Category Archives: Journal

Research Thesis

Saatnya Melirik Wisatawan Senior

Published On: Mon, Apr 30th, 2012

Saatnya Melirik Wisatawan Senior

Oleh I Gusti Bagus Rai Utama

Wisatawan senior adalah wisatawan lanjut usia yang berumur 55 tahun atau lebih. Kriteria umur yang digunakan mengacu pada kriteria istilah senior atau older tourist di Amerika Serikat (Clench, dalam Petterson, 2006).  Pemerintah Indonesia mengganggap wisatawan senior adalah pangsa pasar yang cukup penting karena beberapa alasan, di antaranya adalah: Ilmu pengetahuan kesehatan yang berkembang pesat menjadikan semakin besar peluang hidup lebih lama bagi para lansia yang menyebabkan jumlah kaum ini bertambah besar. Sebab lainnya adanya tunjangan penghasilan dari sistem pensiun yang baik akan dapat menyebabkan kelompok usia ini memiliki daya beli yang lebih baik. Kelompok ini biasa dikenal dengan istilah DINKS (Double Income No Kids) dan pada fase usia ini, pola berwisata biasanya dilakukan dalam waktu panjang karena waktu luang yang dimilikinya cukup panjang (News Letter Pemasaran Pariwisata Indonesia, 2011)

Membaca potensi tersebut, pemerintah telah memberikan kemudahan izin tinggal bagi para lansia sebagai antisipasi untuk memperhatikan kebutuhan wisatawan lanjut usia dari luar negeri yang dewasa ini jumlahnya semakin bertambah sehingga diharapkan mereka akan tinggal lebih lama di Indonesia. Saat ini, sebagian perusahaan bidang pariwisata Indonesia mulai lebih serius melirik potensi pasar ini. Untuk mengantisipasi kecenderungan pasar di masa depan, yakni semakin banyaknya konsumen wisatawan lanjut usia yang berlibur di Indonesia, maka Pemerintah RI menetapkan kebijakan bagi wisatawan lanjut usia yaitu dengan mengijinkan mereka untuk bisa tinggal lebih lama di Indonesia. Kebijakan pemerintah tersebut memungkinkan kelompok wisatawan ini diijinkan untuk tinggal di Indonesia selama satu tahun. Kebijakan tersebut telah dituangkan dalam SK Menteri Kehakiman No. M-04-12.01.02/1998.

Kesungguhan pemerintah dalam menyambut wisatawan senior mancanegara tersebut, mestinya juga didukung oleh semua pihak, termasuk kalangan akademisi dalam bentuk penelitian empiris terhadap keberadaan wisatawaan senior saat ini. Fakta lain yang mendukung bahwa segmentasi wisatawan senior merupakan segmen pasar yang baik, dapat dipaparkan fakta-fakta sebagai berikut: pertumbuhan wisatawan senior yang berkebangsaan Amerika Serikat, Kanada, dan Australia mengalami peningkatan khususnya dari kelompok pensiunan. Di Amerika Serikat, pertumbuhan wisatawan senior mengalami perningkatan  tertinggi, dimana wisatawan yang berumur 55 tahun telah mencapai 41% dari total penduduk Amerika Serikat, dari 41% tersebut, 28% mereka berwisata ke luar negeri. Sementara yang berkebangsaan Kanada yang berumur 55 tahun ke atas telah melakukan perjalanan wisata ke luar negeri sebesar 25% dari total penduduknya pada tahun 2000. Sementara di Jepang, 12 juta orang telah yang berumur 65 tahun ke atas, dan diperkirakan melakukan perjalanan ke luar negeri sebesar 7,6% pada tahun 1990 (Clench, dalam Petterson, 2006).

Sementara, wisatawan senior di Australia pada tahun 2002 diperkirakan mencapai 22% dari total wisatawan domestik di Australia dan diperkirakan membelanjakan uangnya 895 juta dolar per tahun dan mereka biasanya berlibur rata-rata selama 5,5 hari. Ditemukan juga, wisatawan senior Australia lebih menyukai daerah yang masih alami dan yang masih memiliki arti sejarah, kemungkinan Bali salah satunya. (Petterson, 2006).

Jika melihat di kawasan lainnya, di Eropa Utara jumlah kaum senior yakni yang berumur 65 tahun ke atas, telah mengalami peningkatan 16,2% jika dibandingkan tahun 1960. Wisatawan senior Jerman dan Inggris merupakan pangsa pasar wisatawan domestik dan internasional terbesar. Sementara wisatawan senior di kawasan Skandinavia dan Spanyol, memperlihatkan kecenderungan berwisata yang paling tinggi dibandingkan wisatawan senior di kawasan Eropa lainnya.  Sedangkan di Inggris jumlah penduduk yang berada pada kelompok senior antara 55 hingga 59 tahun mencapai 31% pada tahun 2005 dan dari 31% kaum senior tersebut, 17,4% hingga 18,1% melakukan perjalanan wisata ke luar negeri (Petterson, 2006).

Di kawasan Asia, penduduk Jepang yang tergolong senior berumur 50 tahun keatas pada tahun 2025 diperkirakan mendekati angka 15 juta atau 23% dari total penduduknya.  Kaum senior Jepang biasanya memiliki pendapatan yang lebih mapan dan memiliki waktu luang yang lebih banyak sehingga memungkinkan mereka berlibur lebih lama ke luar negeri jika dibandingkan kaum mudanya (Petterson, 2006). Lain halnya di Taiwan, saat ini penduduk senior  60 tahun ke atas telah mencapai 12% dan diperkirakan akan naik menjadi 20% pada tahun 2033 (Petterson, 2006). Secara rinci, potensi pertumbuhan wisatawan senior secara internasional dapat ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel Trend Potensi Wisatawan Senior Internasional

 

Negara Jumlah Senior Prediksi Berwisata ke Luar Negeri
Tiongkok 101.238.124 20%
Amerika Serikat (USA) 37.305.527 41%
Jepang 25.551.282 23%
Rusia 20.576.670 16,2%
Jerman 16.044.262 16,2%
Belanda 2.341.787 16,2%
Australia 2.654.595 22%

Catatan: Umur lebih dari 64 Tahun, kondisi tahun 2006

Sumber:  http://www.statistik.ptkpt.net dan Petterson.

Bagi Bali, negara pemasok wisatawan terbesar saat ini ternyata memiliki komposisi kaum senior yang cukup besar seperti nampak pada tabel di atas dengan rata-rata 27% pada setiap komposisi penduduknya.

Berbekal sejarah pariwisata yang cukup panjang, destinasi pariwisata Bali telah dinyatakan sebagai destinasi pariwisata budaya dan hal tersebut  berkaitan dengan preferensi wisatawan senior, biasanya kaum tersebut menyukai perjalanan wisata budaya.  Potensi besar namun kesiapan destinasi masih sangat diragukan, jika ingin memenangkan persaingan, hal-hal yang berkaitan dengan preferensi wisatawan senior mestinya dipersiapkan sebaik mungkin. edisi 1624

 

I Gusti Bagus Rai Utama, SE., MMA., MA, Dekan FE Universitas Dhyana Pura Badung, Mahasiswa S3 Pariwisata Unud

Sumber: http://koranbalitribune.com/2012/04/30/saatnya-melirik-wisatawan-senior/

KOMUNIKASI PEMASARAN PARIWISATA DAN PERHOTELAN?

KOMUNIKASI PEMASARAN  PARIWISATA DAN PERHOTELAN

Critical Review Karya Scott McCabe

Oleh

I Gusti Bagus Rai Utama

Program Doktor, Studi Ilmu Pariwisata, Universitas Udayana. Bali

 

Brief Summary

 

Keberhasilan komunikasi pemasaran pariwisata dan perhotelan dalam konteks destinasi adalah tersampaikannya sebuah pesan  tentang sebuah destinasi pariwisata dan perhotelan tersebut kepada calon konsumen yang tepat, dan dengan cara yang benar. Komunikasi pemasaran mensyaratkan adanya merek atau branding untuk dapat menghubungan organisasi dengan calon pembeli.

Karakteristik komunikasi pemasaran pariwisata dan perhotelan berpengaruh pada proses pemasaran kepada konsumen potensial. Pariwisata dan perhotelan memiliki karakteristik sebagai berikut: tidak berwujud nyata,  tidak dapat  disimpan, proses antara produksi dan konsumsi terjadi secara bersama-sama, merupakan komponen gabungan untuk dapat dikatakan sebagai sebuah produk pariwisata.

Pada pariwisata dan perhotelan, komunikasi pemasaran merupakan hal yang dinamis dan memiliki keunikan yang cenderung mengikuti perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan teori pemasaran akan berdampak pada perubahan terhadap komunikasi pemasaran sehingga senantiasa diperlukan analisis terhadap perubahan lingkungan pemasaran tersebut. Untuk efektifitas dan efesiensi komunikasi penasaran diperlukan teori yang tepat agar pemasaran tercapai sesuai tujuan yang telah ditetapkan oleh sebuah organisasi. Selanjutnya perkembangan komunikasi saat ini turut mempengaruhi sebuah industri atau organisasi sehingga daripadanya akan dapat dilakukan perubahan-perubahan dalam melakukan komunikasi pemasaran yang tepat. Komunikasi pemasaran diperlukan oleh organisasi dengan tujuan penginformasikan produk, mengingatkan kembali, dan mempengaruhi calon konsumen untuk melakukan pembelian. Peran media dalam melakukan imajinerisasi atau visualiasi menjadi semakin penting dalam komunikasi pemasaran pariwisata dan perhotelan karena ketidaknyataan wujudnya.

Pentingnya sebuah informasi dalam komunikasi pemasaran telah menjadi perhatian yang lebih luas dalam kontek yang lebih luas. Dalam perkembangannya, informasi tidak akan pernah netral, informasi diadakan untuk tujuan tertentu, terkadang informasi mengandung sebuah ideologi politik dari sebuah produk, dan informasi tidak berhubungan secara langsung untuk mempengaruhi penjualan, berbeda dengan terbentuknya komunikasi pemasaran yang lebih diarahkan untuk tujuan meningkatkan penjualan sebuah produk.

Dalam perumusan strategi komunikasi pemasaran  diperlukan identifikasi komunikasi seperti apakah yang diperlukan oleh organisasi atau individu dalam melakukan komunikasi kepada kelompok atau target pasar. Perbedaan perspektif komunikasi, juga menjadi pertimbangan yang penting dalam perancangan model komunikasi pemasaran pariwisata dan perhotelan. Perspektif komunikasi yang berbeda tersebut selanjutnya diterjemahkan oleh beberapa ahli pemasaran seperti Butler yang memaknai bahwa komunikasi pemasarasan adalah representasi informasi faktual perkembangan sebuah destinasi tentang pengelolaannya, masyarakat lokalnya, dan karakteristik konsumennya saat strategi komunikasi pemasaran tersebut dirumuskan.

Dalam artikel ini, isu-isu terkini yang mempengaruhi komunikasi pemasaran pariwisata dan perhotelan lebih banyak menyorot pada semakin berkurangnya peran manusia dalam penyediaan jasa, namun belum banyak diungkap dampak dari berkurangnya peran manusia seperti berkurangnya sentuhan kemanusiaan dan tentu saja akan menurunkan tingkat keramah-tamahan masyarakat pada sebuah destinasi atau organisasi. Dalam kenyataannya, pada industri pariwisata dan perhotelan idealnya senantiasa dinamis dalam menanggapi perubahan kebutuhan konsumen, serta perkembangan ini harus mempengaruhi lingkungan pemasaran jasa pariwisata dan perhotelan. Persaingan antara destinasi juga akan mempengaruhi manajemen dan komunikasi pemasaran. Komunikasi harusnya melibatkan pertukaran informasi yang bermakna dan merupakan alat ampuh dari organisasi dan lingkungannya yang bertujuan strategis, bertujuan perencanaan pemasaran dan untuk melakukan tindakan taktis organisasi untuk menarik perhatian pelanggan dan stakeholder. Idealnya komunikasi pemasaran dibentuk untuk merespon konteks eksternal, termasuk konteks politik, hukum dan peraturan, perkembangan sosial-ekonomi, media dan perkembangan industri. Komunikasi pemasaran juga harus berhubungan dengan proses pembentukan perilaku konsumen dan mengeksplorasi interaksi antara tindakan konsumen dan reaksi terhadap pesan-pesan pemasaran.  Kedua chapter pada artikel ini, hanya menunjukkan bahwa strategi pemasaran  senantiasa disesuaikan dengan selera konsumen, berbenturan dengan konsep konservasi dan preservasi yang seharusnya dilakukan terhadap sebuah destinasi khususnya destinasi yang memposisikan diri sebagai destinasi pariwiata budaya.

 

Keyword: komunikasi, informasi, pemasaran, konsumen, destinasi, pariwisata, perhotelan, target, pasar

 

 

 

 

 

1.      Full text Summary Chapter 1

1.1.            Pengantar Pariwisata dan Perhotelan

 

[1]Keberhasilan komunikasi pemasaran tentang positioning pariwisata dan perhotelan dalam konteks destinasi adalah tersampaikannya sebuah pesan  “posisi” tentang sebuah destinasi pariwisata dan perhotelan tersebut kepada calon konsumen yang tepat, dan dengan cara yang benar. sebagai contohnya, jika destinasi Bali memposisikan diri atau positiningnya tentang pariwisata budaya haruslah mampu menyampaikan pesan bahwa destinasi Bali adalah Destinasi Pariwisata Budaya dan tentanya juga  pemasar harus melakukan promosi atau komunikasi pemasaran pada calon wisatawan yang benar-benar  memiliki minat tentang ketertarikan akan budaya, mungkin dengan cara melakukan pengiriman duta-duta budaya, festival budaya, dan sejenisnya.

Pariwisata didefinisikan sebagai hubungan beberapa fenomena yang disebabkan oleh kegiatan manusia yang bepergian ke sebuah tempat dan tinggal di tempat tersebut  di luar lingkungan tempat tinggal tetapnya untuk jangka waktu kurang dari setahun secara berturut-turut untuk kepentingan liburan, bisnis, dan tujuan lainnya, itu definisi pariwisata yang diajukan oleh Wall dan Mathieson.  Ada tiga dimensi yang dapat diterangkan dalam definisi tersebut yakni dimensi geografis, dimensi waktu, dan dimensi maksud serta tujuan.

 

[2]Pariwisata ditinjau dari dimensi geografis dapar ditafsirkan bahwa pariwisata ada karena adanya kegiatan atau aktivitas perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Sementara dari dimensi waktu, yang dimaksud  aktivitas atau kegiatan pariwisata adalah kegiatan yang dilakukan kurang dari setahun lamanya, sementara jika ditinjau dari dimensi tujuan serta maksud kegiatannya, ternya pariwisata tidak hanya untuk kegiatan liburan saja melainkan ada kegiatan lainnya seperti bisnis dan bahkan tujuan lainnya yang belum disebutkan.

 

“central to the tourism industry is the concept of a tourism ‘destination’ . All places can potentially become tourism destinations, and many local, regional as well as national governments now realize the potential contribution that tourism can make as a tool for economic development or regeneration by providing resources to coordinate and facilitate the development of the tourism industry in their region” (McCabe, 2009).

 

Sedangkan dalam konteks pariwisata sebagai sebuah industri, pariwisata adalah sebuah destinasi dimana semua tempat di dunia ini berpotensi untuk dikembangkan menjadi sebuah destinasi pariwisata untuk meningkatkan pembangunan ekonomi wilayah sebuah daerah, kawasan maupun secara nasional, dan agar dapat dikembangkan sebagai destinasi pariwisata, pemerintah harus mampu menyediakan sumber daya dan fasilitas yang berhubungan dengan industri pariwisata.

 

Sementara Hospitality di Indonesia sering diterjemahkan sebagai perhotelan atau bisnis yang berhubungan dengan jasa penginapan, restoran, dan jasa lainnya yang berhubungan dengan pelayanan pariwisata. Namun jika dilihat dari awal mula dari definisnya adalah sebagai berikut:

 

Conventional definitions of hospitality focus on the provision of domestic labor and services for commercial gain. These services include food, drink and lodging which are offered for sale (McCabe, 2009).

 

Hospitality didefinisikan sebagai sebuah pekerjaan yang berhubungan dengan bisnis jasa, yang didalamnya termasuk bisnis makanan, minuman, penginapan yang disediakan untuk dijual kepada konsumen.

 

The hospitality industry can be divided into components which deal in purely the provision of accommodation such as guest houses, hostels and backpackers, youth hostels and camping and caravan sites (McCabe, 2009).

 

Sedangkan Industri perhotelan dapat dibagi menjadi komponen yang berhubungan dengan penyediaan akomodasi seperti tamu, rumah hostel dan backpacker, hostel pemuda, perkermahan dan situs karavan. Pariwisata dan hospitality atau perhotelan tidak dapat dipisahkan karena keduanya memiliki hubungan yang saling terkait, jika ada perjalanan wisata, maka ada penginapan, jika ada hotel mestinya ada tempat yang menarik untuk dikunjungi, dan begitu hubungan tersebut terjadi saling terkait.

 

1.2.            Komunikasi Pemasaran Pariwisata dan Perhotelan

 

Komunikasi pemasaran menyediakan merek atau branding untuk menghubungan antara organisasi dengan calon pembeli, dalam konteks komunikasi pemasaran destinasi: komunikasi pemasaran menyediakan branding sebuah destinasi yang akan digunakan untuk menghubungankan destinasi dengan calon wisatawan.

[3]Komunikasi diarahkan untuk tujuan meningkatkan permintaan kunjungan, komunikasi juga dimaksudkan agar terjadinya sebuah interaksi atau pertukaran informasi antara  organisasi dengan calon pembeli berdasarkan atas kualitas dan kepuasan terhadap proses pertukaran, apakah calon konsumen akan membeli, membeli kembali, atau tidak akan membeli kembali.

Dalam pertukaran informasi, diperlukan dua proses yang harus dapat dikelola oleh organisasi, dalam konteks pariwisata: informasi tentang sebuah destinasi atau tentang aktivitas/even sebagai penawaran destinasi akan mempengaruhi permintaan pariwisata, dan peran media sangat diperlukan untuk melakukan komunikasi kepada calon pembeli agar permintaan tersebut dapat terjadi.  Dalam proses komunikasi pemasaran, melibatkan element proaktif maupun elemen reaktif yang akan disesuaikan terhadap waktu dan target tertentu. Untuk menyatukan kedua elemen tersebut diperlukan pemasaran terpadu atau terintegrasi.

 

1.3.            Karakteristik Komunikasi Pemasaran Pariwisata dan Perhotelan

 

Karakteristik komunikasi pemasaran pariwisata dan perhotelan berpengaruh pada proses pemasarannya kepada konsumen potensial, dalam konteks pariwisata dan perhotelan memiliki karakteristik sebagai berikut: intangible atau tidak berwujud nyata,  perishable tidak dapat  disimpan, Inseparable atau proses antara produksi dan konsumsi terjadi secara bersama-sama, dan  heterogenous atau merupakan komponen gabungan untuk dapat dikatakan sebagai sebuah produk pariwisata. Dalam kontekasi pariwisata minimal komponen gabungan terdiri dari empat elemen yakni elemen atraksi, amenitas, akses, dan ansilari. Sementara pada konteks perhotelan, elemen gabungan terdiri dari pelayanan kamar, pelayanan makanan dan minuman, dan jasa lainnya yang terkait.

Antara Pariwisata dan Perhotelan keduanya adalah tidak nyata wujudnya karena tidak memungkinkan ditunjukkan sebelum permintaan terhadap jasa dilakukan. Karena sulitnya mengkomunikasikan pariwisata dan perhotelan dalam pemasaran, Mittal dan Baker (2002) menunjukkan ada empat kunci tantangan dalam komunikasi pemasaran pariwisata dan perhotelan yakni: Abstractness: sulitnya mengkomunikasikan karena berbeda dengan konsep jasa pada umumnya. Generality: Sulitnya menunjukkan keunggulan service yang diberikan secara umum, Non-searchability: Sulitnya melakukan pembuktian awal seperti layaknya mencicipi rasa sebuah hidangan makanan atau minuman, Impalpability: memerlukan pemahaman dan interpretasi mendalam sebelum melakukan komunikasi pemasaran.

Mittal dan Baker (2002) menyarankan tentang perlunya tiga kunci keberhasilan dari strategi komunikasi pemasaran yakni penciptaan identitas atau branding, melakukan positioning atas branding yang terbentuk, dan penciptaan permintaan. Lebih lanjut mereka menegaskan, untuk mengatasi ketidaknyataan wujud jasa diperlukan keterangan atau informasi mendetail tentang jasa yang ditawarkan agar tercipta kepercayaan konsumen dan informasi tersebut dapat dipakai oleh konsumen melakukan klaim jika terjadi masalah dalam konsumsinya.

 

 

 

1.4.            Konsep, Strategi dan kasus-kasus Komunikasi Pemasaran Pariwisata dan Perhotelan.

 

Pada pariwisata dan perhotelan, komunikasi pemasaran adalah sangat dinamis dan memiliki keunikan tersendiri yang cenderung mengikuti perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan dalam teori pemasaran berdampak pada perubahan terhadap komunikasi pemasaran sehingga senantiasa diperlukan analisis terhadap perubahan lingkungan pemasaran baik yang terjadi pada pariwisata maupun perhotelan. Selanjutnya diperlukan teori yang tepat untuk  komunikasi agar pemasaran tercapai sesuai tujuan yang telah ditetapkan oleh sebuah organisasi, dan selanjutnya mengetahui bagaimana perkembangan komunikasi saat ini yang turut mempengaruhi sebuah industri atau organisasi sehingga daripadanya akan dapat dilakukan perubahan-perubahan dalam melakukan komunikasi pemasaran yang tepat.

Sebagai ilustrasi bahwa: pariwisata dan perhotelan adalah industri yang mengalami perubahan dengan cepat. Walaupun industri ini perfokus pada jasa manusia, peran penyedia jasa secara pribadi semakin berkurang dan peran konsumen semakin dominan dalam komunikasi pemasaran karena kemajuan teknologi informasi. Sebagai contoh, konsumen dapat melakukan pemesanan kamar secara online yang dapat mengurangi biaya dan konsumen memiliki lebih banyak pilihan.

Semakin mudahnya konsumen mendapatkan informasi dan semakin mudahnya mendapatkan pelayanan mandiri menyebabkan para penyedia jasa semakin sulit untuk dapat menebak apa selera dan bagaimana persepsi konsumen sebelum dan sesudah melakukan pembelian jasa. Peran dialog secara pribadi antara produsen dan konsumen semakin berkurang akibat tergantikannya oleh teknologi komunikasi online seperti jejaring social, chating, blogging, dan pertukaran informasi cenderung lebih banyak diperankan oleh media.

 

 

 

1.5.            Diskusi Komunikasi Pemasaran Pariwisata dan Perhotelan

 

1.5.1.      Karakteristik Pariwisata dan Perhotelan

 

Dalam tulisan ini, dinyatakan bahwa karakteristik produk pariwisata dan perhotelan adalah intangible atau tidak berwujud nyata,  perishable tidak dapat  disimpan, inseparable atau proses antara produksi dan konsumsi terjadi secara bersama-sama, dan  heterogenous atau merupakan komponen gabungan untuk dapat dikatakan sebagai sebuah produk pariwisata.berpengaruh pada proses pemasarannya. Namun dalam perkembangan terkini karakteristik produk pariwisata dan perhotelan telah mengalami perubahan sesuai dengan kedinamisan situasi dan kondisi terkini, dan cenderung bersinggungan dengan produk lain baik barang maupun jasa lainnya. Artinya karakteristik yang dinyatakan dalam tulisan ini perlu diupdate agar lebih mewakili kondisi yang sebenarnya saat ini. Sebagai contohnya, dalam kontekasi pariwisata minimal terdiri komponen gabungan terdiri dari empat elemen yakni elemen atraksi mungkin merupakan sesuatu yang berwujud yang dapat diwakili dengan sebuah miniature, atau gambar, atau peta atau mungkin sebuah video sehingga komunikasi pemasaran semakin efektif serta mampu memberikan gambaran pra-konsumsi. Elemen selanjutnya adalah amenitas yang merupakan sesuatu yang berwujud seperti kamar hotel atau fasilitas, hanya saja elemen ini tidak dapat dipindahkan untuk diperlihatkan kepada calon pembeli namun akan sangat mungkin dapat dilakukan komunikasi pemasaran dengan menunjukkan sebuah hotel atau kamar atau fasilitas dengan bantuan teknologi komunikasi dalam bentuk media elektronik mapun cetak. dengan cara menampilkan secara visual maupun audio. Begitu juga halnya dengan elemen akses, dan ansilari. Sementara pada konteks perhotelan, elemen gabungan terdiri dari pelayanan kamar, pelayanan makanan dan minuman, dan jasa lainnya yang terkait dapat dikomnikasikan berdasarkan perceptual konsumen sebelumnya dalam bentuk testimony atau kesaksian konsumen sehingga sesuatu yang tak berwujud akan nampak jelas sehingga tingkat kepercayaan untuk melakukan pembelian semakin meningkat.

 

1.5.2.      Elemen-elemen Pembentuk komunikasi pemasaran pariwisata dan perhotelan.

 

Menurut Mittal dan Baker (2002) terdapat tiga elemen kunci pembentuk komunikasi pemasaran yang berhasil, yakni elemen branding, elemen informasi, dan elemen kepercayaan. Dalam artikel ini dijelaskan bahwa elemen branding sebuah destinasi adalah modal yang sangat penting bagi kesuksesan tujuan komunikasi pemasaran namun sayangnya belum dijelaskan bagaimana dengan destinasi yang belum memiliki branding atau belum melakukan positioning karena mereka belum menemukan jati dirinya, komunikasi pemasaran seperti apakah yang harus dilakukan? Sebenarnya branding dapat terbentuk oleh konsumen atau dibentuk oleh provider secara sengaja, dan keduanya dapat dijadikan elemen penting pembentuk komunikasi pemasaran. Elemen informasi  dikatakan menjadi elemen penting kedua yang turut mempengaruhi keberhasilan komunikasi pemasaran, sementara elemen ketiga adalah kepercayaan.

 

1.6.Diskusi: Isu-isu terkini terhadap perkembangan pariwisata dan perhotelan.

 

Dalam artikel ini, isu-isu terkini yang mempengaruhi komunikasi pemasaran pariwisata dan perhotelan lebih banyak menyorot pada semakin berkurangnya peran manusia dalam penyediaan jasa, namun belum banyak diungkap dampak dari berkurangnya peran manusia seperti berkurangnya sentuhan kemanusiaan dan tentu saja akan menurunkan tingkat keramahtamahan masyarakat pada sebuah destinasi atau organisasi.  Lebih lanjut dijelaskan bahwa peran teknologi informasi dan komunikasi telah menggantikan peran manusia secara verbal dalam komunikasi pemasaran pariwisata dan perhotelan namun belum dijelaskan media yang manakah, karakteristik informasi seperti apakah yang memiliki tingkat kepercayaan yang efektif dalam komunikasi pemasaran pariwisata dan perhotelan.

 

 

2.      Full text Summary Chapter 2

2.1.            Teori Komunikasi dan Penerapannya

 

Komunikasi pemasaran diperlukan oleh organisasi dengan tujuan penginformasikan untuk produk baru, mengingatkan kembali jika produk telah beredar dipasaran, dan tujuan untuk mempengaruhi calon konsumen untuk melakukan pembelian. Peran media dalam melakukan imajinerisasi atau visualiasi menjadi semakin penting dalam komunikasi pemasaran pariwisata dan perhotelan. (Baloglu and Brinberg, 1997 ; MacKay and Fesenmaier, 1997; Yuksel and Akgul, 2007 ).

2.1.1.      Perbedaan Perspektif terhadap teori komunikasi

 

Menurut pandangan mekanistik, komunikasi adalah penghubungan antara pengirim kepada penerima.  Sementara menurut perspektif psikolog, komunikasi adalah sebuah proses yang melibatkan emosi dan sebagainya dalam memaknai pesan dari pengirim kepada penerima pesan.

“Mechanistic : This view argues that communication is transmitted from sender to the receiver”. “Psychological : This view considers the subjective processes involved (thoughts, emotions, etc.) in the way meaning is interpreted by recipients of messages. Sociological : This perspective focuses on the social context in which communications are sent and received and how meaning is established and shared, and views communication as a socially constructed process. “Systems and networks: This perspective views communication to be a complex system of circulating messages which are being adapted and modified in a continual and complex process. Early communications theories were developed in relation” (McCabe, 2009).

 

Lain halnya dengan perspektif social, komunikasi adalah proses berbagi antara pengirim dan penerima. Namun perspektif  system dan jejaring, komunikasi adalah system yang kompleks dari perputaran pesan yang senantiasa diadaptasi dan dimodifikasi secara bekelanjutan melalui proses yang kompleks. Teori komunikasi pada awalnya dibangun untuk mencipatakan pengertian bagaimana sebuah informasi disampaikan oleh sebuah organisasi kepada seorang individu melalui media massa untuk dapat mempengaruhi kelompok masyarakat melalui propaganda.

Model linier sederhana menjelaskan bahwa komunikasi adalah proses yang melibatkan internal, dan proses mental dalam memaknai sebuah pesan dan teori ini selanjutnya menjadi psikologi konsumen yang dipelajari secara khusus dalam proses komunikasi pada periklanan. Dan teori-teori komunikasi semakin berkembang khususnya yang berhubungan dengan komunikasi pemasaran dan bahkan secara khusus telah berkembang menjadi teori pemasaran pariwisata dan perhotelan yang akan dibahas pada bagian selanjutnya.

Information is never neutral. It is ‘ produced ’ for specific purposes. This does not just relate to marketing communication which is often directed at persuading us to buy a product. All information reflects an ideological (political) and often subjective (opinion) position, or purpose (McCabe, 2009).

 

Pentingnya sebuah informasi dalam komunikasi pemasaran telah menjadi perhatian yang lebih luas dalam kontek yang lebih luas, misalnya dalam perkembangannya, informasi tidak akan pernah netral, dia diadakan untuk tujuan tertentu, terkadang informasi mengandung sebuah ideology politik dari sebuah produk, dan informasi tidak berhubungan secara langsung untuk mempengaruhi penjualan, berbeda dengan terbentuknya komunikasi pemasaran yang lebih diarahkan untuk tujuan meningkatkan penjualan sebuah produk.

 

2.1.2.      Komunikasi Pemasaran dalam konteks perkembangan Destinasi

 

Menurut Butler, dalam konteks pembangunan dan perkembangan sebuah destinasi, komunikasi pemasaran pariwisata akan dipengaruhi oleh kondisi dan situasi yang ada pada sebuah destinasi yang mencirikan pada phase apakah sebuah destinasi sedang berada. Sebuah informasi tentang destinasi adalah representasi factual atas factor-faktor yang mempengaruhi jasa pelayanan pariwisata dan perhotelan.

Adapun factor-faktor tersebut adalah informasi factual terhadap factor social ekonomi termasuk didalamnya umur, pendidikan, jenis kelamin, tenaga kerja, jaringan social, dan kelompok masyarakat. Factor selanjutnya meliputi informasi personal yang meliputi perilaku, kepercayaan, nilai-nilai, budaya, dan motivasi. Factor ketiga adalah perilaku terhadap tanggapan atas komunikasi yang ada. Ketiga factor tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda pada phase perkembangan yang berbeda pada sebuah destinasi yang mampu menggambarkan kondisi factual.  Itulah yang menyebabkan perbedaan antara komunikasi pemasaran produk pariwisata dibandingkan produk lainnya.

Sebagai ilustrasi, informasi yang baik tentang sebuah destinasi tidak otomatis berpengaruh pada sebuah destinasi. Misalnya sebuah destinasi berada pada phase penurunan, komunikasi pemasaran tidak akan mampu mempengaruhi permintaan terhadap destinasi. Namun jikalau sebuah destinasi berada pada phase pertumbuhan sangat memerlukan peran komunikasi pemasaran.

 

 

2,2, Diskusi: Pemilihan dan Penerapan Strategi komunikasi Pemasaran

 

Dalam perumusan strategi komunikasi pemasaran  diperlukan identifikasi komunikasi seperti apakah yang diperlukan oleh organisasi atau individu dalam melakukan komunikasi kepada kelompok atau target pasar. Perbedaan perspektif komunikasi, juga menjadi pertimbangan yang penting dalam perancangan model komunikasi pemasaran pariwisata dan perhotelan. Perspektif komunikasi yang berbeda tersebut selanjutnya diterjemahkan oleh beberapa ahli pemasaran seperti Butler yang memaknai bahwa komunikasi pemasarasan adalah representasi informasi factual perkembangan sebuah destinasi tentang pengelolaannya, masyarakat local, dan karakteristik konsumen saat strategi komunikasi pemasaran tersebut dirumuskan artinya perumusan strategi adalah gambaran factual sebuah destinasi untuk dikomunikasikan pada target pasar yang sesuai dengan karakter destinasi.

Schellhorn and Perkins (2004) mengidentifikasikan bagaimana sebuah tempat dapat menjadi representative dari sebuah destinasi yang dianggap sebagai sebuah sorga. Representasinya dapat diwujudkan dalam sebuah brosur yang berbahasa sesuai dengan bahasa target pasar, dan diarahkan untuk menjangkau aspek sejarah sebagai contoh Utopia direpresentasi sebagai sebuah destinasi sorga dengan cara menampilkan pesan-pesan sejarah untuk menyasar target pasar yang memiliki ikatan sejarah dengan bahasa yang sesuai dengan target pasar. Untuk menyasar target pasar Jerman, brosur dibuat dalam bahasa Jerman, dan pemilihan target pasar Jerman karena bangsa Jerman memiliki ikatan sejarah terhadap Utopia.

Anonim, bahwa dalam komunikasi pemasaran, ketepatan bahasa akan mempengaruhi pemaknaan secara emosial dan budaya serta sejarah karena pada hakekatnya bahasa bukanlah sekedar alat komunikasi namun lebih daripada alat komunikasi, bahasa adalah representasi sebuah budaya, politik, karakter masyarakat yang mampu mendorong solidaritas dan akhirnya memunculkan kecenderungan untuk membeli. Sebagai contoh, paket wisata AgroIndustri Pabrik Tebu Situbondo  dibuat sedemikian rupa menggunakan bahasa Bahasa Belanda, dengan memunculkan icon atau artefak atau bangunan kuno style Belanda akan mempengaruhi secara emosial baik secara individu maupun kelompok terhadap target pasar wisatawan Belanda untuk membeli paket wisata tersebut. Artinya pesan yang disamppaikan dalam komunikasi tersebut tidak hanya berupa pesan komersil namun terdapat pesat simboliasi politik dan budaya.

 

3.       Critical Review

 

Dalam artikel ini, isu-isu terkini yang mempengaruhi komunikasi pemasaran pariwisata dan perhotelan lebih banyak menyorot pada semakin berkurangnya peran manusia dalam penyediaan jasa, namun belum banyak diungkap dampak dari berkurangnya peran manusia seperti berkurangnya sentuhan kemanusiaan dan tentu saja akan menurunkan tingkat keramah-tamahan masyarakat pada sebuah destinasi atau organisasi.  Lebih lanjut dijelaskan bahwa peran teknologi informasi dan komunikasi telah menggantikan peran manusia secara verbal dalam komunikasi pemasaran pariwisata dan perhotelan namun belum dijelaskan media yang manakah, karakteristik informasi seperti apakah yang memiliki tingkat kepercayaan yang efektif dalam komunikasi pemasaran pariwisata dan perhotelan.

Artikel ini juga menjelaskan bahwa perumusan strategi komunikasi pemasaran  memerlukan identifikasi komunikasi seperti apakah yang diperlukan oleh organisasi atau individu dalam melakukan komunikasi kepada kelompok atau target pasar. Juga dijelaskan adanya perbedaan perspektif komunikasi yang juga menjadi pertimbangan  penting dalam perancangan model komunikasi pemasaran pariwisata dan perhotelan. Perbedaan perspektif komunikasi tersebut selanjutnya diterjemahkan oleh beberapa ahli pemasaran seperti Butler yang memaknai bahwa komunikasi pemasarasan adalah representasi informasi faktual perkembangan sebuah destinasi tentang pengelolaannya, masyarakat lokalnya, dan karakteristik konsumennya. Artikel ini terlalu menyederhanakan persoalan khususnya tentang identifikasi phase perkembangan sebuah destinasi, karena dalam kenyataaannya sangat sulit menentukan daur hidup sebuah destinasi khususnya yang berhubungan dengan manajemen kapasitas, sangat sulit menentukan apakah sebuah destinasi telah mengalami phase stagnasi atau konsolidasi atau phase apakah sebuah destinasi sedang berada. Dalam identifikasi faktor external, sangat sulit membuat dugaan karena faktor tersebut hanya memberikan sinyal yang lemah untuk dapat membuat kesimpulan dan dugaan.

Dalam kenyataannya, pada industri pariwisata dan perhotelan idealnya senantiasa dinamis dalam menanggapi perubahan kebutuhan konsumen, serta perkembangan ini harus mempengaruhi lingkungan pemasaran jasa pariwisata dan perhotelan. Persaingan antara destinasi juga akan mempengaruhi manajemen dan komunikasi pemasaran. Komunikasi harusnya melibatkan pertukaran informasi yang bermakna dan merupakan alat ampuh dari organisasi dan lingkungannya yang bertujuan strategis, bertujuan perencanaan pemasaran dan untuk melakukan tindakan taktis organisasi untuk menarik perhatian pelanggan dan stakeholder. Idealnya komunikasi pemasaran dibentuk untuk merespon konteks eksternal, termasuk konteks politik, hukum dan peraturan, perkembangan sosial-ekonomi, media dan perkembangan industri. Komunikasi pemasaran juga harus berhubungan dengan proses pembentukan perilaku konsumen dan mengeksplorasi interaksi antara tindakan konsumen dan reaksi terhadap pesan-pesan pemasaran.  Fungsi pemasaran tidak hanya berkaitan dengan mempromosikan merek, organisasi atau layanan untuk memaksimalkan penjualan, tetapi juga berkaitan dengan pemahaman apa yang konsumen butuhkan dan nilai dari jasa yang ditawarkan serta membuat perubahan sesuai dengan bauran pemasaran.

Kedua chapter pada artikel ini, hanya menunjukkan bahwa strategi pemasaran  senantiasa disesuaikan dengan selera konsumen, berbenturan dengan konsep konservasi dan preservasi yang seharusnya dilakukan terhadap sebuah destinasi khususnya destinasi yang memposisikan diri sebagai destinasi pariwiata budaya. Lebih lanjut belum dijelaskan, siapa yang seharusnya merumuskan strategi, dan siapa yang menerapkannya. Artikel ini juga masih memisahkan domain pariwisata dan perhotelan padahal keduanya merupakan totalitas produk pariwisata yang tidak bisa dipisahkan. Ditemukan juga masih adanya definisi pariwisata yang tidak terbatas, dimana pariwisata didefinisikan sebagai hubungan beberapa fenomena yang disebabkan oleh kegiatan manusia yang bepergian ke sebuah tempat dan tinggal di tempat tersebut  di luar lingkungan tempat tinggal tetapnya untuk jangka waktu kurang dari setahun secara berturut-turut untuk kepentingan liburan, bisnis, dan tujuan lainnya. Jika definisinya terlalu luas akan sangat sulit merumuskan komunikasi pemasaran secara tepat.

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

 

Baloglu , S. and Brinberg , D. ( 1997 ) . Affective images of tourism destinations . Journal of Travel Research .

 

DeLozier , M.W. ( 1976 ) . The Marketing Communications Process . New York : McGraw-Hill .

 

Fill , C. ( 2005 ) . Marketing Communications: Engagement, Strategies and Practice . 4th edn . Harrow, England : Prentice Hall .

 

MacKay , K.J. and Fesenmaier , D.R. ( 1997 ) . Pictorial element of destination in image formation . Annals of Tourism Research .

 

McCabe, Scott (2009). Butterworth-Heinemann is an imprint of Elsevier Linacre House, Jordan Hill, Oxford OX2 8DP, UK The Boulevard, Langford Lane, Kidlington, Oxford OX5 1GB, UK First edition 2009

 

Mittal , B. and Baker , J. ( 2002 ) . Advertising strategies for hospitality services . Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly

 

Schellhorn , M. and Perkins , H.C. ( 2004 ) . The stuff of which dreams are made: Representations of the South Sea in German-language tourist brochures . Current Issues in Tourism .

 

Wall , G. and Mathieson , A. ( 2005 ) . Tourism: Change, Impacts and Opportunities . Harlow : Pearson Education .

 

Yuksel , A. and Akgul , O. ( 2007 ) . Postcards as affective image makers: An idle agent in destination marketing . Tourism Management .

 


[1] “Getting the right messages to the right people is perhaps one of the most important factors in determining the success of this sector” Marketing communications has been considered as saying the right things to the right people in the right ways (Delozier, 1976).

 

[2] Tourism has been defined as the sum of the relationships arising out of the activities of persons travelling to and staying in places outside their usual environment for not more than one consecutive year for leisure, business and other purposes (Wall and Mathieson, 2005 ).

 

[3] Marketing communications provides the means by which brands and organizations are presented to their audiences. The goal is to stimulate a dialogue that will, ideally, lead to a succession of purchases. Complete engagement. This interaction represents an exchange between each organization and each customer, and, according to the quality and satisfaction of the exchange process, will or will not be repeated. (Fill, 2005: p. 9 )

 

ANALISIS SIKLUS HIDUP DESTINASI PARIWISATA BALI: KAJIAN EKONOMI PARIWISATA TERHADAP DESTINASI

ANALISIS SIKLUS HIDUP DESTINASI PARIWISATA BALI: KAJIAN EKONOMI PARIWISATA TERHADAP DESTINASI

Oleh

I Gusti Bagus Rai Utama

Program S3 (Doktor) Pariwisata Universitas Udayana

Abstract

 

Tourist Area lifecyle analysis, and Indext of Irritation, used to know each destination on the destination life cycle phase, where the results of this analysis will be used to formulate strategy management, marketing of destination based on five aspects namely: fairness, effectiveness, efficiency, credibility and integration.  Irritation Index analysis actually is periodic review of involving stakeholders in the formulation of sustainable tourism development strategy. Policies will be very important thing to adapt from time-to time as destinations are like at a different phase and the previous policy may no longer relevant to the current situation. On the other hand, a obligation to accommodate the entire input or opinions from various stakeholder groups in terms of problem identification, legitimacy, participation and conflict resolution. Stakeholder framework has been applied in combination with the tourist destination life cycle in order to analyze the stakeholders’ attitudes toward tourism and sustainable development.  Tanah Lot Tourism Object is a fact that a tourist attraction or a tourist destination will always change and require different management strategies in harmony with the conditions of an object on the phase whether it actually was. While the attractions of Bali Botanical Garden is a good example to explain the transfer function of an area into a tourist attraction which is felt to support the main functions of a particular area related to aspects of economic values from tourism activities.

Keyword: Tourist Area lifecyle, Indext of Irritation, economic values, tourism activities

 

1.     Pendahuluan

 

Saat ini pariwisata seringkali dipersepsikan sebagai mesin penggerak ekonomi atau penghasil devisa bagi pembangunan ekonomi di suatu negara, tanpa terkecuali di Afrika. Namun pada kenyataannya, pariwisata memiliki spektrum fundamental pembangunan yang lebih luas bagi suatu negara. [1]Pariwisata internasional pada tahun 2004 mencapai kondisi tertinggi sepanjang sejarah dengan mencapai 763 juta orang dan menghasilkan pengeluaran sebesar US$ 623 miliar. Kondisi tersebut meningkat 11% dari jumlah perjalanan tahun 2003 yang mencapai 690 juta orang dengan jumlah pengeluaran US$ 524 miliar. Seiring dengan hal tersebut, diperkirakan jumlah perjalanan wisata dunia di tahun 2020 akan menembus angka 1,6 miliar orang per tahun (UN-WTO, 2005) seperti nampak pada grafik.1 di bawah ini:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 1, [2]Tourism Vision 2020 – UNWTO.

 

Melihat trend positif dari pertumbuhan pariwisata global, optimisasi pembangunan pariwisata sebagai sebuah alternatif pembangunan untuk pengganti sektor agraris dan industri yang cenderung merusak sumber daya alamiah semakin mendapat sambutan yang lebih meyakinkan.

Munculnya isu pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan adalah sebagai hal yang dinamis dalam skala industri secara makro melalui pendekatan strategis dalam perencanaan dan pembangunan sebuah destinasi pariwisata. [3]Meskipun banyak anggapan bahwa pariwisata adalah sebuah sektor pembangunan yang kurang merusak lingkungan dibandingkan dengan industri lainnya, namun jika kehadirannya dalam skala luas akan menimbulkan kerusakan lingkungan fisik maupun sosial (Murphy dan Price dalam Theobald, 2004).

Melanjutkan konsep pembangunan berkelanjutan, Murphy dan Price (dalam Theobald, 2004) berpendapat bahwa ada hubungan antara ekonomi dan lingkungan serta memiliki hubungan yang sangat erat. Kepentingan pariwisata dalam pembangunan berkelanjutan adalah logis mengingat bahwa pariwisata adalah salah satu industri yang produknya menjual lingkungan, baik fisik dan manusia sebagai sebuah totalitas produk. Penulis lainnya juga berpendapat bahwa integritas dan kelangsungan produk pariwisata telah membutuhkan perhatian utama sebagai sebuah industri. Mereka berpendapat bahwa apa yang sekarang dilakukan dalam penelitian pariwisata dan kebijakan adalah upaya yang lebih besar untuk menghubungkan kepentingan akademik dan pemerintah dalam mengejar kepentingan pengembangan pariwisata yang lebih berkelanjutan dengan para pelakunya pada garis depan yakni praktisi industri dan wisatawan.

Sebenarnya pembangunan pariwisata  merupakan konsep yang sedang berkembang, konsep siklus hidup pariwisata dan konsep daya dukung saling terkait adalah cara yang baik dan dinamis untuk melihat kondisi dan perkembangan pariwisata. Konsep siklus hidup menunjukkan bahwa daerah tujuan wisata senantiasa mengalami perubahan dari waktu ke waktu, dan kemajuannya dapat dilihat melalui tahapan-tahapan dari pengenalan hingga penurunan. Dengan pengelolaan yang baik, pariwisata  berperanan untuk memberdayakan sumber daya yang langka serta menjadikan industri pariwisata dapat diperpanjang siklus hidupnya dan berkelanjutan (Theobald, 2004)

Masalah standar dalam industri pariwisata juga menjadi isu yang sangat menarik untuk diutarakan sebagai upaya untuk mewujudkan pembangunan pariwisata yang bertanggungjawab dan berkelanjutan. Standar adalah dokumen yang menetapkan dasar, contoh atau prinsip untuk menyesuaikan hal-hal yang terkait dengan unit pengukuran yang seragam. Standar dapat berupa kewajiban (misalnya, ditetapkan dalam undang-undang) yang membahas pengembangan standar keberlanjutan dari usaha-usaha lokal untuk menciptakan perbaikan bisnis sebagai bagian dari  upaya persiapan bersaing pada industri pariwisata global. Proposisi yang ditetapkan pada pembahasan tentang standar adalah bahwa penetapan standar dan sertifikasi adalah alat berharga untuk membantu membawa para pemangku kepentingan bersama-sama menemukan sebuah kesepakatan bentuk penilaian yang bertanggungjawab.  Sertifikasi adalah proses yang bertujuan untuk membantu meningkatkan standar industri dan merupakan alat kebijakan untuk melakukan perbaikan secara sukarela di bawah lima aspek: keadilan, efektivitas, efisiensi, kredibilitas dan integrasi  (Theobald, 2004).

Dalam pengembangan strategi pariwisata dan kebijakan, otoritas yang bertanggung jawab, harus mempertimbangkan pandangan dari sejumlah pemangku kepentingan termasuk industri, penduduk, kelompok khusus yang mewakili kepentingan lingkungan dan masyarakat, serta wisatawan sendiri.

Pelibatan stakeholder dalam perumusan strategi pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan kebijakan mungkin menjadi hal yag sangat penting untuk diperhatikan. Sebuah keharusan mengakomodasi seluruh masukan atau pendapat dari berbagai kelompok pemangku kepentingan dalam hal identifikasi masalah, legitimasi, keterlibatan dan resolusi konflik. Kerangka stakeholder telah diterapkan dalam hubungannya dengan siklus hidup daerah tujuan wisata dalam rangka menganalisis sikap terhadap pemangku kepentingan pariwisata dan pembangunan berkelanjutan.

Di banyak negara-negara dunia maju, pertentangan tajam terjadi antara kelompok konservasionis dan industri pariwisata. Konservasionis berpendapat bahwa lingkungan harus mendapatkan perlindungan dan pembatasan pada pertumbuhan pariwisata yang dramatis. Industri Pariwisata  di sisi lain berusaha untuk meningkatkan dan mengembangkan fasilitas baru untuk mewujudkan kepuasan wisatawan.

Lebih Lanjut, Hudson dan Miller  (Theobald, 2004) mengeksplorasi hubungan antara pentingnya etika dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan dan mempertimbangkan bagaimana pemahaman tentang pendekatan etis dari para pejabat pariwisata di masa depan bisa menguntungkan mereka secara efektif dalam mengelola industri di masa depan.  Hudson dan Miller  (Theobald, 2004) menyimpulkan bahwa negara-negara  maju mungkin akan mengalami tekanan besar untuk menetapkan hak atas alam agar penduduk lebih makmur dan oleh karena itu menjadi lebih peduli dengan masalah estetika, namun, gerakan untuk perlindungan lingkungan tidak mungkin untuk dilanjutkan pada negara-negara yang kurang berkembang di mana isu-isu kelangsungan hidup lebih mendesak untuk dibicarakan dibandingkan isu-isu konservasi.

 

2.     Kajian Teoritis

Dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata khususnya pengembangan kawasan wisata atau obyek wisata pada umumnya mengikuti alur atau siklus kehidupan pariwisata yang lebih dikenal dengan Tourist Area Life Cycle (TLC) sehingga posisi pariwisata yang akan dikembangkan dapat diketahui dengan baik dan selanjutnya dapat ditentukan program pembangunan, pemasaran, dan sasaran dari pembangunan pariwisata tersebut dapat ditentukan dengan tepat.

2.1.                        Tourist Area Lifecycle

Siklus hidup pariwisata pada umumnya mengacu pada konsep [4]TLC (Butler’s 80, Tourist Area Lifecycle) yang dapat dijabarkan pada Grafik 2.  (Hypothetical Evolution of a Tourist Area) sebagai berikut :

 

[5]Grafik 2.  Hypothetical Evolution of a Tourist Area.

Source: Butler, R. W. 1980. “The Concept of a Tourism Area Life Cycle of Evolution:  Implications  for Management of Resources.” The Canadian Geographer 24(1), p. 8.

 

Tahap 1.  Penemuan (Exploration)

Potensi pariwisata berada pada tahapan identifikasi dan menunjukkan destinasi memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi daya tarik atau destinasi wisata karena didukung oleh keindahan alam yang masih alami, daya tarik wisata alamiah masih sangat asli, pada sisi lainnya telah ada kunjungan wisatawan dalam jumlah kecil dan mereka masih leluasa dapat bertemu dan berkomunikasi serta berinteraksi dengan penduduk local. Karakteristik ini cukup untuk dijadikan alasan pengembangan sebuah kawasan menjadi sebuah destinasi atau daya tarik wisata.

 

Tahap 2. Pelibatan (Involvement)

Pada tahap pelibatan, masyarakat lokal mengambil inisiatif dengan menyediakan berbagai pelayanan jasa untuk para wisatawan yang mulai menunjukkan tanda-tanda peningkatan dalam beberapa periode,. Masyarakat dan pemerintah local sudah mulai melakukan sosialiasi atau periklanan dalam skala terbatas, pada musim atau bulan atau hari-hari tertentu misalnya pada liburan sekolah terjadi kunjungan wisatawan dalam jumlah besar, dalam kondisi ini pemerintah local mengambil inisiatif untuk membangun infrastruktur pariwisata namun masih dalam skala dan jumlah yang terbatas.

 

Tahap 3. Pengembangan (Development)

Pada tahapan ini, telah terjadi kunjungan wisatawan dalam jumlah besar dan pemerintah sudah berani mengundang investor nasional atau internatsional untuk menanamkan modal di kawasan wisataw yang akan dikembangkan. Perusahaan asing (MNC) Multinational company[6]) telah beroperasi dan cenderung mengantikan perusahan local yang telah ada, artinya usaha kecil yang  dikelola oleh penduduk local mulai tersisih hal ini terjadi karena adanya tuntutan wisatawan global yang mengharapkan standar mutu yang lebih baik. Organisasi pariwisata mulai terbentuk dan menjalankan fungsinya khususnya fungsi promotif yang dilakukan bersama-sama dengan pemerintah sehingga investor asing mulai tertarik dan memilih destinasi yang ada sebagai tujuan investasinya.

 

Tahap. 4 Konsolidasi (consolidation)

Pada tahap ini, sektor pariwisata menunjukkan dominasi dalam struktur ekonomi pada suatu kawasan dan ada kecenderungan dominasi jaringan international semakin kuat memegang peranannya pada kawasan wisataw atau destinasi tersebut. Kunjungan wisatawan masih menunjukkan peningkatan yang cukup positif namun telah terjadi persaingan harga diantara perusahaan sejenis pada industri pariwisata pada kawasan tersebut. Peranan pemerintah local mulai semakin berkurang sehingga diperlukan konsolidasi untuk melakukan re-organisasional, dan balancing peran dan tugas antara sector pemerintah dan swasta.

 

Tahap. 5 Stagnasi (Stagnation)

Pada tahapan ini, angka kunjungan tertinggi telah tercapai dan beberapa periode menunjukkan angka yang cenderung stagnan. Walaupun angka kunjungan masih relative tinggi namun destinasi sebenarnya tidak menarik lagi bagi wisatawan. Wisatawan yang masih datang adalah mereka yang termasuk [7]repeater guest atau mereka yang tergolong wisatawan yang loyal dengan berbagai alasan. Program-program promosi dilakukan dengan sangat intensif namun usaha untuk mendatangkan wisatawan atau pelanggan baru sangat sulit terjadi.  Pengelolaan destinasi melampui daya dukung sehingga terjadi hal-hal negative tentang destinasi seperti kerusakan lingkungan, maraknya tindakan kriminal, persaingan harga yang tidak sehat pada industry pariwisata, dan telah terjadi degradasi budaya masyarakat lokal.

 

Tahapan. 6  Penurunan atau Peremajaan (Decline/Rejuvenation)

Setelah terjadi Stagnasi, ada  dua kemungkinan bisa terjadi pada kelangsungan sebuah destinasi. Jika tidak dilakukan usaha-usaha keluar dari tahap stagnasi, besar kemungkinan destinasi ditinggalkan oleh wisatawan dan mereka akan memilih destinasi lainnya yang dianggap lebih menarik. Destinasi hanya dikunjungi oleh wisatawan domestik saja itupun hanya ramai pada akhir pekan dan hari liburan saja. Banyak fasilitas wisata berubah fungsi menjadi fasilitas selain pariwisata. Jika Ingin Melanjutkan pariwisata?, perlu dilakukan pertimbangan dengan mengubah pemanfaatan destinasi, mencoba menyasar pasar baru, mereposisi attraksi wisata ke bentuk lainnya yang lebih menarik. Jika Manajemen Destinasi memiliki modal yang cukup?, atau ada pihak swasta yang tertarik untuk melakukan penyehatan seperti membangun atraksi man-made, usaha seperti itu dapat dilakukan, namun semua usaha belum menjamin terjadinya peremajaan.

2.2.           Index of Irritation

 

Untuk menentukan perkembangan sebuah destinasi dapat digunakan analisis [8]Index of Irritation yang terdiri dari empat tahapan atau fase yakni: Euphoria, Apathy, annoyance, dan antagonism. Metode ini lebih mengarah pada analisis sosial yang mengukur dampak pariwisata dari sisi sosial. Hasil dari analisis ini dapat mengukur perubahan perilaku masyarakat lokal terhadap kehadiran pariwisata di daerahnya.

(1)   Phase Euphoria ditandai dengan temukannya potensi pariwisata kemudian pembangunan dilakukan, para investor datang menanamkan modal dengan membangun berbagai fasilitas bisnis pendukung pariwisata, sementara wisatawan mulai berdatangan ke sebuah destinasi yang sedang dibangun, namun perencanaan dan kontrol belum sepenuhnya berjalan dengan baik.

(2)   Phase Apathy ditandai dengan adanya perencanaan terhadap destinasi khususnya berhubungan dengan aspek pemasaran termasuk promosi pariwisata. Terjadinya hubungan antara penduduk local dengan penduduk luar dengan tujuan bisnis, sementara wisatawan yang datang berusaha menemukan keistimewaan yang dimiki oleh destinasi namun tidak menemukannya.

(3)   Phase berikutnya adalah Phase Annoyance dengan ditandai terjadinya kelesuan pada pengelolaan destinasi mulai terasa atau dapat dikatakan mendekati titik jenuh. Para pemegang kebijakan mencari solusi dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur tanpa berusaha mengurangi jumlah wisatawan yang datang ke destinasi sehingga kedatangan wisatawan dianggap sudah mengganggu masyarakat local.

(4)   Phase yang terakhir dalam analisis Index of Irriatation adalah Antagonism dimana masyarakat local merasa telah terjadi gesekan social secara terbuka akibat kehadiran para wisatawan dan wisatawan dianggap sebagai penyebab dari segala permasalahan yang terjadi pada sebuah destinasi. Perencanaan pada destinasi dilakukan dengan melakukan promosi untuk mengimbangi menurunnya citra destinasi.

 

3.     Metode Analisis

 

Data sekunder yang tersedia di sejumlah publikasi dan laporan penelitian, menjadi sumber data utama yang akan dianalisis. Sedangkan data dan informasi yang telah dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis dengan 2 (dua) alat analisis yakni TLC (Tourist Area Life Cycle), dan Irritation Index. Hasil analisis selanjutnya dibandingkan dengan teori pendukung dan hasil penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan dan kemiripan.

 

4.     Hasil Analisis dan Pembahasan

 

Pembahasan pada analisis ini menggunakan tiga sample obyek wisata dimana ketiga obyek wisata tersebut sedang diuji keberlanjutannya. Dengan menggunakan dua pendekatan analisis yakni Tourist Area Lifecycle dan Irritation Index, berusaha membuat kajian dampak ekonomi obyek terhadap pembangunan masyarakat local setempat. Obyek wisata yang dimaksud adalah: Obyek wisata Tanah Lot di Tabanan, dan Obyek Wisata Kebun Raya Bedugul Bali di kawasan Bali tengah.

 

4.1.           Obyek Wisata Tanah Lot Tabanan

 

Pura Tanah Lot terletak di Pantai Selatan Pulau Bali tepatnya di wilayah  Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Keberadaan Pura Tanah Lot pada mulanya berhubungan erat dengan perjalanan Danghyang Nirartha atau Danghyang Dwijendra di Pulau Bali. Pura Tanah Lot didirikan pada abad ke XV masehi oleh Danghyang Nirartha atau yang dikenal sebagai Empu Bawu Rawuh yang berasal dari Kerajaan Majapahit di pulau Jawa. Saat ini, Pura Tanah Lot merupakan daya tarik utama bagi obyek wisata Tanah Lot, selain itu pula Tanah Lot memiliki daya tarik matahari tenggelam (SunSet), dan Aktivitas upacara keagamaan pada hari-hari tertentu.

Gambar 2. Aktivitas Upacara pada Pura Tanah Lot

Sumber: http://www.balineseindonesia.blogspot.com

Sejak tanggal 1 Juli 2000 pengelolaan obyek wisata Tanah Lot ditangani oleh Desa Adat Beraban dengan membentuk Badan Pengelola Obyek Wisata Tanah Lot (BPOWTL). Distribusi hasil pengelolaan Obyek Wisata Tanah Lot, berdasarkan surat perjanjian No. 01/HK/2000 tentang kerjasama pengelolaan obyek wisata Tanah Lot yang ditandatangani oleh Nyoman Adiwiryatama selaku Bupati Tabanan, I Made Deka selaku Bendesa Adat Beraban, I Gusti Gede Aryadi selaku pihak CV. Ary Jasa Wisata. Persentase yang disepakati bersama adalah sebesar (55%) diserahkan kepada Pemda, CV. Ari Jasa Wisata memperoleh sebesar (15%), Desa Adat Beraban sebesar (20%), Pura Tanah Lot dan Pura sekitarnya memperoleh sebesar (5%) dan sisanya (5%) dibagikan kepada Desa-Desa Adat se-Kecamatan Kediri. Persentase ini disepakati (diberlakukan) sampai tahun 2011 (Desa Adat Beraban, 2010)

Retribusi dikenakan untuk setiap pengunjung adalah sebesar Rp. 5000 untuk anak-anak Lokal, dan sebesar Rp.7500 untuk Dewasa Lokal. Sedangkan untuk wisatawan mancanegara dikenakan satu tariff yaitu Rp. 10.000 baik untuk wisatawan anak-anak ataupun dewasa yang sudah termasuk asuransi. Retribusi parkir untuk kendaraan roda dua dikenakan biaya retribusi sebesar Rp. 2000 sedangkan kendaraan roda empat dikenakan biaya sebesar Rp.5000,  serta kendaraan roda enam sebesar Rp.10.000. Setiap pedagang yang memiliki kios dikenakan biaya sebesar Rp. 1.200/hari dan untuk pedagang yang hanya menggunakan lapak, dikenakan biaya Rp. 750/hari (Observasi, 2010)

 

4.1.1.      Kontribusi Objek Wisata Tanah Lot Terhadap Desa Adat Beraban

 

1)      Kontribusi terhadap Pendapatan Desa

Saat ini Obyek Wisata Tanah Lot memiliki peranan yang sangat penting dalam kontribusinya terhadap pendapatan Desa Adat Beraban. Kontribusi Obyek Wisata Tanah Lot untuk Desa Adat Beraban digunakan untuk pembangunan dan perawatan pura yang ada di Desa Beraban, sehingga dapat meringankan beban masyarakat dalam dalam melaksanakan upacara agama. Perincian sumber-sumber pendapatan Desa Adat Beraban dari sejak tahun 2005 sampai dengan 2009 dapat dilihat dalam table 1 berikut:

 

 

Tabel 1. Data Pendapatan Desa Adat Beraban Tahun 2005 – 2009

 

No

Sumber

Tahun

2005

2006

2007

2008

2009

1

Pendapatan Asli Desa  Pakraman

577.181.249

1.145.427.071

1.473.695.623

1.903.580.558

2.475.818.395

2

Pendapatan Punia + Lainnya

106.599.400

84.909.491

152.550.000

225.347.110

70.250.000

3

Bantuan Pemerintah Atasan

28.000.000

45.000.000

45.000.000

73.400.000

55.000.000

Jumlah

711.780.649

1.275.336.562

1.671.245.623

2.202.327.668

2.601.068.395

Sumber : Kantor Bendesa Beraban

 

Dari table 1 di atas, memperlihatkan pendapatan dari hasil pengelolaan Obyek Wisata Tanah Lot sebesar 20% merupakan Pendapatan Asli desa Pekraman Beraban dan merupakan komposisi terbesar pada beberapa sumber pendapatan desa adat Beraban.

Adapun Jumlah retribusi yang diperoleh obyek wisata Tanah Lot dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 disajikan dalam table 2. berikut:

 

Tabel 2. Hasil Pungutan Retribusi Obyek Wisata Tanah Lot Tahun 2005 – 2009

 

Keterangan

 TAHUN

 

2005

2006

2007

2008

2009

     Penghasilan Kotor

 4.387.139.700

 9.547.884.950

 12.143.674.400

 14.676.335.150

 17.333.327.100

Premi Asuransi

 442.554.300

 397.712.500

 495.389.700

 600.050.300

 714.068.600

Penghasilan Bersih

 3.944.585.400

 9.150.172.450

 11.648.284.700

 14.076.284.850

 16.619.258.500

Biaya Operasional

 1.479.920.000

 2.665.000.000

 3.939.075.153

 3.939.075.153

 4.082.528.507

Pendapatan Bersih

 2.464.665.400

 6.485.172.450

 7.709.209.547

 10.137.209.697

 12.536.729.993

Biaya Promosi/ Pengembangan (15%)  -

 972.775.868

 1.156.381.432

 1.520.581.455

 1.880.509.499

Pendapatan Bersih  -

 5.512.396.583

 6.552.828.115

 8.616.628.242

 10.656.220.494

Distibusi:      

 -

 -

Pemda Kabupaten Tabanan (55%)

 1.355.565.970

 3.031.818.120

 3.604.055.463

 4.739.145.533

 5.860.921.272

CV. Arya Jasa (15%)

 369.699.810

 826.859.487

 982.924.217

 1.292.494.236

 1.598.433.074

Desa Adat Beraban (20%)

 492.933.080

 1.102.479.317

 1.310.565.623

 1.723.325.648

 2.131.244.099

Desa-Desa Adat Se Kec. Kediri (5%)

 123.233.270

 275.619.829

 327.641.406

 430.831.412

 532.811.025

Pura Luhur Tanah Lot dan Sekitarnya (5%)

 123.233.270

 275.619.829

 327.641.406

 430.831.412

 532.811.025

Sumber : Badan Operasional Obyek Wisata Tanah Lot

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa setiap tahun pendapatan retribusi yang didapat oleh Obyek Wisata Tanah Lot dan yang akhirnya diterima oleh Desa Adat Beraban semakin meningkat dan retribusi dari Obyek Wisata Tanah Lot  merupakan kontribusi sumber pendapatan terbesar Desa Adat Beraban.

Analisisnya, jika dilihat dari konsepsi carrying capacity dengan asumsi tidak ada kenaikan harga tiket masuk dan retribusi lainnya, maka jika dibandingkan dengan terjadinya peningkatan pendapatan asli Desa Beraban, maka dapat diperkirakan bahwa pengelolaan Obyek Wisata Tanah Lot belum memperlihatkan adanya pengaturan jumlah pengunjung dan sangat dimungkinkkan pengelolaannya tanpa konsep carrying capacity.

 

2)    Kontribusi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

 

Tabel 3 dibawah, menunjukkan Jumlah penduduk Desa Beraban (Desa Dinas) sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 memperlihatkan adanya peningkatan yang sangat berarti pada tahun 2009, hal ini sangat dimungkinkan adanya kaum pendatang dari sekitas Pulau Bali atau kaum pendatang dari luar Bali untuk berusaha dan bekerja di sekitar Wilayah Desa Beraban.

Tabel 3. Jumlah Penduduk Desa Beraban Tahun 2005 – 2009

        No

Tahun

Jumlah

Keluarga

Laki

Perempuan

Jumlah

Perubahan (%)

1

2

3

4

5

2005

2006

2007

2008

2009

1.449

1.456

1.460

1.465

1.625

2.726

2.763

2.823

2.845

2.938

2.735

2.771

2.781

2.805

3.034

5.461

5.534

5.604

5.650

5.972

1,34

1,26

0.82

5.70

Sumber : BPS Kabupaten Tabanan

 

Pekerja badan operasional yang langsung diserap oleh obyek wisata Tanah Lot adalah sebanyak 167 orang. Jadi secara sederhana dapat disimpulkan bahwa obyek wisata Tanah Lot telah memberikan kontribusi terhadap penciptaan lapangan pekerjaan bagi Desa Beraban. Dan jumlah tenaga kerja yang diserap dari keseluruhan pedagang tetap dan pedagang tidak tetap adalah 645 orang. Dapat diketahui bahwa obyek wisata Tanah Lot secara langsung telah menyerap 812 orang tenaga kerja (Kantor Bendesa Beraban, 2010).  Sementara pedagang yang ada di Obyek Wisata Tanah Lot  sebanyak 528 pedagang (pedagang tetap dan pedagang tidak tetap). Persentase jumlah penduduk yang bekerja di sektor wiraswasta/pedagang adalah 24% dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 607 orang.

Analisisnya, keberadaan Obyek Wisata Tanah Lot telah mampu melibatkan sebagian besar penduduk Desa Beraban dalam pengelolaan Obyek Wisata baik secara langsung maupun tidak langsung.

 

3)    Kontribusi terhadap pembangunan fasilitas

 

Pengembangan objek Wisata Tanah Lot juga berdampak terhadap kondisi kepariwisataan di sekitar Obyek Wisata Tanah Lot itu sendiri. Oleh karena fenomena itu,  munculah beberapa hotel berbintang, villa, art shop, dan restoran di sekitar objek Wisata Tanah Lot yang tentunya berada pada wilayah Desa Adat Beraban. Berikut disajikan pertambahan  hotel, villa, pondok wisata, dan restoran yang ada di kawasan Desa Beraban dari tahun 2005 sampai dengan 2009.

 

Tabel 4. Data Jumlah Hotel, Villa, Pondok Wisata, Restoran dan Artshop di Desa Braban Tahun 2005-2009

 

No

Tahun

Jumlah

Hotel

Villa

Pondok Wisata

Restoran

Art Shop

1

2005

1

-

2

3

341

2

2006

1

-

4

3

341

3

2007

2

4

4

3

341

4

2008

3

4

4

4

341

5

2009

3

4

4

4

341

Sumber : Kantor Desa Beraban

 

Jumlah art shop sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 menunjukkan jumlah yang tetap karena letak art shop telah diatur dengan baik pada komplek tertentu dan diatur dalam bentuk lapak (stand). Sementara pembangunan restoran juga terkesan telah diatur dan dibatasi pembangunanannya. Begitu juga dengan pembangunan hotel dan villa juga telah diatur dengan baik oleh pemda dan penguasa desa di wilayah Desa Adat Beraban.

Analisisnya, berdasarkan data di atas, dapat diperkirakan bahwa pembangunan di Desa Beraban telah menerapkan tata wilayah dengan baik minimal dengan pembatasan jumlah fasilitas pendukung yang sangat mungkin berdampak pada lingkungan fisik dan social.

 

4.1.2.      Posisi Obyek Wisata Tanah Lot berdasarkan Analisis Tourist Area Lifecycle

 

 

Konsolidasi (consolidation)

 

 

Obyek Wisata Tanah Lot berdasarkan Analisis Tourist Area Lifecycle berada pada phase Konsolidasi (consolidation)

 

Pada tahap ini, sektor pariwisata menunjukkan dominasi dalam struktur ekonomi pada suatu kawasan dan ada kecenderungan dominasi jaringan international semakin kuat memegang peranannya pada kawasan wisataw atau destinasi tersebut. Kunjungan wisatawan masih menunjukkan peningkatan yang cukup positif namun telah terjadi persaingan harga diantara perusahaan sejenis pada industri pariwisata pada kawasan tersebut. Peranan pemerintah local mulai semakin berkurang sehingga diperlukan konsolidasi untuk melakukan re-organisasional, dan balancing peran dan tugas antara sector pemerintah dan swasta.

 

Obyek Wisata Tanah Lot Perlu Melakukan Konsolidasi:

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa: Pengelolan obyek Wisata Tanah Lot belum menerapkan manajemen Carrying Capacity sehingga gesekan sangat mungkin terjadi pada wisatawan terhadap wisatawan yang lainnya untuk memperebutkan tempat-tempat tertentu agar dapat menikmati atraksi utama dari Obyek Wisata Tanah Lot seperti pemandangan matahari tenggelam “sunset” (Observasi, 2011). Peningkatan jumlah pengunjung tanpa memperhitungkan daya dukung akan cenderung memicu terjadinya kerusakan bagi lingkungan di sekitar obyek dan mungkin juga bagi kerusakan  aspek fisik dan non fisik Heritage Tanah Lot.

Paradoksi antara kepentingan ekonomi dan pelestarian heritage khususnya terhadap asset warisan budaya Pura Tanah Lot, benar-benat telah terjadi pada beberapa bulan terakhir dan menunjukkan intensitas ketegangan yang semakin meningkat.  Ketegangan berawal dari berakhirnya masa kontrak kerjasama pengelolaan Tanah Lot antara Pemerintah Kabupaten Tabanan, CV Ari Jasa Wisata, dan Desa Adat Beraban yang masa kontraknya berakhir pada 1 April 2011 (Bali Post, Juni 2011)

Sebagian besar warga Desa Adat beraban menginginkan pengelolaan Obyek Wisata Tanah Lot  ditangani oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan dan Warga Desa Adat Beraban saja, sementara Pemerintah Kabupaten Tabanan tetap menginginkan komposisi pengelolaan yang telah berjalan pada kontrak yang telah berakhir tetap berjalan untuk pengelolaan saat ini artinya tidak perlu ada perubahan, hanya dibuatkan kontrak baru saja.

Usulan Warga Desa Adat Beraban yang berada pada tim perjuangan warga Beraban adalah,  pengelolaan Tanah Lot hanya dikelola oleh Pemda dan warga Desa Adat Beraban. Dengan komposisi pembagian hasil masing-masing Pemkab 50 persen, sisanya 50 persen bagi Desa Pekraman Beraban. Khusus jatah Desa Beraban akan dibagi lagi dengan rincian, 70 persen Desa Pekraman Beraban dan pura Tanah Lot 30 persen. Jatah 70 persen bagi Desa Pakraman Beraban akan dibagi lagi ke sejumlah pura dan desa adat dengan komposisi, Desa Pekraman Beraban 80 persen, Pura Dangin Bingin 2,50 persen, Pura Bomo 1 persen dan Desa Adat se Kecamatan Kediri 16,5 persen. Sementara, jatah bagi Pura Tanah Lot 30 persen akan dibagi lagi ke 8 lokasi pura, seperti Pura Tanah Lot, Pura Pakendungan, Pura Batu Bolong, Pura Jro Kandang, Pura Penataran, Pura Enjung Galuh, Pura Batu Mejan dan Pura Hyang Api (Bali Post, Juni 2011).

Sementara, dari pihak Pemilik CV Ari Jasa Wisata, justru berpendapat lain, karena telah berjasa, harusnya tetap mendapat jatah dari Tanah Lot karena. CV Ari Jasa Wisata merasa telah berjasa dengan dipercayainya, pihaknya mendapat bantuan dari Duta Besar Jerman dan Pemprov Bali senilai Rp 81 juta untuk membangun wisata Tanah Lot. Setelah berjuang sendirian bertahun-tahun, Tanah Lot bisa dikenal dan mendulang pendapatan bersih hingga Rp 12 miliar per tahun (Bali Post, Juni 2011).

Analisisnya, pengelolaan Obyek Wisata Tanah Lot telah membangkitkan hasrat bisnis warga Desa Beraban dan telah menimbulkan rasa percaya diri bahwa mereka telah mampu untuk mengelola heritage tersebut secara mandiri tanpa campur tangan pihak swasta, sementara pihak swasta (CV Ary Jasa Wisata) yang memang sejak berdirinya sudah bermotifkan bisnis, cenderung ingin melanjutkan klaim keberhasilannya walaupun kontrak kerjasamanya telah berakhir. Implikasinya adalah, timbulnya gesekan dalam masyarakat yang mengarah pada munculnya egoism kelompok, termasuk juga egoism kelompok masyarakat Desa Adat Beraban.

Pragmatisme Warga Desa Beraban cenderung mengarah pada hal-hal yang berbau material semata, sementara pertimbangan atas kepentingan pelestarian Heritage serta Value atau nilai yang tersimpan Pura Tanah Lot tersebut masih sangat diragukan karena secara historis Pura Tanah Lot adalah milik Masyarakat Bali bukan milik masyarakat Desa Adat Beraban Saja.

 

 

4.1.3.      Posisi Obyek Wisata Tanah Lot berdasarkan Analisis Irritation Index

 

Obyek Wusata Tanah Lot telah berada pada phase Annoyance dengan ditandai terjadinya kelesuan pada pengelolaan destinasi mulai terasa atau dapat dikatakan mendekati titik jenuh. Para pemegang kebijakan mencari solusi dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur tanpa berusaha mengurangi jumlah wisatawan yang datang ke destinasi sehingga kedatangan wisatawan dianggap sudah mengganggu masyarakat local.

Pengelolaan Obyek Wisata Tanah Lot telah berada pada phase Annoyance dengan ditandai terjadinya kelesuan pada pengelolaan destinasi, mulai terasa atau dapat dikatakan mendekati titik jenuh, bahkan dapat dikatakan telah mendekati batas atas carrying capacity. Pengelolaan Pura Tanah Lot sebagai Heritage telah mengalami perubahan atau komodifikasi fungsi yang berarti. Secara fisik keberadaan Pura Tanah Lot sebagai daya tarik wisata telah mampu menggerakkan pembangunan fisik Desa Beraban secara keseluruhan namun perubahan perilaku masyarakat yang diharapkan  sebagai conserver (Pelestari) telah berubah menjadi Consumer (pengkonsumsi) dalam hal ini, mereka mengkemas Pura Tanah Lot sebagai “komoditas” Obyek Wisata untuk mendapatkan keuntungan ekonomi yang sebesar-besarnya. Aspek Pelestarian fisik telah berjalan dengan baik namun aspek pelestarian budaya beserta nilai yang terkandung pada Pura Tanah Lot sebagai heritage yang merupakan milik warga Bali telah disabotase oleh Masyarakat Desa Adat Beraban hanya dengan alasan ekonomi semata.

 

4.2.         Kebun Raya Bedugul Bali

 

4.2.1.     Sejarah Kebun Raya

 

Sejarah berdirinya Kebun Raya Eka Karya Bali tidak dapat dipisahkan dari sejarah berdirinya Kebun Raya Bogor (KRB) yang bermula dari Prof. Dr. C.G.C. Reinwardt, botanis asal Jerman yang berada di Indonesia pada awal abad ke-19. Ia menganggap eksplorasi tumbuhan dan masalah pertanian juga merupakan tugasnya di Hindia Belanda. Kemudian ia menulis surat yang disampaikan kepada G.A.G.P. Baron van der Capellen, Gubernur Jendral Hindia Belanda di Batavia, memohon sebidang tanah untuk penelitian manfaat berbagai tumbuhan serta koleksi tanaman yang bernilai ekonomi, berasal dari kawasan Indonesia dan mancanegara. Persisnya tanggal 18 Mei 1817 dilakukan pemancangan patok pertama, kemudian tanggal tersebut menandai berdirinya Kebun Raya yang diberi nama Islands Plantentuin atau Hortus Botanicus Bogoriensis seluas 47 hektar. Lokasinya berdampingan dengan Istana Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Bogor atau yang terkenal sekarang dengan nama Istana Presiden Bogor. Melalui perjalanan yang panjang, sekarang luas Kebun Raya Bogor 87 hektar.  Kebun Raya Bogor atau nama lengkapnya Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Bogor, LIPI berada di bawah Kedeputian Ilmu Pengetahuan Ilmu Hayati-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Kebun Raya Bogor merupakan pusat Kebun Raya yang membawahi 3 cabang Kebun Raya, yaitu Kebun Raya Cibodas, Kebun Raya Purwodadi dan Kebun Raya Eka Karya Bali (LIPI, 2005)

Berdirinya Kebun Raya Eka Karya Bali berawal dari keinginan Prof. Ir. Kusnoto Setodiwiryo (Direktur Kebun Raya Indonesia “Bogor”) dan I Made Taman (Kepala Lembaga Pelestarian dan Pengawetan Alam) untuk mengoleksi jenis-jenis tumbuhan dari seluruh dunia, mengoleksi jenis-jenis tumbuhan Bali dan Nusa Tenggara, menyediakan fasilitas bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan budaya, serta menyediakan wahana rekreasi dan menjadikan salah satu objek wisata di Bali. Keinginan dan gagasan ini dimulai sejak tahun 1955 dengan mengadakan pendekatan kepada Pemerintah Daerah Bali. Setelah melalui proses waktu yang cukup panjang, akhirnya mendapat tanggapan yang positip dari pejabat-pejabat daerah seperti, Gubernur Sunda Kecil (Nusa Tenggara); Tengku Daud Syah, Residen Bali-Lombok; I Gusti Bagus Oka, Dewan Pemerintah Daerah Bali; I Gusti Ngurah Sutedja, Kepala Bidang Pembangunan dan Ekonomi Dewan Pemerintah Bali; I Wayan Dangin, Dinas Pekerjaan Umum Daerah Bali; I Ketut Mandra, Kepala Dinas Kehutanan; I Komang Tjoe dan Kepala Dinas Kehutanan Bali Selatan; I Nyoman Sulandra (Sujana, 2002)

Pada tahun 1958 pejabat yang berwenang di Bali secara resmi menawarkan kepada Lembaga Pusat Penyelidikan Alam untuk mendirikan kebun raya di Bali yang berfungsi sebagai lembaga ilmiah dan tempat rekreasi. Untuk mewujudkan tawaran tersebut, Direktur Lembaga Pusat Penyelidikan Alam, Kepala Kebun Raya Bogor, Kepala Lembaga Pelestarian dan Pengawetan Alam, Kepala Pusat Penelitian Laut dan Direktur Akademi Pertanian Bogor beserta beberapa mahasiswanya mengadakan peninjauan ke Bali (Sujana, 2002)

Keinginan pemerintah pusat untuk mendirikan kebun raya dengan areal meliputi danau Beratan tidak diijinkan oleh Pemerintah Daerah Bali karena di areal tersebut telah terdapat pemukiman penduduk Candikuning yang sudah lama ada. Sebagai kesepakatan, lokasi kebun raya ditetapkan pada hutan reboisasi Candikuning yang pada waktu itu sudah ditanami Altingia Exelsa, Manglitea Glauca, Syzigium Polanthum, Toona Sureni dan Bischofia Javanica dengan luas 50 hektar. Lokasinya terletak di lereng sebelah timur Bukit Tapak, yang terletak pada ketinggian 1.250 meter sampai dengan 1.450 meter dari permukaan laut, yang berbatasan langsung dengan cagar alam Batukaru (Sujana, 2002)

Kebun Raya Bali diresmikan oleh Prof. Ir. Kusnoto pada tanggal 15 Juli 1959, sebagai realisasi Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Bali pada 19 Januari 1959. Nama “Eka Karya” diusulkan oleh I Made Taman, Kepala Lembaga Pelestarian dan Pengawetan Alam, sebagai salah satu perintis Kebun Raya Bali (Sujana, 2002)

Untuk pertama kalinya ditanam beberapa jenis tanaman koleksi di sekitar wantilan seperti cemara pandak, cemara geseng, dan beberapa jenis tanaman yang sengaja didatangkan dari Kebun Raya Cibodas dan Kebun Raya Bogor. Semua tanaman tersebut dapat tumbuh dengan baik kecuali penanaman kayu merah (red wood) yang sangat terkenal di pantai barat Amerika mengalami kegagalan (mati pada tahun 1966). Pemeliharaan kebun raya pada waktu itu dilakukan oleh 2 orang tenaga lapangan bantuan dari Pemerintah Daerah Bali yakni, I Gusti Made Puja (pegawai Kehutanan) dan Nyoman Rampiag (Pegawai Pemda) dengan penanggungjawab Kepala Dinas Kehutanan Bali; I Komang Tjoe (Sujana, 2002)

Pada tanggal 30 April 1976, Ketua LIPI meresmikan perluasan Kebun Raya Eka Karya Bali menjadi 129,20 hektar (Hasil pengukuran ulang pada tahun 1993 luasnya diketahui 154,50 hektar) berupa kawasan hutan reboisasi Bukit Tapak, dengan status pengelolaan “pinjam pakai” dari departemen kehutanan. Kebun Raya Eka Karya Bali merupakan salah satu unit pelaksana teknis balai pengembangan kebun raya dalam jajaran Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Sujana, 2002)

 

 

 

4.2.2.  Tugas Pokok Kebun Raya Eka Karya

 

Kebun Raya Eka Karya Bali merupakan salah satu dari empat kebun raya yang berada di bawah naungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Adapun rencana induk pengembangan Kebun Raya Eka Karya yang disusun berdasarkan analisis kebutuhan dalam jangka panjang tahunan adalah sebagai berikut, (1) Pengumpulan jenis-jenis Gymnospermae, yakni jenis-jenis tumbuhan berdaun jarum dari seluruh dunia. (2) Pengumpulan jenis-jenis tumbuhan dari seluruh Bali dan Nusa Tengga yang habitat aslinya berasal dari daerah dataran tinggi basah. (3) Rekreasi dan objek pariwisata di daerah Bali, disamping penyediaan fasilitas bagi kepentingan ilmu pengetahuan “ilmiah”. (4) Melakukan kegiatan usaha tambahan untuk menunjang pembiayaan kebun raya (Sujana, 2002)

Kekayaan koleksi jenis tanaman pada empat kebun raya di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 4.1, dimana tercatat Kebun Raya Eka Karya Bali menyimpan 20 koleksi Jenis tanaman, Kebun Raya Purwodadi menyimpan 48 koleksi jenis tanaman, Kebun Raya Cibodas menyimpan 55 kolekasi jenis tanaman dan yang terbanyak adalah Kebun Raya Bogor dengan jumlah koleksi sebanyak 177 jenis koleksi.

Gambar 4.1

Koleksi Tanaman Langka di Empat Kebun Raya di Indonesia

Sumber: IUCN Redlist Book 2001

 

 

            Sedangkan tugas pokok yang diemban oleh Kebun Raya Eka Karya Bali adalah melakukan tugas inventarisasi, eksplorasi, dan konservasi tumbuhan tropika yang mempunyai nilai ilmu pengetahuan dari kawasan dataran tinggi lembab. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kebun Raya Eka Karya Bali mempunyai fungsi sebagai berikut, (1) melaksanakan inventarisasi berbagai jenis tumbuhan tropika yang habitatnya dari dataran tinggi lembab, (2) melaksanakan ekplorasi jenis-jenis tumbuhan tropika yang habitatnya dari dataran tinggi lembab, (3) melakukan konservasi terhadap tumbuhan tropika yang habitatnya dari dataran tinggi lembab yang mempunyai nilai ilmu pengetahuan dan potensi ekonomi dalam rangka melestarikan sumber daya hayati (plasma nuftah) di bumi Indonesia, (4) melakukan pelayanan jasa ilmiah dibidang arsitektur (lanscape) pertamanan serba ragam tanaman hias (floracultural), introduksi dayaguna tumbuhan apresiasi masyarakan terhadap alam lingkungan, dan (5) melakukan kegiatan tata usaha (Sujana, 2002)

 

Foto 4.1

Maskot Kebun Raya Eka Karya Kondisi Maret 2005

Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2005

 

Foto 4.1 menampilkan Kebun Raya saat ini masih nampak asri, menawan, dan masih menyimpan keindahan alam sebagai atraksi wisata yang menarik. Pohon-pohon langka, variasi tanaman masih terpelihara dengan baik, berarti pengelola Kebun Raya Eka Karya masih konsisten dengan tugas-tugas yang diembannya.

 

4.2.3.     Pengelolaan Kebun Raya sebagai Obyek Wisata

 

Kebun Raya Eka Karya Bali semula hanyalah lembaga konservasi tumbuhan namun telah berkembang menjadi objek wisata (taman rekreasi) yang menawan dan menarik, karena memadukan unsur keindahan alam, kelangkaan, dan keragaman jenis tanaman. Dengan melakukan penelitian tentang wisatawan yang mengunjungi Kebun Raya Eka Karya Bali, diharapkan informasi tersebut akan berguna untuk pengembangan taman atau kebun raya lainnya di Bali.

Untuk mengetahui lebih jelas (pemahaman empiris) mengenai kunjungan wisatawan yang berkunjung  ke Kebun Raya Eka Karya Bali dapat dilihat pada Tabel 1.2

Tabel 1.2

Kunjungan Wisatawan ke Kebun Raya Eka Karya Bali

Tahun 1998-2002.

Tahun Jumlah (orang) Perkembangan
1998 217.636 -
1999 211.172 -2.97%
2000 205.354 -2.76%
2001 270.117 31.54%
2002 17.894 -93.38%
Rata-rata       184.435  

Sumber: Disparda Provinsi Bali (2003a), data diolah.

 

Tingkat kunjungan wisatawan ke Kebun Raya Eka Karya Bali (Tabel 1.2) dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2002 mengalami penurunan. Namun demikian, jumlah kunjungan periode tersebut masih cukup tinggi dengan rata-rata 184.435 orang per tahun.

Sujana (2002) dalam penelitiannya tentang perumusan strategi pengelolaan objek wisata Kebun Raya Eka Karya Bali, menyarankan agar pihak pengelola kebun raya Eka Karya melakukan strategi diversifikasi yang diarahkan untuk (1) Menata kembali kawasan ini, berupa: Penataan lokasi kemah wisata, pembuatan jalan turun tebing, pendirian tempat berkemah, pengembangan daya guna flora dan fauna, pembudidayaan tanaman air, arena bermain anak-anak, memperkaya koleksi tanamanan, membuat katalog tanaman, dukungan masyarakat sekitar berupa penjualan souvenir. (2) Melakukan budidaya flora dan fauna berupa pengembangan produk yang dilakukan oleh seksi koleksi berupa: budidaya flora tanaman air sehingga diharapkan dapat memberikan daya tarik lebih agar wisatawan tidak beralih ke objek lainnya. Budidaya fauna khususnya binatang atau burung-burung yang telah ada, jenis serangga tertentu, dan juga binatang kera. (3) Menambah koleksi tanaman khas Bali agar keunikannya semakin nampak berupa penambahan tanaman umbi-umbian (bumbu), tanaman obat, tanaman panca yadnya pada areal khusus. (4) Menciptakan bentuk katalog baru, pembuatan taman supaya memberikan daya tarik unsur ilmiah, dengan nama latin serta bingkai ukiran Bali. (5) Mempererat hubungan dan kerjasama dengan kelompok seni gong sebagai bentuk tanggungjawab sosial dengan masyarakat lokal di daerah tujuan wisata yakni masyarakat Candikuning. (6) Melakukan kegiatan usaha tambahan seperti: membuat cinderamata khas Kebun Raya Eka Karya, baju kaos bergambar wisatawan dengan latar Kebun Raya Eka Karya, mendirikan kios makanan dan minuman, lapangan tenis dirawat lebih baik, penataan kembali gedung pertemuan, memperbanyak brosur sebagai media promosi.

 

4.2.4.     Posisi Obyek Kebun Raya Bali berdasarkan Analisis Tourist Area Lifecycle

 

Pengembangan (Development)

 

Obyek Kebun Raya Bali berdasarkan Analisis Tourist Area Lifecycle berada pada Pengembangan (Development).

Pada tahapan ini, telah terjadi kunjungan wisatawan dalam jumlah besar dan pemerintah sudah berani mengundang investor nasional atau internatsional untuk menanamkan modal di kawasan wisataw yang akan dikembangkan. Perusahaan asing (MNC) Multinational company[9]) telah beroperasi dan cenderung mengantikan perusahan local yang telah ada, artinya usaha kecil yang  dikelola oleh penduduk local mulai tersisih hal ini terjadi karena adanya tuntutan wisatawan global yang mengharapkan standar mutu yang lebih baik. Organisasi pariwisata mulai terbentuk dan menjalankan fungsinya khususnya fungsi promotif yang dilakukan bersama-sama dengan pemerintah sehingga investor asing mulai tertarik dan memilih destinasi yang ada sebagai tujuan investasinya.

Phase Development ini merupakan diferensiasi fungsi kebun raya menjadi obyek wisata yang dirasakan mendatangkan manfaat ekonomi baik bagi pengelola kebun raya, masyarakat sekitar obyek dan pendapatn pajak bagi pemerintah local. Hal senada juga dapat dilihat pada rencana induk pengembangan Kebun Raya Eka Karya yang disusun berdasarkan analisis kebutuhan dalam jangka panjang tahunan adalah sebagai berikut, (1) Pengumpulan jenis-jenis Gymnospermae, yakni jenis-jenis tumbuhan berdaun jarum dari seluruh dunia. (2) Pengumpulan jenis-jenis tumbuhan dari seluruh Bali dan Nusa Tengga yang habitat aslinya berasal dari daerah dataran tinggi basah. (3) Rekreasi dan objek pariwisata di daerah Bali, disamping penyediaan fasilitas bagi kepentingan ilmu pengetahuan “ilmiah”. (4) Melakukan kegiatan usaha tambahan untuk menunjang pembiayaan kebun raya (Sujana, 2002). Artinya pengembangan Kebun Raya Bali sebagai obyek wisata sebenarnya untuk menangkap peluang pasar yang semakin meningkat ditengah phase pembangunan Kebun Raya untuk mengemban fungsi utamanya karena antara fungsi pengelolaan sebagai obyek wisata dirasakan dapat menopang pendanaan konservasi dan preservasi Kebun Raya Bali dalam jangka pendek dan bahkan dalam jangka panjang.

Usaha-usaha pelibatan masyarakat lokal khususnya yang berhubungan penyediaan cinderamata, fasilitas makan dan minum terus dilakukan. Pemberdayaan masyarakat lokal berupa pemberdayaan group tabuh kerawitan dan tari-tarian juga juga terus digalakkan.

 

4.2.5.     Posisi Obyek Kebun Raya Bali berdasarkan Analisis Irritation Index

 

Phase Euphoria ditandai dengan temukannya potensi pariwisata kemudian pembangunan dilakukan, para investor datang menanamkan modal dengan membangun berbagai fasilitas bisnis pendukung pariwisata, sementara wisatawan mulai berdatangan ke sebuah destinasi yang sedang dibangun, namun perencanaan dan kontrol belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Euphoria Kebun Raya Bali sebagai obyek wisata akan terlihat khususnya pada hari-hari libur. Setiap hari libur, kebun raya bali rata-rata meningkat 4000% dari hari-hari biasanya artinya Kebun Raya masih berada pada phase euphoria.

 

5.     Simpulan

 

Analisis Tourist Area lifecyle, dan Indext of Irritation, digunakan untuk menempatkan posisi masing-masing destinasi pada phase daur hidup destinasi, dimana hasil analisis tersebut boleh digunakan untuk merumuskan strategi pengelolaan, pemasaran sebuah destinasi berdasarkan lima aspek yakni: keadilan, efektivitas, efisiensi, kredibilitas dan integrasi  (Theobald, 2004).  Analisis tersebut sebenarnya meninjau kembali kelayakan sebuah destinasi atau obyek wisata yang layak untuk membuat kebijakan melakukan perbaikan secara sukarela, di bawah lima aspek: keadilan, efektivitas, efisiensi, kredibilitas, dan integrasi (Toth, 2002).

Khususnya analisis Irritation Index sebenarnya meninjau secara periodic tentang pelibatan stakeholder dalam perumusan strategi pengembangan pariwisata secara berkelanjutan. Kebijakan mungkin menjadi hal yag sangat penting untuk diperhatikan dari waktu-kewaktu karena sangat mungkin destinasi telah berada pada phase yang berbeda dan kebijakan sebelumnya mungkin tidak relevan lagi dengan situasi saat ini. Pada sisi lainnya, sebuah keharusan untuk mengakomodasi seluruh masukan atau pendapat dari berbagai kelompok pemangku kepentingan dalam hal identifikasi masalah, legitimasi, keterlibatan dan resolusi konflik. Kerangka stakeholder telah diterapkan dalam hubungannya dengan siklus hidup daerah tujuan wisata dalam rangka menganalisis sikap terhadap pemangku kepentingan pariwisata dan pembangunan berkelanjutan.

Obyek Wisata Tanah Lot adalah contoh nyata bahwa sebuah obyek wisata atau destinasi wisata senantiasa akan mengalami perubahan dan memerlukan strategi  pengelolaan yang berbeda sesuai dengan kondisi sebuah obyek pada phase apakah sebenarnya dia berada. Sementara obyek wisata Kebun Raya Bali adalah sebuah contoh yang baik untuk menjelaskan adanya alih fungsi sebuah kawasan menjadi sebuah obyek wisata yang dirasakan dapat menunjang fungsi utama dari sebuah kawasan khususnya yang berhubungan dengan aspek ekonomi yang didapatkan dari aktivitas wisata.

Daftar Pusaka

 

A Door is Reopened to the Ivory Trade. (2011) U.S. News and World Report. 122: June 30, 1997 p4.

 

Alder, Joseph. (2011) “Should Heads Keep Rolling in Africa?.” Science 255/6 March, p1206-1207.

 

Badan Pusat Statistik. 2005. ”Data Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara yang langsung datang ke Bali. (Laporan) BPS Prov Bali.

Butler, R. W. 1980. “The Concept of a Tourism Area Life Cycle of Evolution:  Implications  for Management of Resources.” The Canadian Geographer 24(1), p. 8.

 

Disparda. 2003a. Data Objek dan Daya Tarik Wisata tahun 2003. Denpasar: Disparda Provinsi Bali.

Disparda. 2003b. BALI, Objek dan Daya Tarik Wisata tahun 2003. (Buku panduan pramuwisata). Denpasar: Disparda Provinsi Bali.

Gregorius. 2005. “Perkaya Khazanah Wisata”  pada http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2005/5/19/pa2.htm

LIPI. 2005. “Kebun Raya Bogor : Cikal Bakal Perpustakaan Indonesia” pada http://www.lipi.go.id/www/www.cgi?cetak&1111211845

MSSRF 1998.  Gulf of Mannar Marine Biosphere Reserve Programme. In: “Biodiversity of Gulf of Mannar Marine Biosphere Reserve.” pp. 1- 22. MSSRF Proceeding no. 24.

 

MSSRF 1999.  Gulf of Mannar: Project for promotion of  alternative livelihood options for the poor in `the vicinity of the biosphere reserve. Project document submitted to Ministry of Rural Development,  Govt. of India and UNDP.

 

Panoramic photo of elephants is courtesy of Paul MacKenzie’s webcite: Elephant Information Repository

 

Photo of ivory tusks is copyright of World Wide Fund for Nature published in “Conserving Africa’s Elephants: Current Issues and Priorities for Action”

 

Pura Tanah Lot is considered as Dang Kahyangan -”One of the six main Bali temple, http://balineseindonesia.blogspot.com/2009/08/bali-travel-to-puratanah-lot-temple.html

 

Sapta Nirwandar (2011) Pembangunan Sektor Pariwisata: Di Era Otonomi Daerah, di unduh pada 21 Maret 2011 pada http://www.scribd.com/doc/35092726/440-1257-PEMBANGUNANSEKTORPARIWISATA1

 

Still in Business: The Ivory Trade in Asia, Seven Years After the CITES Ban (2011) http://www.trafic.org/publications/summaries/summary_ivorytrade.htm

 

Sujana, I Wayan. 2002. “Perumusan Strategi Pengelolaan Objek Wisata Kebun Raya Eka Karya Bali di Candikuning Baturiti Tabanan” (Tesis) Denpasar:Universitas Udayana.

Sugal, Cheri, “Elephants of southern Africa must now pay their way.” (2011) WorldWatch. Vol. 10, (September 1997) pp. 9.

Theobald, William F. (2010) Global Tourism Third edition: Amsterdam,  Boston, Heidelberg,  London, New York , Oxford, Paris , San Diego, San Francisco, Singapore,  Sydney. Butterworth–Heinemann is an imprint of Elsevier

 

Toth, R. 2000. Implementing a Worldwide Sustainable Tourism Certification System. Alexandria, Va.: R.B. Toth Associates.

Tourism Vision 2020 – UNWTO: pada http://pandeputusetiawan.wordpress.com

 

World Tourism Organization. 1999. <http://www.world-tourism.org/&gt;. Accessed September 16, 2003.

World Travel and Tourism. Council. 1996. Travel and Tourism. Press Release. Brussels, Belgium: WTTC.

United Nation-World Tourism Organization (2005), Tourism Highlight 2005, UN-WTO, Madrid.


[1]Tourism Highlight 2005, UN-WTO, Madrid

[2]Tourism Vision 2020 – UNWTO.

[3] Although tourism is generally regarded as less destructive to the environment than most other industries, nevertheless, its sheer size and widespread presence has already created negative physical and social environmental damage. Furthering the concept of sustainable development, Murphy dan Price (dalam Theobald, 2004)

[4] Tourist Area Life Cycle (TLC)

[5] Butler, R. W. 1980. “The Concept of a Tourism Area Life Cycle of Evolution:  Implications for Management of Resources.” The Canadian Geographer 24(1), p. 8.

 

[6] Multinational company: Hotel Chain, Franchising, Tour agency, etc

[7] repeater guest adalah mereka  yang tergolong wisatawan yang loyal dengan berbagai alasan

[8] Index of Irritation: Euphoria, Apathy, annoyance, dan antagonism

[9] Multinational company: Hotel Chain, Franchising, Tour agency, etc

MEMPERTANYAKAN KEBERLANJUTAN PEMBANGUNAN PARIWISATA BALI

[1]MEMPERTANYAKAN KEBERLANJUTAN PEMBANGUNAN PARIWISATA BALI

 

Oleh:

I Gusti Bagus Rai Utama

Program Doktor, Studi Ilmu Pariwisata, Universitas Udayana. Bali

 

Abstact

One keyword to be able to implement programs that support sustainable tourism development is the sincerity. Ideally there is a balancing between the supply side that all stakeholders including local communities and industry seriously in one goal in harmoniously with the demand side which also includes elements involving tourists as a destination’s consumers. The next keyword is the discipline to comply with all rules and regulations that have been agreed upon, industry groups should be driven by the attitude of discipline to obey the rules that existed at a destination. Stakeholders who obey the rules, nobody is indispensable to realize the sustainable tourism development through all the programs. Local communities are always working very hard in providing service and welcoming to all tourists by friendliness of the local residents that can strengthen the image and branding of tourism destinations in Bali.

Keyword: sustainability, development, program, sincerity, stakeholder, community, regulation, destination

 

1.     Pendahuluan

 

Munculnya isu pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan adalah sebagai hal yang dinamis dalam skala industri secara makro melalui pendekatan strategis dalam perencanaan dan pembangunan sebuah destinasi pariwisata. [2]Meskipun banyak anggapan bahwa pariwisata adalah sebuah sektor pembangunan yang kurang merusak lingkungan dibandingkan dengan industri lainnya, namun jika kehadirannya dalam skala luas akan menimbulkan kerusakan lingkungan fisik maupun sosial (Murphy dan Price dalam Theobald, 2004).

Melanjutkan konsep pembangunan berkelanjutan, Murphy dan Price (dalam Theobald, 2004) berpendapat bahwa ada hubungan antara ekonomi dan lingkungan serta memiliki hubungan yang sangat erat. Kepentingan pariwisata dalam pembangunan berkelanjutan adalah logis mengingat bahwa pariwisata adalah salah satu industri yang produknya menjual lingkungan, baik fisik dan manusia sebagai sebuah totalitas produk. Penulis lainnya juga berpendapat bahwa integritas dan kelangsungan produk pariwisata telah membutuhkan perhatian utama sebagai sebuah industri. Mereka berpendapat bahwa apa yang sekarang dilakukan dalam penelitian pariwisata dan kebijakan adalah upaya yang lebih besar untuk menghubungkan kepentingan akademik dan pemerintah dalam mengejar kepentingan pengembangan pariwisata yang lebih berkelanjutan dengan para pelakunya pada garis depan yakni praktisi industri dan wisatawan.

Sebenarnya pembangunan pariwisata  merupakan konsep yang sedang berkembang, konsep siklus hidup pariwisata dan konsep daya dukung saling terkait adalah cara yang baik dan dinamis untuk melihat kondisi dan perkembangan pariwisata. Konsep siklus hidup menunjukkan bahwa daerah tujuan wisata senantiasa mengalami perubahan dari waktu ke waktu, dan kemajuannya dapat dilihat melalui tahapan-tahapan dari pengenalan hingga penurunan. Dengan pengelolaan yang baik, pariwisata  berperanan untuk memberdayakan sumber daya yang langka serta menjadikan industri pariwisata dapat diperpanjang siklus hidupnya dan berkelanjutan (Theobald, 2004)

Masalah standar dalam industri pariwisata juga menjadi isu yang sangat menarik untuk diutarakan sebagai upaya untuk mewujudkan pembangunan pariwisata yang bertanggungjawab dan berkelanjutan. Standar adalah dokumen yang menetapkan dasar, contoh atau prinsip untuk menyesuaikan hal-hal yang terkait dengan unit pengukuran yang seragam. Standar dapat berupa kewajiban (misalnya, ditetapkan dalam undang-undang) yang membahas pengembangan standar keberlanjutan dari usaha-usaha lokal untuk menciptakan perbaikan bisnis sebagai bagian dari  upaya persiapan bersaing pada industri pariwisata global. Proposisi yang ditetapkan pada pembahasan tentang standar adalah bahwa penetapan standar dan sertifikasi adalah alat berharga untuk membantu membawa para pemangku kepentingan bersama-sama menemukan sebuah kesepakatan bentuk penilaian yang bertanggungjawab.  Sertifikasi adalah proses yang bertujuan untuk membantu meningkatkan standar industri dan merupakan alat kebijakan untuk melakukan perbaikan secara sukarela di bawah lima aspek: keadilan, efektivitas, efisiensi, kredibilitas dan integrasi  (Theobald, 2004).

Dalam pengembangan strategi pariwisata dan kebijakan, otoritas yang bertanggung jawab, harus mempertimbangkan pandangan dari sejumlah pemangku kepentingan termasuk industri, penduduk, kelompok khusus yang mewakili kepentingan lingkungan dan masyarakat, serta wisatawan sendiri.

Pelibatan stakeholder dalam perumusan strategi pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan kebijakan mungkin menjadi hal yag sangat penting untuk diperhatikan. Sebuah keharusan mengakomodasi seluruh masukan atau pendapat dari berbagai kelompok pemangku kepentingan dalam hal identifikasi masalah, legitimasi, keterlibatan dan resolusi konflik. Kerangka stakeholder telah diterapkan dalam hubungannya dengan siklus hidup daerah tujuan wisata dalam rangka menganalisis sikap terhadap pemangku kepentingan pariwisata dan pembangunan berkelanjutan.

Di banyak negara-negara dunia maju, pertentangan tajam terjadi antara kelompok konservasionis dan industri pariwisata. Konservasionis berpendapat bahwa lingkungan harus mendapatkan perlindungan dan pembatasan pada pertumbuhan pariwisata yang dramatis. Industri Pariwisata  di sisi lain berusaha untuk meningkatkan dan mengembangkan fasilitas baru untuk mewujudkan kepuasan wisatawan.

Lebih Lanjut, Hudson dan Miller  (Theobald, 2004) mengeksplorasi hubungan antara pentingnya etika dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan dan mempertimbangkan bagaimana pemahaman tentang pendekatan etis dari para pejabat pariwisata di masa depan bisa menguntungkan mereka secara efektif dalam mengelola industri di masa depan.  Hudson dan Miller  (Theobald, 2004) menyimpulkan bahwa negara-negara  maju mungkin akan mengalami tekanan besar untuk menetapkan hak atas alam agar penduduk lebih makmur dan oleh karena itu menjadi lebih peduli dengan masalah estetika, namun, gerakan untuk perlindungan lingkungan tidak mungkin untuk dilanjutkan pada negara-negara yang kurang berkembang di mana isu-isu kelangsungan hidup lebih mendesak untuk dibicarakan dibandingkan isu-isu konservasi.

 

 

 

2.    Pembahasan:

 

[3]Isu-isu Terkini apakah yang menarik untuk diperdebatkan?

Isu-isu tentang dampak positif dari berkembangnya pariwisata sudah tidak hangat lagi untuk diperdebatkan, karena begitu banyak pihak dari WTO hingga pengelola bisnis pariwisata di tingkat local  berpendapat pada hal yang sama yakni pariwisata berpengaruh atau berdampak positif terhadap pembangunan sebuah Negara, wilayah, atau destinasi. Coba pandangan saat ini dibelokkan pada hal-hal yang telah mengalami perubahan seperti pengakuan bahwa pembangunan telah menyebabkan beberapa dampak negatif yang serius terhadap lingkungan, dan beberapa diantaranya telah begitu jelas terlihat seperti pasokan air semakin menyusut, terjadinya masalah sampah, dan masalah misterius lainnya seperti pemanasan global, penipisan lapisan ozon, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Dalam konteks ini, isu-isu untuk melakukan mitigasi atas misteri kerusakan lingkungan telah menjadi isu yang hangat dalam konteks pembangunan pariwisata berkelanjutan dan termasuk juga pembangunan pada sektor lainnya (Theobald, 2004)

 

2.1.        [4]Benarkah Pariwisata mendukung Pembangunan yang Berkelanjutan?

 

Meskipun Secara terus-menurus, pembangunan pariwisata berkelanjutan dikumandangkan, dan pada KTT Johannesburg 2002 telah diletakkan dasar secara signifikan sebagai upaya  melakukan negosiasi dan kampanye positif tentang pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Pada KTT ini juga mampu menggalang lebih dari 300 kemitraan sukarela, yang masing-masing membawa tambahan sumber daya untuk mendukung upaya-upaya untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan. (United Nations Department of Economic and Social Affairs, 2002).

Memperdebatkan pariwisata dalam pembangunan berkelanjutan adalah sebuah hal logis mengingat bahwa pariwisata adalah sebuah industri yang menjual lingkungan, baik fisik dan manusia sebagai totalitas produk. Integritas dan kontinuitas produk ini telah menjadi perhatian utama industri seperti yang dinyatakan oleh beberapa lembaga international, misalnya, UN-WTO tentang Global Etik untuk Kode etik Pariwisata, dan asosiasi Ekowisata Australia telah merumuskan sebuah Program Akreditasi Ekowisata untuk mendukung usaha pembangunan yang berkelanjutan.

Terdapat banyak pilihan sebenarnya, tapi maknanya lebih dari isu-isu dan pilihan yang perlu dilakukan sebelum konsep pembangunan berkelanjutan dapat bergerak lebih lanjut terhadap fisik dan realitas ekonomi. Para peneliti dan pemerintah di beberapa negara telah menaruh perhatian yang cukup terhadap konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan, tetapi industri dan konsumen tampaknya kurang menerima sepenuhnya ide-ide tentang pembangunan berkelanjutan ini. Jika melihat realitas pembangunan pariwisata Bali, apakah pembangunan pariwisata Bali telah diletakkan pada dasar yang kuat dalam konteks landasan pembangunan yang berkelanjutan? Pada tataran konsep, mungkin saja telah ada konsep yang bagus seperti misalnya pembangunan yang berlandasarkan atas konsepsi “Tri Hita Karana” yang meletakkan keseimbangan pembangunan manusia, keseimbangan alam yang diletakkan pada kesadaran suci terbungkus pada spiritualitas yang luhur, namun dalam penerapannya masih boleh dipertanyakan dan bahkan masih diragukan  khususnya pada tataran industry di mana para praktisi lebih mengutamakan profit atau keuntungan material daripada pertimbangan pembangunan berkelanjutan tersebut.

2.2.          Apa yang dimaksud Pembangunan yang Berkelanjutan?

 

[5]Definisi Pembangunan Berkelanjutan diperlukan untuk menciptakan hubungan baru dengan lingkungan, dan kepentingan dalam pembangunan berkelanjutan yang telah dibangun selama 30 tahun sejak tahun 1972. Danella dan Dennis Meadows (1972) telah mengguncang dunia dengan buku mereka yang berjudul “Limits to Growth”. Mereka berpendapat bahwa sumber daya di bumi dan kemampuan untuk menyerap polusi amat terbatas. Dengan menggunakan simulasi komputer, mereka meramalkan penduduk bumi dan kemajuan pembangunan fisik akan mengalami kendala pada abad mendatang. Buku tersebut menjadi peringatan pertama untuk segera mengadakan penelitian dan musyawarah dalam jangka panjang yang harus dilanjutkan pada tingkat industri. Rumusan tentang pembangunan berkelanjutan tersebut dirumuskan dalam beberapa hal seperti yang terdappat pada (the publication of the World Conservation Strategy by the International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources IUCN, 1980) adalah sebagai berikut:

  1. Membangun batas ekologi dan standar lebih adil yang akan membawa konsekuensi adanya kebutuhan promosi terhadap nilai-nilai yang mendorong pengunaan standar yang menjadi batas-batas dari kemungkinan kerusakan ekologis.
  2. Re-distribusi kegiatan ekonomi dan re-alokasi sumber daya untuk memenuhi kebutuhan yang tergantung pada pencapaian potensi  pertumbuhan penuh karena pembangunan berkelanjutan jelas memerlukan pertumbuhan ekonomi yang bekelanjutan.
  3. Pengendalian penduduk karena ukuran besaran jumlah penduduk  akan berdampak pada distribusi sumber daya karena pembangunan berkelanjutan hanya dapat dikejar jika perkembangan kependudukan selaras dengan perubahan ekosistemnya.
  4. Konservasi mendasar terhadap sumber daya diperlukan untuk pembangunan berkelanjutan agar tidak membahayakan sistem alamiah  yang seharusnya mendukung kehidupan di bumi: atmosfer, air, tanah, dan makhluk hidup tidak boleh rusak karena pembangunan itu sendiri.
  5. Akses ke sumber daya yang adil dan usaha peningkatan teknologi serta menggunakannya secara lebih efektif karena pada dasarnya pertumbuhan sebenarnya tidak memiliki batas yang ditetapkan jika dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk bumi atau penggunaan sumber daya luar yang tak terkendali dapat menyebabkan bencana ekologis.  Tetapi batas berakhirnya ada tatkala sumberdaya tersebut telah habis terpakai dan teknologi harusnya dapat diciptakan sebagai usaha untuk mengurangi tekanan terhadap alam dan memperlambat terhadap habisnya sumber daya yang ada.
  6. Kendali daya dukung dan hasil berkelanjutan merupakan kendali yang diperlukan untuk sumber daya yang dapat diperbaharui, karena sebagian besar sumberdaya yang ada saling terkait pada ekosistem, dan hasil maksimum yang berkelanjutan harus didefinisikan setelah memperhitungkan efek terhadap seluruh sistem eksploitasi.
  7. Pembangunan berkelanjutan mensyaratkan bahwa tingkat penyusutan sumber daya yang tak dapat diperbaharui mengharuskan adanya beberapa alternatif di masa depan.
  8. Diversifikasi spesies adalah pembangunan berkelanjutan yang membutuhkan konservasi spesies tanaman dan hewan.
  9. Meminimalkan dampak yang merugikan artinya pembangunan berkelanjutan mensyaratkan bahwa dampak yang merugikan terhadap kualitas udara, air, dan lainnya yang berupa unsur-unsur alami harus dapat diminimalkan untuk mempertahankan ekosistem secara keseluruhan.
  10. Pengendalian komunitas   adalah adanya kendali masyarakat atas keputusan pembangunan yang mempengaruhi ekosistem setempat.
  11. Kebijakan nasional yang luas dalam kerangka kebijakan internasional    artinya harus dipahami bahwa biosfer adalah rumah bersama semua umat manusia dan pengelolaan bersama atas biosfer adalah prasyarat untuk keamanan politik global karena pada prinsipnya bumi kita hanya satu yang harus kita kelola secara bijaksana bersama-sama oleh seluruh manusia di bumi ini.
  12. Viabilitas ekonomi adalah sebuah kebijakan lingkungan perusahaan yang merupakan perpanjangan dari manajemen kualitas total.
  13. Kualitas lingkungan adalah kebijakan lingkungan perusahaan yang merupakan perpanjangan dari manajemen kualitas total.
  14. Audit lingkungan  adalah suatu sistem audit lingkungan yang efektif  yang berpusat pada pengelolaan lingkungan yang baik.
  15. Triple bottom line yang diterjemahkan bahwa kemakmuran ekonomi, kualitas lingkungan dan keadilan sosial merupakan satu kesatuan idealisme pembangunan yang berkelanjutan.

[6]Prioritas yang segera diwujudkan untuk mendukung pembangunan pariwisata berkelanjutan dapat dijelaskan sebagai berikut: (1)mengidentifikasi standar sosial dan sumber daya yang dapat diterima dan dapat dicapai, (2)mendokumentasikan kesenjangan antara keadaan yang diinginkan dan yang sudah ada pada sebuah destinasi, (3)mengidentifikasi tindakan manajemen untuk menutup kesenjangan tersebut, (4)monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas manajemen destinasi, (5)mengidentifikasi perubahan yang tidak dapat diterima yang mungkin terjadi sebagai akibat dari kedatangan wisatawan dan pengembangan strategi manajemen untuk menjaga dampak pariwisata dalam tingkat yang dapat diterima, (6)mengintegrasikan dan mengelola dampak kunjungan wisatawan ke dalam perencanaan instansi yang ada, mendesain, dan mengelolanya; (7)mendasarkan pengelolaan dampak kunjungan wisatawan pada pemahaman ilmiah yang terbaik dan menyediakan informasi situasional terkini, (8)menentukan tujuan pengelolaan yang mengidentifikasi sumber daya dan  kondisi yang harus dicapai serta jenis daya tarik wisata yang akan disediakan; (9)mengidentifikasi dampak masalah pengunjung dengan membandingkan standar kondisi yang dapat diterima dengan indikator kunci dari dampak berdasarkan waktu dan lokasi; (10)mendasarkan keputusan manajemen, untuk mengurangi dampak atau mempertahankan kondisi yang dapat diterima, pada pengetahuan tentang sumber-sumber kemungkinan dan hubungan antara dampak yang tidak dapat diterima; (11)mengatasi dampak pengunjung dengan berbagai teknik alternatif pengelolaan, dan (12)merumuskan tujuan pegelolaan destinasi, yang memasukkan berbagai tingkat dampak yang diterima, untuk mengakomodasi keragaman lingkungan dan kesempatan pengalaman sekarang dalam setiap pengaturan sumber daya alamiah.

Apakah pembangunan Bali termasuk pembangunan pariwisata telah menerapkan prinsip-prinsip di atas? Mengutip pendapat seorang tokoh Bali (Manuaba), harus dapat dibedakan antara “Pembangunan Bali dan pembangunan di Bali” pembangunan bali mengidentifikasi bahwa pembagunan dilakukan atas inisiatip masyarakat bali dilakukan oleh masyarakat, untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat bali. Namun yang terjadi saat ini, ada indikasi bahwa masyarakat bali justru mulai tergusur dan jika ada masyarakat bali yang dapat bersaing pada dunia bisnis, jumlahnya sangat kecil. Lahan-lahan hijau atau  persawahan dan pertanian produktif telah semakin menyempit yang menandakan bahwa pengelolaan terhadap sumberdaya alam bali nyaris tanpa kendali yang baik. Pengelolaan terhadap kunjungan wisatawan pada beberapa tempat wisata di Bali belum memiliki standar yang baik untuk mendukung daya dukung dan keberlanjutan atas sumberdaya yang ada, sebagai contohnya, misalnya pengelolaan tempat wisata Tanah Lot di Tabanan, belum dikelola dengan standar yang baik sehingga permasalahan pengelolaan masih terjadi di banyak tempat wisata di Bali. Pembangunan akomodasi yang seolah-olah tanpa batas dan tanpa mempertimbangkan daya dukung wilayah dan mengabaikan asas pemerataan pembangunan wilayah masih nampak dengan jelas seperti kesenjangan pembagunan pariwisata wilayah bali selatan dengan bali utara misalnya.

 

3.     Program Relevan apasajakah yang diperlukan untuk mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan?

3.1.         [7]Bagaimanakah dengan Program Manajemen Kapasitas “Carrying Capasity”?

 

[8]Adanya anggapan bahwa pembangunan pariwisata berpotensi merusak lingkungan jika dihubungkan dengan  peningkatan jumlah wisatawan dan degradasi daerah tujuan pariwisata adalah sesuatu yang logis (Hunter dan Green, 1995). Wujud hubungan ini adalah konsep tentang daya dukung yang menunjukkan suatu pendekatan manajemen yang memungkinkan pertumbuhan dalam batas yang dapat diterima (Johnson dan Thomas, 1996).

Meskipun niat tersebut tampak jelas dan rasional, implementasi aktual dari strategi manajemen kapasitas  mengalami kontroversi yang cukup tajam. Di satu sisi, konsep ini merupakan kebutuhan yang semestinya diakui untuk membatasi dan menjadi kontrol atas dimensi-dimensi pembangunan pariwisata yang dapat mengancam berkelanjutan penggunaan sumber daya yang terbatas,  pada saat yang bersamaan, konsep tersebut berhadapan dengan keinginan untuk memaksimalkan peluang sebagai tujuan pertumbuhan dan mewujudkan manfaat potensial yang terkait dengan pengunjung yang semakin meningkat.

Mestinya pembagunan pariwisata dapat diletakkan pada prinsip pengelolaan dengan manajemen kapasitas, baik kapasitas wilayah, kapasitas obyek wisata tertentu, kapasitas ekonomi, kapasitas social, dan kapasitas sumberdaya yang lainnya sehingga dengan penerapan manajemen kapasitas dapat memperpanjang daur hidup pariwisata itu sendiri sehingga konsepsi konservasi dan preservasi serta komodifikasi untuk kepentingan ekonomi dapat berjalan bersama-sama dan pembangunan pariwisata berkelanjutan dapat diwujudkan. Sekarang pertanyaannya, apakah pariwisata bali telah menerapkan manajemen kapasitas pada semua pengelolaan obyek wisata saat ini?

3.2. Bagaimanakah dengan Community based vision?

 

Dari perspektif filsafat manajemen pertumbuhan, pembagunan adalah sebagian besar merupakan pertanyaan tentang apa diinginkan oleh masyarakat yang terlihat pada visi  masyarakat, tujuan, dan kemampuan untuk mengelola dampak pertumbuhan itu.  Sesuai dengan pandangan ini, Whistler berpendapat, pemimpin harus berhati-hati dalam mengadopsi filosofi manajemen pertumbuhan. Kebijakan yang dirancang untuk mendorong program-program lingkungan yang berfokus pada:  Suatu pendekatan berbasis ekosistem terhadap penggunaan lahan, termasuk  area yang dilindungi, perkotaan yang desain  secara efisien; Lingkungan transportasi yang berkelanjutan, termasuk strategi yang komprehensif untuk mendorong efesiensi penggunaan kendaraan bermotor; Pasokan air bawah tanah dan program pengelolaan air limbah;  Pengurangan limbah padat dan inisiatif penggunaan kembali, dan Praktek Konservasi energi (Waldron, Godfrey, dan Williams, 1999).

Bagaimanakah dengan visi masyarakat bali tentang pembangunan bali tersebut? Jikalau dilakukan penelitian pada tataran akar rumput, mungkin visi pembangunan bali belum dapat dipahami secara massal yang berarti masyarakat bali sebenarnya masih menjadi obyek pembangunan dan bukan menjadi subyek atau pelaku pembangunan itu sendiri. Keterwakilan masyarakat pada parlemen belum dapat menyuarakan suara masyarakat secara utuh dalam artian suara yang ada mungkin hanya merupakan suara beberapa elit partai tertentu sehingga visi pembangunan untuk pemberdayaan masyarakat secara massive masih sangat diragukan. Istilah “pagar makan tanaman” masih relevan untuk mengambarkan kondisi pembangunan masyarakat bali, sebagai contoh nyata mengenai istilah ini, maraknya pembangunan vila atau fasilitas akomodasi di beberapa tempat atau area konservasi seperti yang terdapat di kawasan konservasi Danau Tambingan justru di indikasikan telah dilakukan oleh beberapa tokoh atau elit penting di pemerintahan yang ada di parlemen.

 

3.3.         Sudahkah Pembangunan Pariwisata Melibatkan Semua Pemangku Kebijakan?

 

[9]Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan adalah  kondisi yang diinginkan dan mungkin menjadi elemen yang paling penting dari manajemen pertumbuhan. Mengembangkan mekanisme yang tepat untuk menggabungkan pandangan berbeda adalah penting untuk keberhasilan pembangunan yang menyesuaikan kepentingan masyarakat dan wisatawan secara bersama-sama (Cleveland dan Hansen, 1994).

Perbedaan mendasar dapat terjadi antara masyarakat lokal dan wisatawan namun pada kenyataannya ada perbedaan yang lebih besar sehubungan dengan perbedaan sikap terhadap pembangunan itu sendiri (Lawrence, et al., 1993). Di kota-kota wisata yang telah banyak berkembang, msyarakat menjadikan destinasi sebagai rumah kedua khususnya penduduk sebagai karyawan musiman, hal ini juga terjadi di Bali, di mana kota-kota wisata seperti Kuta, Nusa Dua, Sanur, Denpasar dan lainnya menjadi rumah kedua bagi masyarakat Bali yang berasal dari beberapa kabupaten di Bali.  Masing-masing kelompok msyarakat memiliki kebutuhan yang sangat berbeda dalam hal fasilitas perumahan dan pelayanan. Alternatif mekanisme, seperti pertemuan kelompok kecil yang lebih informal, telah digunakan dalam beberapa kasus. Dalam hubungannya dengan proses ini, informasi komunitas yang aktif dan program publisitas (misalnya, melalui talk show radio, newsletter, dll) sering diperlukan untuk memastikan bahwa masyarakat dapat memberikan masukan dalam proses manajemen pertumbuhan (Gill, 1992).

Selain sikap warga, penting juga untuk melakukan wawancara dengan para wisatawan untuk memahami mengapa mereka memutuskan untuk mengunjungi sebuah destinasi, seberapa baik harapan mereka terpenuhi dan apa yang dapat dilakukan untuk membuat mereka tetap lebih terpuaskan. Menjaga keseimbangan antara kebutuhan wisatawan dan orang-orang dari semua masyarakat sangatlah penting untuk diketahui. Seperti banyak penduduk kota wisata memilih untuk tinggal di sana karena gaya hidup yang dirasakan dan faktor kemudahan, program yang dirancang untuk memfasilitasi penggunaan fasilitas, dan layanan yang dapat digunakan untuk mengurangi gesekan antara warga dan pengunjung.

Bagaimana dengan kondisi pelibatan pemangku kebijakan dalam pembangunan pariwisata di Bali? Pelibatan semua pemangku kebijakan memang telah menjadi perhatian serius pada setiap pembangunan di Bali, dan bahkan masyarakat Bali telah merasakan atmosfer kebebasan demokrasi yang cukup, namun karena masih lemahnya pemahaman masyarakat atas konsep pembangunan, akhirnya masyarakat justru menjadi penghalang pembangunan itu sendiri khususnya yang terjadi pada beberapa kasus pembangunan misalnya pembangunan pembangkit listrik tenaga uap di Kabupaten Buleleng, pembangunan jalan layang untuk mengatasi masalah kemacetan misalnya.

Munculnya kelompok  baru pada masyarakat tertentu seperti kelompok yang mengatasnamakan diri kelompok “Laskar Bali”, “Baladika” dan lainnya juga menjadi potensi kelompok pemangku kepentingan yang dapat mempengaruhi jalannya pembangunan  di Bali dan jika tidak dikelola dengan baik, akan dapat menimbulkan konflik baru di masyarakat.

Masih terjadi pencatatan ganda kependudukan khususnya yang berhubungan dengan penduduk pendatang local yang berasal dari kabupaten lain di Provinsi Bali yang berimbas pada ketidakrapian database kependudukan Provinsi Bali dan bahkan pencatanan secara nasional. Masih terjadi konflik desa adat, perebutan lahan pada tapal batas desa dan konflik kecil lainnya menandakan bahwa masyarakat Bali semakin kritis dan jika tidak diberikan pemahanan yang cukup baik, akan dapat menimbulkan konflik baru di masyarakat. Konsep kepemilikan bersama atas alam ciptaan Tuhan, konsep kepemilikan satu bumi untuk semua umat manusia akan menjadi relevan untuk disosialisasikan bersama-sama.

3.4.         Sertifikasi sebagai Instrumen untuk Keberlanjutan, Sudahkan diterapkan  di Bali?

 

[10]Sertifikasi sebagai proses untuk meningkatkan standar industri memiliki pendukung dan dan nilai kritik. Bagian ini sebenarnya meninjau kelayakan sertifikasi sebagai alat kebijakan untuk melakukan perbaikan secara sukarela, di bawah lima aspek: keadilan, efektivitas, efisiensi, kredibilitas, dan integrasi (Toth, 2002).

Instrumen keadilan dianggap sebagai kesempatan semua perusahaan pariwisata untuk mengakses sertifikasi.  Tiga wilayah dianggap berpotensi menimbulkan ketidakadilan dapat berupa biaya biaya (1) aplikasi, (2) pelaksanaan oleh perusahaan pariwisata, dan (3)program pelaksanaannya.

Tingginya biaya relatif yang dirasakan dari sertifikasi dianggap sebuah ketidakadilan karena tidak semua perusahaan akan memiliki potensi yang sama untuk mengakses program sertifikasi tersebut.  Sebuah studi kasus di Kostarika, pemerintahnya telah berhasil memberikan sunsidi bagi yang pertama kali menjalankan program sertifikasi ini khususnya yang berkaitan dengan sertifikat Pariwisata Berkelanjutan.  Contoh lainnya, di Australia, Program Akreditasi yang berkaitan dengan ekowisata telah dituangkan dalam bentuk audit tertulis pada tahun 2001. Meskipun beberapa program sertifikasi dapat memberikan manfaat yang cukup namun factor biaya masih menjadi mitos penghalang terwujudnya program sertifikasi tersebut (Toth, 2002).

Bagaimana dengan penerapan sertifikasi di Bali, adakah, sudahkan berjalan dengan baik, bagaimanakah evalusianya? Tiga pertanyaan yang menjadi hal penting untuk diuangkan dengan alasan, bahwa program sertifikasi sangat penting karena berhubungan dengan standar atau prosedur yang dipakai atau pengakuan atas profesionalitas pelaku pada bidangnya, misalnya seorang pramuwisata haruslah seseorang yang telah tersertifikasi sesuai dengan criteria global yang telah ditetapkan yang dapat diterima oleh semua orang secara internasional. Pekerja hotel yang memiliki keahlian dibidangnya yang ditunjukkan dengan sebuah program sertifikasi yang dilakukan secara periodic dengan cara yang baik, proses yang baik, dan dievaluasi secara periodic untuk menyesuaikan dengan isu-isu pembangunan terkini dalam konteks pembangunan pariwisata berkelanjutan.

Sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah, sudahkan proses sertifikasi tersebut dilakukan pada proses semestinya yang dilakukan berdasarkan standar global? Siapa yang melakukan evaluasi atas program sertifikasi tersebut, bagaimakah yang telah terjadi di Bali? Tulisan ini memerlukan penelitian yang bersifat evaluative untuk mendapatkan gambaran tentang kondisi pariwisata bali saat ini khususnya yang berhubungan dengan program sertifikasi untuk mendukung pembangunan pariwisata berkelanjutan.

 

3.5.         Standar global untuk Ekonomi Global, Sudahkah Bali Menerapkannya?

 

[11]Kode etik pembangunan pariwisata berkelanjutan telah dirumuskan dan menjadi agenda yang terus menerus  di revisi dan bahkan revisi yang terakhir diselenggarakan di Bali (UNWTO Etic Code, 2011). Standar yang tetapkan memang masih terlalu umum untuk diterapkan oleh unit bisnis, sehingga masih perlu dilakukan penjabaran menjadi standar yang lebih rinci  dalam bentuk buku manual (Font dan Bendell, 2002).

Sebagai gambaran, model untuk sertifikasi di Amerika Latin adalah CST Kosta Rika, sebagian besar  negara-negara di wilayah ini telah menandatangani perjanjian untuk melaksanakan program secara nasional untuk mendorong perusahaan bertanggung jawab atas masalah pariwisata yang keberlanjutan dengan program CST sebagai model. CST juga berharap bahwa WTO akan memberikan dukungan penuh  ke Costa Rika pada mereka untuk menjalani program sertifikasi global (Toth,  2000).  Namun, usulan itu tidak diterima oleh Negara Anggota  WTO yang lainnya karena dianggap dirancangan oleh panitia teknis, yang seharusnya disusun oleh Komite  pada Sekretariat WTO berupa rekomendasi  dan pedoman tentang bagaimana membangun sistem sertifikasi tersebut.

Kasus lainnya, di Eropa secara sukarela mengambil inisiatif untuk program pariwisata berkelanjutan dan menciptakan sebuah sistem federal untuk meningkatkan standar di antara program-program saat ini,  telah digunakan pada  1000 akomodasi sebagai sebuah disertifikasi untuk konsumen  dalam promosi, dan penawaran paket wisata mereka (Visitor, 2003).

Penerapan program standar global pada pariwisata bali memang telah dilakukan oleh beberapa perusahaan atau hotel tertentu di Bali namun jumlahnya masih sangat kecil jika dibandingkan dengan harapan yang mestinya dapat dilakukan di Bali untuk mendukung pembangunan pariwisata bali yang bekelanjutan. Seberapa banyak hotel-hotel di Bali yang telah tersertifikasi pada program Tri Hita Karana Award misalnya?, seberapa banyak hotel-hotel di Bali yang telah tersertifikasi dengan standar global? Pertanyaan ini menjadi introspeksi dan otokritik bagi pariwisata bali bahwa masih banyak hal yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan tersebut.

3.6.         Adakah Kesungguhan untuk Melakukan Perubahan?

 

Satu kata kunci untuk dapat menerapkan program-program pendukung pembangunan pariwisata berkelanjutan tersebut adalah kata “kesungguhan”. (Font, 2001).  Idealnya ada pertemuan antara sisi penawaran yang telah disepakai secara sungguh-sungguh oleh semua pemangku kebijakan termasuk didalamnya masyarakat local dan  industry bersinggungan harmonis dengan sisi permintaan yang didalamnya melibatkan unsur  wisatawan sebagai penikmat produk destinasi.

Kata kunci berikutnya adalah disiplin untuk mematuhi semua aturan dan peraturan yang telah disepakati, kelompok industri mestinya digerakkan oleh sikap  disiplin untuk mematuhi aturan yang ada pada sebuah destinasi. Para pemangku kebijakan yang taat pada aturan, tidak ada lagi istilah “pagar makan tanaman” sangat diperlukan untuk mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan melalui semua program yang telah ditawarkan di atas. Masyarakat local yang senantiasa bersungguh-sungguh dalam memberikan pelayanan dan sambutan bagi semua wisatawan yang datang sehingga citra dan pencitraan keramahan penduduk local dapat memperkuat citra dan branding destinasi pariwisata Bali.

 

Diharapkan bahwa pemerintah akan memiliki peran lebih aktif seperti yang disarankan dalam pedoman dari WTO agar menyerukan adanya intervensi pemerintah lebih lanjut khususnya yang berhubungan dengan pengaturan standar (World Tourism Organization, 2003). Pemerintah dapat meningkatkan keterlibatannya dengan memberikan rangsangan melalui adanya kewajiban untuk membuat laporan, dan menggunakan sebagai bukti kewajiban kepatuhan hukum, dan memberikan insentif keuangan, dan juga dengan ancaman bagi perusahaan yang tidak mematuhinya.

Pemerintah juga dapat mengambil langkah lebih jauh dengan membuat standar wajib untuk mendapatkan lisensi dan izin melalui regulasi (Font dan Bendell, 2002), atau mengharuskan  dengan peraturan sebagai aspek relevansi khusus seperti yang telah ditetapkan di Eropa setiap penawaran Paket Wisata, Paket Liburan, dan Paket Peraturan Tours 1992 (Grant dan  Mason, 2003).

4.       Penutup

 

Walaupun istilah pembangunan pariwisata berkelanjutan masih menjadi perdebatan serius diantara beberapa fakar, namun isu tersebut telah menjadi isu terkini yang cukup banyak mendapat perhatian dunia. Pembangunan berkelanjutan dimaknai sebagai sebuah usaha pembangunan saat ini yang dilakukan secara bijaksana dengan memaksimalkan dampak positif dan mengurangi dampak negatifnya.

Keberlanjutan juga dimaknai sebagai usaha untuk melakukan preservasi atas sumber daya alamiah, dan begitu juga pengelolaan sumberdaya alam yang dapat diperbarauhi maupun yang tidak dapat diperbarui. Pembangunan pariwisata yang bekelanjutan adalah tujuan dari semua stakeholder pembangunan yang akhirnya bertemu dalam sebuah titik keseimbangan antara tujuan industri, tujuan wisatawan, dan terwujudnya kualitas hidup masyarakat lokal.  Pembangunan dapat berkelanjutan jika pembangunan tersebut dari sejak tahap perencanaan telah melibatkan semua pemangku kepentingan pembangunan untuk menyatukan visi dan tujuan, menyatukan semua persamaan dan perbedaan atas keinginan, harapan, kebutuhan, dan tujuannya dalam jangka panjang.

Usaha-usaha mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan telah dimulai dengan pembentukan kode etik pembangunan pariwisata, pembentukan standar dalam pariwisata yang meliputi standar penawaran maupun standar permintaan untuk memperkuat daya saing industri pariwisata di mata konsumen. Pada tingkat destinasi, usaha mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan telah diwujudkan dalam bentuk penerapan manajemen kapasitas atau daya dukung sebuah destinasi terhadap kemampuannya untuk menerima kedatangan wisatawan, daya dukung tersebut dapat berupa penentuan kapasitas maksimal, daya dukung social, dan daya dukung lingkungan lainnya untuk dapat memperpanjang siklus hidup dari sebuah destinasi sehingga kehadiran pariwisata tidak menimbulkan antagonism bagi masyarakat local.

 

 

Daftar Pustaka

 

Bass, S., X. Font, and L. Danielson. 2001. Standards and Certification: A Leap Forward or a Step Back for Sustainable Development? The Future Is Now: Equity for a Small Planet. Volume 2. ed. IIED. London: International Institute for Environment and Development.

Bendell, J., and X. Font. 2004. Trade Standards: Towards a Sustainable GATS. Annals of Tourism Research. 31(1), 139–156.

Cleveland, S., and C. Hansen 1994. Growth Management and Public Participation: A Small Town Approach Works for Sedro-Woolley. Washington. Small Town 24(4): 4–13.

Gill, A. 1992. Issues and Problems of Community Development in Whistler. In Mountain Resort Development, Proceedings of The Vail Conference. eds. A. Gill and R. Hartman. Burnaby, B.C.: Simon Fraser University, Centre For Tourism Policy and Research.

Grant, D., and S. Mason. 2003. Holiday Law. London: Thomson-Sweet & Maxwell.

Hudson, Simon and  Miller, G. 2001. Corporate Responsibility in the UK Tourism Industry. Tourism Management 22(6): 589–598.

Hunter, C. J. 2002. Aspects of the Sustainable Tourism Debate from a Natural Resources Perspective. In Sustainable Tourism: A Global Perspective. eds. R. Harris, T. Griffin, and P. Williams. Oxford: Butterworth-Heinemann.

Hunter, C., and H. Green. 1995. Tourism and The Environment: A Sustainable Relationship London: Routledge.

International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources. 1980. World Conservation Strategy. Gland, Switzerland: IUCN.

Theobald, William F. (2010) Global Tourism Third edition: Amsterdam,  Boston, Heidelberg,  London, New York , Oxford, Paris , San Diego, San Francisco, Singapore,  Sydney. Butterworth–Heinemann is an imprint of Elsevier

 

Toth, R. 2000. Implementing a Worldwide Sustainable Tourism Certification System. Alexandria, Va.: R.B. Toth Associates.

United Nations Department of Economic and Social Affairs. 2002. Johannesburg Summit

Waldron, D., J. Godfrey, and P. W. Williams. 1999. Implementing a Vision for a Resort Community. In Tourism and Sustainable Mountain Development. Berne, Switzerland: Mountain Agenda and Centre for Development and Environment, Institute of Geography, University of Berne.

Wilson, E. O. 1997. Consilience: The Unity of Knowledge. New York: Knopf.

Winter, G. 1988. Business and the Environment. Hamburg, New York: McGraw-Hill. World Commission on Environment and Development. 1987. Our Common Future. Oxford: Oxford University Press.

World Tourism Organization. 1999. <http://www.world-tourism.org/&gt;. Accessed September 16, 2003.

World Travel and Tourism. Council. 1996. Travel and Tourism. Press Release. Brussels, Belgium: WTTC.


[1] Changing Directions: Planning and Development Issues

[2] Although tourism is generally regarded as less destructive to the environment than most other industries, nevertheless, its sheer size and widespread presence has already created negative physical and social environmental damage. Furthering the concept of sustainable development, Murphy dan Price (dalam Theobald, 2004)

[3] The world is changing and experiencing shifts in social values that affect the way we act as individuals, businesses, and governments. Part of the change is an increasing recognition that past growth and development have led to some serious negative impacts on the environment.

[4] Tourism and sustainable development: Peter E. Murphy and Garry G. Price

[5] The need for a renewed relationship with the environment and interest in sustainable development has been building over the past 30 years. In 1972 Danella and Dennis Meadows shook the world’s complacency with their book Limits to Growth (1972).

[6] Suggested research areas and priorities for sustainable development in tourism. Source: Taylor and Stanley, 1992.

[7] Addressing carrying capacity issues in tourism destinations through growth management: Peter W. Williams and Alison Gill.

[8] There is widespread acknowledgment of the potentially damaging relationship between increasing numbers of tourists and the escalated degradation of many tourism destinations (Hunter and Green, 1995).

[9] Community involvement in establishing desirable conditions is perhaps the single most important element of growth management. Developing appropriate mechanisms to incorporate divergent views is critical for successfully establishing appropriate resident–visitor relationships (Cleveland and Hansen, 1994).

[10] Certification as a process to raise industry standards has its advocates and critics. This section reviews the feasibility of certification as a policy tool to make voluntary improvements, under five aspects: equity, effectiveness, efficiency, credibility, and integration.

[11] Although most certification programmes are not growing in number of applicants (only 20 percent of the medium-aged ecolabels are growing annually, according to the WTO [2002])

Fungsi dan Perencanaan Visitor Center Pariwisata Daerah

Fungsi dan Perencanaan Visitor Center Pariwisata Daerah

Dan Rekomendasi bagi Pariwisata Bali

Kritikal Review terhadap karya: Philip L. Pearce

 

Oleh:

I Gusti Bagus Rai Utama

Program Doktor, Studi Ilmu Pariwisata, Universitas Udayana. Bali

 

Abstract

Visitor centers can be as instruments for Sustainability, Visitor center will be the instrument of the seriousness of tourism development to apply international standard. Bali has hundreds of tourist attraction but lack of information to obtain data and information due to lack of visitor centers.  Tourism agenda as tourist activities without adequate publicity is also a weakness of marketing tourism in Bali. Based on the reason the visitor centers will play an important role in the context of internal marketing to increase the experiences of tourists or visitors. Visitor centers are expected to provide valuable experience and take an impression of the readiness of the management of destinations. Visitor center can act as a community facility for a variety of local social and cultural activities, especially where space contains a theater or a meeting. Furthermore, it can be said that its function is more symbolic of a visitor center and the significance of a city or a site for tourism is the main reason for the existence of the visitor center.

Keyword: visitor center, tourist, visitor, service, publicity, information

1. Pendahuluan

 

Nilai-nilai setiap masyarakat tertentu dapat ditafsirkan dari fungsi prasarana fisik yang berkembang. Budaya yang berorientasi pada olahraga akan mendukung dibangunnya stadion besar, mereka dengan kekhawatiran spiritual akan menjaga tempat-tempat ibadah seperti misalnya katedral besar, masjid dan kuil-kuil, dan mereka dengan masalah lingkungan akan  menciptakan struktur fisik untuk mendukung dan melindungi tempat-tempat yang mereka anggap bernilai (Pearce, 2004).

Dalam dunia pariwisata, dapat dikatakan bahwa Visitor Center adalah produk baru dengan multi-fungsi yang mengekspresikan nilai-nilai yang tercermin dalam infrastruktur fisik dan masyarakat setempat yang mencoba untuk menggunakan dan mengelolanya sebagai sumber daya tarik wisata. Tidak seperti hotel, jalan raya dan titik transportasi,  pusat wisatawan, biasanya tujuan dibangunnya atau setidaknya diperbaharui hanya untuk pariwisata (Knudson, Cable & Beck, 1999). Ada banyak pusat/biro di Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Selandia Baru dan Australia dan mereka tampaknya dibentuk untuk warga Eropa dan Asia (Asia Travel Guide, 2004; Tan-Collis, 1999). Pengunjung  pusat penting sepanjang jalan raya dan di kota-kota kecil dan komunitas tertentu, dan sering menjadi fokus utama bagi promosi pariwisata daerah dan manajemen destinasi (Fesenmaier & Vogt, 1993a, b; Hobbin, 1999). Makalah ini akan mengarahkan perhatian untuk menyediakan kerangka kerja untuk melakukan fungsi Visitor Center di bidang pariwisata daerah dan selanjutnya, mencoba untuk menguraikan beberapa praktek yang diinginkan untuk memenuhi fungsi tersebut.

Arti dari [1]Visitor Center (Visitor Center ) perlu didefinisikan dengan hati-hati dalam konteks internasional atau forum. Jenis fasilitas yang dimaksud dalam makalah ini dapat didefinisikan di sini sebagai: fasilitas yang jelas berlabel akses publik, ruang fisik dengan personil memberikan informasi yang bebas biaya untuk memfasilitasi wisatawan. Dalam hal ini, pembentukan sebuah Visitor Center berbeda dengan agen perjalanan karena penekanan komersial yang lebih dominan. Visitor Center juga tidak boleh disamakan dengan sebuah museum daerah atau kabupaten di mana penekanannya adalah pada tampilan dan suguhan artefak daripada pengalaman sebuah perjalanan. Selanjutnya, Visitor Center membutuhkan kehadiran manusia, sehingga harus tersedia outlet informasi, bahkan harus menyediakan fasilitas komputer interaktif yang bersifat gratis (Fesenmaier & Vogt, 1993a, 1993b; Moscardo & Hughes , 1991; Stewart, Fesenmaier & Anderson, 1993). Namun ada kalanya juga, fasilitas yang tersedia mungkin memiliki komponen komersial yang bertujuan untuk kegiatan social dalam masyarakat local.

Dalam kasus terakhir nilai simbolis dari Visitor Center sebagai sinyal komunitas bahwa kawasan ini serius mengelola pariwisata mungkin menjadi cukup penting. [2]Visitor Center tidak hanya ada di pusat kota namun menjadi sebuah fenomena yang muncul dalam titik/pusat transportasi seperti bandara dan stasiun kereta api, di dalam atau di pinggiran kota-kota kecil dan dekat dengan  pusat wisata. Hal ini terutama menjadi  Visitor Center yang berbasis regional, tujuan dan perencanaannya  merupakan perhatian dalam pembentukan Visitor Center tersebut. Penekanan dalam diskusi ini adalah pada tujuan dibentuknya Visitor Center daripada masalah sumber daya dan manusia, atau  manajemen keuangannya. (Barrow, 1996; Bath, 1996).

1.1.”Empat Plus” Model Fungsi Visitor Center

Dalam upaya memberikan pemahaman yang sistematis untuk topik Visitor Center, tujuan fasilitas tersebut dan orang-orang yang melayani di dalamnya perlu dipertimbangkan. Dalam tulisan sebelumnya Pearce (1991) dan Moscardo (1999) mengidentifikasi terdapat empat fitur yang saling terkait dengan Visitor Center. Analisis yang disajikan dalam makalah ini memperluas tulisan sebelumnya dengan yang baru berjudul “Four Plus” sebagai model fungsi Visitor Center . Model diperpanjang (fungsi ditambah) mengacu secara khusus pada tulisan Fallon dan Kriwoken (2003) dan Simpson (2001) yang menekankan fungsi masyarakat dan penerimaan Visitor Center .

1.1.1.      Beberapa Fungsi Yang Saling Menunjang

Hal ini disampaikan bahwa seluruh Visitor Center memiliki fungsi ganda, dilakukan untuk tingkat yang berbeda. Fungsinya mungkin adalah promosi bahwa  Visitor Center seperti yang didefinisikan sebelumnya dalam makalah ini yang lazim di sejumlah negara-negara barat. Menurut “Four Plus” model yang diusulkan di sini adalah yang paling berlaku untuk destinasi pariwisatauntuk dijadikan dan dikembangkan  sistem promosi dan manajerial. Penerapan yang lebih luas dari model yang diusulkan Empat Plus untuk konteks lain akan dipertimbangkan dalam bagian penutup dari makalah ini.

1.1.2.      Fungsi Promosi

Peran ini mengacu pada promosi aktif dari daerah, kota atau wilayah. Ini melibatkan agenda yang kuat yang harus dilakukan di daerah. Pada dasarnya peran ini untuk merangsang permintaan wisata dan sering berusaha untuk meningkatkan pengeluaran pengunjung di suatu kawasan tertentu (Gitelson & Perdue, 1987). Kegiatan komersial terkait dengan fungsi ini adalah umum dan meliputi penyediaan jasa pemesanan dan ritel terhadap produk daerah. Fol dalam Gartner (1993) menerangkan bahwa fungsi ini dapat dilihat untuk menyediakan sumber  informasi yang nyata yang dapat dipercaya diinduksi dan tidak berlebihan untuk mementingkan diri sendiri. Upaya menuju akreditasi Visitor Center dan menjamin kualitas layanan adalah hal penting untuk mempertahankan jaminan representasi dari informasi yang diberikan (Fodness & Murphy, 1999; Hobbin, 1999).

1.1.3.      Fungsi Orientasi dan Peningkatan Kunjungan

Fungsi kedua dari Visitor Center dapat dilihat konsentrasinya pada kualitas pengalaman bagi pengunjung. Visitor center mencoba untuk memberikan tampilan, yang menunjukkan lokasi baru dan umumnya menginformasikan pengunjung tentang fitur dari wilayah untuk mempromosikan perilaku yang bertanggung jawab. Ha ini adalah sebuah kesungguhan yang bukanlah hanya sekedar merangsang permintaan dan melibatkan apresiasi bahwa permintaan adalah sensitif terhadap prinsip-prinsip perilaku pariwisata yang berkelanjutan. Fungsi ini konsisten dengan prinsip-prinsip perencanaan dasar untuk praktek peramalan tingkat kunjungan (Benson & Baird, 1979; Carter, 1997; Hobbin, 1999).

1.1.4.      Fungsi Kontrol dan Penyaringan

Dalam perannya ini, Visitor Center berusaha untuk mengontrol aliran pengunjung sehingga sumber daya dan pengaturannya tetap berada di bawah kendali sebuah wilayah. Biasanya  Visitor Center bertindak sebagai pintu masuk dan menjadi pusat untuk melakukan kendali terhadap pengunjung di daerah. Fungsi ini mungkin menjadi penyaringan terhadap pengunjung untuk mengunjungi lokasi yang ditetapkan, dan memberikan alternatif lokasi yang kurang ramai dan penggunaan pusat secara merata dalam hubungannya dengan kegiatan lain seperti tur yang menerapkan manajemen kapasitas pada situs tertentu. Staf Visitor Center bekerja di sebuah pusat dimana fungsi ini sering dominan dan akan memiliki peran pelayanan yang kuat dalam kaitannya dengan sumber daya. Pada kesempatan ini, desain Visitor Center dan perilaku staf yang mengadopsi peran yang lebih kuat dan berpotensi kontroversial dalam membatasi perilaku publik (Hardy & Beeton, 2001; Sugden & Saunders, 1991).

1.1.5.      Fungsi Substitusi

Sebuah fungsi keempat dari Visitor Center  adalah untuk menjadi pengganti objek wisata atau setidaknya menjadi daya tarik besar dalam dirinya sendiri. Visitor Center menekankan fungsi ini sering disebut sebagai pusat penafsiran atau lebih sederhananya diberi label sebagai tempat wisata seperti layaknya Pusat Margasatwa.  Pergantian fungsi sangat penting ketika sejumlah besar pengunjung yang lemah, sakit fisik atau kurang pengetahuan untuk mengakses dan memahami sumber daya (Ballantyne, 1995; Scheyvens, 1999; Simpson, 2001; Stewart, Hayward, Devlin, & Kirby, 1998; Uzzell & Ballantyne , 1998).

1.1.6. Fungsi Tambahan

 

Visitor Center dapat bertindak sebagai fasilitas masyarakat untuk berbagai kegiatan budaya dan sosial lokal, terutama dimana ruangnya berisi ruang teater atau pertemuan. Selanjutnya, dapat dikatakan bahwa fungsinya lebih simbolis dari sebuah Visitor Center dan makna dari suatu kota atau situs untuk pariwisata adalah alasan utama untuk keberadaan Visitor Center tersebut. Ketika penampilan fisik dari Visitor Center menantang dan tidak konvensional, dan menjadi perhatian politik yang kuat, akan ada reaksi dari masyarakat (Fallon & Kriwoken, 2003; Flanagan, 1996). Upaya-upaya luas untuk menggabungkan pandangan dalam komunitas adalah penting dan jelas untuk mengelola elemen substitusi dan fungsi tambahan dari Visitor Center tersebut (bdk. Bramwell & Lane, 2000; de Araujo & Bramwell, 2000; Jamal & Getz, 1999; Robinson, 2000 ). Tentu saja, fungsi yang ditambahkan tidak dapat diabaikan untuk mencoba meningkatkan fungsi Visitor Center karena merupakan kekuatan politik yang kuat yang mempengaruhi fungsi utama. Ini adalah tentang merancang pusat untuk mencapai tujuan administrasi dan kemasyarakatan bagi seluruh masyarakat (bdk. Fallon & Kriwoken, 2003; Simpson, 2001).

1.2. Meningkatkan fungsi Visitor Center

Empat tahap dapat dipertimbangkan dalam desain dan penggunaan Visitor Center, ada prinsip-prinsip praktis yang baik dan kadang-kadang substansial sebagai bukti penelitian untuk mendukung saran agar dalam pelaksanaannya dapat bejalan dengan baik (Blahna & Roggenbuck, 1979; Field & Wagner, 1973; Knudson et al, 1999;. Mack & Thompson, 1991; Moscardo, 1998, 1999; Roggenbuck, 1992; Serrell, 1996; Tilden, 1977).

1.2.1. Kepastian rambu-rambu dan memastikan kemudahan akses.

 

Pusat Peramalan yang efektif adalah mudah diakses oleh pengunjung (Fodness & Murphy, 1999). Salah satu cara untuk memastikan pengunjung dapat menemukan dan menggunakan Visitor Center adalah danya perencanaan rambu-rambu yang dapat dimengerti oleh masyarakat internasional (Serrell, 1996).

 

1.2.2. Identifikasi semua pengguna dan menggunakan mereka

Sebuah pertimbangan kebutuhan semua pengguna adalah penting bagi desain Visitor Center yang baik (Bitgood, Benefield, Patterson & Nabors, 1986). Inventarisasi semua fungsi kemudian dapat memandu keputusan tentang apa yang akan dimasukkan di visitor center dan bagaimana desain tersebut berfungsi secara efektive dan  maksimal (Blahna & Roggenbuck, 1979; Knudson, Cable & Beck, 1999). Tiga kelompok khas pengguna untuk dipertimbangkan adalah:

  1. Pengunjung: Siapa pengunjung cenderung ke Visitor Center tersebut? Apa jenis segmen pasar harus dipertimbangkan? Pengunjung akan memerlukan akses ke informasi atau fasilitas di luar jam? Apakah kafe menjadi tambahan yang layak atau berguna? Atau ini pilihan untuk bisnis lokal atau dewan lokal?
  2. Staf: Staf perlu ruang untuk tugas-tugas non publik. Menampilkan penafsiran dan kegiatan membutuhkan ruang untuk persiapan dan penyimpanan. Dalam beberapa tempat staf mungkin perlu ruang darurat untuk koordinasi.
  3. Masyarakat Lokal; Penggunaan fungsional dari Visitor Center oleh kelompok-kelompok masyarakat serta simbol dan nilai semiotik juga harus dipertimbangkan.

 

1.2.3. Desain untuk masa depan

Visitor Center  sering berupa bangunan besar yang digunakan dalam jangka waktu yang lama. Memperluas dan meningkatkan Visitor Center untuk mengatasi  jumlah pengunjung yang semakin meningkat dan kebutuhan pengguna berubah dan  tujuan penafsiran bisa sangat sulit. Sebuah pertimbangan untuk mengubah ruang yang tersedia bagi pengguna akan lebih dihargai oleh mereka yang bertanggung jawab untuk Visitor Center dalam tahun-tahun mendatang.  (Gunn, 1994; Poon, 1993).

1.2.4. Menjadi model bagi keberlanjutan ekologis

 

Visitor Center  memiliki gaya arsitektur yang baik sesuai dengan daerah setempat atau sesuai dengan cirri khas sebuah daerah. Selain harus baik, pengaturannya harus menggabungkan fitur kunci dari lingkungan seperti pemandangan atau akses ke situs khusus. Mereka juga pro pada penggunaan energi yang efisien dan sistem pembuangan limbah, menggunakan bahan-bahan lokal dan dan merangsang lapangan kerja bagi masyarakat setempat dan menjadi kebanggaan sebuah destinasi (Lane, 1991; Moscardo, 1998).

1.2.5. Memiliki sistem orientasi yang baik fisik

 

Beberapa fitur dapat membantu pengunjung untuk menemukan jalan mereka di sekitar visitor center dengan mudah (Bitgood, Patterson & Benefield, 1988). Penempatan rambu-rambu khususnya pada jalur-jalur khusus harus dibuat sejelas mungkin agar tidak menyesatkan. Rambu arah untuk pintu masuk, dan pintu keluar harus jelas agar pengunjung tidak berputar-putar dan merasa bingung. Rambu-rambu juga harus dibuat standar yang dapat dipahami secara internasional.
1.2.6. Desain untuk berbagai fungsi

Cara termudah agar tidak kehilangan perhatian pengunjung adalah melakukan repetasi. Interpretasi Efektif untuk menawarkan berbagai pengalaman. Jenisnya dapat dibangun menjadi sebuah tampilan penafsiran dalam beberapa cara:

  1. Gunakan berbagai media seperti teks, grafis, model statis, dinamis,  Model audio visual, interaktif dan penampilan berbasis komputer (Serrell, 1996).
  2. Mendorong pengunjung untuk menggunakan semua indra mereka melalui kegiatan partisipatif yang berbeda.
  3. Gunakan berbagai warna dan efek pencahayaan untuk menciptakan suasana hati yang berbeda di daerah yang berbeda.
  4. Informasi harus mencangkup berbagai topik sesuai harapan pengunjung dan pengelola.

1.2.7. Mengunakan tema tertentu

Penggunaan tema tunggal sebagai konsep yang menghubungkan ide besar dengan seperangkat fakta, topik atau contoh pertama kali diusulkan oleh Tilden (1977). Tema adalah pesan tunggal yang dapat digambarkan dalam kalimat aktif:

Contoh: topiknya adalah cacing, temanya adalah “Sebuah komunitas cacing yang sehat memberikan manfaat mengejutkan banyak manusia” dan menampilkan semua fungsi tanah berbasis koloni cacing.

Contoh lainnya: topiknya adalah ekologi semut, temanya adalah “Sebuah koloni semut adalah seperti kota besar” dan informasi dan contoh serangkaian analogi pencocokan peran semut dan pekerjaan mereka untuk interaksi di sebuah kota.

1.2.8. Membuat koneksi pribadi untuk para pengunjung

Pengalaman pribadi sering mengarahkan perhatian pengunjung (Moscardo, 1999). ada sejumlah cara dimana penafsir dapat membuat koneksi yang menghubungkan pribadi pengunjung. Hal ini dimungkinkan dengan menggunakan contoh yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari pengunjung. Selain itu, menggunakan gaya percakapan dalam teks dan menggunakan perumpamaan untuk menjelaskan fakta-fakta dalam istilah sehari-hari dengan menambahkan dimensi manusia untuk penafsiran.

Cara lainnya adalah dengan penyampaian tema secara berlapis. Sebuah pesan inti (yang berhubungan dengan tema) adalah lapisan pertama dan pengunjung dengan waktu yang terbatas. Lapisan kedua yang sifatnya memperluas pesan inti untuk  pengunjung pada ketertarikan yang lebih tinggi atau lebih banyak waktu. Sebuah lapisan ketiga dari informasi yang cukup rinci juga sering disertakan dan pengunjung dengan minat khusus dapat mengaksesnya. Kuncinya adalah mengingat bahwa masing-maisng lapisan harus menawarkan penjelasan yang lebih rinci, dan tidak lebih sulit (Mack & Thompson, 1991).

1.2.9. Pengelolaan dan pemeliharaan

 

Tantangan terakhir pada Visitor Center adalah manajemen fasilitas, termasuk staf dan kondisi fisik. Terdapat masalah sumber daya penting dan substansial manusia dalam mengelola staf, pemberian penghargaan bagi relawan dan mempertahankan jasa (bdk. Deery & Iverson, 1996). Sebuah komponen penting dari manajemen ini termasuk anggaran pengamanan untuk menjaga kualitas dan daya tarik serta kualitas eksternal dan fasilitas internal serta mampu merenovasi dan memperbaiki bagian yang rusak.  Selanjutnya, pelatihan staf untuk mempertahankan tingkat perhatian yang tinggi kepada pelanggan adalah kebutuhan yang konsisten di semua sektor jasa. Pada Visitor Center, akan menjadi pusat pemasaran jasa dan mungkin diperlukan untuk mempengaruhi sumber dana dan para pemangku kepentingan politik lokal (Kandampully, 2002).

Prinsip-prinsip rinci dan saran untuk praktek yang baik ditinjau dalam pembahasan sebelumnya dapat dikembangkan menjadi sebuah sistem penilaian manajer regional untuk pariwisata. Prosedur seperti itu dapat melibatkan langkah-langkah berikut. Mengidentifikasi dan mempertimbangkan setiap segmen pasar yang penting dengan menggunakan visitor center. Selanjutnya mengidentifikasi kepentingan relatif dari Empat fungsi Plus untuk pasar ini. Nilai khusus dari model Four Plus dalam konteks ini adalah bahwa hal itu secara eksplisit mengakui bahwa visitor center tidak bisa menjadi segalanya bagi semua orang tetapi kinerjanya adalah terkait dengan satu kesatuan yang didefinisikan dengan baik dan mendapat  prioritas dan difungsikan untuk pasar tertentu.

1.2.10. Selanjutnya pertimbangan untuk pariwisata daerah

 

Asumsi yang mendasari pembahasan sebelumnya adalah bahwa vistor center cenderung memainkan peranan yang semakin penting dalam pariwisata regional. Pernyataan ini dapat dibuktikan dalam tiga cara.

 

Pertama, tampak bahwa ada kecenderungan wisatawan menjadi lebih mandiri dan lebih mencari peluang kontak langsung secara pribadi dengan penduduk lokal dan lingkungan (Poon, 2000). Visitir Center juga menyediakan sumber informasi langsung yang dipercaya pribadi untuk mendukung pencarian informasi yang relevan untuk independen dan mengulangi perilaku perjalanan (Fodness & Murphy, 1999).

Kedua, sebuah kekuatan ketiga membentuk potensi pengembangan atau peningkatan Visitor Center adalah adanya kebutuhan langsung dari pengunjung, dan banyak studi yang sudah dikutip dalam laporan ini bahwa terdapat kepuasan yang tinggi dari pengunjung yang menggunakan fasilitas tersebut.

Yang ketiga, lebih penting lagi menjadikan visitor center sebagai media penilaian yang terkini dan dapat menjadi sumber saran yang produktif berbasis penelitian untuk melakukan perbaikan sebuah wilayah atau destinasi.

 

 

2.     Apakah Pariwisata Bali membutuhkan Visitor Center?

 

2.1.           Rasionalitas Bahwa Pariwisata Bali memerlukan Visitor Centers

Peran pariwisata bagi provinsi Bali dalam pembangunan menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.Jika dilihat peranan pariwisata dalam kontribusinya terhadap PDRB Bali, maka terlihat adanya peningkatan yang nyata. Pada tahun 2003, PDRB dari pariwisata sebesar 28,43%,  kemudian meningkat menjadi 29,16% pada tahun 2004, dan pada tahun 2005 meningkat lagi menjadi 29,37%. Sementara pada tahun 2006 kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB Bali sedikit mengalami penurunan menjadi 28,88 sementara pada tahun 2007 meningkat kembali menjadi 28,98%. Tabel perbandingan contributor (lapangan usaha) terhadap PDRB Bali, dapat dilihat seperti table dibawah ini:

Tabel: [3]Distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) Provinsi Bali

Lapangan Usaha (%)

2003

2004

2005

2006

2007

1. Pertanian

21,66

20,74

20,29

19,96

19,41

a. Tanaman Bahan Makanan

10,59

10,36

9,99

9,65

9,32

b. Tanaman Perkebunan

1,91

1,78

1,74

1,74

1,67

c. Peternakan dan Hasil-hasilnya

5,49

5,07

5,28

5,32

5,16

d. Kehutanan

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

e. Perikanan

3,67

3,52

3,27

3,24

3,26

2. Pertambangan & penggalian

0,68

0,68

0,66

0,69

0,66

3. Industri pengolahan

9,11

9,00

8,69

8,70

8,99

4. Listrik, gas & air bersih

1,57

1,80

1,85

1,94

2,00

5. Bangunan

4,02

3,91

4,03

4,28

4,43

6. [4]Perdag., hotel & restoran

28,43

29,16

29,37

28,88

28,98

7. Pengangkutan & komunikasi

11,20

11,30

11,85

11,86

12,33

8. Keu. Persewaan, & jasa perusahaan

6,59

6,79

7,07

7,46

7,34

9. Jasa-jasa

16,75

16,61

16,19

16,22

15,86

PDRB

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Sumber: BPS, 2009

 

Sementara menurut Suarsana (2011) peningkatan  terjadi pada semua sektor ekonomi, di mana sektor perdagangan, hotel dan restoran masih tetap merupakan sektor andalan, karena mampu memberikan nilai tambah terbesar, yakni Rp 20,02 triliun. Selain itu sektor pertanian masih memberikan kontribusi yang cukup besar yakni Rp 12,10 triliun serta sektor pengangkutan dan komunmikasi sebesar Rp 8,63 triliun.

[5]Perkembangan terakhir, lebih lanjut dikatakan bahwa untuk sektor perdagangan, hotel dan restoran  mengalami pertumbuhan sebesar 8,7 persen memberikan sumbangan terhadap sumber pertumbuhan terbesar terhadap total pertumbuhan PDB yaitu sebesar 1,5 persen. Selanjutnya diikuti oleh Sektor Pengangkutan dan Komunikasi dan Sektor Industri Pengolahan yang memberikan peranan masing-masing sebesar 1,2 persen.7% (Nusa Bali, 2011)

Karena begitu pesatnya perkembangan pariwisata Bali khususnya dalam kontribusi terhadap PDRB bila  dibandingkan sector lainnya termasuk juga dengan sector Pertanian, seiring adanya otonomi daerah yang berada pada kendali kabupaten, ditengarahi factor inilah yang menyebabkan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Bali ingin menggalakkan sector pariwisata sebagai penggerak  perekonomian di daerahnya masing-masing.

 

2.2.           Pembangunan Pariwisata Bali saat ini

 

Dalam konteks pembangunan pariwisata, dihubungkan dengan konsep 4A, yakni daya tarik wisata “attractions”, Jarak dan waktu tempuh menuju destinasi diukur dari bandara “accesable”, Adanya Fasilitas pendukung pariwisata “Amenities”, adanya lembaga pariwisata “ancillary”.  Jika dilihat dari jumlah akomodasi yang telah ada, maka Kabupaten (++) Gianyar, Kabupaten Badung, Kodya Denpasar, Kabupaten Buleleng,  dan Kabupaten Karangasem layak mengandalkan sector pariwisata sebagai penggerak perekonomian daerah, seperti ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

 

 

Tabel Banyaknya Hotel Non Bintang dan Akomodasi Lainnya di Bali Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Kamar Tahun 2009

Kabupaten / Kota

Kelompok Kamar

Jumlah

< 10

24-Oct

25 – 40

41 – 100

> 100

1

Gianyar  ++

292

81

10

3

-

386

2

Badung  ++

95

152

59

50

5

361

3

Denpasar  ++

49

102

44

26

-

221

4

Buleleng  ++

109

55

14

5

-

183

5

Karangasem + +

115

54

5

2

-

176

6

Tabanan

41

20

2

-

-

63

7

Jembrana

27

26

3

-

-

56

8

Klungkung

19

21

-

-

-

40

9

Bangli

21

6

2

-

-

29

Sumber: Bali Dalam Angka 2010

 

Sementara jika, dilihat dari jumlah hotel bintang 4 dan 5 yang telah ada pada kabupaten dan kota di Bali, serta jika diasumsikan bahwa keberanian investor membangun hotel berbintang dihubungkan popularitas pariwisata daerah, maka Kabupaten Badung paling popular (**), kemudian disusul Kota Denpasar, dan Gianyar. Sementara Kabupaten Buleleng, Karangasem, dan Tabanan belum sepopuler (*) Badung-Denpasar-Gianyar.Sedangkan  Kabupaten Jembrana, Klungkung, dan Bangli belum menunjukkan sebagai kabupaten yang memiliki popularitas di sector Pariwisata. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table di bawah ini.

 

 

Tabel Banyaknya Hotel Berbintang di Bali Menurut Lokasi dan Kelas Hotel Tahun 2009

Kabupaten / Kota

Kelas Hotel

Jumlah

Bintang 5

Bintang 4

Bintang 3

Bintang 2

Bintang 1

1

Badung **

26

28

19

15

2

90

2

Denpasar**

3

4

9

7

5

28

3

Gianyar **

5

5

1

-

-

11

4

Buleleng *

1

2

2

3

1

9

5

Karangasem *

1

2

1

1

-

5

6

Jembrana

-

-

1

-

1

2

7

Tabanan *

1

-

1

-

-

2

8

Klungkung

-

-

1

1

-

2

9

B a n g l i

-

-

-

-

-

-

Sumber: Bali Dalam Angka 2010

 

Jika dari atraktivitas maisng-masing kabupaten/kota untuk menjadikan pariwisata sebagai sector unggulan  dilihat dari obyek wisata popular dimiliki saat ini, justru menempatkan kabupaten Karangasem sebagai kabupaten paling menarik dan layak untuk pariwisata, seperti Nampak pada table di bawah ini

Tabel Daftar Obyek Wisata di Kabupaten Karangasem

Kab/Kota No Obyek Wisata
Karangasem

(6 obyek wisata populer)

 

 

 

 

 

1 Taman Tirta Gangga Karangasem (*)
2 Pelabuhan Padangbai
3 Pantai Tulamben Karangasem (*)
4 Agrowisata Kebun Salak Sibetan Karangasem
5 Candi Dasa Karangasem (*)
6 Pura Sulayukti Karangasem
7 Tenun Ikat Gringsing Tenganan (*)
8 Pura Besakih Karangasem (*)
9 Desa Wisata Tenganan (*)

Sumber: LA Tour dan Travel, Sragen, Jawa Tengah (*) telah populer

 

Sementara posisi kedua, menempatkan Kabupaten Badung dan Gianyar dengan 5 obyek wisata yang telah popular dan menjadi andalan kabupaten, seperti Nampak pada table di bawah ini:

Tabel Daftar Obyek Wisata di Kabupaten Badung dan Gianyar

Kab/Kota No Obyek Wisata
Badung 1 Pantai Kuta (*)
(5 obyek wisata telah populer) 2 Sangeh
  3 Pantai & Kawasan Wisata Nusa Dua & Tanjung Benoa (*)
  4 Pantai Jimbaran
  5 Pura Uluwatu (*)
  6 Pura Taman Ayun (*)
  7 Pura Keluarga Kerajaan MengwiPura Bukit Sari Sangeh
  8 Pura Dalem Sakenan Pulau Serangan
  9 Garuda Wisnu Kencana (*)
Kab/Kota No Obyek Wisata
Gianyar 1 Pulau SeranganKeindahan Alam Ubud Gianyar
(5 obyek wisata telah populer) 2 Air Terjun & Bungy Jumping Blahbatuh Gianyar
  3 Arung Jeram Sungai Ayung Payangan Gianyar
  4 Wisata Safari Naik Gajah Taro Gianyar (Bali Zoo Park)
  5 Air Terjun Tegenungan Gianyar
  6 Pasar Seni Sukawati (*)
  7 Pura Tirta Empul Tampak Siring (*)
  8 Pusat Lukisan & Kerajinan Topeng Batuan Gianyar
  9 Pusat Ukir Kayu Mas, Kemenuh, Tengkulak, Pujung Batuan Gianyar
  10 Pusat Geleri Lukisan Ubud-Peliatan (*)
  11 Goa Gajah, Ukiran Relief Yeh Pulu, Kompleks Samuan Tiga, Patung Kebo Edan, Pusering Jagat, Bulan Pejeng, Kerajinan Ukir Tempurung Kelapa Bedulu-Pejeng Gianyar (*)
  12 Pertunjukan Tari Barong, Tari Kecak, Tari Keris (*)
  13 Istana Presiden Tampak Siring
  14 Monumen Gunung Kawi Tampak Siring

Sumber: LA Tour dan Travel, Sragen, Jawa Tengah (*) telah populer

 

Sedangkan Kota Denpasar, Kabupaten Klungkung, dan Bangli, walaupun mereka memiliki obyek wisata yang cukup banyak dan beragam namun belum sepopuler Kabupaten Karangasem, Badung, dan Gianyar. Untuk Kota Denpasar, walaupun sangat berdekatan dengan  kabupaten Badung, namun tidak terlalu atraktif untuk mengandalkan sector pariwisata sebagai sector unggulan, tentu saja pendapat ini masih bisa diperdebatkan dengan realitas PAD kota Denpasar saat ini.

Tabel Daftar Obyek Wisata di Kota Denpasar, Kabupaten Klungkung dan Bangli

Kab/Kota No Obyek Wisata
Denpasar 1 Pantai Sanur (*)
(3 obyek wisata telah populer) 2 Werdi Budaya Art Centre Abian Kapas Denpasar (*)
  3 Pasar Tradisional Jalan Gajah Mada Denpasar
  4 Museum Bali Denpasar (*)
  5 Patung “Catur Muka” Denpasar
  6 Museum Seni Lukis Le Mayeur Denpasar
Kab/Kota No Obyek Wisata
Klungkung

(3 obyek wisata telah populer)

 

 

 

1 Pura & Goa Lawah Klungkung (*)
2 Pulau Nusa Penida Klungkung (*)
3 Pusat Seni Lukis Tradisional, Seni Ukir Emas & Perak, Seni Ukir Peluru Desa Kamasan Klungkung
4 Taman Gili Kerta Gosa Kraton Semarapura Klungkung (*)

 

Kab/Kota No Obyek Wisata
Bangli

(3 obyek wisata telah populer)

 

 

 

 

 

1 Danau Batur, Gunung Batur, Kawah Batur, Sumber Mata Air Panas Toya Bungkah (*)
2 Penelokan Kintamani (*)
3 Pura Kehen Bangli
4 Desa Trunyan (*)
5 Pura Batur & Pura Tegeh KoripanDesa Adat Penglipuran Bangli
6 Pura Pucaksari Desa Peninjoan Bangli

Sumber: LA Tour dan Travel, Sragen, Jawa Tengah (*) telah populer

 

Sementara untuk Kabupaten Tabanan, Buleleng, dan Jembrana, jika dilihat popularitas andalan obyek wisata, sebenarnya ketiga Kabupaten ini belum layak menjadikan sector Pariwisata sebagai leading sector pembangunan daerahnya, dan sangat dimungkinkkan ada sector lainnya yang lebih unggul daripada sector pariwisata. Menurut pengamatan, sebenarnya Kabupaten Tabanan masih layak mengandalkan sector pertanian khususnya produk padi dan peternakan, sementara Kabupaten Buleleng dan Jembrana belum menunjukkan kekuatan sector pariwisata secara maksimal dan sangat mungkin disebabkan oleh jarak atau akses yang relative jauh dari pusat bisnis pariwisata Badung dan Gianyar.

Tabel Daftar Obyek Wisata di Kabupaten Tabanan, Buleleng dan Jembrana

 

Kab/Kota No Obyek Wisata
Tabanan 1 Pantai & Pura Tanah Lot (*)
(2 obyek wisata telah populer) 2 Pemandangan Alam Jati Luwih & Pura Petali Tabanan
  3 Pantai Dreamland Alas Kedaton Tabanan
  4 Danau Beratan, Pura Ulun Danu Beratan, Desa Kembang Merta, Pasar Bukit Mungsu, Pasar Pancasari Bedugul Tabanan (*)
  5 Puri Agung Kerambitan Tabanan
  6 Pusat Ukir-Ukiran Penarukan, Pusat Keramik & Gentang Pejaten, Pembuatan Kain Tenun Blayu Tabanan
  7 Taman Makam Pahlawan Margarana Tabanan
  8 Museum Subak Tabanan

 

 

Kab/Kota No Obyek Wisata
Buleleng 1 Bukit & Pura Puncak Penulisan BangliAir Terjun Gitgit Buleleng
(2 obyek wisata telah populer) 2 Sumber Mata Air Panas Banjar Buleleng
  3 Pemandian Air Sanih Buleleng
  4 Danau Buyan & Danau Tamblingan Buleleng
  5 Laut Gili Menjangan Buleleng (*)
  6 Pantai Lovina Buleleng (*)
  7 Brahma Vihara Arama – Banjar Buleleng
  8 Patung Singa Ambara Raja Buleleng
Kab/Kota No Obyek Wisata
Jembrana

(1 obyek wisata telah populer)

 

 

 

1 Pantai Medewi Jembrana
2 Taman Nasional Bali Barat Jembrana (*)
3 Pantai Purancak Jembrana
4 Pelabuhan Gilimanuk
5 Pura Rambut Siwi Jembrana

Sumber: LA Tour dan Travel, Sragen, Jawa Tengah (*) telah populer

 

Melihat kenyataan di atas, solusi  untuk melakukan pemeratan pembangunan di semua kabupaten dan kota yang ada di Bali, sebaiknya pemerintah provinsi dapat membuat konsensus bersama untuk penentuan skala prioritas pembangunan berdasarkan keunggulan daerah masing-masing; siapa yang menjadi pusat pariwisata, dan siapa sebagai pendukungnya, bagaimana sistem pemerataan yang ideal, serta penentuan komposisi alokasi kontribusi pariwisata terhadap pembangunan daerah di provinsi Bali.

 

3.     Pembangunan Visitor Centers sebagai Instrumen untuk Keberlanjutan, Sudahkan diterapkan  di Bali?

 

Pembangunan Visitor Centers sebagai instrumen untuk Keberlanjutan, Sudahkan diterapkan  di Bali? Pembangunan visitor center yang disediakan untuk pengunjung pada tempat-tempat atau obyek wisata yang menjadi daya tarik wisata di Bali akan menjadi instrument kesungguhan pembangunan pariwisata yang berstandar internasional. Bali yang memiliki ratusan daya tarik wisata nyaris belum banyak diketahui oleh wisatawan karena minimnya informasi untuk mendapatkan data dan informasi yang disebabkan ketiadaan visitor centers. Pelayanan dan informasi yang tidak berstandar internasional juga memberikan persepsi buruk bagi wisatawan tentang kesiapan Bali dalam pengembangan pariwisata. Agenda aktivitas wisata yang nyaris tanpa publikasi yang memadai juga menjadi kelemahan pemasaran pariwisata Bali. Berdasarkan alasan tersebut maka visitor centers akan memainkan peran penting dalam konteks pemasaran internal untuk menambah loyalitas wisatawan atau pengunjung karena dengan layanan visitor centers diharapkan memberikan pengalaman yang berharga dan membawa kesan tentang kesiapan pengelolaan destinasi.

 

3.1.           Bagaimanakah prediksi pariwisata Bali kedepan?

 

Tiga kelompok pengguna untuk dipertimbangkan akan diuntungkan jika visitor center dapat diterapkan di provinsi Bali, dan jika perlu setiap obyek wisata memiliki visitor centers dengan program, system, dan fasilitas yang memadai. Siapa sajakah tiga kelompok pengguna tersebut adalah:

  1. Pengunjung atau wisatawan: wisatawan sebenarnya memerlukan informasi yang dapat mengantarkan pengalamannnya sebelum mereka benar-benar menikmati produk aslinya dan visitor center dapat menyediakan koneksi untuk hal tersebut.
  2. Pengelola obyek: Ada kalanya pengelola obyek wisata memerlukan data-data dan feedback atau guest comment yang dapat dijadikan masukan untuk perbaikan pelayanan dan pengelolaan obyek wisata, namun jika visitor center tidak tersedia maka feedback akan menjadi sangat sulit untuk diperoleh. Preferensi wisatawan tentang pemilihan aktivitas wisata akan menjadi mudah diketahui jika visitor centers dapat mengambil peran didalamnya.
  3. Masyarakat Lokal; Penggunaan fungsional dari Visitor Center oleh kelompok-kelompok masyarakat serta simbol dan nilai semiotik juga akan menjadi pertimbangan penting, di mana visitor center menjadi pintu masuk pertama untuk penyampaian pesan, ide, tema, visi, misi, pembangunan sebuah wilayah atau provinsi khususnya yang berhubungan dengan pariwisata.

 

3.2.Apa Fungsi Visitor Center Bagi Pariwisata Bali?  Beberapa Fungsi Yang Saling Menunjang bagi Pariwisata Bali

 

3.2.1.      Fungsi Pemasaran Internal

Visitor Center memiliki fungsi ganda, dilakukan untuk tingkat yang berbeda. Fungsi yang paling mungkin untuk dirasionalisasi adalah fungsi promosi. Peran ini mengacu pada promosi aktif dari daerah, kota atau wilayah. Ini akan melibatkan agenda yang kuat dari apa yang harus dilakukan di daerah. Pada dasarnya peran ini akan  merangsang permintaan wisata dan berusaha untuk meningkatkan pengeluaran pengunjung di suatu area tertentu (Gitelson & Perdue, 1987). Kegiatan komersial terkait dengan fungsi ini meliputi penyediaan jasa pemesanan dan ritel terhadap produk local. Visitor Centers fungsinya dapat dilihat untuk menyediakan sumber  informasi yang nyata yang dapat dipercaya sesuai fakta dilapangan. Visitor center juga menjadi upaya menuju akreditasi untuk menjamin kualitas layanan dan penting untuk mempertahankan jaminan representasi dari informasi yang diberikan pada kawasan wisata di daerah.

3.2.2. Fungsi Orientasi dan Peningkatan Kunjungan

Fungsi kedua dari Visitor Center dapat dilihat pada konsentrasi pada kualitas pengalaman bagi pengunjung. Pada hakekatnya setiap pengunjung memerlukan penjelasan yang lebih rinci dengan filosofis, historis, dan visitor center akan berperan penting sebagai media wisatawan melakukan orientasi dan jika wisatawan dapat dipuaskan akan diharapkan mereka akan menjadi pemasar yang jitu untuk dapat meningkatkan kunjungan ke kawasan wisata daerah khususnya kawasan wisata yang telah ada di seluruh pulau Bali.

3.2.3. Fungsi Kontrol dan Penyaringan

Visitor Center akan menjadi program dan media yang dapat mengontrol aliran pengunjung sehingga sumber daya dan pengaturan berada di bawah kendali sebuah wilayah. Fungsi ini akan menjadi penyaringan terhadap pengunjung untuk mengunjungi lokasi yang ditetapkan, memberikan alternatif lokasi yang kurang ramai dan penggunaan visitor center dapat  dihubungankan dengan kegiatan lain seperti tur yang menerapkan manajemen kapasitas pada situs tertentu. Fungsi pengelolaan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat local, fungs konservasi, dan reservasi dapat dilakukan dan dikontrol oleh program dari visitor centers.

3.2.4. Fungsi Substitusi

Sebuah fungsi keempat dari Visitor Center  adalah untuk menjadi pengganti objek wisata atau setidaknya menjadi daya tarik besar dalam dirinya sendiri. Visitor Center menekankan fungsi ini sering disebut pusat penafsiran atau lebih sederhananya diberi label sebagai tempat wisata seperti Pusat Margasatwa. Visitor Center juga dapat mengemban peran lain sebagai pusat pertolongan pertama bagi pengunjung atau wisatawan yang mengalami masalah seperti misalnya yang menjadi korban tindak criminal, sakit, kehilangan dokumen, dan juga menjadi pusat pengaduan pengunjung untuk berbagaim masalah yang dihadapi wisatawan selama mereka berlibur.

3.2.5. Fungsi Plus

 

Visitor Center dapat bertindak sebagai fasilitas masyarakat untuk berbagai kegiatan budaya dan sosial lokal, terutama di mana ruangnya berisi ruang teater atau pertemuan. Selanjutnya, dapat dikatakan bahwa fungsinya lebih simbolis dari sebuah Visitor Center dan makna dari suatu kota atau situs untuk pariwisata adalah alasan utama untuk keberadaan Visitor Center tersebut.

 

4.     Kesimpulan

 

Satu kata kunci untuk dapat menerapkan konsep Visitor Centers melalui program-program pendukung pembangunan pariwisata berkelanjutan tersebut adalah kata kesungguhan. (Font, 2001).  Idealnya ada pertemuan antara sisi penawaran yang telah disepakai secara sungguh-sungguh oleh semua pemangku kebijakan termasuk didalamnya masyarakat local dan  industri bersinggungan harmonis dengan sisi permintaan yang didalamnya melibatkan unsur  wisatawan sebagai penikmat produk destinasi.

Kata kunci berikutnya adalah disiplin untuk mematuhi semua aturan dan peraturan yang telah disepakati, kelompok industri mestinya digerakkan oleh sikap  disiplin untuk mematuhi aturan yang ada pada sebuah destinasi. Para pemangku kebijakan yang taat pada aturan, tidak ada lagi istilah “pagar makan tanaman” sangat diperlukan untuk mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan melalui semua program yang telah ditawarkan di atas. Masyarakat local yang senantiasa bersungguh-sungguh dalam memberikan pelayanan dan sambutan bagi semua wisatawan yang datang sehingga citra dan pencitraan keramahan penduduk local dapat memperkuat citra dan branding destinasi pariwisata Bali.

 

 

Daftar Pustaka

 

Asia Travel Guide (2004). Travel Info Asia. S o u r c e : h t t p : / / w w w . a s i a v o y a g e 2 4 . c o m / – t r a v e l – g u i d e / i n d e x . h t m l .Accessed: 31 March 2004.

Badan Pusat Statistik. 2005. ”Data Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara yang langsung datang ke Bali. (Laporan) BPS Prov Bali.

Butler, R. W. 1980. “The Concept of a Tourism Area Life Cycle of Evolution:  Implications  for Management of Resources.” The Canadian Geographer 24(1), p. 8.

 

Ballantyne, R. (1995). Interpreters’ conceptions of Australian aboriginal culture and heritage: Implications for interpretive practise. Journal of Environmental Education, 26(4), 11-17.

 

Barrow, G. (1996). Visitor centres: Financial planning and management issues. Interpretation, 1(3), 20-21.

 

Bath, B. (1996). Centres fit for visitors. Interpretation, 1(3), 14-17.

 

Benson, D., & Baird, R. (1979). Park techniques: Designing good basic visitor centres. Park, 4(3), 16-20.

 

Bitgood, S., Benefield, A., Patterson, D., & Nabors, A. (1986). Understanding your visitors: Ten factors that influence their behaviour. Technical Report No. 87.30. Psychology Institute, Jacksonville State University.

 

Bitgood, S., Patterson, D., & Benefield, A. (1988). Exhibit design and visitor behavior. Environment and Behavior, 20(4), 474-491.

 

Blahna, D., & Roggenbuck, J.W. (1979). Planning interpretation which is ‘ in tune’ wi th visitor expectat ions. Journal of Interpretation, 4(2), 16-19.

 

Bramwell, B., & Lane, B. (2000). Collaboration and partnerships in tourism planning. In B. Bramwell & B. Lane (Eds), T o u r i s m collaboration and partnerships: Pol it ics, pract ise and s u s t a i n a b i l i t y (pp. 1-19) . Clevedon, UK: Channel View Publications.

 

Carter, J. (1997). A sense of place: An interpretive planning handbook. Scotland, UK: Tourism and Environment Initiative.

 

Christiansen, J. (1994). Capture your entire audience. Legacy, 5(4), 17-19.

 

de Araujo, L.M., & Bramwell, B. (2000). Stakeholder assessment and collaborative tourism planning: The case of Brazil’s Costa Dourada Project. In B. Bramwell & B. Lane (Eds), T o u r i s m collaboration and partnerships: Pol it ics, pract ise and s u s t a i n a b i l i t y (pp. 272-294). Clevedon, UK: Channel View Publications.

 

Disparda. 2003a. Data Objek dan Daya Tarik Wisata tahun 2003. Denpasar: Disparda Provinsi Bali.

Disparda. 2003b. BALI, Objek dan Daya Tarik Wisata tahun 2003. (Buku panduan pramuwisata). Denpasar: Disparda Provinsi Bali.

 

Deery, M., & Iverson, R. (1996) . Enhancing product ivity: Intervention strategies for employee turnover. In N. Johns (Ed.), Productivity management in hospitality and tourism (pp. 68-95). London: Cassell.

 

Fallon, L.D., & Kriwoken, L.K. (2003). Community involvement in tourism infrastructure – the case of the Strahan Visitor Centre, Tasmania. Tourism Management, 24, 289-308.

 

Fesenmaier, D., & Vogt, C. (1993a). Evaluating the economic impact of travel information provided at Indiana welcome centres. Journal of Travel Research, 31(3), 33-39.

 

Fesenmaier, D., & Vogt, C. (1993b). Investigating the influence of the welcome centre on travel behaviour. Journal of Travel Research, 31(3), 47-52.

 

Field, D.R., & Wagner, J.A. (1973). Visitor groups and interpretation in parks and other outdoor leisure settings. Journal of Environmental Education, 5(1), 12-17.

 

Flanagan, R. (1996). Anti-museum: The case of the Strahan Visitor Centre. In S. Hunt (Ed. ) , Si tes – Nail ing the debate: Archaeology and interpretation in museums (pp. 181-197). Sydney, Australia: Historic Trust of NSW, Lyndhurst.

 

Fodness, D., & Murphy, B. (1999). A model of tourist information search behaviour. Journal of Travel Research, 37, 220-230.

 

Gartner, W. (1993) Image formation process. Journal of Travel and Tourism Marketing 2(2/3), 191-216.

 

Gitelson, R.J., & Perdue, R.R. (1987). Evaluating the role of state welcome centres in discriminating travel related information in North Carolina. Journal of Travel Research, 25(1), 15-19.

 

Grenier, D., Kaae, B., Miller, M., & Mobley, R. (1993). Ecotourism, landscape architecture and urban planning. Landscape and Urban Planning, 25, 1-16.

 

Gunn, C. (1994). Tourism planning (3rd ed.). New York: Taylor and Francis.

 

Hardy, A., & Beeton, R. (2001). Sustainable tourism or maintainable tourism: Managing resources for more than average outcomes. Journal of Sustainable Tourism, 9(3), 168-192.

 

Hobbin, S. (1999). Accreditation of Queensland visitor information centres: A consumer-based perspective. Journal of Vacation Marketing, 5(4), 387-399.

 

Jamal, T.B., & Getz, D. (1999). Community roundtables for tourismrelated conflicts: The dialectics of consensus and process structures. Journal of Sustainable Tourism, 7(3&4), 290-313.

 

Kandampully, J. (2002). Services management: The new paradigm in hospitality. French’s Forest, NSW: Pearson Education.

 

Knudson, D.M., Cable, T.T., & Beck, L. (1999). Interpretation of cultural and natural resources. Pennsylvania: Venture Publishing.

 

Lane, B. (1991) , Sustainable tourism: A new concept for the interpreter. Interpretation Journal, 49, 1-4.

 

Lew, A.A., Yu, L., Ap, J., & Guangrui, Z. (Eds.) (2003). Tourism in China. New York: Haworth Hospitality Press.

 

Lue, C., Crompton, J.L., & Fesenmaier, D. (1993). Conceptualisation of multi -destination pleasure trips. Annals of Tourism Research, 20(2), 289-301.

 

Mack, J.A., & Thompson, J.A. (1991). Visitor centre planning: Using visitor interests and available time. In G. Moscardo & K. Hughes (Eds.) , Visitor centres: Exploring new territory. Townsville: James Cook University of North Queensland.

 

Moscardo, G. (1998). Interpretation and sustainable tourism: Functions, examples and principles. Journal of Tourism Studies, 9(1), 2-13.

 

Moscardo, G. (1999). Making visitors mindful: Principles for creating sustainable visitor experiences through effective communication. Champaign, Illinois: Sagamore Publishing.

 

Moscardo, G., & Hughes, K. (Eds.) (1991). Visitor Centres: Exploring New Territory. Proceedings of the National Conference on Visitor Centres, Townsville, April 28th-May 1st, 1991. Townsville: Department of Tourism, James Cook University of North Queensland.

 

Parolin, B. (2001). Structure of day trips in the Illawarra tourism region of New South Wales. Journal of Tourism Studies, 12(1), 11-27.

 

Pearce, P.L. (1991). Visitor centres and their functions in the landscape of tourism. In G. Moscardo & K. Hughes (Eds), Visitor centres: Exploring New Territory. Townsville: James Cook University.

 

Pearce, P.L., Moscardo, G., & Ross, G.F. (1996). Tourism community relationships. Oxford: Elsevier.

 

Poon, A. (1993). Tourism technology and competitive strategies. Wallingford, Oxon: CAB International.

 

Poon, A. (2000). How the U.K. Travel market will operate 2005. Source: www.tourism-intelligence.com/PDF/british-TOC.pdf

 

Robinson, M. (2000). Collaboration and cultural consent: Refocusing sustainable tourism. In B. Bramwell & B. Lane (Eds), Tourism collaboration and partnerships: Pol it ics, pract ice and sustainability (pp. 295-313). Clevedon, U.K.: Channel View Publications.

 

Roggenbuck, J.W. (1992). Use of persuasion to reduce resource impacts and visi tor conflicts. In M.J. Manfredo (Ed.), Influencing human behavior (pp. 149-208. Champaign, Illinois: Sagamore. Scheyvens, R. (1999). Ecotourism and the empowerment of local communities. Tourism Management, 20, 245-249.

 

Serrell, B. (1996). Exhibit labels: An interpretive approach. Walnut Creek, California: Sage.

 

Simpson, K. (2001). Strategic planning and community involvement as contributors to sustainable tourism development. C u r r e n t Issues in Tourism, 4(1), 3-41.

 

Stewart, E., Hayward, B., Devlin, P., & Kirby, V. (1998). The “place” of interpretation: A new approach to the evaluat ion of interpretation. Tourism Management, 19, 257-266.

 

Stewart, W., Lue, C., Feisenmaier. D., & Anderson, B. (1993). A comparison between welcome center visitors and general highway auto travellers. Journal of Travel Research, 31(3), 40- 45.

 

Sugden, F., & Saunders, R. (1991). Not just a whim: Visitor centres as a part of strategic planning. In G. Moscardo & K. Hughes (Eds), Visitor centres: Exploring new territory (pp. 66-77). Townsville, Australia: James Cook University.

 

Tan-Coll is, J. (1999, Dec. 3). Singapore: One-stop shop for information. Travel Trade Gazette Asia, Singapore.

 

Teo, P., Chang, T.C., & Ho, K.C. (Eds.) (2001). Interconnected worlds: Tourism in Southeast Asia. Oxford, U.K.: Elsevier.

 

Tilden, F. (1977). Interpreting our heritage. Chapel Hill, NC: University of North Carolina Press. Uzzell, D., & Ballantyne, R. (1998). Contemporary issues in heritage and environmental interpretation: Problems and prospects. London, UK: The Stationery Office.

 

Toth, R. 2000. Implementing a Worldwide Sustainable Tourism Certification System. Alexandria, Va.: R.B. Toth Associates.

Tourism Vision 2020 – UNWTO: pada http://pandeputusetiawan.wordpress.com

 

World Tourism Organization. 1999. <http://www.world-tourism.org/&gt;. Accessed September 16, 2003.

World Travel and Tourism. Council. 1996. Travel and Tourism. Press Release. Brussels, Belgium: WTTC.

United Nation-World Tourism Organization (2005), Tourism Highlight 2005, UN-WTO, Madrid.


[1] A clearly labelled, publicly accessible, physical space with personnel providing pre-dominantly free of charge information to facilitate travellers’ experiences.

[2] Visitor centres are not just central city or downtown phenomena but appear in transport nodes such as airports and railway stations, in or on the outskirts of small towns and near major at tract ions and environmental sites. It is especially the regionally based visitor centres, their purposes and planning which are the focus of the present concern.

[3]Distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) Provinsi Bali

[4] Sektor Usaha Pariwisata meliputi: Perdag., hotel & restoran

[5] NusaBali, Selasa 8 Pebruari 2011 Pertumbuhan Ekonomi Bali 5,83 Persen

KAJIAN DAMPAK EKONOMI DAN KEUNGGULAN PARIWISATA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BALI

DIMENSI EKONOMI PARIWISATA

KAJIAN DAMPAK EKONOMI DAN KEUNGGULAN PARIWISATA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BALI

I Gusti Bagus Rai Utama

Mahasiswa Program Pascasarjana S3 (Doktor) Pariwisata

Universitas Udayana

AbstraCt

Measuring the impact of tourism on the economy is still being debated by some of economists, especially for the tourism’s economist who has conducted study about economic impact   of tourism development. While the UN-WTO stated that tourism sector is still as a leading sector of development in some countries in the world because it has a positive dynamics trends. This paper also describes some of the positive impact of tourism on the economy and criticized some of negative impact. On the other hand, this paper also presented a scientific reflection on the current condition of Bali tourism development; indeed its still can be debated.

Keyword: economic impact, positive, negative, development.

1.   Pendahuluan

Pariwisata seringkali dipersepsikan sebagai mesin penggerak ekonomi atau penghasil devisa bagi pembangunan ekonomi di suatu Negara, tanpa terkecuali di Indonesia. Namun demikian pada kenyataannya, pariwisata memiliki spektrum fundamental pembangunan yang lebih luas bagi suatu negara.

Seiring dengan hal di atas, menurut IUOTO (International Union of Official Travel Organization) yang dikutip oleh Spillane (1993), pariwisata mestinya dikembangkan oleh setiap negara karena delapan alasan utama seperti berikut ini: (1)Pariwisata sebagai faktor pemicu bagi perkembangan ekonomi nasional maupun international. (2)Pemicu kemakmuran melalui perkembangan komunikasi, transportasi, akomodasi, jasa-jasa pelayanan lainnya. (3)Perhatian khusus terhadap pelestarian budaya, nilai-nilai sosial agar bernilai ekonomi. (4)Pemerataan kesejahtraan yang diakibatkan oleh adanya konsumsi wisatawan pada sebuah destinnasi. (5)Penghasil devisa. (6)Pemicu perdagangan international. (7)Pemicu pertumbuhan dan perkembangan lembaga pendidikan profesi pariwisata maupun lembaga yang khusus yang membentuk jiwa hospitality yang handal dan santun, dan (8)Pangsa pasar bagi produk lokal sehingga aneka-ragam produk terus berkembang, seiring dinamika sosial ekonomi pada daerah suatu destinasi.

Dari sisi kepentingan nasional, [1]Menurut Departemen Kebudayaan dan Pariwisata RI (2005) dalam Sapta (2011:1) menjelaskan bahwa pembangunan kepariwisataan pada dasarnya ditujukan untuk beberapa tujuan pokok yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a)   Persatuan dan Kesatuan Bangsa: Pariwisata dianggap mampu memberikan perasaaan bangga dan cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui kegiatan perjalanan wisata yang dilakukan oleh penduduknya ke seluruh penjuru negeri. Dampak yang diharapkan, dengan banyaknya warganegara yang melakukan kunjungan wisata di wilayah-wilayah selain tempat tinggalnya akan menimbulkan rasa persaudaraan dan pengertian terhadap sistem dan filosofi kehidupan masyarakat yang dikunjungi sehingga akan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan nasional.

b)   Penghapusan Kemiskinan (Poverty Alleviation): Pembangunan pariwisata diharapkan mampu memberikan kesempatan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk berusaha dan bekerja. Kunjungan wisatawan ke suatu daerah diharpkan mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Harapannya adalah bahwa pariwisata harusnya mampu memberi andil besar dalam penghapusan kemiskinan di berbagai daerah yang miskin potensi ekonomi lain selain potensi alam dan budaya bagi kepentingan pariwisata.

c)    Pembangunan Berkesinambungan (Sustainable Development): Dengan sifat kegiatan pariwisata yang menawarkan keindahan alam, kekayaan budaya dan keramah tamahan dan pelayanan, sedikit sekali sumberdaya yang habis digunakan untuk menyokong kegiatan ini. Artinya penggunaan sumberdaya yang habis pakai cenderung sangat kecil sehingga jika dilihat dari aspek keberlanjutan pembangunan akan mudah untuk dikelola dalam waktu yang relative lama.

d)   Pelestarian Budaya (Culture Preservation): Pembangunan kepariwisataan diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam upaya-upaya pelestarian budaya suatu negara atau daerah yang meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya negara ataudaerah. UNESCO dan UN-WTO dalam resolusi bersama mereka di tahun 2002 telah menyatakan bahwa kegiatan pariwisata merupakan alat utama pelestarian kebudayaan. Dalam konteks tersebut, sudah selayaknya bagi Indonesia untuk menjadikan pembangunan kepariwisataan sebagai pendorong pelestarian kebudayaan diberbagai daerah.

e)   Pemenuhan Kebutuhan Hidup dan Hak Azasi Manusia: Pariwisata pada masa kini telah menjadi kebutuhan dasar kehidupan masyarakat modern. Pada beberapa kelompok masyarakat tertentu kegiatan melakukan perjalanan wisata bahkan telah dikaitkan dengan hak azasi manusia khususnya melalui pemberian waktu libur yang lebih panjang dan skema paid holidays.

f)    Peningkatan Ekonomi dan Industri: Pengelolaan kepariwisataan yang baik dan berkelanjutan diharapkan mampu memberikan kesempatan bagi tumbuhnya ekonomi di suatu destinasi pariwisata. Penggunaan bahan dan produk lokal dalam proses pelayanan di bidang pariwisata akan juga memberikan kesempatan kepada industri lokal untuk berperan dalam penyediaan barang dan jasa..

g)   Pengembangan Teknologi: Dengan semakin kompleks dan tingginya tingkat persaingan dalam mendatangkan wisatawan ke suatu destinasi, kebutuhan akan teknologi tinggi khususnya teknologi industri akan mendorong destinasi pariwisata mengembangkan kemampuan penerapan teknologi terkini mereka. Pada daerah-daerah tersebut akan terjadi pengembangan teknologi maju dan tepat guna yang akan mampu memberikan dukungan bagi kegiatan ekonomi lainnya. Dengan demikian pembangunan kepariwisataan akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintahan di berbagai daerah yang lebih luas dan bersifat fundamental. Kepariwisataanakan menjadi bagian tidak terpisahkan dari pembangunan suatu daerah dan terintegrasi dalam kerangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Sedangkan dari sisi kepentingan Internasional, [2]Pariwisata internasional pada tahun 2004 mencapai kondisi tertinggi sepanjang sejarah dengan mencapai 763 juta orang dan menghasilkan pengeluaran sebesar US$ 623 miliar. Kondisi tersebut meningkat 11% dari jumlah perjalanan tahun 2003 yang mencapai 690 juta orang dengan jumlah pengeluaran US$ 524 miliar. Seiring dengan hal tersebut, diperkirakan jumlah perjalanan wisata dunia di tahun 2020 akan menembus angka 1,6 miliar orang per tahun (UN-WTO, 2005) seperti Nampak pada grafik di bawah ini:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graph 1, [3]Tourism Vision 2020 – UNWTO. Source: http://pandeputusetiawan.wordpress.com

Pada sisi yang berbeda, walaupun pariwisata telah diakui sebagai faktor penting stimulator penggerak perekonomian di beberapa negara di dunia, namun pariwisata juga menyembunyikan beberapa hal yang jarang diungkap dan dihitung sehingga sangat sulit untuk ditelusuri perannya atau kerugiannya.[4]Beberapa biaya tersembunyi atau hidden cost diantaranya adalah:  industri pariwisata bertumbuh dalam mekanisme pasar bebas sehingga seringkali destinasi pada negara berkembang hanya menjadi obyek saja, hal lainnya pengembangan pariwisata memang telah dapat menigkatkan kualitas pembangunan pada suatu destinasi namun akibat lainnya seperti peningkatan harga-harga pada sebuah destinasi terkadang kurang mendapat perhatian dan korbannya adalah penduduk lokal,  dan banyak hal akan di ungkap dalam paper ini.

2.    Metode

Kajian ini menggunakan metode desk research dengan teknik penelusuran data dan informasi secara online, sumber sekunder, dan sumber publikasi ilmiah lainnya.

Sementara teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kuanlitatif, analogi, dan komparasi beberapa hasil penelitian dan publikasi ilmiah lainnya yang terkait dengan permasalahan dimensi ekonomi pariwisata.

3.   Hasil Kajian dan Pembahasan

Mengukur manfaat dan kerugian pembangunan pariwisata pada beberapa negara saat ini, masih menjadi perdebatan diantara para ahli ekonomi khususnya yang telah melakukan riset dan evalusi terhadap ekonomi pariwisata. Beberapa pandangan para fakar mewarnai pembahasan paper ini dari sudut pandangan yang berbeda-beda.

“Frechtling (1987a) considers alternative methods of collecting data about expenditure by tourists and the shortcomings of these. He also reviews methods such as impact multipliers and input-output analysis used to measure the economic impacts generated by tourism expenditure”

Frechtling (1987), menyatakan bahwa untuk mengukur manfaat pariwisata bagi perekonomian suatu Negara harus tersedia data yang cukup lengkap, Dia menawarkan metode alternative khususnya berhubungan dengan metode pengumpulan data tentang pengeluaran   wisatawan di saat yang akan datang, dan dia juga mereview beberapa metode yang telah digunakan oleh para ahli sebelumnya, dengan menggunakan impact multipliers dan input-output analysis untuk mengukur pengeluaran sector pariwisata.

“Impact analysis can be extended to other dimensions as summarised by Archer and Cooper (1994) including social cost-benefit analysis”

Sementara Archer dan Cooper (1994), berpendapat bahwa: penelusuran tentang manfaat dan dampak pariwisata terhadap ekonomi harus menyertakan variabel sosial yang tidak pernah dihitung oleh fakar lainnya, dan social cost-benefitanalysis mestinya digunakan. Menurutnya, untuk mengukur manfaat dan dampak pariwisata tidak sekedar menghitung dampak ekonomi hanya dengan mencari multiplier efeknya saja.

Sinclair and Sutcliffe (1988) discuss the complexities of estimating Keynesian income multipliers for tourism at the sub-national level”

Sedangkan, Sinclair dan Sutcliffe (1988), menjelaskan bahwa pengukuran multiplier income untuk sektor pariwisata pada tingkat sub nasional memerlukan pemikiran dan data yang lebih kompleks disebabkan sering terjadinya leakages” kebocoran sehingga analisis ini sebaiknya dilakukan pada tingkat local regional tertentu dan leakages inilah yang mestinya harus diukur dan dibandingkan dengan manfaat yang  diharapkan.

“Heng and Low (1990) illustrates well the type of practical use which can be made of input-output analysis in considering the impact of tourism

Lebih tegas, Heng dan Low (1990) pada tataran praktis, mereka menjelaskan bahwa untuk mengukur dampak pariwisata akan lebih baik menggunakan analisis input-output.

“Johnson and Moore (1993) concentrate on measuring the economic impact of a particular tourist activity and tourism resource”

Tapi, Johnson dan Moore (1993) justru menitikberatkan bahwa pengukuran dampak ekonomi pariwisata akan lebih tepat dilakukan focus pada aktifitas wisata tertentu yang sedang berkembang pesat dan sumberdaya pariwisata yang dipergunakannya serta segala dampak-dampaknya.

“West (1993) uses a Social Accounting Matrix (SAM) to overcome the first problem and an integrated model to allow for changes in the relationship with the passage of time”

Sementara West (1993) menawarkan SAM atau social accounting matrix untuk memecahkan masalah pariwisata yang saling berhubungan dari waktu ke waktu.Dia mengganggap bahwa analisis input-output dianggap belum mampu memecahkan persoalan dampak pariwisata karena hanya mengukur hubungan produser dengan produser dan tidak menyertakan perdagangan yang dilakukan oleh pemerintah dan sektor publik lainnya.

“Harris and Harris (1994) argue that “the study of tourism at the macro level (nation, State, region) is hindered by the absence of any standard industry classification for this kind of activity”

Dan akhirnya, Harris dan Harris (1994) mengkritisi bahwa analisis terhadap dampak pariwisata yang telah dilakukan saat ini pada tingkat nasional, dan regional cenderung mengabaikan ketiadaan standar klasifikasi industri untuk tiap aktifitas pada industri pariwisata padahal standarisasi pada industri pariwisata ini membawa konsekuensi tersendiri terhadap biaya tambahan “others cost” baik bagi pelaku industri pariwisata dan masyarakat lokal itu sendiri.

 

3.1. Dampak Positip Pariwisata terhadap Perekonomian ([5]positive economic impacts of tourism)

3.1.1          Pendapatan dari Nilai Tukar Valuta Asing

Pengeluaran sektor pariwisata akan menyebabkan perekonomian masyarakat local menggeliat dan menjadi stimulus berinvestasi dan menyebabkan sektor keuangan bertumbuh seiring bertumbuhnya sektor ekonomi lainnya.

Pengalaman di beberapa negara bahwa kedatangan wisatawan ke sebuah destinasi wisata juga menyebabkan bertumbuhnya bisnis valuta asing untuk memberikan pelayanan dan kemudahan bagi wisatawan selama mereka berwisata. Tercatat juga bahwa di beberapa negara di dunia 83% dari lima besar pendapatan mereka, 38% pendapatannya adalah berasal dari “Foreign Exchange Earnings” perdagangan valuta asing.

New Delhi, Feb 26 : Highlighting the tremendous growth potential offered by the tourism sector, the Economic Survey 2010-11 has said the country’s foreign exchang eearnings (FEE) from tourist arrivals grew by 24.56 percent in 2010 at 14,193 million dolllars as compared to 11,394 dollars million in 2009”

Sebagai contoh, bahwa pariwisata mampu menyumbangkan pendapatan untuk Negara India, berdasarkan hasil survey ekonomi India pada tahun 2010-11, bahwa akibat kedatangan wisatawan asing ke India pada tahun 2010 terjadi peningkatan pendapatan dari perdangan Valas sebesar 34,56% atau sebesar 14,193 Juta US Dolar meningkat jika dibandingkan tahun 2009 yang hanya sebesar 11,394 Juta US Dolar.

“Latest statistics from National Tourism Administration show that China’s foreign-exchange earnings from tourism exceeded US$5.1 billion in the first four months this year, an increase of 18.7 percent over the same period last year, 2010”

Sementara pemerintah China mencapat bahwa sumbangan pariwisata  akibat perdagangan Valas  telah mencapai 5,1 Juta US Dolar untuk kurun waktu  hanya empat bulan saja pada tahun 2010. Dari kedua contoh tersebut sudah dianggap cukup menguatkan pendapat bahwa pembangunan pariwisata dapat meningkatkan pendapatan suatu Negara khususnya dari aktifitas perdagangan valuta asing.

 

3.1.2          Penerimaan Devisa

Kontribusi pariwisata terhadap pendapatan pemerintah dapat diuraikan menjadi dua, yakni: kontribusi langsung dan tidak langsung. Kontribusi langsung berasal dari pajak pendapatan yang dipungut dari para pekerja pariwisata dan pelaku bisnis pariwisata pada kawasan wisata yang diterima langsung oleh dinas pendapatan suatu destinasi.

Sedangkan kontribusi tidak langsung pariwisata terhadap pendapatan pemerintah berasal dari pajak atau bea cukai barang-barang yang di import dan pajak yang dikenakan kepada wisatawan yang berkunjung.

Dalam kedua konteks di atas, WTO memprediksi bahwa usaha perjalanan wisata dan bisnis pariwisata tersebut secara langsung dan tidak langsung termasuk juga pajak perorangan telah berkontribusi terhadap pariwisata dunia melampaui US$ 800 billion pada tahun 1998, dan pada tahun 2010 berlipat dua kali jika dibandingkan tahun 1998.

“According to the study, tourism generated $19.7 billion of revenue for all three levels of government combined in Canada in 2007. Spending by Canadians accounted for three out of every four dollars taken in, while one in four dollars came from international visitors to Canada”

Menurut penelitian, pariwisata Kanada menghasilkan $ 19, 7 Juta pendapatan untuk ketiga tingkat pemerintahan gabungan di Kanada pada tahun 2007.Dan Belanja Kanada menyumbang tiga dari setiap empat dolar, sementara satu dari empat dolar berasal dari wisatawan asing yang berwisata di Kanada.

“Tourism  makes  significant  direct  contributions  to  Government  revenues  through  the  sale  of  tickets  to  the Angkor  Complex  ($US  1.2 million),  visa  fees  ($US  3 million),  and  departure  taxes  at the  airports”

Sementara pemerintah Kamboja mencatat bahwa sector pariwisata secara langsung dan nyata telah memberikan sumbangan pendapatan bagi pemerintah melalui aktifitas penjualan tiket masuk wisatawan yang mengunjungi obyek wisata Angkor sebesar 1,2 Juta US Dolar, dari Visa sebesar 3 juta US Dolar, dan aktifitas  taksi dan aktifitas pelayanan di bandara.

Pada kedua studi kasus di atas, tidak dapat disangkal lagi bahwa pariwisata memang benar dapat meningkatkan pendapatan bagi pemerintah di mana pariwisata tersebut dapat dikembangkan dengan baik.

 

3.1.3    Penyerapan Tenaga Kerja

Pada beberapa negara yang telah mengembangkan sektor pariwisata, terbukti bahwa sektor pariwisata secara internasional berkontribusi nyata terhadap penciptaan peluang kerja, penciptaan usaha-usaha terkait pariwisata seperti usaha akomodasi, restoran, klub, taxi, dan usaha kerajinan seni souvenir dan sebagainya.

“Tourism employment is a measure of employment in tourism and non-tourism industries. It is based on an estimate of jobs rather than “hours of work”. Thus, someone who works 10 hours a week counts for as much, by this measure, as someone who works 50 hours a week”. (Government Revenue Attributable to Tourism, 2007)

Menurut Canada Government Revenue Attributable to Tourism, (2007), mendifinisikan bahwa yang dimaksud “Tourism employment” adalah ukuran yang dipakai untuk mengukur besarnya tenaga kerja yang terserap secara langsung pada sector pariwisata termasuk juga besarnya tenaga kerja yang terserap di luar bidang pariwisata akibat keberadaan pembangunan pariwisata.  Dan WTO mencatat kontribusi sector pariwisata terhadap penyediaan lahan pekerjaan sebesar 7% secara internasional.

“Tourism Industry employs          large number of people and provides a wide range of jobs which extend from the unskilled to the highly specialises. Tourism is also responsible for creating employment outside the industry such as furnishing and equipment industry, souvenir industry, textile and handicraft industry, farming and food supply and also construction industry”

Hasil studi pada dampak pembangunan pariwisata di Tripura, India menunjukkan bahwa industry pariwisata adalah industri yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan mampu menciptakan peluang kerja dari peluang kerja untuk tenaga yang tidak terdidik sampai dengan tenaga yang sangat terdidik. Pariwisata juga menyediakan peluang kerja diluar bidang pariwisata khususnya peluang kerja bagi mereka yang berusaha secara langsung pada bidang pariwisata dan termasuk juga bagi mereka yang bekerja secara tidak langsung terkait industri pariwisata seperti usaha-usaha pendukung pariwisata; misalnya pertanian sayur mayor, peternak daging, supplier bahan makanan, yang akan mendukung operasional industri perhotelan dan restoran.

Sedangkan menurut Mitchell dan Ashley 2010, mencatat bahwa sumbangan pariwisata dalam penyerapan tenaga kerja jika dibandingkan dengan sector lainnya menunjukkan angka yang cukup berarti, dan indeks terbesar terjadi  di Negara New Zealand sebesar 1,15 disusul oleh Negara Philipines, kemudian Chile, Papua New Guinea, dan Thailand sebesar 0,93. Sementara di Indonesia indeks penyerapan tenaga kerja dari sector pariwisata sebesar 0,74, masih lebih rendah jika dibandingkan Negara Afrika Selatan yang mencapai 0,84.

Dalam dua kasus di atas, pariwisata memegang peranan penting dalam penyerapan tenaga kerja di hampir semua Negara yang mengembangkan pariwisata, walaupun harus diakui sector pertanian “agriculture” masih lebih besar indeks penyerapannya dan berada di atas indeks penyerapan tenaga kerja oleh sector pariwisata di hampir semua Negara pada table di atas.

 

3.1.4          Pembangunan Infrastruktur

Berkembangnya sektor pariwisata juga dapat mendorong pemerintah lokal untuk menyediakan infrastruktur yang lebih baik, penyediaan air bersih, listrik, telekomunikasi, transportasi umum dan fasilitas pendukung lainnya sebagai konsekuensi logis dan kesemuanya itu dapat meningkatkan kualitas hidup baik wisatawan dan juga masyarakat local itu sendiri sebagai tuan rumah.

Sepakat membangun pariwisata berarti sepakat pula harus membangun yakni daya tarik wisata “attractions” khususnya daya tarik wisata man-made, sementara untuk daya tarik alamiah dan budaya hanya diperlukan penataan dan pengkemasan. Karena Jarak dan waktu tempuh menuju destinasi “accesable” akhirnya akan mendorong pemerintah untuk membangun jalan raya yang layak untuk angkutan wisata, sementara fasilitas pendukung pariwisata “Amenities” seperti hotel, penginapan, restoran juga harus disiapkan.

Pembangunan infrastruktur pariwisata dapa dilakukan secara mandiri ataupun mengundang pihak swasta nasional bahkan pihak investor asing khususnya untuk pembangunan yang berskala besar seperti pembangunan Bandara Internasional, dan sebagainya. Perbaikan dan pembangunan insfrastruktur pariwisata tersebut juga akan dinikmati oleh penduduk local dalam menjalankan aktifitas bisnisnya, dalam konteks ini masyarakat local  akan mendapatkan pengaruh positif dari pembangunan pariwisata di daerahnya.

 

3.1.5          Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat Lokal

Pendapatan sektor pariwisata acapkali digunakan untuk mengukur nilai ekonomi pada suatu kawasan wisata.  Sementara ada beberapa pendapatan lokal sangat sulit untuk dihitung karena  tidak semua pengeluaran wisatawan dapat diketahui dengan jelas seperti misalnya penghasilan para pekerja informal seperti sopir taksi tidak resmi, pramuwisata tidak resmi, dan lain sebagainya.

WTO memprediksi bahwa pendapatan pariwisata secara tidak langsung disumbangkan 100% secara langsung dari pengeluaran wisatawan pada suatu kawasan.  Dalam kenyataannya masyarakat local lebih banyak berebut lahan penghidupan dari sector informal ini, artinya jika sector informal bertumbuh maka masyarakat local akan mendapat menfaat ekonomi yang lebih besar.

Sebagai contoh, peran pariwisata bagi Provinsi Bali terhadap perekonomian daerah “PDRB” sangat besar bahkan telah mengungguli sector pertanian yang pada tahun-tahun sebelumnya memegang peranan penting di Bali. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada table berikut ini:

 

 

 

Lapangan Usaha

(milyar rupiah)

2003

2004

2005

2006

2007

1. Pertanian

5.666,84

6.011,43

6.887,17

7.463,26

8.216,47

a. Tanaman Bahan Makanan

2.770,40

3.004,40

3.391,28

3.608,72

3.944,28

b. Tanaman Perkebunan

498,81

516,61

592,10

651,84

707,44

c. Peternakan dan Hasil-hasilnya

1.435,70

1.468,57

1.792,73

1.988,97

2.182,55

d. Kehutanan

1,56

1,60

1,76

1,95

2,28

e. Perikanan

960,38

1.020,23

1.109,30

1.211,79

1.379,92

2. Pertambangan & penggalian

176,90

196,47

225,49

257,16

281,09

3. Industri pengolahan

2.384,64

2.610,13

2.950,81

3.254,65

3.804,93

4. Listrik, gas & air bersih

411,01

522,55

627,99

725,86

846,07

5. Bangunan

1.051,15

1.132,72

1.368,31

1.600,86

1.877,52

6. Perdag., hotel & restoran

7.439,35

8.452,94

9.968,55

10.797,66

12.269,74

7. Pengangkutan & komunikasi

2.930,52

3.275,45

4.022,67

4.435,85

5.219,10

8. Keu. Persewaan, & jasa perusahaan

1.725,22

1.969,62

2.399,26

2.788,35

3.108,10

9. Jasa-jasa

4.382,31

4.815,27

5.496,23

6.064,82

6.713,39

PDRB

26.167,94

28.986,60

33.946,47

37.388,48

42.336,42

Tabel: PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) Provinsi Bali,

Sumber: BPS, 2009

3.2. [6]Pengaruh Negatif Pariwisata (Negative Economic Impacts of Tourism)

3.2.1          Kebocoran (Leakage)

Leakage atau kebocoran dalam pembangunan pariwisata dikategorikan menjadi dua jenis kebocoran yaitu keboran import dan kebocoran export. Biasanya kebocoran import terjadi ketika terjadinya permintaan terhadap peralatan-peralatan yang berstandar internasional yang digunakan dalam industri pariwisata, bahan makanan dan minuman import yang tidak mampu disediakan oleh masyarakat lokal atau dalam negeri. Khususnya pada negara-negara berkembang, makanan dan minuman yang berstandar internasional harus di datangkan dari luar negeri dengan alasan standar yang tidak terpenuhi, dan akibatnya produk lokal dan masyarakat lokal sebagai produsennya tidak biasa memasarkan produknya untuk kepentingan pariwisata tersebut.

Besarnya pendapatan dari sektor pariwisata juga diiringi oleh besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan import terhadap produk yang dianggap berstandar internasional. Penelitian dibeberapa destinasi pada negara berkembang, membuktikan bahwa tingkat kebocoran terjadi antara 40% hingga 50% terhadap pendapatan kotor dari sektor pariwisata, sedangkan pada skala perekonomian yang lebih kecil, kebocoran terjadi antara 10% hingga 20%.

Sedangkan kebocoran export seringkali terjadi pada pembangunan destinasi wisata khususnya pada negara miskin atau berkembang yang cenderung memerlukan modal dan investasi yang besar untuk membangun infrastruktur dan fasilitas wisata lainnya. Kondisi  seperti ini, akan mengundang masuknya penanam modal asing yang memiliki modal yang kuat untuk membangun resort atau hotel serta fasilitas dan infrastruktur pariwisata, sebagai imbalannya, keuntungan usaha dan investasi mereka akan mendorong uang mereka kembali ke negara mereka tanpa bisa dihalangi, hal inilah yang disebut dengan “leakage” kebocoran export.

Hal ini membenarkan pendapat dari Sinclair dan Sutcliffe (1988), yang menjelaskan bahwa pengukuran manfaat ekonomi dari sektor pariwisata pada tingkat sub nasional harunya menggunakan pemikiran dan data yang lebih kompleks untuk menghindari terjadinya leakages” kebocoran.

 

3.2.2          Kebobolan (Enclave Tourism)

Enclave tourism” sering diasosiasikan bahwa sebuah destinasi wisata dianggap hanya sebagai tempat persinggahan sebagai contohnya, sebuah perjalanan wisata dari manajemen kapal pesiar dimana mereka hanya singgah pada sebuah destinasi tanpa melewatkan malam atau menginap di hotel-hotel yang telah disediakan industri lokal sebagai akibatnya dalam kedatangan wisatawan kapal pesiar tersebut manfaatnya dianggap sangat rendah atau bahkan tidak memberikan manfaat secara ekonomi bagi masyarakat di sebuah destinasi yang dikunjunginya.

Kenyataan lain yang  menyebabkan “enclave”  adalah kedatangan wisatawan yang melakukan perjalanan wisata yang dikelola oleh biro perjalanan wisata asing dari “origin country”  sebagai  contohnya, mereka menggunakan maskapai penerbangan milik perusahaan mereka sendiri, kemudian mereka menginap di sebuah hotel yang di miliki oleh manajemen chain dari negara mereka sendiri, berwisata dengan armada dari perusahaan chain milik pengusaha mereka sendiri, dan dipramuwisatakan oleh pramuwisata dari negerinya sendiri, dan sebagai akibatnya masyarakat lokal tidak memperoleh manfaat ekonomi secara optimal.

 

3.2.3          Pembiayaan Infrastruktur (Infrastructure Cost)

Tanpa disadari ternyata pembangunan sektor pariwisata yang berstandar internasional dapat menjadi beban biaya tersendiri bagi pemerintah dan akibatnya cenderung akan dibebankan pada sektor pajak dalam artian untuk membangun infratruktur tersebut, pendapatan sektor pajak harus ditingkatkan artinya pngutan pajak terhadap masyarakat harus dinaikkan.

Pembangunan pariwisata juga mengharuskan pemerintah untuk meningkatkan kualitas bandara, jalan raya, dan infrastruktur pendukungnya, dan tentunya semua hal tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit dan sangat dimungkinkan pemerintah akan melakukan re-alokasi pada anggaran sektor lainnya seperti misalnya pengurangan terhadap anggaran pendidikan dan kesehatan.

Kenyataan di atas menguatkan pendapat Harris dan Harris (1994) yang mengkritisi bahwa analisis terhadap dampak pariwisata harusnya menyertakan faktor standar klasifikasi industri untuk tiap aktifitas pada industri pariwisata yang sering dilupakan pada analisis dampak pariwisata.

 

3.2.4          Meningkatnya Harga-harga secara Dramatis (Increase in Prices or Inflation)

Peningkatan permintaan terhadap barang dan jasa dari wisatawan akan menyebabkan meningkatnya harga secara beruntun “inflalsi” yang pastinya akan berdampak negative bagi masyarakat lokal yang dalam kenyataannya tidak mengalami peningkatan pendapatan secara proporsional artinya jikalau pendapatan masyarakat lokal meningkat namun tidak sebanding dengan peningkatan harga-harga akan menyebabkan daya beli masyarakat lokal menjadi rendah.

Pembangunan pariwisata juga berhubungan dengan meningkatnya harga sewa rumah, harga tanah, dan harga-harga property lainnya sehingga sangat dimungkinkan masyarakat lokal tidak mampu membeli dan cenderung akan tergusur ke daerah pinggiran yang harganya masih dapat dijangkau.

Sebagai konsukuensi logiz, pembangunan pariwisata juga berdampak pada meningkatnya harga-harga barang konsumtif, biaya pendidikan, dan harga-harga kebutuhan pokok lainnya sehingga pemenuhan akan kebutuhan pokok justru akan menjadi sulit bagi penduduk lokal. Hal ini juga sering dilupakan dalam setiap pengukuran manfaat pariwisata terhadap perekonomian pada sebuah Negara.

 

3.3.5          Ketergantungan Sektoral (Economic Dependence)

Keanekaragaman industri dalam sebuah perekonomian menunjukkan sehatnya sebuah negara, jika ada sebuah negara yang hanya menggantungkan perekonomiannya pada salah satu sektor tertentu seperti pariwisata misalnya, akan menjadikan sebuah negara menjadi tergantung pada sektor pariwisata sebagai akibatnya ketahanan ekonomi menjadi sangat beresiko tinggi.

Di beberapa negara, khususnya negara berkembang yang memiliki sumberdaya yang terbatas memang sudah sepantasnya mengembangkan pariwisata yang dianggap tidak memerlukan sumberdaya yang besar namun pada negara yang memiliki sumberdaya yang beranekaragam harusnya dapat juga mengembangkan sektor lainnya secara proporsional.

Ketika sektor pariwisata dianggap sebagai anak emas, dan sektor lainnya dianggap sebagai anak diri, maka menurut Archer dan Cooper (1994), penelusuran tentang manfaat dan dampak pariwisata terhadap ekonomi harusnya menyertakan variabel sosial yang tidak pernah dihitung oleh fakar lainnya. Ketergantungan pada sebuah sektor, dan ketergantungan pada kedatangan orang asing dapat diasosiasikan hilangnya sebuah kemerdekaan sosial dan pada tingkat nasional, sangat dimungkinkan sebuah negara akan kehilangan kemandirian dan sangat tergantung pada sektor pariwisata.

 

3.3.6          Masalah Musiman (Seasonal Characteristics)

Dalam Industri pariwisata, dikenal adanya musim-musim tertentu, seperti misalnya musim ramai “high season” dimana kedatangan  wisatawan akan mengalami puncaknya, tingkat hunian kamar akan mendekati tingkat hunian kamar maksimal dan kondisi ini akan berdampak meningkatnya pendapatan bisnis pariwisata. Sementara dikenal juga musim sepi “low season” di mana kondisi ini rata-rata tingkat hunian kamar tidak sesuai dengan harapan para pebisnis sebagai dampaknya pendapatan indutri pariwisata juga menurun hal ini yang sering disebut “problem seasonal

Sementara ada kenyataan lain yang dihadapi oleh para pekerja, khususnya para pekerja informal seperti sopir taksi, para pemijat tradisional, para pedagang acung, mereka semua sangat tergantung pada kedatangan wisatawan, pada kondisi low season sangat dimungkinkan mereka tidak memiliki lahan pekerjaan yang pasti.

Kenyataan di  atas, menguatkan pendapat West (1993) yang menawarkan SAM atau social accounting matrix untuk memecahkan masalah pariwisata yang saling berhubungan dari waktu ke waktu, kebermanfaatan pariwisata terhadap ekonomi harusnya berlaku proporsional untuk semua musim, baik musim sepi maupun musim ramai wisatawan.

3.3. Refleksi terhadap Pariwisata Bali

 

3.3.1 Peran Pariwisata Bagi Perekonomian Bali

Peran pariwisata bagi provinsi Bali dalam pembangunan menunjukkankecenderungan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.Jika dilihat peranan pariwisata dalam kontribusinya terhadap PDRB Bali, maka terlihat adanya peningkatan yang nyata. Pada tahun 2003, PDRB dari pariwisata sebesar 28,43%,  kemudian meningkat menjadi 29,16% pada tahun 2004, dan pada tahun 2005 meningkat lagi menjadi 29,37%. Sementara pada tahun 2006 kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB Bali sedikit mengalami penurunan menjadi 28,88 sementara pada tahun 2007 meningkat kembali menjadi 28,98%.

Tabel perbandingan contributor (lapangan usaha) terhadap PDRB Bali, dapat dilihat seperti table dibawah ini:

Tabel: [7]Distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) Provinsi Bali

Lapangan Usaha (%)

2003

2004

2005

2006

2007

1. Pertanian

21,66

20,74

20,29

19,96

19,41

a. Tanaman Bahan Makanan

10,59

10,36

9,99

9,65

9,32

b. Tanaman Perkebunan

1,91

1,78

1,74

1,74

1,67

c. Peternakan dan Hasil-hasilnya

5,49

5,07

5,28

5,32

5,16

d. Kehutanan

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

e. Perikanan

3,67

3,52

3,27

3,24

3,26

2. Pertambangan & penggalian

0,68

0,68

0,66

0,69

0,66

3. Industri pengolahan

9,11

9,00

8,69

8,70

8,99

4. Listrik, gas & air bersih

1,57

1,80

1,85

1,94

2,00

5. Bangunan

4,02

3,91

4,03

4,28

4,43

6. [8]Perdag., hotel & restoran

28,43

29,16

29,37

28,88

28,98

7. Pengangkutan & komunikasi

11,20

11,30

11,85

11,86

12,33

8. Keu. Persewaan, & jasa perusahaan

6,59

6,79

7,07

7,46

7,34

9. Jasa-jasa

16,75

16,61

16,19

16,22

15,86

PDRB

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Sumber: BPS, 2009

 

Sementara menurut Suarsana (2011) peningkatan  terjadi pada semua sektor ekonomi, di mana sektor perdagangan, hotel dan restoran masih tetap merupakan sektor andalan, karena mampu memberikan nilai tambah terbesar, yakni Rp 20,02 triliun. Selain itu sektor pertanian masih memberikan kontribusi yang cukup besar yakni Rp 12,10 triliun serta sektor pengangkutan dan komunmikasi sebesar Rp 8,63 triliun.

[9]Perkembangan terakhir, lebih lanjut dikatakan bahwa untuk sektor perdagangan, hotel dan restoran  mengalami pertumbuhan sebesar 8,7 persen memberikan sumbangan terhadap sumber pertumbuhan terbesar terhadap total pertumbuhan PDB yaitu sebesar 1,5 persen. Selanjutnya diikuti oleh Sektor Pengangkutan dan Komunikasi dan Sektor Industri Pengolahan yang memberikan peranan masing-masing sebesar 1,2 persen.7% (Nusa Bali, 2011)

Karena begitu pesatnya perkembangan pariwisata Bali khususnya dalam kontribusi terhadap PDRB bila  dibandingkan sector lainnya termasuk juga dengan sector Pertanian, seiring adanya otonomi daerah yang berada pada kendali kabupaten, ditengarahi factor inilah yang menyebabkan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Bali ingin menggalakkan sector pariwisata sebagai penggerak  perekonomian di daerahnya masing-masing.

 

3.3.2 Pembangunan Pariwisata Bali saat ini

Dalam konteks pembangunan pariwisata, dihubungkan dengan konsep 4A, yakni daya tarik wisata “attractions”, Jarak dan waktu tempuh menuju destinasi diukur dari bandara “accesable”, Adanya Fasilitas pendukung pariwisata “Amenities”, adanya lembaga pariwisata “ancillary”.  Jika dilihat dari jumlah akomodasi yang telah ada, maka Kabupaten (++) Gianyar, Kabupaten Badung, Kodya Denpasar, Kabupaten Buleleng,  dan Kabupaten Karangasem layak mengandalkan sector pariwisata sebagai penggerak perekonomian daerah, seperti ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

 

 

 

Tabel Banyaknya Hotel Non Bintang dan Akomodasi Lainnya di Bali Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Kamar Tahun 2009

Kabupaten / Kota

Kelompok Kamar

Jumlah

< 10

24-Oct

25 – 40

41 – 100

> 100

1

Gianyar  ++

292

81

10

3

-

386

2

Badung  ++

95

152

59

50

5

361

3

Denpasar  ++

49

102

44

26

-

221

4

Buleleng  ++

109

55

14

5

-

183

5

Karangasem + +

115

54

5

2

-

176

6

Tabanan

41

20

2

-

-

63

7

Jembrana

27

26

3

-

-

56

8

Klungkung

19

21

-

-

-

40

9

Bangli

21

6

2

-

-

29

Sumber: Bali Dalam Angka 2010

 

Sementara jika, dilihat dari jumlah hotel bintang 4 dan 5 yang telah ada pada kabupaten dan kota di Bali, serta jika diasumsikan bahwa keberanian investor membangun hotel berbintang dihubungkan popularitas pariwisata daerah, maka Kabupaten Badung paling popular (**), kemudian disusul Kota Denpasar, dan Gianyar. Sementara Kabupaten Buleleng, Karangasem, dan Tabanan belum sepopuler (*) Badung-Denpasar-Gianyar.Sedangkan  Kabupaten Jembrana, Klungkung, dan Bangli belum menunjukkan sebagai kabupaten yang memiliki popularitas di sector Pariwisata. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel Banyaknya Hotel Berbintang di Bali Menurut Lokasi dan Kelas Hotel Tahun 2009

Kabupaten / Kota

Kelas Hotel

Jumlah

Bintang 5

Bintang 4

Bintang 3

Bintang 2

Bintang 1

1

Badung **

26

28

19

15

2

90

2

Denpasar**

3

4

9

7

5

28

3

Gianyar **

5

5

1

-

-

11

4

Buleleng *

1

2

2

3

1

9

5

Karangasem *

1

2

1

1

-

5

6

Jembrana

-

-

1

-

1

2

7

Tabanan *

1

-

1

-

-

2

8

Klungkung

-

-

1

1

-

2

9

B a n g l i

-

-

-

-

-

-

Sumber: Bali Dalam Angka 2010

 

Jika dari atraktivitas maisng-masing kabupaten/kota untuk menjadikan pariwisata sebagai sector unggulan  dilihat dari obyek wisata popular dimiliki saat ini, justru menempatkan kabupaten Karangasem sebagai kabupaten paling menarik dan layak untuk pariwisata, seperti Nampak pada table di bawah ini

Tabel Daftar Obyek Wisata di Kabupaten Karangasem

Kab/Kota No Obyek Wisata
Karangasem

(6 obyek wisata populer)

 

 

 

 

 

1 Taman Tirta Gangga Karangasem (*)
2 Pelabuhan Padangbai
3 Pantai Tulamben Karangasem (*)
4 Agrowisata Kebun Salak Sibetan Karangasem
5 Candi Dasa Karangasem (*)
6 Pura Sulayukti Karangasem
7 Tenun Ikat Gringsing Tenganan (*)
8 Pura Besakih Karangasem (*)
9 Desa Wisata Tenganan (*)

Sumber: LA Tour dan Travel, Sragen, Jawa Tengah (*) telah populer

 

Sementara posisi kedua, menempatkan Kabupaten Badung dan Gianyar dengan 5 obyek wisata yang telah popular dan menjadi andalan kabupaten, seperti Nampak pada table di bawah ini:

Tabel Daftar Obyek Wisata di Kabupaten Badung dan Gianyar

Kab/Kota No Obyek Wisata
Badung 1 Pantai Kuta (*)
(5 obyek wisata telah populer) 2 Sangeh
  3 Pantai & Kawasan Wisata Nusa Dua & Tanjung Benoa (*)
  4 Pantai Jimbaran
  5 Pura Uluwatu (*)
  6 Pura Taman Ayun (*)
  7 Pura Keluarga Kerajaan MengwiPura Bukit Sari Sangeh
  8 Pura Dalem Sakenan Pulau Serangan
  9 Garuda Wisnu Kencana (*)

 

 

Kab/Kota No Obyek Wisata
Gianyar 1 Pulau SeranganKeindahan Alam Ubud Gianyar
(5 obyek wisata telah populer) 2 Air Terjun & Bungy Jumping Blahbatuh Gianyar
  3 Arung Jeram Sungai Ayung Payangan Gianyar
  4 Wisata Safari Naik Gajah Taro Gianyar (Bali Zoo Park)
  5 Air Terjun Tegenungan Gianyar
  6 Pasar Seni Sukawati (*)
  7 Pura Tirta Empul Tampak Siring (*)
  8 Pusat Lukisan & Kerajinan Topeng Batuan Gianyar
  9 Pusat Ukir Kayu Mas, Kemenuh, Tengkulak, Pujung Batuan Gianyar
  10 Pusat Geleri Lukisan Ubud-Peliatan (*)
  11 Goa Gajah, Ukiran Relief Yeh Pulu, Kompleks Samuan Tiga, Patung Kebo Edan, Pusering Jagat, Bulan Pejeng, Kerajinan Ukir Tempurung Kelapa Bedulu-Pejeng Gianyar (*)
  12 Pertunjukan Tari Barong, Tari Kecak, Tari Keris (*)
  13 Istana Presiden Tampak Siring
  14 Monumen Gunung Kawi Tampak Siring

Sumber: LA Tour dan Travel, Sragen, Jawa Tengah (*) telah populer

 

Sedangkan Kota Denpasar, Kabupaten Klungkung, dan Bangli, walaupun mereka memiliki obyek wisata yang cukup banyak dan beragam namun belum sepopuler Kabupaten Karangasem, Badung, dan Gianyar. Untuk Kota Denpasar, walaupun sangat berdekatan dengan  kabupaten Badung, namun tidak terlalu atraktif untuk mengandalkan sector pariwisata sebagai sector unggulan, tentu saja pendapat ini masih bisa diperdebatkan dengan realitas PAD kota Denpasar saat ini.

Tabel Daftar Obyek Wisata di Kota Denpasar, Kabupaten Klungkung dan Bangli

Kab/Kota No Obyek Wisata
Denpasar 1 Pantai Sanur (*)
(3 obyek wisata telah populer) 2 Werdi Budaya Art Centre Abian Kapas Denpasar (*)
  3 Pasar Tradisional Jalan Gajah Mada Denpasar
  4 Museum Bali Denpasar (*)
  5 Patung “Catur Muka” Denpasar
  6 Museum Seni Lukis Le Mayeur Denpasar
Kab/Kota No Obyek Wisata
Klungkung

(3 obyek wisata telah populer)

 

 

 

1 Pura & Goa Lawah Klungkung (*)
2 Pulau Nusa Penida Klungkung (*)
3 Pusat Seni Lukis Tradisional, Seni Ukir Emas & Perak, Seni Ukir Peluru Desa Kamasan Klungkung
4 Taman Gili Kerta Gosa Kraton Semarapura Klungkung (*)

 

Kab/Kota No Obyek Wisata
Bangli

(3 obyek wisata telah populer)

 

 

 

 

 

1 Danau Batur, Gunung Batur, Kawah Batur, Sumber Mata Air Panas Toya Bungkah (*)
2 Penelokan Kintamani (*)
3 Pura Kehen Bangli
4 Desa Trunyan (*)
5 Pura Batur & Pura Tegeh KoripanDesa Adat Penglipuran Bangli
6 Pura Pucaksari Desa Peninjoan Bangli

Sumber: LA Tour dan Travel, Sragen, Jawa Tengah (*) telah populer

 

Sementara untuk Kabupaten Tabanan, Buleleng, dan Jembrana, jika dilihat popularitas andalan obyek wisata, sebenarnya ketiga Kabupaten ini belum layak menjadikan sector Pariwisata sebagai leading sector pembangunan daerahnya, dan sangat dimungkinkkan ada sector lainnya yang lebih unggul daripada sector pariwisata. Menurut pengamatan, sebenarnya Kabupaten Tabanan masih layak mengandalkan sector pertanian khususnya produk padi dan peternakan, sementara Kabupaten Buleleng dan Jembrana belum menunjukkan kekuatan sector pariwisata secara maksimal dan sangat mungkin disebabkan oleh jarak atau akses yang relative jauh dari pusat bisnis pariwisata Badung dan Gianyar.

Tabel Daftar Obyek Wisata di Kabupaten Tabanan, Buleleng dan Jembrana

 

Kab/Kota No Obyek Wisata
Tabanan 1 Pantai & Pura Tanah Lot (*)
(2 obyek wisata telah populer) 2 Pemandangan Alam Jati Luwih & Pura Petali Tabanan
  3 Pantai Dreamland Alas Kedaton Tabanan
  4 Danau Beratan, Pura Ulun Danu Beratan, Desa Kembang Merta, Pasar Bukit Mungsu, Pasar Pancasari Bedugul Tabanan (*)
  5 Puri Agung Kerambitan Tabanan
  6 Pusat Ukir-Ukiran Penarukan, Pusat Keramik & Gentang Pejaten, Pembuatan Kain Tenun Blayu Tabanan
  7 Taman Makam Pahlawan Margarana Tabanan
  8 Museum Subak Tabanan

 

 

Kab/Kota No Obyek Wisata
Buleleng 1 Bukit & Pura Puncak Penulisan BangliAir Terjun Gitgit Buleleng
(2 obyek wisata telah populer) 2 Sumber Mata Air Panas Banjar Buleleng
  3 Pemandian Air Sanih Buleleng
  4 Danau Buyan & Danau Tamblingan Buleleng
  5 Laut Gili Menjangan Buleleng (*)
  6 Pantai Lovina Buleleng (*)
  7 Brahma Vihara Arama – Banjar Buleleng
  8 Patung Singa Ambara Raja Buleleng
Kab/Kota No Obyek Wisata
Jembrana

(1 obyek wisata telah populer)

 

 

 

1 Pantai Medewi Jembrana
2 Taman Nasional Bali Barat Jembrana (*)
3 Pantai Purancak Jembrana
4 Pelabuhan Gilimanuk
5 Pura Rambut Siwi Jembrana

Sumber: LA Tour dan Travel, Sragen, Jawa Tengah (*) telah populer

 

 

Melihat kenyataan di atas, solusi  untuk melakukan pemeratan pembangunan di semua kabupaten dan kota yang ada di Bali, sebaiknya pemerintah provinsi dapat membuat konsensus bersama untuk penentuan skala prioritas pembangunan berdasarkan keunggulan daerah masing-masing; siapa yang menjadi pusat pariwisata, dan siapa sebagai pendukungnya, bagaimana sistem pemerataan yang ideal, serta penentuan komposisi alokasi kontribusi pariwisata terhadap pembangunan daerah di provinsi Bali.

4.   Simpulan dan Saran

Pariwisata secara nyata berpengaruh positif terhadap perekonomian pada sebuah negara atau destinasi seperti (1)pendapatan devisa dan pemicu investasi “foreign exchange earnings”, (2)pendapatan untuk pemerintah “contributions to government revenues”, (3)penyediaan dan penciptaan lahan pekerjaan “employment generation”, (4)pembangunan dan perbaikan infrastruktur baik untuk host maupun tourist “infrastructure development”, (5)pemicu pembangunan perekonomian lokal “development of local economies”.

                Namun masih sangat disesalkan, pariwisata juga menyisakan beberapa masalah seperti (1)terjadi kebocoran terhadap neraca perdagangan “leakage”, (2)usaha tanpa manfaat “enclave”, (3)biaya tersembunyi “hidden cost”  khususnya yang berhubungan dengan kerusakan lingkungan dan sumberdaya alam, serta degradasi budaya dan sosial, (4)ketergantungan terhadap sector pariwisata “depence” padahal sector ini sangat rentan terhadap krisis politik, ekonomi dunia, bencana alam dan sejenisnya, (5)pemicu peningkatan harga-harga yang tidak dikehendaki oleh masyarakat local “inflasi”, (6)ketidak pastian penghasilan dan pekerjaan bagi sebagian besar pekerja pariwisata “seasonal uncertenty”

Sebaiknya pula, dalam setiap perencanaan pembangunan pariwisata harusnya menyertakan variable-variabel non ekonomi, baik yang tangible maupun intangible, dan dapat dievalusi setiap saat untuk mengurangi dampak negative dengan menerapkan konsep “Managing Service Quality” one island in one management destinationuntuk mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan.

 

 

Daftar Pustaka

 

Archer, B. and Cooper, C. (1994) “The Positive and Negative Impacts of Tourism”. Pp. 73-91 in W.F. Theobald (ed.) Global Tourism: The Next Decade, Butterworth-Heinemann, Oxford.

 

Archer, B.H. (1982) “The Value of Multipliers and the Policy Implications”, Tourism

 

Board, J., Sinclair, T. and Sutcliffe, C. (1987) “A Portfolio Approach to Regional Tourism”, Built Environment, 13(2), 124-137.

 

Butler, R.W. (1980) “The Concept of a Tourist Area Cycle of Evolution: Implications for the Management of Resources”, The Canadian Geographer, 24, 5-12.

 

Canada Government Revenue Attributable to Tourism, 2007. Research Paper: Income and Expenditure Accounts Technical Series: Catalogue no. 13-604-M — No. 60

 

Departemen Kebudayaan dan Pariwisata RI (2005), Rencana Strategis Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata Nasional 2005 – 2009, Jakarta

 

Fletcher, J.E. (1989) “Input-Output Analysis and Tourism Impact Studies”, Annals of Tourism Research, 16, 514-529.

 

Heng, T.M. and Low, L. (1990) “Economic Impact of Tourism in Singapore”, Annals of Tourism Research, 17, 246-269. Management, 3(4), 236-241.

 

India: Infrastructure Development Investment Program  for Tourist: Project Number: 40648  August 2010, retrieve from http://www.adb.org/Documents/FAMs/IND/40648-01-ind-fam.pdf

 

Jay Kandampully, (2000) “The impact of demand fluctuation on the quality of service: a tourism industry example”, Managing Service Quality, Vol. 10 Iss: 1, pp.10 – 19

 

NusaBali, Selasa 8 Pebruari 2011 Pertumbuhan Ekonomi Bali 5,83 Persen

 

Pitana, I Gde.2005. Sosiologi Pariwisata, Kajian sosiologis terhadap struktur, sistem, dan dampak-dampak pariwisata. Yogyakarta: Andi Offset

Sapta Nirwandar (2011) Pembangunan Sektor Pariwisata: Di Era Otonomi Daerah, di unduh pada 21 Maret 2011 pada http://www.scribd.com/doc/35092726/440-1257-PEMBANGUNANSEKTORPARIWISATA1

 

Sinclair, M.T. (1991) “The Economics of Tourism”. Pp.1-27 in C.P. Cooper and A. Lockwood (Eds) Progress in Tourism, Recreation and Hospitality Management, 3, John Wiley, Chichester, UK.

 

Spillane, James.1993. Ekonomi Pariwisata, Sejarah dan prospeknya.Yogyakarta: Kanisius.

Tisdell, Clem, 1998. Wider Dimensions of Tourism Economics – Impact Analysis, International Aspects, Tourism And Economic Development, And Sustainability And Environmental Aspects Department of Economics: The University of Queensland, Brisbane 4072

 

Tourism Vision 2020 – UNWTO: pada http://pandeputusetiawan.wordpress.com

 

United Nation-World Tourism Organization (2005), Tourism Highlight 2005, UN-WTO, Madrid


[1]Rencana Strategis Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata Nasional 2005 – 2009

[2]Tourism Highlight 2005, UN-WTO, Madrid

[3]Tourism Vision 2020 – UNWTO. From http://pandeputusetiawan.wordpress.com

[4]Economic Impact of Tourism in Global Context

[5]Positive Economic Impacts of Tourism

[6]Negative Economic Impacts of Tourism

[7]Distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) Provinsi Bali

[8] Sektor Usaha Pariwisata meliputi: Perdag., hotel & restoran

[9] NusaBali, Selasa 8 Pebruari 2011 Pertumbuhan Ekonomi Bali 5,83 Persen

REFLEKSI PEMBANGUNAN PARIWISATA BALI: ANTARA PELESTARIAN BUDAYA DAN PEMBANGUNAN EKONOMI

REFLEKSI PEMBANGUNAN PARIWISATA BALI: ANTARA PELESTARIAN BUDAYA DAN PEMBANGUNAN EKONOMI

I Gusti Bagus Rai Utama

Mahasiswa Program Pascasarjana S3 (Doktor) Pariwisata

Universitas Udayana

 

Abstract

Perdebatan antara tujuan pelestarian dan pemberdayaan ekonomi pada pariwisata budaya dengan segala manisfestasinya, masih menjadi perdebatan yang hangat diantara para fakar pariwisata dan pelaku bisnis pariwisata.Sementara pembangunan pariwisata Bali dari masa ke masa, telah banyak mengalami perubahan seiring dengan dinamika social yang ada dalam masyarakat Bali.Artikel ini menggunakan metode desk research dengan melakukan kajian terhadap pustaka yang berhubungan dengan masalah yang dipecahkan, melalui kajian terhadap jurnal ilmiah, opini, dan artikel online, kemudian membandingkan dan menemukan persamaan dan perbedaannya sehingga dapat digunakan untuk menerangkan masalah yang ingin dipecahkan.Pada pembahasan artikel ini, ditemukan masih terdapat dualisme yang perlu dipadukan untuk mewujudkan keseimbangan antara tujuan pelestarian budaya dan pembangunan ekonomi bagi Bali.Ada beberapa solusi ditawarkan; seperti Picard menawarkan solusi pemahaman dan fungsi seni dan budaya dan aktivitasnya dalam pariwisata dan kehidupan beragama. Sementara Max-neef menawarkan Tourism community relationships, sedangkan solusi lainnya adalah perlunya stakeholders involment, Blue Print, dan Carrying Capacity.

keywords: culture, budaya, heritage, warisan budaya, tourism, pariwisata, produk, komoditas, destinasi

 

  1. 1.     Pendahuluan

1.1.       Perdebatan antara Konservasi dan  Pemanfataan

Diskusi dan perdebatan tentang  budaya saat ini sudah tidak lagi berdebat tentang ekspresi, imajinasi, atau kreativitas, namun sudah membahas tentang budaya sebagai [1]sebuah produk wisata. Menurut Hewison, (1988: 240, dikutip oleh Ho dan Bob McKercher, 2010) mengatakan bahwa budaya dikonsumsi sebagai sebuah komoditas karena didalamnya terkandung nilai experiences.

[2]Pada masyarakat modern, heritage seringkali dijadikan komoditas yang bernilai ekonomis khususnya untuk kepentingan industri pariwisata (Graham at al, 2000) padahal nilai yang terkandung pada heritage sebenarnya lebih dari pada anggapan heritage sebagai sebuah barang dan jasa, akibatnya terjadilah eksploitasi heritage sebagai sebuah produk pariwisata, dan jika tidak dikelola secara bijaksana akhirnya heritage akan diperjualbelikan, distandarkan seperti layaknya sebuah barang yang berwujud padahal heritage itu juga mengandung elemen tak berwujud “intangible” yang mengansng nilai yang tidak pernah dapat distandarkan dan  di hitung secara ekonomis.

[3]Lebih lanjut Graham at al, (2000) mengatakan, ketika Warisan Budaya “heritage” dan budaya “culture” dianggap sebagai sumber daya ekonomi dan kapital, akhirnya alasan inilah yang dijadikan sebagai legitimasi untuk menjadikan budaya dan warisan budaya sebagai sebuah produk dalam industri pariwisata. Sementara Shackley (2001) membenarkan bahwa perjalanan yang mempersembahkan warisan budaya dan budaya sebagai produk  akan berbau komersialisasi mendekati kebenaran.

[4]Pemanfaatan “cultural heritage” atau warisan budaya sebagai sebuah produk yang siap dikonsumsi pada industri pariwisata relatif masih baru, khususnya oleh kalangan profesional pariwisata dan kalangan ilmiah dimulai sekitar tahun 1990 (Ashworth at al, 1994).Ide pemanfaatan warisan budaya sebagai sebuah produk juga diawali adanya sebuah tujuan utama untuk memberikan kepuasan pada wisatawan, mempersembahan eksperiens yang menjadi kebutuhan wisatawan.Pola pendekatan yang digunakan adalah pendekatan produk dan pemasaran yang berimbang dengan memadukan tujuan antara pelestarian dan pengelolaan warisan budaya sebagai sebuah komoditas pariwisata.

Dalam konsep pengelolaannya, ada dua perbedaan mendasar yang sangat sulit untuk menemukan sebuah keseimbangan yakni antara prinsip pengelolaan warisan budaya yang lebih cenderung berdekatan dengan konservasi sedangkan pariwisata yang lebih cenderung mengarah pada industri pariwisata yang lebih cenderung pada komersialisasi.Kesulitan yang nyata terjadi ketika harus ditentukan berapa harga yang harus dipatok untuk sebuah produk warisan budaya.[5][6]Sementara Gunn (1998: 10) menyatakan, sering terjadi kesalahan tentang pengertian produk pariwisata pada sebuah system pariwisata, dan kebanyakan sering didasarkan bahwa produk adalah sesuatu yang beruwujud. Dikatakan, perlu ada definisi yang jelas apa yang dimaksud dengan produk?, bagaimana produk tersebut dapat difungsikan?, dan sangat mungkin bahwa produk warisan budaya mungkin hanya sebatas hayalan para wisatawan saja. Seringkali terjadi konsep yang berbeda antara pengelola produk pariwisata budaya dengan konsep konsumsi para wisatawan terhadap produk warisan budaya tersebut karena adanya perbedaan caramengkonsumsinya, acapkali ada beberapa wisatawan yang memang benar-benar perduli dengan nilai yang terkadung pada sebuah warisan budaya yang dikunjunginya, namun tidak sedikit pula wisatawan yang tidak acuh dengan nilai yang termanifestasi pada sebuah warisan budaya. Untuk menyatukan konsep yang berbeda inilah  diperlukan manajemen yang mampu memadukan sehingga antara tujuan konservasi dan pemanfataan dapat bertemu dalam keseimbangan.

 

1.2.       Heritage Tourism sebagai Industri

Christou 2005, (dikutip oleh Sigala and Leslie, 2005:8) berpendapat bahwa Heritage tourism adalah sebuah industri.Pendapatnya mengacu kepada aktifitas modern yang dapat direncanakan, dikontrol dan mempunyai tujuan untuk menghasilkan produk di pasar atau market.Heritage dan tourism merupakan perpaduan dua industri, dimana ‘heritage’ yang berperan untuk merubah sebuah lokasi menjadi destinasi dan ‘tourism’ yang merupakan pewujudan dari aktifitas ekonomi (Kirschenblatt-Gimblett,1998:151; dikutip oleh Urry, 1990:90; dan Smith,2006:13).  Pada bagan dibawah ini merupakan interelasi dan komponen pada ‘heritage industry’:

 

 

 

Bagan 1: Component of the Heritage Industry (Ashworth, 1994;Cited in Sigala et al. 2005:9)

 

 

Pada bagan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: Heritage dapat berwujud bagunan kuno, candi, museum, atau artefac lainnya yang dijadikan dan disajikan serta ditawarkan kepada visitor atau wisatawan. Dengan segala kreatifitas pengelolaan, situs-situs heritage tersebut kemudian dikemas sedimikian rupa pada sebuah iklan atau brosur atau presentasi audio visual sesuai target visitor yang diharapkan untuk berkunjung.Selanjutnya heritage yang telah dikemas tersebut disebut produk yang siap dikonsumsi oleh wisatawan.

Sebenarnya ada dua tujuan yang diharapkan pada konsepsi bagan di atas, pertama dari sisi pengelolaan heritage itu sendiri bertujuan untuk kelestarian “Conservation agencies” sementara pada sisi pengelolaan produk lebih mengacu pada kepentingan pelaku industry pariwisata “User Industries” yang lebih economy oriented. Untuk dapat menyeimbangkan keduanya diperlukan kebijaksanaan sehingga tujuan ekonomi tidak mengabaikan tujuan konservasi, begitu juga tujuan konservasi dapat berkelanjutan jika ada dukunggan pendanaan untuk maintenance dan pengelolaan secara berkala, pada konteks ini, pengelolaan harusnya menggunakan konsepsi “carrying capacity management”

2.   Metode

Kajian ini menggunakan metode desk research dengan teknik penelusuran data dan informasi secara online, sumber sekunder, dan sumber publikasi ilmiah lainnya.

Sementara teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif, analogi, dan komparasi beberapa hasil penelitian dan publikasi ilmiah lainnya yang terkait dengan permasalahan cultural tourism, heritage tourism, dan pembangunan pariwisata

 

  1. 3.     Hasil Kajian dan Pembahasan

3.1.          Pariwisata Budaya dan Pembangunan Ekonomi

Peran pariwisata bagi provinsi Bali dalam pembangunan menunjukkankecenderungan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.Jika dilihat peranan pariwisata dalam kontribusinya terhadap PDRB Bali, maka terlihat adanya peningkatan yang nyata. Pada tahun 2003, PDRB dari pariwisata sebesar 28,43%,  kemudian meningkat menjadi 29,16% pada tahun 2004, dan pada tahun 2005 meningkat lagi menjadi 29,37%. Sementara pada tahun 2006 kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB Bali sedikit mengalami penurunan menjadi 28,88 sementara pada tahun 2007 meningkat kembali menjadi 28,98%.

Tabel perbandingan contributor (lapangan usaha) terhadap PDRB Bali, dapat dilihat seperti table dibawah ini:

Tabel: [7]Distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) Provinsi Bali

Lapangan Usaha (%)

2003

2004

2005

2006

2007

1. Pertanian

21,66

20,74

20,29

19,96

19,41

2. Pertambangan & penggalian

0,68

0,68

0,66

0,69

0,66

3. Industri pengolahan

9,11

9,00

8,69

8,70

8,99

4. Listrik, gas & air bersih

1,57

1,80

1,85

1,94

2,00

5. Bangunan

4,02

3,91

4,03

4,28

4,43

6. [8]Perdag., hotel & restoran

28,43

29,16

29,37

28,88

28,98

7. Pengangkutan & komunikasi

11,20

11,30

11,85

11,86

12,33

8. Keu. Persewaan, & jasa perusahaan

6,59

6,79

7,07

7,46

7,34

9. Jasa-jasa

16,75

16,61

16,19

16,22

15,86

PDRB

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Sumber: BPS, 2009

 

Sementara Suarsana (2011) mengatakan, untuk sektor perdagangan, hotel dan restoran  mengalami pertumbuhan sebesar 8,7 persen memberikan sumbangan terhadap sumber pertumbuhan terbesar terhadap total pertumbuhan PDB yaitu sebesar 1,5 persen. Selanjutnya diikuti oleh Sektor Pengangkutan dan Komunikasi dan Sektor Industri Pengolahan yang memberikan peranan masing-masing sebesar 1,2 persen.7% (Nusa Bali, 2011)

Lalu dimana hubungan Pariwisata Budaya dengan pembangunan ekonomi Bali?

“Tourism strategies and promotions commonly include appeals relating to traditional life and cultures. As Javier Perez de Cuellar, the former United Nations Secretary General, stated in the 1995 Yogyakarta International Conference on Culture and Tourism, “There is no tourism without culture” (Kompas, 1995). In fact, it could well be argued that the facilities and services offered to tourists are easily imitated whatever the environment. It is the local people living in a destination area, and the many material and immaterial aspects of their traditional culture that are unique and thus extremely marketable. According to Lanfant (Lanfant, Allcock and Bruner, 1995, 35 dikutip oleh Williams dan Darma Putra, 1997)

 

Menurut Williams dan Darma Putra, (1997), dalam strategi promosi pariwisata biasanya selalu menghubungkan tradisi dan budaya, lebih lanjut Cuellar berpendapat bahwa tidak ada pariwisata tanpa budaya, artinya kalau sebuah daerah mempromosikan pariwisata sebenarnya mereka mempromosikan budaya di sebuah destinasi tersebut. Walaupun dalam kenyataannya para pelaku bisnis juga menawarkan fasilitas yang mewah tapi sebenarnya yang menarik untuk dipasarkan adalah keunikan dari budaya tersebut (Lanfant at al, 1995 dikutip oleh Williams dan Darma Putra, 1997)

Jika dihubungkan antara kedua fakta di atas yakni, sektor Pariwisata Bali telah menjadi leading sector pembangunan ekonomi Provinsi Bali saat ini, ini semata-mata karena keunikan Budaya Bali itu sendiri yang telah dijadikan icon oleh para pelaku bisnis pariwisata Bali.

Sementara Hasil Penelitian Suradnya (2005) dengan menggunakan teknik analisis faktor (factor analysis) berhasil mengidentifikasikan delapan faktor sebagai daya tarik bagi wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Bali, yakni : (1) Harga-harga produk wisata yang wajar, (2) Budaya dalam berbagai bentuk manifestasinya, (3) Pantai dengan segala daya tariknya, (4) Kenyamanan berwisata, (5) Kesempatan luas untuk relaksasi, (6) Citra (image) atau nama besar Bali, (7) Keindahan alam, (8) Keramahan penduduk setempat. Hasil Penelitian Suradnya menggambarkan kondisi yang agak berbeda sedikit dengan pendapat Williams dan Darma Putra, namun factor (yakni factor ke-2) Budaya dalam berbagai bentuk manifestasinya masih menjadi daya tarik yang cukup kuat untuk menarik dan mendorong wisatawan mancanegara datang berlibur ke Bali.

 

3.2.          Pariwisata Budaya di Bali sebagai sebuah Solusi Pembangunan?

Vickers (1989) and Picard (1996) observe that both Indonesian presidents, in their time have hailed Bali and tourism as central to the country’s development. International agencies and organizations have also taken this stance, as did colonial administrators prior to independence.

 

Menurut Vickers (1989) dan Picard (1996) dalam Williams dan Darma Putra (1997) menuliskan bahwa pada era pemerintahan Presiden Soeharto yakni presiden Indonesia yang ke-dua, Bali telah dijadikan sebagai pusat pembangunan pariwisata Indonesia.Begitu juga beberapa organisasi internasional telah mengangggap bahwa pembangunan pariwisata di Indonesia sebenarnya telah dimulai di Bali sejak pemerintahan penjajahan Belanda.

 

“The New Order of President Suharto additionally stressed the importance of national and ethnic identity to Indonesia, evident in the country’s motto of ‘unity in diversity’. This support for the rich cultural heritage of Indonesia, coupled with increases in the locals’ standard of living, are likely to have contributed to the increased interest of Balinese in their identity” (Williams dan Darma Putra, 1997).

 

Lebih lanjut Williams dan Darma Putra (1997) bahwa pada masa orde baru jaman pemerintahan Presiden Soeharto telah memberikan perhatian yang cukup penting tentang pentingnya nasionalisme dan identitas bangsa yang lebih jelas tertuang dalam konsep “Bhineka Tunggal Ika”, hal ini yang mendorong berkembangnya budaya daerah dan pada akhirnya akan memperkaya khasanah budaya nasional, karena budaya nasional tersebut sebenarnya unitas dari keberagaman budaya daerah yang ada di nusantara ini. Berkembangnya Budaya Bali juga merupakan manisfestasi dari “Bhineka Tunggal Ika” yang pada akhirnya kita bisa nikmati buahnya saat ini sebagai factor keunikan pariwisata Bali.

 “How cultural tourism in Bali is defined?” Cultural Tourism is tourism developed based on local Balinese cultures which is typically characterized by Hindu religion which becomes a part of national cultures as the basic domain, harmonious, and balanced relationship between tourism and culture” (Subadra, 2011)

 

Menurut Subadra (2011) Pariwisata Budaya Bali adalah pariwisata yang dikembangkan berdasarkan keragaman budaya local yang berlandaskan ajaran agama Hindu dan merupakan bagian yang utuh dari kebudayaan nasional, serta mengedepankan keharmonisan antara tujuan pengembangan pariwisata itu sendiri sehingga tujuan pelestarian budaya bali yang berkelanjutan dapat terwujud.

Sedangkan Pariwisata Budaya Bali dapat diwujudkan dan dimanifestasikan dalam bentuk: Situs-situs bersejarah, arsitektur bali, tradisi, upacara keagamaan, kerajinan tangan, seni dan musik, pakaian daerah, makanan lokal bali, dan manifestasi lainnya yang dilhami oleh budaya dan agama Hindu Bali.

As Santeri (1992) observed, there has been increased community involvement in local ceremonies such as at Pura Besakih, the ‘mother’ temple, in the past two decades. There has been an increased thirst for religious knowledge, more attention to what it means to be Balinese, and a revitalisation of existing temples. There has also been a growth in new ones.

 

Lebih lanjut Santeri (1992) telah melakukan penelitian, dan menemukan bahwa terjadi peningkatan pelibatan masyarakat pada setiap upacara besar  pada 20 tahun terakhir khususnya pada pura agung seperti pada Pura Besakih. Artinya peningkatan pengetahuan tambahan, perhatian untuk memaknai ke Baliannya semakin meningkat, dan telah terjadi perbaikan secara massive terhadap pura-pura di pulau Bali karena hampir di semua pura yang ada masih terkait dengan aktivitas keagamaan yang masih lestari sampai saat ini.

This has all helped to strengthen Bali’s culture and Agama Hindu, the Balinese religion (Vickers, 1989). A rise in the Balinese population’s standard of living has also given inhabitants greater time to address issues other than food and shelter. For example, as Cukier-Snow and Wall (1993) observed, ceremonial offerings are now much more elaborate and expensive.

 

Menurut Vickers, 1989 (dikutip oleh Willams dan Darma Putra, 1997), Pariwisata Budaya telah dijadikan solusi untuk memperkuat budaya bali dan agama Hindu. Pariwisata Budaya juga telah mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Bali, namun peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat Bali juga diiringi oleh peningkatan harga barang-barang khususnya berhubungan dengan perlengkapan upacara dan sejenisnya, dan hal ini harusnya juga menjadi perhatian kita bersama.

 

Picard (1996) has also noted this development, especially among the new rich who seem to be using their newly acquired wealth in ceremonial offerings that compete with the more established nobility.

Lebih Lanjut Picard (1996) juga mencatat bahwa telah terjadi perubahan dalam masyarakat Bali, dengan berkembangnya pariwisata telah lahir kelompok masyarkat baru yang disebut kelompok kaya baru atau “sugih mare”  mereka yang lahannya terpaksa harus dijual karena dipakai untuk pembangunan infrastruktur pariwisata, ada juga mereka memang benar-benar memulai bisnis atau usaha di bidang pariwisata dan berhasil. Kelompok ini mengaktualisasikan keberhasilannya pada perbaikan penyelenggaraan upacara agamanya ke lebih mewah, yang pada akhirnya dengan terjadinya perbaikan kesejahteraan masyarakat Bali, upacara keagamaan di Bali semakin semarak dan tetap lestari.

Topangan keberhasilan Pariwisata Budaya di Bali telah menjadi mesin penggerak bertumbuhnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Bali dan sangat pantas dijadikan solusi pembangunan bagi Bali karena setiap aktivitas masyarakat Bali dominan digerakkan oleh aktivitas ceremonial keagamaan khususnya Agama Hindu yang penduduknya masih tetap mendominasi di Bali.

 

3.3.          Pariwisata Budaya Bali: Apakah Bali Telah Rusak?

Gelebet (1994) and Kobar (1996), cited in Williams and Darma Putra (1997)  believe the wholesale promotion of Bali, that encourages tourists to view cremation ceremonies and other rites of passage, has degraded local culture. In particular, there has been strong criticism of the Balinese wedding ceremonies for outsiders, such as that of pop celebrity, Mick Jagger.

 

Perdebatan tentang anggapan bahwa Budaya Bali telah mengalami degradasi telah lama dilontarkan oleh Gelebet (1994) dan Kobar (1996), dimana ditandai dengan adanya promosi beberapa upacara agama yang sebenarnya tidak boleh dipersembahkan untuk kepentingan pariwisata, misalnya upacara ngaben, dan pesan-pesan degradasi lainnya seperti adanya pernikahan ala Hindu yang dilakukan oleh bukan pemeluk Hindu juga merupakan pesan telah terjadinya degradasi budaya Bali yang sebenarnya  sudah tidak dapat ditolerir lagi seperti yang telah dilakukan oleh penyanyi pop Mick Jagger.

Beberapa hari sebelum laporan ini ditulis, ada juga pemberitaan di sebuah media international yang mengganggap Bali sudah tidak layak untuk dikunjungi karena berbagai alasan Holidays in hell’ in Bali: Aussies see the beauty in the beast”. Beberapa alasan tersebut adalah masalah sampah yang telah mengotori Pantai Kuta yang merupakan Icon Pariwisata Bali, seperti  tampak pada gambar di bawah ini.

 

“Australians have a strong affinity with Bali and will keep going, travel agents say, despite it being dubbed  “holidays in hell” by Time magazine. The magazine says the island is struggling with waste and some of its famous beaches are strewn with rubbish”

 

Obyek wisata yang berbasiskan pantai sangat digemari oleh wisatawan Australia, dan selama ini telah berkontribusi nyata terhadap pariwisata Bali, namun dengan pemberitaan oleh Time magazinedimungkinkan akan menyurutkan minat wisatawan untuk berkunjung ke Bali.

Sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah: apakah sampah-sampah tersebut berasal dari aktivitas pariwisata atau aktivitas masyarakat Bali? Tentu saja jika jawabannya “tidak”, tidak dapat dijadikan pembenaran bahwa Bali boleh dicermari oleh sampah-sampah yang menjijikkan itu.Jika jawaban “ya”, alangkah parahnya degradasi budaya masyarakat Bali. Untuk sementara mungkin dapat dijawab bahwa sampah-sampah tersebut bukan akibat aktivitas pariwisata Bali namun berasal dari pulau lain. Lalu solusinnya bagaimana?

 

“Bali tourism agency head Ida Kade Bagus Subhiksu said up to 300 garbage trucks a day were needed to collect rubbish in the Kuta area, a prime tourist spot”.

 

Sebenarnya Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan telah menaruh perhatian yang serius dengan masalah ini, bahkan setiap harinya telah diangkut sebanyak 300 truk yang dipungut hanya dari kawasan Kuta saja sebagai pusat aktivitas wisatawan namun sampah-sampah selalu menjadi ancaman, apalagi menjelang musim penghujan.

Apapun alasannya, masalah sampah telah berdampak negatif terhadap reputasi Bali sebagai daerah tujuan wisata yang popular, hal ini telah dibuktikan oleh hasil survey terhadap 4920 voters, survey ini dilakukan setelah adanya pemberitaan di Majalah Times tentang “Holidays in hell report: how hellish do you rate Bali? yang menanyakan kebenaran pemberitaan tersebut; 43% menyatakan bahwa pemberitaan tersebut sangat benar, sementara 24% menjawab sedikit mendekati kebenaran, 33% menyatakan bahwa pemberitaan tersebut tidak benar sama sekali dan merupakan sebuah kebohongan belaka.  Walaupun penelitian tersebut dilakukan hanya sebatas opini public dan sifatnya tidak ilmiah, tapi tetap bias dipakai untuk bahan evaluasi diri. “Disclaimer: These polls are not scientific and reflect the opinion only of visitors who have chosen to participate”.

Pemberitaan tersebut masih bisa diperdebatkan, namun pemberitaan tersebut haruslah menjadi bahan introspeksi diri bagi stakeholders pariwisata Bali sehingga pemberitaan tentang hal-hal negatif tentang destinasi Bali dapat dieliminasi.

 

 

Construction at Kuta beach. Bali Governor Made Mangku Pastika has slapped a moratorium on new hotel development. Photo: AFP and Construction is pressing ahead on a massive beachfront development dubbed the Beach Walk, a $70 million ‘lifestyle resort’ linking two luxury hotels. Photo: AFP

Seperti nampak pada gambar di atas, Dapat dibayangkan betapa terancamnya symbol-simbol budaya bali, ketika fasilitas dan infrastruktur pendukung pariwisata dibangun dengan sangat modern dan dengan gaya western. Masih sangat diragukan, apakah  wisatawan yang datang ke Bali apakah benar-benar didorong oleh megahnya atau modernnya fasilitas pariwisata, atau masih karena factor keunikan Budaya Bali dengan segala manifestasinya?

“Tourists come to Bali to relax,” Bali Hotels Association secretary-general Perry Markus said. “I can imagine how frustrated they will be if they end up getting stuck in horrendous traffic jams like in Jakarta.”

Masalah lainnya yang cukup pelik sedang dihadapi oleh pariwisata Bali adalah masalah kemacetan lalu lintas, menurut Markus, wisatawan datang ke Bali untuk berlibur dan untuk mendapatkan kesenangan namun ketika wisatawan melihat serta terjebak dalam kemacetan lalu lintas, alangkah kecewanya mereka, tidak dapat dibayangkan apa yang akan mereka pikirkan tentang pariwisata Bali.

Masalah Kriminalitas terhadap para wisatawan juga menjadi masalah yang cukup pelik untuk dipecahkan, karena tanpa diduga-duga bahwa eskalasi tindak kriminalitas tidak hanya dilakukan oleh kaum pendatang  namun juga dilakukan oleh masyarakat local Bali dengan berbagai motifnya.

Masalah lainnya yang cukup membuat resah adalah maraknya pembangunan Villa liar yang tidak mempertimbangkan area suci, lahan produktif, bahkan lahan konservasi seperti hutan lindungpun tidak luput dari incaran para investor, dan semua masalah ini berawal dari ketidak sepakatan tentang Tata Ruang Wilayah, blue print pengembangan pariwisata Bali juga tidak pernah dapat diwujudkan secara nyata.

 

  1. 4.     Simpulan dan Saran

Berkenaan dengan pelestarian Budaya Bali, Picard menawarkan beberapa solusi penyeimbang:

Picard (1996, 198) dalam Williams dan Darma Putra, 1997, observes Balinese have a very clear understanding about the role and function of their art. “The Balinese know very well if they are dancing for tourists, for their community, or for their gods”. In 1971, for example, cultural experts on the island identified three forms of art in Bali, categorising them as either for the gods (wali), for ritualistic purposes (bebali) or for entertainment (balih-balihan) (Bandem, 1996; Picard, 1996).

 

Menurut Picard, sebenarnya masyarakat Bali telah memiliki pemahaman yang cukup jelas tentang fungsi seni dan segala aturannya, masyarakat Bali sebenarnya paham benar tentang lingkungannya, tentang komunitasnya, dan tentang pemujaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, Dia mencontohkan tentang fungsi dan jenis tarian yang ada di Bali, sangat jelas jenis serta fungsinya, kapan jenis tarian tertentu harus di pentaskan, di mana layaknya sebuah tarian harusnya di pentaskan, semua hal tersebut telah diatur sedemikian rupa. Sebagai contohnya, ada tari Wali yang khusus ditarikan untuk keperluan upacara keagamaan, ada tarian balih-balihan atau kreasi yang biasanya dipentaskan untuk tujuan hiburan untuk penonton.Namun karena alasan kepuasan wisatawan solusi penyeimbang yang telah ada menjadi kabur bahkan sudah sangat sulit dibedakan.

Sementara Max-Neef (1992) menjelaskan bahwa, pembangunan berkesinambungan termasuk juga pembangunan pariwisata akan dapat berkelanjutan jika terjadi harmonisasi atau keseimbangan antara residents “quality of life”, tourists “quality of experiences”, dan Provider Industries “quality of opportunity”.  Fundamental needs (Max-Neef) menurutnya terdiri dari 10 elemen yakni: subsistence, protection, affection, understanding, participation, leisure, creation, identity, freedom and transcendence. Sedangkan untuk mengukur derajat keseimbangan ketiga elemen di atas diajukan dua pertanyaan yakni: (1) How does tourism contribute to dissatisfaction of needs?, (2) How can tourism contribute to satisfaction of needs?, sedangkan derajatnya  diukur berdasarkan: Being, Having, Doing, Interacting.

Sumber: Max-Neef (1992)

[9]Jika dihubungkan dengan Pariwisata Budaya Bali, tentunya masyarakat Bali sebagai resident’s owner of the destination bertujuan untuk mewujudkan tercapai quality of life yang lebih baik seiring dengan berkembangkanya pariwisata Bali, sementara Wisatawan sebagai consumers of the destination ingin mewujudkan quality of experience-nya selamat berlibur di Bali, dan pastinya para pelaku bisnis pariwisata sebagai providers of the destination ingin mewujudkan quality of opportunity atas investasi yang telah ditanamkan pada industry pariwisata Bali. Dalam konteks yang sama, Budaya Bali harus tetap lestari karena merupakan factor keunikan destinasi, sementara masyarakat Bali harus disejahterakan oleh kemajuan pembangunan pariwisata Bali agar mereka mampu berkreasi dan melestarikan tradisi yang pastinya memerlukan dukungan financial, sementara wisatawan berkepentingan akan “value for money” yakni terwujudnya antara expectation and satisfaction sehingga akan menimbulkan loyalitas terhadap Bali sebagai destinasi.

Namun pada saat ini, ada indikasi bahwa masyarakat Bali telah mengalami pergeseran gaya hidup, yang pada mulanya sangat teguh memegang konsep hidup harmonisasi antara alam, manusia, dan penciptanya ke arah mementingkan diri sendiri walaupun sepintas terlihat aktivitas keagamaan berjalan semakin semarak, namun sebenarnya tatanan budaya bali telah mengalami degradasi yang cukup berarti, Indikasi lainnya, masyarakat Bali telah mengalami bergeseran dari budaya conserver ke arah consumer, tidak peduli dampak negatif dari sebuah usaha yang dilakukan di Bali yang penting uang dan uang.  Solusi Penyeimbang lainnya adalah harus ada gerakan bersama pada semua elemen masyarakat, dari individu, keluarga, kelompok, golongan, kaum pejabat dan sebagainya. Jika yang peduli hanya satu atau dua elemen saja, pastilah usaha untuk ajeg Bali sangat susah untuk diwujudkan. Solusinya adalah  (1) Harus ada gerakan Care for all and Interinpendency, satu visi dan misi bersama untuk menyelamatkan Bali dari kepentingan sesaat, dan sudah sangat mendesak untuk mewujudkan “one island in one destination management”. (2) Masyarakat Bali haruslah proaktif dalam memberikan masukan tentang kebijakan-kebijakan pembangunan di daerah ini.Setiap proyek yang ditawarkan di Bali haruslah dikaji secara realitas dan faktual agar tidak bertentangan dengan budaya yang telah ada “stakeholder’s involment”.  (3) Membuat program pembangunan yang meminimalkan  dampak negatif dan memaksimalkan pengaruh positifnya sehingga generasi yang akan datang tidak dibebani dengan kebobrokan dan kehancuran para pendahulunya “Carrying Capacity”.  (4) Penomena pembangunan akhir-akhir ini di Bali sungguh membuat kita prihatin, sebab beberapa proyek yang ditawarkan oleh investor di Bali terkadang tidak sesuai dengan budaya dan tradisi Bali. Mungkin saja investor tidak salah karena memang pemegang kebijakan di Bali tidak memiliki perencanaan yang jelas tentang pembangunan di daerahnya. Begitu juga  masyarakat dengan sangat mudahnya menjual tanah miliknya. Dalam konteks ini, tidak ada pihak yang dapat dibenarkan dan disalahkan, perlunya “Blue Print” Pembangunan Pariwisata Bali  (Utama, 2006).

Untuk kesinambungan pembangunan Bali, semua elemen masyarakat harus berpegang teguh pada visi dan misi yang telah ditetapkan yakni pembangunan Pariwisata Budaya Bali berdasarkan keragaman budaya lokal yang berlandaskan ajaran agama Hindu dan merupakan bagian yang utuh dari kebudayaan nasional, serta mengedepankan keharmonisan antara tujuan pengembangan pariwisata itu sendiri sehingga tujuan pelestarian budaya bali yang berkelanjutan dapat terwujud dan akhirnya tujuan konservasi dan konsumsi dapat berjalan seimbang.

 

Daftar Pustaka

Bali dubbed a ‘holiday hell’ by Time magazine. (2011) retrieve from http://www.theage.com.au/travel/travel-news/bali-dubbed-a-holiday-hell-by-time-magazine-20110408-1d6vy.html

 

Graham, B., Ashworth, G. J. &Tunbridge, J. E. (2000).A Geography of Heritage: Power, Culture, and Economy. Arnold, London.

 

Gunn, C. A. (1988). Tourism Planning.2nd edn, Taylor and Francis, New York.

 

Suradnya, I Made (2005). Analisis Faktor-Faktor Daya Tarik Wisata Bali dan Implikasinya Terhadap Perencanaan Pariwisata Daerah Bali: Soca (Jurnal Sosial dan Ekonomi) Udayana University Bali.

 

L E Williams dan N. Darma Putra. (1997). Cultural Tourism: The Balancing Act, Department of Economics and Marketing, PO Box 84, Lincoln University, CANTERBURY

Max-Neef (1992), Sustainabelity Development: Quality of Leisure and Tourism, bahan kuliah School of Graduate Studies CHN University Netherlands.

Pamela S. Y. Ho ; Bob McKercher. (2010) Managing heritage resources as tourism products: School of Hotel and Tourism Management, The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong SAR, China

 

Paradise lost? Bali becoming a victim of its own success. (2011). Retrieve from http://www.smh.com.au/travel/travel-news/paradise-lost-bali-becoming-a-victim-of-its-own-success-20110210-1aocc.html

 

Shackley, M. (2001).Managing Sacred Sites.Continuum, London.

 

Utama Rai, I Gusti Bagus. (2006). MewujudkanPembangunan Bali Berkesinambungan. Bali Post, Artikel Kamis Paing, 12 Oktober 2006


[1]Culture has become a commodity. (Hewison, 1988: 240)

[2]In contemporary society, heritage is often treated as a commodity for economic uses, especially for tourism (Graham, Ashworth & Tunbridge, 2000)

[3]Shackley (2001), although describing a journey to a sacred site as a service “product” being consumed by its “customers” convey a very commercial feel, this is however true.

[4]The idea of managing cultural heritage assets as products for tourism consumption is relatively new, for cultural tourism professionals and scholars have been advocating this idea only since the late 1990s (Ashworth, 1994; Hughes, 1989; McKercher & du Cros, 2002; Richards, 1996; Shackley, 2001).

[5] Heritage selanjutnya disebut warisan budaya

[6]Gunn (1988: 10), “Misunderstanding of the tourism product is often a constraint in a smoothly functioning tourism system”. Only if the true nature of a product is appreciated, will the management of it be successful and fruitful.

[7]Distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) Provinsi Bali

[8] Sektor Usaha Pariwisata meliputi: Perdag., hotel & restoran

[9]Max-Neef (1992): Tourism community relationships

STRATEGI MEMINIMALKAN “ECONOMIC LEAKAGES” PADA SEKTOR PARIWISATA

STRATEGI MEMINIMALKAN “ECONOMIC LEAKAGES” PADA SEKTOR PARIWISATA

Oleh

I Gusti Bagus Rai Utama

Mahasiswa Program S3 (Doktor) Pariwisata Universitas Udayana

Abstrak

Economic leakages dianggap sebagai masalah yang paling sulit untuk diatasi karena sektor pariwisata akan bertumbuh pada iklim liberalisasi yang memungkinkan pihak asing dapat melakukan bisnis pada pasar domestik sehingga terjadinya economic leakages tidak dapat dihindari. Economic leakages dapat bersifat external, internal, dan invisible leakages, dimana ketiga jenis leakages tersebut disebabkan oleh faktor yang berbeda-beda. Leakages tidak dapat dihindari pada kondisi pasar bebas atau liberalisasi perdagangan saat ini, walau demikian economic leakages dapat diminimalkan dengan berbagai cara dan strategi. Strategi yang terbaik adalah dengan strategi struktur clusture yang harusnya dapat diterapkan oleh pemerintah melalui kesepakatan internasional baik yang dilakukan pada level export, level supplier, maupun level input ekonomi yang dapat diatur sedemikian rupa untuk mengurangi atau meminimalkan terjadinya economic leakages.

Keyword: economic leakage, liberalisasi, strategi, struktur cluster

  1. 1.      Pendahuluan

1.1.Pengukuran Manfaat dan Kerugian Pariwisata

Mengukur manfaat dan kerugian pembangunan pariwisata pada beberapa negara saat ini, masih menjadi perdebatan diantara para ahli ekonomi khususnya yang telah melakukan riset dan evalusi terhadap ekonomi pariwisata. Beberapa pandangan para fakar mewarnai pembahasan paper ini dari sudut pandangan yang berbeda-beda.

Frechtling (1987), menyatakan bahwa untuk mengukur manfaat pariwisata bagi perekonomian suatu Negara harus tersedia data yang cukup lengkap, Dia menawarkan metode alternative khususnya berhubungan dengan metode pengumpulan data tentang pengeluaran   wisatawan di saat yang akan datang, dan dia juga mereview beberapa metode yang telah digunakan oleh para ahli sebelumnya, dengan menggunakan impact multipliers dan input-output analysis untuk mengukur pengeluaran sector pariwisata.

Sementara Archer dan Cooper (1994), berpendapat bahwa: penelusuran tentang manfaat dan dampak pariwisata terhadap ekonomi harus menyertakan variabel sosial yang tidak pernah dihitung oleh fakar lainnya, dan social cost-benefitanalysis mestinya digunakan. Menurutnya, untuk mengukur manfaat dan dampak pariwisata tidak sekedar menghitung dampak ekonomi hanya dengan mencari multiplier efeknya saja.

Sedangkan, Sinclair dan Sutcliffe (1988), menjelaskan bahwa pengukuran multiplier income untuk sektor pariwisata pada tingkat sub nasional memerlukan pemikiran dan data yang lebih kompleks disebabkan sering terjadinya leakages” kebocoran sehingga analisis ini sebaiknya dilakukan pada tingkat local regional tertentu dan leakages inilah yang mestinya harus diukur dan dibandingkan dengan manfaat yang  diharapkan.

Lebih tegas, Heng dan Low (1990) pada tataran praktis, mereka menjelaskan bahwa untuk mengukur dampak pariwisata akan lebih baik menggunakan analisis input-output.  Tapi, Johnson dan Moore (1993) justru menitikberatkan bahwa pengukuran dampak ekonomi pariwisata akan lebih tepat dilakukan focus pada aktifitas wisata tertentu yang sedang berkembang pesat dan sumberdaya pariwisata yang dipergunakannya serta segala dampak-dampaknya.

Sementara West (1993) menawarkan SAM atau social accounting matrix untuk memecahkan masalah pariwisata yang saling berhubungan dari waktu ke waktu.Dia mengganggap bahwa analisis input-output dianggap belum mampu memecahkan persoalan dampak pariwisata karena hanya mengukur hubungan produser dengan produser dan tidak menyertakan perdagangan yang dilakukan oleh pemerintah dan sektor publik lainnya.

Dan akhirnya, Harris dan Harris (1994) mengkritisi bahwa analisis terhadap dampak pariwisata yang telah dilakukan saat ini pada tingkat nasional, dan regional cenderung mengabaikan ketiadaan standar klasifikasi industri untuk tiap aktifitas pada industri pariwisata padahal standarisasi pada industri pariwisata ini membawa konsekuensi tersendiri terhadap biaya tambahan “others cost” baik bagi pelaku industri pariwisata dan masyarakat lokal itu sendiri.

Dalam banyak hal, pariwisata telah terbukti berpengaruh positif terhadap perekonomian sebuah Negara yang didapatkan dari pendapatan nilai tukar valuta asing, penerimaan devisa akibat adanya konsumsi wisatawan, penyerapan tenaga kerja, pembangunan infrastruktur pariwisata yang turut dinikmati oleh masyarakat local, dan di beberapa destinasi pariwisata juga sebagai generator pemberdayaan perekonomian masyarakat local.  WTO memprediksi bahwa pendapatan pariwisata disumbangkan 100% secara langsung dari pengeluaran wisatawan pada suatu kawasan dan dalam kenyataannya, masyarakat lokal lebih banyak berebut lahan penghidupan dari sektor informal ini, artinya jika sektor informal bertumbuh maka masyarakat lokal akan mendapat menfaat ekonomi yang lebih besar. Sebagai contoh, peran pariwisata bagi Provinsi Bali terhadap perekonomian daerah “PDRB” sangat besar bahkan telah mengungguli sektor pertanian yang pada tahun-tahun sebelumnya memegang peranan penting di Bali.

Pada sisi lainnya, pembangunan pariwisata juga dapat berdampak negatif terhadap sebuah negara atau destinasi jika pembangunan tersebut tidak dikoordinasi dan direncanakan dengan baik, artinya pembangunan pariwisata harusnya diarahkan untuk memperdayakan masyarakat dalam negari dengan sistem yang terkait langsung dengan faktor-faktor produksi dalam negeri. Penggunaan factor-faktor produksi dalam negeri seperti tanah, air, dan semua aspek yang terkait dengan lingkungan fisik dan sosial dapat dilakukan secara bijaksana.

 

1.2. Pengaruh Negative Pembangunan Pariwisata

Beberapa pengaruh negative dari pembangunan pariwisata dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.2.1.      Kebocoran (Leakage)

Leakage atau kebocoran dalam pembangunan pariwisata dapat diakibatkan dari adanya kebocoran yaitu keboran import dan kebocoran export. Biasanya kebocoran import terjadi ketika terjadinya permintaan terhadap peralatan-peralatan yang berstandar internasional yang digunakan dalam industri pariwisata, bahan makanan dan minuman import yang tidak mampu disediakan oleh masyarakat lokal atau dalam negeri.   Besarnya pendapatan dari sektor pariwisata juga diiringi oleh besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan import terhadap produk yang dianggap berstandar internasional. Sedangkan kebocoran export seringkali terjadi pada pembangunan destinasi wisata khususnya pada negara miskin atau berkembang yang cenderung memerlukan modal dan investasi yang besar untuk membangun infrastruktur dan fasilitas wisata lainnya.

Kondisi  seperti ini, akan mengundang masuknya penanam modal asing yang memiliki modal yang kuat untuk membangun resort atau hotel serta fasilitas dan infrastruktur pariwisata, sebagai imbalannya, keuntungan usaha dan investasi mereka akan mendorong uang mereka kembali ke negara mereka tanpa bisa dihalangi, hal inilah yang disebut dengan “leakage” kebocoran export.

Hal ini membenarkan pendapat dari Sinclair dan Sutcliffe (1988), yang menjelaskan bahwa pengukuran manfaat ekonomi dari sektor pariwisata pada tingkat sub nasional harunya menggunakan pemikiran dan data yang lebih kompleks untuk menghindari terjadinya leakages” kebocoran. Khusus masalah leakages pada paper ini akan dibahas pada sub-bab khusus yakni economic leakages dan strategi meminimalkan economic leakages.

 

1.2.2.      Kebobolan (Enclave Tourism)

Enclave tourism” sering diasosiasikan bahwa sebuah destinasi wisata dianggap hanya sebagai tempat persinggahan sebagai contohnya, sebuah perjalanan wisata dari manajemen kapal pesiar dimana mereka hanya singgah pada sebuah destinasi tanpa melewatkan malam atau menginap di hotel-hotel yang telah disediakan industri lokal sebagai akibatnya dalam kedatangan wisatawan kapal pesiar tersebut manfaatnya dianggap sangat rendah atau bahkan tidak memberikan manfaat secara ekonomi bagi masyarakat di sebuah destinasi yang dikunjunginya.

Kenyataan lain yang  menyebabkan “enclave”  adalah kedatangan wisatawan yang melakukan perjalanan wisata yang dikelola oleh biro perjalanan wisata asing dari “origin country”  sebagai  contohnya, mereka menggunakan maskapai penerbangan milik perusahaan mereka sendiri, kemudian mereka menginap di sebuah hotel yang di miliki oleh manajemen chain dari negara mereka sendiri, berwisata dengan armada dari perusahaan chain milik pengusaha mereka sendiri, dan dipramuwisatakan oleh pramuwisata dari negerinya sendiri, dan sebagai akibatnya masyarakat lokal tidak memperoleh manfaat ekonomi secara optimal.

 

1.2.3.      Pembiayaan Infrastruktur (Infrastructure Cost)

Tanpa disadari ternyata pembangunan sektor pariwisata yang berstandar internasional dapat menjadi beban biaya tersendiri bagi pemerintah dan akibatnya cenderung akan dibebankan pada sektor pajak dalam artian untuk membangun infratruktur tersebut, pendapatan sektor pajak harus ditingkatkan artinya pngutan pajak terhadap masyarakat harus dinaikkan.

Pembangunan pariwisata juga mengharuskan pemerintah untuk meningkatkan kualitas bandara, jalan raya, dan infrastruktur pendukungnya, dan tentunya semua hal tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit dan sangat dimungkinkan pemerintah akan melakukan re-alokasi pada anggaran sektor lainnya seperti misalnya pengurangan terhadap anggaran pendidikan dan kesehatan.

Kenyataan di atas menguatkan pendapat Harris dan Harris (1994) yang mengkritisi bahwa analisis terhadap dampak pariwisata harusnya menyertakan faktor standar klasifikasi industri untuk tiap aktifitas pada industri pariwisata yang sering dilupakan pada analisis dampak pariwisata.

 

1.2.4.      Meningkatnya Harga-harga secara Dramatis (Increase in Prices or Inflation)

Peningkatan permintaan terhadap barang dan jasa dari wisatawan akan menyebabkan meningkatnya harga secara beruntun “inflalsi” yang pastinya akan berdampak negative bagi masyarakat lokal yang dalam kenyataannya tidak mengalami peningkatan pendapatan secara proporsional artinya jikalau pendapatan masyarakat lokal meningkat namun tidak sebanding dengan peningkatan harga-harga akan menyebabkan daya beli masyarakat lokal menjadi rendah.

Pembangunan pariwisata juga berhubungan dengan meningkatnya harga sewa rumah, harga tanah, dan harga-harga property lainnya sehingga sangat dimungkinkan masyarakat lokal tidak mampu membeli dan cenderung akan tergusur ke daerah pinggiran yang harganya masih dapat dijangkau.

Sebagai konsukuensi logis, pembangunan pariwisata juga berdampak pada meningkatnya harga-harga barang konsumtif, biaya pendidikan, dan harga-harga kebutuhan pokok lainnya sehingga pemenuhan akan kebutuhan pokok justru akan menjadi sulit bagi penduduk lokal. Hal ini juga sering dilupakan dalam setiap pengukuran manfaat pariwisata terhadap perekonomian pada sebuah Negara.

 

1.2.5.      Ketergantungan Sektoral (Economic Dependence)

Keanekaragaman industri dalam sebuah perekonomian menunjukkan sehatnya sebuah negara, jika ada sebuah negara yang hanya menggantungkan perekonomiannya pada salah satu sektor tertentu seperti pariwisata misalnya, akan menjadikan sebuah negara menjadi tergantung pada sektor pariwisata sebagai akibatnya ketahanan ekonomi menjadi sangat beresiko tinggi.

Di beberapa negara, khususnya negara berkembang yang memiliki sumberdaya yang terbatas memang sudah sepantasnya mengembangkan pariwisata yang dianggap tidak memerlukan sumberdaya yang besar namun pada negara yang memiliki sumberdaya yang beranekaragam harusnya dapat juga mengembangkan sektor lainnya secara proporsional.

Ketika sektor pariwisata dianggap sebagai anak emas, dan sektor lainnya dianggap sebagai anak diri, maka menurut Archer dan Cooper (1994), penelusuran tentang manfaat dan dampak pariwisata terhadap ekonomi harusnya menyertakan variabel sosial yang tidak pernah dihitung oleh fakar lainnya. Ketergantungan pada sebuah sektor, dan ketergantungan pada kedatangan orang asing dapat diasosiasikan hilangnya sebuah kemerdekaan sosial dan pada tingkat nasional, sangat dimungkinkan sebuah negara akan kehilangan kemandirian dan sangat tergantung pada sektor pariwisata.

 

1.2.6.      Masalah Musiman (Seasonal Characteristics)

Dalam Industri pariwisata, dikenal adanya musim-musim tertentu, seperti misalnya musim ramai “high season” dimana kedatangan  wisatawan akan mengalami puncaknya, tingkat hunian kamar akan mendekati tingkat hunian kamar maksimal dan kondisi ini akan berdampak meningkatnya pendapatan bisnis pariwisata. Sementara dikenal juga musim sepi “low season” di mana kondisi ini rata-rata tingkat hunian kamar tidak sesuai dengan harapan para pebisnis sebagai dampaknya pendapatan indutri pariwisata juga menurun hal ini yang sering disebut “problem seasonal

Sementara ada kenyataan lain yang dihadapi oleh para pekerja, khususnya para pekerja informal seperti sopir taksi, para pemijat tradisional, para pedagang acung, mereka semua sangat tergantung pada kedatangan wisatawan, pada kondisi low season sangat dimungkinkan mereka tidak memiliki lahan pekerjaan yang pasti. Kenyataan di  atas, menguatkan pendapat West (1993) yang menawarkan SAM atau social accounting matrix untuk memecahkan masalah pariwisata yang saling berhubungan dari waktu ke waktu, kebermanfaatan pariwisata terhadap ekonomi harusnya berlaku proporsional untuk semua musim, baik musim sepi maupun musim ramai wisatawan.

 

  1. 2.     Economic Leakages” studi kasus dan strategi

Dari enam pengaruh negative yang kemungkinan muncul pada pembangunan pariwisata, economic leakage dianggap paling sulit untuk mengatasinya karena sangat sulit untuk mengukurnya.  Saat ini [1]pembangunan pariwisata paling memungkinkan terbukanya proses liberalisasi sehingga kemungkinan terjadinya economic leakage pada setiap aktivitas perekonomian yang terjadi sangat besar. Pertanyaannya sekarang bukanlah apakah hal tersebut memang dimungkinkan, tetapi jika hal tersebut memang terjadi, apakah industri pariwisata Indonesia akan mampu menguasai pasar? Belum  diketahui  secara  pasti  bagaimana  dampak  liberalisasi  perdagangan  jasa  pariwisata  di Indonesia.  Jika  dilihat  dari  aspek  tingkat  leakage (kebocoran  devisa),  sejumlah  pendapat mengatakan bahwa pariwisata Indonesia menciptakan leakage antara 50% hingga 80% (Kodhyat, 2003-www.sinarharapan.co.id).  Jika data tersebut akurat, maka leakage yang terjadi di Indonesia tergolong tidak terlalu tinggi jika hanya mencapai 50%. Sementara leakage terkecil adalah sebesar 40% yaitu di India karena  keberhasilan  mereka  meminimalisasi  jumlah  impor  kebutuhan  wisatawan,  leakage yang tertinggi di dunia jika mencapai angka 80%, menurut UNCTAD, leakage tertinggi adalah di kawasan Karibia yaitu sebesar 75% (UNCTAD, 2007: 8).

Selain karena liberalisasi di atas, economic leakage dalam pembangunan pariwisata dapat disebabkan karena lemahnya koordinasi  pada aktivitas pariwisata dan lemahnya system produksi local (Nyaupane and Thapa, 2004 cited in Thapa, 2005). Lebih lanjut, economic leakage dapat juga disamakan terjadinya kebocoran pendapatan dari aktivitas pariwisata yang menyebabkan masyarakat local tidak bisa menikmatinya.

Kondisi lainnya, economic leakage dapat disebabkan oleh penggunaan modal luar negeri, pembangunan fasilitas pada jaringan internasional atau chain khususnya pembangunan hotel berbintang yang memicu banyaknya impor hotel supplies, bahan makanan, furniture, pekerja, maskapai penerbangan asing, dan sebagainya (Andrew Holden, 2008).

 

 

2.1.         Jenis-jenis Leakage pada Pariwisata

 

2.1.1.      External Leakages

 

Leakage ini terjadi akibat pengeluaran pada sector pariwisata yang terjadi  di luar destinasi dimana pengeluaran tersebut berhubungan dengan industry local. External leakages dapat terjadi disebabkan oleh, (1) investor asing membangun infrastruktur dan fasilitas pariwisata pada negara sedang berkembang, sehingga profit dan pembayaran terjadi di luar negeri. (2) Arus uang bisnis pariwisata langsung terjadi di luar negeri dikarenakan booking bisa dilakukan di luar negeri atau terjadi secara online, wisatawan datang dengan maskapai penerbangan asing, cruise ship atau kapal pesiar, atau bentuk usaha lain yang dimiliki oleh orang asing.

Luasnya dan dampak dari external leakages sangat bervariasi pada setiap negara dan juga berbeda pada setiap destinasi pariwisata. Untuk external leakage yang berhubungan dengan penanaman modal asing dalam pembangunan fasilitas pariwisata, leakages ini akan berpengaruh dalam waktu pendek dan bahkan waktu panjang tergantung seberapa besar modal yang ditanamkannya dan lamanya kontrak kerjasamanya. Karena keterbatasan pembiayaan dalam negeri, leakages tidak dapat dihindari khususnya pada pembangunan negera-negara yang sedang berkembang, sementara pada negara maju, leakages dapat diminimalkan karena kondisi keuangan negara maju relatif lebih baik.

Pada kasus leakages yang disebabkan oleh pemesanan perjalanan secara langsung dari negara asing (foreign booking intermediaries), dapat dhindari dengan menyediakan fasilitas didalam negeri yang dapat diakses dari luar negeri, mungkin dengan cara online dan cara lainnya yang memungkinkkan transaksi  wisatawan dapat diterima secara langsung oleh negara atau perusahaan dalam negeri.

Lebih lanjut, Diaz Benevides (2001) mengatakan, penerimaan dari aktivitas pariwisata yang melibatkan pihak asing pada setiap negara, persentase leakages bervariasi dan sulit untuk diukur dan diperkirakan, namun persentase tersebut berada pada kisaran 75%.

 

2.1.2.      Internal Leakages

 

[2]Rata-rata internal leakages pada kebanyakan negara sedang berkembang berada pada kisaran 40 sampai dengan 50% dari total penerimaan kotor sektor pariwisata pada skala ekonomi yang lebih kecil. Sementara dalam skala ekonomi yang lebih luas, internal leakage terjadi antara kisaran 10 sampai dengan 20% (UNEP). Internal leakages dominan disebabkan oleh penggunaan komponen import yang diukur secara domestik.  Menurut (UNEP) [3]leakage internal dapat diukur dengan Tourism Salelite Accounts (TSA) dan hal ini telah dilakukan oleh 44 negara yang memiliki database update tentang kepariwisataannya (WTO). Internal leakages pada negara berkembang terjadi pada rantai penyediaan suplies (goods and Services)  pariwisata yang diimport.

Internal leakages pada beberapa destinasi biasanya terjadi akibat permintaan atau tuntutan tingkat kualitas terhadap pelayanan pariwisata dan hiburan pariwisata khususnya terkait dengan produk-produk import.  Produk-produk yang dimaksud misalnya pengadaan wine dan beberapa minuman beralkohol yang bermerek internasional yang diproduksi di luar negeri. Hotel-hotel chain dengan standar internasionalnya juga menyebabkan internal leakages yang cukup berarti karena mereka cenderung akan menuruti standar yang telah ditentukan dan diharapkan oleh wisatawan.

Pada kasus di Kepulauan Maldives, 83% ketersediaan pekerjaan dalam negeri berhubungan dengan sektor pariwisata dan pariwisata berhubungan dengan industri-industri dalam negerinya yang sebagian besar proses produksinya tergantung komponen import sehingga terjadinya internal leakage terjadi sangat tinggi. Sementara Diaz Benevides (2001) mengatakan, internal leakages diperkirakan terjadi antara 40 sampai dengan 50% pada kebanyakan negara sedang berkembang, dan pada negara maju internal leakages terjadi antara 10 hingga 20%.

 

 

2.1.3.      Invisible Leakages

 

Invisible leakages adalah hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pendapatan dari sektor pariwisata yang terjadi secara nyata namun sangat sulit untuk didokumentasi secara nyata tetapi akan berpengaruh secara kumulatif. Aktivitas yang dapat menyebabkan invisible leakages misalnya: pajak, informal transaksi yang biasanya tidak tercatat, serta tabungan dan investasi off-shore.

[4]Leakages ini akan dapat dikurangi dengan tindakan melihat cluster pariwisata, menerapkan kebijakan pajak pada semua cluster pariwisata, membuat kebijakan keuangan dan fiskal, dan membuat perjanjian kerjasama dengan negara lain yang berhubungan dengan kerjasama pariwisata sebagai investor maupun pemasok wisatawan.

Invisible leakage yang lainnya dapat berbentuk penggunaan sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui, kerusakan lingkungan, degradasi budaya, hilangnya sejarah, dan rusaknya aset-aset pariwisata dalam waktu lama sehingga dapat menyebabkan menurunnya kualitas hidup masyarakat lokal.

 

 

2.2.Studi Kasus Leakages

 

World Bank memperkirakan secara keseluruhan dari total pendapatan pada negara-negara berkembang, 55% akan kembali “leakage” ke negara maju, namun angka tersebut bervariasi pada setiap negara yang berbeda (Frueh 1988, cited in Boo 1990). Leakages yang besar justru terjadi pada negara kecil atau kepulauan sedang berkembang di mana pariwisata pada negara-negara tersebut tergantung pada komponen import, seperti: St. Lucia 45% (Spinrad 1982:85), sedangkan Caribbean dilaporkan rata-rata 70% (Pattullo 1996) sementara negara bagian Bahamas pada tahun 1994 terjadi leakage mendekati 90% yang merupakan persentase tertinggi dari sejarah economic leakages.

[5]Sementara sebuah penelitian di Gambia, memperkirakan economic leakages terjada pada level 77% termasuk internal dan external leakages (Dieke 1993).  Sebuah studi yang diterbitkan pada tahun 1978 oleh Economic and Social Commission for Asia and the Pacific memperkirakan terjadinya leakage berkisar antara 75 hingga 78% yang disebabkan oleh maskapai penerbangan asing dan hotel berbintang yang dimiliki oleh perusahaan asing, studi yang hampir sama menemukan bahwa leakage terjadi pada kisaran 55 hingga 60% yang disebabkan oleh maskapai penerbangan asing tetapi hotel-hotel di destinasi dimiliki oleh orang lokal (Madeley 1996:18). Kedua komparasi data tersebut mengindikasikan bahwa jika kepemilikan perusahan pada industri pariwisata didominasi oleh pemilik lokal maka economic leakages dapat dikurangi.

Berikut data leakages yang pernah dihitung pada beberapa negara-negara yang mengembangkan pariwisata sebagai sektor pembangunan unggulan, di mana perbedaan data tersebut adalah leakages dari pengeluaran kotor (Leakage of gross tourism expenditure) yang terjadi pada kurun waktu tahun 1972 hingga 1991 seperti pada tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1: Leakage of gross tourism expenditure (1972 – 1991) (%)

Source: Smith and Jenner (1992). Various WTO reports.

 

 

Pada beberapa negara memiliki strategi untuk mengurangi expenditure leakage pada sektor pariwisata dengan melakukan pemberdayaan terhadap sektor lain yang terkait pariwisata pada skala ekonomi lokal. Pada tabel 1 di atas, nampak leakage terjadi cukup rendah (40%) karena pemerintahnya melakukan pembedayaan sektor terkait pariwisata dan pertanian sehingga dapat mengurangi kebutuhan pariwisata khususnya terhadap import bahan makanan untuk keperluan sektor pariwisata World Bank (2003).

Sementara sembilan negara di kepualauan Karibia memiliki import rate pada kisaran 45% hingga 90% sehingga pada kondisi ini, economic leakages terjadi pada persentase yang sangat tinggi (Ramjee Singh 2002, 2003).  Hasil penelitian yang berbeda di  New Zealand dan Philippines menunjukkan economic leakages terjadi sangat rendah kisaran 11 hingga 20%, sementara di Kenya dan Korea Selatan angka economic leakages terjadai antara 20 hingga 22%, hal ini disebabkan kebutuhan komponen import relatif rendah.

Data di atas menunjukkan bahwa komponen import berpengaruh terhadap besaran multiplier pada sektor pariwisata, yang artinya jika terjadi leakages yang tinggi maka akan menyebabkan multiplier sektor pariwisata menjadi rendah. Terdapat banyak faktor menyebabkan tingginya leakages, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

(1)Negara kepulauan kecil cenderung berada pada skala economi yang kecil dan memiliki ketergantung import yang tinggi karena tidak memiliki kapasitas produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan oleh sektor pariwisata. Sementara pada negara kepulauan yang lebih besar tidak menghadapi persoalan kapasitas produksi karena telah terbangun hubungan antar sektor pariwisata dan pendukung pariwisata dalam skala ekonomi domestik.

(2) Keterbatasan Infrastruktur pada negara sedang berkembang dapat menyebabkan tingginya leakages, berbeda dengan negara yang telah membangun infrastruktur pariwisata, dapat meningkatkan kemungkinan produksi industri domestik, dan dapat membangun hubungan yang lebih kuat antar industri dalam negeri, sehingga diharapkan dapat menciptakan efisiensi  distribusi barang dan jasa dalam negeri, dan dapat menghalangi masuknya perusahaan asing ke dalam negeri (Karagiannis 2004).

(3) Meningkatnya angka kunjungan wisata ke Karibia pada sepuluh tahun terakhir menyebabkan meningkatnya permintaan barang dan jasa untuk keperluan sektor pariwisata. Dan akhirnya sumberdaya domestik tidak mampu memenuhi kebutuhan sektor pariwisata, dan sektor pendukung pariwisata seperti pertanian di Karibia tidak efisien bahkan justru berbiaya tinggi atau un-efisien dan import dianggap menjadi alternatif yang lebih baik (Karagiannis, 2004).

 

 

2.3.  Strategi Meminimalkan Economic Leakage

 

Strategi untuk meminimalkan economic leakage pada sektor pariwisata harusnya menjadi strategi pemerintah dengan cara memperhatikan semua cluster industri yang berhubungan dengan struktur perekonomian regional.

[6]Gambar Struktur Clusture

Sumber: James GOLLUB, at al (2000)

 

Strategi Cluster dilakukan dengan memberikan peran kepada pemerintah baik secara nasional maupun provinsi secara fleksibel untuk memainkan perannya dalam pembangunan pariwisata. Fleksibiltas pemerintah dapat menciptakan kreativitas dan keberlanjutan pembangunan dan pemasaran pariwisata, di saat yang sama pemerinath juga harus mampu menciptakan pilihan untuk melakukan intervensi yang dapat diterima oleh semua stakeholder pariwisata untuk berkreasi dan menciptakan aturan dunia usaha yang kondusif pada sektor pariwisata. Campur tangan pemerintah diperlukan pada semua level struktur cluster yang terbagi menjadi tiga level sebagai berikut:

(1)   Export level, campur tangan pemerintah pada level ini didasarkan pada kenyataan bahwa pertumbuhan dan perkembangan industri pariwisata memiliki persamaan input seperti kebutuhan tenaga kerja, teknologi, pendanaan, infrastruktur pada sebuah struktur yang harus diatur sedemikian rupa untuk meminimalkan terjadinya leakeges.

(2)   Regional Supplier level, campur tangan pemerintah juga diperlukan untuk memfasilitasi provider asing, dimana provider asing diperlukan untuk menyediakan komponen yang tidak mampu disediakan oleh provider  domestik, kebutuhan barang dan jasa inilah yang menarik masuknya suplier asing ke regional dengan tingkat leakeges yang sekecil mungkin.

(3)   Economic Input Level, campur tangan pemerintah pada level ini diperlukan bagi semua pihak untuk menyediakan landasan bisnis. Organisasi swasta dan pemerintah atau agen yang lainnya memerlukan landasan untuk menjalankan bisnisnya sehingga diperlukan dukungan pendidikan dan pelatihan, innovasi, pendanaan, infrastruktur dan informasi, iklim usaha seperti pajak, aturan dan administrasi, dan jaminan kualitas hidup.

Lebih lanjut dapat diuraikan bahwa penanaman modal asing (finance) pada sektor pariwisata dan kerjasama antara perusahan-perusahan domestik dan asing harus dilakukan dalam hubungan regional, dan dilakukan secara selektif untuk pembangunan yang bersifat keharusan seperti (1) modernisasi yang dilakukan secara komprehensif pada sistem yang transparan khususnya yang berkaitan dengan design dan engineering, equipment dan supplies (2) Menghindari adanya peluang terjadinya tindak korupsi pada contract manufactoring. (3) melakukan regulasi pembatasan dan rasionalisasi. (4) melakukan legal protection khususnya untuk rekanan perusahaan pariwisata asing pada marketing dan distrubusi dan logistik. Keempat poin di atas dapat dilakukan pada framework kerjasama GATS dan dapat diterapkan pada keempat cluster segment pada gambar di atas. Pemerintah juga dapat meminimalkan terjadinya external leakages dengan cara membuat model kontrak kerjasama bagi perusahaan pariwisata dengan investor asing dan supplier dengan perjanjian atau kesepakatan internasional yang berpihak pada sektor pariwisata regional atau domestik.

Pemerintah harus juga dapat menyediakan sistem yang mendorong pemberdayaan tenaga kerja lokal (human resources system), sehingga mendorong adanya inovasi pada industri pariwisata (innovations system), pemerintah juga harus dapat menjamin keberlanjutan pemasaran destinasi (capital markets system), pembangunan  infrastruktur fisik yang baik dapat menciptakan efisiensi distribusi barang dan jasa dalam negeri, pemerintah juga diharapkan dapat menjamin iklim bisnis yang kondusif dengan menjamin adanya stabilitas politik dan keamanan yang terjamin, dan pada akhirnya pembangunan pariwisata harusnya dapat menciptakan terwujudnya kualitas hidup yang lebih baik bagi semua stakeholder pariwisata (host-wisatawan-investor-pemerintah)

 

  1. 3.     Simpulan dan Saran

 

Pengaruh positif pembangunan pariwisata sudah tidak perlu diragukan lagi seperti pendapatan nilai tukar valuta asing, penerimaan devisa akibat adanya konsumsi wisatawan, penyerapan tenaga kerja, pembangunan infrastruktur pariwisata yang turut dinikmati oleh masyarakat local, dan di beberapa destinasi pariwisata juga sebagai generator pemberdayaan perekonomian masyarakat local.

Selain pengaruh positif tersebut, pariwisata juga dapat menimbulkan pengaruh negatif seperti economic leakages, enclave, inflasi, tingginya pembiayaan infrastruktur dan fasilitas,  ketergantungan sektoral, dan masalah musiman. Dari sekian banyak masalah negatif yang dapat ditimbulkan oleh sektor pariwisata, economic leakages dianggap masalah yang paling sulit untuk diatasi karena sektor pariwisata akan bertumbuh pada iklim liberalisasi yang memungkinkan pihak asing dapat melakukan bisnis pada pasar domestik sehingga terjadinya economic leakages tidak dapat dihindari. Economic leakages dapat bersifat external, internal, dan invisible leakages, dimana ketiga jenis leakages tersebut disebabkan oleh faktor yang berbeda-beda.

Leakages tidak dapat dihindari pada kondisi pasar bebas atau liberalisasi perdagangan saat ini, walau demikian economic leakages dapat diminimalkan dengan berbagai cara dan strategi. Strategi yang terbaik adalah dengan strategi struktur clusture yang harusnya dapat diterapkan oleh pemerintah melalui kesepakatan internasional baik yang dilakukan pada level export, level supplier, maupun level input ekonomi yang dapat diatur sedemikian rupa untuk mengurangi atau meminimalkan terjadinya economic leakages.

 


 

Daftar Pusaka

 

 

Archer, B. and Cooper, C. (1994) “The Positive and Negative Impacts of Tourism”. Pp. 73-91 in W.F. Theobald (ed.) Global Tourism: The Next Decade, Butterworth-Heinemann, Oxford.

 

Archer, B.H. (1982) “The Value of Multipliers and the Policy Implications”, Tourism

 

Benevides, David Diaz (2001), “The Viability and Sustainability of International Tourism in Developing Countries”, Symposium on Tourism Services, World Trade Organisation, Geneva.

 

Board, J., Sinclair, T. and Sutcliffe, C. (1987) “A Portfolio Approach to Regional Tourism”, Built Environment, 13(2), 124-137.

 

Butler, R.W. (1980) “The Concept of a Tourist Area Cycle of Evolution: Implications for the Management of Resources”, The Canadian Geographer, 24, 5-12.

 

Fletcher, J.E. (1989) “Input-Output Analysis and Tourism Impact Studies”, Annals of Tourism Research, 16, 514-529.

 

Gollub, James, Hosier, Amy and Woo, Grace. (2000). “Using Cluster-Based Economic Strategy to Minimise Tourism Leakages”, ICF Consulting, San Francisco, California.

 

Helen Mc Bain. (2007).  Caribbean tourism and agriculture: linking to enhance development and competitiveness. Economic Development Unit, E C L A C, S U B R E G I O N A L, HEADQUARTERS FOR THE CARIBBEAN studies and perspectives 2 S E R I E S, Port of Spain,

 

Heng, T.M. and Low, L. (1990) “Economic Impact of Tourism in Singapore”, Annals of Tourism Research, 17, 246-269. Management, 3(4), 236-241.

 

Nepal, S.K. (.2007). Indigenous Perspectives on Ecotourism in Nepal: The Ghale Kharka-Sikles and Sirubari Experience. In: Higham, J. (Ed): Critical Issues in Ecotourism: Understanding a Complex Tourism Phenomenon. Elsevier Ltd.

Thapa, K. (2004). Prospects of Sustainable Tourism in Sirubari. B.Sc. Case Study Report Sumbitted to Academic Department, School of Environmental Management and Sustainable Development, Kathmandu.

Thapa, K. (2005). Challenges and Opportunities of Village Tourism in Sirubari. B.Sc. Thesis, School of Environmental Management and Sustainable Development, Pokhara Univeristy, Kathmandu.

Thapa, Kamal. (2008). (Environmental Management), Pokhara University, Nepal
Diploma in Energy Planning and Sustainable Development, University of Oslo, Norway, Retrive from http://www.ecoclub.com/articles/488-sirubari-village-tourism-nepal

Thapa, S. (2004).  Personal Communication. Tour Guide for Japanese Village Tourists.

 

UNCTAD. (2007), Trade and Development Implications of International Tourism for Developing Countries: Issues Note for Discussion  http://www.unctad.org/sections/ditc_tncdb_comdip0017_en.pdf.

 

United Nation-World Tourism Organization (2005), Tourism Highlight 2005, UN-WTO, Madrid

Upadhyay, R. (2005). Village Tourism and Nepal. In: Nepal Travel Trade Reporter (NTTR) Vol. viii, Issue Nr. 43, July 25-31

Upadhyay, R. (2007). Rural Tourism to Create Equitable and Growing Economy in Nepal. http://www.hull.ac.uk/php/ecskrb/GDP2007/RuralTourism_Rudra.pdf; Site accessed on 15 April, 2010


[1] Kodhyat, 2003-www.sinarharapan.co.id

[2] Hasil penelitian UNEP dan Diaz Benevides (2001)

[3] leakage internal dapat diukur dengan Tourism Salelite Accounts (TSA)

[4] Kebijakan cluster pariwisata untuk mengurangi economic leakages

[5] Hasil Penelitian World Bank  dan Economic and Social Commission for Asia and the Pacific

[6] Using Cluster-Based Economic Strategy  To Minimize Tourism Leakages, This paper is written by Mr. GOLLUB is Senior Vide President of ICF Consulting which is an international research and consulting based in Fairfax, VA.   The firm has five areas of specialization:   Community and Economic Development, Energy, environment, Transportation and Information Technology.   This paper was prepared by the ICF Global Economic Development Practice  (GEDP), based in San Francisco, California.    The GEDP is a leader  in  strategy  for  high  performing  regions  through  applying  cluster-based  economic  strategy  for competitive,  equitable,  sustainable  and  agile  economies.   

 

“WORLD” HERITAGE MANAGEMENT MANFAAT DAN KERUGIAN BAGI MASYARAKAT LOKAL

“WORLD” HERITAGE MANAGEMENT

MANFAAT DAN KERUGIAN BAGI MASYARAKAT LOKAL

Oleh

I Gusti Bagus Rai Utama

Mahasiswa Program S3 (Doktor) Pariwisata Universitas Udayana

Abstract

Membandingkan situs yang terdaftar di WHS atau world heritage Situs yakni The Tower of London dengan situs Pura Tanah Lot Bali dapat memberikan informasi bahwa mereka memiliki kekuatan yang hampir mirip yakni unsur keunikan, namun memiliki perbedaan universalitas, dimana The Tower of London memiliki universalitas yang dapat diterima oleh dunia sementara Pura Tanah Lot belum mampu menunjukkannya. Keduanya dikunjungi oleh wisatawan dalam jumlah besar sehingga memiliki ancaman terhadap usaha mitigasi atau konservasi baik konservasi  fisik maupun nilai yang terkandung dalam kedua situs tersebut. Keduanya telah dikomodifikasi untuk tujuan publik bahkan telah memasuki babak komersialisasi yang cukup berarti, pada situs Pura Tanah Lot telah menimbulkan konflik pengelolaan karena belum memiliki perencanaan jangka panjang sedangkan situs The Tower of London belum terjadi konflik pengelolaan karena telah dikelola sacara nasional dan professional. Eksistensi The Tower of London telah mendapat dukungan UNESCO-WHS sedangkan Pura Tanah Lot belum. Interpretasi terhadap situs The Tower of London telah diakui secara nasional oleh public Inggris sebagai situs wajib untuk kajian sejarah bagi para pelajar di sana, sementara Situs Pura Tanah Lot belum terintegrasi secara nasional.

Keyword: Kekuatan, tantangan, World Heritage Situs, The Tower of London

  1. 1.    Pendahuluan

 

Saat ini pariwisata seringkali dipersepsikan sebagai mesin penggerak ekonomi atau penghasil devisa bagi pembangunan ekonomi di suatu negara, tanpa terkecuali di Afrika. Namun demikian pada kenyataannya, pariwisata memiliki spektrum fundamental pembangunan yang lebih luas bagi suatu negara. [1]Pariwisata internasional pada tahun 2004 mencapai kondisi tertinggi sepanjang sejarah dengan mencapai 763 juta orang dan menghasilkan pengeluaran sebesar US$ 623 miliar. Kondisi tersebut meningkat 11% dari jumlah perjalanan tahun 2003 yang mencapai 690 juta orang dengan jumlah pengeluaran US$ 524 miliar. Seiring dengan hal tersebut, diperkirakan jumlah perjalanan wisata dunia di tahun 2020 akan menembus angka 1,6 miliar orang per tahun (UN-WTO, 2005).

Menurut Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia (2005, dalam Sapta, 2011:1) menjelaskan bahwa pembangunan kepariwisataan pada dasarnya ditujukan untuk beberapa tujuan pokok yang sangat mulia dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a)         Tujuan pemersatu dan mempererat kesatuan Bangsa karena pariwisata dianggap mampu memberikan perasaaan bangga dan cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui kegiatan perjalanan wisata yang dilakukan oleh penduduknya ke seluruh penjuru negeri. Dampak yang diharapkan, dengan banyaknya warganegara yang melakukan kunjungan wisata di wilayah-wilayah selain tempat tinggalnya akan menimbulkan rasa persaudaraan dan pengertian terhadap sistem dan filosofi kehidupan masyarakat yang dikunjungi sehingga akan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan nasional.

b)         Tujuan penghapusan kemiskinan [2](Poverty Alleviation) karena pembangunan pariwisata diharapkan mampu memberikan kesempatan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk berusaha dan bekerja. Kunjungan wisatawan ke suatu daerah diharapkan mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Harapannya adalah bahwa pariwisata harusnya mampu memberi andil besar dalam penghapusan kemiskinan di berbagai daerah yang miskin potensi ekonomi lain selain potensi alam dan budaya bagi kepentingan pariwisata.[3]

c)         Tujuan pembangunan berkesinambungan (Sustainable Development) karena dengan sifat kegiatan pariwisata yang menawarkan keindahan alam, kekayaan budaya dan keramah tamahan dan pelayanan, sedikit sekali sumberdaya yang habis digunakan untuk menyokong kegiatan ini. Artinya penggunaan sumberdaya yang habis pakai cenderung sangat kecil sehingga jika dilihat dari aspek keberlanjutan pembangunan akan mudah untuk dikelola dalam waktu yang relative lama.

d)         Tujuan pelestarian budaya [4](Culture Preservation) dengan pembangunan kepariwisataan diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam upaya-upaya pelestarian budaya suatu negara atau daerah yang meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya negara ataudaerah. UNESCO dan UN-WTO dalam resolusi bersama mereka di tahun 2002 telah menyatakan bahwa kegiatan pariwisata merupakan alat utama pelestarian kebudayaan. Dalam konteks tersebut, sudah selayaknya bagi Indonesia untuk menjadikan pembangunan kepariwisataan sebagai pendorong pelestarian kebudayaan diberbagai daerah.

e)         Tujuan pemenuhan [5]Kebutuhan Hidup dan Hak Azasi Manusia: Pariwisata pada masa kini telah menjadi kebutuhan dasar kehidupan masyarakat modern. Pada beberapa kelompok masyarakat tertentu kegiatan melakukan perjalanan wisata bahkan telah dikaitkan dengan hak azasi manusia khususnya melalui pemberian waktu libur yang lebih panjang dan skema paid holidays.

f)          Tujuan Peningkatan Ekonomi dan Industri; Pengelolaan kepariwisataan yang baik dan berkelanjutan diharapkan mampu memberikan kesempatan bagi tumbuhnya ekonomi di suatu destinasi pariwisata. Penggunaan bahan dan produk lokal dalam proses pelayanan di bidang pariwisata akan juga memberikan kesempatan kepada industri lokal untuk berperan dalam penyediaan barang dan jasa.

g)         Tujuan Pengembangan Teknologi; Dengan semakin kompleks dan tingginya tingkat persaingan dalam mendatangkan wisatawan ke suatu destinasi, kebutuhan akan teknologi tinggi khususnya teknologi industri akan mendorong destinasi pariwisata mengembangkan kemampuan penerapan teknologi terkini mereka. Pada daerah-daerah tersebut akan terjadi pengembangan teknologi maju dan tepat guna yang akan mampu memberikan dukungan bagi kegiatan ekonomi lainnya. Dengan demikian pembangunan kepariwisataan akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintahan di berbagai daerah yang lebih luas dan bersifat fundamental. Kepariwisataan akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari pembangunan suatu daerah dan terintegrasi dalam kerangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

 


 

  1. 2.      Kajian Teoritis

2.1. Paradoks Komodifikasi terhadap Pelestarian Warisan Budaya

Diskusi dan perdebatan tentang  budaya saat ini sudah tidak lagi berdebat tentang ekspresi, imajinasi, atau kreativitas, namun sudah membahas tentang budaya sebagai  sebuah produk wisata. Menurut Hewison, (1988: 240, dikutip oleh Ho dan Bob McKercher, 2010) mengatakan, budaya dikonsumsi sebagai sebuah komoditas karena didalamnya terkandung nilai experiences.

Pada masyarakat modern, heritage seringkali dijadikan komoditas yang bernilai ekonomis khususnya untuk kepentingan industri pariwisata (Graham at al, 2000) padahal nilai yang terkandung pada heritage sebenarnya lebih dari pada anggapan heritage sebagai sebuah barang dan jasa, akibatnya terjadilah eksploitasi heritage sebagai sebuah produk pariwisata, dan jika tidak dikelola secara bijaksana akhirnya heritage akan diperjualbelikan, distandarkan seperti layaknya sebuah barang yang berwujud padahal heritage itu juga, mengandung elemen tak berwujud “intangible” dan juga mengandung nilai yang tidak pernah dapat distandarkan dan  di hitung secara ekonomi.

Senada dengan hal di atas, Graham at al, (2000) mengatakan, ketika heritage dan budaya “culture” dianggap sebagai sumber daya ekonomi dan kapital, akhirnya alasan inilah yang dijadikan sebagai legitimasi untuk menjadikan budaya dan heritage sebagai sebuah produk dalam industri pariwisata. Sementara Shackley (2001) membenarkan bahwa perjalanan yang mempersembahkan heritage dan budaya sebagai produk  akan berbau komersialisasi mendekati kebenaran.

Pemanfaatan “cultural heritage” atau warisan budaya sebagai sebuah produk yang siap dikonsumsi pada industri pariwisata relatif masih baru, khususnya oleh kalangan profesional pariwisata dan kalangan ilmiah, hal ini dimulai sekitar tahun 1990 (Ashworth at al, 1994). Ide pemanfaatan warisan budaya sebagai sebuah produk juga diawali adanya sebuah tujuan utama untuk memberikan kepuasan pada wisatawan, mempersembahan experiens yang menjadi kebutuhan wisatawan. Pola pendekatan yang digunakan adalah pendekatan produk dan pemasaran yang berimbang dengan memadukan tujuan antara pelestarian dan pengelolaan heritage sebagai sebuah komoditas pariwisata.

Dalam konsep pengelolaannya, ada dua perbedaan mendasar yang sangat sulit untuk menemukan sebuah keseimbangan yakni antara prinsip pengelolaan heritage yang lebih cenderung berdekatan dengan konservasi sedangkan pariwisata lebih cenderung mengarah pada industri pariwisata dan lebih cenderung mengarah komersialisasi. Kesulitan yang nyata terjadi ketika harus ditentukan berapa harga yang harus ditentukan untuk sebuah produk heritage.  Sementara Gunn (1998: 10) menyatakan, sering terjadi kesalahan tentang pengertian produk pariwisata pada sebuah system pariwisata, dan sering didasarkan pada konsep bahwa produk adalah sesuatu yang beruwujud. sehingga perlu ada definisi yang jelas apa yang dimaksud dengan produk?, bagaimana produk tersebut dapat difungsikan?, dan sangat mungkin bahwa produk heritage mungkin hanya sebatas hayalan para wisatawan saja.

Seringkali terjadi konsep yang berbeda antara pengelola produk pariwisata budaya dengan konsep konsumsi para wisatawan terhadap produk warisan budaya tersebut karena adanya perbedaan cara mengkonsumsinya, acapkali ada beberapa wisatawan yang memang benar-benar perduli dengan nilai yang terkadung pada sebuah heritage yang dikunjunginya, namun tidak sedikit pula wisatawan yang tidak acuh dengan nilai yang termanifestasi pada sebuah heritage. Untuk menyatukan konsep yang berbeda inilah  diperlukan manajemen yang mampu memadukan antara tujuan konservasi dan pemanfataan dapat bertemu dalam keseimbangan

 

2.2.Heritage Tourism sebagai Industri

Christou 2005, (dikutip oleh Sigala and Leslie, 2005:8) berpendapat Heritage tourism adalah sebuah industry di mana pendapatnya mengacu kepada aktifitas modern yang dapat direncanakan, dikontrol dan mempunyai tujuan untuk menghasilkan produk di pasar atau market. Heritage dan tourism merupakan perpaduan dua industri, dimana ‘heritage’ yang berperan untuk merubah sebuah lokasi menjadi destinasi dan ‘tourism’ yang merupakan pewujudan dari aktifitas ekonomi (Kirschenblatt-Gimblett,1998:151; dikutip oleh Urry, 1990:90; dan Smith,2006:13).  Pada bagan dibawah ini merupakan interelasi dan komponen pada ‘heritage industry’, gambaran tersebut dapat dijelaskan pada bagan 1 berikut ini,

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1: Component of the Heritage Industry (Ashworth, 1994;Cited in Sigala et al. 2005:9)

Menurut bagan 1, Heritage dapat berwujud bagunan kuno, candi, museum, atau artefac lainnya yang dijadikan dan disajikan serta ditawarkan kepada visitor atau wisatawan. Dengan segala kreatifitas pengelolaan, situs-situs heritage tersebut kemudian dikemas sedimikian rupa pada sebuah iklan atau brosur atau presentasi audio visual, bahkan mungkin pada UNESCO HERITAGE LISTING,  sehingga target visitor diharapkan berkunjung akan meningkat. Selanjutnya heritage yang telah dikemas tersebut disebut produk yang siap dikonsumsi oleh wisatawan.

Sebenarnya ada dua tujuan yang diharapkan pada konsepsi bagan di atas, pertama dari sisi pengelolaan heritage itu sendiri bertujuan untuk kelestarian “Conservation agencies” sementara pada sisi pengelolaan produk lebih mengacu pada kepentingan pelaku industry pariwisata “User Industries” yang lebih economy oriented. Untuk dapat menyeimbangkan keduanya diperlukan kebijaksanaan agar tujuan ekonomi tidak mengabaikan tujuan konservasi, begitu juga tujuan konservasi dapat berkelanjutan jika ada dukunggan pendanaan untuk maintenance dan pengelolaan secara berkala, pada konteks ini, pengelolaan harusnya menggunakan konsepsi “carrying capacity management”

 


 

2.3.Index of Irritation dan SWOT

Untuk menentukan perkembangan sebuah destinasi dapat digunakan analisis [6]Index of Irritation yang terdiri dari empat tahapan atau fase yakni: Euphoria, Apathy, annoyance, dan antagonism. Metode ini lebih mengarah pada analisis sosial yang mengukur dampak pariwisata dari sisi sosial. Hasil dari analisis ini dapat mengukur perubahan perilaku masyarakat lokal terhadap kehadiran pariwisata di daerahnya.

(1)   Phase Euphoria ditandai dengan temukannya potensi pariwisata kemudian pembangunan dilakukan, para investor datang menanamkan modal dengan membangun berbagai fasilitas bisnis pendukung pariwisata, sementara wisatawan mulai berdatangan ke sebuah destinasi yang sedang dibangun, namun perencanaan dan kontrol belum sepenuhnya berjalan dengan baik.

(2)   Phase Apathy ditandai dengan adanya perencanaan terhadap destinasi khususnya berhubungan dengan aspek pemasaran termasuk promosi pariwisata. Terjadinya hubungan antara penduduk local dengan penduduk luar dengan tujuan bisnis, sementara wisatawan yang datang berusaha menemukan keistimewaan yang dimiki oleh destinasi namun tidak menemukannya.

(3)   Phase berikutnya adalah Phase Annoyance dengan ditandai terjadinya kelesuan pada pengelolaan destinasi mulai terasa atau dapat dikatakan mendekati titik jenuh. Para pemegang kebijakan mencari solusi dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur tanpa berusaha mengurangi jumlah wisatawan yang datang ke destinasi sehingga kedatangan wisatawan dianggap sudah mengganggu masyarakat local.

(4)   Phase yang terakhir dalam analisis Index of Irriatation adalah Antagonism dimana masyarakat local merasa telah terjadi gesekan social secara terbuka akibat kehadiran para wisatawan dan wisatawan dianggap sebagai penyebab dari segala permasalahan yang terjadi pada sebuah destinasi. Perencanaan pada destinasi dilakukan dengan melakukan promosi untuk mengimbangi menurunnya citra destinasi.

Sedangkan Teknik yang umum dilakukan pada tahap awal pembangunan sebuah destinasi adalah [7]SWOT: Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats   sebuah analisis yang didasarkan pada evaluasi terhadap factor internal untuk melakukan identifikasi terhadap kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh sebuah destinasi, kemudian analisis dilanjutkan pada evaluasi terhadap factor external untuk menentukan peluang dan ancaman yang mungkin terjadi saat ini dan saat yang akan datang. Dan sebuah Destinasi sudah berkembang, analisis SWOT dilakukan untuk merumuskan strategi baru khususnya yang berhubungan dengan strategi bersaing.

 

2.4.Tujuan dari penelitian ini adalah:

(1)   Melakukan [8]Analisis Irritation Index untuk mengidentifikasi adanya gesekan terhadap masyarakat lokal sebagai tuan rumah pada masing-masing kawasan.

(2)   Melakukan Analisis SWOT untuk menentukan kekuatan dan kelemahan setiap situs (Unesco World Heritage) dan menentukan peluang dan tantangan saat ini dan yang akan datang khususnya terhadap kelestarian situs.

(3)   Menentukan Perbedaan antara Situs yang terlisting di world heritage (The Tower of London) dan Situs non world heritage (Pura Tanah Lot, Bali).

 

  1. 3.     Metode Analisis

 

Data sekunder yang tersedia di sejumlah publikasi dan laporan penelitian, menjadi sumber data utama yang akan dianalisis. Sedangkan data dan informasi yang telah dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis dengan 2 (dua) alat analisis yakni Irritation Index, dan SWOT. Hasil analisis selanjutnya dibandingkan dengan teori pendukung dan hasil penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan dan kemiripan serta analisis dibatasi pada framework kajian pariwisata budaya.

 

  1. 4.      Hasil Analisis dan Pembahasan

 

Pembahasan pada analisis ini menggunakan dua sampel situs yang terlisting di world heritage dan yang belum terlisting.  Sampel terlisting adalah The Tower of London berada di Inggris dan sampel non world heritage listing  di Indonesia yakni Pura Tanah Lot Tabanan Bali.

 

4.1.         The Tower of London di Inggris

 

The Massive White Tower adalah contoh arsitektur khas Militer Norman, yang pengaruhnya masih dirasakan di seluruh kerajaan Inggris. Kompleks tersebut  dirancang oleh William yang disebut Sang Penakluk untuk melindungi London dan menyatakan kekuasaannya. Tower of London  adalah sebuah benteng megah dengan penuh nilai sejarah, yang telah menjadi salah satu simbol kerajaan,  dibangun sekitar  white tower. Tower of London, didirikan oleh William Sang Penakluk pada tahun 1066, memiliki Nilai Universal  untuk menyatakan kualitas budaya.

Menara ini dulunya digunakan untuk melakukan kendali atas kota London dan sekitarnya, fungsi yang lainnya adalah sebagai pintu gerbang memasuki ibukota. Menara tersebut berlokasi strategis di sebuah tikungan di sebuah sungai yang telah menjadi titik demarkasi penting antara kekuatan Kota London, dan juga kekuatan monarki. Hal ini memiliki peran ganda memberikan perlindungan bagi Kota London melalui struktur pertahanan dan penyediaan logistik, dan juga mengontrol warga  kota.

[9]Gambar 1. Kompleks The Tower of London

Sumber: Tower of London World Heritage Site Management Plan. 2007

 

Tower of London  adalah contoh sebuah model benteng istana abad pertengahan yang berkembang sejak  abad 11 sampai dengan  abad 16. Setelahnya, ada penambahan dari Henry III dan Edward I, namun sangat inovatif sehingga membuat Menara menjadi salah satu yang paling inovatif dan menjadikan benteng berpengaruh di Eropa pada abad 14 dan awal 13 yang masih bertahan sampai saat ini.

 

Gambar 2. Perkunjungan di Kompleks Tower of London

Sumber: Observasi, 2006

 

Bangunan istana yang ditambahkan ke kanan kompleks kerajaan pada  abad ke-16, Kelangsungan hidup bangunan istana di Tower memungkinkan pengunjung membayangkan tentang  kehidupan seorang raja abad pertengahan di dalam tembok benteng mereka. Kelestarian komplek menara of London memberikan makna yang berarti bagi Negara Inggris dan beradaban dunia.

Tower of London menjadi begitu penting karena dapat menunjukkan peranan dari beberapa lembaga Negara dari masa lampau sampai abad ini. Di kompleks tersebut tersimpan catatan-catatan sejarah tentang lembaga pertahanan Negara, catatan mata uang yang pernah digunakan sejak abad 13. Dokumen-dokuneb resmi dan barang-barang yang memiliki nilai sejarah juga tersimpan di bagunan tersebut sehingga bagunan menara tersebut seperti lemari sejarah bagi Negara Inggris.

 

4.1.1. Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Tantangan

 

  1. 1.      Kekuatan dan Kelemahan

Menara “tower of London” memiliki karakteristik unik sehingga dapat memberikan peluang untuk dikembangkan di masa yang akan datang. Namun keunikan tersebut juga memiliki masalah-masalah yang cukup rumit yang dapat mempengaruhi kelestarian dan pengelolaan situs. Keunikan menara tersebut berpeluang mengundang pengunjung dalam jumlah besar yang dapat mengancam kelestarian keunikan tersebut jika pengelolaan tidak dapat berjalan dengan baik. Pengelolaan sebaiknya diarahkan untuk melakukan mitigasi agar menara tersebut dapat dikelola lebih lama sehingga dapat memberikan secara ekonomi, sosial, dan sejarah. Sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah semua pengunjung memiliki persepsi yang sama dengan pengelola situs?

Tower of London juga berlokasi sangat strategis di jantung kota London dan di dukung oleh beberapa hotel berkualitas di sekitarnya. Di sekita Situs tersebut juga tersedia berbagai cinderamata dan fasilitas rekreasi bagi warga kota dan juga bagi wisatawan mancanegara dengan harga yang cukup bersaing. Situs ini juga memilki aksesibiltas yang sangat mudah, dapat dijangkau oleh kendaraan umum, bus, kereta api bawah tanah, kendaraan pribadi, dan bahkan sangat mudah dijangkau oleh perahu (boat), kapal, karena sungai yang melintasi situs tersebut cukup luas dan dalam. Sebenarnya kemudahan akses menuju situs juga dapat menjadi kelemahan terhadap tujuan mitigasi atau kelestarian situs karena memiliki kecenderungan mengundang pengunjung yang lebih banyak serta bersifat massal.

Tower of London adalah Icon kota London dan manjadi tujuan wisata utama di Inggris baik bagi wisatawan domestic maupun mancanegara. Situs ini dikunjungi lebih dari satu juta pada setiap tahunnya.  Usaha pelestarian situ ini didukung oleh pendapatan yang diterima dari pengunjung dan juga dari sponsor  yang menaruh simpati terhadap kelestarian situs tersebut. Tower of London juga menjadi Icon promosi bagi Inggris dalam promosi pariwisata yang memikili nilai sejarah, social, dan politik pemersatu bagi kerajaan “monarchi” Inggris. Karena begitu menariknya situs tersebut, maka hal tersebut juga dapat menjadi kelemahan bagi pengelolaannya yang dapat menggiring kea rah komersialisasi yang lebih besar sehingga tujuan mitigasi akan terabaikan.

 

  1. 2.      Peluang dan Tantangan

Situs Tower of London juga menawarkan pemahaman tentang sejarah yang memiliki nilai pendidikan yang cukup penting. Situs tersebut mengajarkan makna perjuangan yang kuat sehingga pengunjung setelah mengunjungi situs tersebut, akan terinspirasi olehnya betapa pentingnya menghargai leluhur. Situs ini dikunjungi lebih dari 70.000 pelajar tiap tahunnya yang khusus ingin mendapatkan pendidikan tentang sejarah Inggris masa lalu. Kesempatan ini menjadi peluang yang sangat penting bagi pendidikan bahkan pemerintah inggris menuangkannya dalam kurikulum pendidikan sejarah untuk menjadikan Tower of London sebagai objek kajian utama pelajaran sejarah para pelajar. Di berbagai literatur, sejarah Inggris adalah sejarah imperalisme sejak masa revolusi industri di eropa, artinya nilai pendidikan sejarah yang terkandung dalam situs tersebut juga membawa pengaruh yang  cukup nyata terhadap kelestarian isme-isme imperalisme dan ego superioritas Inggris yang sudah tidak relevan lagi dengan masa kini dan itulah yang menjadi tantangan terbesar bagi situs tersebut dan gererasi saat ini.

 

4.1.2 Kepemilikan dan Pengelolaan Situs

 

Kepemilikan Komplek Tower of London adalah oleh satu organsasi yang khusus mengelola warisan budaya berupa komplek istana. Tujuan dari pengelolaan adalah untuk melakukan perawatan dan konservasi  dan situs ini memang diperuntukkan untuk konsumsi public.  Perencanaan tentang situs ini adalah melakukan integrasi dengan kegiatan istana yang khususnya berhubungan dengan bidang kurasi, konservasi, interpretasi, pendidikan, dan melibatkan masyarakat secara kolektif, dimana mereka bertanggungjawab untuk mewujudkan tujuan bersama yakni kelestarian situs.

Setiap tahun, Tower of London dikunjungi sekitar lebih dari dua juta wisatawan, dimana angka ini hampir menyamai angka kunjungan wisatawan ke Pulau Bali. Sangat sulit menentukan apakah situs tersebut telah menerapkan carrying capacity management atau belum, namun demikian dapatlah diperkirakan dengan kunjungan begitu banyaknya kemungkinan besar telah terjadi gangguan terhadap para penduduk disekitar kompleks karena pengelolaan telah memiliki perencanaan jangka panjang yang baik, maka konflik tidak kelihatan secara nyata pada kasus pengelolaan World Heritage Situs (WHS) The Tower of London. Kesimpulannya adalah pengelolaan World Heritage Situs (WHS) The Tower of London berada pada phase Apathy yang ditandai dengan adanya perencanaan terhadap destinasi khususnya berhubungan dengan aspek pemasaran termasuk promosi pariwisata.

 

4.2.         Pura Tanah Lot di  Desa Adat Beraban Kediri Tabanan Bali

 

4.2.1.  Pendahuluan         

 

Pura Tanah Lot terletak di Pantai Selatan Pulau Bali tepatnya di wilayah  Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Keberadaan Pura Tanah Lot pada mulanya berhubungan erat dengan perjalanan Danghyang Nirartha atau Danghyang Dwijendra di Pulau Bali. Pura Tanah Lot didirikan pada abad ke XV masehi oleh Danghyang Nirartha atau yang dikenal sebagai Empu Bawu Rawuh yang berasal dari Kerajaan Majapahit di pulau Jawa. Saat ini, Pura Tanah Lot merupakan daya tarik utama bagi obyek wisata Tanah Lot, selain itu pula Tanah Lot memiliki daya tarik matahari tenggelam (SunSet), dan Aktivitas upacara keagamaan pada hari-hari tertentu.

Gambar 2. Aktivitas Upacara pada Pura Tanah Lot

Sumber: http://www.balineseindonesia.blogspot.com

Sejak tanggal 1 Juli 2000 pengelolaan obyek wisata Tanah Lot ditangani oleh Desa Adat Beraban dengan membentuk Badan Pengelola Obyek Wisata Tanah Lot (BPOWTL). Distribusi hasil pengelolaan Obyek Wisata Tanah Lot, berdasarkan surat perjanjian No. 01/HK/2000 tentang kerjasama pengelolaan obyek wisata Tanah Lot yang ditandatangani oleh Nyoman Adiwiryatama selaku Bupati Tabanan, I Made Deka selaku Bendesa Adat Beraban, I Gusti Gede Aryadi selaku pihak CV. Ary Jasa Wisata. Persentase yang disepakati bersama adalah sebesar (55%) diserahkan kepada Pemda, CV. Ari Jasa Wisata memperoleh sebesar (15%), Desa Adat Beraban sebesar (20%), Pura Tanah Lot dan Pura sekitarnya memperoleh sebesar (5%) dan sisanya (5%) dibagikan kepada Desa-Desa Adat se-Kecamatan Kediri. Persentase ini disepakati (diberlakukan) sampai tahun 2011 (Desa Adat Beraban, 2010)

Retribusi dikenakan untuk setiap pengunjung adalah sebesar Rp. 5000 untuk anak-anak Lokal, dan sebesar Rp.7500 untuk Dewasa Lokal. Sedangkan untuk wisatawan mancanegara dikenakan satu tariff yaitu Rp. 10.000 baik untuk wisatawan anak-anak ataupun dewasa yang sudah termasuk asuransi. Retribusi parkir untuk kendaraan roda dua dikenakan biaya retribusi sebesar Rp. 2000 sedangkan kendaraan roda empat dikenakan biaya sebesar Rp.5000,  serta kendaraan roda enam sebesar Rp.10.000. Setiap pedagang yang memiliki kios dikenakan biaya sebesar Rp. 1.200/hari dan untuk pedagang yang hanya menggunakan lapak, dikenakan biaya Rp. 750/hari (Observasi, 2010)

 

4.2.2.      Kontribusi Objek Wisata Tanah Lot Terhadap Desa Adat Beraban

 

1)      Kontribusi terhadap Pendapatan Desa

Saat ini Obyek Wisata Tanah Lot memiliki peranan yang sangat penting dalam kontribusinya terhadap pendapatan Desa Adat Beraban. Kontribusi Obyek Wisata Tanah Lot untuk Desa Adat Beraban digunakan untuk pembangunan dan perawatan pura yang ada di Desa Beraban, sehingga dapat meringankan beban masyarakat dalam dalam melaksanakan upacara agama. Perincian sumber-sumber pendapatan Desa Adat Beraban dari sejak tahun 2005 sampai dengan 2009 dapat dilihat dalam table 1 berikut:

 


 

Tabel 1. Data Pendapatan Desa Adat Beraban Tahun 2005 – 2009

 

No

Sumber

Tahun

2005

2006

2007

2008

2009

1

Pendapatan Asli Desa  Pakraman

577.181.249

1.145.427.071

1.473.695.623

1.903.580.558

2.475.818.395

2

Pendapatan Punia + Lainnya

106.599.400

84.909.491

152.550.000

225.347.110

70.250.000

3

Bantuan Pemerintah Atasan

28.000.000

45.000.000

45.000.000

73.400.000

55.000.000

Jumlah

711.780.649

1.275.336.562

1.671.245.623

2.202.327.668

2.601.068.395

Sumber : Kantor Bendesa Beraban

 

Dari table 1 di atas, memperlihatkan pendapatan dari hasil pengelolaan Obyek Wisata Tanah Lot sebesar 20% merupakan Pendapatan Asli desa Pekraman Beraban dan merupakan komposisi terbesar pada beberapa sumber pendapatan desa adat Beraban.

Adapun Jumlah retribusi yang diperoleh obyek wisata Tanah Lot dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 disajikan dalam table 2. berikut:

 

Tabel 2. Hasil Pungutan Retribusi Obyek Wisata Tanah Lot Tahun 2005 – 2009

 

Keterangan

 TAHUN

 

2005

2006

2007

2008

2009

     Penghasilan Kotor

 4.387.139.700

 9.547.884.950

 12.143.674.400

 14.676.335.150

 17.333.327.100

Premi Asuransi

 442.554.300

 397.712.500

 495.389.700

 600.050.300

 714.068.600

Penghasilan Bersih

 3.944.585.400

 9.150.172.450

 11.648.284.700

 14.076.284.850

 16.619.258.500

Biaya Operasional

 1.479.920.000

 2.665.000.000

 3.939.075.153

 3.939.075.153

 4.082.528.507

Pendapatan Bersih

 2.464.665.400

 6.485.172.450

 7.709.209.547

 10.137.209.697

 12.536.729.993

Biaya Promosi/ Pengembangan (15%)  -

 972.775.868

 1.156.381.432

 1.520.581.455

 1.880.509.499

Pendapatan Bersih  -

 5.512.396.583

 6.552.828.115

 8.616.628.242

 10.656.220.494

Distibusi:      

 -

 -

Pemda Kabupaten Tabanan (55%)

 1.355.565.970

 3.031.818.120

 3.604.055.463

 4.739.145.533

 5.860.921.272

CV. Arya Jasa (15%)

 369.699.810

 826.859.487

 982.924.217

 1.292.494.236

 1.598.433.074

Desa Adat Beraban (20%)

 492.933.080

 1.102.479.317

 1.310.565.623

 1.723.325.648

 2.131.244.099

Desa-Desa Adat Se Kec. Kediri (5%)

 123.233.270

 275.619.829

 327.641.406

 430.831.412

 532.811.025

Pura Luhur Tanah Lot dan Sekitarnya (5%)

 123.233.270

 275.619.829

 327.641.406

 430.831.412

 532.811.025

Sumber : Badan Operasional Obyek Wisata Tanah Lot

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa setiap tahun pendapatan retribusi yang didapat oleh Obyek Wisata Tanah Lot dan yang akhirnya diterima oleh Desa Adat Beraban semakin meningkat dan retribusi dari Obyek Wisata Tanah Lot  merupakan kontribusi sumber pendapatan terbesar Desa Adat Beraban.

Analisisnya, jika dilihat dari konsepsi carrying capacity dengan asumsi tidak ada kenaikan harga tiket masuk dan retribusi lainnya, maka jika dibandingkan dengan terjadinya peningkatan pendapatan asli Desa Beraban, maka dapat diperkirakan bahwa pengelolaan Obyek Wisata Tanah Lot belum memperlihatkan adanya pengaturan jumlah pengunjung dan sangat dimungkinkkan pengelolaannya tanpa konsep carrying capacity.

 

2)      Kontribusi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Tabel 3 dibawah, menunjukkan Jumlah penduduk Desa Beraban (Desa Dinas) sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 memperlihatkan adanya peningkatan yang sangat berarti pada tahun 2009, hal ini sangat dimungkinkan adanya kaum pendatang dari sekitas Pulau Bali atau kaum pendatang dari luar Bali untuk berusaha dan bekerja di sekitar Wilayah Desa Beraban.

Tabel 3. Jumlah Penduduk Desa Beraban Tahun 2005 – 2009

        No

Tahun

Jumlah

Keluarga

Laki

Perempuan

Jumlah

Perubahan (%)

1

2

3

4

5

2005

2006

2007

2008

2009

1.449

1.456

1.460

1.465

1.625

2.726

2.763

2.823

2.845

2.938

2.735

2.771

2.781

2.805

3.034

5.461

5.534

5.604

5.650

5.972

1,34

1,26

0.82

5.70

Sumber : BPS Kabupaten Tabanan

 

Pekerja badan operasional yang langsung diserap oleh obyek wisata Tanah Lot adalah sebanyak 167 orang. Jadi secara sederhana dapat disimpulkan bahwa obyek wisata Tanah Lot telah memberikan kontribusi terhadap penciptaan lapangan pekerjaan bagi Desa Beraban. Dan jumlah tenaga kerja yang diserap dari keseluruhan pedagang tetap dan pedagang tidak tetap adalah 645 orang. Dapat diketahui bahwa obyek wisata Tanah Lot secara langsung telah menyerap 812 orang tenaga kerja (Kantor Bendesa Beraban, 2010).  Sementara pedagang yang ada di Obyek Wisata Tanah Lot  sebanyak 528 pedagang (pedagang tetap dan pedagang tidak tetap). Persentase jumlah penduduk yang bekerja di sektor wiraswasta/pedagang adalah 24% dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 607 orang.

Analisisnya, keberadaan Obyek Wisata Tanah Lot telah mampu melibatkan sebagian besar penduduk Desa Beraban dalam pengelolaan Obyek Wisata baik secara langsung maupun tidak langsung.

 

3)      Kontribusi terhadap pembangunan fasilitas

Pengembangan objek Wisata Tanah Lot juga berdampak terhadap kondisi kepariwisataan di sekitar Obyek Wisata Tanah Lot itu sendiri. Oleh karena fenomena itu,  munculah beberapa hotel berbintang, villa, art shop, dan restoran di sekitar objek Wisata Tanah Lot yang tentunya berada pada wilayah Desa Adat Beraban. Berikut disajikan pertambahan  hotel, villa, pondok wisata, dan restoran yang ada di kawasan Desa Beraban dari tahun 2005 sampai dengan 2009.

 

Tabel 4. Data Jumlah Hotel, Villa, Pondok Wisata, Restoran dan Artshop di Desa Braban Tahun 2005-2009

 

No

Tahun

Jumlah

Hotel

Villa

Pondok Wisata

Restoran

Art Shop

1

2005

1

-

2

3

341

2

2006

1

-

4

3

341

3

2007

2

4

4

3

341

4

2008

3

4

4

4

341

5

2009

3

4

4

4

341

Sumber : Kantor Desa Beraban

 

Jumlah art shop sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 menunjukkan jumlah yang tetap karena letak art shop telah diatur dengan baik pada komplek tertentu dan diatur dalam bentuk lapak (stand). Sementara pembangunan restoran juga terkesan telah diatur dan dibatasi pembangunanannya. Begitu juga dengan pembangunan hotel dan villa juga telah diatur dengan baik oleh pemda dan penguasa desa di wilayah Desa Adat Beraban.

Analisisnya, berdasarkan data di atas, dapat diperkirakan bahwa pembangunan di Desa Beraban telah menerapkan tata wilayah dengan baik minimal dengan pembatasan jumlah fasilitas pendukung yang sangat mungkin berdampak pada lingkungan fisik dan social.

 

4.2.3.  Pragmatisme Pengelolaan dan Keberlanjutan

 

Paradoksi antara kepentingan ekonomi dan pelestarian heritage khususnya terhadap asset warisan budaya Pura Tanah Lot, benar-benat telah terjadi pada beberapa bulan terakhir dan menunjukkan intensitas ketegangan yang semakin meningkat.  Ketegangan berawal dari berakhirnya masa kontrak kerjasama pengelolaan Tanah Lot antara Pemerintah Kabupaten Tabanan, CV Ari Jasa Wisata, dan Desa Adat Beraban yang masa kontraknya berakhir pada 1 April 2011 (Bali Post, Juni 2011)

Sebagian besar warga Desa Adat beraban menginginkan pengelolaan Obyek Wisata Tanah Lot  ditangani oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan dan Warga Desa Adat Beraban saja, sementara Pemerintah Kabupaten Tabanan tetap menginginkan komposisi pengelolaan yang telah berjalan pada kontrak yang telah berakhir tetap berjalan untuk pengelolaan saat ini artinya tidak perlu ada perubahan, hanya dibuatkan kontrak baru saja.

Usulan Warga Desa Adat Beraban yang berada pada tim perjuangan warga Beraban adalah,  pengelolaan Tanah Lot hanya dikelola oleh Pemda dan warga Desa Adat Beraban. Dengan komposisi pembagian hasil masing-masing Pemkab 50 persen, sisanya 50 persen bagi Desa Pekraman Beraban. Khusus jatah Desa Beraban akan dibagi lagi dengan rincian, 70 persen Desa Pekraman Beraban dan pura Tanah Lot 30 persen. Jatah 70 persen bagi Desa Pakraman Beraban akan dibagi lagi ke sejumlah pura dan desa adat dengan komposisi, Desa Pekraman Beraban 80 persen, Pura Dangin Bingin 2,50 persen, Pura Bomo 1 persen dan Desa Adat se Kecamatan Kediri 16,5 persen. Sementara, jatah bagi Pura Tanah Lot 30 persen akan dibagi lagi ke 8 lokasi pura, seperti Pura Tanah Lot, Pura Pakendungan, Pura Batu Bolong, Pura Jro Kandang, Pura Penataran, Pura Enjung Galuh, Pura Batu Mejan dan Pura Hyang Api (Bali Post, Juni 2011).

Sementara, dari pihak Pemilik CV Ari Jasa Wisata, justru berpendapat lain, karena telah berjasa, harusnya tetap mendapat jatah dari Tanah Lot karena. CV Ari Jasa Wisata merasa telah berjasa dengan dipercayainya, pihaknya mendapat bantuan dari Duta Besar Jerman dan Pemprov Bali senilai Rp 81 juta untuk membangun wisata Tanah Lot. Setelah berjuang sendirian bertahun-tahun, Tanah Lot bisa dikenal dan mendulang pendapatan bersih hingga Rp 12 miliar per tahun (Bali Post, Juni 2011).

Analisisnya, pengelolaan Obyek Wisata Tanah Lot telah membangkitkan hasrat bisnis warga Desa Beraban dan telah menimbulkan rasa percaya diri bahwa mereka telah mampu untuk mengelola heritage tersebut secara mandiri tanpa campur tangan pihak swasta, sementara pihak swasta (CV Ary Jasa Wisata) yang memang sejak berdirinya sudah bermotifkan bisnis, cenderung ingin melanjutkan klaim keberhasilannya walaupun kontrak kerjasamanya telah berakhir. Implikasinya adalah, timbulnya gesekan dalam masyarakat yang mengarah pada munculnya egoism kelompok, termasuk juga egoism kelompok masyarakat Desa Adat Beraban.

Pragmatisme Warga Desa Beraban cenderung mengarah pada hal-hal yang berbau material semata, sementara pertimbangan atas kepentingan pelestarian Heritage serta Value atau nilai yang tersimpan Pura Tanah Lot tersebut masih sangat diragukan karena secara historis Pura Tanah Lot adalah milik Masyarakat Bali bukan milik masyarakat Desa Adat Beraban Saja.

 

4.2.4.  Posisi Permasalahan Obyek Wisata “Pura Tanah Lot” sebagai Heritage

 

Pengelolaan Obyek Wisata Tanah Lot telah berada pada phase Annoyance dengan ditandai terjadinya kelesuan pada pengelolaan destinasi, mulai terasa atau dapat dikatakan mendekati titik jenuh, bahkan dapat dikatakan telah mendekati batas atas carrying capacity. Pengelolaan Pura Tanah Lot sebagai Heritage telah mengalami perubahan atau komodifikasi fungsi yang berarti. Secara fisik keberadaan Pura Tanah Lot sebagai daya tarik wisata telah mampu menggerakkan pembangunan fisik Desa Berabad secara keseluruhan namun perubahan perilaku masyarakat yang diharapkan  sebagai conserver (Pelestari) telah berubah menjadi Consumer (pengkonsumsi) dalam hal ini, mereka mengkemas Pura Tanah Lot sebagai “komoditas” Obyek Wisata untuk mendapatkan keuntungan ekonomi yang sebesar-besarnya. Aspek Pelestarian fisik telah berjalan dengan baik namun aspek pelestarian budaya beserta nilai yang terkandung pada Pura Tanah Lot sebagai heritage yang merupakan milik warga Bali telah disabotase oleh Masyarakat Desa Adat Beraban hanya dengan alasan ekonomi semata.

 

4.2.5 Kondisi Obyek Wisata Tanah Lot Saat ini.

1)      Kekuatan Obyek Wisata Tanah

 

Obyek Wisata Tanah memiliki kekuatan yang cukup berarti karena memiliki daya tarik sumber daya alam yang tidak pernah habis yakni pemandangan matahari tenggelam “SunSet”, pemandangan deburan ombak yang menawan, serta aktivitas upacara keagamaan yang secara loyal dilakukan oleh masyarakat Bali tetap berlangsung sampai saat ini.

Kekuatan lainnya, Obyek Wisata Tanah Lot telah memiliki pengelola yang cukup professional sehingga masih mampu memberikan kontribusi ekonomi bagi Desa Adat Beraban dan bagi Pemda Kabupaten Tabanan. Obyek Wisata Tanah Lot sebagai Heritage yang hidup, juga memiliki masyarakat sebagai penyokong dan pelestari Haritage Tanah Lot yang selama ini telah merasakan dampak positif keberadaan Heritage Tanah Lot.

 

2)      Kelemahan

 

Walaupun pengelola Obyek Wisata Tanah Lot telah memiliki profesionalime yang baik, namun sebenarnya pelestarian Obyek Wisata Tanah Lot belum memiliki perencanaan jangka panjang dan hal ini merupakan kelemahan bagi Obyek Wisata Tanah Lot. Pengelolaan Obyek wisata Tanah lot belum menerapkan konsep Carrying Capacity hal ini tercermin dari peningkatan pendapatan retribusi pengunjung (yang dihitung berdasarkan besaran jumlah pengunjung) dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009.

 

 

3)      Peluang

 

Sebenarnya Peluang dengan popularitas yang dimiliki oleh Obyek Wisata Tanah adalah penciptaan usaha baru yang terkait dengan aktifitas wisata, pencitraan pariwisata bagi Kabupaten Tabanan. Kemungkinan pencitraan dan penciptaan usaha baru bagi masyarakat di sekitas obyek wisata (tidak hanya Desa Adat Beraban) akan dapat ditingkatkan sehingga kontribusi keberadaan Obyek Wisata Tanah dapat dinikmati oleh masyarakat yang lebih luas.

 

4)      Tantangan

 

Pengelolan obyek Wisata Tanah Lot belum menerapkan manajemen Carrying Capacity sehingga gesekan sangat mungkin terjadi pada wisatawan terhadap wisatawan yang lainnya untuk memperebutkan tempat-tempat tertentu agar dapat menikmati atraksi utama dari Obyek Wisata Tanah Lot seperti pemandangan matahari tenggelam “sunset” (Observasi, 2011). Peningkatan jumlah pengunjung tanpa memperhitungkan daya dukung akan cenderung memicu terjadinya kerusakan bagi lingkungan di sekitar obyek dan mungkin juga bagi kerusakan  aspek fisik dan non fisik Heritage Tanah Lot.

 

  1. 5.     Simpulan dan Saran

 

Membandingkan kedua situs yang terdaftar di WHS atau world heritage Situs yakni The Tower of London dengan situs Pura Tanah lot Bali dapat memberikan informasi sebagai berikut: (1) kedua situs tersebut memiliki kekuatan yang hampir mirip yakni keduanya memiliki unsur keunikan, namun memiliki perbedaan tentang universalitas, dimana The Tower of London memiliki universalitas yang dapat diterima oleh kajian WHS-UNESCO sementara Pura Tanah Lot belum mampu menunjukkannya. (2) Keduanya dikunjungi wisatawan dalam jumlah besar sehingga keduanya memiliki ancaman terhadap usaha mitigasi atau konservasi baik konservasi  fisik maupun nilai yang terkandung dalam kedua situs tersebut. (3) Keduanya telah dikomodifikasi untuk tujuan publik bahkan telah memasuki babak komersialisasi yang cukup berarti, namun pada kasus situs Pura Tanah Lot telah menimbulkan konflik pengelolaan karena belum memiliki perencanaan jangka panjang namun situs The Tower of London belum menimbulkan konflik pengelolaan karena situs tersebut telah dikelola sacara nasional dan professional bahkan eksistensinya telah mendapat dukungan UNESCO-WHS. (4) Interpretasi terhadap situs The Tower of London telah diakui secara nasional sebagai situs wajib untuk kajian sejarah Inggris bagi para pelajar di sana, sementara Situs Pura Tanah Lot belum terintegrasi secara nasional.

Sepintas dapat dikemukakan, jika sebuah situs diusulkan menjadi WHS World Heritage List UNESCO sebaiknya dapat ditunjukkan unsur keunikannya, tentang daya dukung situs terhadap kemungkinan serbuan para pengunjung, kesiapan fasilitas pendukung situs, kesiapan penerimaan penduduk local serta segala keterlibatannya, pemaknaan situs secara universal, perencanaan pengelolaan dan tujuan mitigasi atau konservasi dari sebuah situs dalam jangka panjang.

 

Daftar Pusaka

 

Dharmayuda dan I Made Suasthawa. 2001. Desa Adat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Bali. Denpasar: Upada Sastra.

 

Dharmayudha, I Made Suasthawa dan I Wayan Koti Cantika.1991. Filsafat Adat    Bali. Denpasar: Upada Sastra.

 

Pamela S. Y. Ho ; Bob McKercher. (2010) Managing heritage resources as tourism products: School of Hotel and Tourism Management, The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong SAR, China

 

Paradise lost? Bali becoming a victim of its own success. (2011). Retrieve from http://www.smh.com.au/travel/travel-news/paradise-lost-bali-becoming-a-victim-of-its-own-success-20110210-1aocc.html

 

Pitana, I Gde, 1994b. Pariwisata, Budaya, dan Lembaga Tradisional. Apresiasi Kritis Terhadap Kepariwisataan Bali, Denpasar : The Works.

 

Pitana, I Gde, 1999. Pelangi Pariwisata Bali. Kajian Aspek Sosial Budaya Kepariwisataan Bali di Penghujung Abad, Denpasar: BP.

 

Pitana, I Gde. 1994a. Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Bali. Denpasar: BP.

 

Pura Tanah Lot is considered as Dang Kahyangan -”One of the six main Bali temple, http://balineseindonesia.blogspot.com/2009/08/bali-travel-to-puratanah-lot-temple.html

 

Sapta Nirwandar (2011) Pembangunan Sektor Pariwisata: Di Era Otonomi Daerah, di unduh pada 21 Maret 2011 pada http://www.scribd.com/doc/35092726/440-1257-PEMBANGUNANSEKTORPARIWISATA1

 

Shackley, M. (2001).Managing Sacred Sites.Continuum, London.

 

Tower of London World Heritage Site Management Plan. 2007. Historic Royal Palaces, Hampton Court Palace, Surrey

 

The World Heritage List. 2011. The World Heritage List includes 911 properties forming part of the cultural and natural heritage which the World Heritage Committee considers as having outstanding universal value. At http://whc.unesco.org/en/list on  May 2011

 

United Nation-World Tourism Organization (2005), Tourism Highlight 2005, UN-WTO, Madrid

 

 


[1]Tourism Highlight 2005, UN-WTO, Madrid

[2] Poverty Alleviation

[3] Sustainable Development

[4] Culture Preservation

[5] Kebutuhan Hidup dan Hak Azasi Manusia

[6] Index of Irritation: Euphoria, Apathy, annoyance, dan antagonism

[7] SWOT: Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats

[8] Irritation Index

[9] Tower of London  World Heritage Site Management Plan, Published by Historic Royal Palaces © Historic Royal Palaces 2007, Historic Royal Palaces, Hampton Court Palace, Surrey, KT8 9AU. June 2007

PENGEMBANGAN ECO-TOURISM UNTUK KONSERVASI SUMBER DAYA ALAMIAH DI NEGARA SEDANG BERKEMBANG

PENGEMBANGAN ECO-TOURISM UNTUK KONSERVASI SUMBER DAYA ALAMIAH DI NEGARA SEDANG BERKEMBANG

(Analisis Tourist Area Life Cycle, Index of Irritation, dan SWOT)

Oleh

I Gusti Bagus Rai Utama

Mahasiswa Program S3 (Doktor) Pariwisata Universitas Udayana

Abstract

Tourism development in three case studies has got a rejection from the local community due to lack of information regarding the intent and purpose of an alternative offer. Tourist Area Analysis lifecyle, Indext of Irritation, and SWOT is used to analize each of the destinations. Wildlife tourism destinations in Zimbabwe put on involment or engagement phase and phase antagonism when using the analytical index of irritation. While the development of alternative Photo Safari Tourism in Kenya, put the destination on the development phase and the antagonism phase because of an open rejection by the local community so that the government may be harder to negotiate an alternative tourism in order to be accepted by local communities and nature conservation purposes can be implemented. SWOT Analysis is used to describe the strengths and weaknesses of each destination, in the three destinations that have the power of nature resources. The weaknessess occurred almost evenly on the weakness of local human resources, especially human well educated. While the challenge and the biggest threat happening is nature-based tourism development itself can destroy itself if not managed according to carrying capacity.

 

Keyword: Tourist Area lifecyle, Indext of Irritation, SWOT, antagonism, wildlife tourism

  1. 1.    Pendahuluan

 

1.1.Latar Belakang Masalah

[1]Pembangunan ekonomi pada negara-negara berkembang saat ini cenderung menimbulkan terjadinya kerusakan sumber daya alamiah dan di beberapa, tempat hutan-hutan ditebang tanpa terkendali, batubara diexploitasi tanpa mempertimbangkan kebutuhan masa depan, binatang liar diburu untuk keperluan bisnis sehingga terjadi kepunahan. Hutan-hutan tropis berkurang sangat drastis sehingga fungsi hutan sebagai vegetasi yang dapat meresap air hujan tidak dapat menjalankan fungsinya dengan semestinya dan akibatnya terjadilah banjir diberbagai tempat khususnya pada negara berkembang seperti Indonesia, Brazil, Banglades, dan sementara di beberapa negara di Afrika terjadi kekeringan yang berkepanjangan.

[2]Akibat kerusakan sumberdaya alamiah tersebut telah berdampak pada penduduk yang bermukim di kawasan perdesaan dan sebagian besar mereka adalah penduduk yang tergolong miskin. Terjadinya kerusakan alam, punahnya beberapa jenis binatang telah berimplikasi pada sulitnya penduduk perdesaan untuk mempertahankan hidupnya karena mereka masih sangat tergantung pada alam di sekitarnya dan sebagian besar mereka masih melakukan aktivitas berburu khususnya pada negara-negara di Afrika.

Pertanian Ladang berpindah [3](Nomadic Farm) juga menimbulkan berbagai permasalahan tersendiri bagi kerusakan hutan, dan ditambah lagi dengan penebangan hutan secara komersial [4](illegal logging) ditengarai sebagai menyebab utama rusaknya hutan-hutan pada kawasan tropis. Implikasi berikutnya adalah rusaknya habitat beberapa jenis binatang (Fauna) tertentu sehingga menimbulkan kepunahan. Praktek perdagangan binatang langka juga berakibat maraknya perburuan illegal yang memicu kepunahan.

Untuk keluar dari permasahan besar tersebut, ditawarkanlah pariwisata sebagai sektor pembangunan alternatif untuk mengurangi perusakan sumber daya alamiah (Flora dan Fauna) khususnya pembangunan pada negara-negara yang sedang berkembang. Pariwisata sebagai alternatif disebabkan oleh beberapa alasan yang rasional, menurut IUOTO (International Union of Official Travel Organization) yang dikutip oleh Spillane (1993), [5]pariwisata dikembangkan karena: (1)Pariwisata dapat sebagai faktor pemicu bagi perkembangan ekonomi nasional maupun international. (2)Pemicu kemakmuran melalui perkembangan komunikasi, transportasi, akomodasi, jasa-jasa pelayanan lainnya. (3)Perhatian khusus terhadap pelestarian budaya, nilai-nilai sosial agar bernilai ekonomi. (4)Pemerataan kesejahtraan yang diakibatkan oleh adanya konsumsi wisatawan pada sebuah destinnasi. (5)Penghasil devisa. (6)Pemicu perdagangan international. (7)Pemicu pertumbuhan dan perkembangan lembaga pendidikan profesi pariwisata maupun lembaga yang khusus yang membentuk jiwa hospitality yang handal dan santun, dan (8)Pangsa pasar bagi produk lokal sehingga aneka-ragam produk terus berkembang, seiring dinamika sosial ekonomi pada daerah suatu destinasi.  Dan yang lebih penting lagi, pariwisata dapat berfungsi sebagai pelestari sumberdaya alamiah karena sektor pariwisata pada hakekatnya adalah sebuah sektor jasa yang memerlukan sedikit sumberdaya alamiah dalam proses produksinya.

 

1.2.Pariwisata Dunia

Saat ini pariwisata seringkali dipersepsikan sebagai mesin penggerak ekonomi atau penghasil devisa bagi pembangunan ekonomi di suatu negara, tanpa terkecuali di Afrika. Namun pada kenyataannya, pariwisata memiliki spektrum fundamental pembangunan yang lebih luas bagi suatu negara. [6]Pariwisata internasional pada tahun 2004 mencapai kondisi tertinggi sepanjang sejarah dengan mencapai 763 juta orang dan menghasilkan pengeluaran sebesar US$ 623 miliar. Kondisi tersebut meningkat 11% dari jumlah perjalanan tahun 2003 yang mencapai 690 juta orang dengan jumlah pengeluaran US$ 524 miliar. Seiring dengan hal tersebut, diperkirakan jumlah perjalanan wisata dunia di tahun 2020 akan menembus angka 1,6 miliar orang per tahun (UN-WTO, 2005) seperti nampak pada grafik.1 di bawah ini:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 1, [7]Tourism Vision 2020 – UNWTO.

 

Melihat trend positif dari pertumbuhan pariwisata global, optimisasi pembangunan pariwisata sebagai sebuah alternatif pembangunan untuk pengganti sektor agraris dan industri yang cenderung merusak sumber daya alamiah semakin mendapat sambutan yang lebih meyakinkan. Menurut Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia (2005, dalam Sapta, 2011:1) menjelaskan bahwa pembangunan kepariwisataan pada dasarnya ditujukan untuk beberapa tujuan pokok yang sangat mulia dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a)         Tujuan pemersatu dan mempererat kesatuan Bangsa karena pariwisata dianggap mampu memberikan perasaaan bangga dan cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui kegiatan perjalanan wisata yang dilakukan oleh penduduknya ke seluruh penjuru negeri. Dampak yang diharapkan, dengan banyaknya warganegara yang melakukan kunjungan wisata di wilayah-wilayah selain tempat tinggalnya akan menimbulkan rasa persaudaraan dan pengertian terhadap sistem dan filosofi kehidupan masyarakat yang dikunjungi sehingga akan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan nasional.

b)         Tujuan penghapusan kemiskinan [8](Poverty Alleviation) karena pembangunan pariwisata diharapkan mampu memberikan kesempatan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk berusaha dan bekerja. Kunjungan wisatawan ke suatu daerah diharapkan mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Harapannya adalah bahwa pariwisata harusnya mampu memberi andil besar dalam penghapusan kemiskinan di berbagai daerah yang miskin potensi ekonomi lain selain potensi alam dan budaya bagi kepentingan pariwisata.[9]

c)         Tujuan pembangunan berkesinambungan (Sustainable Development) karena dengan sifat kegiatan pariwisata yang menawarkan keindahan alam, kekayaan budaya dan keramah tamahan dan pelayanan, sedikit sekali sumberdaya yang habis digunakan untuk menyokong kegiatan ini. Artinya penggunaan sumberdaya yang habis pakai cenderung sangat kecil sehingga jika dilihat dari aspek keberlanjutan pembangunan akan mudah untuk dikelola dalam waktu yang relative lama.

d)         Tujuan pelestarian budaya [10](Culture Preservation) dengan pembangunan kepariwisataan diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam upaya-upaya pelestarian budaya suatu negara atau daerah yang meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya negara ataudaerah. UNESCO dan UN-WTO dalam resolusi bersama mereka di tahun 2002 telah menyatakan bahwa kegiatan pariwisata merupakan alat utama pelestarian kebudayaan. Dalam konteks tersebut, sudah selayaknya bagi Indonesia untuk menjadikan pembangunan kepariwisataan sebagai pendorong pelestarian kebudayaan diberbagai daerah.

e)         Tujuan pemenuhan [11]Kebutuhan Hidup dan Hak Azasi Manusia: Pariwisata pada masa kini telah menjadi kebutuhan dasar kehidupan masyarakat modern. Pada beberapa kelompok masyarakat tertentu kegiatan melakukan perjalanan wisata bahkan telah dikaitkan dengan hak azasi manusia khususnya melalui pemberian waktu libur yang lebih panjang dan skema paid holidays.

f)          Tujuan Peningkatan Ekonomi dan Industri; Pengelolaan kepariwisataan yang baik dan berkelanjutan diharapkan mampu memberikan kesempatan bagi tumbuhnya ekonomi di suatu destinasi pariwisata. Penggunaan bahan dan produk lokal dalam proses pelayanan di bidang pariwisata akan juga memberikan kesempatan kepada industri lokal untuk berperan dalam penyediaan barang dan jasa.

g)         Tujuan Pengembangan Teknologi; Dengan semakin kompleks dan tingginya tingkat persaingan dalam mendatangkan wisatawan ke suatu destinasi, kebutuhan akan teknologi tinggi khususnya teknologi industri akan mendorong destinasi pariwisata mengembangkan kemampuan penerapan teknologi terkini mereka. Pada daerah-daerah tersebut akan terjadi pengembangan teknologi maju dan tepat guna yang akan mampu memberikan dukungan bagi kegiatan ekonomi lainnya.

Dengan demikian pembangunan kepariwisataan akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintahan di berbagai daerah yang lebih luas dan bersifat fundamental. Kepariwisataan akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari pembangunan suatu daerah dan terintegrasi dalam kerangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

 

1.3. Paradox Pembangunan Ekonomi

Pariwisata ditawarkan sebagai alternatif untuk keluar dari pembangunan ekonomi yang cenderung membenarkan exploitasi alam dalam meningkatkan kapasitas produksinya karena pariwisata dianggap sebagai sector pembangunan yang menganut prinsif pembangunan berkesinambungan ([12]Sustainable Development), dan sifat kegiatan pariwisata yang menawarkan keindahan alam, kekayaan budaya dan keramah tamahan serta pelayanan, sehingga sedikit sekali sumberdaya yang habis digunakan untuk menyokong kegiatan ini, artinya penggunaan sumberdaya yang habis pakai ([13]Un-renewable resources) cenderung sangat kecil sehingga jika dilihat dari aspek keberlanjutan pembangunan akan mudah untuk dikelola dalam waktu yang relatif lama.

 

1.4.Tujuan dari penelitian ini adalah:

(1)   Melakukan Explorasi Informasi terhadap potensi masing-masing kawasan dengan menggunakan [14]Analisis Tourist Area Life Cycle.

(2)   Melakukan [15]Analisis Irritation Index untuk mengidentifikasi adanya kemungkinan-kemungkinan gesekan yang akan timbuk jika pariwisata dikembangkan pada masing-masing kawasan tersebut.

(3)   Melakukan Analisis SWOT untuk setiap potensi utama yang akan dikembangkan pada wilayah tersebut dengan cara menganalisis data dan informasi yang telah tersedia.

(4)   Melakukan Analisis secara general terhadap hambatan-hambatan terhadap pembangunan pariwisata dan penciptaan peluang usaha untuk mendapatkan solusi yang tepat.

(5)   Membuat Kesimpulan dan Rekomendasi secara terintegrasi dari hasil analisis yang telah dilakukan.

 

  1. 2.     Kajian Teoritis

Dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata khususnya pengembangan kawasan wisata atau obyek wisata pada umumnya mengikuti alur atau siklus kehidupan pariwisata yang lebih dikenal dengan Tourist Area Life Cycle (TLC) sehingga posisi pariwisata yang akan dikembangkan dapat diketahui dengan baik dan selanjutnya dapat ditentukan program pembangunan, pemasaran, dan sasaran dari pembangunan pariwisata tersebut dapat ditentukan dengan tepat.

 

 

 

2.1.    Tourist Area Lifecycle

Siklus hidup pariwisata pada umumnya mengacu pada konsep [16]TLC (Butler’s 80, Tourist Area Lifecycle) yang dapat dijabarkan pada Grafik 2.  (Hypothetical Evolution of a Tourist Area) sebagai berikut :

 

[17]Grafik 2.  Hypothetical Evolution of a Tourist Area.

Source: Butler, R. W. 1980. “The Concept of a Tourism Area Life Cycle of Evolution:  Implications  for Management of Resources.” The Canadian Geographer 24(1), p. 8.

 

Tahap 1.  Penemuan (Exploration)

Potensi pariwisata berada pada tahapan identifikasi dan menunjukkan destinasi memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi daya tarik atau destinasi wisata karena didukung oleh keindahan alam yang masih alami, daya tarik wisata alamiah masih sangat asli, pada sisi lainnya telah ada kunjungan wisatawan dalam jumlah kecil dan mereka masih leluasa dapat bertemu dan berkomunikasi serta berinteraksi dengan penduduk local. Karakteristik ini cukup untuk dijadikan alasan pengembangan sebuah kawasan menjadi sebuah destinasi atau daya tarik wisata.

 

Tahap 2. Pelibatan (Involvement)

Pada tahap pelibatan, masyarakat lokal mengambil inisiatif dengan menyediakan berbagai pelayanan jasa untuk para wisatawan yang mulai menunjukkan tanda-tanda peningkatan dalam beberapa periode,. Masyarakat dan pemerintah local sudah mulai melakukan sosialiasi atau periklanan dalam skala terbatas, pada musim atau bulan atau hari-hari tertentu misalnya pada liburan sekolah terjadi kunjungan wisatawan dalam jumlah besar, dalam kondisi ini pemerintah local mengambil inisiatif untuk membangun infrastruktur pariwisata namun masih dalam skala dan jumlah yang terbatas.

 

Tahap 3. Pengembangan (Development)

Pada tahapan ini, telah terjadi kunjungan wisatawan dalam jumlah besar dan pemerintah sudah berani mengundang investor nasional atau internatsional untuk menanamkan modal di kawasan wisataw yang akan dikembangkan. Perusahaan asing (MNC) Multinational company[18]) telah beroperasi dan cenderung mengantikan perusahan local yang telah ada, artinya usaha kecil yang  dikelola oleh penduduk local mulai tersisih hal ini terjadi karena adanya tuntutan wisatawan global yang mengharapkan standar mutu yang lebih baik. Organisasi pariwisata mulai terbentuk dan menjalankan fungsinya khususnya fungsi promotif yang dilakukan bersama-sama dengan pemerintah sehingga investor asing mulai tertarik dan memilih destinasi yang ada sebagai tujuan investasinya.

 

Tahap. 4 Konsolidasi (consolidation)

Pada tahap ini, sektor pariwisata menunjukkan dominasi dalam struktur ekonomi pada suatu kawasan dan ada kecenderungan dominasi jaringan international semakin kuat memegang peranannya pada kawasan wisataw atau destinasi tersebut. Kunjungan wisatawan masih menunjukkan peningkatan yang cukup positif namun telah terjadi persaingan harga diantara perusahaan sejenis pada industri pariwisata pada kawasan tersebut. Peranan pemerintah local mulai semakin berkurang sehingga diperlukan konsolidasi untuk melakukan re-organisasional, dan balancing peran dan tugas antara sector pemerintah dan swasta.

 

Tahap. 5 Stagnasi (Stagnation)

Pada tahapan ini, angka kunjungan tertinggi telah tercapai dan beberapa periode menunjukkan angka yang cenderung stagnan. Walaupun angka kunjungan masih relative tinggi namun destinasi sebenarnya tidak menarik lagi bagi wisatawan. Wisatawan yang masih datang adalah mereka yang termasuk [19]repeater guest atau mereka yang tergolong wisatawan yang loyal dengan berbagai alasan. Program-program promosi dilakukan dengan sangat intensif namun usaha untuk mendatangkan wisatawan atau pelanggan baru sangat sulit terjadi.  Pengelolaan destinasi melampui daya dukung sehingga terjadi hal-hal negative tentang destinasi seperti kerusakan lingkungan, maraknya tindakan kriminal, persaingan harga yang tidak sehat pada industry pariwisata, dan telah terjadi degradasi budaya masyarakat lokal.

 

Tahapan. 6  Penurunan atau Peremajaan (Decline/Rejuvenation)

Setelah terjadi Stagnasi, ada  dua kemungkinan bisa terjadi pada kelangsungan sebuah destinasi. Jika tidak dilakukan usaha-usaha keluar dari tahap stagnasi, besar kemungkinan destinasi ditinggalkan oleh wisatawan dan mereka akan memilih destinasi lainnya yang dianggap lebih menarik. Destinasi hanya dikunjungi oleh wisatawan domestik saja itupun hanya ramai pada akhir pekan dan hari liburan saja. Banyak fasilitas wisata berubah fungsi menjadi fasilitas selain pariwisata. Jika Ingin Melanjutkan pariwisata?, perlu dilakukan pertimbangan dengan mengubah pemanfaatan destinasi, mencoba menyasar pasar baru, mereposisi attraksi wisata ke bentuk lainnya yang lebih menarik. Jika Manajemen Destinasi memiliki modal yang cukup?, atau ada pihak swasta yang tertarik untuk melakukan penyehatan seperti membangun atraksi man-made, usaha seperti itu dapat dilakukan, namun semua usaha belum menjamin terjadinya peremajaan.

 

2.2.Index of Irritation

Ada teknik lain yang dapat digunakan untuk menentukan perkembangan sebuah destinasi yakni [20]Index of Irritation yang terdiri dari empat tahapan atau fase yakni: Euphoria, Apathy, annoyance, dan antagonism. Metode ini lebih mengarah pada analisis social yang mengukur dampak pariwisata dari sisi social. Hasil dari analisis ini dapat mengukur perubahan perilaku masyarakat lokal terhadap kehadiran pariwisata di daerahnya.

(1)   Phase Euphoria ditandai dengan temukannya potensi pariwisata kemudian pembangunan dilakukan, para investor datang menanamkan modal dengan membangun berbagai fasilitas bisnis pendukung pariwisata, sementara wisatawan mulai berdatangan ke sebuah destinasi yang sedang dibangun, namun perencanaan dan kontrol belum sepenuhnya berjalan dengan baik.

(2)   Phase Apathy dintandai dengan adanya perencanaan terhadap destinasi khususnya berhubungan dengan aspek pemasaran termasuk promosi pariwisata. Terjadinya hubungan antara penduduk local dengan penduduk luar dengan tujuan bisnis, sementara wisatawan yang datang berusaha menemukan keistimewaan yang dimiki oleh destinasi namun tidak menemukannya.

(3)   Phase berikutnya adalah Phase Annoyance dengan ditandai terjadinya kelesuan pada pengelolaan destinasi mulai terasa atau dapat dikatakan mendekati titik jenuh. Para pemegang kebijakan mencari solusi dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur tanpa berusaha mengurangi jumlah wisatawan yang datang ke destinasi sehingga kedatangan wisatawan dianggap sudah mengganggu masyarakat local.

(4)   Phase yang terakhir dalam analisis Index of Irriatation adalah Antagonism dimana masyarakat local merasa telah terjadi gesekan social secara terbuka akibat kehadiran para wisatawan dan wisatawan dianggap sebagai penyebab dari segala permasalahan yang terjadi pada sebuah destinasi. Perencanaan pada destinasi dilakukan dengan melakukan promosi untuk mengimbangi menurunnya citra destinasi.

 

2.3.Teknik SWOT

Sedangkan Teknik yang umum dilakukan pada tahap awal pembangunan sebuah destinasi adalah [21]SWOT: Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats   sebuah analisis yang didasarkan pada evaluasi terhadap factor internal untuk melakukan identifikasi terhadap kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh sebuah destinasi, kemudian analisis dilanjutkan pada evaluasi terhadap factor external untuk menentukan peluang dan ancaman yang mungkin terjadi saat ini dan saat yang akan datang. Dan sebuah Destinasi sudah berkembang, analisis SWOT dilakukan untuk merumuskan strategi baru khususnya yang berhubungan dengan strategi bersaing.

 

  1. 3.     Metode Analisis

 

Data sekunder yang tersedia di sejumlah publikasi dan laporan penelitian, menjadi sumber data utama yang akan dianalisis. Sedangkan data dan informasi yang telah dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis dengan 3 (tiga) alat analisis yakni TLC (Tourist Area Life Cycle), Irritation Index, dan SWOT. Hasil analisis selanjutnya dibandingkan dengan teori pendukung dan hasil penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan dan kemiripan.

 

  1. 4.      Hasil Analisis dan Pembahasan

 

Pembahasan pada analisis ini menggunakan tiga sample destinasi dimana ketiganya termasuk dalam jenis eco-tourism. Dua diantaranya berada di Afrika yakni di Zimbabwe dan di Kenya. Sementara sebuah destinasi yang terletak di Tamil, India disertakan dalam pembahasan karena memiliki kemiripan maksud tujuan ditawarkannya sebagai sebuah Alternatif terbaik untuk pembangunan ke depan yakni pariwisata.

 

4.1.         National Park in Zimbabwe

 

Pengeloaan Taman Nasional di Zimbabwe didasarkan atas pertimbangan untuk mengindari perburuan liar yang belebihan dan tak terkontrol.  Zimbabwe telah mengalami sejarah kekerasan dan intimidasi politik. Namun demikian, ada daerah yang berhasil mengembangkan inisiatif ekonomi yang menguntungkan. Orang-orang Mahenye misalnya, merupakan contoh dari komunitas yang telah memetik manfaat dari Program Pengelolaan Sumber Daya untuk pemberdayaan masyarakat adat. Proyek pengelolaan satwa liar (Wildlife Management) melibatkan masyarakat setempat dalam pengelolaannya.

Gambar 1. Taman Nasional CAMPFIRE, Zimbabwe

Sumber: TED Case Studies CAMPFIRE pada http://www1.american.edu/ted/campfire.htm

Zimbabwe adalah sebuah negara yang dikelilingi oleh daratan di Afrika bagian selatan, berbatasan dengan Mozambik dan Afrika Selatan, dengan populasi sekitar 13 juta orang. Negara ini memiliki sector manufaktur yang relatif berkembang dengan baik diversifikasi pertanian, sumber daya mineral yang bervariasi dan potensi wisata alam. Meskipun kondisi ekonomi memburuk dengan cepat selama dekade terakhir (s) dengan PDB tumbuh dengan hanya 1,1%, antara 1990 dan 2003 dan PDB per kapita hanya 471 US $. Lebih dari 36% dari penduduk hidup di bawah garis kemiskinan dengan pendapatan  $/1US. Meskipun Pemerintah Presiden Mugabe sejak tahun 1990 memulai reformasi ekonomi, mereka gagal untuk menghentikan keterpurukan ekonomi terutama sebagai akibat dari pengeluaran pemerintah yang berlebihan dan korupsi yang meningkat.

[22]The CAMPFIRE project merupakan contoh pengelolaan satwa liar berbasis masyarakat. Proyek ini diimplementasikan di bangsal Mahenye, sebuah komunitas kecil yang meliputi 210 kilometer persegi di selatan-timur distrik Chipinge. The ward adalah tanah dataran sempit antara Taman Nasional Gonarezhou dan perbatasan internasional dengan Mozambik. Mahenye memiliki dua loge wisata. Daerah ini dihuni oleh sekitar 3,700 orang Shangaan. Kepadatan penduduk rendah, dengan 20 orang per kilometer persegi. Mopane dan hutan combretum menutupi sebagian besar dari dataran tersebut, dan di kelilingi Sungai, hutan lebat, bunga-bunga liar, ikan dan spesies burung. Penduduk setempat hidup dari peternakan yang dikelola secara intensif dan budidaya tanaman seperti jagung, millet sorgum, dan kacang tanah. Satwa liar merupakan aset alam penting yang menghasilkan pendapatan bagi masyarakat Mahenye. Secara politis, The ward dikelola oleh pemerintahan kabupaten dan dikelola secara mandiri pada tingkat desa. Wilayah tersebut memiliki pemerintahan sendiri yang memungkinkan orang untuk secara kolektif mengelola aset alami mereka.

Sejak di deklarasikannya Wildlife Management pada tahun 1966 oleh pemerintah kolonial, sejarah nenek moyang orang Shangaan terhapus dan digantikan sejarah taman nasional yang mereka sendiri tidak pernah mereka bayangkan. Negara pada saat ini, mengeluarkan larangan bahwa perburuan dan kepemilikan satwa liar oleh penduduk lokal adalah sebuah kejahatan, dan segala bentuk kepemilikan dan perburuan dikelola oleh Negara. Negara melarang masyarakat setempat untuk memanfaatkan satwa liar sebagai asset mata pencaharian mereka. Akibat dari intervensi pemerintah inilah yang menyebabkan terjadi konflik yang berkepanjangan. Penduduk setempat menganggap bahwa pemerintah telah merampok hak-hak mereka untuk mengelola alam mereka di mana mereka telah hidup berabad-abad sejak dari nenek moyang mereka.

Namun karena pemerintah secara terus menerus melakukan pendekatan pada penduduk local dengan bantuan Yayasan/NGO dan komite tentang pentingnya konservasi dan mensosialisasikan keuntungan-keuntungan pengelolaan satwa liar, maka saat ini pengelolaan satwa liar dapat berjalan dengan baik, dengan rincian keuntungan sebagai berikut:

Periode  tahun 1991 sampai dengan 1997, komite menerima pendapatan dari pengeloaan satwa liar yang dikelola oleh perusahaan (tabel 1). Dengan perjanjian dengan perusahaan  swasta menyatakan bahwa 15% dari pendapatan kotor perusahaan diperuntukkan bagi masyarakat. Penciptaan Kesempatan kerja baru bagi penduduk setempat di sector pariwisata.

 

Kurun waktu 1997 sebanyak 11 dari total 18 staf di Mahenye yang direkrut secara lokal.  Secara keseluruhan, kemitraan dengan perusahaan pariwisata telah menyediakan 70 jenis pekerjaan.  Komite satwa liar juga mempekerjakan staf lapangan lokal yang memantau satwa liar,  perburuan dan kegiatan safari.

Pengelolaan satwa liar juga mampu mengurangi angka kemiskinan, pariwisata mampu menggerakkan masyarakat lokal keluar dari garis kemiskinan. Distribusi pendatan dari sector pariwisata telah meningkatkan pendapatan secara positif sehingga perilaku penduduk local mulau berubah secara positif untuk menerima hadirnya dunia pariwisata di wilayahnya. Berikut rincian pendapatan yang diterima rumah tangga dari sector pariwisata pada table 2,

 

Dari beberapa paparan data sekunder di atas, maka dapat diuraikan kondisi pengelolaan satwa liar sebagai daya tarik wisata di Zimbabwe adalah sebagai berikut: Menurut Analisis Index of Irritation, pada awalnya masyarakat menolak kehadiran pariwisata dan teridentifikasi pada Phase yang terakhir dalam analisis Index of Irriatation adalah Antagonism dimana masyarakat local merasa telah terjadi gesekan social secara terbuka akibat kehadiran pariwisata dan tawaran pemerintah tentang konservasi alam dianggap dapat menyebabkan timbulnya permasalahan bagi masyarakat local. hal ini terjadi karena belum dilakukannya sosialisasi yang menyeluruh dan pola pendekatan yang digunakan pada tahap awal terkesan menggunakan unsur pemaksaan. Setelah dilakukan Perencanaan pada destinasi dilakukan dengan melakukan sosialiasi untuk mengimbangi persepsi negative penduduk local tentang kehadiran pariwisata maka pariwisata dapat membuktikan dirinya sebagai factor penggerak perekonomian penduduk local dan mereka keluar dari garis kemiskinan.

Masyarakat lokal di Zimbabwe kini justru menikmati Phase Euphoria yang ditandai dengan dikembangkannya potensi pariwisata lainnya kemudian pembangunan dapat dilakukan, para investor datang menanamkan modal dengan membangun berbagai fasilitas bisnis pendukung pariwisata seperti mobil safari, tour agency dan fasilitas lainnya, sementara wisatawan mulai berdatangan ke sebuah taman nasional tersebut namun perencanaan dan kontrol belum sepenuhnya berjalan dengan baik.

Jika dilihat dari analisis Tourist Area Life Cycle, dapat diklasifikasikan bahwa pengembangan daya tarik wisata Satwa Liar di Zimbabwe telah berada pada phase Pelibatan (Involvement) dimana Pada tahap pelibatan, masyarakat local mengambil inisiatif mau bekerja pada berbagai pelayanan jasa untuk para wisatawan yang mulai menunjukkan tanda-tanda peningkatan dalam beberapa periode. Masyarakat dan pemerintah lokal sudah mulai melakukan sosialiasi atau periklanan dalam skala terbatas, padalam kondisi ini pemerintah lokal bekerjasama dengan perusahaan swasta dan yayasan pecinta alam mengambil inisiatif untuk membangun infrastruktur pariwisata namun masih dalam skala dan jumlah yang terbatas. Paparan data deskriptif di atas juga memaparkan bahwa pariwisata telah mampu menggerakkan perekonomian bagi penduduk local dengan memberikan kontribusi pendapatan yang diterima langsung tiap rumah tangga dan penduduk local dilibatkan sebagai pekerja pariwisata seperti guide safari dan sebagainya.

Jika dilihat dari [23]Analisis SWOT, Zimbabwe memiliki kekuatan yang masih dapat diandalkan sebagai kekuatan pariwisata alam liar, seperti landscape dan padang gurun yang begitu luasnya dengan berbagai satwa liar yang masih hidup di dalamnya. Walaupun demikian, Zimbabwe juga memiliki kelemahan yang cukup berarti seperti ketidakstabilan politik dalam negeri, musim hujan yang tidak menentu bahkan diperiode tertentu terjadi kemarau yang berkepanjangan sehingga berpotensi matinya satwa liar karena kekurangan air seperti tampak pada Gambar

Gambar 2. Kematian Bintang Gajah pada Musim Kemarau

Sumber: TED Case Studies CAMPFIRE pada http://www1.american.edu/ted/campfire.htm

 

Lemahnya sumberdaya manusia pendukung pariwisata khususnya tenaga supervisor dan manajerial. Sedangkan tantangan yang dihadapi adalah semakin banyak Negara-negara dibelahan bumi yang lainnya termasuk juga di beberapa Negara di kawasan Afrika mulai sadar akan pentingnya konservasi dan memilih pariwisata sebagai alternative terbaik untuk melakukan konservasi dan sekaligus sebagai generator pemberdayaan masyarakat keluar dari kubangan kemiskinan, hal ini akan menjadi pesaing baru bagi Zimbabwe. Sedangkan Ancaman akan muncul berupa konflik wilayah, konflik sektoral, termasuk juga konflik pengeloaan alam liar sebagai daya tarik wisata jika tidak dikelola sesuai Carrying Capacity justru akan merusak alam dan habitatnya secara luas.

 

4.2.         Photo Safaris in Kenya

Untuk dapat mempromosikan bentuk pariwisata Photo Safari di Kenya, diperlukan stabilitas politik termasuk didalamnya kesetabilan nilai mata uang Kenya terhadap mata uang asing seperti Dollar Amerika. Keharusan berikutnya adalah ketersediaan infrastruktur pariwisata, keahlian atau ketrampilan khusus bagi para pemandu wisata. Pembangunan infrastruktur pariwisata, pembangunan penginapan, rumah sakit, pengelolaan taman nasional dalam luasan yang besar juga menjadi pertimbangan yang sangat penting untuk wisata photo safari.

Gambar 3. wisata photo safari

Sumber: http://www.safaripics.co.uk/safaris/Kenyan-safaris-handbook.pdf[24]

 

Kenya merdeka dari Inggris pada tahun 1963, Kenya terletak di garis khatulistiwa di kawasan Afrika dan dikelilingi oleh Somalia pada sebelah Timur, Ethiopia pada bagian tenggara, Sudan di bagian Utara, Uganda untuk Barat Daya, Tanzania untuk Barat dan Barat Laut dan Samudera Hindia pada bagian Selatan.

Penduduk Kenya adalah sebuah “group etnis” yang kaya terdiri dari 42 suku adat, mereka hidup bersama-sama dengan keturunan Arab, Asia dan Kaukasia. Ada dua bahasa resmi, Bahasa Inggris dan Kiswahili yang masih kebanyakan orang di Kenya berbicara dalam bahasa suku mereka khsusunya untuk komunikasi sehari-hari di rumah mereka. Pariwisata Margasatwa “Safari” adalah industri paling penting di Kenya dan tidak ada negara Afrika lainnya,  yang melibatkan banyak usaha dan sumber daya dalam melestarikan flora dan fauna.

Lahirnya Wisata Safari di Kenya terinspirasi oleh adanya perdagangan gading gajah afrika yang melibatkan jaringan pemburu internasional dan sindikat perdagangan. Pariwisata dijadikan sebuah alternative untuk mengimbangi adanya larangan terhadap aktivitas perburuan komersil dan perdagangan gading gajah. Inisiatif ini diwujudkan dengan terbentuknya Kenya Wildlife Service yang beroperasi pada Taman Nasional Kenya dan Game Reserves dan Rangers [25]KWS berada di garis depan perang melawan perburuan di seluruh Kenya. Sejak KWS dibentuk pada tahun 1990, lebih dari lima puluh Rangers telah kehilangan nyawa mereka melindungi satwa liar, flora dan geologi negeri indah ini. Memilih alternative wisata safari di Kenya tidak hanya akan mengubah hidup masyarakat, juga akan menyediakan dana untuk memungkinkan KWS untuk melanjutkan pekerjaannya dalam usaha melestarikan alam untuk masa depan kehidupan satwa, flora dan fauna.

 

Gambar 3. Kawanan Gajah pada photo safari Sumber: http://www.safaripics.co.uk/safaris/Kenyan-safaris-handbook.pdf

 

Menurut hasil investigasi yang dilakukan oleh para wisatawan dari Inggris (www.safaripics.co.uk), terdapat kelebihan dan kekurangan dari aktivitas wisata safari di Kenya yang dapat ditampilkan pada Tabel 3 berikut ini:

Tabel 3. Kelebihan dan Kekurangan Wisata Safari di Kenya

Kelebihan

  • Wisatawan dapat melihat satwa dari jarak dekat, berkemah di dalam hutan sambil menderang suara raungan bintang liar secara langsung.
  • Biaya yang relative murah dimana 3 minggu safari di Kenya setara dengan 1 minggu safari mewah di tempat lainnya.
  • Belum terlalu banyak adanya intervensi dari non photographer sehingga para wisatawan dapat mengambil photo safari secara leluasa.
  • Wisatawan dapat melihat Kenya secara nyata dan bertemu dengan masyarakat asli di sana.
  • Wisatawan dapat mengunjungi beberapa sumber daya alam safari yang memilki kelangkaan dan keunikan yang tidak ditemukan di taman nasional ditempat lainnya.
  • Perusahaan tour mempekerjakan team pemandu, yang dapat berkomunikasi satu sama lain dengan radio gelombang pendek, sehingga memungkinkan bagi mereka untuk mempercepat obyek ke Photo safari.
  • Perusahaan tour menyediakan porter untuk membawa barang-barang wisatawan, sehingga wisatawan tidak dibebani dengan barang bawaan.

 

 

Kekurangan

  • Perusahaan tour hanya menyediakan akomodasi dalam bentuk tenda statis
  • Wisata Safari adalah self-drive dan menghabiskan banyak cadangan makanan dan energy yang diperlukan untuk perjalanan panjang di jalan kurang sempurna.
  • Fasilitas toilet sangat minim ketika berkemah di alam liar di Afrika/Kenya.

Sumber: http://www.safaripics.co.uk/safaris/Kenyan-safaris-handbook.pdf

 

Jika di lihat dari karakteristik wisata safari seperti hasil investigasi oleh para wisatawan/photographer safari dari Inggris, dapat diterangkan bahwa wisata safari termasuk niche market yang lebih cenderung hanya diminati oleh wisatawan tertentu “specific interest tourist”. Wisatawan minat khusus biasanya tergolong pada allowcentris yang cenderung menerima keberadaan destinasi apa adanya, seperti tampak pada gambar 4, mereka rela tinggal di sebuah tenda.

Gambar 4. Kawanan Gajah pada photo safari Sumber: http://www.safaripics.co.uk/safaris/Kenyan-safaris-handbook.pdf

 

Jika dilihat dari analisis Tourist Area Life Cycle, dapat diklasifikasikan bahwa pengembangan daya tarik wisata Safari di Kenya telah berada pada phase Pengembangan (Development) dimana Pada tahapan ini, telah terjadi  kunjungan wisatawan dalam jumlah besar untuk ukuran wisatawan minat khusus “eco-tourist”  dan pemerintah sudah berani mengundang investor nasional atau internatsional untuk menanamkan modal di kawasan wisata  yang akan dikembangkan.  Alternatif pengembangan daya tarik wisata Photo safari agak berbeda dengan pengembangan daya tarik wisata satwa liar seperti yang dikembangkan di Zimbabwe.  Daya tarik wisata Photo Safari lebih khusus bagi  mereka “tourist” yang benar-benar tertarik dengan dunia photografi khususnya tentang kehidupan binatang liar di Kenya dengan tujuan untuk mendapatkan photo atau gambar bahkan video secara langsung. Sementara wisata satwa liar tidak terbatas untuk tourist photografi saja tetapi bagi siapa saja yang tertarik untuk melihat binatang liar.

Dampak utama dari inisiatif  konservasi satwa liar pada lembaga-lembaga lokal di Eselenkei Kenya telah meningkatkan ketegangan dalam masyarakat,  terutama antara anggota kelompok Peternakan dan berbagai kelompok lainnya seperti Kelompok Peternakan Komite, para tua-tua, orang  berpendidikan, dan lainnya. Kegiatan konservasi, dianggap membatasi ruang gerak masyarakat dalam melakukan aktivitas peternatakan dan pertanian karena luasan lahan peternakan mereka menjadi berkurang karena dicaplok menjadi lahan konservasi oleh pemerintah.

Menurut Analisis Index of Irritation, pada awalnya masyarakat menolak kehadiran pariwisata dan teridentifikasi pada Phase yang terakhir dalam analisis Index of Irriatation adalah Antagonism dimana masyarakat lokal merasa telah terjadi gesekan sosial secara terbuka akibat kehadiran pariwisata dan tawaran pemerintah tentang konservasi alam dianggap dapat menyebabkan timbulnya permasalahan bagi masyarakat local, Shift of Paradigm yang tiba-tiba juga menimbulkan gesekan. Pola pembangunan dilakukan tanpa melibatkan penduduk lokal secara maksimal sehingga dari awal pengembangan wildlife tourism di Kenya telah mengalami penolakan oleh sebagian besar masyarakat local. Pemerintah dalam hal ini Tourism sector dan departemen konservasi (KWS Kenya Wildlife Services) belum mampu memberikan lahan pencaharian baru bagi penduduk local dan pengembangan wildlife tourism “photo safari” hanya melibatkan sedikit tenaga kerja local hal ini terjadi karena karakteristik dari jenis wisata ini memerlukan tenaga kerja yang memiliki keahlian khusus dan orang Kenya tidak banyak yang kompeten di bidang photografi dan pemanduan wildlife tourism.

Jika dilihat dari [26]Analisis SWOT, Kenya memiliki kekuatan pariwisata alam liar berupa gajah dan binatang buas lainnya yang telah popular di dunia. Kenya juga memiki padang gurun dan hutan tropis yang luasnya dengan berbagai satwa liar yang masih hidup di dalamnya. Walaupun demikian, Kenya juga memiliki kelemahan yang cukup berarti seperti musim hujan yang tidak menentu bahkan musim tertentu terjadi kekeringan yang berkepanjangan sehingga berpotensi mematikan satwa liar karena kekurangan air. Lemahnya sumberdaya manusia pendukung pariwisata khususnya tenaga supervisor dan manajerial. Sedangkan tantangan yang dihadapi adalah semakin banyak Negara-negara dibelahan bumi yang lainnya termasuk juga di beberapa Negara di kawasan Afrika mulai sadar akan pentingnya konservasi dan memilih pariwisata sebagai alternative terbaik untuk melakukan konservasi dan sekaligus sebagai generator pemberdayaan masyarakat keluar dari kubangan kemiskinan, hal ini akan menjadi pesaing baru bagi Kenya. Sedangkan Ancaman saat ini adalah masih terjadinya konflik dalam masyarakat karena mereka memilki banyak kelompok yang berbeda kepentingan, dan ancaman lainnya akan muncul berupa konflik wilayah, konflik sektoral, termasuk juga konflik pengeloaan alam liar sebagai daya tarik wisata jika tidak dikelola sesuai Carrying Capacity justru akan merusak alam dan habitatnya secara luas.

 

4.3.         Ecotourism in The Gulf Of Mannar, Tamil Nadu, India

 

Teluk Mannar (GOM) seperti terlihat pada Gambar 5, terletak di sepanjang pantai timur negara bagian Tamil Nadu India antara pantai selatan Pulau Pamban (tempat kota suci Rameshwaram) dan Thuthukodi (Tuticorin) adalah situs dari Laut Biosphere Reserve, yang memilki 21 pulau karang dan sebuah pelabuhan yang semakin terancam keanekaragaman hayatinya,  yang telah menjadi subjek penelitian ekologi selama bertahun-tahun.

 

Gambar 5. The Gulf of Mannar

Sumber: http://salamlanka.blogspot.com/2010/06/mannar-pearl-bank-and-muslims.html

Sejak penggunaan perahu mekanik yang menggunakan metode penangkapan ikan pukat harimau diperkenalkan sekitar 50 tahun yang lalu dan karena populasi masyarakat yang tergantung pada penangkapan ikan untuk mata pencaharian mereka, dan intensitasnya telah semakin meningkat, sedangkan sumber daya laut di cagar biosfer GOM semakin di bawah tekanan.  Ikan, karang, teripang, chanks (cangkang Keong suci), sapi laut, penyu laut dan sumber daya lainnya  sekarang semakin menurun jumlah dan keragamannya, bahkan semakin beresiko atas kepunahan spesies.

Berhubungan dengan hal di atas, dianggap sangat mendesak untuk mencari sebuah pilihan baru sebagai alternative agar penduduk tidak terlalu tergantung pada aktifitas penangkapan kekayaan hayati laut khususnya masyarakat di sepanjang pantai teluk Mannar. Ekowisata dan Usaha-eko adalah sebuah pilihan yang dapat dikembangkan.

Tujuan dari penelitian ini adalah “untuk mengidentifikasi produk ekowisata apa yang sesuai dan usaha-eko yang akan menyediakan peluang pendapatan bagi nelayan local?”. Data primer yang dikumpulkan selama kunjungan 7 hari ke GOM daerah oleh interaksi dengan banyak para pemangku kepentingan yang berpotensi terlibat dan pengamatan dari beberapa bidang primer yang mungkin dikembangkan.

Data sekunder yang tersedia di sejumlah publikasi dan laporan internal, terutama yang dihasilkan oleh M.S. Swaminathan Research Foundation (MSSRF) dan Teluk Benggala Program (BOBP). Dalam konteks ini ekowisata yang dikembangkannya mengacu pada pariwisata yang berpihak pada masyarakat miskin (yaitu yang menghasilkan manfaat ekonomi, sosial, budaya atau lingkungan bersih untuk orang miskin), pro-alam (misalnya menjamin pemanfaatan berkelanjutan sumber daya alam), partisipatif dan melibatkan pengalaman belajar/pertukaran budaya bagi pengunjung dan host.

Ekowisata ini melibatkan  tiga (3) macam jenis pariwisata lainnya, yaitu wisata pendidikan, wisata keagamaan (yang ada pasar sektor penting) dan wisata alam/rekreasi dan menggunakan istilah ‘ecotourism’ untuk jenis produk wisata yang dihasilkan.  Selain itu hasil penelitian ini mengidentifikasi peluang usaha-usaha tertentu yang dapat dikembangkan oleh masyarkat setempat yang berkaitan langsung dengan pariwisata, dan berorientasi pada mengurangi dampak negatif dari pariwisata atau mungkin pilihan mata pencaharian alternatif yang tidak terkait dengan pariwisata.Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini telah diidentifikasi terlebih dahulu dan telah dilakukan observasi terhadap aktifitas masyarakat setempat khususnya berhubungan dengan aktifitas penangkapan ikan oleh nelayan local maupun oleh nelayan professional yang menggunakan bantuan kapal bermotor.

Kajian yang dilakukan menggunakan pendekatan pembangunan ekonomi yang berbasis pemberdayaan masyarakat miskin yakni pro-poor, community base tourim, dengan mengkolaborasikan dengan bentuk dan jenis pariwisata yang pro konservasi alam yakni pendekatan ecotourism. Penulis artikel juga menawarkan beberapa jenis usaha atau bisnis kecil yang dapat dilakukan oleh penduduk local dalam mendukung pembangunan ekowisata sehingga ketergantungan penduduk terhadap eksploitasi alam dan sumberdaya hayati dapat dikurangi.

Metode dan teknik penelitian juga telah menggabungkan beberapa metode yakni metode partisipatif atau peneliti terlibat langsung, konfirmatif yakni dengan melakukan FGD atau focus group discussion sehingga mendapatkan feedback secara langsung dari para stakeholder yang dilibatkan pada penelitian tersebut. Sementara teknik analisis yang digunakan juga telah dapat menggambarkan hasil penelitian secara komprehensif walaupun masih dalam kategori deskriptif namun telah mampu mengidentifikasikan dan menentukan factor kekuatan dan kelembahan internal dari kawasan Teluk Mannar jika dikembangkan menjadi kawasan ekowisata. Selain menemukan factor kekuatan dan kelemahan internal, penelitian ini juga telah menemukan factor eksternal dengan mengidentifikasi dan menentukan peluang khususnya adanya perbaikan ekonomi masyarakat setempat dan differensiasi atau menciptaan usaha baru bagi masyarakat local dan ancaman yang mungkin akan terjadi jika ekowisata  dikembangkan.

Selain melakukan analisis SWOT, penelitian ini juga melakukan analisis kelayakan wilayah dan sekaligus melakukan prediksi terhadap beberapa kelompok pulau (21 pulau) yang tersebar di wilayah pesisir teluk Mannar, dan hasil analisis disajikan dalam bentuk tabular dan matrik yang cukup lengkap dan dapat dijadikan informasi yang sangat penting bagi pelaksana pembangunan ekowisata Teluk Mannar.

 

Hasil Analisis  SWOT pembangunan ekowisata secara umum pada 21 pulau di kawasan Teluk Mannar

Kekuatan/Strengths, yang meliputi:

  • Keindahan Alam yang mampu menarik minat wisatawan
  • Daya Tarik Agama
  • Nilai keilmuan tentang studi biologi
  • Keberadaan Usaha kecil yang telah berkembang secara informal
  • Fasilitas sebelumnya yang masih sangat mudah untuk direnovasi

Kelemahan/Weaknesses yang meliputi:

  • Sulitnya melibatkan masyarakat miskin
  • Tinggi biaya untuk melibatkan beberapa usaha kecil.
  • Kurangnya jaminan keamanan terhadap para wisatawan
  • Kurangnya fasilitas pendukung seperti jalan raya, air bersih, system pembungan sampah, dan sebagainya.
  • Kurangnya akan pengetahuan pemasaran

Peluang/Opportunities umumnya meliputi:

  • Peningkatan pengetahuan tentang kehidupan biota laut untuk masyarakat setempat
  • Mempetahankan ketrampilan dan pengehatuan yang telah dimiliki oleh masyarakat setempat khususnya tentang kehidupan laut.
  • Mobilitas Sosial yang semakin dinamis
  • Fasilitas Kredit untuk usaha kecil
  • Ketersediaan tenaga pendukung yang ahli.

Ancaman/Threats meliputi:

  • Berpotensi berdampak negative terhadap kerusakan lingkungan khususnya berhubungan dengan karang laut, polusi, dan sampah dan sebagainya
  • Berpotensi adanya kurangnya perijinan pemerintah yang berwenang untuk peluang pembangunan wilayah.
  • Berpotensi terjadinya Pemanfaatan kaum miskin
  • Berpotensi mendatangkan banyak wisatawan sehingga akan melebih daya dukung wilayah.

 

Ditemukan ada tiga jenis pariwisata yang mungkin dapat dikembangkan  di kawasan Teluk Manar, yakni wisata pendidikan, wisata religious, dan wisata alam atau wisata leisure. Ketiga jenis  wisata tersebut dapat dikemas dalam beberapa bentuk yakni:

  • Wisata pendidikan yang menawarkan CD atau website interaktif, Pusat interpretasi, studi lapangan di pulau Krusadai, oceanarium (aquarium for showing marine life), student conservation volunteer holidays, improvements in CMFRI’s aquarium and museum, snronelling and diving school.
  • Wisata Religius yang menawarkan package tour of religious site, Yoga ashram development with village tourism, pilgrimage to Muniya Swami shrine on Nallathanni island, renovation of temples and tanks.
  • Wisata Alam atau Leisure Tourism yang menawarkan boat trips for snorkelling, diving or viewing through glass-bottomed boat; ecobeach resorts for village tourism.

 

Sementara Usaha pendukung pariwisata yang mungkin dikembangkan dalah sebagai berikut: Fasilitas Warnet atau Internet, Penyewaan Sepeda dan bengkelnya, pramuwisata perempuan khususnya bagi wisatawan bepergian seorang diri, koperasi nelayan yang menangani dan menampung ikan kering, kerajinan untuk souvenir, penjualan sesajen,  keranjang palma, tas, dan produk lain yang terkait pariwisata.

Walaupun penelitian ini sudah dapat memberikan gambaran dan informasi cukup lengkap namun masih menyisakan beberapa kelemahan yang sangat mungkin menjadi permasalahan baru bagi pengembangan ekowisata di masa yang akan datang. Kelemahan-kelemahan tersebut diantaranya adalah; penelitian ini belum didukung oleh data sekunder tentang dampak aktifitas para nelayan terhadap kerusakan biota laut dan sumber daya alam di wilayah tersebut. Penelitian ini juga belum didukung informasi tentang kelompok nelayan dari luar GOM teluk Mannar yang juga ikut menangkap ikan di wilayah tersebut sehingga hipotesis yang dibangun oleh peneliti sangat mungkin tidak benar. Adapun hipotesis yang dibangun adalah kerusakan biota laut dan sumberdaya hayati pada cagar alam “marine” Teluk Mannar diakibatkan oleh aktifitas nelayan local baik yang tradisional dan yang bermotor sehingga masyarakat harus diberdayakan.

Sementara jenis pariwisata yang ditawarkan yakni ekowisata juga sangat rentan terhadap perusakan alam yang lebih luas, khususnya yang berhubungan kapasitas wilayah dan daya dukung lainnya. Hipotesis tentang tawaran ekowisata dan usaha-eko mungkin akan paradox dengan idealisme konservasi alam dan pembangunan berkelanjutan yang dicita-citakan.

 

 

  1. 5.     Simpulan dan Saran

 

Pembangunan ekonomi di beberapa kasus menimbulkan paradok terhadap kelestarian sumberdaya alam, baik sumberdaya alam yang dapat diperbaharui maupun yang tak dapat diperbaharui. Pembangunan ekonomi tanpa kendali hanya melahirkan hasrat exploitasi yang pastinya akan menguras sumberdaya alam khususnya yang tak dapat diperbaharui dan merusak sumberdaya hayati seperti hutan, binatang, dan biota laut. Dari tiga  studi kasus yang ditampilkan dalam laporan ini, nampak bahwa eco-tourism adalah pilihan terakhir yang dianggap dapat menyelamatkan perusakan sumberdaya hayati yang berupa satwa liar, kehidupan alam liar wildlife, biota laut, flora fauna dan sumberdaya hayati lain.

Pada awalnya, penawaran eco-tourism sebagai alternatif pada ketiga kasus tersebut, mendapat penolakan dari masyarakat lokal karena kurangnya informasi tentang maksud dan tujuan alternatif ditawarkan. Penolakan juga dapat dipicu karena masyarakat belum siap untuk terlibat dalam sektor pariwisata yang biasanya mengharuskan seseorang memiliki ketrampilan khusus.

Analisis Tourist Area lifecyle, Indext of Irritation, dan SWOT digunakan untuk menempatkan posisi masing-masing destinasi pada phase daur hidup destinasi, dimana penawaran wildlife tourism di Zimbabwe menempatkan destinasi tersebut pada phase involment atau pelibatan dan phase antagonism jika menggunakan analisis index of irritation.  Sedangkan pengembangan alternative Photo Safari Tourism di Kenya, menempatkan destinasi tersebut pada phase Development atau pengembangan, dan pada phase antagonism karena mengalami penolakan secara terbuka oleh masyarakat lokal sehingga pemerintah mungkin harus lebih keras melakukan negosiasi agar alternative tourism dapat diterima oleh masyarakat lokal dan tujuan konservasi alam dapat dilaksanakan tanpa harus mengabaikan jeritan masyarakat lokal yang hidup di sekitarnya.

Analisis SWOT digunakan untuk menguraikan kekuatan dan kelemahan masing-masing destinasi, dan ketiga destinasi tersebut memiliki kekuatan berupa alam dan sumberdaya yang tersimpan didalamnya, sementara kelemahannya hampir merata terjadi pada kelemahan sumberdaya manusia khususnya SDM local. Sedangkan tantangan dan ancaman terbesar terjadi justru pengembangan pariwisata berbasis alam itu sendiri dapat menghancurkan dirinya sendiri jika tidak dikelola sesuai carrying capacity.

 


 

Daftar Pusaka

 

A Door is Reopened to the Ivory Trade. (2011) U.S. News and World Report. 122: June 30, 1997 p4.

 

Alder, Joseph. (2011) “Should Heads Keep Rolling in Africa?.” Science 255/6 March, p1206-1207.

 

Butler, R. W. 1980. “The Concept of a Tourism Area Life Cycle of Evolution:  Implications  for Management of Resources.” The Canadian Geographer 24(1), p. 8.

 

MSSRF 1998.  Gulf of Mannar Marine Biosphere Reserve Programme. In: “Biodiversity of Gulf of Mannar Marine Biosphere Reserve.” pp. 1- 22. MSSRF Proceeding no. 24.

 

MSSRF 1999.  Gulf of Mannar: Project for promotion of  alternative livelihood options for the poor in `the vicinity of the biosphere reserve. Project document submitted to Ministry of Rural Development,  Govt. of India and UNDP.

 

Panoramic photo of elephants is courtesy of Paul MacKenzie’s webcite: Elephant Information Repository

 

Photo of ivory tusks is copyright of World Wide Fund for Nature published in “Conserving Africa’s Elephants: Current Issues and Priorities for Action”

 

Sapta Nirwandar (2011) Pembangunan Sektor Pariwisata: Di Era Otonomi Daerah, di unduh pada 21 Maret 2011 pada http://www.scribd.com/doc/35092726/440-1257-PEMBANGUNANSEKTORPARIWISATA1

 

Still in Business: The Ivory Trade in Asia, Seven Years After the CITES Ban (2011) http://www.trafic.org/publications/summaries/summary_ivorytrade.htm

 

Sugal, Cheri, “Elephants of southern Africa must now pay their way.” (2011) WorldWatch. Vol. 10, (September 1997) pp. 9.

 

 

Tourism Vision 2020 – UNWTO: pada http://pandeputusetiawan.wordpress.com

 

United Nation-World Tourism Organization (2005), Tourism Highlight 2005, UN-WTO, Madrid

 


[1] Magnitude of the problem

[2] Predominantly Poor people living in rural or in forested areas

[3] Nomadic Farm

[4] illegal logging

[5] IUOTO (International Union of Official Travel Organization)

[6]Tourism Highlight 2005, UN-WTO, Madrid

[7]Tourism Vision 2020 – UNWTO.

[8] Poverty Alleviation

[9] Sustainable Development

[10] Culture Preservation

[11] Kebutuhan Hidup dan Hak Azasi Manusia

[12] Sustainable Development

[13] Un-renewable resources

[14] Tourist Area Life Cycle

[15] Irritation Index

[16] Tourist Area Life Cycle (TLC)

[17] Butler, R. W. 1980. “The Concept of a Tourism Area Life Cycle of Evolution:  Implications for Management of Resources.” The Canadian Geographer 24(1), p. 8.

 

[18] Multinational company: Hotel Chain, Franchising, Tour agency, etc

[19] repeater guest adalah mereka  yang tergolong wisatawan yang loyal dengan berbagai alasan

[20] Index of Irritation: Euphoria, Apathy, annoyance, dan antagonism

[21] SWOT: Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats

[22] Wildlife management in Zimbabwe pada http://povertyenvironment.net/files/CASE%20Zimbabwe.pdf

[23] TED Case Studies CAMPFIRE pada http://www1.american.edu/ted/campfire.htm

[25] KWS is Kenya Wildlife Service dibentuk pada tahun 1990 untuk melindungi satwa liar, flora dan geologi negeri Kenya.

[26] TED Case Studies CAMPFIRE pada http://www1.american.edu/ted/campfire.htm

What Is Perception?

I can think of two types of perception: Physical, how we actually “see” or visualize something, or the angle from which we see something.  The second would be emotional: How we “see” or understand something, and it may differ from how another sees it, and both can be correct or not. Anonymous

Menurut Simamora (2000), terdapat dua sumber persepsi, antara lain,  persepsi langsung dan tidak langsung. Persepsi tidak langsung terbentuk dari media yang dipergunakan oleh produsen dalam memperkenalkan produknya, dapat berupa suara manusia, kata-kata indah dan angka-angka cetakan di media massa. Sedangkan persepsi langsung terbentuk dari indera penglihatan, pendengaran, pembauan, pencicipan, dan perasa. Persepsi langsung dapat dibedakan menurut sumbernya menjadi tiga, antara lain.

1)      Persepsi pertama adalah persepsi tentang suatu produk yang diperoleh dari indikator-indikator yang berhubungan langsung dengan suatu produk. Indikator-indikator tersebut misalnya, ramainya pengunjung di suatu pusat perbelanjaan, banyaknya produk yang beredar di masyarakat.

2)      Persepsi kedua adalah persepsi yang diperoleh setelah melakukan preperensi atau perbandingan terhadap produk/objek/destinnasi wisata lain yang sejenis

3)      Persepsi yang ketiga adalah persepsi yang terbentuk dari pengamatan langsung dan ini paling penting karena hal ini merupakan latar belakang yang diperoleh seseorang dari pengamatan sebuah situasi secara langsung.

Menurut Rusmini (2001), persepsi merupakan pandangan seseorang terhadap sesuatu. Persepsi positif akan mendorong seseorang untuk membeli produk, sedangkan persepsi negatif akan mendorong seseorang untuk tidak membeli produk.

            Lebih lanjut, Heibing dan Cooper dalam Kasali (2001:526) menyatakan persepsi adalah bahan baku untuk melakukan posisioning sebuah produk dan selanjutnya untuk membangun persepsi sebuah produk di dalam pasar sasaran relatif terhadap produk sejenis atau pesaing. Lebih lanjut Mowen dalam Kasali (2001: 522) mendifinisikan persepsi sebagai suatu proses dimana individu-individu terekspose oleh innformasi, kemudian memproses dalam memorinya, dan selanjutnya menginterpretasikannya sebagai sebuah informasi.

What is Perception?

By Ihar V Babitski

The role of the human perception is one of the most important questions. If we would be able to understand how the human brain perceives information and operate it, and how do we make our decisions, we could more precisely make the future forecasts and increase our efficiency.

So what is perception? “Perception is the process of attaining awareness or understanding of sensory information”. In order to understand and describe process of perception we have to find all inputs and outputs of information. Find out how do we obtain information, and how do we use it?

We obtain information from the external world from our senses: taste, hearing, smell, touch, sight. Than we somehow integrate and analyze perceived information and make our decision. Decision is an “outcome of mental processes (cognitive process) leading to the selection of a course of action among several alternatives. Every decision making process produces a final choice”. How do we make a decision, or even better to ask what leads us to make a decision? All our decisions are directed by our instincts, unconsciously. The basic human instinct is self-preservation or, in other words, survival and reproduction. But the decisions, which we make according to our instincts, are different. That’s because of the upbringing, different moral values, and our ability to analyze behavior and learn. We always behave in order to maximize our instinct requirements, our ability to survive, preserve ourselves our family or our kind. This way we have three basic levels of perception. Obtaining information, integration and analysis of information, reaction. Our five senses is the input of information, while our actions and decisions are the output. The source for the input information is external world, while the output is our process of thinking based on our instincts. The understanding, which role instincts play in our life, is crucial. Instincts is the foundation of human society, is the only one thing that all human have in common.

Going back to the analysis of the perception, we assume any particular human being can be defined as a function f(y(a,b,c,d,e,)), where a,b,c,d,e – variable, which represent five senses of the human being (here and then a,b,c,d,e, represent a unit of information flow over time); through our senses we obtain information from the external world. The variables a,b,c,d,e have characteristics of the physical world and change over time, so they can be defined as (x,y,z,t), where x,y,z,t ≠ 0.  y- represent understanding of ourselves as a human being, process of integration and analysis of information. The understanding take place, when at least one variable a,b,c,d,e, ≠ 0.

Necessary condition for the existence of I is y≠0, means that we have ability to realize our existence as a human being (the only thing, which distinct us from animals);  and at least one variable a,b,c,d,e, ≠ 0, which means that there is at least one source of obtaining information. That relation can be expressed as I=f(y(a,b,c,d,e,)). Basically, if a,b,c,d,e ≠ 0, and y≠0, → y(a,b,c,d,e)≠0, → I≠0.  This conception simplifies our understanding how do we obtain information and how do we make our decisions and analyze information, and evolution of thoughts. This simple relation can be represented as following scheme:

Big circle represent our entity, each segment is the information which we obtain through the life time, and small circle represent our thoughts, ideas, dreams, which we ever had. Let’s say first time in my life I hear Rachmaninoff Concerto #3. Music will cause new emotions, which are deriving from what I heard and felt, after I will realize it. This new experience will affect not only my hearing but also my imaginations, feelings and even smell and taste (of fresh air in concert hall), so even my heart will start beating faster. All these new feelings will go through my head and will stay in my memory. The whole my understanding of music will change, because I’ve never heard this kind of music before, never heard anybody playing piano so good.  In this case new experience can be defined as I=f(y(a+a(x),b+b(x),c+c(x),d+d(x),e+e(x))), where x – is a new experience of listening Concerto #3, which adds up to my previous experience. This equation shows us very clearly all the changes which are going on inside our brain. It’s very easy to see that the whole human entity is changing. I is not I anymore, it is a new quality of previous I. On the scheme this new experience is represented in red.

This way experience passes from individual to individual, from generation to generation, in all kinds and forms, creating a national culture ideas, and philosophy.

But let’s go further. Every moment of our live we obtain new information, uninterrupted flow of information such as our location in space and its characteristics like smell, sound, appearance, this information is vital for us to exist. Suppose I get information first time in my life, which is (a1, b1, c1, d1, e1). Next flow of information than will be (a2, b2, c2, d2, e2), etc, (an, bn, cn, dn, en)→∞. When I get next flow of information, (ax, bx, cx, dx, ex) my brain compares new information to the information I already have in order to match them. If they match to the certain extent: (for example)

ax→a1

bx→b1

cx→c1

dx→d1

ex→e1

My brain replicates the former pattern and retranslates it in new circumstances. (a1x, b1x, c1x, d1x, e1x), creating a new pattern of behavior. The same happens when we trying to make a decision or make a plan of behavior. We take information from our experience and extrapolate it in future according to the previous experience and test every possible way of solution, creating a new pattern of behavior, which we follow, and adjust according to the changing information.

Now if we add in the discussion the influence of our instincts, it becomes clear how the new information matches to our previous experience. Basically, we like to do anything that gives us satisfaction and do not like the opposite; we like to follow our instincts. Our experience gives us information what is good and what is bad for us. Once we touch a hot pot we are not willing to do it again. Our behavior is based on our instincts.

Following this logic any pattern of behavior can be explained from the point of view of personal gains and losses (which are different for all of us). In every particular moment of time we are right, and our decisions are right (otherwise we wouldn’t do what we are doing), as we do everything according to our instincts, which give us self-satisfaction, but, at the same time, we realize our mistakes after we’ve done them. This is happens because of our inability to track every possible pattern of behavior and take into account all the circumstances. At the same time our behavior is the source of new information. Our behavior can be imagined as a spiral, where every new coil is qualitative new information.

In short-term our behavior is straightforward, and we do everything right, although it leads us to make mistakes. Long-term behavior is more complicated and difficult to control. Problem is caused by our inability to understand what we need, or what has to be done. The answer is obvious; in long run we should follow the same goals as in short-run. How do we know our goals? We all know our goals, at least our needs, which we want to satisfy. If we will fulfill our needs we will reach our goals.

When we are using drugs, smoking, we get a short-run satisfaction, but destroying our brain in long-run, although we can get a short-run positive effect by doing so. We looking for the safe job and rely on 401K, while afraid run our own business and get higher profit, relying on our selves. What is safer in long-run? How many financial analysts, who explain where to invest, and write sophisticated books earn their money investing? Not many. Why?  Because we follow short-run behavioral strategy. We prefer to trust someone, who we think knows something better than we. But is there anyone? The answer is No. As it was said before, if our brain wouldn’t know what to do, we wouldn’t do anything.

 Now everything from the other hand: y – is a constant value, which is inherited from our parents, in this case our ability to reach our goals is completely depends on the amount of information we get from external world and track through our mind. In other words, suppose y – is a productive capacity of our brain. Let say my brain are able to analyze 20 per-cent of information, and Friend John‘s brain can analyze 25 per cent of the same information at the same time, it means I have to spend 5 per cent more time in order to understand the same thing as John. What should I do in this case? Productivity (P)=value (V)/time (t), it means I have to increase value of analyzed information and (or) decrease time of analyzing, in order to be as smart as my friend John. Each time increasing the amount of analyzed useful information (here it means quality of information, regarding any particular goal) I increase productivity of my brain. And one day I will reach John. On the scheme red line is John brain productivity and blue line is mine productivity. Y = P = V * 1/t, where 1/t – constant.

But how can I avoid long-run mistakes and increase my own efficiency? In order to increase efficiency we have to increase the amount of useful information we analyze, because it quite difficult to make our brain wok faster. If “y” is constant and we know our needs, than all we have to do, is to find out missing information, which going to increase our brain performance and maximize our satisfaction. Basically, in order to fulfill our desires we have to get the knowledge, which will help us to do so.

This pattern of behavior reflects in our speech. If I say I “like philosophy” and I know that it is true for me, I have an equation, which will describe my feelings about music:  I like philosophy = true. But it is not that easy as it seems. In this case each word has a value, for example I= True. Because I know that I am I, and I can test it. I can conduct myself and I have 5 senses, which are true for me (because I can see, hear, smell, taste, touch). So I=f(y(a,b,c,d,e)). In order to describe philosophy, my brain has to get all the information about philosophy, all that I’ve ever experienced and thought about philosophy, all the statistics. All of us have different world perception, and different understanding of the same thing, because we have different experience in terms of our senses. That’s why we say tastes are differs. But I don’t have to sit and try to write down all I know about philosophy my brain have already done it for me, because I know that I like philosophy, and it’s true for me. So in this case philosophy is a function of my understanding of my feelings I have ever experienced about philosophy and everything I was thinking about philosophy: Philosophy = f(y(a1,b1,c1,d1,e1.)), where a1,b1,c1,d1,e1.-  related to experience regarding philosophy. The word like is a coefficient, which describe, to which extent I like philosophy. Basically it is a ratio: like philosophy = (like philosophy – don’t like philosophy) / (all experience related to philosophy) = True.  And this is true. But such a way of thinking doesn’t reflect the reality, probably only our personal reality, our own perfect world and its laws. This is subjective way of thinking.

In order to explain any phenomena we must get rid of any subjective factors, cancel them, so we can get objective ratio. When we say “treat others the way you want them treat you”, we give a ratio, which exclude any subjective influence and let us use our own experience in order to understand this ratio:

I treat others = Others treat me;

if I=a, and others=b, we will get

a(b) = b(a), or a = b.

In this ratio we do not have any subjective influence, and it is equal for all of us. On this level of thinking we can create models and forecast behavior of any particular human being. Short-term behavior is an instinctive unconscious reaction of our brain on obtained information. It can be represented as: information → response. Long-term behavior is conscious analyzed reaction on obtained information in order to maximize our performance in the long-run, is represented as: information → evaluation → optimized response. In our example short-term behavior is:  treat me → I treat, long- term is: treat me → I treat = I treat → treat me => I treat →treat me. Both long-term and short-term behavior is governed by the instinct. In this case long term behavior has positive mathematical expectation (if calculated in terms of satisfied and unsatisfied needs), and a gain in a long run, comparing to sort-term behavior, where mathematical expectation is equal to zero. Short-term behavior can have a positive mathematical expectation only if it is governed by the long-term pattern of behavior.

These means, that any particular behavior and sum of different behaviors can be predicted and forecasted: I=limf(y(a,b,c,d,e))→F(i), where i – instinct.

Ihar V Babitski can be reached at babitskyigor@gmail.com or 804-503-6635; vist ivbabit@acs.bu.edu for more information.



Pariwisata: Kualitatif atau Kuantitatif?

QUALITATIVE OR QUANTITATIVE

TOURISM INDUSTRY ANALYSIS

(Data Analysis)
Tourism Method Research

 

Oleh

I GUSTI BAGUS RAI UTAMA

NIM:10907710010

MAHASISWA PROGRAM PASCA SARJANA

s3 doktor pariwisata

Universitas Udayana

DENPASAR

2011

 

  1. Pendahuluan

 

1.1 Paradigma

Di tengah perdebatan tentang kemandirian pariwisata sebagai sebuah ilmu mandiri, banyak kalangan bertanya-tanya, paradigma mana yang dipakai oleh pariwisata dalam memilih alat analisis untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi pada pariwisata. Ada yang berpendapat bahwa ilmu pariwisata menggunakan paradigma ilmu social dan ada pula yang menggunakan peradigma semi sain yakni ilmu ekonomi yang cenderung lebih mengarah kuantitatif.

 

1.2 Ontologi

Aspek ontologi dari ilmu pariwisata menguak hakekat perjalanan wisata, gejala-gejala pariwisata, karakteristik wisatawan, prasarana dan sarana wisata, tempat-tempat serta daya tarik destinasi yang dikunjungi, sistem dan organisasi, dan kegiatan bisnis terkait, serta komponen pendukung di daerah asal maupun di sebuah destinasi wisata.

 

1.3  Aksiologi

Sementara aspek aksiologi dari ilmu pariwisata adalah memberikan manfaat bagi kesejahteraan umat manusia. Perjalanan dan pergerakan wisatawan adalah salah satu bentuk kegiatan dasar manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang beragam, baik dalam bentuk pengalaman, pencerahan, penyegaran fisik dan psikis maupun dalam bentuk aktualisasi diri.

Sementara kontribusi pariwisata untuk pembangunan ekonomi pada beberapa negara yang telah mengembangkan sektor pariwisata, terbukti bahwa sektor pariwisata secara internasional berkontribusi nyata terhadap penciptaan peluang kerja, penciptaan usaha-usaha terkait pariwisata seperti usaha akomodasi, restoran, klub, taxi, dan usaha kerajinan seni souvenir.

Lebih lanjut, menurut UN-WTO, pariwisata telah menjadi industri terbesar dan memperlihatkan pertumbuhan yang konsisten dari tahun ke tahun. Kontribusi pariwisata yang lebih konkret bagi kesejahteraan manusia dapat dilihat dari implikasi-implikasi pergerakan wisatawan, seperti meningkatnya kegiatan ekonomi, pemahaman terhadap budaya yang berbeda, pemanfaatan potensi sumberdaya alam dan manusia.

 

1.4  Epistimologi

Namun Aspek epistemologi ilmu pariwisata dapat ditunjukkan pada cara-cara pariwisata memperoleh kebenaran ilmiah, objek ilmu pariwisata  didasarkan pada logika berpikir yang rasional dan dapat diuji secara empirik. Dalam memperoleh kebenaran ilmiah dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan kualitatif atau kuantitatif dan atau sangat tergantung dengan permasalahan yang akan dipecahkan, tapi pada ilmu pariwisata itu sendiri, pendekatan pemecahan permasalahan pariwisata dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan, yakni:

(1)        Pendekatan system: Pendekatan ini menekankan bahwa pergerakan wisatawan, aktivitas masyarakat yang memfasilitasi serta implikasi kedua-duanya terhadap kehidupan masyarakat luas merupakan kesatuan yang saling berhubungan “linked system” dan saling mempengaruhi. Setiap terjadinya pergerakan wisatawan akan diikuti dengan penyediaan fasilitas wisata dan interaksi keduanya akan menimbulkan pengaruh logis di bidang ekonomi, social, budaya, ekologi, bahkan politik. Sehingga, pariwisata sebagai suatu system akan digerakkan oleh dinamika subsistemnya, seperti pasar, produk, dan pemasaran. Pendelatan yang kedua, yakni; (2)            Pendekatan Kelembagaan: Pendekatan kelembagaan adalah dimana setiap perjalanan wisata akan melibatkan wisatawan sebagai konsumen, penyedia sebagai supplier jasa transportasi, penyedia jasa akomodasi atau penginapan, serta kemasan atraksi atau daya tarik wisata. Kesemua komponen ini memiliki hubungan fungsional yang menyebabkan terjadinya kegiatan perjalanan wisata, dan jika salah satu dari komponen di atas tidak menjalankan fungsinya maka kegiatan perjalanan tidak akan berlangsung. Dan pendekatan yang terakhir adalah (3)        Pendekatan Produk: Pendekatan yang digunakan untuk mengkategorikan bahwa pariwisata sebagai suatu komoditas yang dapat dijelaskan aspek-aspeknya yang sengaja diciptakan untuk merespon kebutuhan masyarakat. Pariwisata adalah sebuah produk kesatuan totalitas dari empat aspek dasar yakni; Menurut Medlik, 1980 (dalam Ariyanto 2005), ada empat aspek (4A) yang harus dipenuhi produk pariwisata sebagai sebuah totalitas produk, yakni: (1)Attractions (daya tarik); (2)Accesability (transportasi); (3)Amenities (fasilitas); (4)Ancillary (kelembagaan)

Sedangkan metode yang dapat digunakan untuk mencari kebenaran ilmiah ilmu pariwisata seperti (1) metode eksploratif dari jenis penelitian eksploratori (exploratory research) dan metode membangun teori (theory-building research) (2) kuantitatif (3) kualitatif (4) studi komparatif (5) eksploratif (6) deskriptif dan metode lainnya sesuai dengan permasalah dan tujuan penelitiannya.

 

  1. Pembahasan: Tourism, Qualitative or Quantitative?

2.1 Qualitative is Social Approach

2.1.1 Filosofis

Dalam penelitian sosial, masalah penelitian, tema, topik, dan judul penelitian berbeda secara kualitatif maupun kuantitatif. Baik substansial maupun materil kedua penelitian itu berbeda berdasarkan filosofis dan metodologis. Masalah kuantitatif lebih umum memiliki wilayah yang luas, tingkat variasi yang kompleks namun berlokasi dipermukaan atau tidak mendalam. Akan tetapi masalah-masalah kualitatif berwilayah pada ruang yang sempit dengan tingkat variasi yang rendah namun memiliki kedalaman bahasan yang tak terbatas.

Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami (creswell, 1998:15). Sementara menurut Bogdan dan taylor (moleong, 2007:3) mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Lebih lanjut, penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen kunci. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi obyek yang diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan.

2.1.2 Jenis-jenis Penelitian Kualitatif dan Analisis Datanya

Penelitian kualitatif saat ini dikelompokkan menjadi lima jenis penelitian, yaitu:

  1. Biografi

Penelitian biografi adalah studi tentang individu dan pengalamannya yang dituliskan kembali dengan mengumpulkan dokumen dan arsip-arsip. Tujuan penelitian ini adalah mengungkap turning point moment atau epipani yaitu pengalaman menarik yang sangat mempengaruhi atau mengubah hidup seseorang. Peneliti menginterpretasi subjek seperti subjek tersebut memposisikan dirinya sendiri. Sedangkan teknik analisis data jenis Biografi dilakukan dengan beberapa tahapan berikut ini:

  1. Mengorganisir file pengalaman objektif tentang hidup responden seperti tahap perjalanan hidup dan pengalaman. Tahap tersebut berupa tahap kanak-kanak, remaja, dewasa dan lansia yang ditulis secara kronologis atau seperti pengalaman pendidikan, pernikahan, dan pekerjaan.
  2. Membaca keseluruhan kisah kemudian direduksi dan diberi kode.
  3. Kisah yang didapatkan kemudian diatur secara kronologis.
  4. Selanjutnya peneliti mengidentifikasi dan mengkaji makna kisah yang dipaparkan, serta mencari epipani dari kisah tersebut.
  5. Peneliti juga melihat struktur untuk menjelaskan makna, seperti interaksi sosial didalam sebuah kelompok, budaya, ideologi, dan konteks sejarah, kemudian memberi interpretasi pada pengalaman hidup individu.
  6. Kemudian, riwayat hidup responden di tulis dengan berbentuk narasi yang berfokus pada proses dalam hidup individu, teori yang berhubungan dengan pengalaman hidupnya dan keunikan hidup individu tersebut.

  1. Fenomenologi

Penelitian fenomenologi mencoba menjelaskan atau mengungkap makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Penelitian ini dilakukan dalam situasi yang alami, sehingga tidak ada batasan dalam memaknai atau memahami fenomena yang dikaji. Menurut Creswell (1998:54), Pendekatan fenomenologi menunda semua penilaian tentang sikap yang alami sampai ditemukan dasar tertentu. Penundaan ini biasa disebut epoche (jangka waktu). Konsep epoche adalah membedakan wilayah data (subjek) dengan interpretasi peneliti. Konsep epoche menjadi pusat dimana peneliti menyusun dan mengelompokkan dugaan awal tentang fenomena untuk mengerti tentang apa yang dikatakan oleh responden. Sedangkan teknik analisis data jenis Fenomenologi dilakukan dengan beberapa tahapan berikut ini:

  1. Peneliti memulai mengorganisasikan semua data atau gambaran menyeluruh tentang fenomena pengalaman yang telah dikumpulkan.
  2. Membaca data secara keseluruhan dan membuat catatan pinggir mengenai data yang dianggap penting kemudian melakukan pengkodean data.
  3. Menemukan dan mengelompokkan makna pernyataan yang dirasakan oleh responden dengan melakukan horizonaliting yaitu setiap pernyataan pada awalnya diperlakukan memiliki nilai yang sama. Selanjutnya, pernyataan yang tidak relevan dengan topik dan pertanyaan maupun pernyataan yang bersifat repetitif atau tumpang tindih dihilangkan, sehingga yang tersisa hanya horizons (arti tekstural dan unsur pembentuk atau penyusun dari phenomenon yang tidak mengalami penyimpangan).
  4. Pernyataan tersebut kemudian di kumpulkan ke dalam unit makna lalu ditulis gambaran tentang bagaimana pengalaman tersebut terjadi.
  5. Selanjutnya peneliti mengembangkan uraian secara keseluruhan dari fenomena tersebut sehingga menemukan esensi dari fenomena tersebut. Kemudian mengembangkan textural description (mengenai fenomena yang terjadi pada responden) dan structural description (yang menjelaskan bagaimana fenomena itu terjadi).
  6. Peneliti kemudian memberikan penjelasan secara naratif mengenai esensi dari fenomena yang diteliti dan mendapatkan makna pengalaman responden mengenai fenomena tersebut.
  7. Membuat laporan pengalaman setiap partisipan. Setelah itu, gabungan dari gambaran tersebut ditulis.

 

  1. Grounded theory

Walaupun suatu studi pendekatan menekankan arti dari suatu pengalaman untuk sejumlah individu, tujuan pendekatan grounded theory adalah untuk menghasilkan atau menemukan suatu teori yang berhubungan dengan situasi tertentu . Situasi di mana individu saling berhubungan, bertindak, atau terlibat dalam suatu proses sebagai respon terhadap suatu peristiwa. Inti dari pendekatan grounded theory adalah pengembangan suatu teori yang berhubungan erat kepada konteks peristiwa dipelajari. Sedangkan teknik analisis data jenis grounded theory dilakukan dengan beberapa tahapan berikut ini:

  1. Mengorganisir data
  2. Membaca keseluruhan informasi dan memberi kode.
  3. Open coding, peneliti membentuk kategori informasi tentang peristiwa dipelajari.
  4. Axial coding, peneliti mengidentifikasi suatu peristiwa, menyelidiki kondisi-kondisi yang menyebabkannya, mengidentifikasi setiap kondisi-kondisi, dan menggambarkan peristiwa tersebut.
  5. Selective coding, peneliti mengidentifikasi suatu jalan cerita dan mengintegrasikan kategori di dalam model axial coding.
  6. Selanjutnya peneliti boleh mengembangkan dan menggambarkan suatu acuan yang menerangkan keadaan sosial, sejarah, dan kondisi ekonomi yang mempengaruhi peristiwa.

 

  1. Etnografi

Etnografi adalah uraian dan penafsiran suatu budaya atau sistem kelompok sosial. peneliti menguji kelompok tersebut dan mempelajari pola perilaku, kebiasaan, dan cara hidup. Etnografi adalah sebuah proses dan hasil dari sebuah penelitian. Sebagai proses, etnografi melibatkan pengamatan yang cukup panjang terhadap suatu kelompok, dimana dalam pengamatan tersebut peneliti terlibat dalam keseharian hidup responden atau melalui wawancara satu per satu dengan anggota kelompok tersebut. Peneliti mempelajari arti atau makna dari setiap perilaku, bahasa, dan interaksi dalam kelompok. Sedangkan teknik analisis data jenis Etnografi dilakukan dengan beberapa tahapan berikut ini:

  1. Mengorganisir file.
  2. Membaca keseluruhan informasi dan memberi kode.
  3. Menguraikan setting sosial dan peristiwa yang diteliti.
  4. Menginterpretasi penemuan.
  5. Menyajikan presentasi baratif berupa tabel, gambar, atau uraian.

  1. Studi kasus

Penelitian studi kasus adalah studi yang mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan terperinci, memiliki pengambilan data yang mendalam, dan menyertakan berbagai sumber informasi. Penelitian ini dibatasi oleh waktu dan tempat, dan kasus yang dipelajari berupa program, peristiwa, aktivitas, atau individu. Sedangkan teknik analisis data jenis Studi Kasus dilakukan dengan beberapa tahapan berikut ini:

  1. Mengorganisir informasi.
  2. Membaca keseluruhan informasi dan memberi kode.
  3. Membuat suatu uraian terperinci mengenai kasus dan konteksnya.
  4. Peneliti menetapkan pola dan mencari hubungan antara beberapa kategori.
  5. Selanjutnya peneliti melakukan interpretasi dan mengembangkan generalisasi natural dari kasus baik untuk peneliti maupun untuk penerapannya pada kasus yang lain.
  6. Menyajikan secara naratif.

2.2 Quantitative is Business Approach

2.2.1 Pendekatan Analisis Ekonomi

Sampai saat ini, pariwisata seringkali dipersepsikan sebagai mesin penggerak ekonomi atau penghasil devisa bagi pembangunan ekonomi di suatu negara, tanpa terkecuali di Indonesia.

Seiring dengan hal di atas, menurut IUOTO (International Union of Official Travel Organization) yang dikutip oleh Spillane (1993), pariwisata mestinya dikembangkan oleh setiap negara karena delapan alasan utama seperti berikut ini: (1)Pariwisata sebagai faktor pemicu bagi perkembangan ekonomi nasional maupun international. (2)Pemicu kemakmuran melalui perkembangan komunikasi, transportasi, akomodasi, jasa-jasa pelayanan lainnya. (3)Perhatian khusus terhadap pelestarian budaya, nilai-nilai sosial agar bernilai ekonomi. (4)Pemerataan kesejahtraan yang diakibatkan oleh adanya konsumsi wisatawan pada sebuah destinnasi. (5)Penghasil devisa. (6)Pemicu perdagangan international. (7)Pemicu pertumbuhan dan perkembangan lembaga pendidikan profesi pariwisata maupun lembaga yang khusus yang membentuk jiwa hospitality yang handal dan santun, dan (8)Pangsa pasar bagi produk lokal sehingga aneka-ragam produk terus berkembang, seiring dinamika sosial ekonomi pada daerah suatu destinasi.

Berdasarkan uraian di atas, masih banyak anggapan bahwa pariwisata hanya sebuah bagian dari spectrum pembangunan ekonomi, yang lebih cocok di pelajari dan dianalisis dengan pendekatan analisis yang sudah lazim digunakan pada ilmu ekonomi karena untuk mengukur posisi pariwisata sebagai sebuah industry relative masih sangat sulit (Hara, 2008:1)

2.2.2 Quantitative Tourism Industry Analysis

Menurut (Bendesa, 2010), Metode Kuantitatif merupakan alat analisis yang dapat membantu pelaku usaha dalam dunia bisnis termasuk bisnis pariwisata dalam pengambilan keputusan karena keputusan dalam dunia bisnis dapat dalam bentuk atau berkaitan dengan, antara lain: optimasi, estimasi, identifikasi, maupun eksplorasi masalah yang dihadapi. Sedanghkan  alat analisis lebih bersifat terapan sehingga metode kuantitatif lebih merupakan unifikasi antara alat dengan teori ekonomi dan manajemen.

Sementara Hara (2008) telah membukukan beberapa teknik analisis yang semestinya, Berbagai teknik analisis kuantitatif, yaitu sering berkaitan dan menggunakan statistik deskriptif dan statistik inferensia, yang terdiri dari statistik non parametrik, statistik parametrik, ekonometrika persamaan tunggal dan simultan, dan model-model makro regional, yaitu model  Input-Output Leontief regional dan Interregional atau sekarang dikenal dengan istilah Tourism Satellite Account (TSA), model Social Accounting Matrix regional dan interegional (SAM), dan sebagainya. Alat analisis yang popular digunakan untuk memecahkan masalah-masalah quantitative pariwisata, diantaranya adalah:

 

  1. Input-Output Analysis

Heng dan Low (1990) menjelaskan bahwa pada tataran praktis, Input-Output Analysis  adalah alat analisis yang sangat baik untuk mengukur dampak pariwisata.

“Heng and Low (1990) illustrates well the type of practical use which can be made of input-output analysis in considering the impact of tourism

 

Input-output sebenarnya  menangkap potret perekonomian suatu wilayah melalui aliran inter-industri pada periode waktu tertentu, dengan menggunakan prinsip keseimbangan umum (General Equilibrium) artinya jika terjadi ketidakseimbangan atau keseimbangan di satu sektor akan berpengaruh terhadap ketidakseimbangan atau keseimbangan sektor lainnya.

 

  1. Social Accounting Matrix Model

West (1993) berpendapat bahwa SAM atau social accounting matrix sangat tepat untuk memecahkan masalah pariwisata yang saling berhubungan dari waktu ke waktu.

“West (1993) uses a Social Accounting Matrix (SAM) to overcome the first problem and an integrated model to allow for changes in the relationship with the passage of time”

 

Dia mengganggap bahwa analisis input-output dianggap belum mampu memecahkan persoalan dampak pariwisata karena hanya mengukur hubungan produser dengan produser dan tidak menyertakan perdagangan yang dilakukan oleh pemerintah dan sektor publik lainnya. Sepintas Nampak bahwa SAM hanya sekedar perluasan alat analisis dari I-O namun sebenarnya tidak sesederhana itu.

“The importance of SAM derives not only from the point that it is  a technical expansions of the I-O, but from point that additional wealth of data can be turned into highly useful information for development of national or regional economy” (Hara, 2008:116)

Menurut Hara (2008: 116) menjelaskan bahwa SAM memang menyertakan model I-O namun SAM bukan sekedar perluasan dari I-O namun lebih daripada sekedar perluasan, dimana SAM mampu memberikan gambaran yang lebih luas tentang analisis tingkat kesejahteraan sebuah Negara atau regional , dan menyertakan institusi, aktivitas produksi, dan factor-faktor produksi.

 

  1. Tourism Satellite Account

“The purpose of a tourism satellite account is to analyze in detail all the aspects of demand for goods and services associated with the activity of visitors; to observe the operational interface with the supply of such goods and services within the economy; and to describe how this supply interacts with other economic activities” (TSA: RMF 2008)

 

Tujuan dari TSA adalah untuk menganalisis secara rinci terhadap semua variabel permintaan barang dan jasa yang berkaitan dengan aktivitas wisatawan  pada suatu destinasi. TSA juga untuk mengamati variabel lainnya seperti penyediaan sarana, barang dan jasa yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi lainnya.

Our team possesses particular experience developing Tourism Satellite Accounts (TSAs) as ratified by the UN as the global standard for measuring the economic value of tourism. Our staff has implemented Tourism Satellite Account research for over two-dozen clients over the past decade, significantly raising the profile and understanding of tourism’s role in the economy.” (Tourism Economics, Inc, 2011)

 

Menurut (Tourism Economics, Inc, 2011) bahwa TSA telah diratifikasi oleh United Nation sebagai alat analisis yang berstandar global untuk mengukur economic value dari pariwisata, TSA sampai saat ini telah banyak diterapkan pada dunia penelitian untuk mengukur peranan pariwisata dalam perekonomian. Model TSA yang telah diratifikasi oleh UN dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Jadi pada prinsifnya TSA adalah alat analisis yang menganalisis terhadap variable-variabel permintaan dan penawaran pariwisata beserta dengan variable bisnis terkait langsung maupun tidak langsung terhadap aktivitas pariwisata dan kegiatan ekonomi di suatu destinasi (provinsi, atau Negara) pariwisata, dan telah diratifikasi oleh United Nation sebagai alat analisis resmi untuk mengukur peran pariwisata dalam pembangunan ekonomi negara atau regional.

 

  1. Social cost-benefit analysis

Archer dan Cooper (1994), berpendapat bahwa: penelusuran tentang manfaat dan dampak pariwisata terhadap ekonomi harus menyertakan variabel sosial yang tidak pernah dihitung oleh fakar lainnya.

“Impact analysis can be extended to other dimensions as summarised by Archer and Cooper (1994) including social cost-benefit analysis”

 

Dan social cost-benefit analysis mestinya digunakan, menurutnya untuk mengukur manfaat dan dampak pariwisata bukanlah pekerjaan yang mudah karena tidak sekedar menghitung dampak ekonomi hanya dengan mencari multiplier efeknya saja.

 

  1. 3. Penutup

Thomas D.Cook and Charles Reichardt (1978) menyatakan  “to the conclusion that qualitative and quantitative methods themselves can never be used together. Since the methods are  linked to defferent paradigms and since one must choose between mutually exclusive and antagonistic world views, one must  also choose between the methods type”

Sampai pada kesimpulan bahwa metode kualitatif dan kuantitatif sendiri tidak pernah dapat digunakan bersama-sama. Karena metode yang terkait dengan paradigma defferent dan karena kita harus memilih antara pandangan dunia yang saling eksklusif dan antagonis views, orang juga harus memilih antara jenis metode. Perbedaan yang paling menonjol adalah perbedaan aksioma, proses penelitian, dan karakteristik penelitiannya,

Pada konteks Pariwisata, kedua paradigma baik qualitative maupun quantitative dapat digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan pariwisata dan pemilihan paradigma tersebut sangat tergantung dengan proposisi maupun hipotesisnya, sehingga ada keharusan untuk memilih satu diantara dua paradigma tersebut karena pada prinsifnya kedua paradigma tersebut tidak dapat digabung “mixing” namun hanya dapat digunakan secara bergantian khususnya yang berhubungan dengan teknik penelitiannya dan sifatnya saling melengkapi.

Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Peneliti akan membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami (Creswell, 1998:15).

Sementara Bogdan dan Taylor (Moleong, 2007:3) mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, dan pendekatan kualitatif sangat mungkin digunakan untuk memecahkan masalah pariwisata karena pada hakekatnya pariwisata mendalami hakekat perjalanan wisata yang  dilakukan oleh manusia.

Sementara, masih banyak anggapan bahwa masih relatif sulit memposisikan pariwisata sebagai entitas industri secara mandiri, karena masih terlalu banyak terkait dengan  entitas lainnya sehingga teknik analisis kuantitatif lebih sering dipakai untuk memecahkan masalah pariwisata. Analisis kuantitatif yang berkaitan sering menggunakan statistik deskriptif dan statistik inferensia, yang terdiri dari statistik non parametrik, statistik parametrik, ekonometrika persamaan tunggal dan simultan.

Acapkali masalah-masalah pariwisata sering dikaitkan dengan masalah makro ekonomi sehingga lahirlah model-model makro regional, seperti model  Input-Output Leontief regional dan Interregional atau sekarang dikenal dengan istilah Tourism Satellite Account (TSA), model Social Accounting Matrix regional dan interegional (SAM), dan sebagainya.

Bahkan  Hara (2008) menjelaskan bahwa masih sangat diperlukan adanya penemuan-penemuan baru yang berhubungan dengan analisis data kuantaitatif yang berhubungan dengan pemecahan masalah-masalah pariwisata dan peranannya untuk pembangunan. Dia mendiskripsikan bahwa perlu ada alat analisis yang mengukur dampak pariwisata terhadap pengentasan kemiskinan “poverty alleviation effects of tourism as an industry” dan juga diperlukan model analisis dampak lingkungan dari pembangunan pariwisata “modeling environmental effect of industrial activities”.

 

 

 

Daftar Pustaka

Archer, B. and Cooper, C. (1994) “The Positive and Negative Impacts of Tourism”. Pp. 73-91 in W.F. Theobald (ed.) Global Tourism: The Next Decade, Butterworth-Heinemann, Oxford.

 

Archer, B.H. (1982) “The Value of Multipliers and the Policy Implications”, Tourism

 

Bungin, B. 2007. Penelitian Kualitatif. Prenada Media Group: Jakarta.
Bungin, B. 2003. Analisis Data Penelitian Kualitatif. PT Rajagrafindo Persada: Jakarta.

 

Creswell, J. W. 1998. Qualitatif Inquiry and Research Design. Sage Publications, Inc: California.

 

Fletcher, J.E. (1989) “Input-Output Analysis and Tourism Impact Studies”, Annals of Tourism Research, 16, 514-529.

 

Heng, T.M. and Low, L. (1990) “Economic Impact of Tourism in Singapore”, Annals of Tourism Research, 17, 246-269. Management, 3(4), 236-241.

 

Sinclair, M.T. (1991) “The Economics of Tourism”. Pp.1-27 in C.P. Cooper and A. Lockwood (Eds) Progress in Tourism, Recreation and Hospitality Management, 3, John Wiley, Chichester, UK.

 

Spillane, James.1993. Ekonomi Pariwisata, Sejarah dan prospeknya.Yogyakarta: Kanisius.

Tourism Vision 2020 – UNWTO: pada http://pandeputusetiawan.wordpress.com

 

Tourism Economic Impact: Tourism Satellite Accounts (TSAs) as ratified by the UN as the global standard for measuring the economic value of tourism, retriave on 3rd April 2011 from http://www.tourismeconomics.com/services-economic-impact.php

 

United Nation-World Tourism Organization (2005), Tourism Highlight 2005, UN-WTO, Madrid

Dimensi Ekonomi Pariwisata: Kajian terhadap dampak Ekonomi dan refleksi dampak pariwisata terhadap pembangunan ekonomi provinsi bali

Dimensi Ekonomi Pariwisata: Kajian terhadap dampak Ekonomi dan refleksi dampak pariwisata terhadap pembangunan ekonomi provinsi bali

 

Oleh

I GUSTI BAGUS RAI UTAMA

NIM. 1090771010

PROGRAM PASCA SARJANA

S3 Doktor Pariwisata

Universitas Udayana

DENPASAR

2011

 

 

 

AbstraCt

Measuring the impact of tourism on the economy is still being debated by some of economists, especially for the tourism’s economist who has conducted study about economic impact   of tourism development. While the UN-WTO stated that tourism sector is still as a leading sector of development in some countries in the world because it has a positive dynamics trends. This paper also describes some of the positive impact of tourism on the economy and criticized some of negative impact. On the other hand, this paper also presented a scientific reflection on the current condition of Bali tourism development; indeed its still can be debated.

Keyword: economic impact, positive, negative, development.

1. Pendahuluan

Pariwisata seringkali dipersepsikan sebagai mesin penggerak ekonomi atau penghasil devisa bagi pembangunan ekonomi di suatu Negara, tanpa terkecuali di Indonesia. Namun demikian pada kenyataannya, pariwisata memiliki spektrum fundamental pembangunan yang lebih luas bagi suatu negara.

Seiring dengan hal di atas, menurut IUOTO (International Union of Official Travel Organization) yang dikutip oleh Spillane (1993), pariwisata mestinya dikembangkan oleh setiap negara karena delapan alasan utama seperti berikut ini: (1)Pariwisata sebagai faktor pemicu bagi perkembangan ekonomi nasional maupun international. (2)Pemicu kemakmuran melalui perkembangan komunikasi, transportasi, akomodasi, jasa-jasa pelayanan lainnya. (3)Perhatian khusus terhadap pelestarian budaya, nilai-nilai sosial agar bernilai ekonomi. (4)Pemerataan kesejahtraan yang diakibatkan oleh adanya konsumsi wisatawan pada sebuah destinnasi. (5)Penghasil devisa. (6)Pemicu perdagangan international. (7)Pemicu pertumbuhan dan perkembangan lembaga pendidikan profesi pariwisata maupun lembaga yang khusus yang membentuk jiwa hospitality yang handal dan santun, dan (8)Pangsa pasar bagi produk lokal sehingga aneka-ragam produk terus berkembang, seiring dinamika sosial ekonomi pada daerah suatu destinasi.

Dari sisi kepentingan nasional, [1]Menurut Departemen Kebudayaan dan Pariwisata RI (2005) dalam Sapta (2011:1) menjelaskan bahwa pembangunan kepariwisataan pada dasarnya ditujukan untuk beberapa tujuan pokok yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Persatuan dan Kesatuan Bangsa: Pariwisata dianggap mampu memberikan perasaaan bangga dan cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui kegiatan perjalanan wisata yang dilakukan oleh penduduknya ke seluruh penjuru negeri. Dampak yang diharapkan, dengan banyaknya warganegara yang melakukan kunjungan wisata di wilayah-wilayah selain tempat tinggalnya akan menimbulkan rasa persaudaraan dan pengertian terhadap sistem dan filosofi kehidupan masyarakat yang dikunjungi sehingga akan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan nasional.

b) Penghapusan Kemiskinan (Poverty Alleviation): Pembangunan pariwisata diharapkan mampu memberikan kesempatan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk berusaha dan bekerja. Kunjungan wisatawan ke suatu daerah diharpkan mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Harapannya adalah bahwa pariwisata harusnya mampu memberi andil besar dalam penghapusan kemiskinan di berbagai daerah yang miskin potensi ekonomi lain selain potensi alam dan budaya bagi kepentingan pariwisata.

c) Pembangunan Berkesinambungan (Sustainable Development): Dengan sifat kegiatan pariwisata yang menawarkan keindahan alam, kekayaan budaya dan keramah tamahan dan pelayanan, sedikit sekali sumberdaya yang habis digunakan untuk menyokong kegiatan ini. Artinya penggunaan sumberdaya yang habis pakai cenderung sangat kecil sehingga jika dilihat dari aspek keberlanjutan pembangunan akan mudah untuk dikelola dalam waktu yang relative lama.

d) Pelestarian Budaya (Culture Preservation): Pembangunan kepariwisataan diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam upaya-upaya pelestarian budaya suatu negara atau daerah yang meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya negara ataudaerah. UNESCO dan UN-WTO dalam resolusi bersama mereka di tahun 2002 telah menyatakan bahwa kegiatan pariwisata merupakan alat utama pelestarian kebudayaan. Dalam konteks tersebut, sudah selayaknya bagi Indonesia untuk menjadikan pembangunan kepariwisataan sebagai pendorong pelestarian kebudayaan diberbagai daerah.

e) Pemenuhan Kebutuhan Hidup dan Hak Azasi Manusia: Pariwisata pada masa kini telah menjadi kebutuhan dasar kehidupan masyarakat modern. Pada beberapa kelompok masyarakat tertentu kegiatan melakukan perjalanan wisata bahkan telah dikaitkan dengan hak azasi manusia khususnya melalui pemberian waktu libur yang lebih panjang dan skema paid holidays.

f) Peningkatan Ekonomi dan Industri: Pengelolaan kepariwisataan yang baik dan berkelanjutan diharapkan mampu memberikan kesempatan bagi tumbuhnya ekonomi di suatu destinasi pariwisata. Penggunaan bahan dan produk lokal dalam proses pelayanan di bidang pariwisata akan juga memberikan kesempatan kepada industri lokal untuk berperan dalam penyediaan barang dan jasa..

g) Pengembangan Teknologi: Dengan semakin kompleks dan tingginya tingkat persaingan dalam mendatangkan wisatawan ke suatu destinasi, kebutuhan akan teknologi tinggi khususnya teknologi industri akan mendorong destinasi pariwisata mengembangkan kemampuan penerapan teknologi terkini mereka. Pada daerah-daerah tersebut akan terjadi pengembangan teknologi maju dan tepat guna yang akan mampu memberikan dukungan bagi kegiatan ekonomi lainnya. Dengan demikian pembangunan kepariwisataan akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintahan di berbagai daerah yang lebih luas dan bersifat fundamental. Kepariwisataanakan menjadi bagian tidak terpisahkan dari pembangunan suatu daerah dan terintegrasi dalam kerangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Sedangkan dari sisi kepentingan Internasional, [2]Pariwisata internasional pada tahun 2004 mencapai kondisi tertinggi sepanjang sejarah dengan mencapai 763 juta orang dan menghasilkan pengeluaran sebesar US$ 623 miliar. Kondisi tersebut meningkat 11% dari jumlah perjalanan tahun 2003 yang mencapai 690 juta orang dengan jumlah pengeluaran US$ 524 miliar. Seiring dengan hal tersebut, diperkirakan jumlah perjalanan wisata dunia di tahun 2020 akan menembus angka 1,6 miliar orang per tahun (UN-WTO, 2005)

 

Pada sisi yang berbeda, walaupun pariwisata telah diakui sebagai faktor penting stimulator penggerak perekonomian di beberapa negara di dunia, namun pariwisata juga menyembunyikan beberapa hal yang jarang diungkap dan dihitung sehingga sangat sulit untuk ditelusuri perannya atau kerugiannya. [3]Beberapa biaya tersembunyi atau hidden cost diantaranya adalah:  industri pariwisata bertumbuh dalam mekanisme pasar bebas sehingga seringkali destinasi pada negara berkembang hanya menjadi obyek saja, hal lainnya pengembangan pariwisata memang telah dapat menigkatkan kualitas pembangunan pada suatu destinasi namun akibat lainnya seperti peningkatan harga-harga pada sebuah destinasi terkadang kurang mendapat perhatian dan korbannya adalah penduduk lokal,  dan banyak hal akan di ungkap dalam paper ini.

2. Pembahasan

Mengukur manfaat dan kerugian pembangunan pariwisata pada beberapa negara saat ini, masih menjadi perdebatan diantara para ahli ekonomi khususnya yang telah melakukan riset dan evalusi terhadap ekonomi pariwisata. Beberapa pandangan para fakar mewarnai pembahasan paper ini dari sudut pandangan yang berbeda-beda.

“Frechtling (1987a) considers alternative methods of collecting data about expenditure by tourists and the shortcomings of these. He also reviews methods such as impact multipliers and input-output analysis used to measure the economic impacts generated by tourism expenditure”

 

Frechtling (1987), menyatakan bahwa untuk mengukur manfaat pariwisata bagi perekonomian suatu Negara harus tersedia data yang cukup lengkap, Dia menawarkan metode alternative khususnya berhubungan dengan metode pengumpulan data tentang pengeluaran   wisatawan di saat yang akan datang, dan dia juga mereview beberapa metode yang telah digunakan oleh para ahli sebelumnya, dengan menggunakan impact multipliers dan input-output analysis untuk mengukur pengeluaran sector pariwisata.

“Impact analysis can be extended to other dimensions as summarised by Archer and Cooper (1994) including social cost-benefit analysis”

 

Sementara Archer dan Cooper (1994), berpendapat bahwa: penelusuran tentang manfaat dan dampak pariwisata terhadap ekonomi harus menyertakan variabel sosial yang tidak pernah dihitung oleh fakar lainnya, dan social cost-benefit analysis mestinya digunakan. Menurutnya, untuk mengukur manfaat dan dampak pariwisata tidak sekedar menghitung dampak ekonomi hanya dengan mencari multiplier efeknya saja.

Sinclair and Sutcliffe (1988) discuss the complexities of estimating Keynesian income multipliers for tourism at the sub-national level”

 

Sedangkan, Sinclair dan Sutcliffe (1988), menjelaskan bahwa pengukuran multiplier income untuk sektor pariwisata pada tingkat sub nasional memerlukan pemikiran dan data yang lebih kompleks disebabkan sering terjadinya leakages” kebocoran sehingga analisis ini sebaiknya dilakukan pada tingkat local regional tertentu dan leakages inilah yang mestinya harus diukur dan dibandingkan dengan manfaat yang  diharapkan.

“Heng and Low (1990) illustrates well the type of practical use which can be made of input-output analysis in considering the impact of tourism

 

Lebih tegas, Heng dan Low (1990) pada tataran praktis, mereka menjelaskan bahwa untuk mengukur dampak pariwisata akan lebih baik menggunakan analisis input-output.

“Johnson and Moore (1993) concentrate on measuring the economic impact of a particular tourist activity and tourism resource”

 

Tapi, Johnson dan Moore (1993) justru menitikberatkan bahwa pengukuran dampak ekonomi pariwisata akan lebih tepat dilakukan focus pada aktifitas wisata tertentu yang sedang berkembang pesat dan sumberdaya pariwisata yang dipergunakannya serta segala dampak-dampaknya.

 

“West (1993) uses a Social Accounting Matrix (SAM) to overcome the first problem and an integrated model to allow for changes in the relationship with the passage of time”

Sementara West (1993) menawarkan SAM atau social accounting matrix untuk memecahkan masalah pariwisata yang saling berhubungan dari waktu ke waktu. Dia mengganggap bahwa analisis input-output dianggap belum mampu memecahkan persoalan dampak pariwisata karena hanya mengukur hubungan produser dengan produser dan tidak menyertakan perdagangan yang dilakukan oleh pemerintah dan sektor publik lainnya.

“Harris and Harris (1994) argue that “the study of tourism at the macro level (nation, State, region) is hindered by the absence of any standard industry classification for this kind of activity”

Dan akhirnya, Harris dan Harris (1994) mengkritisi bahwa analisis terhadap dampak pariwisata yang telah dilakukan saat ini pada tingkat nasional, dan regional cenderung mengabaikan ketiadaan standar klasifikasi industri untuk tiap aktifitas pada industri pariwisata padahal standarisasi pada industri pariwisata ini membawa konsekuensi tersendiri terhadap biaya tambahan “others cost” baik bagi pelaku industri pariwisata dan masyarakat lokal itu sendiri.

 

a) Dampak Pariwisata terhadap Perekonomian

[4]Positive Economic Impacts of Tourism

  1. 1. Foreign Exchange Earnings

Pengeluaran sektor pariwisata akan menyebabkan perekonomian masyarakat local menggeliat dan menjadi stimulus berinvestasi dan menyebabkan sektor keuangan bertumbuh seiring bertumbuhnya sektor ekonomi lainnya.

Pengalaman di beberapa negara bahwa kedatangan wisatawan ke sebuah destinasi wisata juga menyebabkan bertumbuhnya bisnis valuta asing untuk memberikan pelayanan dan kemudahan bagi wisatawan selama mereka berwisata. Tercatat juga bahwa di beberapa negara di dunia 83% dari lima besar pendapatan mereka, 38% pendapatannya adalah berasal dari “Foreign Exchange Earnings” perdagangan valuta asing.

New Delhi, Feb 26 : Highlighting the tremendous growth potential offered by the tourism sector, the Economic Survey 2010-11 has said the country’s foreign exchang eearnings (FEE) from tourist arrivals grew by 24.56 percent in 2010 at 14,193 million dolllars as compared to 11,394 dollars million in 2009”

 

Sebagai contoh, bahwa pariwisata mampu menyumbangkan pendapatan untuk Negara India, berdasarkan hasil survey ekonomi India pada tahun 2010-11, bahwa akibat kedatangan wisatawan asing ke India pada tahun 2010 terjadi peningkatan pendapatan dari perdangan Valas sebesar 34,56% atau sebesar 14,193 Juta US Dolar meningkat jika dibandingkan tahun 2009 yang hanya sebesar 11,394 Juta US Dolar.

“Latest statistics from National Tourism Administration show that China’s foreign-exchange earnings from tourism exceeded US$5.1 billion in the first four months this year, an increase of 18.7 percent over the same period last year, 2010”

 

Sementara pemerintah China mencapat bahwa sumbangan pariwisata  akibat perdagangan Valas  telah mencapai 5,1 Juta US Dolar untuk kurun waktu hanya empat bulan saja pada tahun 2010.

 

Dari kedua contoh tersebut sudah dianggap cukup menguatkan pendapat bahwa pembangunan pariwisata dapat meningkatkan pendapatan suatu Negara khususnya dari aktifitas perdagangan valuta asing.

 

 

  1. 2. Contributions To Government Revenues

Kontribusi pariwisata terhadap pendapatan pemerintah dapat diuraikan menjadi dua, yakni: kontribusi langsung dan tidak langsung. Kontribusi langsung berasal dari pajak pendapatan yang dipungut dari para pekerja pariwisata dan pelaku bisnis pariwisata pada kawasan wisata yang diterima langsung oleh dinas pendapatan suatu destinasi.

Sedangkan kontribusi tidak langsung pariwisata terhadap pendapatan pemerintah berasal dari pajak atau bea cukai barang-barang yang di import dan pajak yang dikenakan kepada wisatawan yang berkunjung.

Dalam kedua konteks di atas, WTO memprediksi bahwa usaha perjalanan wisata dan bisnis pariwisata tersebut secara langsung dan tidak langsung termasuk juga pajak perorangan telah berkontribusi terhadap pariwisata dunia melampaui US$ 800 billion pada tahun 1998, dan pada tahun 2010 berlipat dua kali jika dibandingkan tahun 1998.

“According to the study, tourism generated $19.7 billion of revenue for all three levels of government combined in Canada in 2007. Spending by Canadians accounted for three out of every four dollars taken in, while one in four dollars came from international visitors to Canada”

 

Menurut penelitian, pariwisata Kanada menghasilkan $ 19, 7 Juta pendapatan untuk ketiga tingkat pemerintahan gabungan di Kanada pada tahun 2007. Dan Belanja Kanada menyumbang tiga dari setiap empat dolar, sementara satu dari empat dolar berasal dari wisatawan asing yang berwisata di Kanada.

“Tourism  makes  significant  direct  contributions  to  Government  revenues  through  the  sale  of  tickets  to  the Angkor  Complex  ($US  1.2 million),  visa  fees  ($US  3 million),  and  departure  taxes  at the  airports”

 

Sementara pemerintah Komboja mencatat bahwa sector pariwisata secara langsung dan nyata telah memberikan sumbangan pendapatan bagi pemerintah melalui aktifitas penjualan tiket masuk wisatawan yang mengunjungi obyek wisata Angkor sebesar 1,2 Juta US Dolar, dari Visa sebesar 3 juta US Dolar, dan aktifitas  taksi dan aktifitas pelayanan di bandara.

Pada kedua studi kasus di atas, tidak dapat disangkal lagi bahwa pariwisata memang benar dapat meningkatkan pendapatan bagi pemerintah di mana pariwisata tersebut dapat dikembangkan dengan baik.

 

  1. 3. Employment Generation

Pada beberapa negara yang telah mengembangkan sektor pariwisata, terbukti bahwa sektor pariwisata secara internasional berkontribusi nyata terhadap penciptaan peluang kerja, penciptaan usaha-usaha terkait pariwisata seperti usaha akomodasi, restoran, klub, taxi, dan usaha kerajinan seni souvenir.

“Tourism employment is a measure of employment in tourism and non-tourism industries. It is based on an estimate of jobs rather than “hours of work”. Thus, someone who works 10 hours a week counts for as much, by this measure, as someone who works 50 hours a week”. (Government Revenue Attributable to Tourism, 2007)

 

Menurut Canada Government Revenue Attributable to Tourism, (2007), mendifinisikan bahwa yang dimaksud “Tourism employment” adalah ukuran yang dipakai untuk mengukur besarnya tenaga kerja yang terserap secara langsung pada sector pariwisata termasuk juga besarnya tenaga kerja yang terserap di luar bidang pariwisata akibat keberadaan pembangunan pariwisata.  Dan WTO mencatat kontribusi sector pariwisata terhadap penyediaan lahan pekerjaan sebesar 7% secara internasional.

“Tourism Industry employs     large number of people and provides a wide range of jobs which extend from the unskilled to the highly specialises. Tourism is also responsible for creating employment outside the industry such as furnishing and equipment industry, souvenir industry, textile and handicraft industry, farming and    food supply and also construction industry”

 

Hasil studi pada dampak pembangunan pariwisata di Tripura, India menunjukkan bahwa industry pariwisata adalah industri yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan mampu menciptakan peluang kerja dari peluang kerja untuk tenaga yang tidak terdidik sampai dengan tenaga yang sangat terdidik. Pariwisata juga menyediakan peluang kerja diluar bidang pariwisata khususnya peluang kerja bagi mereka yang berusaha secara langsung pada bidang pariwisata dan termasuk juga bagi mereka yang bekerja secara tidak langsung terkait industri pariwisata seperti usaha-usaha pendukung pariwisata; misalnya pertanian sayur mayor, peternak daging, supplier bahan makanan, yang akan mendukung operasional industri perhotelan dan restoran.

 

Sedangkan menurut Mitchell dan Ashley 2010, mencatat bahwa sumbangan pariwisata dalam penyerapan tenaga kerja jika dibandingkan dengan sector lainnya menunjukkan angka yang cukup berarti, dan indeks terbesar terjadi  di Negara New Zealand sebesar 1,15 disusul oleh Negara Philipines, kemudian Chile, Papua New Guinea, dan Thailand sebesar 0,93. Sementara di Indonesia indeks penyerapan tenaga kerja dari sector pariwisata sebesar 0,74, masih lebih rendah jika dibandingkan Negara Afrika Selatan yang mencapai 0,84.

Dalam dua kasus di atas, pariwisata memegang peranan penting dalam penyerapan tenaga kerja di hampir semua Negara yang mengembangkan pariwisata, walaupun harus diakui sector pertanian “agriculture” masih lebih besar indeks penyerapannya dan berada di atas indeks penyerapan tenaga kerja oleh sector pariwisata di hampir semua Negara pada table di atas.

 

  1. 4. Infrastructure Development

Berkembangnya sektor pariwisata juga dapat mendorong pemerintah lokal untuk menyediakan infrastruktur yang lebih baik, penyediaan air bersih, listrik, telekomunikasi, transportasi umum dan fasilitas pendukung lainnya sebagai konsekuensi logis dan kesemuanya itu dapat meningkatkan kualitas hidup baik wisatawan dan juga masyarakat local itu sendiri sebagai tuan rumah.

Sepakat membangun pariwisata berarti sepakat pula harus membangun yakni daya tarik wisata “attractions” khususnya daya tarik wisata man-made, sementara untuk daya tarik alamiah dan budaya hanya diperlukan penataan dan pengkemasan. Karena Jarak dan waktu tempuh menuju destinasi “accesable” akhirnya akan mendorong pemerintah untuk membangun jalan raya yang layak untuk angkutan wisata, sementara fasilitas pendukung pariwisata “Amenities” seperti hotel, penginapan, restoran juga harus disiapkan.

Pembangunan infrastruktur pariwisata dapa dilakukan secara mandiri ataupun mengundang pihak swasta nasional bahkan pihak investor asing khususnya untuk pembangunan yang berskala besar seperti pembangunan Bandara Internasional, dan sebagainya. Perbaikan dan pembangunan insfrastruktur pariwisata tersebut juga akan dinikmati oleh penduduk local dalam menjalankan aktifitas bisnisnya, dalam konteks ini masyarakat local  akan mendapatkan pengaruh positif dari pembangunan pariwisata di daerahnya.

  1. 5. Development of Local Economies

Pendapatan sektor pariwisata acapkali digunakan untuk mengukur nilai ekonomi pada suatu kawasan wisata.  Sementara ada beberapa pendapatan lokal sangat sulit untuk dihitung karena  tidak semua pengeluaran wisatawan dapat diketahui dengan jelas seperti misalnya penghasilan para pekerja informal seperti sopir taksi tidak resmi, pramuwisata tidak resmi, dan lain sebagainya.

WTO memprediksi bahwa pendapatan pariwisata secara tidak langsung disumbangkan 100% secara langsung dari pengeluaran wisatawan pada suatu kawasan.  Dalam kenyataannya masyarakat local lebih banyak berebut lahan penghidupan dari sector informal ini, artinya jika sector informal bertumbuh maka masyarakat local akan mendapat menfaat ekonomi yang lebih besar.

Sebagai contoh, peran pariwisata bagi Provinsi Bali terhadap perekonomian daerah “PDRB” sangat besar bahkan telah mengungguli sector pertanian yang pada tahun-tahun sebelumnya memegang peranan penting di Bali. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada table berikut ini:

 

Tabel: PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) Provinsi Bali, Sumber: BPS, 2009

Lapangan Usaha

(milyar rupiah)

2003 2004 2005 2006 2007
1. Pertanian 5.666,84 6.011,43 6.887,17 7.463,26 8.216,47
a. Tanaman Bahan Makanan 2.770,40 3.004,40 3.391,28 3.608,72 3.944,28
b. Tanaman Perkebunan 498,81 516,61 592,10 651,84 707,44
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya 1.435,70 1.468,57 1.792,73 1.988,97 2.182,55
d. Kehutanan 1,56 1,60 1,76 1,95 2,28
e. Perikanan 960,38 1.020,23 1.109,30 1.211,79 1.379,92
2. Pertambangan & penggalian 176,90 196,47 225,49 257,16 281,09
3. Industri pengolahan 2.384,64 2.610,13 2.950,81 3.254,65 3.804,93
4. Listrik, gas & air bersih 411,01 522,55 627,99 725,86 846,07
5. Bangunan 1.051,15 1.132,72 1.368,31 1.600,86 1.877,52
6. Perdag., hotel & restoran 7.439,35 8.452,94 9.968,55 10.797,66 12.269,74
7. Pengangkutan & komunikasi 2.930,52 3.275,45 4.022,67 4.435,85 5.219,10
8. Keu. Persewaan, & jasa perusahaan 1.725,22 1.969,62 2.399,26 2.788,35 3.108,10
9. Jasa-jasa 4.382,31 4.815,27 5.496,23 6.064,82 6.713,39
PDRB 26.167,94 28.986,60 33.946,47 37.388,48 42.336,42

 

 

 

[5]Negative Economic Impacts of Tourism

  1. 1. Leakage

Leakage atau kebocoran dalam pembangunan pariwisata dikategorikan menjadi dua jenis kebocoran yaitu keboran import dan kebocoran export. Biasanya kebocoran import terjadi ketika terjadinya permintaan terhadap peralatan-peralatan yang berstandar internasional yang digunakan dalam industri pariwisata, bahan makanan dan minuman import yang tidak mampu disediakan oleh masyarakat lokal atau dalam negeri. Khususnya pada negara-negara berkembang, makanan dan minuman yang berstandar internasional harus di datangkan dari luar negeri dengan alasan standar yang tidak terpenuhi, dan akibatnya produk lokal dan masyarakat lokal sebagai produsennya tidak biasa memasarkan produknya untuk kepentingan pariwisata tersebut.

Besarnya pendapatan dari sektor pariwisata juga diiringi oleh besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan import terhadap produk yang dianggap berstandar internasional. Penelitian dibeberapa destinasi pada negara berkembang, membuktikan bahwa tingkat kebocoran terjadi antara 40% hingga 50% terhadap pendapatan kotor dari sektor pariwisata, sedangkan pada skala perekonomian yang lebih kecil, kebocoran terjadi antara 10% hingga 20%.

Sedangkan kebocoran export seringkali terjadi pada pembangunan destinasi wisata khususnya pada negara miskin atau berkembang yang cenderung memerlukan modal dan investasi yang besar untuk membangun infrastruktur dan fasilitas wisata lainnya. Kondisi  seperti ini, akan mengundang masuknya penanam modal asing yang memiliki modal yang kuat untuk membangun resort atau hotel serta fasilitas dan infrastruktur pariwisata, sebagai imbalannya, keuntungan usaha dan investasi mereka akan mendorong uang mereka kembali ke negara mereka tanpa bisa dihalangi, hal inilah yang disebut dengan “leakage” kebocoran export.

Hal ini membenarkan pendapat dari Sinclair dan Sutcliffe (1988), yang menjelaskan bahwa pengukuran manfaat ekonomi dari sektor pariwisata pada tingkat sub nasional harunya menggunakan pemikiran dan data yang lebih kompleks untuk menghindari terjadinya leakages” kebocoran.

 

  1. 2. Enclave Tourism

Enclave tourism” sering diasosiasikan bahwa sebuah destinasi wisata dianggap hanya sebagai tempat persinggahan sebagai contohnya, sebuah perjalanan wisata dari manajemen kapal pesiar dimana mereka hanya singgah pada sebuah destinasi tanpa melewatkan malam atau menginap di hotel-hotel yang telah disediakan industri lokal sebagai akibatnya dalam kedatangan wisatawan kapal pesiar tersebut manfaatnya dianggap sangat rendah atau bahkan tidak memberikan manfaat secara ekonomi bagi masyarakat di sebuah destinasi yang dikunjunginya.

Kenyataan lain yang  menyebabkan “enclave” adalah kedatangan wisatawan yang melakukan perjalan wisata yang dikelola oleh biro perjalanan wisata asing dari “origin country”  sebagai  contohnya, mereka menggunakan maskapai penerbangan milik perusahaan mereka sendiri, kemudian mereka menginap di sebuah hotel yang di miliki oleh manajemen chain dari negara mereka sendiri, berwisata dengan armada dari perusahaan chain milik pengusaha mereka sendiri, dan dipramuwisatakan oleh pramuwisata dari negerinya sendiri, dan sebagai akibatnya masyarakat lokal tidak memperoleh manfaat ekonomi secara optimal.

 

  1. 3. Infrastructure Cost

Tanpa disadari ternyata pembangunan sektor pariwisata yang berstandar internasional dapat menjadi beban biaya tersendiri bagi pemerintah dan akibatnya cenderung akan dibebankan pada sektor pajak dalam artian untuk membangun infratruktur tersebut, pendapatan sektor pajak harus ditingkatkan artinya pngutan pajak terhadap masyarakat harus dinaikkan.

Pembangunan pariwisata juga mengharuskan pemerintah untuk meningkatkan kualitas bandara, jalan raya, dan infrastruktur pendukungnya, dan tentunya semua hal tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit dan sangat dimungkinkan pemerintah akan melakukan re-alokasi pada anggaran sektor lainnya seperti misalnya pengurangan terhadap anggaran pendidikan dan kesehatan.

Kenyataan di atas menguatkan pendapat Harris dan Harris (1994) yang mengkritisi bahwa analisis terhadap dampak pariwisata harusnya menyertakan faktor standar klasifikasi industri untuk tiap aktifitas pada industri pariwisata yang sering dilupakan pada analisis dampak pariwisata.

 

  1. 4. Increase in Prices (Inflation)

Peningkatan permintaan terhadap barang dan jasa dari wisatawan akan menyebabkan meningkatnya harga secara beruntun “inflalsi” yang pastinya akan berdampak negative bagi masyarakat lokal yang dalam kenyataannya tidak mengalami peningkatan pendapatan secara proporsional artinya jikalau pendapatan masyarakat lokal meningkat namun tidak sebanding dengan peningkatan harga-harga akan menyebabkan daya beli masyarakat lokal menjadi rendah.

Pembangunan pariwisata juga berhubungan dengan meningkatnya harga sewa rumah, harga tanah, dan harga-harga property lainnya sehingga sangat dimungkinkan masyarakat lokal tidak mampu membeli dan cenderung akan tergusur ke daerah pinggiran yang harganya masih dapat dijangkau.

Sebagai konsukuensi logiz, pembangunan pariwisata juga berdampak pada meningkatnya harga-harga barang konsumtif, biaya pendidikan, dan harga-harga kebutuhan pokok lainnya sehingga pemenuhan akan kebutuhan pokok justru akan menjadi sulit bagi penduduk lokal. Hal ini juga sering dilupakan dalam setiap pengukuran manfaat pariwisata terhadap perekonomian pada sebuah Negara.

 

  1. 5. Economic Dependence

Keanekaragaman industri dalam sebuah perekonomian menunjukkan sehatnya sebuah negara, jika ada sebuah negara yang hanya menggantungkan perekonomiannya pada salah satu sektor tertentu seperti pariwisata misalnya, akan menjadikan sebuah negara menjadi tergantung pada sektor pariwisata sebagai akibatnya ketahanan ekonomi menjadi sangat beresiko tinggi.

Di beberapa negara, khususnya negara berkembang yang memiliki sumberdaya yang terbatas memang sudah sepantasnya mengembangkan pariwisata yang dianggap tidak memerlukan sumberdaya yang besar namun pada negara yang memiliki sumberdaya yang beranekaragam harusnya dapat juga mengembangkan sektor lainnya secara proporsional.

Ketika sektor pariwisata dianggap sebagai anak emas, dan sektor lainnya dianggap sebagai anak diri, maka menurut Archer dan Cooper (1994), penelusuran tentang manfaat dan dampak pariwisata terhadap ekonomi harusnya menyertakan variabel sosial yang tidak pernah dihitung oleh fakar lainnya. Ketergantungan pada sebuah sektor, dan ketergantungan pada kedatangan orang asing dapat diasosiasikan hilangnya sebuah kemerdekaan sosial dan pada tingkat nasional, sangat dimungkinkan sebuah negara akan kehilangan kemandirian dan sangat tergantung pada sektor pariwisata.

 

  1. 6. Seasonal Characteristics

Dalam Industri pariwisata, dikenal adanya musim-musim tertentu, seperti misalnya musim ramai “high season” dimana kedatangan  wisatawan akan mengalami puncaknya, tingkat hunian kamar akan mendekati tingkat hunian kamar maksimal dan kondisi ini akan berdampak meningkatnya pendapatan bisnis pariwisata. Sementara dikenal juga musim sepi “low season” di mana kondisi ini rata-rata tingkat hunian kamar tidak sesuai dengan harapan para pebisnis sebagai dampaknya pendapatan indutri pariwisata juga menurun hal ini yang sering disebut “problem seasonal

Sementara ada kenyataan lain yang dihadapi oleh para pekerja, khususnya para pekerja informal seperti sopir taksi, para pemijat tradisional, para pedagang acung, mereka semua sangat tergantung pada kedatangan wisatawan, pada kondisi low season sangat dimungkinkan mereka tidak memiliki lahan pekerjaan yang pasti.

Kenyataan di  atas, menguatkan pendapat West (1993) yang menawarkan SAM atau social accounting matrix untuk memecahkan masalah pariwisata yang saling berhubungan dari waktu ke waktu, kebermanfaatan pariwisata terhadap ekonomi harusnya berlaku proporsional untuk semua musim, baik musim sepi maupun musim ramai wisatawan.

 


b) Refleksi terhadap Pariwisata Bali

 

Peran pariwisata bagi provinsi Bali dalam pembangunan menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Jika dilihat peranan pariwisata dalam kontribusinya terhadap PDRB Bali, maka terlihat adanya peningkatan yang nyata. Pada tahun 2003, PDRB dari pariwisata sebesar 28,43 %,  kemudian meningkat menjadi 29,16% pada tahun 2004, dan pada tahun 2005 meningkat lagi menjadi 29,37%. Sementara pada tahun 2006 kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB Bali sedikit mengalami penurunan menjadi 28,88 sementara pada tahun 2007 meningkat kembali menjadi 28,98%.

Tabel perbandingan contributor (lapangan usaha) terhadap PDRB Bali, dapat dilihat seperti table dibawah ini:

Tabel: [6]Distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) Provinsi Bali

Lapangan Usaha (%) 2003 2004 2005 2006 2007
1. Pertanian 21,66 20,74 20,29 19,96 19,41
a. Tanaman Bahan Makanan 10,59 10,36 9,99 9,65 9,32
b. Tanaman Perkebunan 1,91 1,78 1,74 1,74 1,67
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya 5,49 5,07 5,28 5,32 5,16
d. Kehutanan 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
e. Perikanan 3,67 3,52 3,27 3,24 3,26
2. Pertambangan & penggalian 0,68 0,68 0,66 0,69 0,66
3. Industri pengolahan 9,11 9,00 8,69 8,70 8,99
4. Listrik, gas & air bersih 1,57 1,80 1,85 1,94 2,00
5. Bangunan 4,02 3,91 4,03 4,28 4,43
6. [7]Perdag., hotel & restoran 28,43 29,16 29,37 28,88 28,98
7. Pengangkutan & komunikasi 11,20 11,30 11,85 11,86 12,33
8. Keu. Persewaan, & jasa perusahaan 6,59 6,79 7,07 7,46 7,34
9. Jasa-jasa 16,75 16,61 16,19 16,22 15,86
PDRB 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Sumber: BPS, 2009

 

Sementara menurut Suarsana (2011) peningkatan  terjadi pada semua sektor ekonomi, di mana sektor perdagangan, hotel dan restoran masih tetap merupakan sektor andalan, karena mampu memberikan nilai tambah terbesar, yakni Rp 20,02 triliun. Selain itu sektor pertanian masih memberikan kontribusi yang cukup besar yakni Rp 12,10 triliun serta sektor pengangkutan dan komunmikasi sebesar Rp 8,63 triliun.

[8]Perkembangan terakhir, lebih lanjut dikatakan bahwa untuk sektor perdagangan, hotel dan restoran  mengalami pertumbuhan sebesar 8,7 persen memberikan sumbangan terhadap sumber pertumbuhan terbesar terhadap total pertumbuhan PDB yaitu sebesar 1,5 persen. Selanjutnya diikuti oleh Sektor Pengangkutan dan Komunikasi dan Sektor Industri Pengolahan yang memberikan peranan masing-masing sebesar 1,2 persen.7% (Nusa Bali, 2011)

Karena begitu pesatnya perkembangan pariwisata Bali khususnya dalam kontribusi terhadap PDRB bila  dibandingkan sector lainnya termasuk juga dengan sector Pertanian, seiring adanya otonomi daerah yang berada pada kendali kabupaten, ditengarahi factor inilah yang menyebabkan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Bali ingin menggalakkan sector pariwisata sebagai penggerak  perekonomian di daerahnya masing-masing.

Berikut Check List Pra-Obervasi kelayakan Pengembangan dan pembangunan Pariwisata di masing-masing kabupaten dalam konteks refleksi Bali dari dimensi ekonomi, yang tersaji dalam tabel berikut ini:

 

 

 

Tabel Check List Pra-Obervasi kelayakan Pengembangan dan pembangunan Pariwisata dikaitkan dengan konsep 4A “Tourism product” dan kemampuan daya dukung Kabupaten berhubungan dengan potensi pengembangan Pariwisata.

No Atribut Kabupaten/Kota
Dps Bdg Gyr Klk Bli Krs Bll Tbn Jbr
1 Keragaman Daya Tarik (Attraction) **** **** **** *** ** *** ** ** *
2 Jarak dan waktu Tempuh (Accesable) **** **** *** *** ** ** * *** *
3 Fasilitas (Amenities), **** **** *** ** ** ** ** ** *
4 Lembaga Pariwisata (Ancillary). **** **** *** ** ** ** * ** *

Catatan: Dps: Denpasar, Bdg: Badung, Gyr: Gianyar, Klik: Klungkung, Bll: Buleleng, Tbn: Tabanan, Jbr: Jembrana

* : Kurang Layak, ** : Layak, *** : Sangat Layak, **** : Sangat layak dan telah populer

 

Dalam konteks pembangunan pariwisata, dihubungkan dengan konsep 4A, yakni daya tarik wisata “attractions”, Jarak dan waktu tempuh menuju destinasi diukur dari bandara “accesable”, Adanya Fasilitas pendukung pariwisata “Amenities”, adanya lembaga pariwisata “ancillary” maka Kodya Denpasar dan Kabupaten Badung paling layak mengandalkan sector pariwisata sebagai penggerak perekonomian daerah, kemudian disusul oleh Kabupaten Gianyar, Klungkung, dan Tabanan, sementara Kabupaten Buleleng dan Bangli cukup layak dikembangkan, sementara Kabupaten Jembrana masih belum layak mengandalkan pariwisata sebagai penggerak perekonomian daerah karena lemahnya empat atribut pariwisata tersebut.

Sementara untuk melakukan pemeratan pembangunan di semua kabupaten dan kota yang ada di Bali, sebaiknya pemerintah provinsi dapat membuat consensus bersama untuk penentuan skala prioritas pembangunan berdasarkan keunggulan daerah masing-masing; siapa yang menjadi pusat pariwisata, dan siapa sebagai pendukungnya, bagaimana system pemerataan yang ideal, serta penentuan komposisi alokasi kontribusi pariwisata terhadap pembangunan daerah di provinsi Bali. Sebaiknya pula, dalam setiap perencanaan pembangunan pariwisata harusnya menyertakan variable-variabel non ekonomi, baik yang tangible maupun intangible, dan dapat dievalusi setiap saat untuk mengurangi dampak negative dengan menerapkan konsep Managing Service Quality” one island in one management destination.

 

3. Penutup

Pariwisata secara nyata berpengaruh positif terhadap perekonomian pada sebuah negara atau destinasi seperti (1)pendapatan devisa dan pemicu investasi “foreign exchange earnings”, (2)pendapatan untuk pemerintah “contributions to government revenues”, (3)penyediaan dan penciptaan lahan pekerjaan “employment generation”, (4)pembangunan dan perbaikan infrastruktur baik untuk host maupun tourist “infrastructure development”, (5)pemicu pembangunan perekonomian lokal “development of local economies”.

Namun pariwisata masih sangat disesalkan pula karena pariwisata juga menyisakan beberapa masalah seperti (1) terjadi kebocoran terhadap neraca perdagangan “leakage”, (2)usaha tanpa manfaat “enclave”, (3)biaya tersembunyi “hidden cost” khususnya yang berhubungan dengan kerusakan lingkungan dan sumberdaya alam, serta degradasi budaya dan sosial, (4)ketergantungan terhadap sector pariwisata “depence” padahal sector ini sangat rentan terhadap krisis politik, ekonomi dunia, bencana alam dan sejenisnya, (5)pemicu peningkatan harga-harga yang tidak dikehendaki oleh masyarakat local “inflasi”, (6)ketidak pastian penghasilan dan pekerjaan bagi sebagian besar pekerja pariwisata “seasonal uncertenty”

Sebaiknya dalam setiap perencanaan pembangunan pariwisata harusnya menyertakan variable-variabel non ekonomi, baik yang tangible maupun intangible, dan dapat dievalusi setiap saat untuk mengurangi dampak negative dengan menerapkan konsep Managing Service Quality” one island in one management destination.

 


DAFTAR PUSTAKA

 

 

Archer, B. and Cooper, C. (1994) “The Positive and Negative Impacts of Tourism”. Pp. 73-91 in W.F. Theobald (ed.) Global Tourism: The Next Decade, Butterworth-Heinemann, Oxford.

 

Archer, B.H. (1982) “The Value of Multipliers and the Policy Implications”, Tourism

 

Board, J., Sinclair, T. and Sutcliffe, C. (1987) “A Portfolio Approach to Regional Tourism”, Built Environment, 13(2), 124-137.

 

Butler, R.W. (1980) “The Concept of a Tourist Area Cycle of Evolution: Implications for the Management of Resources”, The Canadian Geographer, 24, 5-12.

 

Canada  Government Revenue Attributable to Tourism, 2007. Research Paper: Income and Expenditure Accounts Technical Series: Catalogue no. 13-604-M — No. 60

 

Departemen Kebudayaan dan Pariwisata RI (2005), Rencana Strategis Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata Nasional 2005 – 2009, Jakarta

 

Fletcher, J.E. (1989) “Input-Output Analysis and Tourism Impact Studies”, Annals of Tourism Research, 16, 514-529.

 

Government of India Ministry of Tourism And Culture Department of Tourism Market Research Division 20 Years Perspective Plan For The Sustainable Development of Tourism In The State Of Tripura (january 2003): ‘The designers’ ‘brindavan’, 227, raj mahal vilas extn. Ii first main road bangalore, karnataka – 560 094

Heng, T.M. and Low, L. (1990) “Economic Impact of Tourism in Singapore”, Annals of Tourism Research, 17, 246-269. Management, 3(4), 236-241.

 

India: Infrastructure Development Investment Program  for Tourist: Project Number: 40648  August 2010, retrieve from http://www.adb.org/Documents/FAMs/IND/40648-01-ind-fam.pdf

 

Jay Kandampully, (2000) “The impact of demand fluctuation on the quality of service: a tourism industry example”, Managing Service Quality, Vol. 10 Iss: 1, pp.10 – 19

 

NusaBali, Selasa 8 Pebruari 2011 Pertumbuhan Ekonomi Bali 5,83 Persen

 

Pitana, I Gde.  2005. Sosiologi Pariwisata, Kajian sosiologis terhadap struktur, sistem, dan dampak-dampak pariwisata. Yogyakarta: Andi Offset

Sapta Nirwandar (2011) Pembangunan Sektor Pariwisata: Di Era Otonomi Daerah, di unduh pada 21 Maret 2011 pada http://www.scribd.com/doc/35092726/440-1257-PEMBANGUNANSEKTORPARIWISATA1

 

Sinclair, M.T. (1991) “The Economics of Tourism”. Pp.1-27 in C.P. Cooper and A. Lockwood (Eds) Progress in Tourism, Recreation and Hospitality Management, 3, John Wiley, Chichester, UK.

 

Spillane, James.1993. Ekonomi Pariwisata, Sejarah dan prospeknya.Yogyakarta: Kanisius.

Tisdell, Clem, 1998. Wider Dimensions of Tourism Economics – Impact Analysis, International Aspects, Tourism And Economic Development, And Sustainability And Environmental Aspects Department of Economics: The University of Queensland, Brisbane 4072

 

Tourism Vision 2020 – UNWTO: pada http://pandeputusetiawan.wordpress.com

 

 

United Nation-World Tourism Organization (2005), Tourism Highlight 2005, UN-WTO, Madrid

 


[1] Rencana Strategis Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata Nasional 2005 – 2009

[2] Tourism Highlight 2005, UN-WTO, Madrid

[3] Economic Impact of Tourism in Global Context

[4] Positive Economic Impacts of Tourism

[5] Negative Economic Impacts of Tourism

[6] Distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) Provinsi Bali

[7] Sektor Usaha Pariwisata meliputi: Perdag., hotel & restoran

[8] NusaBali, Selasa 8 Pebruari 2011 Pertumbuhan Ekonomi Bali 5,83 Persen

Power Distance on Global Tourism

More Equal Than Others: Small vs. large power distance

Oleh: I Gusti Bagus Rai Utama, MA

Mahasiswa Program Doktor Pariwisata, Universitas Udayana Bali

Inequality in Society

Hofsede[1] (bapak dan anak) adalah seorang sosiolog yang sangat berpengaruh dan popular di kalangan sosiologi organisasi di Belanda, pokok studinya adalah tentang budaya dan organisasi, konsekuensi budaya terhadap organisasi, dimana mereka menggambarkan bahwa terdapat bangsa dan budaya pada sebuah kawasan akan mempengaruhi perilaku masyarakat dan organisasi, dan cenderung bersifat permanen dalam waktu yang cukup panjang. Pusat perhatiannya, adalah mengukur inequality yang selanjutnya disebut power distance index yang dapat dipakai sebagai ukuran inequality dalam sebuah masyarakat.

Melihat kenyataan sehari-hari, pada suatu Negara, kelompok, maupun  kelas masyarakat tertentu, akan sangat mudah ditemukan adanya ketidaksamaan dalam beberapa hal yang cukup memberikan warna dalam keberlanjutan hidupnya.

Ada kelompok masyarakat yang minoritas berhadapan dengan kelompok mayoritas, ada kelompok masyarakat yang memiliki pengaruh yang kuat dihadapkan pada masyarakat yang lemah, ada kelompok masyarakat yang miskin dihadapkan pada kelompok masyarakat yang kaya, dan banyak lagi contoh inequality pada masyarakat. Small vs. large power distance akan menjadi perdebatan khusus pada bagian sub-bab more equal than others. Karakter budaya sebuah masyarakat akan dapat diukur berdasarkan kecil-besarnya power distance yang dimiliki oleh kelompok-kelompok dalam masyarakat.

Measuring The Degree of Inequality in Society: The Power Distance Index (PDI)

Jika inequality dimaknai sebagai sebuah ketidakadilan, dalam konteks pengukuran PDI, ketidakadilan tersebut akan terukur dalam sebuah index, dan semakin kecil PDI berarti ketidakadilan semakin sedikit, dan semakin besar PDI[2] maka ketidakadilan akan semakin banyak terjadi.

Pada sebuah Budaya yang memiliki PDI yang kecil seperti Australia, Costarika, Germany, Norwegia, Finlandia, Swedia; kehidupan masyarakat akan cenderung menerima hubungan dengan orang lain dengan cara lebih konsultatif atau demokratis dan cara pandang mereka terhadap anggota masyarakat lainnya cenderung sama pada posisi formal misalnya. Akan berbeda dengan kondisi pada masyarakat dengan PDI yang besar misalnya Malaysia dan Slovakia akan memandang hubungan dengan anggota masyarakat lainnya secara hirarki, misalnya ada Bos dan anak buahnya, ada tuan dan pembantunya, ada guru dan muridnya semua dipandang sebagai sebuah hirarki yang tidak dianggap sama.

 

Power Distance Defined

 

Jika  PDI dilihat berdasarkan 3 pertanyaan mendasar yang sering terjadi di sebuah masyarakat, yakni: Adakah ketakutan karyawan kepada atasannya?, Bos yang yang autokratik atau paternalistic?, bagaimana seseorang memandang lingkungan pekerjaan sehari-harinya? Ketiganya akan menunjukkan lingkungan kerja seperti apakah yang mereka inginkan?

Dalam beberapa kasus pada tingkat lintas Negara, ketiga hal tersebut di atas menunjukkan adanya hubungan yang nyata dan cenderung membentuk anggapan dan kenyataan yang mirip. Artinya jika karyawan memandang atasannya tidak dengan rasa takut maka dapat diartikan bahwa atasannya bersifat autokratik,  begitu juga sebaliknya. Lebih lanjut, dapat ditentukan berdasarkan pengukuran PDI, bahwa PDI dapat memberikan informasi tentang Negara mana sajakah yang memiliki PDI yang kecil dan Negara yang mana memiliki PDI yang besar. Sehingga Power distance dapat dimaknai sebagai jarak kekuasaan dalam sebuah masyarakat yang nampak pada perilaku kelompok yang berkuasa dalam mendistribusikan kekuasaannya pada sebuah masyarakat. PDI dapat dilihat pada skala yang lebih kecil dalam masyarakat seperti keluarga, sekolah, komunitas, organisasi, yang merupakan tempat dimana mereka/manusia menghabiskan waktunya setiap harinya.

 

Power Distance in Replication Studies

Enam penelitian yang telah dipublikasikan pada tahun 1990 sampai 2002, yang merupakan hasil penelitian pada 28 negara. Dengan menggunakan dua sampel data yaitu kelompok masyarakat yang berhubungan langsung dengan kekuasaan dan kelompok masyarakat yang tidak berhubungan secara langsung dengan kekuasaan seperti murid sekolah dan  ibu rumah tangga, walaupun mereka bekerja tetapi tidak mendapat bayaran seperti pekerja lainnya.

Hasil penelitian terhadap kelompok masyarakat yang berhubungan langsung dengan kekuasaan menunjukkan hasil bahwa IBM set menghasilkan korelasi yang signifikan antara PDI dan IBM score.

Sementara survey Bond’s Chinese pada 23 negara menunjukkan bahwa dimensi moral berkorelasi significan terhadap PDI. Murid-murid pada Negara-nagara yang memiliki PDI yang besar dalam praktek keseharian menunjukan bahwa mereka cenderung menikmati beberapa keinginan, cenderung memilih jalan tengah, lebih suka menyimpan keinginan dalam dirinya sendiri. Di lain pihak, dalam kondisi dimana terdapat ketidakadilan masyarakat kedua seperti mahasiswa cenderung tidak memiliki aspirasi, namun pada Negara-nagara dengan PDI yang kecil akan cenderung memilih perilaku adaptasi, berhati-hati dalam bertindak.

Pada masyarakat yang egaliter, jika terjadi permasalahan yang tidak dapat dipecahkan oleh seseorang yang memiliki kekuasaan, mahasiswa atau kelompok pelajar akan memegang peran penting.

Power Distance Differences Within Countries: Social Class, Educational Level, And Occupation

Untuk mengukur perbedaan power distance pada setiap Negara, digunakan tiga kelompok sumberdata yakni kelompok kelas social, kelompok strata pendidikan, dan kelompok pekerjaan. Ketidakadilan diantara masyarakat masih tetap ada pada kelompok kelas social, ada kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah, dan ketiga kelas social tersebut cukup bervariasi pada setiap Negara.

Masing-masing kelas dibedakan berdasarkan peluang untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, faktanya kelompok yang berasal minimal dari kelas menengah akan mendapatkan akses lebih untuk mendapatkan pendidikan dibandingkan kelompok kelas bawah. Karena pendidikan juga berhubungan dengan peluang mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, maka pekerjaan yang lebih baik juga ditempati oleh kedua kelompok tersebut yang lebih mudah mendapatkan akses pendidikan. Pada hasil pengukuran PDI pada beberapa Negara, kelompok yang berada pada status terbawah dengan pendidikan terbawah cenderung memiliki PDI yang besar.

Measures Associated With Power Distance: The Structure in This And Following Chapter

Perbedaan power distance pada banyak Negara akan berhubungan dengan perbedaan pada sebuah keluarga, sekolah, dunia kerja atau perusahaan, Negara bagian atau provinsi, yang membentuk power distance pada sebuah Negara. Analisis kuantitatif akan mengacu pada hasil PDI, sedangkan masih banyak hal yang tidak dapat dijelaskan oleh PDI akan digunakan analisis kualitatif khususnya yang berhubungan dengan keluarga, sekolah, tempat bekerja dan sebagainya yang selanjutnya akan menjawab culture’s consequences atau konsekuensi dari sebuah budaya.

Power Distance Difference between Countries: Roots in the Family

Menurut Hofsede, hampir semua manusia dilahirkan pada sebuah keluarga, semua manusia memulai mental software-nya setelah dia lahir, kemudian dipengaruhi oleh orangtua mereka, melalui contoh dan keteladanan yang akhirnya membentuk karakter seseorang.

Dalam kasus dengan PDI yang besar, anak-anak diharapkan menjadi anak-anak yang patuh pada orangtua mereka, anak-anak yang lebih mudah diharapkan patuh dan menurut pada kakak-kakak mereka, kebebasan seorang anak dibatasi oleh aturan-aturan yang tidak tertulis tersebut.

Namun pada kasus dengan PDI yang kecil, semua anak-anak memiliki persamaan yang cukup merata dalam bertindak, pendidikan terhadap anak-anak diarahkan untuk menjadikan anak-anak menjadi mandiri dan dapat menjaga diri mereka sesegera mungkin. Anak-anak dan orang tua berbeda pendapatnya tidak akan dipermasalahkan, ketika anak-anak bertumbuh menjadi dewasa, hubungan anak-anak dan orang tua bagaikan hubungan antara sesama teman.

Power Distance At School

Hampir disemua masyarakat saat ini, anak-anak bersekolah dan mereka akan menghabiskan beberapa tahun untuk menyelesaikan sekolah sebelum mereka benar-benar bekerja mandiri, tentu saja pembentukan karakter seseorang juga akan dipengaruhi oleh lingkungan sekolah yang didalamnya terdapat guru-guru mereka, teman-teman mereka, dan juga lingkungan atau atmosphere sekolahnya.

Pada kasus dengan PDI besar, hubungan antara anak dan orangtua dibatasi oleh  skat power distance, hubungan murid dan guru memiliki jarak yang kental, dimana guru menjadi pusat perhatian dan guru harus diikuti, celah untuk mendebat dan berdebat dengan guru masih belum biasa dilakukan.

Namun pada kasus dengan PDI kecil, proses belajar dilakukan secara student centered, inisiatif lebih banyak dilakukan oleh para siswa atau problem base learning, guru hanya berfungsi sebagai expert, berdebatan dalam kelas sudah biasa terjadi, pola pengembangan pendidikan lebih menekankan pada sekolah lanjutan bukan Universitas seperti yang terjadi pada PDI besar.

Power Distance in the Workplace

Pembentukan budaya kerja dimulai setelah seseorang mendapatkan pengalaman yang mungkin berasal dari keluarga atau lingkungan saat mereka bersekolah. Sangat dimungkinkan jika seseorang meniru perilaku ayah mereka atau guru mereka yang pada akhirnya akan diproses dalam mental programming dalam dunia kerja, dan akhirnya juga tidak heran jika seseorang pegawai akan meniru perilaku bos mereka.

Pada kasus PDI yang besar, superioritas atasan terhadap bawahan akan sangat kentara, pemusatan kekuasaan sedapat mungkin hanya pada beberapa orang saja, gap upah atau gaji antara tingkat yang lebih tinggi dan pegawai biasa sangat besar. Banyak pekerja pada level bawah yang kurang terdidik.

Namun pada kasus PDI yang kecil, hubungan antara atasan dan bawahan relative merata, gap upah antara atasan dan bawahan relative kecil, pegawai pada semua lini relative tenaga terdidik, kekuasaan relative desentralistik dan cenderung menyebar pada beberapa lini, memungkinkan adanya budaya; saat ini jadi karyawan biasa dan besok mungkin menjadi bos atau saat ini menjadi bos, besok mungkin akan menjadi karyawan biasa.

 

Power Distance and the State

Power Distance pada Negara dengan PDI besar, akan terlihat pada cara mereka memilih pemimpin pemerintahan atau Negara, biasanya mereka lebih tradisional dan biasanya seputar pemimpin agama mereka, legitimasi seorang pemimpin cenderung mengacu pada hal-hal yang kurang rasional. Pemusatan kekuasaan terjadi disekitar keluarga dan sahabatnya, karisma, dan kelompok yang memiliki kekuasaan seperti militer.

Sedangkan pada Negara-negara dengan PDI kecil, pemerintahan dan agama dipisahkan oleh sekularisme yang cukup berarti, urusan agama adalah urusan individu dengan tuhannya sedangkan urusan Negara “politik” adalah urusan warganya terhadap pemerintah, dan pemerintah terhadap para warganya.

 

Power Distance And Corruption

Di beberapa Negara atau di beberapa organisasi, ada saja orang-orang yang berkuasa terjebak dalam penyalahgunaan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri secara sembunyi-sembunyi. Dimulai dari kebiasaan saling member hadiah yang semula dianggap legal atau layak dilakukan akhirnya berkembang menjadi kebiasaan memberi hadiah dengan tidak legal yang saat ini dikenal dengan korupsi. Sejak tahun 1995 telah dirumuskan sebuah alat analisis untuk mengukur indeks korupsi yang saat ini dikenal dengan CPI Corruption Perception Index. Dalam mengukuran CPI saat ini telah berkembang lebih dari 12 jenis disesuaikan dengan dimana CPI itu diterapkan, mulai dari perusahaan core business, sampai dengan jasa luar negeri. Skala pengukuran CPI dinyatakan dalam angka 10 s.d. 1, dimana 10 dipersepsikan tingkat terjadinya praktek korupsi relative rendah, sedangkan angka 1 menunjukkan tingkat terjadinya praktek korupsi sangat tinggi. Namun besarnya tingkat korupsi atau CPI tidak dapat diprediksi secara tepat dengan menggunakan PDI.

 

Power Distance and Ideas

Perilaku Para orangtua, guru, menejer, dan penerapan hukum melekat pada sebuah budaya dalam masyarakat itu sendiri. Jalan hidup seorang pengikut adalah menjadi pengikut, dan perilaku mereka sebagai pengikut hanya dapat dihargai jika ada yang mengerti tentang mental software. Mental software terbentuk sejak masa kanak-kanak dari apa yang pernah dipelajari ketika bertumbuh menjadi dewasa.

Dimulai sejak jaman kejayaan Kong Fu ze, yang menganggap bahwa stabilitas dalam masyarakat akan terjadi jika terdapat sedikitnya ketidakadilan, artinya semakin besar ketidakadilan maka semakin besar pula kemungkinan stabiltas akan terganggu. Selanjutnya, Plato berpendapat bahwa untuk mewujudkan stabilitas harus dimulai terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat bawah, dan juga tergantung pada cara kelompok elit memimpin.

Pada jaman perjanjian baru, pada abad permulaan, para pendeta hidup dalam kemiskinan, namun kondisi seperti tidak lama bertahan karena saat ini para pendetapun dimungkin untuk tidak miskin lagi.  Pada kelompok denominasi non hirarki seperti protestan cenderung memiliki PDI yang kecil jika dibandingkan dengan kelompok Katolik terlihat cenderung memiliki PDI yang lebih besar.

Lebih lanjur Karl Marx juga berpendapat bahwa, untuk memperkecil ketidakadilan harus diciptakan kelompok-kelompok dengan kekuasaan yang terbatas, namun sangat disayangkan prinsif yang diajarkan olehnya justru berada pada Negara-negara “dictator” yang memiliki PDI yang besar, artinya saat PDI besar disanalah angka ketidakadilan itu juga besar.

Perbaikan Power Distance adalah sebuah cita-cita dari kebanyakan masyarakat dunia, dimana pada saat kesenjangan kekuasaan terjadi sangat besar maka PDI juga besar, begitu juga sebaiknya, dan selalu akan terjadi tarik-menarik pada kedua kutub extreme antara PDI besar dan PDI kecil.

 

Origin of Power Distance Differences

Perbedaan power distance pada mulanya terlihat pada Negara-nagara yang memiliki sejarah bahasa yang berbeda; Negara-negara yang memiliki sejarah persamaan bahasa yakni Romance seperti Perancis, Italia, Potugis, Rumania, dan Spanyol, mereka memiliki PDI yang relative tinggi. Sementara Negara-negara yang memiliki sejarah bahasanya Jerman; sperti Danish, Belanda, Inggris, Jerman, Norwegia, dan Swedia cenderung memiliki PDI yang relative rendah. Sejarah dan bahasa adalah bagian dari unsure budaya yang merupakan unsure kuatn pembentu software of mind. Selain factor budaya, factor letak dan geografi, besaran jumlah penduduk, dan tingkat kemakmuran sebuah Negara juga berhubungan erat dengan besaran PDI. Negara-negara yang terletak pada higher latitudes cenderung memiliki PDI yang rendah, sementara Negara-negara dengan jumlah penduduk yang besar cenderung memiliki PDI yang besar pulan, dan semakin kaya sebuah Negara maka semakin kecil PDI pada Negara tersebut.

 

The Future of Power Distance Differences

Menurut Hofsede, gambaran tentang perbedaan PDI pada Negara-negara saat ini cenderung statis, jika terjadi perubahan akan diperlukan waktu yang cukup lama bahkan lebih dari 40 tahun. Pada kondisi ini, gambaran PDI juga akan menjadi sangat penting dalam hubungannya dengan komunikasi antar Negara sebagai gambaran awal atau persepsi awal tentang sebuah masyarakat pada sebuah Negara, beserta kecenderungan perilaku masyarakatnya.

Pada konteks Pariwisata Global, konsep Hofsede menjadi sangat penting, karena pada pariwisata global pasti terjadi interaksi masyarakat dunia yang kemungkinan berasal dari Negara-negara PDI yang berbeda pula, budaya, dan perilaku serta cara pengambilan keputusannya juga akan berbeda pula.

 

Sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah globalisasi tidak berdampak pada percepatan perubahan budaya pada sebuah masyarakat? Apakah PDI masih relevan untuk mengukur power distance masyarakat dunia? Apakah pesatnya perkembangan teknologi dan komunikasi tidak berpengaruh pada perubahan budaya pada masyarakat dunia?

 

Daftar Pustaka

 

Hofsede, Geert and Jan. 2005. Cultures and Organizations Software of the Min: Intercultural Cooperation and Its Importance for Survival. New York: McGraw-Hill


[1] seorang sosiolog yang sangat berpengaruh dan popular di kalangan sosiologi organisasi di Belanda

[2] PDI: Power Distance Index

 

Konsep Keadilan ala Plato dan Tujuan akhir dari hidup manusia

Jawaban Ujian Akhir Semester Filsafat Ilmu[1]
[i]nAMa Karyasiswa:

I GUSTI BAGUS RAI UTAMA

[ii]Dosen Penilai:

Prof. Dr. I Nyoman Sirtha, SH., MS.

NIM. 1090771010 PROGRAM: PPS S3 Pariwisata UNUD[2]

  1. 1. Plato (427-347 SM)
    1. a. Apakah keadilan itu?

Menurut Plato, keadilan dimaknai sebagai seseorang membatasi dirinya pada kerja dan tempat dalam hidupnya disesuaikan dengan panggilan kecakapan “talenta” dan kesanggupan atau kemampuan. Sehingga keadilan diproyeksikan pada diri manusia sehingga yang dapat dikatakan adil adalah seseorang yang mampu mengendalikan diri dan perasaannya yang dikendalikan oleh akal.

  1. b. Bagaimana metode untuk mewujudkan keadilan?

1) Kembalikan Masyarakat pada Struktur aslinya

Menurut Plato, metode untuk mewujudkan keadilan adalah dengan mengembalikan masyarakat pada struktur aslinya, misalnya jika seseorang sebagai guru baiklah tugasnya hanya mengajar saja, jika seseorang sebagai prajurit baiklah tugasnya hanya menjaga kedaulatan negara, jika seseorang sebagai pedagang baiklah tugasnya hanya dibidang perniagaan saja. Jika seseorang sebagai gubernur atau presiden baiklah tugasnya hanya untuk memimpin negara dengan adil dan bijaksana.

 

2) Negara melakukan Pengawasan terhadap Fungsi Struktur Masyarakat.

Metode berikutnya adalah tugas untuk mengembalikan masyarakat pada struktur aslinya adalah tugas Negara untuk menciptakan stabilitas  agar tidak terjadinya penyimpangan struktur masyarakat. Dengan demikian keadialan bukan mengenai hubungan antara individu, melainkan hubungan antara individu dan negaranya. Sehingga lahir juga motto “jangan tanyakan apa yang dapat diberikan Negara kepadamu, namun tanyakan! Apa yang dapat engkau berikan kepada negaramu?” artinya kekaryaan dan karya seseorang harusnya dapat dipersembahkan untuk Negara sesuai dengan karya kelasnya.

 

3) Memilih Pemimpin dari Putra Terbaik

Metode yang lainnya adalah dengan memilih pemimpin dari putra terbaik dalam masyarakat tidak dilakukan melalui pemilihan langsung atau “voting” melainkan dengan kesepakatan tertentu sehingga dapat ditentukan pemimpin yang benar-benar manusia super dari masyarakat tersebut  artinya yang memimpin Negara seharusnya manusia super “the king of philosopher” karena keadilan juga dipahami secara metafiisis keberadaannya tidak dapat diamati oleh manusia, akibatnya adalah perwujudan keadilan digeser ke dunia lain di luar pengalaman manusia, dan akal manusia yang esensial bagi keadilan harus tunduk pada cara-cara Tuhan yang keputusanNya berlaku absolute atau tidak bisa diubah dan tidak bias diduga.

 

  1. c. Bagaimana keadaan kehidupan masyarakat yang adil?

Keadaan kehidupan masyarakat yang adil akan terlihat jika struktur yang ada dalam masyarakat dapat menjalankan fungsinya masing-masing, dan elemen-elemen principal dalam masyarakat tetap dapat dipertahankan, elemen-elemen dasar tersebut adalah:

1)    Adanya pemilahan kelas-kelas yang tegas dalam masyarakat, para pemimpin dalam masyarakat harus diisi oleh orang-orang yang memiliki kecakapan untuk menjadi pemimpin dan kesanggupan untuk memimpin dengan adil.

2)    Adanya pengawasan yang ketat atas dominasi serta kolektivitas kepentingan-kepentingan kelompok tertentu dalam masyarakat sehingga fungsi-fungsi masyarakat tetap berjalan sesuai struktur aslinya.

3)    Kelompok pada kelas penguasa tidak berpartisipasi atau turut campur dalam aktivitas perekonomian, terutama dalam mencari penghasilan, namun, penguasa tetap memiliki monopoli yang kuat atas semua hal seperti militer, pendidikan, sehingga  dalam hal ini Negara harus “self sufficient” atau mandiri jika tidak demikian, para penguasa akan bergantung pada para pedagang, atau justru para penguasa itu sendiri menjadi pedagang.

4)    Harus ada sensor terhadap semua aktivitas intelektual kelas penguasa, dan propaganda terus-menerus yang bertujuan untuk menyeragamkan pikiran-pikiran mereka sehingga kesatuan dalam masyarakat tetap dapat dipertahankan artinya kontrol sosial berjalan dengan baik.

 

  1. 2. Arestoteles (384-322 BC)

  1. a. Apa yang dimaksud dengan tujuan akhir (utama) manusia?

Menurut Aristoteles, tujuan tertinggi sebagai makna terakhir hidup manusia adalah kebahagiaan (eudaimonia). Karena apabila sudah bahagia, orang tidak memerlukan apa-apa lagi. Tidak masuk akal jika orang masih mencari sesuatu yang lain lagi apabila ia sudah bahagia. Kebahagiaan itu adalah baik pada dirinya sendiri. Kebahagiaan bernilai bukan karena demi nilai lain yang lebih tinggi, melainkan karena demi dirinya sendiri. Semua tujuan yang lain bermuara pada kebahagiaan sebagai tujuan terakhir.

 

 

  1. b. Bagaimana gambaran keadaan manusia yang telah mencapai tujuan akhir (utama)?

1) Hidup Bijaksana

Keadaan manusia yang telah mencapai tujuan akhir adalah mereka telah memiliki kebijaksanaan, hidup sempurna dengan mencintai kebenaran-kebenaran abadi, mampu merasakan cukup dalam sagala hal atau tidak rakus dan tamak. Unsur kebijaksanaan adalah unsur tujuan akhir yang paling utama.

2) Hidup Kerkeutamaan

Keadaan manusia yang hidup dalam berkeutamaan ”arete” mampu bertindak adil dan berani, melakukan tindakan yang telah dikontrakkan/dijanjikan atau ”satya wacana” dan melaksanakan kewajiban sesuai dan berkaitan dengan kontrak, serta melakukan semua tindakan yang harus dapat dipertanggungjawabkan. Unsur berkeutamaan adalah unsur kedua dalam tujuan akhir manusia.

 

 

 

3) Selalu Merasa Senang

Keadaan manusia yang hidup mampu merasakan kenikmatan atau rasa senang, menikmati rasa senang merupakan buah hasil hidup berkeutamaan artinya orang yang baik senang hidupnya. Unsur rasa senang adalah unsur ketiga dari tujuan akhir manusia.

 

4) Banyak Sahabat, Sehat, Kaya, dan bernasib baik

Keadaan manusia yang hidup memiliki banyak sahabat, sehat jasmani dan rohani atau tidak sakit-sakitan, memiliki kekayaan (jika orang hidup kekurangan maka tidak bahagia), dan keadaan manusia yang telah mencapai tujuan akhir juga ditunjukkan bahwa manusia tersebut dipenuhi keberuntungan dan nasib baik dan selanjutnya unsur ini disebutkan sebagai unsur turunan atau tambahan dari tiga unsur lain  di atas yakni, kebijaksanaan, berkeutamaan, dan rasa senang.

 

  1. c. Mengapa ada manusia yang tidak mencapai tujuan akhir (utama)?

1)      Ambisi yang berlebihan

Karena tujuan akhir manusia adalah kebahagiaan, dan kebahagiaan tersebut terpusat pada diri sendiri dan sangat sebyektif dan bersifat relatif bagi setiap manusia, jika manusia tidak mampu mengontrol ambisi diri yang berlebeihan maka seseorang tidak mampu bersikap adil, selalu merasa kurang, tidak pernah merasa puas diri, dan akhirnya seseorang manjadi sangat rakus dan tamak dan pastinya dia tidak akan mendapatkan kebijaksanaan tersebut. Artinya jika penafsiran kebahagiaan bersifat subyektif maka manusia tidak mencapai tujuan akhir kebahagiaan karena mereka tidak pernah ”merasa” bahagia.

2) Terlalu Mementingkan diri sendiri

Kebahagiaan ala Arestoteles menurutnya dapat dicapai pada saat manusia masih hidup dan sifat dari kebahagiaan tersebut bersifat amanen atau duniawi. Kontemplasi dalam pemikiran Aristoteles tidak berarti pertemuan atau persatuan dengan sesuatu di luar atau di atas manusia, melainkan pemenuhan bakat/kemampuan manusia yang paling tinggi, kemampuannya untuk melakukan kegiatan yang sifatnya mencukupi pada dirinya sendiri (self-sufficient) artinya seseorang bisa terjebak pada hal-hal yang bersifat mementingkan diri sendiri untuk mewujudkan kebahagiaan tersebut, jika manusia terjebak pada sifat mementingkan diri sendiri seseorang akan dengan mudah tidak memenuhi janji-janji yang pernah dikontrakkan atau  dikrarkan dan cenderung berpihak pada hal-hal yang dapat menguntungkan dirinya sendiri. Pada saat inilah seseorang tidak dapat merasakan kebahagiaan.

 

3) Sakit-sakitan, kurang bisa bergaul, hidup miskin, kurang beruntung

Ironis sekali, Arestoteles memandang kebahagiaan juga dapat digambarkan bahwa seseorang yang sakit-sakitan tidak akan merasa bahagia, orang yang tidak memiliki banyak teman akan merasa tidak bahagia, orang yang kehidupannya miskin tidak akan merasa bahagia, dan seseorang yang sering mendapat musibah atau bencana atau kurang beruntung dianggap tidak akan merasa bahagia. Artinya tujuan akhir manusia tidak akan tercapai jika mereka sakit-sakitan, tidak banyak teman, miskin, atau dikodratkan bernasib buruk karena dalam kondisi seperti ini tidak mungkin seseorang merasa bahagia.

 

 

 

 


[1] Ujian Akhir Semester Filsafat Ilmu

[2] Program Pascasarjana Doktor Pariwisata Universitas Udayana Bali


[i] Karyasiswa: I GUSTI BAGUS RAI UTAMA

[ii] Dosen Pengasuh Matakuliah: Prof. Dr. I Nyoman Sirtha, SH., MS.

 

Ilmu pariwisata dari segi ontology, epistemology, axiology apakah termasuk bidang ilmu tersendiri

Jawaban Ujian Akhir Semester Filsafat Ilmu
nAMa Karyasiswa: 

I GUSTI BAGUS RAI UTAMA

Dosen Penilai: 

Prof. Dr. dr. I Made Bakta, Sp.PD. (KHOM)

NIM. 1090771010 PROGRAM: PPS S3 Pariwisata UNUD
Soal No.9 

Cobalah kaji ilmu pariwisata dari segi ontology, epistemology, axiology apakah termasuk bidang ilmu tersendiri, ataukah merupakan sub-bidang ilmu dibawah ilmu ekonomi. Tinjau juga dari aspek obyek material dan obyek formal ilmu tersebut!

Jawab:

Ilmu Pariwisata adalam Ilmu tersendiri karena telah memenuhi ketiga segi (ontology, epistemology, dan axiology) sebagai ilmu mandiri dan unsur ini merupakan sifat yang melekat pada setiap  ilmu pengetahuan. Ilmu Pariwisata bukan sub-bidang ilmu ekonomi karena pariwisata telah memenuhi syarat sebagai ilmu tersendiri,

Aspek Ontologi Pariwisata

Aspek ontologi dari ilmu pariwisata dapat dilihat kemampuan ilmu ini dalam menyedikan informasi yang lengkap tentang hakekat perjalanan wisata, gejala-gejala pariwisata, karakteristik wisatawan, prasarana dan sarana wisata, tempat-tempat serta daya tarik destinasi yang dikunjungi, sistem dan organisasi, dan kegiatan bisnis terkait, serta komponen pendukung di daerah asal maupun di sebuah destinasi wisata.

Aspek Epistemologi Pariwisata

Aspek epistemology ilmu pariwisata dapat ditunjukkan pada cara-cara pariwisata memperoleh kebenaran ilmiah, objek ilmu pariwisata telah didasarkan pada logika berpikir yang rasional dan dapat diuji secara empirik. Dalam memperoleh kebenaran ilmiah dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan, yakni:

(1)  Pendekatan system: Pendekatan ini menekankan bahwa pergerakan wisatawan, aktivitas masyarakat yang memfasilitasi serta implikasi kedua-duanya terhadap kehidupan masyarakat luas merupakan kesatuan yang saling berhubungan “linked system” dan saling mempengaruhi. Setiap terjadinya pergerakan wisatawan akan diikuti dengan penyediaan fasilitas wisata dan interaksi keduanya akan menimbulkan pengaruh logis di bidang ekonomi, social, budaya, ekologi, bahkan politik. Sehingga, pariwisata sebagai suatu system akan digerakkan oleh dinamika subsistemnya, seperti pasar, produk, dan pemasaran.

(2)  Pendekatan Kelembagaan: Pendekatan kelembagaan adalah dimana setiap perjalanan wisata akan melibatkan wisatawan sebagai konsumen, penyedia sebagai supplier jasa transportasi, penyedia jasa akomodasi atau penginapan, serta kemasan atraksi atau daya tarik wisata. Kesemua komponen ini memiliki hubungan fungsional yang menyebabkan terjadinya kegiatan perjalanan wisata, dan jika salah satu dari komponen di atas tidak menjalankan fungsinya maka kegiatan perjalanan tidak akan berlangsung.

(3)  Pendekatan Produk: Pendekatan yang digunakan untuk mengkategorikan bahwa pariwisata sebagai suatu komoditas yang dapat dijelaskan aspek-aspeknya yang sengaja diciptakan untuk merespon kebutuhan masyarakat. Pariwisata adalah sebuah produk kesatuan totalitas dari empat aspek dasar yakni; Menurut Medlik, 1980 (dalam Ariyanto 2005), ada empat aspek (4A) yang harus dipenuhi produk pariwisata sebagai sebuah totalitas produk, yakni: (1)Attractions (daya tarik); (2)Accesability (transportasi); (3)Amenities (fasilitas); (4)Ancillary (kelembagaan)

Sedangkan metode yang dapat digunakan untuk mencari kebenaran ilmiah ilmu pariwisata seperti (1) metode eksploratif dari jenis penelitian eksploratori (exploratory research) dan metode membangun teori (theory-building research) (2) kuantitatif (3) kualitatif (4) studi komparatif (5) eksploratif (6) deskriptif dan metode lainnya sesuai dengan permasalah dan tujuan penelitiannya.

Aspek Aksiologi Pariwisata

Ilmu pariwisata telah memberikan manfaat bagi kesejahteraan umat manusia. Perjalanan dan pergerakan wisatawan adalah salah satu bentuk kegiatan dasar manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang beragam, baik dalam bentuk pengalaman, pencerahan, penyegaran fisik dan psikis maupun dalam bentuk aktualisasi diri. Menurut UN-WTO, pariwisata telah menjadi industri terbesar dan memperlihatkan pertumbuhan yang konsisten dari tahun ke tahun. Kontribusi pariwisata yang lebih konkret bagi kesejahteraan manusia dapat dilihat dari implikasi-implikasi pergerakan wisatawan, seperti meningkatnya kegiatan ekonomi, pemahaman terhadap budaya yang berbeda, pemanfaatan potensi sumberdaya alam dan manusia.

Tinjauan terhadap obyek material dan obyek formal Ilmu Pariwisata

Obyek Material Ilmu Pariwisata

Obyek material pariwisata adalah sasaran atau hal yang menjadi kajian pada ilmu pariwisata, Ilmu pariwisata adalah ilmu yang mempelajari teori-teori dan praktik-praktik tentang perjalanan wisatawan, aktivitas masyarakat yang memfasilitasi perjalanan wisatawan, dengan berbagai implikasinya.

Implikasi dari adanya perjalanan wisata, telah menimbulkan respon terhadap penyediaan jasa layanan pariwisata, dimana (UN-WTO, 2000) mengelompokkannya menjadi tujuh, yakni: (1)Jasa Akomodasi (Accomodation services) (2)Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman (Food and beverage-serving services). (3)Jasa Transportasi Wisata (Passenger transport services). (4)Jasa Pemanduan dan Biro Perjalanan Wisata (Travel agency, tour operator and tourist guide services). (5)Jasa Pagelaran Budaya (Cultural services). (6)Jasa Rekreasi dan Hiburan (Recreation and other enter­tainment services). (7)Jasa Keuangan Pariwisata (Miscellaneous tourism services).

Obyek Formal Ilmu Pariwisata

Obyek formal ilmu pariwisata adalah cara atau metode yang dipakai dalam mengkaji masalah-masalah pada obyek material pariwisata. Ada tiga pendekatan yang dapat digunakan untuk mengkaji masalah-masalah pada obyek material pariwisata, yakni; (1)pendekatan kelembagaan, (2) pendekatan system, dan (3) pendekatan produk. Sedangkan metode yang dipakai mencari kebenaran ilmiah ilmu pariwisata seperti (1) metode eksploratif (exploratory research) dan metode membangun teori (theory-building research) (2) kuantitatif (3) kualitatif (4) studi komparatif (5) eksploratif (6) deskriptif dan metode lainnya sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitiannya.

Sedangkan kajian bidang ilmu pariwisata, pada aspek formal ini dapat dikelompokkan menjadi tiga, yakni: (1)Kajian Pengembangan Jasa Wisata: dengan objek perhatiannya adalah aktivitas masyarakat dalam penyediaan jasa, seperti fasilitas akomodasi, atraksi, akses dan amenitas, serta jasa-jasa yang bersifat intangible lainnya. (2)Kajian Organisasi Perjalanan: dengan objek perhatiannya terfokus pada pemaketan perjalanan wisata, pengorganisasian dan pengelolaannya sesuai dengan prinsip-prinsip kerberlanjutan. (3)Kajian Kebijakan Pembangunan Pariwisata. Dengan menitik­beratkan perhatiannya pada upaya-upaya peningkatan manfaat sosial, ekonomi, budaya, psikologi perjalanan wisata bagi masyarakat dan wisatawan dan evaluasi perkembangan pariwisata melalui suatu tindakan yang terencana.

Hubungan Gaya Hidup dan Perilaku Konsumen pariwisata bali

Hubungan Gaya Hidup dan Perilaku Konsumen pariwisata bali

Abstrak

Gaya hidup adalah gambaran hidup seseorang yang tercermin pada ekspresi di setiap aktivitas, hasrat serta keingingan, dan pendapat-pendapat yang tercetus daripadanya. Gaya hidup atau lifestyle juga berdampak pada setiap aspek kehidupan manusia, nilai nilai hubungan sosial, kondisi ekonomi, bahkan juga berdampak pada faktor-faktor lingkungan.

Pada konteks pariwisata, gaya hidup juga berhubungan dengan aktivitas, hobi, pendapat, yang memainkan peranan penting pada perilaku konsumen. Perilaku konsumen pariwisata dapat dikelompokkan menjadi beberapa tipologi sebagai dasar dari aspek sosilogi pengambilan keputusan oleh pelaku pariwisata untuk memilah konsumennya agar dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan harapan konsumen.

Informasi tentang kebutuhan riil wisatawan sangat berhubungan dengan perilaku konsumen, dan merupakan informasi penting bagi pengelola pariwisata dalam melakukan pengembangan pariwisata agar sesuai dengan segmentasi wisatawan.  Perilaku konsumen melekat pada tipologi konsumen pariwisata, dan juga adalah gambaran dari gaya hidup wisatawan yang berdampak pada aktivitas wisatawan pada daerah tujuan  wisata yang dikunjunginya.

 

Kata Kunci: gaya hidup, lifestyle, perilaku, konsumen, tipologi, kepuasan, wisatawan

 


Pendahuluan

Kecenderungan saat ini, manusia ingin hidup lebih mudah, tidak mau berpikir keras, dan ingin serba cepat. Kecenderungan tersebut didukung oleh cepatnya perkembangan industri pendukung, dan perkembangan teknologi sehingga teknologi dianggap sangat berperan mendorong manusia modern berpikir serba cepat atau instan. Sebagai akibatnya, indikator kecepatan dan kualitas menjadi sangat penting dalam kaitannya dengan gaya hidup atau lifestyle” (Kotler, 2000)

“Lifestyle is pattern live expressed someone through activity, interest, and opinion. Some lifestyle type for example: self actualize, fulfilled, experiences, believers, and strugglers. It can determine to buy product which have brand or no brand. They usually have characteristic still enthusiastic and young tend to expend their money for the clothes, food fast, music, cinema, and video”. (Kotler, 2000)

 

Kotler, 2000, juga berpendapat bahwa: gaya hidup adalah gambaran hidup seseorang yang terbawa pada ekspresi pada setiap aktivitas, hasrat serta keingingan, dan pendapat-pendapat yang tercetus daripadanya. Gaya hidup tercermin dalam berbagai perilaku, sebagai misalnya: gaya hidup dianggap berhubungan dengan aktualisasi diri, Inging mencari kepuasan diri, ingin mendapatkan pengalaman hidup yang berbeda, ingin  dipercaya, bahkan gaya hidup diwujudkan dalam bentuk ingin tampil beda. Kesemua hal tersebut juga akan menentukan perilaku pemilihan dan pembelian sebuah produk, pemilihan merek, bahkan menentuan tempat mendapatkan sebuah produk juga dianggap berhubungan dengan gaya hidup.

“In every aspect of human life, lifestyle has a great affect as the impact of values in social interaction, economic condition, and environmental factors. The activities, hobbies, and opinions reflected the pattern or style of a person living. Lifestyle is playing an increasingly important part in Costumer behaviours” (Crompton, 2004).

 

Sementara Crompton, 2004 memiliki pandangan yang sama tentang gaya hidup atau lifestyle, yang dianggap bahwa pada setiap aspek kehidupan manusia, gaya hidup berdampak pada nilai nilai hubungan social, kondisi ekonomi, bahkan juga berdampak pada faktor-faktor lingkungan. Gaya hidup juga berhubungan dengan aktivitas, hobi, pendapat, dan juga gaya hidup memainkan peranan penting pada perilaku konsummen.

Berwisata sebagai Gaya Hidup

Pengertian pariwisata menurut Bukart dan Medlik, 1990 (dalam Soekadijo 2000), pariwisata adalah perpindahan orang untuk sementara dan dalam jangka waktu pendek ke tujuan–tujuan di luar tempat dimana mereka biasanya hidup dan bekerja.

Sementara Suwantoro (1997), memberikan pengertian pariwisata sebagai  suatu proses kepergian sementara dari seseorang atau lebih menuju tempat lain di luar tempat tinggalnya. Dorongan kepergiannya karena berbagai kepentingan, baik karena kepentingan ekonomi, sosial, kebudayaan, politik, agama, kesehatan maupun kepentingan lain seperti sekedar ingin tahu, menambah pengalaman atau untuk belajar.

Sedangkan Menurut Freuler, 1980 (dalam Pendit, 1999), merumuskan pariwisata dalam arti modern, merupakan gejala jaman sekarang yang didasarkan atas kebutuhan akan kesehatan dan pergantian hawa, penilaian yang sadar terhadap keindahan alam, kesenangan dan kenikmatan alam semesta, dan pada khususnya disebabkan oleh bertambahnya pergaulan berbagai bangsa dan kelas dalam masyarakat manusia sebagai hasil perkembangan perniagaan, industri dan perdagangan serta penyempurnaan alat–alat pengangkutan.

Aspek Penawaran dan Permintaan Pariwisata

 

Menurut Medlik, 1980 (dalam Ariyanto 2005), ada empat aspek (4A) yang harus diperhatikan dalam penawaran pariwisata. Aspek-aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang membentuk totalitas dari sebuah produk wisata, keempat aspek tersebut terdiri dari; (1) Attraction (daya tarik); daerah tujuan wisata (selanjutnya disebut DTW) untuk menarik wisatawan pasti memiliki daya tarik, baik daya tarik berupa alam maupun masyarakat dan budayanya. (2) Accesable (transportasi); accesable dimaksudkan agar wisatawan domestik dan mancanegara dapat dengan mudah dalam pencapaian tujuan ke tempat wisata. (3) Amenities (fasilitas); amenities memang menjadi salah satu syarat daerah tujuan wisata agar wisatawan dapat dengan kerasan tinggal lebih lama di DTW. Dan (4)Ancillary (kelembagaan); adanya lembaga pariwisata wisatawan akan semakin sering mengunjungi dan mencari DTW apabila di daerah tersebut wisatawan dapat merasakan keamanan, (protection of tourism) dan terlindungi.

Sedangkan Jackson, 1989 (dalam Pitana, 2005) melihat bahwa faktor penting yang menentukan permintaan pariwisata berasal dari komponen daerah asal wisatawan antara lain, jumlah penduduk (population size), kemampuan finansial masyarakat (financial means), waktu senggang yang dimiliki (leisure time), sistem transportasi, dan sistem pemasaran pariwisata yang ada.

 

Tipologi Wisatawan

 

Wisatawan adalah orang yang bepergian dari tempat tinggalnya untuk berkunjung ke tempat lain dengan menikmati perjalanan dari kunjungannya itu. (Spillane, 1993).  Tipologi wisatawan merupakan aspek sosiologis wisatawan yang menjadi bahasan yang penting pada studi pariwisata, Menurut Plog, 1972 (dalam Pitana, 2005) mengelompokkan tipologi wisatawan sebagai berikut: (1) Allocentris, yaitu wisatawan hanya ingin mengunjungi tempat-tempat yang belum diketahui, bersifat petualangan, dan mau memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh masyarakat lokal. (2) Psycocentris, yaitu wisatawan yang hanya ingin mengunjungi daerah tujuan wisata sudah mempunyai fasilitas dengan standar yang sama dengan di negaranya. (3)Mid-Centris, yaitu terletak diantara tipologi Allocentris dan Psycocentris.

Menurut Pitana (2005), tipologi wisatawan perlu diketahui untuk tujuan perencanaan, termasuk dalam pengembangan kepariwisataan. Tipologi yang lebih sesuai adalah tipologi berdasarkan atas kebutuhan riil wisatawan sehingga pengelola dalam melakukan pengembangan objek wisata sesuai dengan segmentasi wisatawan.

Pada umumnya kelompok wisatawan yang datang ke Indonesia terdiri dari kelompok wisatawan psikosentris (Psycocentris). Kelompok ini sangat peka pada keadaan yang dipandang tidak aman dan sangsi akan keselamatan dirinya, sehingga wisatawan tersebut enggan datang atau membatalkan kunjungannya yang sudah dijadualkan (Darsoprajitno, 2001).

Motivasi Wisatawan untuk Berwisata

Menurut Sharpley, 1994 dan Wahab, 1975 (dalam Pitana, 2005) menekankan,  motivasi merupakan hal yang sangat mendasar dalam studi tentang wisatawan dan  pariwisata, karena motivasi merupakan “Trigger” dari proses perjalanan wisata, walau motivasi ini acapkali tidak disadari secara penuh oleh wisatawan itu sendiri.

Pada dasarnya seseorang melakukan perjalanan dimotivasi oleh beberapa hal, motivasi-motivasi tersebut dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok besar sebagai berikut: (1) Physical or physiological motivation yaitu motivasi yang bersifat fisik antara lain untuk relaksasi, kesehatan, kenyamanan, berpartisipasi dalam kegiatan olahraga, bersantai dan sebagainya. (2) Cultural motivation yaitu keinginan untuk mengetahui budaya, adat, tradisi dan kesenian daerah lain. (3)Social or interpersonal motivation yaitu motivasi yang bersifat sosial, seperti mengunjungi teman dan keluarga, menemui mitra kerja, melakukan hal-hal yang dianggap mendatangkan gengsi (prestice), melakukan ziarah, pelarian dari situasi yang membosankan dan seterusnya. (4) Fantasy motivation yaitu adanya motivasi di daerah lain sesorang akan bisa lepas dari rutinitas keseharian yang menjemukan dan yang memberikan kepuasan psikologis (McIntosh, 1977 dan Murphy, 1985; dalam Pitana, 2005).

Pearce, 1998 (dalam Pitana, 2005) berpendapat, wisatawan dalam melakukan perjalanan wisata termotivasi oleh beberapa faktor yakni: Kebutuhan fisiologis, keamanan, sosial, prestise, dan aktualiasasi diri.

Faktor-faktor Pendorong Wisatawan untuk Berwisata

 

Faktor-faktor  pendorong untuk berwisata sangatlah penting untuk diketahui oleh siapapun yang berkecimpung dalam industri pariwisata (Pitana, 2005). Dengan adanya faktor pendorong, maka seseorang ingin melakukan perjalanan wisata, tetapi belum jelas mana daerah yang akan dituju. Berbagai faktor pendorong seseorang melakukan perjalanan wisata menurut Ryan, 1991 (dalam Pitana, 2005), sebagai berikut:

1)     Escape. Ingin melepaskan diri dari lingkungan yang dirasakan menjemukan, atau kejenuhan dari pekerjaan sehari-hari.

2)     Relaxation. Keinginan untuk penyegaran, yang juga berhubungan dengan motivasi untuk escape di atas.

3)     Play. Ingin menikmati kegembiraan, melalui berbagai permainan, yang merupakan kemunculan kembali sifat kekanak-kanakan, dan melepaskan diri sejenak dari berbagai urusan yang serius.

4)     Strengthening family bond. Ingin mempererat hubungan kekerabatan, khususnya dalam konteks (visiting, friends and relatives). Biasanya wisata ini dilakukan bersama-sama (group tour)

5)     Prestige. Ingin menunjukkan gengsi, dengan mengunjungi destinasi yang menunjukkan kelas dan gaya hidup, yang juga merupakan dorongan untuk meningkatkan status atau social standing.

6)     Social interaction. Untuk melakukan interaksi sosial dengan teman sejawat, atau dengan masyarakat lokal yang dikunjungi.

7)     Romance. Keinginan bertemu dengan orang-orang yang bisa memberikan suasana romantis atau untuk memenuhi kebutuhan seksual.

8)     Educational opportunity. Keinginan melihat suatu yang baru, memperlajari orang lain dan/atau daerah lain atau mengetahui kebudayaan etnis lain. Ini merupakan pendorong dominan dalam pariwisata.

9)     Self-fulfilment. Keinginan menemukan diri sendiri, karena diri sendiri biasanya bisa ditemukan pada saat kita menemukan daerah atau orang yang baru.

10)Wish-fulfilment. Keinginan merealisasikan mimpi-mimpi, yang lama dicita-citakan, sampai mengorbankan diri dalam bentuk penghematan, agar bisa melakukan perjalanan. Hal ini juga sangat jelas dalam perjalanan wisata religius, sebagai bagian dari keinginan atau dorongan yang kuat dari dalam diri.

Karakteristik, Motivasi dan Persepsi Wisatawan yang Berkunjung ke Bali

Berdasarkan survei yang dilakukan Disparda Bali, 2003 (dalam Pitana, 2005), ditemukan sebagian besar wisatawan yang berkunjung ke Bali dari kelompok umur muda (20-39 th), yaitu sebesar 64% wisman dan 65% untuk wisnus.  Dilihat dari jenis kelamin, ada kecenderungan wisatawan laki-laki lebih banyak daripada perempuan, walaupun dengan perbedaan yang tidak terlalu besar, yaitu 54:45 untuk wisman dan 57:42 untuk wisnus. Begitu juga jika dilihat dari jenis pekerjaan wisatawan, sebagian besar wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali 43,66% mempunyai pekerjaan sebagai tenaga ahli atau profesional. Sedangkan 46,32%  wisatawan nusantara yang datang ke Bali mempunyai profesi sebagai pekerja kantor atau pegawai, dan 22,8% adalah pelajar atau mahasiswa.

Pada sisi lainnya, jika dilihat dari motivasi kedatangan wisatawan ke Bali, 93% datang untuk tujuan berlibur, 7% untuk tujuan lainnya. Dilihat dari sejumlah harapan yang terkait dengan image/citra tentang Bali, 48,54% kedatangan wisatawan ke Bali sesuai dengan harapannya. Bahkan 44,10% wisatawan mancanegara menyatakan, kenyataan lebih baik dari harapannya. Bagi wisatawan nusantara, 71,53% menyatakan kenyataan yang dialami di Bali selama berlibur memang sesuai dengan harapannya. Ada banyak hal yang dinilai positif oleh wisatawan mancanegara tentang Bali. Alam Bali dianggap masih asli sebesar 84%.

Hipotesis” Ada Hubungan Gaya Hidup dengan Perilaku Konsumen

  1. 1. Gaya Hidup Menentukan Aktivitas Wisata:

Kotler, 2000, berpendapat bahwa: gaya hidup adalah gambaran hidup seseorang yang terbawa pada ekspresi pada setiap aktivitas, hasrat serta keingingan, dan pendapat-pendapat yang tercetus daripadanya

 

  1. 2. Pilihan Daerah Tujuan Wisata Berhubungan dengan keanekaragaman Aktivitas Wisata

Crompton, 2004 memiliki pandangan bahwa gaya hidup atau lifestyle berdampat pada setiap aspek kehidupan manusia, gaya hidup juga berdampak pada nilai nilai hubungan social, kondisi ekonomi, bahkan juga berdampak pada faktor-faktor lingkungan.

 

  1. 3. Perilaku Konsumen berhubungan dengan Tipologi Wisatawan

Gaya hidup juga berhubungan dengan aktivitas, hobi, pendapat, dan juga gaya hidup memainkan peranan penting pada perilaku konsumen (Menurut Crompton, 2004)

 

  1. 4. Tipologi Wisatawan dipengaruhi Gaya Hidup

Tipologi wisatawan merupakan aspek sosiologis wisatawan yang menjadi bahasan yang penting pada studi pariwisata, Menurut Pitana (2005), tipologi yang  sesuai adalah tipologi berdasarkan atas kebutuhan riil wisatawan sehingga pengelola dalam melakukan pengembangan objek wisata sesuai dengan segmentasi wisatawan.  Diasumsikan bahwa tipologi wisatawan adalah gambaran dari gaya hidup wisatawan yang berdampak pada perilakunya pada daerah tujuan  wisata yang dikunjunginya.

 

 

 

 

Daftar  Pustaka

 

Ariyanto. 2005. Ekonomi Pariwisata Jakarta: Pada http://www.geocities.com/ariyanto eks79/home.htm

Badan Pusat Statistik. 2005. ”Data Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara yang langsung datang ke Bali. (Laporan) BPS Prov Bali.

Darsoprajitno, H, Soewarno.2001.Ekologi Pariwisata,Tata Laksana Pengelolaan Objek dan Daya Tarik Wisata.Bandung:Angkasa

Kotler, Philip and Gary Armstrong, 1996, Principles Of Marketing, Seventh Edition, International Editrion, Prentice Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey

 

Kotler, Philip.2000. Manajemen Pemasaran. Jakarta: Prehallindo (Alih Bahasa)

 

Pendit, I Nyoman, S. 1999. Ilmu Pariwisata, Sebuah Pengantar Perdana. Jakarta: PT Pradnya Paramita, cetakan ke-enam (edisi revisi)

Pitana, I Gde.  2005. Sosiologi Pariwisata, Kajian sosiologis terhadap struktur, sistem, dan dampak-dampak pariwisata. Yogyakarta: Andi Offset

Sobel M. E. 1981. Lifestyle and Social Structure: Concepts, Definitions, Analyses. New York: Academic Press.

 

Soekadijo, RG. 1997. Anatomi Pariwisata,Memahami pariwisata sebagai system lingkage. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Spillane, James.1993. Ekonomi Pariwisata, Sejarah dan prospeknya.Yogyakarta: Kanisius.

Suwantoro, Gamal. 1997. Dasar-dasar Pariwisata. Yogyakarta:ANDI

Swarbrooke, J. 1998. Sustainable Tourism Management. New York: CABI Publishing is division of CAB International.

 

Health and Wellness Tourism Jenis dan Potensi Pengembangannya di Bali

Health and Wellness Tourism

Jenis dan Potensi Pengembangannya di Bali

Oleh I Gusti Bagus Rai Utama

ABSTRACT

Internationally, individuals from developing countries have travelled to developed countries for high quality medical care. But now, a growing number of individuals from developed countries are travelling to regions, once characterised as third world, seeking high quality health and wellness products and services at affordable prices. The preference also as an opportunity for Indonesia and Bali as a tourist destination, and the name of Bali is popular having health and wellness tourism area for several times was known as one of the best spa destinations. The industry of health and wellness in Bali has been become a part of tourism sector,  indeed,  to win the competition, need a strategy for development in accordance to face the regional and world competitions. This paper tried to identify and describe the health and wellness tourism, the brief’s description of trend of health and wellness tourism in the world, Indonesia, and Bali as well as. The conclusion of this paper describe that health and wellness tourism are being an strength of comparativeness, and opportunity to innovate tourism product in Bali

Keyword: Bali, Tourism, Health and Wellness

 

  1. 1. Pendahuluan

Menurut teori kebutuhan Maslow, dimana kebutuhan menusia bukanlah hanya sekedar kebutuhan dasar saja namun lebih daripada itu, manusia juga membutuhkan rasa aman, pengakuan sosial, merindukan sebuah penghargaan, menginginkan sebuah prestasi dan akhirnya ingin melakukan aktualisasi diri.

I have travelled so much because travel has enabled me to arrive at unknown places within my clouded self . (Sir Laurens Van der Post, quoted in 1994:99)

 

Jika sebagian besar manusia tidak dapat mewujudkan pemenuhan kebutuhan psikologisnya, itu semua karena keterpaksaan semata, bukan dari hati nurani seorang manusia, artinya kebutuhan manusia itu memang menjadi hasrat semua manusia di dunia ini. Pada segmen kebutuhan psikologis ini, leisure activities memegang peranan pentingnya.

Sependapat dengan Cohen tentang tipologi pelaku leisure (dalam Pitana:2005) dimana pelaku leisure dapat dibedakan menjadi lima kelompok utama, yakni: (1)Existensial: Mereka adalah pelarian dari rutinitas kehidupan sehari hari, mereka bergabung pada kelompok pencari aktivitas leisure yang bersifat spiritual. (2)Experimental: Mereka mencari gaya hidup yang berbeda, sangat extreme dari kehidupannya sehari-hari. (3)Experiental: Mereka mencari makna hidupnya pada komunitas yang berbeda dan membandingkannya, pencarian sebuah pengalaman dari budaya yang berbeda. (4)Diversionary: Mereka yang berlari dari kehidupan rutin, mencari penyegaran tubuh maupun mental “refress”. (5)Recreational: Mereka yang melakukan kegiatan leisure sebagai bagian untuk menghibur diri atau relaksasi.

Pendapat yang hampir sama mengacu pada teori motivasi seseorang melakukan kegiatan leisure. Jika dilihat dari motivasi seseorang untuk melakukan kegiatan leisure, McIntosh dan Murphy (dalam Pitana:2005), mengelompokkannya kedalam empat kelompok, yang terdiri dari: (1)Physical Motivation: Orang-orang “mereka” yang terdorong ber-leisure oleh karena alasan fisik; relaksasi, kesehatan, kenyamanan, olahraga, santai dan sebagainya. (2)Cultural Motivation: Mereka Ingin mengenang dan mengenal budaya lain, mereka seolah-olah akan berada di dunia lain dalam kontek waktu atau zaman. (3)Social Motivation: Mereka termotivasi oleh kegiatan sosial seperti mengunjungi keluarga di kampung “pulang kampung” mengunjungi teman, atau bahkan menjenguk orang sakit. (4)Fantasy Motivation: Mereka yang berusaha mewujudkan sesuatu yang telah atau sedang mereka hayalkan, berusaha lepas dari rutinitas kesehariannya.

Sejalan dengan beberapa pendapat di atas, jenis pariwisata atau leisure activites telah dikemas menjadi peluang bisnis untuk menyediakan jasa layanan health and wellness. Pada konteks ini, pariwisata health and Wellness mengacu pada kegiatan perjalanan seseorang ke dan tinggal di tempat-tempat di luar lingkungan biasa mereka untuk tidak lebih dari satu tahun berturut-turut untuk tujuan health and Wellness dan tidak berhubungan dengan suatu pekerjaan, dan tidak dibayar dari tempat yang dikunjungi. Hal ini juga berasosiasi dengan perjalanan ke health spa atau destinasi-destinasi resort di mana tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kebugaran fisik melalui latihan fisik dan terapi, kontrol diet dan pelayanan medis yang relevan dengan pemeliharaan fisik. (Romulo, at all. 2007)

 

  1. 2. Health and Wellness Tourism

Wellness dapat  digambarkan sebagai sebuah proses di mana individu membuat pilihan dan terlibat dalam kegiatan dengan cara mempromosikan mengarahkan gaya hidup yang sehat, yang pada gilirannya berdampak positif bagi kesehatan individu itu sendiri (Barre, 2005).

2.1 Posisi Health and Wellness dalam Bisnis Pariwisata

Menurut Kaspar (dalam Mueller dan  Kaufmann , 2007), Wellness tourism pada konsep bisnis pariwisata adalah sub bagian dari health tourism sederajat dengan bisnis pariwisata lainnya. Health tourism dikategorikan menjadi illness prevention tourism dan spa/convalescence tourism. Health and wellness tourism termasuk pada illness prevention tourism yang didalamnya dikategorikan menjadi jasa kesehatan dan jasa kebugaran, lebih jelasnya dapat dilihat pada figure dibawah ini,

 

Figure: Demarcation of wellness tourism in terms of demand, (sumber: Mueller, 2007)

Konsep di atas akan menjadi sangat penting jika wellness tourism dipahami sebagai sebuah konsep ilmiah yang akan digali untuk dipelajari dan  dikembangkan menjadi konsep baru yang lebih relevan dari sisi permintaan maupun penawaran. Jika dilihat dari sisi penawaran, wellness tourism adalah sebuah produk berupa jasa pariwisata yang dapat dikembangkan atau dikreasikan ragamnya sesuai dengan kondisi sebuah destinasi baik dari sisi sosial maupun lingkungan. Kaspar (dalam Mueller dan  Kaufmann , 2007)

Dari sisi permintaan, health and wellness tourism saat ini telah menjadi trend masyarakat dunia untuk mewujudkan kebugaran dan kesehatan “health prevention” dan mendapatkan kepuasan diri dan selanjutnya konsumen health and wellness tourism tidak terbatas pada wisatawan asing saja tetapi telah menjadi “lifestyle” khususnya masyarakat “konsumen” perkotaan dalam negeri (www.tpdco.org).

2.2 Perbedaan Medical dan Health Tourism

Health Tourism adalah perjalanan dengan motivasi kesehatan ( health tourism) pada hakekatnya dilakukan sehubungan dengan kesehatan, seperti pemeriksaan kesehatan (medical check-up), pemeliharaan, seperti mandi uap, mandi lumpur, mandi air panas, pijat refleksi, pijat kebugaran dan spa yang dewasa ini sedang marak di Indonesia, pengobatan, pemulihan dan selanjutnya. (Rogayah, 2007)

health-tourism dan medical-tourism adalah dua hal yang berbeda, dimana health tourism dapat diartikan sebagai pariwisata kesehatan berupa perjalanan untuk pemeliharaan dan atau pemulihan kesehatan yang pada hakekatnya dilakukan oleh orang yang sehat, tidak menderita suatu penyakit, atau orang yang baru sembuh dari perawatan. Sedangkan medical tourism lebih condong menyangkut tindakan medik pengobatan (cure), operasi dan atau tindakan medik lainnya, yang dilakukan terhadap penderita suatu penyakit atau kelainan kondisi kesehatannya.

“medical tourism, which focuses more on surgical procedures, health tourism is a much broader concept centered mainly around resorts designed to pamper or improve the body and relax the mind” Medical tourism (also known as Health Tourism) is the practice of traveling abroad to obtain healthcare services. (discovermedicaltourism, 2010)

Menurut Discovermedicaltourism (2000), medical tourism lebih terfokus pada “surgical procedures” namun health tourism lebih banyak  dihubungkan dengan konsep sebuah resort yang dirancang untuk tujuan relaksasi, mencari ketenangan, serta peningkatan kebugaran tubuh. Namun antara istilah medical dan health tourism sebenarnya dianggap dua hal yang tidak jauh berbeda menurut anggapan para konsumen atau wisatawan.

2.3 Jenis dan Bentuk Produk Health and Wellness Tourism

Menurut Kaspar (dalam Mueller dan  Kaufmann , 2007), kebutuhan akan produk health and wellness akan terus berkembang dan menjadi beragam tergantung pada faktor sosial dan kepekaan lingkungan. Jika manusia masih memiliki rasa untuk memanjangan diri “self responsibility” maka pasti akan membutuhkan jasa health  and wellness tersebut. Health and Wellness produk dapat dikategorikan pada beberapa kelompok yakni; (1) mind mental activity/education, (2) health nutrion/diet, (3) body physical fitness/beauty care, dan (4) relaxation rest/meditation. Lebih jelasnya dapat digambarkan pada figure dibawah ini,

 

Figure: Expanded wellness model 3, Wellness tourism is regarded as a sub-category of health tourism (Kaspar, 2007)

2.4 Trend Health and WellnessTourism di Dunia

Trend yang semakin meningkat bagi pertumbuhan dan perkembangan Health and wellness Tourism tidak dapat diragukan lagi. Pada tingkat global dan regional untuk health and wellness (medical service, leisure and recreation Spas, medical surgical clinic, medical wellness centers or spa) tourism menyebar hampir merata di beberapa kawasan seperti Eropa, Amerika, Asia, dan Australia serta Selandia Baru.

Figure International Analysis of Health and Wellness Assets. Source : Smith and     Puczk ó (2009)

Pada sisi lainnya, seperti nampak pada figure  di atas, kebutuhan atau permintaan akan destinasi yang alami dan mampu menjadi tempat untuk melakukan “healing” atau penyembuhan justru menjadi trend yang merata hampir di semua kawasan dunia.

Menurut Smith dan Puczk ó, (2009: p253) health and wellness tourism dapat dikembangkan berdasarkan bahan-bahan atau asset yang telah tersedia pada suatu destinasi (Existing assets for health and wellness tourism) dan atau diadakan berdasarkan kebutuhan atau permintaan (Use of existing assets).

Yang termasuk dalam Existing assets for health and wellness tourism adalah (1) Natural healing assets, (2) Indigenous healing traditions, (3) medical service, (4) nature,dan (5) spiritual traditions. Sedangkan yang termasuk pada use existing assets adalah (1) leisure and recreation spas, (2) medical/ therapeutic hotel/clinic spas, (3) medical/surgical clinic or hospital, (4) medical wellness center or spas, (5)holistic retreats, dan (6) Hotel and resort  spa.

Natural healing asset tersebar hampir merata di beberaa kawasan seperti Eropa Utara, Barat dan tengah, Eropa Selatan. Sementara pada kawasan Amerika tersebar di dua kawasan yakni Amerika Tengah dan selatan. Begitu juga dengan kawasan Afrika dan kawasan fasifik juga kaya dengan natural healing assets, sementara di kawasan Timur tengah dan asia tenggara tidak termasuk dalam kawasan yang kaya dengan natural healing asset kecuali asia timur jauh, hal ini dimungkinkan karena pada saat penelitian ini dilakukan, ke dua kawasan tersebut belum mengeksplorasi hal tersebut sebagai asset yang bisa dijadikan natural healing asset.

Indegenous Healing tradition menyebar merata di kawasan Amerika, Afrika, Asia Tenggara dan timur jauh, dan kawasan fasifik. Kawasan Eropa justru dianggap tidak memiliki indigenous healing tradition yang berarti hal ini mungkin saja terjadi karena sebagaian besar kawasan ini telah tersentuh modernisasi yang hampir tidak meninggalkan lagi unsure-unsur ketradisonalannya, sangat berbeda dengan kawasan asia, fasifik, dan amerika yang masih sangat mudah ditemukan budaya indigenous healing tradiosional seperti misalnya di India, China, pengobatan alternative di Indonesia, dan sejenisnya.

Medical services menyebar hampir di semua kawasan kecuali di kawasan fasifik, hal ini dimungkinkan karena kawasan fasifik terletak cukup jauh dari kawasan-kawasan yang lainnya sehingga secara internasional kawasan fasifik tidak sepopuler kawasan lainnya seperti eropa, amerika, dan asia.

Nature menyebar merata di seluruh kawasan kecuali di kawasan asia tenggara dan eropa bagian tengah dan timur. khusus untuk kawasan asia tenggara belum dianggap kawasan yang populer dengan sumber nature untuk asset health and wellness tourism dimungkinkan belum dilakukan eksplorasi atau pengembangan sumber nature untuk peruntukan bisnis health and wellness tourism.

Spritual Tradition hanya ditemukan pada kawasan asia tenggara dan asia timur jauh hal ini  dimungkinkan karena kawasan ini paling eksis dalam memelihara budaya spiritual yang masih original atau lebih dikenal dengan spiritual tradition seperti contohnya; penyembuhan dengan senam yoga, senam yang berbasis aliran Yin dan Yang di China, dan sebagainya.

Sangat mengherankan, sebaran untuk use of existing assets justru menyebar pada kawasan Asia tenggara dan asia timur jauh untuk semua jenisnya seperti; leisure and recreation spa, terapi hotel spa and clinic, medical clinic and hospital, medical wellness center  and spa, holistic retreats, dan hotel and resorts spa.  Hal yang sama juga terdapat pada kawasan eropa selatan dan kawasan fasifik.

 

2.5 Health  and Wellness di Indonesia

Sejauh ini, untuk perkembangan health and wellness tourism belum banyak disadari sebagai potensi bisnis yang sangat potensial di Indonesia, padahal Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk kedua jenis asset untuk pengembangan health and wellness tourism tersebut.

Menurut Rogayah, (2007) hampir di setiap wilayah Indonesia dapat ditemukan pariwisata kesehatan yang sudah dikembangkan; hal tersebut dapat dipahami mengingat Indonesia merupakan kepulauan yang kaya akan alam dan pegunungan yang tersebar baik di lima pulau terbesar di Indonesia maupun di beribu pulau kecil lainnya. Namun sayang sekali data tentang keberadaan pariwisata kesehatan yang belum dikembangkan dan masih sangat alami belum dapat diketahui dengan pasti.

Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, penggunaan rempah-rempah, bumbu-bumbuan dan tumbuh-tumbuhan seperti padi, kelapa, jahe dan lain-lainnya untuk digunakan sebagai bahan penyembuhan dan relaksasi (rejuvenate) yang bersifat holistik sudah merupakan kebiasaan turun temurun dan sebagian telah dikemas menjadi industri spa dan sepuluh tahun terakhir ini spa and wellness berkembang sangat cepat di Indonesia khususnya  di Bali, dan industri ini menghasilkan pendapatan yang tinggi (Widjaya, 2011).

Selama ini health and wellness khususnya Spa, lebih identik untuk kecantikan dan kebugaran tubuh, namun seiring dengan berkembangnya kreatifitas dan inovasi para penyedia jasa, dengan digabungkannya Spa dan herbal teraphy selain mendapat cantik, seseorang juga mendapat banyak manfaat untuk penyembuhan berbagai penyakit (Sugianto, 2010)

Seiring dengan hal di atas, kehidupan di kawasan perkotaan seperti Jakarta, Surabaya dan juga Denpasar  yang sarat dan padat dengan aktivitas berdampak pada badan dan raga menjadi lelah dan letih. Kondisi ini memunculkan bisnis Spa yang menawarkan pemulihan dan kebugaran sehingga seberat apa pun aktivitas sesesorang dengan spa akan kembali bugar dan siap untuk kembali melakukan aktivitas yang padat tersebut.

Bagi masyarakat modern, semua itu menjadi hal yang dihadapi setiap harinya. Pada saat-saat demikian terapi kesehatan dan juga sarana untuk memanjakan diri menjadi suatu kebutuhan bahkan telah menjadi trend saat ini, termasuk juga langganan datang ke Spa untuk memulihkan tubuh dari rasa lelah dan lambatlaun telah menjadi gaya hidup masyarakat dunia. (Everyday spa, 2010)

Senada dengan hal di atas, adanya tuntutan kesehatan dan kebugaran telah berubah menjadi aktualiasi diri seiring dengan peningkatan kesejahteraan hidup manusia juga mendorong terciptanya gaya hidup modern. Keinginan tampil beda dengan tubuh yang senantiasa segar dan sehat, dan health and wellness tourism berkembang seiring dengan adanya permintaan dan terciptanya beragam jenis produk health and wellness mengiringi pesatnya tingkat persaingan antara supplier atau penyedia jasa.

2.6 Health  and Wellness Tourism Bali

Sebagai daerah tujuan wisata, keberadaan health dan wellness tourism, di Bali telah dikenal di dunia sebagai salah satu destinasi spa terbaik. The Jakarta Post (2009), memberitakan bahwa  Thermes Marins Bali, Indonesia mendapat penghargaan sebagai “best Destination SPA in Asia’ oleh  Asia SPA and Wellness, pada Asia Spa and wellness festival Gold Awards di hotel Landmark, Bangkok. Pada acara ini ada 28 Spa and Wellness Centers yang mendapat penghargaan dari 212 nominasi yang ada di Asia, dimana penilaian dilakukan dengan melihat indikator suasana (ambience), peralatan dan design, kualifkasi dan keterampilan therapist, menu treatment dan kualitas layanan (service), selain itu di tahun 2009 juga Bali mendapat penghargaan sebagai the “World’s Best Spa Destination”. Penghargaan ini diberikan oleh Berlin-based fitness magazine Senses dan diterima pada acara annual International Pariwisata Bourse (ITB) in Berlin.

Untuk mempertahankan dan pengembangan health and wellness tourism tidak hanya sebatas produk spa, maka diperlukan sebuah strategi yang tepat dan jitu untuk membuat kreasi dan inovasi produk. Caribbean Export Development Agency (2008) mengusulkan bentuk strategi pengembangan pariwisata health and Wellness di karibia. Tidak jauh berbeda, mengingat kepulauan karibia dan Bali memiliki banyak persamaan dalam pengembangan pariwisatanya, maka adopsi konsep ini bagi pengembangan pariwisata health and Wellness di Bali juga dapat dilakukan. Ada 10 aspek yang perlu dilakukan dalam strategi pengembangan tersebut ke sepuluh strategi tersebut akan dijelaskan berikut ini. (1)Penentuan Posisi health and Wellness tourism Bali dalam Pasar Global. (2) Penentuan Posisi Pariwisata health and Wellness Bali dalam Pasar Regional. (3) Identifikasi Produk dan/atau Pelayanan yang Ditawarkan. (4) Mengidentifikasi pasar Target. (5)Mengatasi Hambatan Potensial. (6)Mengetahui Apa yang Pesaing Bali. (7)Membedakan Bali dari Competitor. (8) Meluruskan Goals Industri health and wellness dengan Strategi Peluang. (9)Mengambil Kesempatan bermitra. (10) Menerapkan Strategi Promosi.

Khususnya di Bali, pasar pariwisata health and Wellness dapat dibagi menjadi empat segmen: (1) pariwisata medis, (2) Wellness dan spa, (3) keperawatan (nursing) dan perawatan lansia (elderly care), dan (4) jasa untuk penelitian dan diagnostik.  Layanan health and Wellness di banyak negara merupakan layanan yang ideal untuk mempromosikan peran ekspor jasa pariwisata sebagai bagian dari GDP. Menurut statistik World Travel and Tourism Council (WTTC), diperkiraan keseluruhan kontribusi pariwisata terhadap rata-rata GDP cukup tinggi.

Di Bali jumlah spa  berkembang melebihi 160% sejak tahun 2003. Teriden-tifikasi ada sekitar 390 spa yang sekarang sedang beroperasi dan selebihnya ada sekitar 21 spa yang sedang di bangun (Widjaya, 2011). Tingginya perkembangan tersebut membuka momentum bagi bisnis health and Wellness di Bali, walaupun disisi eksternalnya bisnis ini akan berkompetisi dengan lingkungan perdagangan internasional yang sangat kompetitif, tetap saja bisnis Health and Wellness ini merupakan kesempatan nyata untuk mengambil keuntungan, untuk menciptakan prospek pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini akan menjadi peluang bagi Bali sebagai destinasi health and Wellness dimasa yang akan datang.

Investasi asing langsung dan pembentukan perusahaan asing di Bali dalam konteks industri pariwisata health and Wellness beberapa tahun terakhir ini, khususnya pembangunan spa telah meningkat 160% bila diban-dingkan dengan tahun 2003. Dari 160% tersebut 52% berlokasi di Hotel, Resort, dan Retreat (Destination Spas), sisanya ada 42% adalah Day Spas (Widjaya, 2011). Tingginya minat melakukan investasi di bidang spa ini menunjukkan bahwa industri pariwisata health and Wellness di Bali dipandang menjanjikan secara bisnis.

 

  1. 3. Kesimpulan dan Saran

Di Indonesia dan kawasan ASEAN Bali dikenal memiliki imprastruktur pariwisata yang cukup mapan. Perkembangan pariwisata health and wellness sebagai konsekuensi dari berkembangnya infrastuktur, permintaan wisatawan, industri perhotelan dan lingkungan bisnis yang telah teratur baik. Namun, keuntungan komparatif seperti ini, belum menjamin Bali mampu menghadapi persaingan global telah ditentukan oleh keinginan wisatawan.

Oleh karena itu fungsi pengelolaan pariwisata health and Wellness telah selayaknya dievaluasi kembali, khususnya bagaimana strategi yang paling tepat yang dapat dilakukan bagi pengembangan pariwisata health and Wellness di Bali, yang melibatkan tidak hanya pemerintah tetapi stakeholder pariwisata Bali. Dari evaluasi tersebut, diharapkan akan mendapatkan jawaban tentang: posisi health and wellness tourism bali pada pasar global,  posisi pariwisata health and wellness Bali dalam pasar regional, jenis dan ragam produk dan/atau pelayanan yang ditawarkan, pasar target, mengetahui hambatan potensial, mengetahui pesaing Bali, perbedaan Bali dengan pesaing, goal industri health and wellness bali dengan strategi peluang yang tepat, melakukan kemitraan dengan pihak asing, dan melakukan strategi promosi tepat.

Keberadaan Health and Wellness Tourism adalah sebuah peluang dan kekuatan untuk menambahkan daya saing Bali sebagai sebuah destinasi pariwisata Internasional, namun jika keberadaan health and wellness tourism di Bali tidak dikelola sebagai bagian utuh dari pariwisata Bali, akibatnya akan berdampak pada kualiats destinasi secara keseluruhan.


Daftar Pustaka

Finn, Emanuel, 2002, Health Tourism, Volume No 1 Issue No 23, Friday, June 28, 2002

 

Gigi Starr 2010. “10 Best Spas”. http://www.travels.com/vacation-ideas/ leisure-activities/best-spas/

GMDC and The Hartman Group. 2009. Consumer Shopping Habits for Wellness and Environmentally Conscious Lifestyles Study: Insights for Health, Beauty and Wellness. http://www.pacific.edu/Documents/school-pharmacy/acrobat /Consumer%20 Shopping%20Habits %20 for%20Wellness%20-%20Presentation.pdf.

Gonzales, Anthony, et.al. 2001. Health Tourism and Related Services: Caribbean Development and International Trade, Caribbean Regional Negotiating Machinery (CRNM).

Hadinoto, Kusudianto.1996. Perencanaan Pengembangan Destinasi Pariwisata. Jakarta; Penerbit Universitas Idonesia.

Health Tourism. 2010. Retrive from http://www.discovermedicaltourism.com/health-tourism/

Karen (2005). Different kinds of leisure activities at the weekends in Bristol. Bristol Research Paper.

Mill, Robert Cristie.2000. Tourism, The International Business.Jakarta: PT Raya Grafindo Persada.

Mlesnita, Radu Adrian, 2002, Health Tourism, Volume No 1 Issue No 23, Friday, June 28, 2002

Mueller dan  Kaufmann.  2007. Wellness Tourism: Market analysis of a special health tourism segment and implications for the hotel industry . Research Institute for Leisure and Tourism, University of Berne, Engehaldenstrasse 4, CH-3012 Bern, Switzerland

Oka A. Yoeti, 1996, Anatomi Pariwisata, Bandung: PT Angkasa

Pendit, Nyoman S., 2002, Ilmu Pariwisata, Jakarta: Pt. Pradnya Paramita.

Pitana, I Gde, dan Gayatri. 2005. Sosiologi Pariwisata. Jogyakarta: Penerbit Andi

Rogayah, Iim D. 2007. Pariwisata Kesehatan di Jawa Barat, Retrieved on 02 November 2009 from http://irdanasputra.blogspot.com/2009/11/pariwisata-kesehatan.html

Romulo A. Virola and Florande S. Polistico.  2007. Measuring Pariwisata health and Wellness in the Philippines. 10th National Convention on Statistics (NCS). EDSA Shangri-La Hotel.

Ross, K. (2001). “Health Pariwisata: An overview.” HSMAI Marketing Review, (December). Downloaded from: http://www.hospatality/net.org

Sanders, Sir Ronald. 2007. Medical Tourism – The Impacthttp://www.BBCCarib-bean.com

SpaFinder.2008. Issues 5th Annual Spa Trends Report, 10 Spa Trends to Watch in 2008. http://www.acybernews.com/spafinder-issues-5th-annual-spa-trends-report-10-spa-trends-to-watch-in-2008/

The Baxter Group (2003). “The Canadian pariwisata Resource Guide 2003/04: A Directory of New Products and Services.” Toronto, Ontario

The Jakarta Post. 2003. Bali voted ‘best island’. http://www.thejakartapost.com/ news/2003/07/29/Bali-voted-039best-island039.html

The Jakarta Post. 2005. ‘Bali again named world’s favorite tourist island. http://www.the- jakartapost.com/news/2005/07/11/Bali-again-named-world039s-favorite-tourist-island.html

The Jakarta Post. 2009. ‘Bali named world’s best spa destination”.  http://www.thejakarta post.com/news/2009/03/25/Bali-named-world039s-best-spa-destination.html

United Nation World Tourism Organizaton (UNWTO). 2007.  Tourism Highlights, edisi 2007. https://pub.unwto.org/WebRoot/Store/Shops/Infoshop/4922/C788/D1 06/3080/CEEC/C0A8/0164/52FB/081118_tmt_world_2007_engl_excerpt.pdf

Widjaya, Lulu. 2011. Spa Industry in Bali. Guest Lecturer in Tourism Doctoral Program at Udayana University.

 

Smith, Melanie dan Puczkó, László. (2009).  Health and Wellness Tourism. Butterworth-Heinemann is an imprint of Elsevier, Linacre House, Jordan Hill, Oxford OX2 8DP, UK 30 Corporate Drive, Suite 400, Burlington, MA 01803, USA, Retrive   from http://www.download-it.org/learning-resources.php?promoCode=&partnerID=&content=story&storyID=1719

Spillane, James J. 1987.Ekonomi Pariwisata, Sejarah dan Prospeknya. Yogyakarta: Penerbit Kanisius

Stenden, University (2008). Catalog of MAILTS Program. Leeuwarden: Internal publisher.

Sugianto, Agy. 2010. Spa Jadi gaya hidup masyarakat kota. Retrive from http://bataviase.co.id/node/310818


Plato’s Republic: Book V. GREAT DIALOGUES OF PLATO

GREAT DIALOGUES OF PLATO

Plato’s Republic: Book V

All Goods Held in Common Among Friends and Philosophers as the Rulers of the State

 

Direview oleh

 

Sidhi Bayu Turker, M.Par

NIM. 1090771009

 

I Gusti Bagus Rai Utama, MA.

NIM. 1090771010

Program Pascasarjana Doktor Pariwisata Universitas Udayana Bali

 

 

 

Pada buku V dari Plato, Isu persamaan gendre dimulai dari sebuah dialog antara Polemarchus dan Adimantus yang mengangkat sebuah isu diantara mereka. Adimantus membawa isu ini pada prinsif dasar yang diajarkan oleh Socrates dan pada prinsif lainnya yang memiliki kemiripan isu. Pada dasarnya mereka menginginkan agar Socrates mendiskusikan tentang bagaimana seharusnya seorang perempuan dan bagaimana seorang perempuan memelihara anak-anaknya dihadapan  teman-teman mereka, dan begitu juga tentang adanya perlawanan hati nurani tentang prinsif tradisional pada masa itu.

Socrates memulai dengan mengatakan bahwa dia tidak yakin apa yang akan dikatakannya menjadi sebuah kebenaran atau apa yang sebenarnya akan terjadi. Dia menganggap bahwa isu persamaan gendre adalah isu yang berbahaya, isu tentang sebuah perbudakan, dan isu-isu sejenisnya itu sangat sulit untuk didiskusikan.  Dia tidak ingin membuat sebuah kesalahpahaman diantara mereka, sehingga dia tidak yakin masalah ini bisa diselesaikan.  Namun seberapapun sulitnya masalah ini, tetap harus dapat ditemukan sebuah jawaban agar tidak terjadi pertentangan diantara mereka dan untuk itulah diskusi akhirnya dilanjutkan.

Sejak dulu Seorang lakik-laki memproteksi seorang perempuan bagaikan mengikat sekelompok anjing peliharaan. Sudah menjadi hukum alam bahwa seorang perempuan harus tinggal di rumah untuk mengurus anak-anak mereka.  Hal ini membuat perempuan seolah lebih lemah dari laki-laki pada semua hal.  Pada buku The Republic, diungkapkan bahwa Plato atau Socrates menganggap seorang perempuan hanya berbeda dengan laki-laki secara pisik saja dan anggapan ini menjadi awal pandangan modern tentang konsep emansipasi perempuan. Perempuan dan laki-laki itu sama kedudukannya pada semua bidang, baik itu bidang seni, kerajinan atau bidang lainnya.

Oleh sebab itulah, laki-laki dan perempuan harusnya mendapatkan kesempatan yang sama dibidang pendidikan. Walaupun pada saat ini, banyak budaya atau tradisi belum dapat menerima sepenuhnya tetapi prinsip persamaan gendre ini adalah sebuah kebenaran yang perlu diperjuangkan terus menerus.

Pada kejadian ini, pertanyaan yang harus dijawab oleh Socrates adalah: Apakah kaum perempuan secara alami memiliki kemampuan atau kontribusi yang sama dengan kaum laki-laki? Jika ya, dimanakah perempuan itu akan mengungguli kaum laki-laki?

Pada awalnya Socrates menggunakan definisi tentang perlawanan terhadap kaum laki-laki, sejak itulah banyak sekali pemisahan-pemisahan terjadi, misalnya tentang: apa saja tugas kaum laki-laki secara alamiah yang dapat dibedakan, kapan seorang perempuan tidak harus merebut persamaan terhadap kaum laki-laki.

Socrates memberikan sebuah gambaran tentang terjadinya kebingunan di masyarakat tentang istilah alamiah, apakah jika ada laki-laki berambut panjang atau perempuan berambut pendek itu melawan hukum alam? Di sini Socrates menjawab, yang dimaksud alamiah adalah sesuatu yang berhubungan dengan hasrat atau sebuah kesenangan, atau bakat, misalnya: perempuan atau laki-laki yang memiliki bakat menjadi ilmuwan harusnya mereka menjadi ilmuwan.

 

Dia menolak bahwa perempuan dan laki-laki keinginannya harus dibedakan, sehingga Dia “Socrates” menjawab bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki hasrat dan keinginan yang sama dalam segala hal, tetapi dalam segala hal mungkin kaum perempuan lebih lemah.

 

Dalam sebuah masyarakat, Socrates menemukan istilah kelompok elit yakni kelompok yang mendapatkan pendidikan yang lebih layak dari kelompok lainnya. Ada Kelas-kelas dalam sebuah masyarakat misalnya adanya kelompok pengatur, prajurit, pengerajin. Pengatur dan prajurit mendapatkan pendidikan yang terbaik karena diharapkan mereka akan memiliki keturunan yang lebih baik pula. Selanjutnya mereka akan memiliki anak laki-laki yang terbaik juga. Namun jika kaum perempuan berada pada kelompok elit tersebut, maka sangat dimungkinkan juga akan menghasilkan kelompok perempuan yang terbaik juga. Jadi tidak dapat disimpulkan bahwa  generasi siapakah yang akan “laki-laki atau perempuankah yang menjadi terbaik”. Sehingga dalam kenyataan ini, yang menjadi terbaik adalah yang lebih berhubungan dengan kesempatan dalam sebuah pernikahan dan masalah ketersediaan makanan atau perbaikan gizi. Kenyataan di atas menghasilkan sebuah hukum bahwa  perempuan adalah sama dengan laki-laki, dan selanjutnya tentang anak-anak mereka sebagai orangtua, anak-anak bukanlah milik dari orangtua mereka.

 

Socrates melanjutkan diskusinya dengan mengatakan bahwa hukum tersebut bukanlah hukum yang terbaik. Dia memulai dengan sebuah contoh perkawinan misalnya, pasangan untuk anak-anak mereka memang harus dipilih namun bukan orangtua mereka yang memilih.  Dia menolak bahwa manusia akan  diberlakukan sama dengan mengawinkan binatang yang bisa dipilih mana betinanya dan mana pejantannya?. Masalah perkawinan adalah sebuah rahasia bagaikan menarik sebuah loteri. Seperti seorang laki-laki yang sedang berperang pasti mengharapkan sebuah kemenangan dan pujian atau penghargaan dan cinta. Ada persoalan mendasar pada sebuah perkawinan, siapa yang mengikuti siapa dan kapan; misalnya laki-laki harusnya telah berumur antara 30-45 tahun, dan perempuan harusnya berumur 20-40 tahun.

 

Kebiasaan pada sebuah perkawinan dalam masyarakat,  anak-anak harus dilatih untuk hidup tanpa orangtua atau dipisahkan dari orangtua mereka sesegera mungkin. Kebiasaan ini menjadi sebuah kebiasaan dalam masyarakat untuk memisahkan anak-anak mereka yang berumur antara 7-10 bulan untuk dapat berpisah dari orangtua mereka, sehingga seolah-olah banyak anak laki-laki dan perempuan memiliki banyak orangtua dalam sebuah masyarakat, dalam konteks kekinian bahwa anak-anak adalah milik Negara bukan orangtua mereka.

Socrates beranggapan bahwa kejahatan dan krimininalitas akan rendah jika dalam sebuah masyarakat terdiri dari warga yang paham tentang mana miliknya “mine” dan mana yang bukan miliknya “not mine”.  Hal ini juga dapat mengacu tentang anak-anak dan orangtua mereka. Seorang istri dan anak-anak bukanlah milik suaminya tetapi mereka adalah sebuah sekutu atau anggota masyarakat yang sama-sama diberkati dalam sebuah masyarakat.

 

Dalam masyarakat, Scorates menerangkan bahwa tidak ada mengelompokan atau pembedaan sehingga keharmonisan dan kedamaian akan terwujud pada sebuah masyarakat dan akhirnya tercipta suasana yang lebih menyenangkan secara keseluruhan maupun secara individu. Ini sama artinya dengan; ada kelompok yang tidak bahagia karena mereka dapat memiliki apasaja pada sebuah kota atau masyarakat, tetapi mereka tidak merasakan apa-apa pada akhirnya.

 

Pada akhir diskusi, Socrates memulai diskusi tentang perang, menurutnya, anak-anak akan menjadi korban yang pertama yang akan menanggung  akibat darinya. Mereka  bagai akan mengendara kuda dengan cepat dan digiring masuk jurang, dan akhir dari perang hanyalah sebuah kesulitan bagi masyarakat.

Tentang masalah perlindungan diri sebuah kelompok, Socrates menawarkan beberapa hal yang bisa di diskusikan. Perlindungan yang tidak menggunakan alat pelindung diri berupa alat-alat perang. Kesemuanya diwujudkan dalam sebuah semangat tentang siapa yang akan mendapatkan penghargaan, pujian, dan cinta.
Dengan menghormati lawan-lawannya, artinya, mereka akan aman pada sebuah benteng. Dan jika mereka melawan maka artinya mereka juga menjadi bangsa barbar yang justru akan menambah permasalahan lebih besar lagi.

Socrates juga menolak bahwa hanya laki-laki yang mampu melakukan sesuatu yang terbaik, laki-laki tidak harus sempurna.  Kesimpulan dari semua diskusi ini adalah sebuah pencarian bentuk menuju sebuah bentuk masyarakat yang ideal.  Seperti apakah seharusnya sebuah masyarakat yang baik itu seharusnya dibangun.

 

Menurut Socrates, berdasarkan dari teori bentuk “theory of forms” langkah yang tepat dan akurat jauh lebih baik daripada kecepatan tindakan untuk mewujudkan masyarakat yang sebenarnya. Sehingga yang paling ideal untuk dijadikan pemimpin adalah seorang Pilosoper.

 

Kemudian Socrates mendifinisikan seperti siapakah seorang pilosoper tersebut; seorang pilosoper adalah seseorang yang memiliki kasih atau cinta akan kebijaksanaan, dan kebenaran.  Pada pencerahan ini, Socrates memberikan landasan skala ilmu pengetahuan. Yang berada pada puncak kebenaran sebuah ilmu atau pilosofis pengetahuan yang sempurna.

 

 

 

 

Daftar Pustaka

Aristotle: Politics. Book V, 12, 8; “He only says that nothing is abiding, but that all things change in a certain cycle: and that the origin of the change is a base of numbers which are in the ratio of 4:3 and this when combined with a figure of five gives two harmonies: he means when the number of this figure becomes solid.”

 

PLATO: The Collected Dialogues, Eds. Edith Hamilton & Huntington Cairns, Princeton University Press, Princeton, N. J., 1961. Various Translators; includes the Epinomis & Letters.

Plato’s Republic. 2004. Retrive from http://www.friesian.com/plato.htm on 1st Jan 2011.

 

Rouse W.H.D.  1984. Great Dialogues of Plato: Translation, edited by Eric H. Warmington and Philip G. Rouse. A signet Clasic.

 

Ryan, Matthew D. 2010. Plato’s Republic: Book V: All Goods Held in Common Among Friends and Philosophers as the Rulers of the State. Retrieve from http://www.associatedcontent.com/article/2503663/platos_republic_book_v.html on 1st Jan 2011.

 

THE DIALOGUES OF PLATO. Vol II, Trans. B. Jowett, Clarendon Press, Oxford, 1871, 1953. The Republic. Geometrical/Nuptial Number & The Number of the Tyrant/State with the following reference to Aristotle’s remark on this question

 

 

 

 

 

 

 

Pariwisata dalam pandangan Islam dan Muslim

Pariwisata Menurut Pandangan Islam dan Muslim

Pembimbing Kuliah: Prof. Dr. I Wayan Ardika, MA

Working Paper  for Cultural Study

Oleh: I Gusti Bagus Rai Utama, MA

Abstract

This paper describes the pattern of tourist arrival-in and departure-of Muslim which the religious factor has bearing on policy and development strategy affecting tourism. Drawing illustration from some countries that they have attractive tourist destinations where Islam is the state religion. This study also describes briefly history of tourism in Islam, and how the Muslim has accepted tourism. The most importance thing is there are resistances of Islam regarding negative impact of tourism as formulation of social control for regulations prohibit prostitution, gambling, and the consumption of alcoholic beverages in Muslim countries.

Keyword: Islam, Muslim, Tourism, acceptance, resistance, impact

1.     Pengantar

Pada karya tulis ini sengaja tidak menampilkan sosok Mohammad sebagai tokoh kunci Islam dan ke-Islaman itu, namun berusaha mencoba mencari jawaban tentang sejarah Islam yang berkaitan dengan pariwisata atau dunia perjalanan wisata. Tulisan ini disajikan secara bebas kepentingan “independent” berdasarkan pandangan ilmiah sebagai sebuah studi budaya yang boleh dipelajari oleh semua pihak.

Membahas tentang pariwisata dalam pandangan Islam tentu saja tidak bisa dilihat hanya dari pemaknaan pariwisata itu menurut agama Islam itu semata, akan lebih lengkap jika pandangan tentang pariwisata dilihat dari perspektif pemaknaan menurut doktrin “Islam” sebagai sebuah agama dan interpretasi pengikutnya “Muslim” tentang pariwisata baik dari sisi penerimaan dan juga dari sisi penolakannya.

Menurut Dallen et al (2006), kenyataannya bahwa tempat-tempat wisata terkenal dunia banyak berada pada Negara-negara dengan mayoritas berpenduduk muslim, sebut saja seperti; Morocco, Libya, Egypt, Tunisia, Turkey, Jordan, Syria, Oman, Qatar, Lebanon, Pakistan and Malaysia, apakah dengan alasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Negara-negara muslim tidak resisten atau menerima pariwisata? Tidak semudah itu dapat disimpulkan, dan untuk itulah karya tulis ini disajikan.

Namun tidak salah juga, berdasarkan pada alasan-alasan  di atas, tulisan ini beruasaha memaparkan secara singkat dan mencoba mencari jawaban bagaimanakah pandangan Islam terhadap pariwisata, bagaimakah sikap warga Muslim tentang perkembangan industri pariwisata saat ini, serta bagaimanakah pandangan Islam dan Muslim tentang pariwisata ke depan.

2.     Pariwisata dan Islam

Santoso (2007), berpendapat bahwa walaupun agama lebih mengarah pada hal-hal yang bersifat pemaknaan dan spiritual yang berada pada ranah kesadaran individu namun demikian agama juga kemudian bisa menjadi sebuah kesadaran kolektif, yang kemudian menimbulkan motivasi untuk belajar dan mempelajari sebuah agama secara pemaknaan dan juga sekaligus juga pembuktian secara empirik tentang kebesaran sebuah agama. Motivasi belajar melalui pembuktian inilah telah membawa kesadaran akan perkunjungan ke tempat-tempat bersejarah Islam, berziarah ke makam-makam para tokoh Islam yang mungkin berada pada wilayah yang jauh, yang mungkin berada di sebuah Negara di luar negaranya. Hal tersebut, secara langsung telah menimbulkan terjadinya permintaan terhadap pariwisata karena ketersediaan penawaran “ketersediaan” tempat bersejarah Islam sebagai sarana pembelajaran Islam itu sendiri.

Pada kenyataan yang lainnya, beberapa Negara yang berpenduduk mayoritas muslim terbukti memiliki banyak tempat-tempat wisata terkenal, dan itu dapat dilihat  di beberapa Negara di wilayah timur tengah, dan juga afrika utara.  Kenyataan lain juga dapat ditemukan bahwa di beberapa Negara yang berpenduduk mayoritas muslim telah memiliki perencanaan yang bagus dengan pengembangan pariwisata di negaranya, adanya manajemen industry pariwisata yang cukup rapid dan professional, sebagai contohnya; Malaysia, Turki, Qatar, dan sebagainya (Dallen, 2007).

Dalam pandangan Islam, Pariwisata diwujudkan dalam hal perjalanan spiritual, tentang pemaknaan dan pencapaian sebuah tuntutan ajaran agama itu sendiri “syahriah”, kenyataan ini telah membuat Negara Saudi Arabia memetik banyak keuntungan baik secara material mapun statusnya sebagai sebuah Negara yang memiliki tempat yang dianggap suci  oleh kaum muslim yakni Mekah dan Madinah (Dallen,  2007)

Paparan kenyataan di atas, cukup menjadi gambaran bahwa pariwisata yang “spiritual” memang direstui oleh Islam dan diyakini sebagai sarana untuk pemenuhan status sosial dan spiritual yang lebih tinggi oleh kaum Muslim.

3.      Resistensi Islam terhadap Pariwisata

Walaupun banyak kenyataan yang cenderung mengarahkan Islam itu menerima pariwisata sebagai sesuatu yang dapat diterima, namun dalam kenyataannya dalam pariwisata banyak hal yang sangat bertentangan dengan etika dan moralitas kaum muslim. Pariwisata banyak bertoleransi dengan pakaian minim atau tak senonoh jika berhubungan dengan wisata pantai, fasilitas Bar yang menyajikan minuman beralkohol, dan banyak lagi ke-“nazisan” atau hal-hal tidak sesuai dengan kaidah Islam (Assyaukanie, 2006)

Resistensi terhadap pariwisata akan sangat penting jika dihubungkan dengan jenis wisata apakah yang dikembangkan, jika kaum Muslim sebagai host,  dan juga akan sangat penting dalam memilih daerah tujuan wisata jika kaum muslim sebagai wisatawan.

Resistensi juga akan menjadi ranah pribadi dalam hal pemilihan  tujuan wisata dan akan sangat tergantung dari seberapa kuat mereka memaknai etika dan moralitas pada ke-Islamannya.

Menurut Dallen, (2007) sebagai host, kaum muslim sebaiknya haruslah bijaksana dalam merencanakan dan pengembangan pariwisata itu, apakah yang tidak sesuai, system apakah yang seharusnya diatur, sehingga resistensi akan menjadi krontol social bagi kelangsungan pariwisata itu sendiri, host atau kaum muslim, dan ke-Islaman itu sendiri.

4.     Kesimpulan

Interpretasi bahwa Islam menerima Pariwisata adalah dengan ditetapkannya tuntutan pemenuhan rukun “Haji” yakni kewajiban melakukan perjalanan spiritual ke tanah suci “Mekah” bagi kaum Muslim yang telah memenuhi syarat dan memenuhi ketentuan Al-Quran.

Pariwisata yang menjadi rekomendasi oleh Islam adalah pariwisata yang berhubungan dengan spritualitas, berziarah, dan perkunjungan ke tempat-tempat bersejarah Islam, perkunjungan tentang kebesaran ciptaan Tuhan, seperti pemandangan alam, gunung berapi, danau dan sejenisnya.

Islam dan kaum Muslim resisten terhadap segala jenis pariwisata yang bententangan dengan pelanggaran etika, dan moralitas Islam seperti misalnya; pariwisata pantai yang mengarah pada mempertontonkan pakaian minim dan lekuk badan, pariwisata pub atau café yang menjajakan minuman beralkohol yang kesemuanya itu di”naziskan” oleh etika Islam.

Pandangan Islam dan Muslim tentang pariwisata ke depan, merupakan sebuah teki-teki yang penuh dengan jebakan permasalahan yang harus dijawab oleh kaum muslim itu sendiri. Jika Kaum Muslim ingin mengambil bagian penuh pada pengembangan pariwisata di daerahnya, misalnya di Ternate, Tidore, Lombok, atau daerah lainnya yang mayoritas Muslim, harusnya dapat belajar dari Pulau Bali tentang sikap toleransi orang-orang bali yang dalam hal ini, kebetulan mayoritas penganut Hindu (Assyaukanie, 2006).

 

 

 

Daftar Pustaka

 

Assyaukanie, Luthfi. 2006. Is Islam Bad for Tourism?. Indonesian Matter, retrieve form http://www.indonesiamatters.com/674/islam-tourism/ pada 4-11-2010

 

Hashim, et all. 2007. Tourism and Islam: Understanding and Embracing the Opportunity. Kualalumpur: University of Technology Malaysia, retrieve from http://web.biz.uwa.edu.au/staff/jmurphy/Touirsm_and_Islam.pdf pada 4-11-2010

Forum of Islam and tourism. 2009. Final statement and recommendations (Forum of Islam and tourism)  12-13 / 10 / 2009 AD – Sana `a retrieve  from http://www.yementourism.com/news/news-en/detail.php?ID=2736 pada 4-11-2010

Santoso, Fajar. 2007. Pariwisata Dalam Pandangan Islam. Padang: Majalah Online, Retrieve from http://tabloid_info.sumenep.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=337&Itemid=32 pada 4-11-2010

 

Timothy, J, Dallen. 2007. Tourism and Islam: Consideration of culture and duty. London and New York: Routledge Taylor & Francis Group.

 

 

 

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.