MEMPERTANYAKAN KEBERLANJUTAN PEMBANGUNAN PARIWISATA BALI

[1]MEMPERTANYAKAN KEBERLANJUTAN PEMBANGUNAN PARIWISATA BALI

 

Oleh:

I Gusti Bagus Rai Utama

Program Doktor, Studi Ilmu Pariwisata, Universitas Udayana. Bali

 

Abstact

One keyword to be able to implement programs that support sustainable tourism development is the sincerity. Ideally there is a balancing between the supply side that all stakeholders including local communities and industry seriously in one goal in harmoniously with the demand side which also includes elements involving tourists as a destination’s consumers. The next keyword is the discipline to comply with all rules and regulations that have been agreed upon, industry groups should be driven by the attitude of discipline to obey the rules that existed at a destination. Stakeholders who obey the rules, nobody is indispensable to realize the sustainable tourism development through all the programs. Local communities are always working very hard in providing service and welcoming to all tourists by friendliness of the local residents that can strengthen the image and branding of tourism destinations in Bali.

Keyword: sustainability, development, program, sincerity, stakeholder, community, regulation, destination

 

1.     Pendahuluan

 

Munculnya isu pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan adalah sebagai hal yang dinamis dalam skala industri secara makro melalui pendekatan strategis dalam perencanaan dan pembangunan sebuah destinasi pariwisata. [2]Meskipun banyak anggapan bahwa pariwisata adalah sebuah sektor pembangunan yang kurang merusak lingkungan dibandingkan dengan industri lainnya, namun jika kehadirannya dalam skala luas akan menimbulkan kerusakan lingkungan fisik maupun sosial (Murphy dan Price dalam Theobald, 2004).

Melanjutkan konsep pembangunan berkelanjutan, Murphy dan Price (dalam Theobald, 2004) berpendapat bahwa ada hubungan antara ekonomi dan lingkungan serta memiliki hubungan yang sangat erat. Kepentingan pariwisata dalam pembangunan berkelanjutan adalah logis mengingat bahwa pariwisata adalah salah satu industri yang produknya menjual lingkungan, baik fisik dan manusia sebagai sebuah totalitas produk. Penulis lainnya juga berpendapat bahwa integritas dan kelangsungan produk pariwisata telah membutuhkan perhatian utama sebagai sebuah industri. Mereka berpendapat bahwa apa yang sekarang dilakukan dalam penelitian pariwisata dan kebijakan adalah upaya yang lebih besar untuk menghubungkan kepentingan akademik dan pemerintah dalam mengejar kepentingan pengembangan pariwisata yang lebih berkelanjutan dengan para pelakunya pada garis depan yakni praktisi industri dan wisatawan.

Sebenarnya pembangunan pariwisata  merupakan konsep yang sedang berkembang, konsep siklus hidup pariwisata dan konsep daya dukung saling terkait adalah cara yang baik dan dinamis untuk melihat kondisi dan perkembangan pariwisata. Konsep siklus hidup menunjukkan bahwa daerah tujuan wisata senantiasa mengalami perubahan dari waktu ke waktu, dan kemajuannya dapat dilihat melalui tahapan-tahapan dari pengenalan hingga penurunan. Dengan pengelolaan yang baik, pariwisata  berperanan untuk memberdayakan sumber daya yang langka serta menjadikan industri pariwisata dapat diperpanjang siklus hidupnya dan berkelanjutan (Theobald, 2004)

Masalah standar dalam industri pariwisata juga menjadi isu yang sangat menarik untuk diutarakan sebagai upaya untuk mewujudkan pembangunan pariwisata yang bertanggungjawab dan berkelanjutan. Standar adalah dokumen yang menetapkan dasar, contoh atau prinsip untuk menyesuaikan hal-hal yang terkait dengan unit pengukuran yang seragam. Standar dapat berupa kewajiban (misalnya, ditetapkan dalam undang-undang) yang membahas pengembangan standar keberlanjutan dari usaha-usaha lokal untuk menciptakan perbaikan bisnis sebagai bagian dari  upaya persiapan bersaing pada industri pariwisata global. Proposisi yang ditetapkan pada pembahasan tentang standar adalah bahwa penetapan standar dan sertifikasi adalah alat berharga untuk membantu membawa para pemangku kepentingan bersama-sama menemukan sebuah kesepakatan bentuk penilaian yang bertanggungjawab.  Sertifikasi adalah proses yang bertujuan untuk membantu meningkatkan standar industri dan merupakan alat kebijakan untuk melakukan perbaikan secara sukarela di bawah lima aspek: keadilan, efektivitas, efisiensi, kredibilitas dan integrasi  (Theobald, 2004).

Dalam pengembangan strategi pariwisata dan kebijakan, otoritas yang bertanggung jawab, harus mempertimbangkan pandangan dari sejumlah pemangku kepentingan termasuk industri, penduduk, kelompok khusus yang mewakili kepentingan lingkungan dan masyarakat, serta wisatawan sendiri.

Pelibatan stakeholder dalam perumusan strategi pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan kebijakan mungkin menjadi hal yag sangat penting untuk diperhatikan. Sebuah keharusan mengakomodasi seluruh masukan atau pendapat dari berbagai kelompok pemangku kepentingan dalam hal identifikasi masalah, legitimasi, keterlibatan dan resolusi konflik. Kerangka stakeholder telah diterapkan dalam hubungannya dengan siklus hidup daerah tujuan wisata dalam rangka menganalisis sikap terhadap pemangku kepentingan pariwisata dan pembangunan berkelanjutan.

Di banyak negara-negara dunia maju, pertentangan tajam terjadi antara kelompok konservasionis dan industri pariwisata. Konservasionis berpendapat bahwa lingkungan harus mendapatkan perlindungan dan pembatasan pada pertumbuhan pariwisata yang dramatis. Industri Pariwisata  di sisi lain berusaha untuk meningkatkan dan mengembangkan fasilitas baru untuk mewujudkan kepuasan wisatawan.

Lebih Lanjut, Hudson dan Miller  (Theobald, 2004) mengeksplorasi hubungan antara pentingnya etika dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan dan mempertimbangkan bagaimana pemahaman tentang pendekatan etis dari para pejabat pariwisata di masa depan bisa menguntungkan mereka secara efektif dalam mengelola industri di masa depan.  Hudson dan Miller  (Theobald, 2004) menyimpulkan bahwa negara-negara  maju mungkin akan mengalami tekanan besar untuk menetapkan hak atas alam agar penduduk lebih makmur dan oleh karena itu menjadi lebih peduli dengan masalah estetika, namun, gerakan untuk perlindungan lingkungan tidak mungkin untuk dilanjutkan pada negara-negara yang kurang berkembang di mana isu-isu kelangsungan hidup lebih mendesak untuk dibicarakan dibandingkan isu-isu konservasi.

 

 

 

2.    Pembahasan:

 

[3]Isu-isu Terkini apakah yang menarik untuk diperdebatkan?

Isu-isu tentang dampak positif dari berkembangnya pariwisata sudah tidak hangat lagi untuk diperdebatkan, karena begitu banyak pihak dari WTO hingga pengelola bisnis pariwisata di tingkat local  berpendapat pada hal yang sama yakni pariwisata berpengaruh atau berdampak positif terhadap pembangunan sebuah Negara, wilayah, atau destinasi. Coba pandangan saat ini dibelokkan pada hal-hal yang telah mengalami perubahan seperti pengakuan bahwa pembangunan telah menyebabkan beberapa dampak negatif yang serius terhadap lingkungan, dan beberapa diantaranya telah begitu jelas terlihat seperti pasokan air semakin menyusut, terjadinya masalah sampah, dan masalah misterius lainnya seperti pemanasan global, penipisan lapisan ozon, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Dalam konteks ini, isu-isu untuk melakukan mitigasi atas misteri kerusakan lingkungan telah menjadi isu yang hangat dalam konteks pembangunan pariwisata berkelanjutan dan termasuk juga pembangunan pada sektor lainnya (Theobald, 2004)

 

2.1.        [4]Benarkah Pariwisata mendukung Pembangunan yang Berkelanjutan?

 

Meskipun Secara terus-menurus, pembangunan pariwisata berkelanjutan dikumandangkan, dan pada KTT Johannesburg 2002 telah diletakkan dasar secara signifikan sebagai upaya  melakukan negosiasi dan kampanye positif tentang pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Pada KTT ini juga mampu menggalang lebih dari 300 kemitraan sukarela, yang masing-masing membawa tambahan sumber daya untuk mendukung upaya-upaya untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan. (United Nations Department of Economic and Social Affairs, 2002).

Memperdebatkan pariwisata dalam pembangunan berkelanjutan adalah sebuah hal logis mengingat bahwa pariwisata adalah sebuah industri yang menjual lingkungan, baik fisik dan manusia sebagai totalitas produk. Integritas dan kontinuitas produk ini telah menjadi perhatian utama industri seperti yang dinyatakan oleh beberapa lembaga international, misalnya, UN-WTO tentang Global Etik untuk Kode etik Pariwisata, dan asosiasi Ekowisata Australia telah merumuskan sebuah Program Akreditasi Ekowisata untuk mendukung usaha pembangunan yang berkelanjutan.

Terdapat banyak pilihan sebenarnya, tapi maknanya lebih dari isu-isu dan pilihan yang perlu dilakukan sebelum konsep pembangunan berkelanjutan dapat bergerak lebih lanjut terhadap fisik dan realitas ekonomi. Para peneliti dan pemerintah di beberapa negara telah menaruh perhatian yang cukup terhadap konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan, tetapi industri dan konsumen tampaknya kurang menerima sepenuhnya ide-ide tentang pembangunan berkelanjutan ini. Jika melihat realitas pembangunan pariwisata Bali, apakah pembangunan pariwisata Bali telah diletakkan pada dasar yang kuat dalam konteks landasan pembangunan yang berkelanjutan? Pada tataran konsep, mungkin saja telah ada konsep yang bagus seperti misalnya pembangunan yang berlandasarkan atas konsepsi “Tri Hita Karana” yang meletakkan keseimbangan pembangunan manusia, keseimbangan alam yang diletakkan pada kesadaran suci terbungkus pada spiritualitas yang luhur, namun dalam penerapannya masih boleh dipertanyakan dan bahkan masih diragukan  khususnya pada tataran industry di mana para praktisi lebih mengutamakan profit atau keuntungan material daripada pertimbangan pembangunan berkelanjutan tersebut.

2.2.          Apa yang dimaksud Pembangunan yang Berkelanjutan?

 

[5]Definisi Pembangunan Berkelanjutan diperlukan untuk menciptakan hubungan baru dengan lingkungan, dan kepentingan dalam pembangunan berkelanjutan yang telah dibangun selama 30 tahun sejak tahun 1972. Danella dan Dennis Meadows (1972) telah mengguncang dunia dengan buku mereka yang berjudul “Limits to Growth”. Mereka berpendapat bahwa sumber daya di bumi dan kemampuan untuk menyerap polusi amat terbatas. Dengan menggunakan simulasi komputer, mereka meramalkan penduduk bumi dan kemajuan pembangunan fisik akan mengalami kendala pada abad mendatang. Buku tersebut menjadi peringatan pertama untuk segera mengadakan penelitian dan musyawarah dalam jangka panjang yang harus dilanjutkan pada tingkat industri. Rumusan tentang pembangunan berkelanjutan tersebut dirumuskan dalam beberapa hal seperti yang terdappat pada (the publication of the World Conservation Strategy by the International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources IUCN, 1980) adalah sebagai berikut:

  1. Membangun batas ekologi dan standar lebih adil yang akan membawa konsekuensi adanya kebutuhan promosi terhadap nilai-nilai yang mendorong pengunaan standar yang menjadi batas-batas dari kemungkinan kerusakan ekologis.
  2. Re-distribusi kegiatan ekonomi dan re-alokasi sumber daya untuk memenuhi kebutuhan yang tergantung pada pencapaian potensi  pertumbuhan penuh karena pembangunan berkelanjutan jelas memerlukan pertumbuhan ekonomi yang bekelanjutan.
  3. Pengendalian penduduk karena ukuran besaran jumlah penduduk  akan berdampak pada distribusi sumber daya karena pembangunan berkelanjutan hanya dapat dikejar jika perkembangan kependudukan selaras dengan perubahan ekosistemnya.
  4. Konservasi mendasar terhadap sumber daya diperlukan untuk pembangunan berkelanjutan agar tidak membahayakan sistem alamiah  yang seharusnya mendukung kehidupan di bumi: atmosfer, air, tanah, dan makhluk hidup tidak boleh rusak karena pembangunan itu sendiri.
  5. Akses ke sumber daya yang adil dan usaha peningkatan teknologi serta menggunakannya secara lebih efektif karena pada dasarnya pertumbuhan sebenarnya tidak memiliki batas yang ditetapkan jika dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk bumi atau penggunaan sumber daya luar yang tak terkendali dapat menyebabkan bencana ekologis.  Tetapi batas berakhirnya ada tatkala sumberdaya tersebut telah habis terpakai dan teknologi harusnya dapat diciptakan sebagai usaha untuk mengurangi tekanan terhadap alam dan memperlambat terhadap habisnya sumber daya yang ada.
  6. Kendali daya dukung dan hasil berkelanjutan merupakan kendali yang diperlukan untuk sumber daya yang dapat diperbaharui, karena sebagian besar sumberdaya yang ada saling terkait pada ekosistem, dan hasil maksimum yang berkelanjutan harus didefinisikan setelah memperhitungkan efek terhadap seluruh sistem eksploitasi.
  7. Pembangunan berkelanjutan mensyaratkan bahwa tingkat penyusutan sumber daya yang tak dapat diperbaharui mengharuskan adanya beberapa alternatif di masa depan.
  8. Diversifikasi spesies adalah pembangunan berkelanjutan yang membutuhkan konservasi spesies tanaman dan hewan.
  9. Meminimalkan dampak yang merugikan artinya pembangunan berkelanjutan mensyaratkan bahwa dampak yang merugikan terhadap kualitas udara, air, dan lainnya yang berupa unsur-unsur alami harus dapat diminimalkan untuk mempertahankan ekosistem secara keseluruhan.
  10. Pengendalian komunitas   adalah adanya kendali masyarakat atas keputusan pembangunan yang mempengaruhi ekosistem setempat.
  11. Kebijakan nasional yang luas dalam kerangka kebijakan internasional    artinya harus dipahami bahwa biosfer adalah rumah bersama semua umat manusia dan pengelolaan bersama atas biosfer adalah prasyarat untuk keamanan politik global karena pada prinsipnya bumi kita hanya satu yang harus kita kelola secara bijaksana bersama-sama oleh seluruh manusia di bumi ini.
  12. Viabilitas ekonomi adalah sebuah kebijakan lingkungan perusahaan yang merupakan perpanjangan dari manajemen kualitas total.
  13. Kualitas lingkungan adalah kebijakan lingkungan perusahaan yang merupakan perpanjangan dari manajemen kualitas total.
  14. Audit lingkungan  adalah suatu sistem audit lingkungan yang efektif  yang berpusat pada pengelolaan lingkungan yang baik.
  15. Triple bottom line yang diterjemahkan bahwa kemakmuran ekonomi, kualitas lingkungan dan keadilan sosial merupakan satu kesatuan idealisme pembangunan yang berkelanjutan.

[6]Prioritas yang segera diwujudkan untuk mendukung pembangunan pariwisata berkelanjutan dapat dijelaskan sebagai berikut: (1)mengidentifikasi standar sosial dan sumber daya yang dapat diterima dan dapat dicapai, (2)mendokumentasikan kesenjangan antara keadaan yang diinginkan dan yang sudah ada pada sebuah destinasi, (3)mengidentifikasi tindakan manajemen untuk menutup kesenjangan tersebut, (4)monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas manajemen destinasi, (5)mengidentifikasi perubahan yang tidak dapat diterima yang mungkin terjadi sebagai akibat dari kedatangan wisatawan dan pengembangan strategi manajemen untuk menjaga dampak pariwisata dalam tingkat yang dapat diterima, (6)mengintegrasikan dan mengelola dampak kunjungan wisatawan ke dalam perencanaan instansi yang ada, mendesain, dan mengelolanya; (7)mendasarkan pengelolaan dampak kunjungan wisatawan pada pemahaman ilmiah yang terbaik dan menyediakan informasi situasional terkini, (8)menentukan tujuan pengelolaan yang mengidentifikasi sumber daya dan  kondisi yang harus dicapai serta jenis daya tarik wisata yang akan disediakan; (9)mengidentifikasi dampak masalah pengunjung dengan membandingkan standar kondisi yang dapat diterima dengan indikator kunci dari dampak berdasarkan waktu dan lokasi; (10)mendasarkan keputusan manajemen, untuk mengurangi dampak atau mempertahankan kondisi yang dapat diterima, pada pengetahuan tentang sumber-sumber kemungkinan dan hubungan antara dampak yang tidak dapat diterima; (11)mengatasi dampak pengunjung dengan berbagai teknik alternatif pengelolaan, dan (12)merumuskan tujuan pegelolaan destinasi, yang memasukkan berbagai tingkat dampak yang diterima, untuk mengakomodasi keragaman lingkungan dan kesempatan pengalaman sekarang dalam setiap pengaturan sumber daya alamiah.

Apakah pembangunan Bali termasuk pembangunan pariwisata telah menerapkan prinsip-prinsip di atas? Mengutip pendapat seorang tokoh Bali (Manuaba), harus dapat dibedakan antara “Pembangunan Bali dan pembangunan di Bali” pembangunan bali mengidentifikasi bahwa pembagunan dilakukan atas inisiatip masyarakat bali dilakukan oleh masyarakat, untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat bali. Namun yang terjadi saat ini, ada indikasi bahwa masyarakat bali justru mulai tergusur dan jika ada masyarakat bali yang dapat bersaing pada dunia bisnis, jumlahnya sangat kecil. Lahan-lahan hijau atau  persawahan dan pertanian produktif telah semakin menyempit yang menandakan bahwa pengelolaan terhadap sumberdaya alam bali nyaris tanpa kendali yang baik. Pengelolaan terhadap kunjungan wisatawan pada beberapa tempat wisata di Bali belum memiliki standar yang baik untuk mendukung daya dukung dan keberlanjutan atas sumberdaya yang ada, sebagai contohnya, misalnya pengelolaan tempat wisata Tanah Lot di Tabanan, belum dikelola dengan standar yang baik sehingga permasalahan pengelolaan masih terjadi di banyak tempat wisata di Bali. Pembangunan akomodasi yang seolah-olah tanpa batas dan tanpa mempertimbangkan daya dukung wilayah dan mengabaikan asas pemerataan pembangunan wilayah masih nampak dengan jelas seperti kesenjangan pembagunan pariwisata wilayah bali selatan dengan bali utara misalnya.

 

3.     Program Relevan apasajakah yang diperlukan untuk mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan?

3.1.         [7]Bagaimanakah dengan Program Manajemen Kapasitas “Carrying Capasity”?

 

[8]Adanya anggapan bahwa pembangunan pariwisata berpotensi merusak lingkungan jika dihubungkan dengan  peningkatan jumlah wisatawan dan degradasi daerah tujuan pariwisata adalah sesuatu yang logis (Hunter dan Green, 1995). Wujud hubungan ini adalah konsep tentang daya dukung yang menunjukkan suatu pendekatan manajemen yang memungkinkan pertumbuhan dalam batas yang dapat diterima (Johnson dan Thomas, 1996).

Meskipun niat tersebut tampak jelas dan rasional, implementasi aktual dari strategi manajemen kapasitas  mengalami kontroversi yang cukup tajam. Di satu sisi, konsep ini merupakan kebutuhan yang semestinya diakui untuk membatasi dan menjadi kontrol atas dimensi-dimensi pembangunan pariwisata yang dapat mengancam berkelanjutan penggunaan sumber daya yang terbatas,  pada saat yang bersamaan, konsep tersebut berhadapan dengan keinginan untuk memaksimalkan peluang sebagai tujuan pertumbuhan dan mewujudkan manfaat potensial yang terkait dengan pengunjung yang semakin meningkat.

Mestinya pembagunan pariwisata dapat diletakkan pada prinsip pengelolaan dengan manajemen kapasitas, baik kapasitas wilayah, kapasitas obyek wisata tertentu, kapasitas ekonomi, kapasitas social, dan kapasitas sumberdaya yang lainnya sehingga dengan penerapan manajemen kapasitas dapat memperpanjang daur hidup pariwisata itu sendiri sehingga konsepsi konservasi dan preservasi serta komodifikasi untuk kepentingan ekonomi dapat berjalan bersama-sama dan pembangunan pariwisata berkelanjutan dapat diwujudkan. Sekarang pertanyaannya, apakah pariwisata bali telah menerapkan manajemen kapasitas pada semua pengelolaan obyek wisata saat ini?

3.2. Bagaimanakah dengan Community based vision?

 

Dari perspektif filsafat manajemen pertumbuhan, pembagunan adalah sebagian besar merupakan pertanyaan tentang apa diinginkan oleh masyarakat yang terlihat pada visi  masyarakat, tujuan, dan kemampuan untuk mengelola dampak pertumbuhan itu.  Sesuai dengan pandangan ini, Whistler berpendapat, pemimpin harus berhati-hati dalam mengadopsi filosofi manajemen pertumbuhan. Kebijakan yang dirancang untuk mendorong program-program lingkungan yang berfokus pada:  Suatu pendekatan berbasis ekosistem terhadap penggunaan lahan, termasuk  area yang dilindungi, perkotaan yang desain  secara efisien; Lingkungan transportasi yang berkelanjutan, termasuk strategi yang komprehensif untuk mendorong efesiensi penggunaan kendaraan bermotor; Pasokan air bawah tanah dan program pengelolaan air limbah;  Pengurangan limbah padat dan inisiatif penggunaan kembali, dan Praktek Konservasi energi (Waldron, Godfrey, dan Williams, 1999).

Bagaimanakah dengan visi masyarakat bali tentang pembangunan bali tersebut? Jikalau dilakukan penelitian pada tataran akar rumput, mungkin visi pembangunan bali belum dapat dipahami secara massal yang berarti masyarakat bali sebenarnya masih menjadi obyek pembangunan dan bukan menjadi subyek atau pelaku pembangunan itu sendiri. Keterwakilan masyarakat pada parlemen belum dapat menyuarakan suara masyarakat secara utuh dalam artian suara yang ada mungkin hanya merupakan suara beberapa elit partai tertentu sehingga visi pembangunan untuk pemberdayaan masyarakat secara massive masih sangat diragukan. Istilah “pagar makan tanaman” masih relevan untuk mengambarkan kondisi pembangunan masyarakat bali, sebagai contoh nyata mengenai istilah ini, maraknya pembangunan vila atau fasilitas akomodasi di beberapa tempat atau area konservasi seperti yang terdapat di kawasan konservasi Danau Tambingan justru di indikasikan telah dilakukan oleh beberapa tokoh atau elit penting di pemerintahan yang ada di parlemen.

 

3.3.         Sudahkah Pembangunan Pariwisata Melibatkan Semua Pemangku Kebijakan?

 

[9]Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan adalah  kondisi yang diinginkan dan mungkin menjadi elemen yang paling penting dari manajemen pertumbuhan. Mengembangkan mekanisme yang tepat untuk menggabungkan pandangan berbeda adalah penting untuk keberhasilan pembangunan yang menyesuaikan kepentingan masyarakat dan wisatawan secara bersama-sama (Cleveland dan Hansen, 1994).

Perbedaan mendasar dapat terjadi antara masyarakat lokal dan wisatawan namun pada kenyataannya ada perbedaan yang lebih besar sehubungan dengan perbedaan sikap terhadap pembangunan itu sendiri (Lawrence, et al., 1993). Di kota-kota wisata yang telah banyak berkembang, msyarakat menjadikan destinasi sebagai rumah kedua khususnya penduduk sebagai karyawan musiman, hal ini juga terjadi di Bali, di mana kota-kota wisata seperti Kuta, Nusa Dua, Sanur, Denpasar dan lainnya menjadi rumah kedua bagi masyarakat Bali yang berasal dari beberapa kabupaten di Bali.  Masing-masing kelompok msyarakat memiliki kebutuhan yang sangat berbeda dalam hal fasilitas perumahan dan pelayanan. Alternatif mekanisme, seperti pertemuan kelompok kecil yang lebih informal, telah digunakan dalam beberapa kasus. Dalam hubungannya dengan proses ini, informasi komunitas yang aktif dan program publisitas (misalnya, melalui talk show radio, newsletter, dll) sering diperlukan untuk memastikan bahwa masyarakat dapat memberikan masukan dalam proses manajemen pertumbuhan (Gill, 1992).

Selain sikap warga, penting juga untuk melakukan wawancara dengan para wisatawan untuk memahami mengapa mereka memutuskan untuk mengunjungi sebuah destinasi, seberapa baik harapan mereka terpenuhi dan apa yang dapat dilakukan untuk membuat mereka tetap lebih terpuaskan. Menjaga keseimbangan antara kebutuhan wisatawan dan orang-orang dari semua masyarakat sangatlah penting untuk diketahui. Seperti banyak penduduk kota wisata memilih untuk tinggal di sana karena gaya hidup yang dirasakan dan faktor kemudahan, program yang dirancang untuk memfasilitasi penggunaan fasilitas, dan layanan yang dapat digunakan untuk mengurangi gesekan antara warga dan pengunjung.

Bagaimana dengan kondisi pelibatan pemangku kebijakan dalam pembangunan pariwisata di Bali? Pelibatan semua pemangku kebijakan memang telah menjadi perhatian serius pada setiap pembangunan di Bali, dan bahkan masyarakat Bali telah merasakan atmosfer kebebasan demokrasi yang cukup, namun karena masih lemahnya pemahaman masyarakat atas konsep pembangunan, akhirnya masyarakat justru menjadi penghalang pembangunan itu sendiri khususnya yang terjadi pada beberapa kasus pembangunan misalnya pembangunan pembangkit listrik tenaga uap di Kabupaten Buleleng, pembangunan jalan layang untuk mengatasi masalah kemacetan misalnya.

Munculnya kelompok  baru pada masyarakat tertentu seperti kelompok yang mengatasnamakan diri kelompok “Laskar Bali”, “Baladika” dan lainnya juga menjadi potensi kelompok pemangku kepentingan yang dapat mempengaruhi jalannya pembangunan  di Bali dan jika tidak dikelola dengan baik, akan dapat menimbulkan konflik baru di masyarakat.

Masih terjadi pencatatan ganda kependudukan khususnya yang berhubungan dengan penduduk pendatang local yang berasal dari kabupaten lain di Provinsi Bali yang berimbas pada ketidakrapian database kependudukan Provinsi Bali dan bahkan pencatanan secara nasional. Masih terjadi konflik desa adat, perebutan lahan pada tapal batas desa dan konflik kecil lainnya menandakan bahwa masyarakat Bali semakin kritis dan jika tidak diberikan pemahanan yang cukup baik, akan dapat menimbulkan konflik baru di masyarakat. Konsep kepemilikan bersama atas alam ciptaan Tuhan, konsep kepemilikan satu bumi untuk semua umat manusia akan menjadi relevan untuk disosialisasikan bersama-sama.

3.4.         Sertifikasi sebagai Instrumen untuk Keberlanjutan, Sudahkan diterapkan  di Bali?

 

[10]Sertifikasi sebagai proses untuk meningkatkan standar industri memiliki pendukung dan dan nilai kritik. Bagian ini sebenarnya meninjau kelayakan sertifikasi sebagai alat kebijakan untuk melakukan perbaikan secara sukarela, di bawah lima aspek: keadilan, efektivitas, efisiensi, kredibilitas, dan integrasi (Toth, 2002).

Instrumen keadilan dianggap sebagai kesempatan semua perusahaan pariwisata untuk mengakses sertifikasi.  Tiga wilayah dianggap berpotensi menimbulkan ketidakadilan dapat berupa biaya biaya (1) aplikasi, (2) pelaksanaan oleh perusahaan pariwisata, dan (3)program pelaksanaannya.

Tingginya biaya relatif yang dirasakan dari sertifikasi dianggap sebuah ketidakadilan karena tidak semua perusahaan akan memiliki potensi yang sama untuk mengakses program sertifikasi tersebut.  Sebuah studi kasus di Kostarika, pemerintahnya telah berhasil memberikan sunsidi bagi yang pertama kali menjalankan program sertifikasi ini khususnya yang berkaitan dengan sertifikat Pariwisata Berkelanjutan.  Contoh lainnya, di Australia, Program Akreditasi yang berkaitan dengan ekowisata telah dituangkan dalam bentuk audit tertulis pada tahun 2001. Meskipun beberapa program sertifikasi dapat memberikan manfaat yang cukup namun factor biaya masih menjadi mitos penghalang terwujudnya program sertifikasi tersebut (Toth, 2002).

Bagaimana dengan penerapan sertifikasi di Bali, adakah, sudahkan berjalan dengan baik, bagaimanakah evalusianya? Tiga pertanyaan yang menjadi hal penting untuk diuangkan dengan alasan, bahwa program sertifikasi sangat penting karena berhubungan dengan standar atau prosedur yang dipakai atau pengakuan atas profesionalitas pelaku pada bidangnya, misalnya seorang pramuwisata haruslah seseorang yang telah tersertifikasi sesuai dengan criteria global yang telah ditetapkan yang dapat diterima oleh semua orang secara internasional. Pekerja hotel yang memiliki keahlian dibidangnya yang ditunjukkan dengan sebuah program sertifikasi yang dilakukan secara periodic dengan cara yang baik, proses yang baik, dan dievaluasi secara periodic untuk menyesuaikan dengan isu-isu pembangunan terkini dalam konteks pembangunan pariwisata berkelanjutan.

Sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah, sudahkan proses sertifikasi tersebut dilakukan pada proses semestinya yang dilakukan berdasarkan standar global? Siapa yang melakukan evaluasi atas program sertifikasi tersebut, bagaimakah yang telah terjadi di Bali? Tulisan ini memerlukan penelitian yang bersifat evaluative untuk mendapatkan gambaran tentang kondisi pariwisata bali saat ini khususnya yang berhubungan dengan program sertifikasi untuk mendukung pembangunan pariwisata berkelanjutan.

 

3.5.         Standar global untuk Ekonomi Global, Sudahkah Bali Menerapkannya?

 

[11]Kode etik pembangunan pariwisata berkelanjutan telah dirumuskan dan menjadi agenda yang terus menerus  di revisi dan bahkan revisi yang terakhir diselenggarakan di Bali (UNWTO Etic Code, 2011). Standar yang tetapkan memang masih terlalu umum untuk diterapkan oleh unit bisnis, sehingga masih perlu dilakukan penjabaran menjadi standar yang lebih rinci  dalam bentuk buku manual (Font dan Bendell, 2002).

Sebagai gambaran, model untuk sertifikasi di Amerika Latin adalah CST Kosta Rika, sebagian besar  negara-negara di wilayah ini telah menandatangani perjanjian untuk melaksanakan program secara nasional untuk mendorong perusahaan bertanggung jawab atas masalah pariwisata yang keberlanjutan dengan program CST sebagai model. CST juga berharap bahwa WTO akan memberikan dukungan penuh  ke Costa Rika pada mereka untuk menjalani program sertifikasi global (Toth,  2000).  Namun, usulan itu tidak diterima oleh Negara Anggota  WTO yang lainnya karena dianggap dirancangan oleh panitia teknis, yang seharusnya disusun oleh Komite  pada Sekretariat WTO berupa rekomendasi  dan pedoman tentang bagaimana membangun sistem sertifikasi tersebut.

Kasus lainnya, di Eropa secara sukarela mengambil inisiatif untuk program pariwisata berkelanjutan dan menciptakan sebuah sistem federal untuk meningkatkan standar di antara program-program saat ini,  telah digunakan pada  1000 akomodasi sebagai sebuah disertifikasi untuk konsumen  dalam promosi, dan penawaran paket wisata mereka (Visitor, 2003).

Penerapan program standar global pada pariwisata bali memang telah dilakukan oleh beberapa perusahaan atau hotel tertentu di Bali namun jumlahnya masih sangat kecil jika dibandingkan dengan harapan yang mestinya dapat dilakukan di Bali untuk mendukung pembangunan pariwisata bali yang bekelanjutan. Seberapa banyak hotel-hotel di Bali yang telah tersertifikasi pada program Tri Hita Karana Award misalnya?, seberapa banyak hotel-hotel di Bali yang telah tersertifikasi dengan standar global? Pertanyaan ini menjadi introspeksi dan otokritik bagi pariwisata bali bahwa masih banyak hal yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan tersebut.

3.6.         Adakah Kesungguhan untuk Melakukan Perubahan?

 

Satu kata kunci untuk dapat menerapkan program-program pendukung pembangunan pariwisata berkelanjutan tersebut adalah kata “kesungguhan”. (Font, 2001).  Idealnya ada pertemuan antara sisi penawaran yang telah disepakai secara sungguh-sungguh oleh semua pemangku kebijakan termasuk didalamnya masyarakat local dan  industry bersinggungan harmonis dengan sisi permintaan yang didalamnya melibatkan unsur  wisatawan sebagai penikmat produk destinasi.

Kata kunci berikutnya adalah disiplin untuk mematuhi semua aturan dan peraturan yang telah disepakati, kelompok industri mestinya digerakkan oleh sikap  disiplin untuk mematuhi aturan yang ada pada sebuah destinasi. Para pemangku kebijakan yang taat pada aturan, tidak ada lagi istilah “pagar makan tanaman” sangat diperlukan untuk mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan melalui semua program yang telah ditawarkan di atas. Masyarakat local yang senantiasa bersungguh-sungguh dalam memberikan pelayanan dan sambutan bagi semua wisatawan yang datang sehingga citra dan pencitraan keramahan penduduk local dapat memperkuat citra dan branding destinasi pariwisata Bali.

 

Diharapkan bahwa pemerintah akan memiliki peran lebih aktif seperti yang disarankan dalam pedoman dari WTO agar menyerukan adanya intervensi pemerintah lebih lanjut khususnya yang berhubungan dengan pengaturan standar (World Tourism Organization, 2003). Pemerintah dapat meningkatkan keterlibatannya dengan memberikan rangsangan melalui adanya kewajiban untuk membuat laporan, dan menggunakan sebagai bukti kewajiban kepatuhan hukum, dan memberikan insentif keuangan, dan juga dengan ancaman bagi perusahaan yang tidak mematuhinya.

Pemerintah juga dapat mengambil langkah lebih jauh dengan membuat standar wajib untuk mendapatkan lisensi dan izin melalui regulasi (Font dan Bendell, 2002), atau mengharuskan  dengan peraturan sebagai aspek relevansi khusus seperti yang telah ditetapkan di Eropa setiap penawaran Paket Wisata, Paket Liburan, dan Paket Peraturan Tours 1992 (Grant dan  Mason, 2003).

4.       Penutup

 

Walaupun istilah pembangunan pariwisata berkelanjutan masih menjadi perdebatan serius diantara beberapa fakar, namun isu tersebut telah menjadi isu terkini yang cukup banyak mendapat perhatian dunia. Pembangunan berkelanjutan dimaknai sebagai sebuah usaha pembangunan saat ini yang dilakukan secara bijaksana dengan memaksimalkan dampak positif dan mengurangi dampak negatifnya.

Keberlanjutan juga dimaknai sebagai usaha untuk melakukan preservasi atas sumber daya alamiah, dan begitu juga pengelolaan sumberdaya alam yang dapat diperbarauhi maupun yang tidak dapat diperbarui. Pembangunan pariwisata yang bekelanjutan adalah tujuan dari semua stakeholder pembangunan yang akhirnya bertemu dalam sebuah titik keseimbangan antara tujuan industri, tujuan wisatawan, dan terwujudnya kualitas hidup masyarakat lokal.  Pembangunan dapat berkelanjutan jika pembangunan tersebut dari sejak tahap perencanaan telah melibatkan semua pemangku kepentingan pembangunan untuk menyatukan visi dan tujuan, menyatukan semua persamaan dan perbedaan atas keinginan, harapan, kebutuhan, dan tujuannya dalam jangka panjang.

Usaha-usaha mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan telah dimulai dengan pembentukan kode etik pembangunan pariwisata, pembentukan standar dalam pariwisata yang meliputi standar penawaran maupun standar permintaan untuk memperkuat daya saing industri pariwisata di mata konsumen. Pada tingkat destinasi, usaha mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan telah diwujudkan dalam bentuk penerapan manajemen kapasitas atau daya dukung sebuah destinasi terhadap kemampuannya untuk menerima kedatangan wisatawan, daya dukung tersebut dapat berupa penentuan kapasitas maksimal, daya dukung social, dan daya dukung lingkungan lainnya untuk dapat memperpanjang siklus hidup dari sebuah destinasi sehingga kehadiran pariwisata tidak menimbulkan antagonism bagi masyarakat local.

 

 

Daftar Pustaka

 

Bass, S., X. Font, and L. Danielson. 2001. Standards and Certification: A Leap Forward or a Step Back for Sustainable Development? The Future Is Now: Equity for a Small Planet. Volume 2. ed. IIED. London: International Institute for Environment and Development.

Bendell, J., and X. Font. 2004. Trade Standards: Towards a Sustainable GATS. Annals of Tourism Research. 31(1), 139–156.

Cleveland, S., and C. Hansen 1994. Growth Management and Public Participation: A Small Town Approach Works for Sedro-Woolley. Washington. Small Town 24(4): 4–13.

Gill, A. 1992. Issues and Problems of Community Development in Whistler. In Mountain Resort Development, Proceedings of The Vail Conference. eds. A. Gill and R. Hartman. Burnaby, B.C.: Simon Fraser University, Centre For Tourism Policy and Research.

Grant, D., and S. Mason. 2003. Holiday Law. London: Thomson-Sweet & Maxwell.

Hudson, Simon and  Miller, G. 2001. Corporate Responsibility in the UK Tourism Industry. Tourism Management 22(6): 589–598.

Hunter, C. J. 2002. Aspects of the Sustainable Tourism Debate from a Natural Resources Perspective. In Sustainable Tourism: A Global Perspective. eds. R. Harris, T. Griffin, and P. Williams. Oxford: Butterworth-Heinemann.

Hunter, C., and H. Green. 1995. Tourism and The Environment: A Sustainable Relationship London: Routledge.

International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources. 1980. World Conservation Strategy. Gland, Switzerland: IUCN.

Theobald, William F. (2010) Global Tourism Third edition: Amsterdam,  Boston, Heidelberg,  London, New York , Oxford, Paris , San Diego, San Francisco, Singapore,  Sydney. Butterworth–Heinemann is an imprint of Elsevier

 

Toth, R. 2000. Implementing a Worldwide Sustainable Tourism Certification System. Alexandria, Va.: R.B. Toth Associates.

United Nations Department of Economic and Social Affairs. 2002. Johannesburg Summit

Waldron, D., J. Godfrey, and P. W. Williams. 1999. Implementing a Vision for a Resort Community. In Tourism and Sustainable Mountain Development. Berne, Switzerland: Mountain Agenda and Centre for Development and Environment, Institute of Geography, University of Berne.

Wilson, E. O. 1997. Consilience: The Unity of Knowledge. New York: Knopf.

Winter, G. 1988. Business and the Environment. Hamburg, New York: McGraw-Hill. World Commission on Environment and Development. 1987. Our Common Future. Oxford: Oxford University Press.

World Tourism Organization. 1999. <http://www.world-tourism.org/&gt;. Accessed September 16, 2003.

World Travel and Tourism. Council. 1996. Travel and Tourism. Press Release. Brussels, Belgium: WTTC.


[1] Changing Directions: Planning and Development Issues

[2] Although tourism is generally regarded as less destructive to the environment than most other industries, nevertheless, its sheer size and widespread presence has already created negative physical and social environmental damage. Furthering the concept of sustainable development, Murphy dan Price (dalam Theobald, 2004)

[3] The world is changing and experiencing shifts in social values that affect the way we act as individuals, businesses, and governments. Part of the change is an increasing recognition that past growth and development have led to some serious negative impacts on the environment.

[4] Tourism and sustainable development: Peter E. Murphy and Garry G. Price

[5] The need for a renewed relationship with the environment and interest in sustainable development has been building over the past 30 years. In 1972 Danella and Dennis Meadows shook the world’s complacency with their book Limits to Growth (1972).

[6] Suggested research areas and priorities for sustainable development in tourism. Source: Taylor and Stanley, 1992.

[7] Addressing carrying capacity issues in tourism destinations through growth management: Peter W. Williams and Alison Gill.

[8] There is widespread acknowledgment of the potentially damaging relationship between increasing numbers of tourists and the escalated degradation of many tourism destinations (Hunter and Green, 1995).

[9] Community involvement in establishing desirable conditions is perhaps the single most important element of growth management. Developing appropriate mechanisms to incorporate divergent views is critical for successfully establishing appropriate resident–visitor relationships (Cleveland and Hansen, 1994).

[10] Certification as a process to raise industry standards has its advocates and critics. This section reviews the feasibility of certification as a policy tool to make voluntary improvements, under five aspects: equity, effectiveness, efficiency, credibility, and integration.

[11] Although most certification programmes are not growing in number of applicants (only 20 percent of the medium-aged ecolabels are growing annually, according to the WTO [2002])

About these ads

About raiutama

igustibagusraiutama@gmail.com

Posted on February 10, 2012, in Journal. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: