar pemasaran tercapai sesuai tujuan yang telah ditetapkan oleh sebuah organisasi. Selanjutnya perkembangan komunikasi saat ini turut mempengaruhi sebuah industri atau organisasi sehingga daripadanya akan dapat dilakukan perubahan-perubahan dalam melakukan komunikasi pemasaran yang tepat. Komunikasi pemasaran diperlukan oleh organisasi dengan tujuan penginformasikan produk, mengingatkan kembali, dan mempengaruhi calon konsumen untuk melakukan pembelian. Peran media dalam melakukan imajinerisasi atau visualiasi menjadi semakin penting dalam komunikasi pemasaran pariwisata dan perhotelan karena ketidaknyataan wujudnya.

Pentingnya sebuah informasi dalam komunikasi pemasaran telah menjadi perhatian yang lebih luas dalam kontek yang lebih luas. Dalam perkembangannya, informasi tidak akan pernah netral, informasi diadakan untuk tujuan tertentu, terkadang informasi mengandung sebuah ideologi politik dari sebuah produk, dan informasi tidak berhubungan secara langsung untuk mempengaruhi penjualan, berbeda dengan terbentuknya komunikasi pemasaran yang lebih diarahkan untuk tujuan meningkatkan penjualan sebuah produk.

Dalam perumusan strategi komunikasi pemasaran  diperlukan identifikasi komunikasi seperti apakah yang diperlukan oleh organisasi atau individu dalam melakukan komunikasi kepada kelompok atau target pasar. Perbedaan perspektif komunikasi, juga menjadi pertimbangan yang penting dalam perancangan model komunikasi pemasaran pariwisata dan perhotelan. Perspektif komunikasi yang berbeda tersebut selanjutnya diterjemahkan oleh beberapa ahli pemasaran seperti Butler yang memaknai bahwa komunikasi pemasarasan adalah representasi informasi faktual perkembangan sebuah destinasi tentang pengelolaannya, masyarakat lokalnya, dan karakteristik konsumennya saat strategi komunikasi pemasaran tersebut dirumuskan.

Dalam artikel ini, isu-isu terkini yang mempengaruhi komunikasi pemasaran pariwisata dan perhotelan lebih banyak menyorot pada semakin berkurangnya peran manusia dalam penyediaan jasa, namun belum banyak diungkap dampak dari berkurangnya peran manusia seperti berkurangnya sentuhan kemanusiaan dan tentu saja akan menurunkan tingkat keramah-tamahan masyarakat pada sebuah destinasi atau organisasi. Dalam kenyataannya, pada industri pariwisata dan perhotelan idealnya senantiasa dinamis dalam menanggapi perubahan kebutuhan konsumen, serta perkembangan ini harus mempengaruhi lingkungan pemasaran jasa pariwisata dan perhotelan. Persaingan antara destinasi juga akan mempengaruhi manajemen dan komunikasi pemasaran. Komunikasi harusnya melibatkan pertukaran informasi yang bermakna dan merupakan alat ampuh dari organisasi dan lingkungannya yang bertujuan strategis, bertujuan perencanaan pemasaran dan untuk melakukan tindakan taktis organisasi untuk menarik perhatian pelanggan dan stakeholder. Idealnya komunikasi pemasaran dibentuk untuk merespon konteks eksternal, termasuk konteks politik, hukum dan peraturan, perkembangan sosial-ekonomi, media dan perkembangan industri. Komunikasi pemasaran juga harus berhubungan dengan proses pembentukan perilaku konsumen dan mengeksplorasi interaksi antara tindakan konsumen dan reaksi terhadap pesan-pesan pemasaran.  Kedua chapter pada artikel ini, hanya menunjukkan bahwa strategi pemasaran  senantiasa disesuaikan dengan selera konsumen, berbenturan dengan konsep konservasi dan preservasi yang seharusnya dilakukan terhadap sebuah destinasi khususnya destinasi yang memposisikan diri sebagai destinasi pariwiata budaya.

 

Keyword: komunikasi, informasi, pemasaran, konsumen, destinasi, pariwisata, perhotelan, target, pasar

 

 

 

 

 

1.      Full text Summary Chapter 1

1.1.            Pengantar Pariwisata dan Perhotelan

 

[1]Keberhasilan komunikasi pemasaran tentang positioning pariwisata dan perhotelan dalam konteks destinasi adalah tersampaikannya sebuah pesan  “posisi” tentang sebuah destinasi pariwisata dan perhotelan tersebut kepada calon konsumen yang tepat, dan dengan cara yang benar. sebagai contohnya, jika destinasi Bali memposisikan diri atau positiningnya tentang pariwisata budaya haruslah mampu menyampaikan pesan bahwa destinasi Bali adalah Destinasi Pariwisata Budaya dan tentanya juga  pemasar harus melakukan promosi atau komunikasi pemasaran pada calon wisatawan yang benar-benar  memiliki minat tentang ketertarikan akan budaya, mungkin dengan cara melakukan pengiriman duta-duta budaya, festival budaya, dan sejenisnya.

Pariwisata didefinisikan sebagai hubungan beberapa fenomena yang disebabkan oleh kegiatan manusia yang bepergian ke sebuah tempat dan tinggal di tempat tersebut  di luar lingkungan tempat tinggal tetapnya untuk jangka waktu kurang dari setahun secara berturut-turut untuk kepentingan liburan, bisnis, dan tujuan lainnya, itu definisi pariwisata yang diajukan oleh Wall dan Mathieson.  Ada tiga dimensi yang dapat diterangkan dalam definisi tersebut yakni dimensi geografis, dimensi waktu, dan dimensi maksud serta tujuan.

 

[2]Pariwisata ditinjau dari dimensi geografis dapar ditafsirkan bahwa pariwisata ada karena adanya kegiatan atau aktivitas perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Sementara dari dimensi waktu, yang dimaksud  aktivitas atau kegiatan pariwisata adalah kegiatan yang dilakukan kurang dari setahun lamanya, sementara jika ditinjau dari dimensi tujuan serta maksud kegiatannya, ternya pariwisata tidak hanya untuk kegiatan liburan saja melainkan ada kegiatan lainnya seperti bisnis dan bahkan tujuan lainnya yang belum disebutkan.

 

“central to the tourism industry is the concept of a tourism ‘destination’ . All places can potentially become tourism destinations, and many local, regional as well as national governments now realize the potential contribution that tourism can make as a tool for economic development or regeneration by providing resources to coordinate and facilitate the development of the tourism industry in their region” (McCabe, 2009).

 

Sedangkan dalam konteks pariwisata sebagai sebuah industri, pariwisata adalah sebuah destinasi dimana semua tempat di dunia ini berpotensi untuk dikembangkan menjadi sebuah destinasi pariwisata untuk meningkatkan pembangunan ekonomi wilayah sebuah daerah, kawasan maupun secara nasional, dan agar dapat dikembangkan sebagai destinasi pariwisata, pemerintah harus mampu menyediakan sumber daya dan fasilitas yang berhubungan dengan industri pariwisata.

 

Sementara Hospitality di Indonesia sering diterjemahkan sebagai perhotelan atau bisnis yang berhubungan dengan jasa penginapan, restoran, dan jasa lainnya yang berhubungan dengan pelayanan pariwisata. Namun jika dilihat dari awal mula dari definisnya adalah sebagai berikut:

 

Conventional definitions of hospitality focus on the provision of domestic labor and services for commercial gain. These services include food, drink and lodging which are offered for sale (McCabe, 2009).

 

Hospitality didefinisikan sebagai sebuah pekerjaan yang berhubungan dengan bisnis jasa, yang didalamnya termasuk bisnis makanan, minuman, penginapan yang disediakan untuk dijual kepada konsumen.

 

The hospitality industry can be divided into components which deal in purely the provision of accommodation such as guest houses, hostels and backpackers, youth hostels and camping and caravan sites (McCabe, 2009).

 

Sedangkan Industri perhotelan dapat dibagi menjadi komponen yang berhubungan dengan penyediaan akomodasi seperti tamu, rumah hostel dan backpacker, hostel pemuda, perkermahan dan situs karavan. Pariwisata dan hospitality atau perhotelan tidak dapat dipisahkan karena keduanya memiliki hubungan yang saling terkait, jika ada perjalanan wisata, maka ada penginapan, jika ada hotel mestinya ada tempat yang menarik untuk dikunjungi, dan begitu hubungan tersebut terjadi saling terkait.

 

1.2.            Komunikasi Pemasaran Pariwisata dan Perhotelan

 

Komunikasi pemasaran menyediakan merek atau branding untuk menghubungan antara organisasi dengan calon pembeli, dalam konteks komunikasi pemasaran destinasi: komunikasi pemasaran menyediakan branding sebuah destinasi yang akan digunakan untuk menghubungankan destinasi dengan calon wisatawan.

[3]Komunikasi diarahkan untuk tujuan meningkatkan permintaan kunjungan, komunikasi juga dimaksudkan agar terjadinya sebuah interaksi atau pertukaran informasi antara  organisasi dengan calon pembeli berdasarkan atas kualitas dan kepuasan terhadap proses pertukaran, apakah calon konsumen akan membeli, membeli kembali, atau tidak akan membeli kembali.

Dalam pertukaran informasi, diperlukan dua proses yang harus dapat dikelola oleh organisasi, dalam konteks pariwisata: informasi tentang sebuah destinasi atau tentang aktivitas/even sebagai penawaran destinasi akan mempengaruhi permintaan pariwisata, dan peran media sangat diperlukan untuk melakukan komunikasi kepada calon pembeli agar permintaan tersebut dapat terjadi.  Dalam proses komunikasi pemasaran, melibatkan element proaktif maupun elemen reaktif yang akan disesuaikan terhadap waktu dan target tertentu. Untuk menyatukan kedua elemen tersebut diperlukan pemasaran terpadu atau terintegrasi.

 

1.3.            Karakteristik Komunikasi Pemasaran Pariwisata dan Perhotelan

 

Karakteristik komunikasi pemasaran pariwisata dan perhotelan berpengaruh pada proses pemasarannya kepada konsumen potensial, dalam konteks pariwisata dan perhotelan memiliki karakteristik sebagai berikut: intangible atau tidak berwujud nyata,  perishable tidak dapat  disimpan, Inseparable atau proses antara produksi dan konsumsi terjadi secara bersama-sama, dan  heterogenous atau merupakan komponen gabungan untuk dapat dikatakan sebagai sebuah produk pariwisata. Dalam kontekasi pariwisata minimal komponen gabungan terdiri dari empat elemen yakni elemen atraksi, amenitas, akses, dan ansilari. Sementara pada konteks perhotelan, elemen gabungan terdiri dari pelayanan kamar, pelayanan makanan dan minuman, dan jasa lainnya yang terkait.

Antara Pariwisata dan Perhotelan keduanya adalah tidak nyata wujudnya karena tidak memungkinkan ditunjukkan sebelum permintaan terhadap jasa dilakukan. Karena sulitnya mengkomunikasikan pariwisata dan perhotelan dalam pemasaran, Mittal dan Baker (2002) menunjukkan ada empat kunci tantangan dalam komunikasi pemasaran pariwisata dan perhotelan yakni: Abstractness: sulitnya mengkomunikasikan karena berbeda dengan konsep jasa pada umumnya. Generality: Sulitnya menunjukkan keunggulan service yang diberikan secara umum, Non-searchability: Sulitnya melakukan pembuktian awal seperti layaknya mencicipi rasa sebuah hidangan makanan atau minuman, Impalpability: memerlukan pemahaman dan interpretasi mendalam sebelum melakukan komunikasi pemasaran.

Mittal dan Baker (2002) menyarankan tentang perlunya tiga kunci keberhasilan dari strategi komunikasi pemasaran yakni penciptaan identitas atau branding, melakukan positioning atas branding yang terbentuk, dan penciptaan permintaan. Lebih lanjut mereka menegaskan, untuk mengatasi ketidaknyataan wujud jasa diperlukan keterangan atau informasi mendetail tentang jasa yang ditawarkan agar tercipta kepercayaan konsumen dan informasi tersebut dapat dipakai oleh konsumen melakukan klaim jika terjadi masalah dalam konsumsinya.

 

 

 

1.4.            Konsep, Strategi dan kasus-kasus Komunikasi Pemasaran Pariwisata dan Perhotelan.

 

Pada pariwisata dan perhotelan, komunikasi pemasaran adalah sangat dinamis dan memiliki keunikan tersendiri yang cenderung mengikuti perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan dalam teori pemasaran berdampak pada perubahan terhadap komunikasi pemasaran sehingga senantiasa diperlukan analisis terhadap perubahan lingkungan pemasaran baik yang terjadi pada pariwisata maupun perhotelan. Selanjutnya diperlukan teori yang tepat untuk  komunikasi agar pemasaran tercapai sesuai tujuan yang telah ditetapkan oleh sebuah organisasi, dan selanjutnya mengetahui bagaimana perkembangan komunikasi saat ini yang turut mempengaruhi sebuah industri atau organisasi sehingga daripadanya akan dapat dilakukan perubahan-perubahan dalam melakukan komunikasi pemasaran yang tepat.

Sebagai ilustrasi bahwa: pariwisata dan perhotelan adalah industri yang mengalami perubahan dengan cepat. Walaupun industri ini perfokus pada jasa manusia, peran penyedia jasa secara pribadi semakin berkurang dan peran konsumen semakin dominan dalam komunikasi pemasaran karena kemajuan teknologi informasi. Sebagai contoh, konsumen dapat melakukan pemesanan kamar secara online yang dapat mengurangi biaya dan konsumen memiliki lebih banyak pilihan.

Semakin mudahnya konsumen mendapatkan informasi dan semakin mudahnya mendapatkan pelayanan mandiri menyebabkan para penyedia jasa semakin sulit untuk dapat menebak apa selera dan bagaimana persepsi konsumen sebelum dan sesudah melakukan pembelian jasa. Peran dialog secara pribadi antara produsen dan konsumen semakin berkurang akibat tergantikannya oleh teknologi komunikasi online seperti jejaring social, chating, blogging, dan pertukaran informasi cenderung lebih banyak diperankan oleh media.

 

 

 

1.5.            Diskusi Komunikasi Pemasaran Pariwisata dan Perhotelan

 

1.5.1.      Karakteristik Pariwisata dan Perhotelan

 

Dalam tulisan ini, dinyatakan bahwa karakteristik produk pariwisata dan perhotelan adalah intangible atau tidak berwujud nyata,  perishable tidak dapat  disimpan, inseparable atau proses antara produksi dan konsumsi terjadi secara bersama-sama, dan  heterogenous atau merupakan komponen gabungan untuk dapat dikatakan sebagai sebuah produk pariwisata.berpengaruh pada proses pemasarannya. Namun dalam perkembangan terkini karakteristik produk pariwisata dan perhotelan telah mengalami perubahan sesuai dengan kedinamisan situasi dan kondisi terkini, dan cenderung bersinggungan dengan produk lain baik barang maupun jasa lainnya. Artinya karakteristik yang dinyatakan dalam tulisan ini perlu diupdate agar lebih mewakili kondisi yang sebenarnya saat ini. Sebagai contohnya, dalam kontekasi pariwisata minimal terdiri komponen gabungan terdiri dari empat elemen yakni elemen atraksi mungkin merupakan sesuatu yang berwujud yang dapat diwakili dengan sebuah miniature, atau gambar, atau peta atau mungkin sebuah video sehingga komunikasi pemasaran semakin efektif serta mampu memberikan gambaran pra-konsumsi. Elemen selanjutnya adalah amenitas yang merupakan sesuatu yang berwujud seperti kamar hotel atau fasilitas, hanya saja elemen ini tidak dapat dipindahkan untuk diperlihatkan kepada calon pembeli namun akan sangat mungkin dapat dilakukan komunikasi pemasaran dengan menunjukkan sebuah hotel atau kamar atau fasilitas dengan bantuan teknologi komunikasi dalam bentuk media elektronik mapun cetak. dengan cara menampilkan secara visual maupun audio. Begitu juga halnya dengan elemen akses, dan ansilari. Sementara pada konteks perhotelan, elemen gabungan terdiri dari pelayanan kamar, pelayanan makanan dan minuman, dan jasa lainnya yang terkait dapat dikomnikasikan berdasarkan perceptual konsumen sebelumnya dalam bentuk testimony atau kesaksian konsumen sehingga sesuatu yang tak berwujud akan nampak jelas sehingga tingkat kepercayaan untuk melakukan pembelian semakin meningkat.

 

1.5.2.      Elemen-elemen Pembentuk komunikasi pemasaran pariwisata dan perhotelan.

 

Menurut Mittal dan Baker (2002) terdapat tiga elemen kunci pembentuk komunikasi pemasaran yang berhasil, yakni elemen branding, elemen informasi, dan elemen kepercayaan. Dalam artikel ini dijelaskan bahwa elemen branding sebuah destinasi adalah modal yang sangat penting bagi kesuksesan tujuan komunikasi pemasaran namun sayangnya belum dijelaskan bagaimana dengan destinasi yang belum memiliki branding atau belum melakukan positioning karena mereka belum menemukan jati dirinya, komunikasi pemasaran seperti apakah yang harus dilakukan? Sebenarnya branding dapat terbentuk oleh konsumen atau dibentuk oleh provider secara sengaja, dan keduanya dapat dijadikan elemen penting pembentuk komunikasi pemasaran. Elemen informasi  dikatakan menjadi elemen penting kedua yang turut mempengaruhi keberhasilan komunikasi pemasaran, sementara elemen ketiga adalah kepercayaan.

 

1.6.Diskusi: Isu-isu terkini terhadap perkembangan pariwisata dan perhotelan.

 

Dalam artikel ini, isu-isu terkini yang mempengaruhi komunikasi pemasaran pariwisata dan perhotelan lebih banyak menyorot pada semakin berkurangnya peran manusia dalam penyediaan jasa, namun belum banyak diungkap dampak dari berkurangnya peran manusia seperti berkurangnya sentuhan kemanusiaan dan tentu saja akan menurunkan tingkat keramahtamahan masyarakat pada sebuah destinasi atau organisasi.  Lebih lanjut dijelaskan bahwa peran teknologi informasi dan komunikasi telah menggantikan peran manusia secara verbal dalam komunikasi pemasaran pariwisata dan perhotelan namun belum dijelaskan media yang manakah, karakteristik informasi seperti apakah yang memiliki tingkat kepercayaan yang efektif dalam komunikasi pemasaran pariwisata dan perhotelan.

 

 

2.      Full text Summary Chapter 2

2.1.            Teori Komunikasi dan Penerapannya

 

Komunikasi pemasaran diperlukan oleh organisasi dengan tujuan penginformasikan untuk produk baru, mengingatkan kembali jika produk telah beredar dipasaran, dan tujuan untuk mempengaruhi calon konsumen untuk melakukan pembelian. Peran media dalam melakukan imajinerisasi atau visualiasi menjadi semakin penting dalam komunikasi pemasaran pariwisata dan perhotelan. (Baloglu and Brinberg, 1997 ; MacKay and Fesenmaier, 1997; Yuksel and Akgul, 2007 ).

2.1.1.      Perbedaan Perspektif terhadap teori komunikasi

 

Menurut pandangan mekanistik, komunikasi adalah penghubungan antara pengirim kepada penerima.  Sementara menurut perspektif psikolog, komunikasi adalah sebuah proses yang melibatkan emosi dan sebagainya dalam memaknai pesan dari pengirim kepada penerima pesan.

“Mechanistic : This view argues that communication is transmitted from sender to the receiver”. “Psychological : This view considers the subjective processes involved (thoughts, emotions, etc.) in the way meaning is interpreted by recipients of messages. Sociological : This perspective focuses on the social context in which communications are sent and received and how meaning is established and shared, and views communication as a socially constructed process. “Systems and networks: This perspective views communication to be a complex system of circulating messages which are being adapted and modified in a continual and complex process. Early communications theories were developed in relation” (McCabe, 2009).

 

Lain halnya dengan perspektif social, komunikasi adalah proses berbagi antara pengirim dan penerima. Namun perspektif  system dan jejaring, komunikasi adalah system yang kompleks dari perputaran pesan yang senantiasa diadaptasi dan dimodifikasi secara bekelanjutan melalui proses yang kompleks. Teori komunikasi pada awalnya dibangun untuk mencipatakan pengertian bagaimana sebuah informasi disampaikan oleh sebuah organisasi kepada seorang individu melalui media massa untuk dapat mempengaruhi kelompok masyarakat melalui propaganda.

Model linier sederhana menjelaskan bahwa komunikasi adalah proses yang melibatkan internal, dan proses mental dalam memaknai sebuah pesan dan teori ini selanjutnya menjadi psikologi konsumen yang dipelajari secara khusus dalam proses komunikasi pada periklanan. Dan teori-teori komunikasi semakin berkembang khususnya yang berhubungan dengan komunikasi pemasaran dan bahkan secara khusus telah berkembang menjadi teori pemasaran pariwisata dan perhotelan yang akan dibahas pada bagian selanjutnya.

Information is never neutral. It is ‘ produced ’ for specific purposes. This does not just relate to marketing communication which is often directed at persuading us to buy a product. All information reflects an ideological (political) and often subjective (opinion) position, or purpose (McCabe, 2009).

 

Pentingnya sebuah informasi dalam komunikasi pemasaran telah menjadi perhatian yang lebih luas dalam kontek yang lebih luas, misalnya dalam perkembangannya, informasi tidak akan pernah netral, dia diadakan untuk tujuan tertentu, terkadang informasi mengandung sebuah ideology politik dari sebuah produk, dan informasi tidak berhubungan secara langsung untuk mempengaruhi penjualan, berbeda dengan terbentuknya komunikasi pemasaran yang lebih diarahkan untuk tujuan meningkatkan penjualan sebuah produk.

 

2.1.2.      Komunikasi Pemasaran dalam konteks perkembangan Destinasi

 

Menurut Butler, dalam konteks pembangunan dan perkembangan sebuah destinasi, komunikasi pemasaran pariwisata akan dipengaruhi oleh kondisi dan situasi yang ada pada sebuah destinasi yang mencirikan pada phase apakah sebuah destinasi sedang berada. Sebuah informasi tentang destinasi adalah representasi factual atas factor-faktor yang mempengaruhi jasa pelayanan pariwisata dan perhotelan.

Adapun factor-faktor tersebut adalah informasi factual terhadap factor social ekonomi termasuk didalamnya umur, pendidikan, jenis kelamin, tenaga kerja, jaringan social, dan kelompok masyarakat. Factor selanjutnya meliputi informasi personal yang meliputi perilaku, kepercayaan, nilai-nilai, budaya, dan motivasi. Factor ketiga adalah perilaku terhadap tanggapan atas komunikasi yang ada. Ketiga factor tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda pada phase perkembangan yang berbeda pada sebuah destinasi yang mampu menggambarkan kondisi factual.  Itulah yang menyebabkan perbedaan antara komunikasi pemasaran produk pariwisata dibandingkan produk lainnya.

Sebagai ilustrasi, informasi yang baik tentang sebuah destinasi tidak otomatis berpengaruh pada sebuah destinasi. Misalnya sebuah destinasi berada pada phase penurunan, komunikasi pemasaran tidak akan mampu mempengaruhi permintaan terhadap destinasi. Namun jikalau sebuah destinasi berada pada phase pertumbuhan sangat memerlukan peran komunikasi pemasaran.

 

 

2,2, Diskusi: Pemilihan dan Penerapan Strategi komunikasi Pemasaran

 

Dalam perumusan strategi komunikasi pemasaran  diperlukan identifikasi komunikasi seperti apakah yang diperlukan oleh organisasi atau individu dalam melakukan komunikasi kepada kelompok atau target pasar. Perbedaan perspektif komunikasi, juga menjadi pertimbangan yang penting dalam perancangan model komunikasi pemasaran pariwisata dan perhotelan. Perspektif komunikasi yang berbeda tersebut selanjutnya diterjemahkan oleh beberapa ahli pemasaran seperti Butler yang memaknai bahwa komunikasi pemasarasan adalah representasi informasi factual perkembangan sebuah destinasi tentang pengelolaannya, masyarakat local, dan karakteristik konsumen saat strategi komunikasi pemasaran tersebut dirumuskan artinya perumusan strategi adalah gambaran factual sebuah destinasi untuk dikomunikasikan pada target pasar yang sesuai dengan karakter destinasi.

Schellhorn and Perkins (2004) mengidentifikasikan bagaimana sebuah tempat dapat menjadi representative dari sebuah destinasi yang dianggap sebagai sebuah sorga. Representasinya dapat diwujudkan dalam sebuah brosur yang berbahasa sesuai dengan bahasa target pasar, dan diarahkan untuk menjangkau aspek sejarah sebagai contoh Utopia direpresentasi sebagai sebuah destinasi sorga dengan cara menampilkan pesan-pesan sejarah untuk menyasar target pasar yang memiliki ikatan sejarah dengan bahasa yang sesuai dengan target pasar. Untuk menyasar target pasar Jerman, brosur dibuat dalam bahasa Jerman, dan pemilihan target pasar Jerman karena bangsa Jerman memiliki ikatan sejarah terhadap Utopia.

Anonim, bahwa dalam komunikasi pemasaran, ketepatan bahasa akan mempengaruhi pemaknaan secara emosial dan budaya serta sejarah karena pada hakekatnya bahasa bukanlah sekedar alat komunikasi namun lebih daripada alat komunikasi, bahasa adalah representasi sebuah budaya, politik, karakter masyarakat yang mampu mendorong solidaritas dan akhirnya memunculkan kecenderungan untuk membeli. Sebagai contoh, paket wisata AgroIndustri Pabrik Tebu Situbondo  dibuat sedemikian rupa menggunakan bahasa Bahasa Belanda, dengan memunculkan icon atau artefak atau bangunan kuno style Belanda akan mempengaruhi secara emosial baik secara individu maupun kelompok terhadap target pasar wisatawan Belanda untuk membeli paket wisata tersebut. Artinya pesan yang disamppaikan dalam komunikasi tersebut tidak hanya berupa pesan komersil namun terdapat pesat simboliasi politik dan budaya.

 

3.       Critical Review

 

Dalam artikel ini, isu-isu terkini yang mempengaruhi komunikasi pemasaran pariwisata dan perhotelan lebih banyak menyorot pada semakin berkurangnya peran manusia dalam penyediaan jasa, namun belum banyak diungkap dampak dari berkurangnya peran manusia seperti berkurangnya sentuhan kemanusiaan dan tentu saja akan menurunkan tingkat keramah-tamahan masyarakat pada sebuah destinasi atau organisasi.  Lebih lanjut dijelaskan bahwa peran teknologi informasi dan komunikasi telah menggantikan peran manusia secara verbal dalam komunikasi pemasaran pariwisata dan perhotelan namun belum dijelaskan media yang manakah, karakteristik informasi seperti apakah yang memiliki tingkat kepercayaan yang efektif dalam komunikasi pemasaran pariwisata dan perhotelan.

Artikel ini juga menjelaskan bahwa perumusan strategi komunikasi pemasaran  memerlukan identifikasi komunikasi seperti apakah yang diperlukan oleh organisasi atau individu dalam melakukan komunikasi kepada kelompok atau target pasar. Juga dijelaskan adanya perbedaan perspektif komunikasi yang juga menjadi pertimbangan  penting dalam perancangan model komunikasi pemasaran pariwisata dan perhotelan. Perbedaan perspektif komunikasi tersebut selanjutnya diterjemahkan oleh beberapa ahli pemasaran seperti Butler yang memaknai bahwa komunikasi pemasarasan adalah representasi informasi faktual perkembangan sebuah destinasi tentang pengelolaannya, masyarakat lokalnya, dan karakteristik konsumennya. Artikel ini terlalu menyederhanakan persoalan khususnya tentang identifikasi phase perkembangan sebuah destinasi, karena dalam kenyataaannya sangat sulit menentukan daur hidup sebuah destinasi khususnya yang berhubungan dengan manajemen kapasitas, sangat sulit menentukan apakah sebuah destinasi telah mengalami phase stagnasi atau konsolidasi atau phase apakah sebuah destinasi sedang berada. Dalam identifikasi faktor external, sangat sulit membuat dugaan karena faktor tersebut hanya memberikan sinyal yang lemah untuk dapat membuat kesimpulan dan dugaan.

Dalam kenyataannya, pada industri pariwisata dan perhotelan idealnya senantiasa dinamis dalam menanggapi perubahan kebutuhan konsumen, serta perkembangan ini harus mempengaruhi lingkungan pemasaran jasa pariwisata dan perhotelan. Persaingan antara destinasi juga akan mempengaruhi manajemen dan komunikasi pemasaran. Komunikasi harusnya melibatkan pertukaran informasi yang bermakna dan merupakan alat ampuh dari organisasi dan lingkungannya yang bertujuan strategis, bertujuan perencanaan pemasaran dan untuk melakukan tindakan taktis organisasi untuk menarik perhatian pelanggan dan stakeholder. Idealnya komunikasi pemasaran dibentuk untuk merespon konteks eksternal, termasuk konteks politik, hukum dan peraturan, perkembangan sosial-ekonomi, media dan perkembangan industri. Komunikasi pemasaran juga harus berhubungan dengan proses pembentukan perilaku konsumen dan mengeksplorasi interaksi antara tindakan konsumen dan reaksi terhadap pesan-pesan pemasaran.  Fungsi pemasaran tidak hanya berkaitan dengan mempromosikan merek, organisasi atau layanan untuk memaksimalkan penjualan, tetapi juga berkaitan dengan pemahaman apa yang konsumen butuhkan dan nilai dari jasa yang ditawarkan serta membuat perubahan sesuai dengan bauran pemasaran.

Kedua chapter pada artikel ini, hanya menunjukkan bahwa strategi pemasaran  senantiasa disesuaikan dengan selera konsumen, berbenturan dengan konsep konservasi dan preservasi yang seharusnya dilakukan terhadap sebuah destinasi khususnya destinasi yang memposisikan diri sebagai destinasi pariwiata budaya. Lebih lanjut belum dijelaskan, siapa yang seharusnya merumuskan strategi, dan siapa yang menerapkannya. Artikel ini juga masih memisahkan domain pariwisata dan perhotelan padahal keduanya merupakan totalitas produk pariwisata yang tidak bisa dipisahkan. Ditemukan juga masih adanya definisi pariwisata yang tidak terbatas, dimana pariwisata didefinisikan sebagai hubungan beberapa fenomena yang disebabkan oleh kegiatan manusia yang bepergian ke sebuah tempat dan tinggal di tempat tersebut  di luar lingkungan tempat tinggal tetapnya untuk jangka waktu kurang dari setahun secara berturut-turut untuk kepentingan liburan, bisnis, dan tujuan lainnya. Jika definisinya terlalu luas akan sangat sulit merumuskan komunikasi pemasaran secara tepat.

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

 

Baloglu , S. and Brinberg , D. ( 1997 ) . Affective images of tourism destinations . Journal of Travel Research .

 

DeLozier , M.W. ( 1976 ) . The Marketing Communications Process . New York : McGraw-Hill .

 

Fill , C. ( 2005 ) . Marketing Communications: Engagement, Strategies and Practice . 4th edn . Harrow, England : Prentice Hall .

 

MacKay , K.J. and Fesenmaier , D.R. ( 1997 ) . Pictorial element of destination in image formation . Annals of Tourism Research .

 

McCabe, Scott (2009). Butterworth-Heinemann is an imprint of Elsevier Linacre House, Jordan Hill, Oxford OX2 8DP, UK The Boulevard, Langford Lane, Kidlington, Oxford OX5 1GB, UK First edition 2009

 

Mittal , B. and Baker , J. ( 2002 ) . Advertising strategies for hospitality services . Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly

 

Schellhorn , M. and Perkins , H.C. ( 2004 ) . The stuff of which dreams are made: Representations of the South Sea in German-language tourist brochures . Current Issues in Tourism .

 

Wall , G. and Mathieson , A. ( 2005 ) . Tourism: Change, Impacts and Opportunities . Harlow : Pearson Education .

 

Yuksel , A. and Akgul , O. ( 2007 ) . Postcards as affective image makers: An idle agent in destination marketing . Tourism Management .

 


[1] “Getting the right messages to the right people is perhaps one of the most important factors in determining the success of this sector” Marketing communications has been considered as saying the right things to the right people in the right ways (Delozier, 1976).

 

[2] Tourism has been defined as the sum of the relationships arising out of the activities of persons travelling to and staying in places outside their usual environment for not more than one consecutive year for leisure, business and other purposes (Wall and Mathieson, 2005 ).

 

[3] Marketing communications provides the means by which brands and organizations are presented to their audiences. The goal is to stimulate a dialogue that will, ideally, lead to a succession of purchases. Complete engagement. This interaction represents an exchange between each organization and each customer, and, according to the quality and satisfaction of the exchange process, will or will not be repeated. (Fill, 2005: p. 9 )

 

ANALISIS SIKLUS HIDUP DESTINASI PARIWISATA BALI: KAJIAN EKONOMI PARIWISATA TERHADAP DESTINASI

ANALISIS SIKLUS HIDUP DESTINASI PARIWISATA BALI: KAJIAN EKONOMI PARIWISATA TERHADAP DESTINASI

Oleh

I Gusti Bagus Rai Utama

Program S3 (Doktor) Pariwisata Universitas Udayana

Abstract

 

Tourist Area lifecyle analysis, and Indext of Irritation, used to know each destination on the destination life cycle phase, where the results of this analysis will be used to formulate strategy management, marketing of destination based on five aspects namely: fairness, effectiveness, efficiency, credibility and integration.  Irritation Index analysis actually is periodic review of involving stakeholders in the formulation of sustainable tourism development strategy. Policies will be very important thing to adapt from time-to time as destinations are like at a different phase and the previous policy may no longer relevant to the current situation. On the other hand, a obligation to accommodate the entire input or opinions from various stakeholder groups in terms of problem identification, legitimacy, participation and conflict resolution. Stakeholder framework has been applied in combination with the tourist destination life cycle in order to analyze the stakeholders’ attitudes toward tourism and sustainable development.  Tanah Lot Tourism Object is a fact that a tourist attraction or a tourist destination will always change and require different management strategies in harmony with the conditions of an object on the phase whether it actually was. While the attractions of Bali Botanical Garden is a good example to explain the transfer function of an area into a tourist attraction which is felt to support the main functions of a particular area related to aspects of economic values from tourism activities.

Keyword: Tourist Area lifecyle, Indext of Irritation, economic values, tourism activities

 

1.     Pendahuluan

 

Saat ini pariwisata seringkali dipersepsikan sebagai mesin penggerak ekonomi atau penghasil devisa bagi pembangunan ekonomi di suatu negara, tanpa terkecuali di Afrika. Namun pada kenyataannya, pariwisata memiliki spektrum fundamental pembangunan yang lebih luas bagi suatu negara. [1]Pariwisata internasional pada tahun 2004 mencapai kondisi tertinggi sepanjang sejarah dengan mencapai 763 juta orang dan menghasilkan pengeluaran sebesar US$ 623 miliar. Kondisi tersebut meningkat 11% dari jumlah perjalanan tahun 2003 yang mencapai 690 juta orang dengan jumlah pengeluaran US$ 524 miliar. Seiring dengan hal tersebut, diperkirakan jumlah perjalanan wisata dunia di tahun 2020 akan menembus angka 1,6 miliar orang per tahun (UN-WTO, 2005) seperti nampak pada grafik.1 di bawah ini:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 1, [2]Tourism Vision 2020 – UNWTO.

 

Melihat trend positif dari pertumbuhan pariwisata global, optimisasi pembangunan pariwisata sebagai sebuah alternatif pembangunan untuk pengganti sektor agraris dan industri yang cenderung merusak sumber daya alamiah semakin mendapat sambutan yang lebih meyakinkan.

Munculnya isu pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan adalah sebagai hal yang dinamis dalam skala industri secara makro melalui pendekatan strategis dalam perencanaan dan pembangunan sebuah destinasi pariwisata. [3]Meskipun banyak anggapan bahwa pariwisata adalah sebuah sektor pembangunan yang kurang merusak lingkungan dibandingkan dengan industri lainnya, namun jika kehadirannya dalam skala luas akan menimbulkan kerusakan lingkungan fisik maupun sosial (Murphy dan Price dalam Theobald, 2004).

Melanjutkan konsep pembangunan berkelanjutan, Murphy dan Price (dalam Theobald, 2004) berpendapat bahwa ada hubungan antara ekonomi dan lingkungan serta memiliki hubungan yang sangat erat. Kepentingan pariwisata dalam pembangunan berkelanjutan adalah logis mengingat bahwa pariwisata adalah salah satu industri yang produknya menjual lingkungan, baik fisik dan manusia sebagai sebuah totalitas produk. Penulis lainnya juga berpendapat bahwa integritas dan kelangsungan produk pariwisata telah membutuhkan perhatian utama sebagai sebuah industri. Mereka berpendapat bahwa apa yang sekarang dilakukan dalam penelitian pariwisata dan kebijakan adalah upaya yang lebih besar untuk menghubungkan kepentingan akademik dan pemerintah dalam mengejar kepentingan pengembangan pariwisata yang lebih berkelanjutan dengan para pelakunya pada garis depan yakni praktisi industri dan wisatawan.

Sebenarnya pembangunan pariwisata  merupakan konsep yang sedang berkembang, konsep siklus hidup pariwisata dan konsep daya dukung saling terkait adalah cara yang baik dan dinamis untuk melihat kondisi dan perkembangan pariwisata. Konsep siklus hidup menunjukkan bahwa daerah tujuan wisata senantiasa mengalami perubahan dari waktu ke waktu, dan kemajuannya dapat dilihat melalui tahapan-tahapan dari pengenalan hingga penurunan. Dengan pengelolaan yang baik, pariwisata  berperanan untuk memberdayakan sumber daya yang langka serta menjadikan industri pariwisata dapat diperpanjang siklus hidupnya dan berkelanjutan (Theobald, 2004)

Masalah standar dalam industri pariwisata juga menjadi isu yang sangat menarik untuk diutarakan sebagai upaya untuk mewujudkan pembangunan pariwisata yang bertanggungjawab dan berkelanjutan. Standar adalah dokumen yang menetapkan dasar, contoh atau prinsip untuk menyesuaikan hal-hal yang terkait dengan unit pengukuran yang seragam. Standar dapat berupa kewajiban (misalnya, ditetapkan dalam undang-undang) yang membahas pengembangan standar keberlanjutan dari usaha-usaha lokal untuk menciptakan perbaikan bisnis sebagai bagian dari  upaya persiapan bersaing pada industri pariwisata global. Proposisi yang ditetapkan pada pembahasan tentang standar adalah bahwa penetapan standar dan sertifikasi adalah alat berharga untuk membantu membawa para pemangku kepentingan bersama-sama menemukan sebuah kesepakatan bentuk penilaian yang bertanggungjawab.  Sertifikasi adalah proses yang bertujuan untuk membantu meningkatkan standar industri dan merupakan alat kebijakan untuk melakukan perbaikan secara sukarela di bawah lima aspek: keadilan, efektivitas, efisiensi, kredibilitas dan integrasi  (Theobald, 2004).

Dalam pengembangan strategi pariwisata dan kebijakan, otoritas yang bertanggung jawab, harus mempertimbangkan pandangan dari sejumlah pemangku kepentingan termasuk industri, penduduk, kelompok khusus yang mewakili kepentingan lingkungan dan masyarakat, serta wisatawan sendiri.

Pelibatan stakeholder dalam perumusan strategi pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan kebijakan mungkin menjadi hal yag sangat penting untuk diperhatikan. Sebuah keharusan mengakomodasi seluruh masukan atau pendapat dari berbagai kelompok pemangku kepentingan dalam hal identifikasi masalah, legitimasi, keterlibatan dan resolusi konflik. Kerangka stakeholder telah diterapkan dalam hubungannya dengan siklus hidup daerah tujuan wisata dalam rangka menganalisis sikap terhadap pemangku kepentingan pariwisata dan pembangunan berkelanjutan.

Di banyak negara-negara dunia maju, pertentangan tajam terjadi antara kelompok konservasionis dan industri pariwisata. Konservasionis berpendapat bahwa lingkungan harus mendapatkan perlindungan dan pembatasan pada pertumbuhan pariwisata yang dramatis. Industri Pariwisata  di sisi lain berusaha untuk meningkatkan dan mengembangkan fasilitas baru untuk mewujudkan kepuasan wisatawan.

Lebih Lanjut, Hudson dan Miller  (Theobald, 2004) mengeksplorasi hubungan antara pentingnya etika dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan dan mempertimbangkan bagaimana pemahaman tentang pendekatan etis dari para pejabat pariwisata di masa depan bisa menguntungkan mereka secara efektif dalam mengelola industri di masa depan.  Hudson dan Miller  (Theobald, 2004) menyimpulkan bahwa negara-negara  maju mungkin akan mengalami tekanan besar untuk menetapkan hak atas alam agar penduduk lebih makmur dan oleh karena itu menjadi lebih peduli dengan masalah estetika, namun, gerakan untuk perlindungan lingkungan tidak mungkin untuk dilanjutkan pada negara-negara yang kurang berkembang di mana isu-isu kelangsungan hidup lebih mendesak untuk dibicarakan dibandingkan isu-isu konservasi.

 

2.     Kajian Teoritis

Dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata khususnya pengembangan kawasan wisata atau obyek wisata pada umumnya mengikuti alur atau siklus kehidupan pariwisata yang lebih dikenal dengan Tourist Area Life Cycle (TLC) sehingga posisi pariwisata yang akan dikembangkan dapat diketahui dengan baik dan selanjutnya dapat ditentukan program pembangunan, pemasaran, dan sasaran dari pembangunan pariwisata tersebut dapat ditentukan dengan tepat.

2.1.                        Tourist Area Lifecycle

Siklus hidup pariwisata pada umumnya mengacu pada konsep [4]TLC (Butler’s 80, Tourist Area Lifecycle) yang dapat dijabarkan pada Grafik 2.  (Hypothetical Evolution of a Tourist Area) sebagai berikut :

 

[5]Grafik 2.  Hypothetical Evolution of a Tourist Area.

Source: Butler, R. W. 1980. “The Concept of a Tourism Area Life Cycle of Evolution:  Implications  for Management of Resources.” The Canadian Geographer 24(1), p. 8.

 

Tahap 1.  Penemuan (Exploration)

Potensi pariwisata berada pada tahapan identifikasi dan menunjukkan destinasi memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi daya tarik atau destinasi wisata karena didukung oleh keindahan alam yang masih alami, daya tarik wisata alamiah masih sangat asli, pada sisi lainnya telah ada kunjungan wisatawan dalam jumlah kecil dan mereka masih leluasa dapat bertemu dan berkomunikasi serta berinteraksi dengan penduduk local. Karakteristik ini cukup untuk dijadikan alasan pengembangan sebuah kawasan menjadi sebuah destinasi atau daya tarik wisata.

 

Tahap 2. Pelibatan (Involvement)

Pada tahap pelibatan, masyarakat lokal mengambil inisiatif dengan menyediakan berbagai pelayanan jasa untuk para wisatawan yang mulai menunjukkan tanda-tanda peningkatan dalam beberapa periode,. Masyarakat dan pemerintah local sudah mulai melakukan sosialiasi atau periklanan dalam skala terbatas, pada musim atau bulan atau hari-hari tertentu misalnya pada liburan sekolah terjadi kunjungan wisatawan dalam jumlah besar, dalam kondisi ini pemerintah local mengambil inisiatif untuk membangun infrastruktur pariwisata namun masih dalam skala dan jumlah yang terbatas.

 

Tahap 3. Pengembangan (Development)

Pada tahapan ini, telah terjadi kunjungan wisatawan dalam jumlah besar dan pemerintah sudah berani mengundang investor nasional atau internatsional untuk menanamkan modal di kawasan wisataw yang akan dikembangkan. Perusahaan asing (MNC) Multinational company[6]) telah beroperasi dan cenderung mengantikan perusahan local yang telah ada, artinya usaha kecil yang  dikelola oleh penduduk local mulai tersisih hal ini terjadi karena adanya tuntutan wisatawan global yang mengharapkan standar mutu yang lebih baik. Organisasi pariwisata mulai terbentuk dan menjalankan fungsinya khususnya fungsi promotif yang dilakukan bersama-sama dengan pemerintah sehingga investor asing mulai tertarik dan memilih destinasi yang ada sebagai tujuan investasinya.

 

Tahap. 4 Konsolidasi (consolidation)

Pada tahap ini, sektor pariwisata menunjukkan dominasi dalam struktur ekonomi pada suatu kawasan dan ada kecenderungan dominasi jaringan international semakin kuat memegang peranannya pada kawasan wisataw atau destinasi tersebut. Kunjungan wisatawan masih menunjukkan peningkatan yang cukup positif namun telah terjadi persaingan harga diantara perusahaan sejenis pada industri pariwisata pada kawasan tersebut. Peranan pemerintah local mulai semakin berkurang sehingga diperlukan konsolidasi untuk melakukan re-organisasional, dan balancing peran dan tugas antara sector pemerintah dan swasta.

 

Tahap. 5 Stagnasi (Stagnation)

Pada tahapan ini, angka kunjungan tertinggi telah tercapai dan beberapa periode menunjukkan angka yang cenderung stagnan. Walaupun angka kunjungan masih relative tinggi namun destinasi sebenarnya tidak menarik lagi bagi wisatawan. Wisatawan yang masih datang adalah mereka yang termasuk [7]repeater guest atau mereka yang tergolong wisatawan yang loyal dengan berbagai alasan. Program-program promosi dilakukan dengan sangat intensif namun usaha untuk mendatangkan wisatawan atau pelanggan baru sangat sulit terjadi.  Pengelolaan destinasi melampui daya dukung sehingga terjadi hal-hal negative tentang destinasi seperti kerusakan lingkungan, maraknya tindakan kriminal, persaingan harga yang tidak sehat pada industry pariwisata, dan telah terjadi degradasi budaya masyarakat lokal.

 

Tahapan. 6  Penurunan atau Peremajaan (Decline/Rejuvenation)

Setelah terjadi Stagnasi, ada  dua kemungkinan bisa terjadi pada kelangsungan sebuah destinasi. Jika tidak dilakukan usaha-usaha keluar dari tahap stagnasi, besar kemungkinan destinasi ditinggalkan oleh wisatawan dan mereka akan memilih destinasi lainnya yang dianggap lebih menarik. Destinasi hanya dikunjungi oleh wisatawan domestik saja itupun hanya ramai pada akhir pekan dan hari liburan saja. Banyak fasilitas wisata berubah fungsi menjadi fasilitas selain pariwisata. Jika Ingin Melanjutkan pariwisata?, perlu dilakukan pertimbangan dengan mengubah pemanfaatan destinasi, mencoba menyasar pasar baru, mereposisi attraksi wisata ke bentuk lainnya yang lebih menarik. Jika Manajemen Destinasi memiliki modal yang cukup?, atau ada pihak swasta yang tertarik untuk melakukan penyehatan seperti membangun atraksi man-made, usaha seperti itu dapat dilakukan, namun semua usaha belum menjamin terjadinya peremajaan.

2.2.           Index of Irritation

 

Untuk menentukan perkembangan sebuah destinasi dapat digunakan analisis [8]Index of Irritation yang terdiri dari empat tahapan atau fase yakni: Euphoria, Apathy, annoyance, dan antagonism. Metode ini lebih mengarah pada analisis sosial yang mengukur dampak pariwisata dari sisi sosial. Hasil dari analisis ini dapat mengukur perubahan perilaku masyarakat lokal terhadap kehadiran pariwisata di daerahnya.

(1)   Phase Euphoria ditandai dengan temukannya potensi pariwisata kemudian pembangunan dilakukan, para investor datang menanamkan modal dengan membangun berbagai fasilitas bisnis pendukung pariwisata, sementara wisatawan mulai berdatangan ke sebuah destinasi yang sedang dibangun, namun perencanaan dan kontrol belum sepenuhnya berjalan dengan baik.

(2)   Phase Apathy ditandai dengan adanya perencanaan terhadap destinasi khususnya berhubungan dengan aspek pemasaran termasuk promosi pariwisata. Terjadinya hubungan antara penduduk local dengan penduduk luar dengan tujuan bisnis, sementara wisatawan yang datang berusaha menemukan keistimewaan yang dimiki oleh destinasi namun tidak menemukannya.

(3)   Phase berikutnya adalah Phase Annoyance dengan ditandai terjadinya kelesuan pada pengelolaan destinasi mulai terasa atau dapat dikatakan mendekati titik jenuh. Para pemegang kebijakan mencari solusi dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur tanpa berusaha mengurangi jumlah wisatawan yang datang ke destinasi sehingga kedatangan wisatawan dianggap sudah mengganggu masyarakat local.

(4)   Phase yang terakhir dalam analisis Index of Irriatation adalah Antagonism dimana masyarakat local merasa telah terjadi gesekan social secara terbuka akibat kehadiran para wisatawan dan wisatawan dianggap sebagai penyebab dari segala permasalahan yang terjadi pada sebuah destinasi. Perencanaan pada destinasi dilakukan dengan melakukan promosi untuk mengimbangi menurunnya citra destinasi.

 

3.     Metode Analisis

 

Data sekunder yang tersedia di sejumlah publikasi dan laporan penelitian, menjadi sumber data utama yang akan dianalisis. Sedangkan data dan informasi yang telah dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis dengan 2 (dua) alat analisis yakni TLC (Tourist Area Life Cycle), dan Irritation Index. Hasil analisis selanjutnya dibandingkan dengan teori pendukung dan hasil penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan dan kemiripan.

 

4.     Hasil Analisis dan Pembahasan

 

Pembahasan pada analisis ini menggunakan tiga sample obyek wisata dimana ketiga obyek wisata tersebut sedang diuji keberlanjutannya. Dengan menggunakan dua pendekatan analisis yakni Tourist Area Lifecycle dan Irritation Index, berusaha membuat kajian dampak ekonomi obyek terhadap pembangunan masyarakat local setempat. Obyek wisata yang dimaksud adalah: Obyek wisata Tanah Lot di Tabanan, dan Obyek Wisata Kebun Raya Bedugul Bali di kawasan Bali tengah.

 

4.1.           Obyek Wisata Tanah Lot Tabanan

 

Pura Tanah Lot terletak di Pantai Selatan Pulau Bali tepatnya di wilayah  Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Keberadaan Pura Tanah Lot pada mulanya berhubungan erat dengan perjalanan Danghyang Nirartha atau Danghyang Dwijendra di Pulau Bali. Pura Tanah Lot didirikan pada abad ke XV masehi oleh Danghyang Nirartha atau yang dikenal sebagai Empu Bawu Rawuh yang berasal dari Kerajaan Majapahit di pulau Jawa. Saat ini, Pura Tanah Lot merupakan daya tarik utama bagi obyek wisata Tanah Lot, selain itu pula Tanah Lot memiliki daya tarik matahari tenggelam (SunSet), dan Aktivitas upacara keagamaan pada hari-hari tertentu.

Gambar 2. Aktivitas Upacara pada Pura Tanah Lot

Sumber: http://www.balineseindonesia.blogspot.com

Sejak tanggal 1 Juli 2000 pengelolaan obyek wisata Tanah Lot ditangani oleh Desa Adat Beraban dengan membentuk Badan Pengelola Obyek Wisata Tanah Lot (BPOWTL). Distribusi hasil pengelolaan Obyek Wisata Tanah Lot, berdasarkan surat perjanjian No. 01/HK/2000 tentang kerjasama pengelolaan obyek wisata Tanah Lot yang ditandatangani oleh Nyoman Adiwiryatama selaku Bupati Tabanan, I Made Deka selaku Bendesa Adat Beraban, I Gusti Gede Aryadi selaku pihak CV. Ary Jasa Wisata. Persentase yang disepakati bersama adalah sebesar (55%) diserahkan kepada Pemda, CV. Ari Jasa Wisata memperoleh sebesar (15%), Desa Adat Beraban sebesar (20%), Pura Tanah Lot dan Pura sekitarnya memperoleh sebesar (5%) dan sisanya (5%) dibagikan kepada Desa-Desa Adat se-Kecamatan Kediri. Persentase ini disepakati (diberlakukan) sampai tahun 2011 (Desa Adat Beraban, 2010)

Retribusi dikenakan untuk setiap pengunjung adalah sebesar Rp. 5000 untuk anak-anak Lokal, dan sebesar Rp.7500 untuk Dewasa Lokal. Sedangkan untuk wisatawan mancanegara dikenakan satu tariff yaitu Rp. 10.000 baik untuk wisatawan anak-anak ataupun dewasa yang sudah termasuk asuransi. Retribusi parkir untuk kendaraan roda dua dikenakan biaya retribusi sebesar Rp. 2000 sedangkan kendaraan roda empat dikenakan biaya sebesar Rp.5000,  serta kendaraan roda enam sebesar Rp.10.000. Setiap pedagang yang memiliki kios dikenakan biaya sebesar Rp. 1.200/hari dan untuk pedagang yang hanya menggunakan lapak, dikenakan biaya Rp. 750/hari (Observasi, 2010)

 

4.1.1.      Kontribusi Objek Wisata Tanah Lot Terhadap Desa Adat Beraban

 

1)      Kontribusi terhadap Pendapatan Desa

Saat ini Obyek Wisata Tanah Lot memiliki peranan yang sangat penting dalam kontribusinya terhadap pendapatan Desa Adat Beraban. Kontribusi Obyek Wisata Tanah Lot untuk Desa Adat Beraban digunakan untuk pembangunan dan perawatan pura yang ada di Desa Beraban, sehingga dapat meringankan beban masyarakat dalam dalam melaksanakan upacara agama. Perincian sumber-sumber pendapatan Desa Adat Beraban dari sejak tahun 2005 sampai dengan 2009 dapat dilihat dalam table 1 berikut:

 

 

Tabel 1. Data Pendapatan Desa Adat Beraban Tahun 2005 – 2009

 

No

Sumber

Tahun

2005

2006

2007

2008

2009

1

Pendapatan Asli Desa  Pakraman

577.181.249

1.145.427.071

1.473.695.623

1.903.580.558

2.475.818.395

2

Pendapatan Punia + Lainnya

106.599.400

84.909.491

152.550.000

225.347.110

70.250.000

3

Bantuan Pemerintah Atasan

28.000.000

45.000.000

45.000.000

73.400.000

55.000.000

Jumlah

711.780.649

1.275.336.562

1.671.245.623

2.202.327.668

2.601.068.395

Sumber : Kantor Bendesa Beraban

 

Dari table 1 di atas, memperlihatkan pendapatan dari hasil pengelolaan Obyek Wisata Tanah Lot sebesar 20% merupakan Pendapatan Asli desa Pekraman Beraban dan merupakan komposisi terbesar pada beberapa sumber pendapatan desa adat Beraban.

Adapun Jumlah retribusi yang diperoleh obyek wisata Tanah Lot dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 disajikan dalam table 2. berikut:

 

Tabel 2. Hasil Pungutan Retribusi Obyek Wisata Tanah Lot Tahun 2005 – 2009

 

Keterangan

 TAHUN

 

2005

2006

2007

2008

2009

     Penghasilan Kotor

 4.387.139.700

 9.547.884.950

 12.143.674.400

 14.676.335.150

 17.333.327.100

Premi Asuransi

 442.554.300

 397.712.500

 495.389.700

 600.050.300

 714.068.600

Penghasilan Bersih

 3.944.585.400

 9.150.172.450

 11.648.284.700

 14.076.284.850

 16.619.258.500

Biaya Operasional

 1.479.920.000

 2.665.000.000

 3.939.075.153

 3.939.075.153

 4.082.528.507

Pendapatan Bersih

 2.464.665.400

 6.485.172.450

 7.709.209.547

 10.137.209.697

 12.536.729.993

Biaya Promosi/ Pengembangan (15%)  -

 972.775.868

 1.156.381.432

 1.520.581.455

 1.880.509.499

Pendapatan Bersih  -

 5.512.396.583

 6.552.828.115

 8.616.628.242

 10.656.220.494

Distibusi:      

 -

 -

Pemda Kabupaten Tabanan (55%)

 1.355.565.970

 3.031.818.120

 3.604.055.463

 4.739.145.533

 5.860.921.272

CV. Arya Jasa (15%)

 369.699.810

 826.859.487

 982.924.217

 1.292.494.236

 1.598.433.074

Desa Adat Beraban (20%)

 492.933.080

 1.102.479.317

 1.310.565.623

 1.723.325.648

 2.131.244.099

Desa-Desa Adat Se Kec. Kediri (5%)

 123.233.270

 275.619.829

 327.641.406

 430.831.412

 532.811.025

Pura Luhur Tanah Lot dan Sekitarnya (5%)

 123.233.270

 275.619.829

 327.641.406

 430.831.412

 532.811.025

Sumber : Badan Operasional Obyek Wisata Tanah Lot

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa setiap tahun pendapatan retribusi yang didapat oleh Obyek Wisata Tanah Lot dan yang akhirnya diterima oleh Desa Adat Beraban semakin meningkat dan retribusi dari Obyek Wisata Tanah Lot  merupakan kontribusi sumber pendapatan terbesar Desa Adat Beraban.

Analisisnya, jika dilihat dari konsepsi carrying capacity dengan asumsi tidak ada kenaikan harga tiket masuk dan retribusi lainnya, maka jika dibandingkan dengan terjadinya peningkatan pendapatan asli Desa Beraban, maka dapat diperkirakan bahwa pengelolaan Obyek Wisata Tanah Lot belum memperlihatkan adanya pengaturan jumlah pengunjung dan sangat dimungkinkkan pengelolaannya tanpa konsep carrying capacity.

 

2)    Kontribusi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

 

Tabel 3 dibawah, menunjukkan Jumlah penduduk Desa Beraban (Desa Dinas) sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 memperlihatkan adanya peningkatan yang sangat berarti pada tahun 2009, hal ini sangat dimungkinkan adanya kaum pendatang dari sekitas Pulau Bali atau kaum pendatang dari luar Bali untuk berusaha dan bekerja di sekitar Wilayah Desa Beraban.

Tabel 3. Jumlah Penduduk Desa Beraban Tahun 2005 – 2009

        No

Tahun

Jumlah

Keluarga

Laki

Perempuan

Jumlah

Perubahan (%)

1

2

3

4

5

2005

2006

2007

2008

2009

1.449

1.456

1.460

1.465

1.625

2.726

2.763

2.823

2.845

2.938

2.735

2.771

2.781

2.805

3.034

5.461

5.534

5.604

5.650

5.972

1,34

1,26

0.82

5.70

Sumber : BPS Kabupaten Tabanan

 

Pekerja badan operasional yang langsung diserap oleh obyek wisata Tanah Lot adalah sebanyak 167 orang. Jadi secara sederhana dapat disimpulkan bahwa obyek wisata Tanah Lot telah memberikan kontribusi terhadap penciptaan lapangan pekerjaan bagi Desa Beraban. Dan jumlah tenaga kerja yang diserap dari keseluruhan pedagang tetap dan pedagang tidak tetap adalah 645 orang. Dapat diketahui bahwa obyek wisata Tanah Lot secara langsung telah menyerap 812 orang tenaga kerja (Kantor Bendesa Beraban, 2010).  Sementara pedagang yang ada di Obyek Wisata Tanah Lot  sebanyak 528 pedagang (pedagang tetap dan pedagang tidak tetap). Persentase jumlah penduduk yang bekerja di sektor wiraswasta/pedagang adalah 24% dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 607 orang.

Analisisnya, keberadaan Obyek Wisata Tanah Lot telah mampu melibatkan sebagian besar penduduk Desa Beraban dalam pengelolaan Obyek Wisata baik secara langsung maupun tidak langsung.

 

3)    Kontribusi terhadap pembangunan fasilitas

 

Pengembangan objek Wisata Tanah Lot juga berdampak terhadap kondisi kepariwisataan di sekitar Obyek Wisata Tanah Lot itu sendiri. Oleh karena fenomena itu,  munculah beberapa hotel berbintang, villa, art shop, dan restoran di sekitar objek Wisata Tanah Lot yang tentunya berada pada wilayah Desa Adat Beraban. Berikut disajikan pertambahan  hotel, villa, pondok wisata, dan restoran yang ada di kawasan Desa Beraban dari tahun 2005 sampai dengan 2009.

 

Tabel 4. Data Jumlah Hotel, Villa, Pondok Wisata, Restoran dan Artshop di Desa Braban Tahun 2005-2009

 

No

Tahun

Jumlah

Hotel

Villa

Pondok Wisata

Restoran

Art Shop

1

2005

1

-

2

3

341

2

2006

1

-

4

3

341

3

2007

2

4

4

3

341

4

2008

3

4

4

4

341

5

2009

3

4

4

4

341

Sumber : Kantor Desa Beraban

 

Jumlah art shop sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 menunjukkan jumlah yang tetap karena letak art shop telah diatur dengan baik pada komplek tertentu dan diatur dalam bentuk lapak (stand). Sementara pembangunan restoran juga terkesan telah diatur dan dibatasi pembangunanannya. Begitu juga dengan pembangunan hotel dan villa juga telah diatur dengan baik oleh pemda dan penguasa desa di wilayah Desa Adat Beraban.

Analisisnya, berdasarkan data di atas, dapat diperkirakan bahwa pembangunan di Desa Beraban telah menerapkan tata wilayah dengan baik minimal dengan pembatasan jumlah fasilitas pendukung yang sangat mungkin berdampak pada lingkungan fisik dan social.

 

4.1.2.      Posisi Obyek Wisata Tanah Lot berdasarkan Analisis Tourist Area Lifecycle

 

 

Konsolidasi (consolidation)

 

 

Obyek Wisata Tanah Lot berdasarkan Analisis Tourist Area Lifecycle berada pada phase Konsolidasi (consolidation)

 

Pada tahap ini, sektor pariwisata menunjukkan dominasi dalam struktur ekonomi pada suatu kawasan dan ada kecenderungan dominasi jaringan international semakin kuat memegang peranannya pada kawasan wisataw atau destinasi tersebut. Kunjungan wisatawan masih menunjukkan peningkatan yang cukup positif namun telah terjadi persaingan harga diantara perusahaan sejenis pada industri pariwisata pada kawasan tersebut. Peranan pemerintah local mulai semakin berkurang sehingga diperlukan konsolidasi untuk melakukan re-organisasional, dan balancing peran dan tugas antara sector pemerintah dan swasta.

 

Obyek Wisata Tanah Lot Perlu Melakukan Konsolidasi:

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa: Pengelolan obyek Wisata Tanah Lot belum menerapkan manajemen Carrying Capacity sehingga gesekan sangat mungkin terjadi pada wisatawan terhadap wisatawan yang lainnya untuk memperebutkan tempat-tempat tertentu agar dapat menikmati atraksi utama dari Obyek Wisata Tanah Lot seperti pemandangan matahari tenggelam “sunset” (Observasi, 2011). Peningkatan jumlah pengunjung tanpa memperhitungkan daya dukung akan cenderung memicu terjadinya kerusakan bagi lingkungan di sekitar obyek dan mungkin juga bagi kerusakan  aspek fisik dan non fisik Heritage Tanah Lot.

Paradoksi antara kepentingan ekonomi dan pelestarian heritage khususnya terhadap asset warisan budaya Pura Tanah Lot, benar-benat telah terjadi pada beberapa bulan terakhir dan menunjukkan intensitas ketegangan yang semakin meningkat.  Ketegangan berawal dari berakhirnya masa kontrak kerjasama pengelolaan Tanah Lot antara Pemerintah Kabupaten Tabanan, CV Ari Jasa Wisata, dan Desa Adat Beraban yang masa kontraknya berakhir pada 1 April 2011 (Bali Post, Juni 2011)

Sebagian besar warga Desa Adat beraban menginginkan pengelolaan Obyek Wisata Tanah Lot  ditangani oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan dan Warga Desa Adat Beraban saja, sementara Pemerintah Kabupaten Tabanan tetap menginginkan komposisi pengelolaan yang telah berjalan pada kontrak yang telah berakhir tetap berjalan untuk pengelolaan saat ini artinya tidak perlu ada perubahan, hanya dibuatkan kontrak baru saja.

Usulan Warga Desa Adat Beraban yang berada pada tim perjuangan warga Beraban adalah,  pengelolaan Tanah Lot hanya dikelola oleh Pemda dan warga Desa Adat Beraban. Dengan komposisi pembagian hasil masing-masing Pemkab 50 persen, sisanya 50 persen bagi Desa Pekraman Beraban. Khusus jatah Desa Beraban akan dibagi lagi dengan rincian, 70 persen Desa Pekraman Beraban dan pura Tanah Lot 30 persen. Jatah 70 persen bagi Desa Pakraman Beraban akan dibagi lagi ke sejumlah pura dan desa adat dengan komposisi, Desa Pekraman Beraban 80 persen, Pura Dangin Bingin 2,50 persen, Pura Bomo 1 persen dan Desa Adat se Kecamatan Kediri 16,5 persen. Sementara, jatah bagi Pura Tanah Lot 30 persen akan dibagi lagi ke 8 lokasi pura, seperti Pura Tanah Lot, Pura Pakendungan, Pura Batu Bolong, Pura Jro Kandang, Pura Penataran, Pura Enjung Galuh, Pura Batu Mejan dan Pura Hyang Api (Bali Post, Juni 2011).

Sementara, dari pihak Pemilik CV Ari Jasa Wisata, justru berpendapat lain, karena telah berjasa, harusnya tetap mendapat jatah dari Tanah Lot karena. CV Ari Jasa Wisata merasa telah berjasa dengan dipercayainya, pihaknya mendapat bantuan dari Duta Besar Jerman dan Pemprov Bali senilai Rp 81 juta untuk membangun wisata Tanah Lot. Setelah berjuang sendirian bertahun-tahun, Tanah Lot bisa dikenal dan mendulang pendapatan bersih hingga Rp 12 miliar per tahun (Bali Post, Juni 2011).

Analisisnya, pengelolaan Obyek Wisata Tanah Lot telah membangkitkan hasrat bisnis warga Desa Beraban dan telah menimbulkan rasa percaya diri bahwa mereka telah mampu untuk mengelola heritage tersebut secara mandiri tanpa campur tangan pihak swasta, sementara pihak swasta (CV Ary Jasa Wisata) yang memang sejak berdirinya sudah bermotifkan bisnis, cenderung ingin melanjutkan klaim keberhasilannya walaupun kontrak kerjasamanya telah berakhir. Implikasinya adalah, timbulnya gesekan dalam masyarakat yang mengarah pada munculnya egoism kelompok, termasuk juga egoism kelompok masyarakat Desa Adat Beraban.

Pragmatisme Warga Desa Beraban cenderung mengarah pada hal-hal yang berbau material semata, sementara pertimbangan atas kepentingan pelestarian Heritage serta Value atau nilai yang tersimpan Pura Tanah Lot tersebut masih sangat diragukan karena secara historis Pura Tanah Lot adalah milik Masyarakat Bali bukan milik masyarakat Desa Adat Beraban Saja.

 

 

4.1.3.      Posisi Obyek Wisata Tanah Lot berdasarkan Analisis Irritation Index

 

Obyek Wusata Tanah Lot telah berada pada phase Annoyance dengan ditandai terjadinya kelesuan pada pengelolaan destinasi mulai terasa atau dapat dikatakan mendekati titik jenuh. Para pemegang kebijakan mencari solusi dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur tanpa berusaha mengurangi jumlah wisatawan yang datang ke destinasi sehingga kedatangan wisatawan dianggap sudah mengganggu masyarakat local.

Pengelolaan Obyek Wisata Tanah Lot telah berada pada phase Annoyance dengan ditandai terjadinya kelesuan pada pengelolaan destinasi, mulai terasa atau dapat dikatakan mendekati titik jenuh, bahkan dapat dikatakan telah mendekati batas atas carrying capacity. Pengelolaan Pura Tanah Lot sebagai Heritage telah mengalami perubahan atau komodifikasi fungsi yang berarti. Secara fisik keberadaan Pura Tanah Lot sebagai daya tarik wisata telah mampu menggerakkan pembangunan fisik Desa Beraban secara keseluruhan namun perubahan perilaku masyarakat yang diharapkan  sebagai conserver (Pelestari) telah berubah menjadi Consumer (pengkonsumsi) dalam hal ini, mereka mengkemas Pura Tanah Lot sebagai “komoditas” Obyek Wisata untuk mendapatkan keuntungan ekonomi yang sebesar-besarnya. Aspek Pelestarian fisik telah berjalan dengan baik namun aspek pelestarian budaya beserta nilai yang terkandung pada Pura Tanah Lot sebagai heritage yang merupakan milik warga Bali telah disabotase oleh Masyarakat Desa Adat Beraban hanya dengan alasan ekonomi semata.

 

4.2.         Kebun Raya Bedugul Bali

 

4.2.1.     Sejarah Kebun Raya

 

Sejarah berdirinya Kebun Raya Eka Karya Bali tidak dapat dipisahkan dari sejarah berdirinya Kebun Raya Bogor (KRB) yang bermula dari Prof. Dr. C.G.C. Reinwardt, botanis asal Jerman yang berada di Indonesia pada awal abad ke-19. Ia menganggap eksplorasi tumbuhan dan masalah pertanian juga merupakan tugasnya di Hindia Belanda. Kemudian ia menulis surat yang disampaikan kepada G.A.G.P. Baron van der Capellen, Gubernur Jendral Hindia Belanda di Batavia, memohon sebidang tanah untuk penelitian manfaat berbagai tumbuhan serta koleksi tanaman yang bernilai ekonomi, berasal dari kawasan Indonesia dan mancanegara. Persisnya tanggal 18 Mei 1817 dilakukan pemancangan patok pertama, kemudian tanggal tersebut menandai berdirinya Kebun Raya yang diberi nama Islands Plantentuin atau Hortus Botanicus Bogoriensis seluas 47 hektar. Lokasinya berdampingan dengan Istana Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Bogor atau yang terkenal sekarang dengan nama Istana Presiden Bogor. Melalui perjalanan yang panjang, sekarang luas Kebun Raya Bogor 87 hektar.  Kebun Raya Bogor atau nama lengkapnya Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Bogor, LIPI berada di bawah Kedeputian Ilmu Pengetahuan Ilmu Hayati-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Kebun Raya Bogor merupakan pusat Kebun Raya yang membawahi 3 cabang Kebun Raya, yaitu Kebun Raya Cibodas, Kebun Raya Purwodadi dan Kebun Raya Eka Karya Bali (LIPI, 2005)

Berdirinya Kebun Raya Eka Karya Bali berawal dari keinginan Prof. Ir. Kusnoto Setodiwiryo (Direktur Kebun Raya Indonesia “Bogor”) dan I Made Taman (Kepala Lembaga Pelestarian dan Pengawetan Alam) untuk mengoleksi jenis-jenis tumbuhan dari seluruh dunia, mengoleksi jenis-jenis tumbuhan Bali dan Nusa Tenggara, menyediakan fasilitas bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan budaya, serta menyediakan wahana rekreasi dan menjadikan salah satu objek wisata di Bali. Keinginan dan gagasan ini dimulai sejak tahun 1955 dengan mengadakan pendekatan kepada Pemerintah Daerah Bali. Setelah melalui proses waktu yang cukup panjang, akhirnya mendapat tanggapan yang positip dari pejabat-pejabat daerah seperti, Gubernur Sunda Kecil (Nusa Tenggara); Tengku Daud Syah, Residen Bali-Lombok; I Gusti Bagus Oka, Dewan Pemerintah Daerah Bali; I Gusti Ngurah Sutedja, Kepala Bidang Pembangunan dan Ekonomi Dewan Pemerintah Bali; I Wayan Dangin, Dinas Pekerjaan Umum Daerah Bali; I Ketut Mandra, Kepala Dinas Kehutanan; I Komang Tjoe dan Kepala Dinas Kehutanan Bali Selatan; I Nyoman Sulandra (Sujana, 2002)

Pada tahun 1958 pejabat yang berwenang di Bali secara resmi menawarkan kepada Lembaga Pusat Penyelidikan Alam untuk mendirikan kebun raya di Bali yang berfungsi sebagai lembaga ilmiah dan tempat rekreasi. Untuk mewujudkan tawaran tersebut, Direktur Lembaga Pusat Penyelidikan Alam, Kepala Kebun Raya Bogor, Kepala Lembaga Pelestarian dan Pengawetan Alam, Kepala Pusat Penelitian Laut dan Direktur Akademi Pertanian Bogor beserta beberapa mahasiswanya mengadakan peninjauan ke Bali (Sujana, 2002)

Keinginan pemerintah pusat untuk mendirikan kebun raya dengan areal meliputi danau Beratan tidak diijinkan oleh Pemerintah Daerah Bali karena di areal tersebut telah terdapat pemukiman penduduk Candikuning yang sudah lama ada. Sebagai kesepakatan, lokasi kebun raya ditetapkan pada hutan reboisasi Candikuning yang pada waktu itu sudah ditanami Altingia Exelsa, Manglitea Glauca, Syzigium Polanthum, Toona Sureni dan Bischofia Javanica dengan luas 50 hektar. Lokasinya terletak di lereng sebelah timur Bukit Tapak, yang terletak pada ketinggian 1.250 meter sampai dengan 1.450 meter dari permukaan laut, yang berbatasan langsung dengan cagar alam Batukaru (Sujana, 2002)

Kebun Raya Bali diresmikan oleh Prof. Ir. Kusnoto pada tanggal 15 Juli 1959, sebagai realisasi Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Bali pada 19 Januari 1959. Nama “Eka Karya” diusulkan oleh I Made Taman, Kepala Lembaga Pelestarian dan Pengawetan Alam, sebagai salah satu perintis Kebun Raya Bali (Sujana, 2002)

Untuk pertama kalinya ditanam beberapa jenis tanaman koleksi di sekitar wantilan seperti cemara pandak, cemara geseng, dan beberapa jenis tanaman yang sengaja didatangkan dari Kebun Raya Cibodas dan Kebun Raya Bogor. Semua tanaman tersebut dapat tumbuh dengan baik kecuali penanaman kayu merah (red wood) yang sangat terkenal di pantai barat Amerika mengalami kegagalan (mati pada tahun 1966). Pemeliharaan kebun raya pada waktu itu dilakukan oleh 2 orang tenaga lapangan bantuan dari Pemerintah Daerah Bali yakni, I Gusti Made Puja (pegawai Kehutanan) dan Nyoman Rampiag (Pegawai Pemda) dengan penanggungjawab Kepala Dinas Kehutanan Bali; I Komang Tjoe (Sujana, 2002)

Pada tanggal 30 April 1976, Ketua LIPI meresmikan perluasan Kebun Raya Eka Karya Bali menjadi 129,20 hektar (Hasil pengukuran ulang pada tahun 1993 luasnya diketahui 154,50 hektar) berupa kawasan hutan reboisasi Bukit Tapak, dengan status pengelolaan “pinjam pakai” dari departemen kehutanan. Kebun Raya Eka Karya Bali merupakan salah satu unit pelaksana teknis balai pengembangan kebun raya dalam jajaran Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Sujana, 2002)

 

 

 

4.2.2.  Tugas Pokok Kebun Raya Eka Karya

 

Kebun Raya Eka Karya Bali merupakan salah satu dari empat kebun raya yang berada di bawah naungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Adapun rencana induk pengembangan Kebun Raya Eka Karya yang disusun berdasarkan analisis kebutuhan dalam jangka panjang tahunan adalah sebagai berikut, (1) Pengumpulan jenis-jenis Gymnospermae, yakni jenis-jenis tumbuhan berdaun jarum dari seluruh dunia. (2) Pengumpulan jenis-jenis tumbuhan dari seluruh Bali dan Nusa Tengga yang habitat aslinya berasal dari daerah dataran tinggi basah. (3) Rekreasi dan objek pariwisata di daerah Bali, disamping penyediaan fasilitas bagi kepentingan ilmu pengetahuan “ilmiah”. (4) Melakukan kegiatan usaha tambahan untuk menunjang pembiayaan kebun raya (Sujana, 2002)

Kekayaan koleksi jenis tanaman pada empat kebun raya di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 4.1, dimana tercatat Kebun Raya Eka Karya Bali menyimpan 20 koleksi Jenis tanaman, Kebun Raya Purwodadi menyimpan 48 koleksi jenis tanaman, Kebun Raya Cibodas menyimpan 55 kolekasi jenis tanaman dan yang terbanyak adalah Kebun Raya Bogor dengan jumlah koleksi sebanyak 177 jenis koleksi.

Gambar 4.1

Koleksi Tanaman Langka di Empat Kebun Raya di Indonesia

Sumber: IUCN Redlist Book 2001

 

 

            Sedangkan tugas pokok yang diemban oleh Kebun Raya Eka Karya Bali adalah melakukan tugas inventarisasi, eksplorasi, dan konservasi tumbuhan tropika yang mempunyai nilai ilmu pengetahuan dari kawasan dataran tinggi lembab. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kebun Raya Eka Karya Bali mempunyai fungsi sebagai berikut, (1) melaksanakan inventarisasi berbagai jenis tumbuhan tropika yang habitatnya dari dataran tinggi lembab, (2) melaksanakan ekplorasi jenis-jenis tumbuhan tropika yang habitatnya dari dataran tinggi lembab, (3) melakukan konservasi terhadap tumbuhan tropika yang habitatnya dari dataran tinggi lembab yang mempunyai nilai ilmu pengetahuan dan potensi ekonomi dalam rangka melestarikan sumber daya hayati (plasma nuftah) di bumi Indonesia, (4) melakukan pelayanan jasa ilmiah dibidang arsitektur (lanscape) pertamanan serba ragam tanaman hias (floracultural), introduksi dayaguna tumbuhan apresiasi masyarakan terhadap alam lingkungan, dan (5) melakukan kegiatan tata usaha (Sujana, 2002)

 

Foto 4.1

Maskot Kebun Raya Eka Karya Kondisi Maret 2005

Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2005

 

Foto 4.1 menampilkan Kebun Raya saat ini masih nampak asri, menawan, dan masih menyimpan keindahan alam sebagai atraksi wisata yang menarik. Pohon-pohon langka, variasi tanaman masih terpelihara dengan baik, berarti pengelola Kebun Raya Eka Karya masih konsisten dengan tugas-tugas yang diembannya.

 

4.2.3.     Pengelolaan Kebun Raya sebagai Obyek Wisata

 

Kebun Raya Eka Karya Bali semula hanyalah lembaga konservasi tumbuhan namun telah berkembang menjadi objek wisata (taman rekreasi) yang menawan dan menarik, karena memadukan unsur keindahan alam, kelangkaan, dan keragaman jenis tanaman. Dengan melakukan penelitian tentang wisatawan yang mengunjungi Kebun Raya Eka Karya Bali, diharapkan informasi tersebut akan berguna untuk pengembangan taman atau kebun raya lainnya di Bali.

Untuk mengetahui lebih jelas (pemahaman empiris) mengenai kunjungan wisatawan yang berkunjung  ke Kebun Raya Eka Karya Bali dapat dilihat pada Tabel 1.2

Tabel 1.2

Kunjungan Wisatawan ke Kebun Raya Eka Karya Bali

Tahun 1998-2002.

Tahun Jumlah (orang) Perkembangan
1998 217.636 -
1999 211.172 -2.97%
2000 205.354 -2.76%
2001 270.117 31.54%
2002 17.894 -93.38%
Rata-rata       184.435  

Sumber: Disparda Provinsi Bali (2003a), data diolah.

 

Tingkat kunjungan wisatawan ke Kebun Raya Eka Karya Bali (Tabel 1.2) dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2002 mengalami penurunan. Namun demikian, jumlah kunjungan periode tersebut masih cukup tinggi dengan rata-rata 184.435 orang per tahun.

Sujana (2002) dalam penelitiannya tentang perumusan strategi pengelolaan objek wisata Kebun Raya Eka Karya Bali, menyarankan agar pihak pengelola kebun raya Eka Karya melakukan strategi diversifikasi yang diarahkan untuk (1) Menata kembali kawasan ini, berupa: Penataan lokasi kemah wisata, pembuatan jalan turun tebing, pendirian tempat berkemah, pengembangan daya guna flora dan fauna, pembudidayaan tanaman air, arena bermain anak-anak, memperkaya koleksi tanamanan, membuat katalog tanaman, dukungan masyarakat sekitar berupa penjualan souvenir. (2) Melakukan budidaya flora dan fauna berupa pengembangan produk yang dilakukan oleh seksi koleksi berupa: budidaya flora tanaman air sehingga diharapkan dapat memberikan daya tarik lebih agar wisatawan tidak beralih ke objek lainnya. Budidaya fauna khususnya binatang atau burung-burung yang telah ada, jenis serangga tertentu, dan juga binatang kera. (3) Menambah koleksi tanaman khas Bali agar keunikannya semakin nampak berupa penambahan tanaman umbi-umbian (bumbu), tanaman obat, tanaman panca yadnya pada areal khusus. (4) Menciptakan bentuk katalog baru, pembuatan taman supaya memberikan daya tarik unsur ilmiah, dengan nama latin serta bingkai ukiran Bali. (5) Mempererat hubungan dan kerjasama dengan kelompok seni gong sebagai bentuk tanggungjawab sosial dengan masyarakat lokal di daerah tujuan wisata yakni masyarakat Candikuning. (6) Melakukan kegiatan usaha tambahan seperti: membuat cinderamata khas Kebun Raya Eka Karya, baju kaos bergambar wisatawan dengan latar Kebun Raya Eka Karya, mendirikan kios makanan dan minuman, lapangan tenis dirawat lebih baik, penataan kembali gedung pertemuan, memperbanyak brosur sebagai media promosi.

 

4.2.4.     Posisi Obyek Kebun Raya Bali berdasarkan Analisis Tourist Area Lifecycle

 

Pengembangan (Development)

 

Obyek Kebun Raya Bali berdasarkan Analisis Tourist Area Lifecycle berada pada Pengembangan (Development).

Pada tahapan ini, telah terjadi kunjungan wisatawan dalam jumlah besar dan pemerintah sudah berani mengundang investor nasional atau internatsional untuk menanamkan modal di kawasan wisataw yang akan dikembangkan. Perusahaan asing (MNC) Multinational company[9]) telah beroperasi dan cenderung mengantikan perusahan local yang telah ada, artinya usaha kecil yang  dikelola oleh penduduk local mulai tersisih hal ini terjadi karena adanya tuntutan wisatawan global yang mengharapkan standar mutu yang lebih baik. Organisasi pariwisata mulai terbentuk dan menjalankan fungsinya khususnya fungsi promotif yang dilakukan bersama-sama dengan pemerintah sehingga investor asing mulai tertarik dan memilih destinasi yang ada sebagai tujuan investasinya.

Phase Development ini merupakan diferensiasi fungsi kebun raya menjadi obyek wisata yang dirasakan mendatangkan manfaat ekonomi baik bagi pengelola kebun raya, masyarakat sekitar obyek dan pendapatn pajak bagi pemerintah local. Hal senada juga dapat dilihat pada rencana induk pengembangan Kebun Raya Eka Karya yang disusun berdasarkan analisis kebutuhan dalam jangka panjang tahunan adalah sebagai berikut, (1) Pengumpulan jenis-jenis Gymnospermae, yakni jenis-jenis tumbuhan berdaun jarum dari seluruh dunia. (2) Pengumpulan jenis-jenis tumbuhan dari seluruh Bali dan Nusa Tengga yang habitat aslinya berasal dari daerah dataran tinggi basah. (3) Rekreasi dan objek pariwisata di daerah Bali, disamping penyediaan fasilitas bagi kepentingan ilmu pengetahuan “ilmiah”. (4) Melakukan kegiatan usaha tambahan untuk menunjang pembiayaan kebun raya (Sujana, 2002). Artinya pengembangan Kebun Raya Bali sebagai obyek wisata sebenarnya untuk menangkap peluang pasar yang semakin meningkat ditengah phase pembangunan Kebun Raya untuk mengemban fungsi utamanya karena antara fungsi pengelolaan sebagai obyek wisata dirasakan dapat menopang pendanaan konservasi dan preservasi Kebun Raya Bali dalam jangka pendek dan bahkan dalam jangka panjang.

Usaha-usaha pelibatan masyarakat lokal khususnya yang berhubungan penyediaan cinderamata, fasilitas makan dan minum terus dilakukan. Pemberdayaan masyarakat lokal berupa pemberdayaan group tabuh kerawitan dan tari-tarian juga juga terus digalakkan.

 

4.2.5.     Posisi Obyek Kebun Raya Bali berdasarkan Analisis Irritation Index

 

Phase Euphoria ditandai dengan temukannya potensi pariwisata kemudian pembangunan dilakukan, para investor datang menanamkan modal dengan membangun berbagai fasilitas bisnis pendukung pariwisata, sementara wisatawan mulai berdatangan ke sebuah destinasi yang sedang dibangun, namun perencanaan dan kontrol belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Euphoria Kebun Raya Bali sebagai obyek wisata akan terlihat khususnya pada hari-hari libur. Setiap hari libur, kebun raya bali rata-rata meningkat 4000% dari hari-hari biasanya artinya Kebun Raya masih berada pada phase euphoria.

 

5.     Simpulan

 

Analisis Tourist Area lifecyle, dan Indext of Irritation, digunakan untuk menempatkan posisi masing-masing destinasi pada phase daur hidup destinasi, dimana hasil analisis tersebut boleh digunakan untuk merumuskan strategi pengelolaan, pemasaran sebuah destinasi berdasarkan lima aspek yakni: keadilan, efektivitas, efisiensi, kredibilitas dan integrasi  (Theobald, 2004).  Analisis tersebut sebenarnya meninjau kembali kelayakan sebuah destinasi atau obyek wisata yang layak untuk membuat kebijakan melakukan perbaikan secara sukarela, di bawah lima aspek: keadilan, efektivitas, efisiensi, kredibilitas, dan integrasi (Toth, 2002).

Khususnya analisis Irritation Index sebenarnya meninjau secara periodic tentang pelibatan stakeholder dalam perumusan strategi pengembangan pariwisata secara berkelanjutan. Kebijakan mungkin menjadi hal yag sangat penting untuk diperhatikan dari waktu-kewaktu karena sangat mungkin destinasi telah berada pada phase yang berbeda dan kebijakan sebelumnya mungkin tidak relevan lagi dengan situasi saat ini. Pada sisi lainnya, sebuah keharusan untuk mengakomodasi seluruh masukan atau pendapat dari berbagai kelompok pemangku kepentingan dalam hal identifikasi masalah, legitimasi, keterlibatan dan resolusi konflik. Kerangka stakeholder telah diterapkan dalam hubungannya dengan siklus hidup daerah tujuan wisata dalam rangka menganalisis sikap terhadap pemangku kepentingan pariwisata dan pembangunan berkelanjutan.

Obyek Wisata Tanah Lot adalah contoh nyata bahwa sebuah obyek wisata atau destinasi wisata senantiasa akan mengalami perubahan dan memerlukan strategi  pengelolaan yang berbeda sesuai dengan kondisi sebuah obyek pada phase apakah sebenarnya dia berada. Sementara obyek wisata Kebun Raya Bali adalah sebuah contoh yang baik untuk menjelaskan adanya alih fungsi sebuah kawasan menjadi sebuah obyek wisata yang dirasakan dapat menunjang fungsi utama dari sebuah kawasan khususnya yang berhubungan dengan aspek ekonomi yang didapatkan dari aktivitas wisata.

Daftar Pusaka

 

A Door is Reopened to the Ivory Trade. (2011) U.S. News and World Report. 122: June 30, 1997 p4.

 

Alder, Joseph. (2011) “Should Heads Keep Rolling in Africa?.” Science 255/6 March, p1206-1207.

 

Badan Pusat Statistik. 2005. ”Data Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara yang langsung datang ke Bali. (Laporan) BPS Prov Bali.

Butler, R. W. 1980. “The Concept of a Tourism Area Life Cycle of Evolution:  Implications  for Management of Resources.” The Canadian Geographer 24(1), p. 8.

 

Disparda. 2003a. Data Objek dan Daya Tarik Wisata tahun 2003. Denpasar: Disparda Provinsi Bali.

Disparda. 2003b. BALI, Objek dan Daya Tarik Wisata tahun 2003. (Buku panduan pramuwisata). Denpasar: Disparda Provinsi Bali.

Gregorius. 2005. “Perkaya Khazanah Wisata”  pada http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2005/5/19/pa2.htm

LIPI. 2005. “Kebun Raya Bogor : Cikal Bakal Perpustakaan Indonesia” pada http://www.lipi.go.id/www/www.cgi?cetak&1111211845

MSSRF 1998.  Gulf of Mannar Marine Biosphere Reserve Programme. In: “Biodiversity of Gulf of Mannar Marine Biosphere Reserve.” pp. 1- 22. MSSRF Proceeding no. 24.

 

MSSRF 1999.  Gulf of Mannar: Project for promotion of  alternative livelihood options for the poor in `the vicinity of the biosphere reserve. Project document submitted to Ministry of Rural Development,  Govt. of India and UNDP.

 

Panoramic photo of elephants is courtesy of Paul MacKenzie’s webcite: Elephant Information Repository

 

Photo of ivory tusks is copyright of World Wide Fund for Nature published in “Conserving Africa’s Elephants: Current Issues and Priorities for Action”

 

Pura Tanah Lot is considered as Dang Kahyangan -”One of the six main Bali temple, http://balineseindonesia.blogspot.com/2009/08/bali-travel-to-puratanah-lot-temple.html

 

Sapta Nirwandar (2011) Pembangunan Sektor Pariwisata: Di Era Otonomi Daerah, di unduh pada 21 Maret 2011 pada http://www.scribd.com/doc/35092726/440-1257-PEMBANGUNANSEKTORPARIWISATA1

 

Still in Business: The Ivory Trade in Asia, Seven Years After the CITES Ban (2011) http://www.trafic.org/publications/summaries/summary_ivorytrade.htm

 

Sujana, I Wayan. 2002. “Perumusan Strategi Pengelolaan Objek Wisata Kebun Raya Eka Karya Bali di Candikuning Baturiti Tabanan” (Tesis) Denpasar:Universitas Udayana.

Sugal, Cheri, “Elephants of southern Africa must now pay their way.” (2011) WorldWatch. Vol. 10, (September 1997) pp. 9.

Theobald, William F. (2010) Global Tourism Third edition: Amsterdam,  Boston, Heidelberg,  London, New York , Oxford, Paris , San Diego, San Francisco, Singapore,  Sydney. Butterworth–Heinemann is an imprint of Elsevier

 

Toth, R. 2000. Implementing a Worldwide Sustainable Tourism Certification System. Alexandria, Va.: R.B. Toth Associates.

Tourism Vision 2020 – UNWTO: pada http://pandeputusetiawan.wordpress.com

 

World Tourism Organization. 1999. <http://www.world-tourism.org/&gt;. Accessed September 16, 2003.

World Travel and Tourism. Council. 1996. Travel and Tourism. Press Release. Brussels, Belgium: WTTC.

United Nation-World Tourism Organization (2005), Tourism Highlight 2005, UN-WTO, Madrid.


[1]Tourism Highlight 2005, UN-WTO, Madrid

[2]Tourism Vision 2020 – UNWTO.

[3] Although tourism is generally regarded as less destructive to the environment than most other industries, nevertheless, its sheer size and widespread presence has already created negative physical and social environmental damage. Furthering the concept of sustainable development, Murphy dan Price (dalam Theobald, 2004)

[4] Tourist Area Life Cycle (TLC)

[5] Butler, R. W. 1980. “The Concept of a Tourism Area Life Cycle of Evolution:  Implications for Management of Resources.” The Canadian Geographer 24(1), p. 8.

 

[6] Multinational company: Hotel Chain, Franchising, Tour agency, etc

[7] repeater guest adalah mereka  yang tergolong wisatawan yang loyal dengan berbagai alasan

[8] Index of Irritation: Euphoria, Apathy, annoyance, dan antagonism

[9] Multinational company: Hotel Chain, Franchising, Tour agency, etc

MEMPERTANYAKAN KEBERLANJUTAN PEMBANGUNAN PARIWISATA BALI

[1]MEMPERTANYAKAN KEBERLANJUTAN PEMBANGUNAN PARIWISATA BALI

 

Oleh:

I Gusti Bagus Rai Utama

Program Doktor, Studi Ilmu Pariwisata, Universitas Udayana. Bali

 

Abstact

One keyword to be able to implement programs that support sustainable tourism development is the sincerity. Ideally there is a balancing between the supply side that all stakeholders including local communities and industry seriously in one goal in harmoniously with the demand side which also includes elements involving tourists as a destination’s consumers. The next keyword is the discipline to comply with all rules and regulations that have been agreed upon, industry groups should be driven by the attitude of discipline to obey the rules that existed at a destination. Stakeholders who obey the rules, nobody is indispensable to realize the sustainable tourism development through all the programs. Local communities are always working very hard in providing service and welcoming to all tourists by friendliness of the local residents that can strengthen the image and branding of tourism destinations in Bali.

Keyword: sustainability, development, program, sincerity, stakeholder, community, regulation, destination

 

1.     Pendahuluan

 

Munculnya isu pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan adalah sebagai hal yang dinamis dalam skala industri secara makro melalui pendekatan strategis dalam perencanaan dan pembangunan sebuah destinasi pariwisata. [2]Meskipun banyak anggapan bahwa pariwisata adalah sebuah sektor pembangunan yang kurang merusak lingkungan dibandingkan dengan industri lainnya, namun jika kehadirannya dalam skala luas akan menimbulkan kerusakan lingkungan fisik maupun sosial (Murphy dan Price dalam Theobald, 2004).

Melanjutkan konsep pembangunan berkelanjutan, Murphy dan Price (dalam Theobald, 2004) berpendapat bahwa ada hubungan antara ekonomi dan lingkungan serta memiliki hubungan yang sangat erat. Kepentingan pariwisata dalam pembangunan berkelanjutan adalah logis mengingat bahwa pariwisata adalah salah satu industri yang produknya menjual lingkungan, baik fisik dan manusia sebagai sebuah totalitas produk. Penulis lainnya juga berpendapat bahwa integritas dan kelangsungan produk pariwisata telah membutuhkan perhatian utama sebagai sebuah industri. Mereka berpendapat bahwa apa yang sekarang dilakukan dalam penelitian pariwisata dan kebijakan adalah upaya yang lebih besar untuk menghubungkan kepentingan akademik dan pemerintah dalam mengejar kepentingan pengembangan pariwisata yang lebih berkelanjutan dengan para pelakunya pada garis depan yakni praktisi industri dan wisatawan.

Sebenarnya pembangunan pariwisata  merupakan konsep yang sedang berkembang, konsep siklus hidup pariwisata dan konsep daya dukung saling terkait adalah cara yang baik dan dinamis untuk melihat kondisi dan perkembangan pariwisata. Konsep siklus hidup menunjukkan bahwa daerah tujuan wisata senantiasa mengalami perubahan dari waktu ke waktu, dan kemajuannya dapat dilihat melalui tahapan-tahapan dari pengenalan hingga penurunan. Dengan pengelolaan yang baik, pariwisata  berperanan untuk memberdayakan sumber daya yang langka serta menjadikan industri pariwisata dapat diperpanjang siklus hidupnya dan berkelanjutan (Theobald, 2004)

Masalah standar dalam industri pariwisata juga menjadi isu yang sangat menarik untuk diutarakan sebagai upaya untuk mewujudkan pembangunan pariwisata yang bertanggungjawab dan berkelanjutan. Standar adalah dokumen yang menetapkan dasar, contoh atau prinsip untuk menyesuaikan hal-hal yang terkait dengan unit pengukuran yang seragam. Standar dapat berupa kewajiban (misalnya, ditetapkan dalam undang-undang) yang membahas pengembangan standar keberlanjutan dari usaha-usaha lokal untuk menciptakan perbaikan bisnis sebagai bagian dari  upaya persiapan bersaing pada industri pariwisata global. Proposisi yang ditetapkan pada pembahasan tentang standar adalah bahwa penetapan standar dan sertifikasi adalah alat berharga untuk membantu membawa para pemangku kepentingan bersama-sama menemukan sebuah kesepakatan bentuk penilaian yang bertanggungjawab.  Sertifikasi adalah proses yang bertujuan untuk membantu meningkatkan standar industri dan merupakan alat kebijakan untuk melakukan perbaikan secara sukarela di bawah lima aspek: keadilan, efektivitas, efisiensi, kredibilitas dan integrasi  (Theobald, 2004).

Dalam pengembangan strategi pariwisata dan kebijakan, otoritas yang bertanggung jawab, harus mempertimbangkan pandangan dari sejumlah pemangku kepentingan termasuk industri, penduduk, kelompok khusus yang mewakili kepentingan lingkungan dan masyarakat, serta wisatawan sendiri.

Pelibatan stakeholder dalam perumusan strategi pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan kebijakan mungkin menjadi hal yag sangat penting untuk diperhatikan. Sebuah keharusan mengakomodasi seluruh masukan atau pendapat dari berbagai kelompok pemangku kepentingan dalam hal identifikasi masalah, legitimasi, keterlibatan dan resolusi konflik. Kerangka stakeholder telah diterapkan dalam hubungannya dengan siklus hidup daerah tujuan wisata dalam rangka menganalisis sikap terhadap pemangku kepentingan pariwisata dan pembangunan berkelanjutan.

Di banyak negara-negara dunia maju, pertentangan tajam terjadi antara kelompok konservasionis dan industri pariwisata. Konservasionis berpendapat bahwa lingkungan harus mendapatkan perlindungan dan pembatasan pada pertumbuhan pariwisata yang dramatis. Industri Pariwisata  di sisi lain berusaha untuk meningkatkan dan mengembangkan fasilitas baru untuk mewujudkan kepuasan wisatawan.

Lebih Lanjut, Hudson dan Miller  (Theobald, 2004) mengeksplorasi hubungan antara pentingnya etika dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan dan mempertimbangkan bagaimana pemahaman tentang pendekatan etis dari para pejabat pariwisata di masa depan bisa menguntungkan mereka secara efektif dalam mengelola industri di masa depan.  Hudson dan Miller  (Theobald, 2004) menyimpulkan bahwa negara-negara  maju mungkin akan mengalami tekanan besar untuk menetapkan hak atas alam agar penduduk lebih makmur dan oleh karena itu menjadi lebih peduli dengan masalah estetika, namun, gerakan untuk perlindungan lingkungan tidak mungkin untuk dilanjutkan pada negara-negara yang kurang berkembang di mana isu-isu kelangsungan hidup lebih mendesak untuk dibicarakan dibandingkan isu-isu konservasi.

 

 

 

2.    Pembahasan:

 

[3]Isu-isu Terkini apakah yang menarik untuk diperdebatkan?

Isu-isu tentang dampak positif dari berkembangnya pariwisata sudah tidak hangat lagi untuk diperdebatkan, karena begitu banyak pihak dari WTO hingga pengelola bisnis pariwisata di tingkat local  berpendapat pada hal yang sama yakni pariwisata berpengaruh atau berdampak positif terhadap pembangunan sebuah Negara, wilayah, atau destinasi. Coba pandangan saat ini dibelokkan pada hal-hal yang telah mengalami perubahan seperti pengakuan bahwa pembangunan telah menyebabkan beberapa dampak negatif yang serius terhadap lingkungan, dan beberapa diantaranya telah begitu jelas terlihat seperti pasokan air semakin menyusut, terjadinya masalah sampah, dan masalah misterius lainnya seperti pemanasan global, penipisan lapisan ozon, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Dalam konteks ini, isu-isu untuk melakukan mitigasi atas misteri kerusakan lingkungan telah menjadi isu yang hangat dalam konteks pembangunan pariwisata berkelanjutan dan termasuk juga pembangunan pada sektor lainnya (Theobald, 2004)

 

2.1.        [4]Benarkah Pariwisata mendukung Pembangunan yang Berkelanjutan?

 

Meskipun Secara terus-menurus, pembangunan pariwisata berkelanjutan dikumandangkan, dan pada KTT Johannesburg 2002 telah diletakkan dasar secara signifikan sebagai upaya  melakukan negosiasi dan kampanye positif tentang pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Pada KTT ini juga mampu menggalang lebih dari 300 kemitraan sukarela, yang masing-masing membawa tambahan sumber daya untuk mendukung upaya-upaya untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan. (United Nations Department of Economic and Social Affairs, 2002).

Memperdebatkan pariwisata dalam pembangunan berkelanjutan adalah sebuah hal logis mengingat bahwa pariwisata adalah sebuah industri yang menjual lingkungan, baik fisik dan manusia sebagai totalitas produk. Integritas dan kontinuitas produk ini telah menjadi perhatian utama industri seperti yang dinyatakan oleh beberapa lembaga international, misalnya, UN-WTO tentang Global Etik untuk Kode etik Pariwisata, dan asosiasi Ekowisata Australia telah merumuskan sebuah Program Akreditasi Ekowisata untuk mendukung usaha pembangunan yang berkelanjutan.

Terdapat banyak pilihan sebenarnya, tapi maknanya lebih dari isu-isu dan pilihan yang perlu dilakukan sebelum konsep pembangunan berkelanjutan dapat bergerak lebih lanjut terhadap fisik dan realitas ekonomi. Para peneliti dan pemerintah di beberapa negara telah menaruh perhatian yang cukup terhadap konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan, tetapi industri dan konsumen tampaknya kurang menerima sepenuhnya ide-ide tentang pembangunan berkelanjutan ini. Jika melihat realitas pembangunan pariwisata Bali, apakah pembangunan pariwisata Bali telah diletakkan pada dasar yang kuat dalam konteks landasan pembangunan yang berkelanjutan? Pada tataran konsep, mungkin saja telah ada konsep yang bagus seperti misalnya pembangunan yang berlandasarkan atas konsepsi “Tri Hita Karana” yang meletakkan keseimbangan pembangunan manusia, keseimbangan alam yang diletakkan pada kesadaran suci terbungkus pada spiritualitas yang luhur, namun dalam penerapannya masih boleh dipertanyakan dan bahkan masih diragukan  khususnya pada tataran industry di mana para praktisi lebih mengutamakan profit atau keuntungan material daripada pertimbangan pembangunan berkelanjutan tersebut.

2.2.          Apa yang dimaksud Pembangunan yang Berkelanjutan?

 

[5]Definisi Pembangunan Berkelanjutan diperlukan untuk menciptakan hubungan baru dengan lingkungan, dan kepentingan dalam pembangunan berkelanjutan yang telah dibangun selama 30 tahun sejak tahun 1972. Danella dan Dennis Meadows (1972) telah mengguncang dunia dengan buku mereka yang berjudul “Limits to Growth”. Mereka berpendapat bahwa sumber daya di bumi dan kemampuan untuk menyerap polusi amat terbatas. Dengan menggunakan simulasi komputer, mereka meramalkan penduduk bumi dan kemajuan pembangunan fisik akan mengalami kendala pada abad mendatang. Buku tersebut menjadi peringatan pertama untuk segera mengadakan penelitian dan musyawarah dalam jangka panjang yang harus dilanjutkan pada tingkat industri. Rumusan tentang pembangunan berkelanjutan tersebut dirumuskan dalam beberapa hal seperti yang terdappat pada (the publication of the World Conservation Strategy by the International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources IUCN, 1980) adalah sebagai berikut:

  1. Membangun batas ekologi dan standar lebih adil yang akan membawa konsekuensi adanya kebutuhan promosi terhadap nilai-nilai yang mendorong pengunaan standar yang menjadi batas-batas dari kemungkinan kerusakan ekologis.
  2. Re-distribusi kegiatan ekonomi dan re-alokasi sumber daya untuk memenuhi kebutuhan yang tergantung pada pencapaian potensi  pertumbuhan penuh karena pembangunan berkelanjutan jelas memerlukan pertumbuhan ekonomi yang bekelanjutan.
  3. Pengendalian penduduk karena ukuran besaran jumlah penduduk  akan berdampak pada distribusi sumber daya karena pembangunan berkelanjutan hanya dapat dikejar jika perkembangan kependudukan selaras dengan perubahan ekosistemnya.
  4. Konservasi mendasar terhadap sumber daya diperlukan untuk pembangunan berkelanjutan agar tidak membahayakan sistem alamiah  yang seharusnya mendukung kehidupan di bumi: atmosfer, air, tanah, dan makhluk hidup tidak boleh rusak karena pembangunan itu sendiri.
  5. Akses ke sumber daya yang adil dan usaha peningkatan teknologi serta menggunakannya secara lebih efektif karena pada dasarnya pertumbuhan sebenarnya tidak memiliki batas yang ditetapkan jika dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk bumi atau penggunaan sumber daya luar yang tak terkendali dapat menyebabkan bencana ekologis.  Tetapi batas berakhirnya ada tatkala sumberdaya tersebut telah habis terpakai dan teknologi harusnya dapat diciptakan sebagai usaha untuk mengurangi tekanan terhadap alam dan memperlambat terhadap habisnya sumber daya yang ada.
  6. Kendali daya dukung dan hasil berkelanjutan merupakan kendali yang diperlukan untuk sumber daya yang dapat diperbaharui, karena sebagian besar sumberdaya yang ada saling terkait pada ekosistem, dan hasil maksimum yang berkelanjutan harus didefinisikan setelah memperhitungkan efek terhadap seluruh sistem eksploitasi.
  7. Pembangunan berkelanjutan mensyaratkan bahwa tingkat penyusutan sumber daya yang tak dapat diperbaharui mengharuskan adanya beberapa alternatif di masa depan.
  8. Diversifikasi spesies adalah pembangunan berkelanjutan yang membutuhkan konservasi spesies tanaman dan hewan.
  9. Meminimalkan dampak yang merugikan artinya pembangunan berkelanjutan mensyaratkan bahwa dampak yang merugikan terhadap kualitas udara, air, dan lainnya yang berupa unsur-unsur alami harus dapat diminimalkan untuk mempertahankan ekosistem secara keseluruhan.
  10. Pengendalian komunitas   adalah adanya kendali masyarakat atas keputusan pembangunan yang mempengaruhi ekosistem setempat.
  11. Kebijakan nasional yang luas dalam kerangka kebijakan internasional    artinya harus dipahami bahwa biosfer adalah rumah bersama semua umat manusia dan pengelolaan bersama atas biosfer adalah prasyarat untuk keamanan politik global karena pada prinsipnya bumi kita hanya satu yang harus kita kelola secara bijaksana bersama-sama oleh seluruh manusia di bumi ini.
  12. Viabilitas ekonomi adalah sebuah kebijakan lingkungan perusahaan yang merupakan perpanjangan dari manajemen kualitas total.
  13. Kualitas lingkungan adalah kebijakan lingkungan perusahaan yang merupakan perpanjangan dari manajemen kualitas total.
  14. Audit lingkungan  adalah suatu sistem audit lingkungan yang efektif  yang berpusat pada pengelolaan lingkungan yang baik.
  15. Triple bottom line yang diterjemahkan bahwa kemakmuran ekonomi, kualitas lingkungan dan keadilan sosial merupakan satu kesatuan idealisme pembangunan yang berkelanjutan.

[6]Prioritas yang segera diwujudkan untuk mendukung pembangunan pariwisata berkelanjutan dapat dijelaskan sebagai berikut: (1)mengidentifikasi standar sosial dan sumber daya yang dapat diterima dan dapat dicapai, (2)mendokumentasikan kesenjangan antara keadaan yang diinginkan dan yang sudah ada pada sebuah destinasi, (3)mengidentifikasi tindakan manajemen untuk menutup kesenjangan tersebut, (4)monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas manajemen destinasi, (5)mengidentifikasi perubahan yang tidak dapat diterima yang mungkin terjadi sebagai akibat dari kedatangan wisatawan dan pengembangan strategi manajemen untuk menjaga dampak pariwisata dalam tingkat yang dapat diterima, (6)mengintegrasikan dan mengelola dampak kunjungan wisatawan ke dalam perencanaan instansi yang ada, mendesain, dan mengelolanya; (7)mendasarkan pengelolaan dampak kunjungan wisatawan pada pemahaman ilmiah yang terbaik dan menyediakan informasi situasional terkini, (8)menentukan tujuan pengelolaan yang mengidentifikasi sumber daya dan  kondisi yang harus dicapai serta jenis daya tarik wisata yang akan disediakan; (9)mengidentifikasi dampak masalah pengunjung dengan membandingkan standar kondisi yang dapat diterima dengan indikator kunci dari dampak berdasarkan waktu dan lokasi; (10)mendasarkan keputusan manajemen, untuk mengurangi dampak atau mempertahankan kondisi yang dapat diterima, pada pengetahuan tentang sumber-sumber kemungkinan dan hubungan antara dampak yang tidak dapat diterima; (11)mengatasi dampak pengunjung dengan berbagai teknik alternatif pengelolaan, dan (12)merumuskan tujuan pegelolaan destinasi, yang memasukkan berbagai tingkat dampak yang diterima, untuk mengakomodasi keragaman lingkungan dan kesempatan pengalaman sekarang dalam setiap pengaturan sumber daya alamiah.

Apakah pembangunan Bali termasuk pembangunan pariwisata telah menerapkan prinsip-prinsip di atas? Mengutip pendapat seorang tokoh Bali (Manuaba), harus dapat dibedakan antara “Pembangunan Bali dan pembangunan di Bali” pembangunan bali mengidentifikasi bahwa pembagunan dilakukan atas inisiatip masyarakat bali dilakukan oleh masyarakat, untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat bali. Namun yang terjadi saat ini, ada indikasi bahwa masyarakat bali justru mulai tergusur dan jika ada masyarakat bali yang dapat bersaing pada dunia bisnis, jumlahnya sangat kecil. Lahan-lahan hijau atau  persawahan dan pertanian produktif telah semakin menyempit yang menandakan bahwa pengelolaan terhadap sumberdaya alam bali nyaris tanpa kendali yang baik. Pengelolaan terhadap kunjungan wisatawan pada beberapa tempat wisata di Bali belum memiliki standar yang baik untuk mendukung daya dukung dan keberlanjutan atas sumberdaya yang ada, sebagai contohnya, misalnya pengelolaan tempat wisata Tanah Lot di Tabanan, belum dikelola dengan standar yang baik sehingga permasalahan pengelolaan masih terjadi di banyak tempat wisata di Bali. Pembangunan akomodasi yang seolah-olah tanpa batas dan tanpa mempertimbangkan daya dukung wilayah dan mengabaikan asas pemerataan pembangunan wilayah masih nampak dengan jelas seperti kesenjangan pembagunan pariwisata wilayah bali selatan dengan bali utara misalnya.

 

3.     Program Relevan apasajakah yang diperlukan untuk mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan?

3.1.         [7]Bagaimanakah dengan Program Manajemen Kapasitas “Carrying Capasity”?

 

[8]Adanya anggapan bahwa pembangunan pariwisata berpotensi merusak lingkungan jika dihubungkan dengan  peningkatan jumlah wisatawan dan degradasi daerah tujuan pariwisata adalah sesuatu yang logis (Hunter dan Green, 1995). Wujud hubungan ini adalah konsep tentang daya dukung yang menunjukkan suatu pendekatan manajemen yang memungkinkan pertumbuhan dalam batas yang dapat diterima (Johnson dan Thomas, 1996).

Meskipun niat tersebut tampak jelas dan rasional, implementasi aktual dari strategi manajemen kapasitas  mengalami kontroversi yang cukup tajam. Di satu sisi, konsep ini merupakan kebutuhan yang semestinya diakui untuk membatasi dan menjadi kontrol atas dimensi-dimensi pembangunan pariwisata yang dapat mengancam berkelanjutan penggunaan sumber daya yang terbatas,  pada saat yang bersamaan, konsep tersebut berhadapan dengan keinginan untuk memaksimalkan peluang sebagai tujuan pertumbuhan dan mewujudkan manfaat potensial yang terkait dengan pengunjung yang semakin meningkat.

Mestinya pembagunan pariwisata dapat diletakkan pada prinsip pengelolaan dengan manajemen kapasitas, baik kapasitas wilayah, kapasitas obyek wisata tertentu, kapasitas ekonomi, kapasitas social, dan kapasitas sumberdaya yang lainnya sehingga dengan penerapan manajemen kapasitas dapat memperpanjang daur hidup pariwisata itu sendiri sehingga konsepsi konservasi dan preservasi serta komodifikasi untuk kepentingan ekonomi dapat berjalan bersama-sama dan pembangunan pariwisata berkelanjutan dapat diwujudkan. Sekarang pertanyaannya, apakah pariwisata bali telah menerapkan manajemen kapasitas pada semua pengelolaan obyek wisata saat ini?

3.2. Bagaimanakah dengan Community based vision?

 

Dari perspektif filsafat manajemen pertumbuhan, pembagunan adalah sebagian besar merupakan pertanyaan tentang apa diinginkan oleh masyarakat yang terlihat pada visi  masyarakat, tujuan, dan kemampuan untuk mengelola dampak pertumbuhan itu.  Sesuai dengan pandangan ini, Whistler berpendapat, pemimpin harus berhati-hati dalam mengadopsi filosofi manajemen pertumbuhan. Kebijakan yang dirancang untuk mendorong program-program lingkungan yang berfokus pada:  Suatu pendekatan berbasis ekosistem terhadap penggunaan lahan, termasuk  area yang dilindungi, perkotaan yang desain  secara efisien; Lingkungan transportasi yang berkelanjutan, termasuk strategi yang komprehensif untuk mendorong efesiensi penggunaan kendaraan bermotor; Pasokan air bawah tanah dan program pengelolaan air limbah;  Pengurangan limbah padat dan inisiatif penggunaan kembali, dan Praktek Konservasi energi (Waldron, Godfrey, dan Williams, 1999).

Bagaimanakah dengan visi masyarakat bali tentang pembangunan bali tersebut? Jikalau dilakukan penelitian pada tataran akar rumput, mungkin visi pembangunan bali belum dapat dipahami secara massal yang berarti masyarakat bali sebenarnya masih menjadi obyek pembangunan dan bukan menjadi subyek atau pelaku pembangunan itu sendiri. Keterwakilan masyarakat pada parlemen belum dapat menyuarakan suara masyarakat secara utuh dalam artian suara yang ada mungkin hanya merupakan suara beberapa elit partai tertentu sehingga visi pembangunan untuk pemberdayaan masyarakat secara massive masih sangat diragukan. Istilah “pagar makan tanaman” masih relevan untuk mengambarkan kondisi pembangunan masyarakat bali, sebagai contoh nyata mengenai istilah ini, maraknya pembangunan vila atau fasilitas akomodasi di beberapa tempat atau area konservasi seperti yang terdapat di kawasan konservasi Danau Tambingan justru di indikasikan telah dilakukan oleh beberapa tokoh atau elit penting di pemerintahan yang ada di parlemen.

 

3.3.         Sudahkah Pembangunan Pariwisata Melibatkan Semua Pemangku Kebijakan?

 

[9]Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan adalah  kondisi yang diinginkan dan mungkin menjadi elemen yang paling penting dari manajemen pertumbuhan. Mengembangkan mekanisme yang tepat untuk menggabungkan pandangan berbeda adalah penting untuk keberhasilan pembangunan yang menyesuaikan kepentingan masyarakat dan wisatawan secara bersama-sama (Cleveland dan Hansen, 1994).

Perbedaan mendasar dapat terjadi antara masyarakat lokal dan wisatawan namun pada kenyataannya ada perbedaan yang lebih besar sehubungan dengan perbedaan sikap terhadap pembangunan itu sendiri (Lawrence, et al., 1993). Di kota-kota wisata yang telah banyak berkembang, msyarakat menjadikan destinasi sebagai rumah kedua khususnya penduduk sebagai karyawan musiman, hal ini juga terjadi di Bali, di mana kota-kota wisata seperti Kuta, Nusa Dua, Sanur, Denpasar dan lainnya menjadi rumah kedua bagi masyarakat Bali yang berasal dari beberapa kabupaten di Bali.  Masing-masing kelompok msyarakat memiliki kebutuhan yang sangat berbeda dalam hal fasilitas perumahan dan pelayanan. Alternatif mekanisme, seperti pertemuan kelompok kecil yang lebih informal, telah digunakan dalam beberapa kasus. Dalam hubungannya dengan proses ini, informasi komunitas yang aktif dan program publisitas (misalnya, melalui talk show radio, newsletter, dll) sering diperlukan untuk memastikan bahwa masyarakat dapat memberikan masukan dalam proses manajemen pertumbuhan (Gill, 1992).

Selain sikap warga, penting juga untuk melakukan wawancara dengan para wisatawan untuk memahami mengapa mereka memutuskan untuk mengunjungi sebuah destinasi, seberapa baik harapan mereka terpenuhi dan apa yang dapat dilakukan untuk membuat mereka tetap lebih terpuaskan. Menjaga keseimbangan antara kebutuhan wisatawan dan orang-orang dari semua masyarakat sangatlah penting untuk diketahui. Seperti banyak penduduk kota wisata memilih untuk tinggal di sana karena gaya hidup yang dirasakan dan faktor kemudahan, program yang dirancang untuk memfasilitasi penggunaan fasilitas, dan layanan yang dapat digunakan untuk mengurangi gesekan antara warga dan pengunjung.

Bagaimana dengan kondisi pelibatan pemangku kebijakan dalam pembangunan pariwisata di Bali? Pelibatan semua pemangku kebijakan memang telah menjadi perhatian serius pada setiap pembangunan di Bali, dan bahkan masyarakat Bali telah merasakan atmosfer kebebasan demokrasi yang cukup, namun karena masih lemahnya pemahaman masyarakat atas konsep pembangunan, akhirnya masyarakat justru menjadi penghalang pembangunan itu sendiri khususnya yang terjadi pada beberapa kasus pembangunan misalnya pembangunan pembangkit listrik tenaga uap di Kabupaten Buleleng, pembangunan jalan layang untuk mengatasi masalah kemacetan misalnya.

Munculnya kelompok  baru pada masyarakat tertentu seperti kelompok yang mengatasnamakan diri kelompok “Laskar Bali”, “Baladika” dan lainnya juga menjadi potensi kelompok pemangku kepentingan yang dapat mempengaruhi jalannya pembangunan  di Bali dan jika tidak dikelola dengan baik, akan dapat menimbulkan konflik baru di masyarakat.

Masih terjadi pencatatan ganda kependudukan khususnya yang berhubungan dengan penduduk pendatang local yang berasal dari kabupaten lain di Provinsi Bali yang berimbas pada ketidakrapian database kependudukan Provinsi Bali dan bahkan pencatanan secara nasional. Masih terjadi konflik desa adat, perebutan lahan pada tapal batas desa dan konflik kecil lainnya menandakan bahwa masyarakat Bali semakin kritis dan jika tidak diberikan pemahanan yang cukup baik, akan dapat menimbulkan konflik baru di masyarakat. Konsep kepemilikan bersama atas alam ciptaan Tuhan, konsep kepemilikan satu bumi untuk semua umat manusia akan menjadi relevan untuk disosialisasikan bersama-sama.

3.4.         Sertifikasi sebagai Instrumen untuk Keberlanjutan, Sudahkan diterapkan  di Bali?

 

[10]Sertifikasi sebagai proses untuk meningkatkan standar industri memiliki pendukung dan dan nilai kritik. Bagian ini sebenarnya meninjau kelayakan sertifikasi sebagai alat kebijakan untuk melakukan perbaikan secara sukarela, di bawah lima aspek: keadilan, efektivitas, efisiensi, kredibilitas, dan integrasi (Toth, 2002).

Instrumen keadilan dianggap sebagai kesempatan semua perusahaan pariwisata untuk mengakses sertifikasi.  Tiga wilayah dianggap berpotensi menimbulkan ketidakadilan dapat berupa biaya biaya (1) aplikasi, (2) pelaksanaan oleh perusahaan pariwisata, dan (3)program pelaksanaannya.

Tingginya biaya relatif yang dirasakan dari sertifikasi dianggap sebuah ketidakadilan karena tidak semua perusahaan akan memiliki potensi yang sama untuk mengakses program sertifikasi tersebut.  Sebuah studi kasus di Kostarika, pemerintahnya telah berhasil memberikan sunsidi bagi yang pertama kali menjalankan program sertifikasi ini khususnya yang berkaitan dengan sertifikat Pariwisata Berkelanjutan.  Contoh lainnya, di Australia, Program Akreditasi yang berkaitan dengan ekowisata telah dituangkan dalam bentuk audit tertulis pada tahun 2001. Meskipun beberapa program sertifikasi dapat memberikan manfaat yang cukup namun factor biaya masih menjadi mitos penghalang terwujudnya program sertifikasi tersebut (Toth, 2002).

Bagaimana dengan penerapan sertifikasi di Bali, adakah, sudahkan berjalan dengan baik, bagaimanakah evalusianya? Tiga pertanyaan yang menjadi hal penting untuk diuangkan dengan alasan, bahwa program sertifikasi sangat penting karena berhubungan dengan standar atau prosedur yang dipakai atau pengakuan atas profesionalitas pelaku pada bidangnya, misalnya seorang pramuwisata haruslah seseorang yang telah tersertifikasi sesuai dengan criteria global yang telah ditetapkan yang dapat diterima oleh semua orang secara internasional. Pekerja hotel yang memiliki keahlian dibidangnya yang ditunjukkan dengan sebuah program sertifikasi yang dilakukan secara periodic dengan cara yang baik, proses yang baik, dan dievaluasi secara periodic untuk menyesuaikan dengan isu-isu pembangunan terkini dalam konteks pembangunan pariwisata berkelanjutan.

Sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah, sudahkan proses sertifikasi tersebut dilakukan pada proses semestinya yang dilakukan berdasarkan standar global? Siapa yang melakukan evaluasi atas program sertifikasi tersebut, bagaimakah yang telah terjadi di Bali? Tulisan ini memerlukan penelitian yang bersifat evaluative untuk mendapatkan gambaran tentang kondisi pariwisata bali saat ini khususnya yang berhubungan dengan program sertifikasi untuk mendukung pembangunan pariwisata berkelanjutan.

 

3.5.         Standar global untuk Ekonomi Global, Sudahkah Bali Menerapkannya?

 

[11]Kode etik pembangunan pariwisata berkelanjutan telah dirumuskan dan menjadi agenda yang terus menerus  di revisi dan bahkan revisi yang terakhir diselenggarakan di Bali (UNWTO Etic Code, 2011). Standar yang tetapkan memang masih terlalu umum untuk diterapkan oleh unit bisnis, sehingga masih perlu dilakukan penjabaran menjadi standar yang lebih rinci  dalam bentuk buku manual (Font dan Bendell, 2002).

Sebagai gambaran, model untuk sertifikasi di Amerika Latin adalah CST Kosta Rika, sebagian besar  negara-negara di wilayah ini telah menandatangani perjanjian untuk melaksanakan program secara nasional untuk mendorong perusahaan bertanggung jawab atas masalah pariwisata yang keberlanjutan dengan program CST sebagai model. CST juga berharap bahwa WTO akan memberikan dukungan penuh  ke Costa Rika pada mereka untuk menjalani program sertifikasi global (Toth,  2000).  Namun, usulan itu tidak diterima oleh Negara Anggota  WTO yang lainnya karena dianggap dirancangan oleh panitia teknis, yang seharusnya disusun oleh Komite  pada Sekretariat WTO berupa rekomendasi  dan pedoman tentang bagaimana membangun sistem sertifikasi tersebut.

Kasus lainnya, di Eropa secara sukarela mengambil inisiatif untuk program pariwisata berkelanjutan dan menciptakan sebuah sistem federal untuk meningkatkan standar di antara program-program saat ini,  telah digunakan pada  1000 akomodasi sebagai sebuah disertifikasi untuk konsumen  dalam promosi, dan penawaran paket wisata mereka (Visitor, 2003).

Penerapan program standar global pada pariwisata bali memang telah dilakukan oleh beberapa perusahaan atau hotel tertentu di Bali namun jumlahnya masih sangat kecil jika dibandingkan dengan harapan yang mestinya dapat dilakukan di Bali untuk mendukung pembangunan pariwisata bali yang bekelanjutan. Seberapa banyak hotel-hotel di Bali yang telah tersertifikasi pada program Tri Hita Karana Award misalnya?, seberapa banyak hotel-hotel di Bali yang telah tersertifikasi dengan standar global? Pertanyaan ini menjadi introspeksi dan otokritik bagi pariwisata bali bahwa masih banyak hal yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan tersebut.

3.6.         Adakah Kesungguhan untuk Melakukan Perubahan?

 

Satu kata kunci untuk dapat menerapkan program-program pendukung pembangunan pariwisata berkelanjutan tersebut adalah kata “kesungguhan”. (Font, 2001).  Idealnya ada pertemuan antara sisi penawaran yang telah disepakai secara sungguh-sungguh oleh semua pemangku kebijakan termasuk didalamnya masyarakat local dan  industry bersinggungan harmonis dengan sisi permintaan yang didalamnya melibatkan unsur  wisatawan sebagai penikmat produk destinasi.

Kata kunci berikutnya adalah disiplin untuk mematuhi semua aturan dan peraturan yang telah disepakati, kelompok industri mestinya digerakkan oleh sikap  disiplin untuk mematuhi aturan yang ada pada sebuah destinasi. Para pemangku kebijakan yang taat pada aturan, tidak ada lagi istilah “pagar makan tanaman” sangat diperlukan untuk mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan melalui semua program yang telah ditawarkan di atas. Masyarakat local yang senantiasa bersungguh-sungguh dalam memberikan pelayanan dan sambutan bagi semua wisatawan yang datang sehingga citra dan pencitraan keramahan penduduk local dapat memperkuat citra dan branding destinasi pariwisata Bali.

 

Diharapkan bahwa pemerintah akan memiliki peran lebih aktif seperti yang disarankan dalam pedoman dari WTO agar menyerukan adanya intervensi pemerintah lebih lanjut khususnya yang berhubungan dengan pengaturan standar (World Tourism Organization, 2003). Pemerintah dapat meningkatkan keterlibatannya dengan memberikan rangsangan melalui adanya kewajiban untuk membuat laporan, dan menggunakan sebagai bukti kewajiban kepatuhan hukum, dan memberikan insentif keuangan, dan juga dengan ancaman bagi perusahaan yang tidak mematuhinya.

Pemerintah juga dapat mengambil langkah lebih jauh dengan membuat standar wajib untuk mendapatkan lisensi dan izin melalui regulasi (Font dan Bendell, 2002), atau mengharuskan  dengan peraturan sebagai aspek relevansi khusus seperti yang telah ditetapkan di Eropa setiap penawaran Paket Wisata, Paket Liburan, dan Paket Peraturan Tours 1992 (Grant dan  Mason, 2003).

4.       Penutup

 

Walaupun istilah pembangunan pariwisata berkelanjutan masih menjadi perdebatan serius diantara beberapa fakar, namun isu tersebut telah menjadi isu terkini yang cukup banyak mendapat perhatian dunia. Pembangunan berkelanjutan dimaknai sebagai sebuah usaha pembangunan saat ini yang dilakukan secara bijaksana dengan memaksimalkan dampak positif dan mengurangi dampak negatifnya.

Keberlanjutan juga dimaknai sebagai usaha untuk melakukan preservasi atas sumber daya alamiah, dan begitu juga pengelolaan sumberdaya alam yang dapat diperbarauhi maupun yang tidak dapat diperbarui. Pembangunan pariwisata yang bekelanjutan adalah tujuan dari semua stakeholder pembangunan yang akhirnya bertemu dalam sebuah titik keseimbangan antara tujuan industri, tujuan wisatawan, dan terwujudnya kualitas hidup masyarakat lokal.  Pembangunan dapat berkelanjutan jika pembangunan tersebut dari sejak tahap perencanaan telah melibatkan semua pemangku kepentingan pembangunan untuk menyatukan visi dan tujuan, menyatukan semua persamaan dan perbedaan atas keinginan, harapan, kebutuhan, dan tujuannya dalam jangka panjang.

Usaha-usaha mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan telah dimulai dengan pembentukan kode etik pembangunan pariwisata, pembentukan standar dalam pariwisata yang meliputi standar penawaran maupun standar permintaan untuk memperkuat daya saing industri pariwisata di mata konsumen. Pada tingkat destinasi, usaha mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan telah diwujudkan dalam bentuk penerapan manajemen kapasitas atau daya dukung sebuah destinasi terhadap kemampuannya untuk menerima kedatangan wisatawan, daya dukung tersebut dapat berupa penentuan kapasitas maksimal, daya dukung social, dan daya dukung lingkungan lainnya untuk dapat memperpanjang siklus hidup dari sebuah destinasi sehingga kehadiran pariwisata tidak menimbulkan antagonism bagi masyarakat local.

 

 

Daftar Pustaka

 

Bass, S., X. Font, and L. Danielson. 2001. Standards and Certification: A Leap Forward or a Step Back for Sustainable Development? The Future Is Now: Equity for a Small Planet. Volume 2. ed. IIED. London: International Institute for Environment and Development.

Bendell, J., and X. Font. 2004. Trade Standards: Towards a Sustainable GATS. Annals of Tourism Research. 31(1), 139–156.

Cleveland, S., and C. Hansen 1994. Growth Management and Public Participation: A Small Town Approach Works for Sedro-Woolley. Washington. Small Town 24(4): 4–13.

Gill, A. 1992. Issues and Problems of Community Development in Whistler. In Mountain Resort Development, Proceedings of The Vail Conference. eds. A. Gill and R. Hartman. Burnaby, B.C.: Simon Fraser University, Centre For Tourism Policy and Research.

Grant, D., and S. Mason. 2003. Holiday Law. London: Thomson-Sweet & Maxwell.

Hudson, Simon and  Miller, G. 2001. Corporate Responsibility in the UK Tourism Industry. Tourism Management 22(6): 589–598.

Hunter, C. J. 2002. Aspects of the Sustainable Tourism Debate from a Natural Resources Perspective. In Sustainable Tourism: A Global Perspective. eds. R. Harris, T. Griffin, and P. Williams. Oxford: Butterworth-Heinemann.

Hunter, C., and H. Green. 1995. Tourism and The Environment: A Sustainable Relationship London: Routledge.

International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources. 1980. World Conservation Strategy. Gland, Switzerland: IUCN.

Theobald, William F. (2010) Global Tourism Third edition: Amsterdam,  Boston, Heidelberg,  London, New York , Oxford, Paris , San Diego, San Francisco, Singapore,  Sydney. Butterworth–Heinemann is an imprint of Elsevier

 

Toth, R. 2000. Implementing a Worldwide Sustainable Tourism Certification System. Alexandria, Va.: R.B. Toth Associates.

United Nations Department of Economic and Social Affairs. 2002. Johannesburg Summit

Waldron, D., J. Godfrey, and P. W. Williams. 1999. Implementing a Vision for a Resort Community. In Tourism and Sustainable Mountain Development. Berne, Switzerland: Mountain Agenda and Centre for Development and Environment, Institute of Geography, University of Berne.

Wilson, E. O. 1997. Consilience: The Unity of Knowledge. New York: Knopf.

Winter, G. 1988. Business and the Environment. Hamburg, New York: McGraw-Hill. World Commission on Environment and Development. 1987. Our Common Future. Oxford: Oxford University Press.

World Tourism Organization. 1999. <http://www.world-tourism.org/&gt;. Accessed September 16, 2003.

World Travel and Tourism. Council. 1996. Travel and Tourism. Press Release. Brussels, Belgium: WTTC.


[1] Changing Directions: Planning and Development Issues

[2] Although tourism is generally regarded as less destructive to the environment than most other industries, nevertheless, its sheer size and widespread presence has already created negative physical and social environmental damage. Furthering the concept of sustainable development, Murphy dan Price (dalam Theobald, 2004)

[3] The world is changing and experiencing shifts in social values that affect the way we act as individuals, businesses, and governments. Part of the change is an increasing recognition that past growth and development have led to some serious negative impacts on the environment.

[4] Tourism and sustainable development: Peter E. Murphy and Garry G. Price

[5] The need for a renewed relationship with the environment and interest in sustainable development has been building over the past 30 years. In 1972 Danella and Dennis Meadows shook the world’s complacency with their book Limits to Growth (1972).

[6] Suggested research areas and priorities for sustainable development in tourism. Source: Taylor and Stanley, 1992.

[7] Addressing carrying capacity issues in tourism destinations through growth management: Peter W. Williams and Alison Gill.

[8] There is widespread acknowledgment of the potentially damaging relationship between increasing numbers of tourists and the escalated degradation of many tourism destinations (Hunter and Green, 1995).

[9] Community involvement in establishing desirable conditions is perhaps the single most important element of growth management. Developing appropriate mechanisms to incorporate divergent views is critical for successfully establishing appropriate resident–visitor relationships (Cleveland and Hansen, 1994).

[10] Certification as a process to raise industry standards has its advocates and critics. This section reviews the feasibility of certification as a policy tool to make voluntary improvements, under five aspects: equity, effectiveness, efficiency, credibility, and integration.

[11] Although most certification programmes are not growing in number of applicants (only 20 percent of the medium-aged ecolabels are growing annually, according to the WTO [2002])

Fungsi dan Perencanaan Visitor Center Pariwisata Daerah

Fungsi dan Perencanaan Visitor Center Pariwisata Daerah

Dan Rekomendasi bagi Pariwisata Bali

Kritikal Review terhadap karya: Philip L. Pearce

 

Oleh:

I Gusti Bagus Rai Utama

Program Doktor, Studi Ilmu Pariwisata, Universitas Udayana. Bali

 

Abstract

Visitor centers can be as instruments for Sustainability, Visitor center will be the instrument of the seriousness of tourism development to apply international standard. Bali has hundreds of tourist attraction but lack of information to obtain data and information due to lack of visitor centers.  Tourism agenda as tourist activities without adequate publicity is also a weakness of marketing tourism in Bali. Based on the reason the visitor centers will play an important role in the context of internal marketing to increase the experiences of tourists or visitors. Visitor centers are expected to provide valuable experience and take an impression of the readiness of the management of destinations. Visitor center can act as a community facility for a variety of local social and cultural activities, especially where space contains a theater or a meeting. Furthermore, it can be said that its function is more symbolic of a visitor center and the significance of a city or a site for tourism is the main reason for the existence of the visitor center.

Keyword: visitor center, tourist, visitor, service, publicity, information

1. Pendahuluan

 

Nilai-nilai setiap masyarakat tertentu dapat ditafsirkan dari fungsi prasarana fisik yang berkembang. Budaya yang berorientasi pada olahraga akan mendukung dibangunnya stadion besar, mereka dengan kekhawatiran spiritual akan menjaga tempat-tempat ibadah seperti misalnya katedral besar, masjid dan kuil-kuil, dan mereka dengan masalah lingkungan akan  menciptakan struktur fisik untuk mendukung dan melindungi tempat-tempat yang mereka anggap bernilai (Pearce, 2004).

Dalam dunia pariwisata, dapat dikatakan bahwa Visitor Center adalah produk baru dengan multi-fungsi yang mengekspresikan nilai-nilai yang tercermin dalam infrastruktur fisik dan masyarakat setempat yang mencoba untuk menggunakan dan mengelolanya sebagai sumber daya tarik wisata. Tidak seperti hotel, jalan raya dan titik transportasi,  pusat wisatawan, biasanya tujuan dibangunnya atau setidaknya diperbaharui hanya untuk pariwisata (Knudson, Cable & Beck, 1999). Ada banyak pusat/biro di Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Selandia Baru dan Australia dan mereka tampaknya dibentuk untuk warga Eropa dan Asia (Asia Travel Guide, 2004; Tan-Collis, 1999). Pengunjung  pusat penting sepanjang jalan raya dan di kota-kota kecil dan komunitas tertentu, dan sering menjadi fokus utama bagi promosi pariwisata daerah dan manajemen destinasi (Fesenmaier & Vogt, 1993a, b; Hobbin, 1999). Makalah ini akan mengarahkan perhatian untuk menyediakan kerangka kerja untuk melakukan fungsi Visitor Center di bidang pariwisata daerah dan selanjutnya, mencoba untuk menguraikan beberapa praktek yang diinginkan untuk memenuhi fungsi tersebut.

Arti dari [1]Visitor Center (Visitor Center ) perlu didefinisikan dengan hati-hati dalam konteks internasional atau forum. Jenis fasilitas yang dimaksud dalam makalah ini dapat didefinisikan di sini sebagai: fasilitas yang jelas berlabel akses publik, ruang fisik dengan personil memberikan informasi yang bebas biaya untuk memfasilitasi wisatawan. Dalam hal ini, pembentukan sebuah Visitor Center berbeda dengan agen perjalanan karena penekanan komersial yang lebih dominan. Visitor Center juga tidak boleh disamakan dengan sebuah museum daerah atau kabupaten di mana penekanannya adalah pada tampilan dan suguhan artefak daripada pengalaman sebuah perjalanan. Selanjutnya, Visitor Center membutuhkan kehadiran manusia, sehingga harus tersedia outlet informasi, bahkan harus menyediakan fasilitas komputer interaktif yang bersifat gratis (Fesenmaier & Vogt, 1993a, 1993b; Moscardo & Hughes , 1991; Stewart, Fesenmaier & Anderson, 1993). Namun ada kalanya juga, fasilitas yang tersedia mungkin memiliki komponen komersial yang bertujuan untuk kegiatan social dalam masyarakat local.

Dalam kasus terakhir nilai simbolis dari Visitor Center sebagai sinyal komunitas bahwa kawasan ini serius mengelola pariwisata mungkin menjadi cukup penting. [2]Visitor Center tidak hanya ada di pusat kota namun menjadi sebuah fenomena yang muncul dalam titik/pusat transportasi seperti bandara dan stasiun kereta api, di dalam atau di pinggiran kota-kota kecil dan dekat dengan  pusat wisata. Hal ini terutama menjadi  Visitor Center yang berbasis regional, tujuan dan perencanaannya  merupakan perhatian dalam pembentukan Visitor Center tersebut. Penekanan dalam diskusi ini adalah pada tujuan dibentuknya Visitor Center daripada masalah sumber daya dan manusia, atau  manajemen keuangannya. (Barrow, 1996; Bath, 1996).

1.1.”Empat Plus” Model Fungsi Visitor Center

Dalam upaya memberikan pemahaman yang sistematis untuk topik Visitor Center, tujuan fasilitas tersebut dan orang-orang yang melayani di dalamnya perlu dipertimbangkan. Dalam tulisan sebelumnya Pearce (1991) dan Moscardo (1999) mengidentifikasi terdapat empat fitur yang saling terkait dengan Visitor Center. Analisis yang disajikan dalam makalah ini memperluas tulisan sebelumnya dengan yang baru berjudul “Four Plus” sebagai model fungsi Visitor Center . Model diperpanjang (fungsi ditambah) mengacu secara khusus pada tulisan Fallon dan Kriwoken (2003) dan Simpson (2001) yang menekankan fungsi masyarakat dan penerimaan Visitor Center .

1.1.1.      Beberapa Fungsi Yang Saling Menunjang

Hal ini disampaikan bahwa seluruh Visitor Center memiliki fungsi ganda, dilakukan untuk tingkat yang berbeda. Fungsinya mungkin adalah promosi bahwa  Visitor Center seperti yang didefinisikan sebelumnya dalam makalah ini yang lazim di sejumlah negara-negara barat. Menurut “Four Plus” model yang diusulkan di sini adalah yang paling berlaku untuk destinasi pariwisatauntuk dijadikan dan dikembangkan  sistem promosi dan manajerial. Penerapan yang lebih luas dari model yang diusulkan Empat Plus untuk konteks lain akan dipertimbangkan dalam bagian penutup dari makalah ini.

1.1.2.      Fungsi Promosi

Peran ini mengacu pada promosi aktif dari daerah, kota atau wilayah. Ini melibatkan agenda yang kuat yang harus dilakukan di daerah. Pada dasarnya peran ini untuk merangsang permintaan wisata dan sering berusaha untuk meningkatkan pengeluaran pengunjung di suatu kawasan tertentu (Gitelson & Perdue, 1987). Kegiatan komersial terkait dengan fungsi ini adalah umum dan meliputi penyediaan jasa pemesanan dan ritel terhadap produk daerah. Fol dalam Gartner (1993) menerangkan bahwa fungsi ini dapat dilihat untuk menyediakan sumber  informasi yang nyata yang dapat dipercaya diinduksi dan tidak berlebihan untuk mementingkan diri sendiri. Upaya menuju akreditasi Visitor Center dan menjamin kualitas layanan adalah hal penting untuk mempertahankan jaminan representasi dari informasi yang diberikan (Fodness & Murphy, 1999; Hobbin, 1999).

1.1.3.      Fungsi Orientasi dan Peningkatan Kunjungan

Fungsi kedua dari Visitor Center dapat dilihat konsentrasinya pada kualitas pengalaman bagi pengunjung. Visitor center mencoba untuk memberikan tampilan, yang menunjukkan lokasi baru dan umumnya menginformasikan pengunjung tentang fitur dari wilayah untuk mempromosikan perilaku yang bertanggung jawab. Ha ini adalah sebuah kesungguhan yang bukanlah hanya sekedar merangsang permintaan dan melibatkan apresiasi bahwa permintaan adalah sensitif terhadap prinsip-prinsip perilaku pariwisata yang berkelanjutan. Fungsi ini konsisten dengan prinsip-prinsip perencanaan dasar untuk praktek peramalan tingkat kunjungan (Benson & Baird, 1979; Carter, 1997; Hobbin, 1999).

1.1.4.      Fungsi Kontrol dan Penyaringan

Dalam perannya ini, Visitor Center berusaha untuk mengontrol aliran pengunjung sehingga sumber daya dan pengaturannya tetap berada di bawah kendali sebuah wilayah. Biasanya  Visitor Center bertindak sebagai pintu masuk dan menjadi pusat untuk melakukan kendali terhadap pengunjung di daerah. Fungsi ini mungkin menjadi penyaringan terhadap pengunjung untuk mengunjungi lokasi yang ditetapkan, dan memberikan alternatif lokasi yang kurang ramai dan penggunaan pusat secara merata dalam hubungannya dengan kegiatan lain seperti tur yang menerapkan manajemen kapasitas pada situs tertentu. Staf Visitor Center bekerja di sebuah pusat dimana fungsi ini sering dominan dan akan memiliki peran pelayanan yang kuat dalam kaitannya dengan sumber daya. Pada kesempatan ini, desain Visitor Center dan perilaku staf yang mengadopsi peran yang lebih kuat dan berpotensi kontroversial dalam membatasi perilaku publik (Hardy & Beeton, 2001; Sugden & Saunders, 1991).

1.1.5.      Fungsi Substitusi

Sebuah fungsi keempat dari Visitor Center  adalah untuk menjadi pengganti objek wisata atau setidaknya menjadi daya tarik besar dalam dirinya sendiri. Visitor Center menekankan fungsi ini sering disebut sebagai pusat penafsiran atau lebih sederhananya diberi label sebagai tempat wisata seperti layaknya Pusat Margasatwa.  Pergantian fungsi sangat penting ketika sejumlah besar pengunjung yang lemah, sakit fisik atau kurang pengetahuan untuk mengakses dan memahami sumber daya (Ballantyne, 1995; Scheyvens, 1999; Simpson, 2001; Stewart, Hayward, Devlin, & Kirby, 1998; Uzzell & Ballantyne , 1998).

1.1.6. Fungsi Tambahan

 

Visitor Center dapat bertindak sebagai fasilitas masyarakat untuk berbagai kegiatan budaya dan sosial lokal, terutama dimana ruangnya berisi ruang teater atau pertemuan. Selanjutnya, dapat dikatakan bahwa fungsinya lebih simbolis dari sebuah Visitor Center dan makna dari suatu kota atau situs untuk pariwisata adalah alasan utama untuk keberadaan Visitor Center tersebut. Ketika penampilan fisik dari Visitor Center menantang dan tidak konvensional, dan menjadi perhatian politik yang kuat, akan ada reaksi dari masyarakat (Fallon & Kriwoken, 2003; Flanagan, 1996). Upaya-upaya luas untuk menggabungkan pandangan dalam komunitas adalah penting dan jelas untuk mengelola elemen substitusi dan fungsi tambahan dari Visitor Center tersebut (bdk. Bramwell & Lane, 2000; de Araujo & Bramwell, 2000; Jamal & Getz, 1999; Robinson, 2000 ). Tentu saja, fungsi yang ditambahkan tidak dapat diabaikan untuk mencoba meningkatkan fungsi Visitor Center karena merupakan kekuatan politik yang kuat yang mempengaruhi fungsi utama. Ini adalah tentang merancang pusat untuk mencapai tujuan administrasi dan kemasyarakatan bagi seluruh masyarakat (bdk. Fallon & Kriwoken, 2003; Simpson, 2001).

1.2. Meningkatkan fungsi Visitor Center

Empat tahap dapat dipertimbangkan dalam desain dan penggunaan Visitor Center, ada prinsip-prinsip praktis yang baik dan kadang-kadang substansial sebagai bukti penelitian untuk mendukung saran agar dalam pelaksanaannya dapat bejalan dengan baik (Blahna & Roggenbuck, 1979; Field & Wagner, 1973; Knudson et al, 1999;. Mack & Thompson, 1991; Moscardo, 1998, 1999; Roggenbuck, 1992; Serrell, 1996; Tilden, 1977).

1.2.1. Kepastian rambu-rambu dan memastikan kemudahan akses.

 

Pusat Peramalan yang efektif adalah mudah diakses oleh pengunjung (Fodness & Murphy, 1999). Salah satu cara untuk memastikan pengunjung dapat menemukan dan menggunakan Visitor Center adalah danya perencanaan rambu-rambu yang dapat dimengerti oleh masyarakat internasional (Serrell, 1996).

 

1.2.2. Identifikasi semua pengguna dan menggunakan mereka

Sebuah pertimbangan kebutuhan semua pengguna adalah penting bagi desain Visitor Center yang baik (Bitgood, Benefield, Patterson & Nabors, 1986). Inventarisasi semua fungsi kemudian dapat memandu keputusan tentang apa yang akan dimasukkan di visitor center dan bagaimana desain tersebut berfungsi secara efektive dan  maksimal (Blahna & Roggenbuck, 1979; Knudson, Cable & Beck, 1999). Tiga kelompok khas pengguna untuk dipertimbangkan adalah:

  1. Pengunjung: Siapa pengunjung cenderung ke Visitor Center tersebut? Apa jenis segmen pasar harus dipertimbangkan? Pengunjung akan memerlukan akses ke informasi atau fasilitas di luar jam? Apakah kafe menjadi tambahan yang layak atau berguna? Atau ini pilihan untuk bisnis lokal atau dewan lokal?
  2. Staf: Staf perlu ruang untuk tugas-tugas non publik. Menampilkan penafsiran dan kegiatan membutuhkan ruang untuk persiapan dan penyimpanan. Dalam beberapa tempat staf mungkin perlu ruang darurat untuk koordinasi.
  3. Masyarakat Lokal; Penggunaan fungsional dari Visitor Center oleh kelompok-kelompok masyarakat serta simbol dan nilai semiotik juga harus dipertimbangkan.

 

1.2.3. Desain untuk masa depan

Visitor Center  sering berupa bangunan besar yang digunakan dalam jangka waktu yang lama. Memperluas dan meningkatkan Visitor Center untuk mengatasi  jumlah pengunjung yang semakin meningkat dan kebutuhan pengguna berubah dan  tujuan penafsiran bisa sangat sulit. Sebuah pertimbangan untuk mengubah ruang yang tersedia bagi pengguna akan lebih dihargai oleh mereka yang bertanggung jawab untuk Visitor Center dalam tahun-tahun mendatang.  (Gunn, 1994; Poon, 1993).

1.2.4. Menjadi model bagi keberlanjutan ekologis

 

Visitor Center  memiliki gaya arsitektur yang baik sesuai dengan daerah setempat atau sesuai dengan cirri khas sebuah daerah. Selain harus baik, pengaturannya harus menggabungkan fitur kunci dari lingkungan seperti pemandangan atau akses ke situs khusus. Mereka juga pro pada penggunaan energi yang efisien dan sistem pembuangan limbah, menggunakan bahan-bahan lokal dan dan merangsang lapangan kerja bagi masyarakat setempat dan menjadi kebanggaan sebuah destinasi (Lane, 1991; Moscardo, 1998).

1.2.5. Memiliki sistem orientasi yang baik fisik

 

Beberapa fitur dapat membantu pengunjung untuk menemukan jalan mereka di sekitar visitor center dengan mudah (Bitgood, Patterson & Benefield, 1988). Penempatan rambu-rambu khususnya pada jalur-jalur khusus harus dibuat sejelas mungkin agar tidak menyesatkan. Rambu arah untuk pintu masuk, dan pintu keluar harus jelas agar pengunjung tidak berputar-putar dan merasa bingung. Rambu-rambu juga harus dibuat standar yang dapat dipahami secara internasional.
1.2.6. Desain untuk berbagai fungsi

Cara termudah agar tidak kehilangan perhatian pengunjung adalah melakukan repetasi. Interpretasi Efektif untuk menawarkan berbagai pengalaman. Jenisnya dapat dibangun menjadi sebuah tampilan penafsiran dalam beberapa cara:

  1. Gunakan berbagai media seperti teks, grafis, model statis, dinamis,  Model audio visual, interaktif dan penampilan berbasis komputer (Serrell, 1996).
  2. Mendorong pengunjung untuk menggunakan semua indra mereka melalui kegiatan partisipatif yang berbeda.
  3. Gunakan berbagai warna dan efek pencahayaan untuk menciptakan suasana hati yang berbeda di daerah yang berbeda.
  4. Informasi harus mencangkup berbagai topik sesuai harapan pengunjung dan pengelola.

1.2.7. Mengunakan tema tertentu

Penggunaan tema tunggal sebagai konsep yang menghubungkan ide besar dengan seperangkat fakta, topik atau contoh pertama kali diusulkan oleh Tilden (1977). Tema adalah pesan tunggal yang dapat digambarkan dalam kalimat aktif:

Contoh: topiknya adalah cacing, temanya adalah “Sebuah komunitas cacing yang sehat memberikan manfaat mengejutkan banyak manusia” dan menampilkan semua fungsi tanah berbasis koloni cacing.

Contoh lainnya: topiknya adalah ekologi semut, temanya adalah “Sebuah koloni semut adalah seperti kota besar” dan informasi dan contoh serangkaian analogi pencocokan peran semut dan pekerjaan mereka untuk interaksi di sebuah kota.

1.2.8. Membuat koneksi pribadi untuk para pengunjung

Pengalaman pribadi sering mengarahkan perhatian pengunjung (Moscardo, 1999). ada sejumlah cara dimana penafsir dapat membuat koneksi yang menghubungkan pribadi pengunjung. Hal ini dimungkinkan dengan menggunakan contoh yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari pengunjung. Selain itu, menggunakan gaya percakapan dalam teks dan menggunakan perumpamaan untuk menjelaskan fakta-fakta dalam istilah sehari-hari dengan menambahkan dimensi manusia untuk penafsiran.

Cara lainnya adalah dengan penyampaian tema secara berlapis. Sebuah pesan inti (yang berhubungan dengan tema) adalah lapisan pertama dan pengunjung dengan waktu yang terbatas. Lapisan kedua yang sifatnya memperluas pesan inti untuk  pengunjung pada ketertarikan yang lebih tinggi atau lebih banyak waktu. Sebuah lapisan ketiga dari informasi yang cukup rinci juga sering disertakan dan pengunjung dengan minat khusus dapat mengaksesnya. Kuncinya adalah mengingat bahwa masing-maisng lapisan harus menawarkan penjelasan yang lebih rinci, dan tidak lebih sulit (Mack & Thompson, 1991).

1.2.9. Pengelolaan dan pemeliharaan

 

Tantangan terakhir pada Visitor Center adalah manajemen fasilitas, termasuk staf dan kondisi fisik. Terdapat masalah sumber daya penting dan substansial manusia dalam mengelola staf, pemberian penghargaan bagi relawan dan mempertahankan jasa (bdk. Deery & Iverson, 1996). Sebuah komponen penting dari manajemen ini termasuk anggaran pengamanan untuk menjaga kualitas dan daya tarik serta kualitas eksternal dan fasilitas internal serta mampu merenovasi dan memperbaiki bagian yang rusak.  Selanjutnya, pelatihan staf untuk mempertahankan tingkat perhatian yang tinggi kepada pelanggan adalah kebutuhan yang konsisten di semua sektor jasa. Pada Visitor Center, akan menjadi pusat pemasaran jasa dan mungkin diperlukan untuk mempengaruhi sumber dana dan para pemangku kepentingan politik lokal (Kandampully, 2002).

Prinsip-prinsip rinci dan saran untuk praktek yang baik ditinjau dalam pembahasan sebelumnya dapat dikembangkan menjadi sebuah sistem penilaian manajer regional untuk pariwisata. Prosedur seperti itu dapat melibatkan langkah-langkah berikut. Mengidentifikasi dan mempertimbangkan setiap segmen pasar yang penting dengan menggunakan visitor center. Selanjutnya mengidentifikasi kepentingan relatif dari Empat fungsi Plus untuk pasar ini. Nilai khusus dari model Four Plus dalam konteks ini adalah bahwa hal itu secara eksplisit mengakui bahwa visitor center tidak bisa menjadi segalanya bagi semua orang tetapi kinerjanya adalah terkait dengan satu kesatuan yang didefinisikan dengan baik dan mendapat  prioritas dan difungsikan untuk pasar tertentu.

1.2.10. Selanjutnya pertimbangan untuk pariwisata daerah

 

Asumsi yang mendasari pembahasan sebelumnya adalah bahwa vistor center cenderung memainkan peranan yang semakin penting dalam pariwisata regional. Pernyataan ini dapat dibuktikan dalam tiga cara.

 

Pertama, tampak bahwa ada kecenderungan wisatawan menjadi lebih mandiri dan lebih mencari peluang kontak langsung secara pribadi dengan penduduk lokal dan lingkungan (Poon, 2000). Visitir Center juga menyediakan sumber informasi langsung yang dipercaya pribadi untuk mendukung pencarian informasi yang relevan untuk independen dan mengulangi perilaku perjalanan (Fodness & Murphy, 1999).

Kedua, sebuah kekuatan ketiga membentuk potensi pengembangan atau peningkatan Visitor Center adalah adanya kebutuhan langsung dari pengunjung, dan banyak studi yang sudah dikutip dalam laporan ini bahwa terdapat kepuasan yang tinggi dari pengunjung yang menggunakan fasilitas tersebut.

Yang ketiga, lebih penting lagi menjadikan visitor center sebagai media penilaian yang terkini dan dapat menjadi sumber saran yang produktif berbasis penelitian untuk melakukan perbaikan sebuah wilayah atau destinasi.

 

 

2.     Apakah Pariwisata Bali membutuhkan Visitor Center?

 

2.1.           Rasionalitas Bahwa Pariwisata Bali memerlukan Visitor Centers

Peran pariwisata bagi provinsi Bali dalam pembangunan menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.Jika dilihat peranan pariwisata dalam kontribusinya terhadap PDRB Bali, maka terlihat adanya peningkatan yang nyata. Pada tahun 2003, PDRB dari pariwisata sebesar 28,43%,  kemudian meningkat menjadi 29,16% pada tahun 2004, dan pada tahun 2005 meningkat lagi menjadi 29,37%. Sementara pada tahun 2006 kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB Bali sedikit mengalami penurunan menjadi 28,88 sementara pada tahun 2007 meningkat kembali menjadi 28,98%. Tabel perbandingan contributor (lapangan usaha) terhadap PDRB Bali, dapat dilihat seperti table dibawah ini:

Tabel: [3]Distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) Provinsi Bali

Lapangan Usaha (%)

2003

2004

2005

2006

2007

1. Pertanian

21,66

20,74

20,29

19,96

19,41

a. Tanaman Bahan Makanan

10,59

10,36

9,99

9,65

9,32

b. Tanaman Perkebunan

1,91

1,78

1,74

1,74

1,67

c. Peternakan dan Hasil-hasilnya

5,49

5,07

5,28

5,32

5,16

d. Kehutanan

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

e. Perikanan

3,67

3,52

3,27

3,24

3,26

2. Pertambangan & penggalian

0,68

0,68

0,66

0,69

0,66

3. Industri pengolahan

9,11

9,00

8,69

8,70

8,99

4. Listrik, gas & air bersih

1,57

1,80

1,85

1,94

2,00

5. Bangunan

4,02

3,91

4,03

4,28

4,43

6. [4]Perdag., hotel & restoran

28,43

29,16

29,37

28,88

28,98

7. Pengangkutan & komunikasi

11,20

11,30

11,85

11,86

12,33

8. Keu. Persewaan, & jasa perusahaan

6,59

6,79

7,07

7,46

7,34

9. Jasa-jasa

16,75

16,61

16,19

16,22

15,86

PDRB

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Sumber: BPS, 2009

 

Sementara menurut Suarsana (2011) peningkatan  terjadi pada semua sektor ekonomi, di mana sektor perdagangan, hotel dan restoran masih tetap merupakan sektor andalan, karena mampu memberikan nilai tambah terbesar, yakni Rp 20,02 triliun. Selain itu sektor pertanian masih memberikan kontribusi yang cukup besar yakni Rp 12,10 triliun serta sektor pengangkutan dan komunmikasi sebesar Rp 8,63 triliun.

[5]Perkembangan terakhir, lebih lanjut dikatakan bahwa untuk sektor perdagangan, hotel dan restoran  mengalami pertumbuhan sebesar 8,7 persen memberikan sumbangan terhadap sumber pertumbuhan terbesar terhadap total pertumbuhan PDB yaitu sebesar 1,5 persen. Selanjutnya diikuti oleh Sektor Pengangkutan dan Komunikasi dan Sektor Industri Pengolahan yang memberikan peranan masing-masing sebesar 1,2 persen.7% (Nusa Bali, 2011)

Karena begitu pesatnya perkembangan pariwisata Bali khususnya dalam kontribusi terhadap PDRB bila  dibandingkan sector lainnya termasuk juga dengan sector Pertanian, seiring adanya otonomi daerah yang berada pada kendali kabupaten, ditengarahi factor inilah yang menyebabkan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Bali ingin menggalakkan sector pariwisata sebagai penggerak  perekonomian di daerahnya masing-masing.

 

2.2.           Pembangunan Pariwisata Bali saat ini

 

Dalam konteks pembangunan pariwisata, dihubungkan dengan konsep 4A, yakni daya tarik wisata “attractions”, Jarak dan waktu tempuh menuju destinasi diukur dari bandara “accesable”, Adanya Fasilitas pendukung pariwisata “Amenities”, adanya lembaga pariwisata “ancillary”.  Jika dilihat dari jumlah akomodasi yang telah ada, maka Kabupaten (++) Gianyar, Kabupaten Badung, Kodya Denpasar, Kabupaten Buleleng,  dan Kabupaten Karangasem layak mengandalkan sector pariwisata sebagai penggerak perekonomian daerah, seperti ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

 

 

Tabel Banyaknya Hotel Non Bintang dan Akomodasi Lainnya di Bali Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Kamar Tahun 2009

Kabupaten / Kota

Kelompok Kamar

Jumlah

< 10

24-Oct

25 – 40

41 – 100

> 100

1

Gianyar  ++

292

81

10

3

-

386

2

Badung  ++

95

152

59

50

5

361

3

Denpasar  ++

49

102

44

26

-

221

4

Buleleng  ++

109

55

14

5

-

183

5

Karangasem + +

115

54

5

2

-

176

6

Tabanan

41

20

2

-

-

63

7

Jembrana

27

26

3

-

-

56

8

Klungkung

19

21

-

-

-

40

9

Bangli

21

6

2

-

-

29

Sumber: Bali Dalam Angka 2010

 

Sementara jika, dilihat dari jumlah hotel bintang 4 dan 5 yang telah ada pada kabupaten dan kota di Bali, serta jika diasumsikan bahwa keberanian investor membangun hotel berbintang dihubungkan popularitas pariwisata daerah, maka Kabupaten Badung paling popular (**), kemudian disusul Kota Denpasar, dan Gianyar. Sementara Kabupaten Buleleng, Karangasem, dan Tabanan belum sepopuler (*) Badung-Denpasar-Gianyar.Sedangkan  Kabupaten Jembrana, Klungkung, dan Bangli belum menunjukkan sebagai kabupaten yang memiliki popularitas di sector Pariwisata. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table di bawah ini.

 

 

Tabel Banyaknya Hotel Berbintang di Bali Menurut Lokasi dan Kelas Hotel Tahun 2009

Kabupaten / Kota

Kelas Hotel

Jumlah

Bintang 5

Bintang 4

Bintang 3

Bintang 2

Bintang 1

1

Badung **

26

28

19

15

2

90

2

Denpasar**

3

4

9

7

5

28

3

Gianyar **

5

5

1

-

-

11

4

Buleleng *

1

2

2

3

1

9

5

Karangasem *

1

2

1

1

-

5

6

Jembrana

-

-

1

-

1

2

7

Tabanan *

1

-

1

-

-

2

8

Klungkung

-

-

1

1

-

2

9

B a n g l i

-

-

-

-

-

-

Sumber: Bali Dalam Angka 2010

 

Jika dari atraktivitas maisng-masing kabupaten/kota untuk menjadikan pariwisata sebagai sector unggulan  dilihat dari obyek wisata popular dimiliki saat ini, justru menempatkan kabupaten Karangasem sebagai kabupaten paling menarik dan layak untuk pariwisata, seperti Nampak pada table di bawah ini

Tabel Daftar Obyek Wisata di Kabupaten Karangasem

Kab/Kota No Obyek Wisata
Karangasem

(6 obyek wisata populer)

 

 

 

 

 

1 Taman Tirta Gangga Karangasem (*)
2 Pelabuhan Padangbai
3 Pantai Tulamben Karangasem (*)
4 Agrowisata Kebun Salak Sibetan Karangasem
5 Candi Dasa Karangasem (*)
6 Pura Sulayukti Karangasem
7 Tenun Ikat Gringsing Tenganan (*)
8 Pura Besakih Karangasem (*)
9 Desa Wisata Tenganan (*)

Sumber: LA Tour dan Travel, Sragen, Jawa Tengah (*) telah populer

 

Sementara posisi kedua, menempatkan Kabupaten Badung dan Gianyar dengan 5 obyek wisata yang telah popular dan menjadi andalan kabupaten, seperti Nampak pada table di bawah ini:

Tabel Daftar Obyek Wisata di Kabupaten Badung dan Gianyar

Kab/Kota No Obyek Wisata
Badung 1 Pantai Kuta (*)
(5 obyek wisata telah populer) 2 Sangeh
  3 Pantai & Kawasan Wisata Nusa Dua & Tanjung Benoa (*)
  4 Pantai Jimbaran
  5 Pura Uluwatu (*)
  6 Pura Taman Ayun (*)
  7 Pura Keluarga Kerajaan MengwiPura Bukit Sari Sangeh
  8 Pura Dalem Sakenan Pulau Serangan
  9 Garuda Wisnu Kencana (*)
Kab/Kota No Obyek Wisata
Gianyar 1 Pulau SeranganKeindahan Alam Ubud Gianyar
(5 obyek wisata telah populer) 2 Air Terjun & Bungy Jumping Blahbatuh Gianyar
  3 Arung Jeram Sungai Ayung Payangan Gianyar
  4 Wisata Safari Naik Gajah Taro Gianyar (Bali Zoo Park)
  5 Air Terjun Tegenungan Gianyar
  6 Pasar Seni Sukawati (*)
  7 Pura Tirta Empul Tampak Siring (*)
  8 Pusat Lukisan & Kerajinan Topeng Batuan Gianyar
  9 Pusat Ukir Kayu Mas, Kemenuh, Tengkulak, Pujung Batuan Gianyar
  10 Pusat Geleri Lukisan Ubud-Peliatan (*)
  11 Goa Gajah, Ukiran Relief Yeh Pulu, Kompleks Samuan Tiga, Patung Kebo Edan, Pusering Jagat, Bulan Pejeng, Kerajinan Ukir Tempurung Kelapa Bedulu-Pejeng Gianyar (*)
  12 Pertunjukan Tari Barong, Tari Kecak, Tari Keris (*)
  13 Istana Presiden Tampak Siring
  14 Monumen Gunung Kawi Tampak Siring

Sumber: LA Tour dan Travel, Sragen, Jawa Tengah (*) telah populer

 

Sedangkan Kota Denpasar, Kabupaten Klungkung, dan Bangli, walaupun mereka memiliki obyek wisata yang cukup banyak dan beragam namun belum sepopuler Kabupaten Karangasem, Badung, dan Gianyar. Untuk Kota Denpasar, walaupun sangat berdekatan dengan  kabupaten Badung, namun tidak terlalu atraktif untuk mengandalkan sector pariwisata sebagai sector unggulan, tentu saja pendapat ini masih bisa diperdebatkan dengan realitas PAD kota Denpasar saat ini.

Tabel Daftar Obyek Wisata di Kota Denpasar, Kabupaten Klungkung dan Bangli

Kab/Kota No Obyek Wisata
Denpasar 1 Pantai Sanur (*)
(3 obyek wisata telah populer) 2 Werdi Budaya Art Centre Abian Kapas Denpasar (*)
  3 Pasar Tradisional Jalan Gajah Mada Denpasar
  4 Museum Bali Denpasar (*)
  5 Patung “Catur Muka” Denpasar
  6 Museum Seni Lukis Le Mayeur Denpasar
Kab/Kota No Obyek Wisata
Klungkung

(3 obyek wisata telah populer)

 

 

 

1 Pura & Goa Lawah Klungkung (*)
2 Pulau Nusa Penida Klungkung (*)
3 Pusat Seni Lukis Tradisional, Seni Ukir Emas & Perak, Seni Ukir Peluru Desa Kamasan Klungkung
4 Taman Gili Kerta Gosa Kraton Semarapura Klungkung (*)

 

Kab/Kota No Obyek Wisata
Bangli

(3 obyek wisata telah populer)

 

 

 

 

 

1 Danau Batur, Gunung Batur, Kawah Batur, Sumber Mata Air Panas Toya Bungkah (*)
2 Penelokan Kintamani (*)
3 Pura Kehen Bangli
4 Desa Trunyan (*)
5 Pura Batur & Pura Tegeh KoripanDesa Adat Penglipuran Bangli
6 Pura Pucaksari Desa Peninjoan Bangli

Sumber: LA Tour dan Travel, Sragen, Jawa Tengah (*) telah populer

 

Sementara untuk Kabupaten Tabanan, Buleleng, dan Jembrana, jika dilihat popularitas andalan obyek wisata, sebenarnya ketiga Kabupaten ini belum layak menjadikan sector Pariwisata sebagai leading sector pembangunan daerahnya, dan sangat dimungkinkkan ada sector lainnya yang lebih unggul daripada sector pariwisata. Menurut pengamatan, sebenarnya Kabupaten Tabanan masih layak mengandalkan sector pertanian khususnya produk padi dan peternakan, sementara Kabupaten Buleleng dan Jembrana belum menunjukkan kekuatan sector pariwisata secara maksimal dan sangat mungkin disebabkan oleh jarak atau akses yang relative jauh dari pusat bisnis pariwisata Badung dan Gianyar.

Tabel Daftar Obyek Wisata di Kabupaten Tabanan, Buleleng dan Jembrana

 

Kab/Kota No Obyek Wisata
Tabanan 1 Pantai & Pura Tanah Lot (*)
(2 obyek wisata telah populer) 2 Pemandangan Alam Jati Luwih & Pura Petali Tabanan
  3 Pantai Dreamland Alas Kedaton Tabanan
  4 Danau Beratan, Pura Ulun Danu Beratan, Desa Kembang Merta, Pasar Bukit Mungsu, Pasar Pancasari Bedugul Tabanan (*)
  5 Puri Agung Kerambitan Tabanan
  6 Pusat Ukir-Ukiran Penarukan, Pusat Keramik & Gentang Pejaten, Pembuatan Kain Tenun Blayu Tabanan
  7 Taman Makam Pahlawan Margarana Tabanan
  8 Museum Subak Tabanan

 

 

Kab/Kota No Obyek Wisata
Buleleng 1 Bukit & Pura Puncak Penulisan BangliAir Terjun Gitgit Buleleng
(2 obyek wisata telah populer) 2 Sumber Mata Air Panas Banjar Buleleng
  3 Pemandian Air Sanih Buleleng
  4 Danau Buyan & Danau Tamblingan Buleleng
  5 Laut Gili Menjangan Buleleng (*)
  6 Pantai Lovina Buleleng (*)
  7 Brahma Vihara Arama – Banjar Buleleng
  8 Patung Singa Ambara Raja Buleleng
Kab/Kota No Obyek Wisata
Jembrana

(1 obyek wisata telah populer)

 

 

 

1 Pantai Medewi Jembrana
2 Taman Nasional Bali Barat Jembrana (*)
3 Pantai Purancak Jembrana
4 Pelabuhan Gilimanuk
5 Pura Rambut Siwi Jembrana

Sumber: LA Tour dan Travel, Sragen, Jawa Tengah (*) telah populer

 

Melihat kenyataan di atas, solusi  untuk melakukan pemeratan pembangunan di semua kabupaten dan kota yang ada di Bali, sebaiknya pemerintah provinsi dapat membuat konsensus bersama untuk penentuan skala prioritas pembangunan berdasarkan keunggulan daerah masing-masing; siapa yang menjadi pusat pariwisata, dan siapa sebagai pendukungnya, bagaimana sistem pemerataan yang ideal, serta penentuan komposisi alokasi kontribusi pariwisata terhadap pembangunan daerah di provinsi Bali.

 

3.     Pembangunan Visitor Centers sebagai Instrumen untuk Keberlanjutan, Sudahkan diterapkan  di Bali?

 

Pembangunan Visitor Centers sebagai instrumen untuk Keberlanjutan, Sudahkan diterapkan  di Bali? Pembangunan visitor center yang disediakan untuk pengunjung pada tempat-tempat atau obyek wisata yang menjadi daya tarik wisata di Bali akan menjadi instrument kesungguhan pembangunan pariwisata yang berstandar internasional. Bali yang memiliki ratusan daya tarik wisata nyaris belum banyak diketahui oleh wisatawan karena minimnya informasi untuk mendapatkan data dan informasi yang disebabkan ketiadaan visitor centers. Pelayanan dan informasi yang tidak berstandar internasional juga memberikan persepsi buruk bagi wisatawan tentang kesiapan Bali dalam pengembangan pariwisata. Agenda aktivitas wisata yang nyaris tanpa publikasi yang memadai juga menjadi kelemahan pemasaran pariwisata Bali. Berdasarkan alasan tersebut maka visitor centers akan memainkan peran penting dalam konteks pemasaran internal untuk menambah loyalitas wisatawan atau pengunjung karena dengan layanan visitor centers diharapkan memberikan pengalaman yang berharga dan membawa kesan tentang kesiapan pengelolaan destinasi.

 

3.1.           Bagaimanakah prediksi pariwisata Bali kedepan?

 

Tiga kelompok pengguna untuk dipertimbangkan akan diuntungkan jika visitor center dapat diterapkan di provinsi Bali, dan jika perlu setiap obyek wisata memiliki visitor centers dengan program, system, dan fasilitas yang memadai. Siapa sajakah tiga kelompok pengguna tersebut adalah:

  1. Pengunjung atau wisatawan: wisatawan sebenarnya memerlukan informasi yang dapat mengantarkan pengalamannnya sebelum mereka benar-benar menikmati produk aslinya dan visitor center dapat menyediakan koneksi untuk hal tersebut.
  2. Pengelola obyek: Ada kalanya pengelola obyek wisata memerlukan data-data dan feedback atau guest comment yang dapat dijadikan masukan untuk perbaikan pelayanan dan pengelolaan obyek wisata, namun jika visitor center tidak tersedia maka feedback akan menjadi sangat sulit untuk diperoleh. Preferensi wisatawan tentang pemilihan aktivitas wisata akan menjadi mudah diketahui jika visitor centers dapat mengambil peran didalamnya.
  3. Masyarakat Lokal; Penggunaan fungsional dari Visitor Center oleh kelompok-kelompok masyarakat serta simbol dan nilai semiotik juga akan menjadi pertimbangan penting, di mana visitor center menjadi pintu masuk pertama untuk penyampaian pesan, ide, tema, visi, misi, pembangunan sebuah wilayah atau provinsi khususnya yang berhubungan dengan pariwisata.

 

3.2.Apa Fungsi Visitor Center Bagi Pariwisata Bali?  Beberapa Fungsi Yang Saling Menunjang bagi Pariwisata Bali

 

3.2.1.      Fungsi Pemasaran Internal

Visitor Center memiliki fungsi ganda, dilakukan untuk tingkat yang berbeda. Fungsi yang paling mungkin untuk dirasionalisasi adalah fungsi promosi. Peran ini mengacu pada promosi aktif dari daerah, kota atau wilayah. Ini akan melibatkan agenda yang kuat dari apa yang harus dilakukan di daerah. Pada dasarnya peran ini akan  merangsang permintaan wisata dan berusaha untuk meningkatkan pengeluaran pengunjung di suatu area tertentu (Gitelson & Perdue, 1987). Kegiatan komersial terkait dengan fungsi ini meliputi penyediaan jasa pemesanan dan ritel terhadap produk local. Visitor Centers fungsinya dapat dilihat untuk menyediakan sumber  informasi yang nyata yang dapat dipercaya sesuai fakta dilapangan. Visitor center juga menjadi upaya menuju akreditasi untuk menjamin kualitas layanan dan penting untuk mempertahankan jaminan representasi dari informasi yang diberikan pada kawasan wisata di daerah.

3.2.2. Fungsi Orientasi dan Peningkatan Kunjungan

Fungsi kedua dari Visitor Center dapat dilihat pada konsentrasi pada kualitas pengalaman bagi pengunjung. Pada hakekatnya setiap pengunjung memerlukan penjelasan yang lebih rinci dengan filosofis, historis, dan visitor center akan berperan penting sebagai media wisatawan melakukan orientasi dan jika wisatawan dapat dipuaskan akan diharapkan mereka akan menjadi pemasar yang jitu untuk dapat meningkatkan kunjungan ke kawasan wisata daerah khususnya kawasan wisata yang telah ada di seluruh pulau Bali.

3.2.3. Fungsi Kontrol dan Penyaringan

Visitor Center akan menjadi program dan media yang dapat mengontrol aliran pengunjung sehingga sumber daya dan pengaturan berada di bawah kendali sebuah wilayah. Fungsi ini akan menjadi penyaringan terhadap pengunjung untuk mengunjungi lokasi yang ditetapkan, memberikan alternatif lokasi yang kurang ramai dan penggunaan visitor center dapat  dihubungankan dengan kegiatan lain seperti tur yang menerapkan manajemen kapasitas pada situs tertentu. Fungsi pengelolaan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat local, fungs konservasi, dan reservasi dapat dilakukan dan dikontrol oleh program dari visitor centers.

3.2.4. Fungsi Substitusi

Sebuah fungsi keempat dari Visitor Center  adalah untuk menjadi pengganti objek wisata atau setidaknya menjadi daya tarik besar dalam dirinya sendiri. Visitor Center menekankan fungsi ini sering disebut pusat penafsiran atau lebih sederhananya diberi label sebagai tempat wisata seperti Pusat Margasatwa. Visitor Center juga dapat mengemban peran lain sebagai pusat pertolongan pertama bagi pengunjung atau wisatawan yang mengalami masalah seperti misalnya yang menjadi korban tindak criminal, sakit, kehilangan dokumen, dan juga menjadi pusat pengaduan pengunjung untuk berbagaim masalah yang dihadapi wisatawan selama mereka berlibur.

3.2.5. Fungsi Plus

 

Visitor Center dapat bertindak sebagai fasilitas masyarakat untuk berbagai kegiatan budaya dan sosial lokal, terutama di mana ruangnya berisi ruang teater atau pertemuan. Selanjutnya, dapat dikatakan bahwa fungsinya lebih simbolis dari sebuah Visitor Center dan makna dari suatu kota atau situs untuk pariwisata adalah alasan utama untuk keberadaan Visitor Center tersebut.

 

4.     Kesimpulan

 

Satu kata kunci untuk dapat menerapkan konsep Visitor Centers melalui program-program pendukung pembangunan pariwisata berkelanjutan tersebut adalah kata kesungguhan. (Font, 2001).  Idealnya ada pertemuan antara sisi penawaran yang telah disepakai secara sungguh-sungguh oleh semua pemangku kebijakan termasuk didalamnya masyarakat local dan  industri bersinggungan harmonis dengan sisi permintaan yang didalamnya melibatkan unsur  wisatawan sebagai penikmat produk destinasi.

Kata kunci berikutnya adalah disiplin untuk mematuhi semua aturan dan peraturan yang telah disepakati, kelompok industri mestinya digerakkan oleh sikap  disiplin untuk mematuhi aturan yang ada pada sebuah destinasi. Para pemangku kebijakan yang taat pada aturan, tidak ada lagi istilah “pagar makan tanaman” sangat diperlukan untuk mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan melalui semua program yang telah ditawarkan di atas. Masyarakat local yang senantiasa bersungguh-sungguh dalam memberikan pelayanan dan sambutan bagi semua wisatawan yang datang sehingga citra dan pencitraan keramahan penduduk local dapat memperkuat citra dan branding destinasi pariwisata Bali.

 

 

Daftar Pustaka

 

Asia Travel Guide (2004). Travel Info Asia. S o u r c e : h t t p : / / w w w . a s i a v o y a g e 2 4 . c o m / – t r a v e l – g u i d e / i n d e x . h t m l .Accessed: 31 March 2004.

Badan Pusat Statistik. 2005. ”Data Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara yang langsung datang ke Bali. (Laporan) BPS Prov Bali.

Butler, R. W. 1980. “The Concept of a Tourism Area Life Cycle of Evolution:  Implications  for Management of Resources.” The Canadian Geographer 24(1), p. 8.

 

Ballantyne, R. (1995). Interpreters’ conceptions of Australian aboriginal culture and heritage: Implications for interpretive practise. Journal of Environmental Education, 26(4), 11-17.

 

Barrow, G. (1996). Visitor centres: Financial planning and management issues. Interpretation, 1(3), 20-21.

 

Bath, B. (1996). Centres fit for visitors. Interpretation, 1(3), 14-17.

 

Benson, D., & Baird, R. (1979). Park techniques: Designing good basic visitor centres. Park, 4(3), 16-20.

 

Bitgood, S., Benefield, A., Patterson, D., & Nabors, A. (1986). Understanding your visitors: Ten factors that influence their behaviour. Technical Report No. 87.30. Psychology Institute, Jacksonville State University.

 

Bitgood, S., Patterson, D., & Benefield, A. (1988). Exhibit design and visitor behavior. Environment and Behavior, 20(4), 474-491.

 

Blahna, D., & Roggenbuck, J.W. (1979). Planning interpretation which is ‘ in tune’ wi th visitor expectat ions. Journal of Interpretation, 4(2), 16-19.

 

Bramwell, B., & Lane, B. (2000). Collaboration and partnerships in tourism planning. In B. Bramwell & B. Lane (Eds), T o u r i s m collaboration and partnerships: Pol it ics, pract ise and s u s t a i n a b i l i t y (pp. 1-19) . Clevedon, UK: Channel View Publications.

 

Carter, J. (1997). A sense of place: An interpretive planning handbook. Scotland, UK: Tourism and Environment Initiative.

 

Christiansen, J. (1994). Capture your entire audience. Legacy, 5(4), 17-19.

 

de Araujo, L.M., & Bramwell, B. (2000). Stakeholder assessment and collaborative tourism planning: The case of Brazil’s Costa Dourada Project. In B. Bramwell & B. Lane (Eds), T o u r i s m collaboration and partnerships: Pol it ics, pract ise and s u s t a i n a b i l i t y (pp. 272-294). Clevedon, UK: Channel View Publications.

 

Disparda. 2003a. Data Objek dan Daya Tarik Wisata tahun 2003. Denpasar: Disparda Provinsi Bali.

Disparda. 2003b. BALI, Objek dan Daya Tarik Wisata tahun 2003. (Buku panduan pramuwisata). Denpasar: Disparda Provinsi Bali.

 

Deery, M., & Iverson, R. (1996) . Enhancing product ivity: Intervention strategies for employee turnover. In N. Johns (Ed.), Productivity management in hospitality and tourism (pp. 68-95). London: Cassell.

 

Fallon, L.D., & Kriwoken, L.K. (2003). Community involvement in tourism infrastructure – the case of the Strahan Visitor Centre, Tasmania. Tourism Management, 24, 289-308.

 

Fesenmaier, D., & Vogt, C. (1993a). Evaluating the economic impact of travel information provided at Indiana welcome centres. Journal of Travel Research, 31(3), 33-39.

 

Fesenmaier, D., & Vogt, C. (1993b). Investigating the influence of the welcome centre on travel behaviour. Journal of Travel Research, 31(3), 47-52.

 

Field, D.R., & Wagner, J.A. (1973). Visitor groups and interpretation in parks and other outdoor leisure settings. Journal of Environmental Education, 5(1), 12-17.

 

Flanagan, R. (1996). Anti-museum: The case of the Strahan Visitor Centre. In S. Hunt (Ed. ) , Si tes – Nail ing the debate: Archaeology and interpretation in museums (pp. 181-197). Sydney, Australia: Historic Trust of NSW, Lyndhurst.

 

Fodness, D., & Murphy, B. (1999). A model of tourist information search behaviour. Journal of Travel Research, 37, 220-230.

 

Gartner, W. (1993) Image formation process. Journal of Travel and Tourism Marketing 2(2/3), 191-216.

 

Gitelson, R.J., & Perdue, R.R. (1987). Evaluating the role of state welcome centres in discriminating travel related information in North Carolina. Journal of Travel Research, 25(1), 15-19.

 

Grenier, D., Kaae, B., Miller, M., & Mobley, R. (1993). Ecotourism, landscape architecture and urban planning. Landscape and Urban Planning, 25, 1-16.

 

Gunn, C. (1994). Tourism planning (3rd ed.). New York: Taylor and Francis.

 

Hardy, A., & Beeton, R. (2001). Sustainable tourism or maintainable tourism: Managing resources for more than average outcomes. Journal of Sustainable Tourism, 9(3), 168-192.

 

Hobbin, S. (1999). Accreditation of Queensland visitor information centres: A consumer-based perspective. Journal of Vacation Marketing, 5(4), 387-399.

 

Jamal, T.B., & Getz, D. (1999). Community roundtables for tourismrelated conflicts: The dialectics of consensus and process structures. Journal of Sustainable Tourism, 7(3&4), 290-313.

 

Kandampully, J. (2002). Services management: The new paradigm in hospitality. French’s Forest, NSW: Pearson Education.

 

Knudson, D.M., Cable, T.T., & Beck, L. (1999). Interpretation of cultural and natural resources. Pennsylvania: Venture Publishing.

 

Lane, B. (1991) , Sustainable tourism: A new concept for the interpreter. Interpretation Journal, 49, 1-4.

 

Lew, A.A., Yu, L., Ap, J., & Guangrui, Z. (Eds.) (2003). Tourism in China. New York: Haworth Hospitality Press.

 

Lue, C., Crompton, J.L., & Fesenmaier, D. (1993). Conceptualisation of multi -destination pleasure trips. Annals of Tourism Research, 20(2), 289-301.

 

Mack, J.A., & Thompson, J.A. (1991). Visitor centre planning: Using visitor interests and available time. In G. Moscardo & K. Hughes (Eds.) , Visitor centres: Exploring new territory. Townsville: James Cook University of North Queensland.

 

Moscardo, G. (1998). Interpretation and sustainable tourism: Functions, examples and principles. Journal of Tourism Studies, 9(1), 2-13.

 

Moscardo, G. (1999). Making visitors mindful: Principles for creating sustainable visitor experiences through effective communication. Champaign, Illinois: Sagamore Publishing.

 

Moscardo, G., & Hughes, K. (Eds.) (1991). Visitor Centres: Exploring New Territory. Proceedings of the National Conference on Visitor Centres, Townsville, April 28th-May 1st, 1991. Townsville: Department of Tourism, James Cook University of North Queensland.

 

Parolin, B. (2001). Structure of day trips in the Illawarra tourism region of New South Wales. Journal of Tourism Studies, 12(1), 11-27.

 

Pearce, P.L. (1991). Visitor centres and their functions in the landscape of tourism. In G. Moscardo & K. Hughes (Eds), Visitor centres: Exploring New Territory. Townsville: James Cook University.

 

Pearce, P.L., Moscardo, G., & Ross, G.F. (1996). Tourism community relationships. Oxford: Elsevier.

 

Poon, A. (1993). Tourism technology and competitive strategies. Wallingford, Oxon: CAB International.

 

Poon, A. (2000). How the U.K. Travel market will operate 2005. Source: www.tourism-intelligence.com/PDF/british-TOC.pdf

 

Robinson, M. (2000). Collaboration and cultural consent: Refocusing sustainable tourism. In B. Bramwell & B. Lane (Eds), Tourism collaboration and partnerships: Pol it ics, pract ice and sustainability (pp. 295-313). Clevedon, U.K.: Channel View Publications.

 

Roggenbuck, J.W. (1992). Use of persuasion to reduce resource impacts and visi tor conflicts. In M.J. Manfredo (Ed.), Influencing human behavior (pp. 149-208. Champaign, Illinois: Sagamore. Scheyvens, R. (1999). Ecotourism and the empowerment of local communities. Tourism Management, 20, 245-249.

 

Serrell, B. (1996). Exhibit labels: An interpretive approach. Walnut Creek, California: Sage.

 

Simpson, K. (2001). Strategic planning and community involvement as contributors to sustainable tourism development. C u r r e n t Issues in Tourism, 4(1), 3-41.

 

Stewart, E., Hayward, B., Devlin, P., & Kirby, V. (1998). The “place” of interpretation: A new approach to the evaluat ion of interpretation. Tourism Management, 19, 257-266.

 

Stewart, W., Lue, C., Feisenmaier. D., & Anderson, B. (1993). A comparison between welcome center visitors and general highway auto travellers. Journal of Travel Research, 31(3), 40- 45.

 

Sugden, F., & Saunders, R. (1991). Not just a whim: Visitor centres as a part of strategic planning. In G. Moscardo & K. Hughes (Eds), Visitor centres: Exploring new territory (pp. 66-77). Townsville, Australia: James Cook University.

 

Tan-Coll is, J. (1999, Dec. 3). Singapore: One-stop shop for information. Travel Trade Gazette Asia, Singapore.

 

Teo, P., Chang, T.C., & Ho, K.C. (Eds.) (2001). Interconnected worlds: Tourism in Southeast Asia. Oxford, U.K.: Elsevier.

 

Tilden, F. (1977). Interpreting our heritage. Chapel Hill, NC: University of North Carolina Press. Uzzell, D., & Ballantyne, R. (1998). Contemporary issues in heritage and environmental interpretation: Problems and prospects. London, UK: The Stationery Office.

 

Toth, R. 2000. Implementing a Worldwide Sustainable Tourism Certification System. Alexandria, Va.: R.B. Toth Associates.

Tourism Vision 2020 – UNWTO: pada http://pandeputusetiawan.wordpress.com

 

World Tourism Organization. 1999. <http://www.world-tourism.org/&gt;. Accessed September 16, 2003.

World Travel and Tourism. Council. 1996. Travel and Tourism. Press Release. Brussels, Belgium: WTTC.

United Nation-World Tourism Organization (2005), Tourism Highlight 2005, UN-WTO, Madrid.


[1] A clearly labelled, publicly accessible, physical space with personnel providing pre-dominantly free of charge information to facilitate travellers’ experiences.

[2] Visitor centres are not just central city or downtown phenomena but appear in transport nodes such as airports and railway stations, in or on the outskirts of small towns and near major at tract ions and environmental sites. It is especially the regionally based visitor centres, their purposes and planning which are the focus of the present concern.

[3]Distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) Provinsi Bali

[4] Sektor Usaha Pariwisata meliputi: Perdag., hotel & restoran

[5] NusaBali, Selasa 8 Pebruari 2011 Pertumbuhan Ekonomi Bali 5,83 Persen

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.