STRATEGI MEMINIMALKAN “ECONOMIC LEAKAGES” PADA SEKTOR PARIWISATA

STRATEGI MEMINIMALKAN “ECONOMIC LEAKAGES” PADA SEKTOR PARIWISATA

Oleh

I Gusti Bagus Rai Utama

Mahasiswa Program S3 (Doktor) Pariwisata Universitas Udayana

Abstrak

Economic leakages dianggap sebagai masalah yang paling sulit untuk diatasi karena sektor pariwisata akan bertumbuh pada iklim liberalisasi yang memungkinkan pihak asing dapat melakukan bisnis pada pasar domestik sehingga terjadinya economic leakages tidak dapat dihindari. Economic leakages dapat bersifat external, internal, dan invisible leakages, dimana ketiga jenis leakages tersebut disebabkan oleh faktor yang berbeda-beda. Leakages tidak dapat dihindari pada kondisi pasar bebas atau liberalisasi perdagangan saat ini, walau demikian economic leakages dapat diminimalkan dengan berbagai cara dan strategi. Strategi yang terbaik adalah dengan strategi struktur clusture yang harusnya dapat diterapkan oleh pemerintah melalui kesepakatan internasional baik yang dilakukan pada level export, level supplier, maupun level input ekonomi yang dapat diatur sedemikian rupa untuk mengurangi atau meminimalkan terjadinya economic leakages.

Keyword: economic leakage, liberalisasi, strategi, struktur cluster

  1. 1.      Pendahuluan

1.1.Pengukuran Manfaat dan Kerugian Pariwisata

Mengukur manfaat dan kerugian pembangunan pariwisata pada beberapa negara saat ini, masih menjadi perdebatan diantara para ahli ekonomi khususnya yang telah melakukan riset dan evalusi terhadap ekonomi pariwisata. Beberapa pandangan para fakar mewarnai pembahasan paper ini dari sudut pandangan yang berbeda-beda.

Frechtling (1987), menyatakan bahwa untuk mengukur manfaat pariwisata bagi perekonomian suatu Negara harus tersedia data yang cukup lengkap, Dia menawarkan metode alternative khususnya berhubungan dengan metode pengumpulan data tentang pengeluaran   wisatawan di saat yang akan datang, dan dia juga mereview beberapa metode yang telah digunakan oleh para ahli sebelumnya, dengan menggunakan impact multipliers dan input-output analysis untuk mengukur pengeluaran sector pariwisata.

Sementara Archer dan Cooper (1994), berpendapat bahwa: penelusuran tentang manfaat dan dampak pariwisata terhadap ekonomi harus menyertakan variabel sosial yang tidak pernah dihitung oleh fakar lainnya, dan social cost-benefitanalysis mestinya digunakan. Menurutnya, untuk mengukur manfaat dan dampak pariwisata tidak sekedar menghitung dampak ekonomi hanya dengan mencari multiplier efeknya saja.

Sedangkan, Sinclair dan Sutcliffe (1988), menjelaskan bahwa pengukuran multiplier income untuk sektor pariwisata pada tingkat sub nasional memerlukan pemikiran dan data yang lebih kompleks disebabkan sering terjadinya leakages” kebocoran sehingga analisis ini sebaiknya dilakukan pada tingkat local regional tertentu dan leakages inilah yang mestinya harus diukur dan dibandingkan dengan manfaat yang  diharapkan.

Lebih tegas, Heng dan Low (1990) pada tataran praktis, mereka menjelaskan bahwa untuk mengukur dampak pariwisata akan lebih baik menggunakan analisis input-output.  Tapi, Johnson dan Moore (1993) justru menitikberatkan bahwa pengukuran dampak ekonomi pariwisata akan lebih tepat dilakukan focus pada aktifitas wisata tertentu yang sedang berkembang pesat dan sumberdaya pariwisata yang dipergunakannya serta segala dampak-dampaknya.

Sementara West (1993) menawarkan SAM atau social accounting matrix untuk memecahkan masalah pariwisata yang saling berhubungan dari waktu ke waktu.Dia mengganggap bahwa analisis input-output dianggap belum mampu memecahkan persoalan dampak pariwisata karena hanya mengukur hubungan produser dengan produser dan tidak menyertakan perdagangan yang dilakukan oleh pemerintah dan sektor publik lainnya.

Dan akhirnya, Harris dan Harris (1994) mengkritisi bahwa analisis terhadap dampak pariwisata yang telah dilakukan saat ini pada tingkat nasional, dan regional cenderung mengabaikan ketiadaan standar klasifikasi industri untuk tiap aktifitas pada industri pariwisata padahal standarisasi pada industri pariwisata ini membawa konsekuensi tersendiri terhadap biaya tambahan “others cost” baik bagi pelaku industri pariwisata dan masyarakat lokal itu sendiri.

Dalam banyak hal, pariwisata telah terbukti berpengaruh positif terhadap perekonomian sebuah Negara yang didapatkan dari pendapatan nilai tukar valuta asing, penerimaan devisa akibat adanya konsumsi wisatawan, penyerapan tenaga kerja, pembangunan infrastruktur pariwisata yang turut dinikmati oleh masyarakat local, dan di beberapa destinasi pariwisata juga sebagai generator pemberdayaan perekonomian masyarakat local.  WTO memprediksi bahwa pendapatan pariwisata disumbangkan 100% secara langsung dari pengeluaran wisatawan pada suatu kawasan dan dalam kenyataannya, masyarakat lokal lebih banyak berebut lahan penghidupan dari sektor informal ini, artinya jika sektor informal bertumbuh maka masyarakat lokal akan mendapat menfaat ekonomi yang lebih besar. Sebagai contoh, peran pariwisata bagi Provinsi Bali terhadap perekonomian daerah “PDRB” sangat besar bahkan telah mengungguli sektor pertanian yang pada tahun-tahun sebelumnya memegang peranan penting di Bali.

Pada sisi lainnya, pembangunan pariwisata juga dapat berdampak negatif terhadap sebuah negara atau destinasi jika pembangunan tersebut tidak dikoordinasi dan direncanakan dengan baik, artinya pembangunan pariwisata harusnya diarahkan untuk memperdayakan masyarakat dalam negari dengan sistem yang terkait langsung dengan faktor-faktor produksi dalam negeri. Penggunaan factor-faktor produksi dalam negeri seperti tanah, air, dan semua aspek yang terkait dengan lingkungan fisik dan sosial dapat dilakukan secara bijaksana.

 

1.2. Pengaruh Negative Pembangunan Pariwisata

Beberapa pengaruh negative dari pembangunan pariwisata dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.2.1.      Kebocoran (Leakage)

Leakage atau kebocoran dalam pembangunan pariwisata dapat diakibatkan dari adanya kebocoran yaitu keboran import dan kebocoran export. Biasanya kebocoran import terjadi ketika terjadinya permintaan terhadap peralatan-peralatan yang berstandar internasional yang digunakan dalam industri pariwisata, bahan makanan dan minuman import yang tidak mampu disediakan oleh masyarakat lokal atau dalam negeri.   Besarnya pendapatan dari sektor pariwisata juga diiringi oleh besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan import terhadap produk yang dianggap berstandar internasional. Sedangkan kebocoran export seringkali terjadi pada pembangunan destinasi wisata khususnya pada negara miskin atau berkembang yang cenderung memerlukan modal dan investasi yang besar untuk membangun infrastruktur dan fasilitas wisata lainnya.

Kondisi  seperti ini, akan mengundang masuknya penanam modal asing yang memiliki modal yang kuat untuk membangun resort atau hotel serta fasilitas dan infrastruktur pariwisata, sebagai imbalannya, keuntungan usaha dan investasi mereka akan mendorong uang mereka kembali ke negara mereka tanpa bisa dihalangi, hal inilah yang disebut dengan “leakage” kebocoran export.

Hal ini membenarkan pendapat dari Sinclair dan Sutcliffe (1988), yang menjelaskan bahwa pengukuran manfaat ekonomi dari sektor pariwisata pada tingkat sub nasional harunya menggunakan pemikiran dan data yang lebih kompleks untuk menghindari terjadinya leakages” kebocoran. Khusus masalah leakages pada paper ini akan dibahas pada sub-bab khusus yakni economic leakages dan strategi meminimalkan economic leakages.

 

1.2.2.      Kebobolan (Enclave Tourism)

Enclave tourism” sering diasosiasikan bahwa sebuah destinasi wisata dianggap hanya sebagai tempat persinggahan sebagai contohnya, sebuah perjalanan wisata dari manajemen kapal pesiar dimana mereka hanya singgah pada sebuah destinasi tanpa melewatkan malam atau menginap di hotel-hotel yang telah disediakan industri lokal sebagai akibatnya dalam kedatangan wisatawan kapal pesiar tersebut manfaatnya dianggap sangat rendah atau bahkan tidak memberikan manfaat secara ekonomi bagi masyarakat di sebuah destinasi yang dikunjunginya.

Kenyataan lain yang  menyebabkan “enclave”  adalah kedatangan wisatawan yang melakukan perjalanan wisata yang dikelola oleh biro perjalanan wisata asing dari “origin country”  sebagai  contohnya, mereka menggunakan maskapai penerbangan milik perusahaan mereka sendiri, kemudian mereka menginap di sebuah hotel yang di miliki oleh manajemen chain dari negara mereka sendiri, berwisata dengan armada dari perusahaan chain milik pengusaha mereka sendiri, dan dipramuwisatakan oleh pramuwisata dari negerinya sendiri, dan sebagai akibatnya masyarakat lokal tidak memperoleh manfaat ekonomi secara optimal.

 

1.2.3.      Pembiayaan Infrastruktur (Infrastructure Cost)

Tanpa disadari ternyata pembangunan sektor pariwisata yang berstandar internasional dapat menjadi beban biaya tersendiri bagi pemerintah dan akibatnya cenderung akan dibebankan pada sektor pajak dalam artian untuk membangun infratruktur tersebut, pendapatan sektor pajak harus ditingkatkan artinya pngutan pajak terhadap masyarakat harus dinaikkan.

Pembangunan pariwisata juga mengharuskan pemerintah untuk meningkatkan kualitas bandara, jalan raya, dan infrastruktur pendukungnya, dan tentunya semua hal tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit dan sangat dimungkinkan pemerintah akan melakukan re-alokasi pada anggaran sektor lainnya seperti misalnya pengurangan terhadap anggaran pendidikan dan kesehatan.

Kenyataan di atas menguatkan pendapat Harris dan Harris (1994) yang mengkritisi bahwa analisis terhadap dampak pariwisata harusnya menyertakan faktor standar klasifikasi industri untuk tiap aktifitas pada industri pariwisata yang sering dilupakan pada analisis dampak pariwisata.

 

1.2.4.      Meningkatnya Harga-harga secara Dramatis (Increase in Prices or Inflation)

Peningkatan permintaan terhadap barang dan jasa dari wisatawan akan menyebabkan meningkatnya harga secara beruntun “inflalsi” yang pastinya akan berdampak negative bagi masyarakat lokal yang dalam kenyataannya tidak mengalami peningkatan pendapatan secara proporsional artinya jikalau pendapatan masyarakat lokal meningkat namun tidak sebanding dengan peningkatan harga-harga akan menyebabkan daya beli masyarakat lokal menjadi rendah.

Pembangunan pariwisata juga berhubungan dengan meningkatnya harga sewa rumah, harga tanah, dan harga-harga property lainnya sehingga sangat dimungkinkan masyarakat lokal tidak mampu membeli dan cenderung akan tergusur ke daerah pinggiran yang harganya masih dapat dijangkau.

Sebagai konsukuensi logis, pembangunan pariwisata juga berdampak pada meningkatnya harga-harga barang konsumtif, biaya pendidikan, dan harga-harga kebutuhan pokok lainnya sehingga pemenuhan akan kebutuhan pokok justru akan menjadi sulit bagi penduduk lokal. Hal ini juga sering dilupakan dalam setiap pengukuran manfaat pariwisata terhadap perekonomian pada sebuah Negara.

 

1.2.5.      Ketergantungan Sektoral (Economic Dependence)

Keanekaragaman industri dalam sebuah perekonomian menunjukkan sehatnya sebuah negara, jika ada sebuah negara yang hanya menggantungkan perekonomiannya pada salah satu sektor tertentu seperti pariwisata misalnya, akan menjadikan sebuah negara menjadi tergantung pada sektor pariwisata sebagai akibatnya ketahanan ekonomi menjadi sangat beresiko tinggi.

Di beberapa negara, khususnya negara berkembang yang memiliki sumberdaya yang terbatas memang sudah sepantasnya mengembangkan pariwisata yang dianggap tidak memerlukan sumberdaya yang besar namun pada negara yang memiliki sumberdaya yang beranekaragam harusnya dapat juga mengembangkan sektor lainnya secara proporsional.

Ketika sektor pariwisata dianggap sebagai anak emas, dan sektor lainnya dianggap sebagai anak diri, maka menurut Archer dan Cooper (1994), penelusuran tentang manfaat dan dampak pariwisata terhadap ekonomi harusnya menyertakan variabel sosial yang tidak pernah dihitung oleh fakar lainnya. Ketergantungan pada sebuah sektor, dan ketergantungan pada kedatangan orang asing dapat diasosiasikan hilangnya sebuah kemerdekaan sosial dan pada tingkat nasional, sangat dimungkinkan sebuah negara akan kehilangan kemandirian dan sangat tergantung pada sektor pariwisata.

 

1.2.6.      Masalah Musiman (Seasonal Characteristics)

Dalam Industri pariwisata, dikenal adanya musim-musim tertentu, seperti misalnya musim ramai “high season” dimana kedatangan  wisatawan akan mengalami puncaknya, tingkat hunian kamar akan mendekati tingkat hunian kamar maksimal dan kondisi ini akan berdampak meningkatnya pendapatan bisnis pariwisata. Sementara dikenal juga musim sepi “low season” di mana kondisi ini rata-rata tingkat hunian kamar tidak sesuai dengan harapan para pebisnis sebagai dampaknya pendapatan indutri pariwisata juga menurun hal ini yang sering disebut “problem seasonal

Sementara ada kenyataan lain yang dihadapi oleh para pekerja, khususnya para pekerja informal seperti sopir taksi, para pemijat tradisional, para pedagang acung, mereka semua sangat tergantung pada kedatangan wisatawan, pada kondisi low season sangat dimungkinkan mereka tidak memiliki lahan pekerjaan yang pasti. Kenyataan di  atas, menguatkan pendapat West (1993) yang menawarkan SAM atau social accounting matrix untuk memecahkan masalah pariwisata yang saling berhubungan dari waktu ke waktu, kebermanfaatan pariwisata terhadap ekonomi harusnya berlaku proporsional untuk semua musim, baik musim sepi maupun musim ramai wisatawan.

 

  1. 2.     Economic Leakages” studi kasus dan strategi

Dari enam pengaruh negative yang kemungkinan muncul pada pembangunan pariwisata, economic leakage dianggap paling sulit untuk mengatasinya karena sangat sulit untuk mengukurnya.  Saat ini [1]pembangunan pariwisata paling memungkinkan terbukanya proses liberalisasi sehingga kemungkinan terjadinya economic leakage pada setiap aktivitas perekonomian yang terjadi sangat besar. Pertanyaannya sekarang bukanlah apakah hal tersebut memang dimungkinkan, tetapi jika hal tersebut memang terjadi, apakah industri pariwisata Indonesia akan mampu menguasai pasar? Belum  diketahui  secara  pasti  bagaimana  dampak  liberalisasi  perdagangan  jasa  pariwisata  di Indonesia.  Jika  dilihat  dari  aspek  tingkat  leakage (kebocoran  devisa),  sejumlah  pendapat mengatakan bahwa pariwisata Indonesia menciptakan leakage antara 50% hingga 80% (Kodhyat, 2003-www.sinarharapan.co.id).  Jika data tersebut akurat, maka leakage yang terjadi di Indonesia tergolong tidak terlalu tinggi jika hanya mencapai 50%. Sementara leakage terkecil adalah sebesar 40% yaitu di India karena  keberhasilan  mereka  meminimalisasi  jumlah  impor  kebutuhan  wisatawan,  leakage yang tertinggi di dunia jika mencapai angka 80%, menurut UNCTAD, leakage tertinggi adalah di kawasan Karibia yaitu sebesar 75% (UNCTAD, 2007: 8).

Selain karena liberalisasi di atas, economic leakage dalam pembangunan pariwisata dapat disebabkan karena lemahnya koordinasi  pada aktivitas pariwisata dan lemahnya system produksi local (Nyaupane and Thapa, 2004 cited in Thapa, 2005). Lebih lanjut, economic leakage dapat juga disamakan terjadinya kebocoran pendapatan dari aktivitas pariwisata yang menyebabkan masyarakat local tidak bisa menikmatinya.

Kondisi lainnya, economic leakage dapat disebabkan oleh penggunaan modal luar negeri, pembangunan fasilitas pada jaringan internasional atau chain khususnya pembangunan hotel berbintang yang memicu banyaknya impor hotel supplies, bahan makanan, furniture, pekerja, maskapai penerbangan asing, dan sebagainya (Andrew Holden, 2008).

 

 

2.1.         Jenis-jenis Leakage pada Pariwisata

 

2.1.1.      External Leakages

 

Leakage ini terjadi akibat pengeluaran pada sector pariwisata yang terjadi  di luar destinasi dimana pengeluaran tersebut berhubungan dengan industry local. External leakages dapat terjadi disebabkan oleh, (1) investor asing membangun infrastruktur dan fasilitas pariwisata pada negara sedang berkembang, sehingga profit dan pembayaran terjadi di luar negeri. (2) Arus uang bisnis pariwisata langsung terjadi di luar negeri dikarenakan booking bisa dilakukan di luar negeri atau terjadi secara online, wisatawan datang dengan maskapai penerbangan asing, cruise ship atau kapal pesiar, atau bentuk usaha lain yang dimiliki oleh orang asing.

Luasnya dan dampak dari external leakages sangat bervariasi pada setiap negara dan juga berbeda pada setiap destinasi pariwisata. Untuk external leakage yang berhubungan dengan penanaman modal asing dalam pembangunan fasilitas pariwisata, leakages ini akan berpengaruh dalam waktu pendek dan bahkan waktu panjang tergantung seberapa besar modal yang ditanamkannya dan lamanya kontrak kerjasamanya. Karena keterbatasan pembiayaan dalam negeri, leakages tidak dapat dihindari khususnya pada pembangunan negera-negara yang sedang berkembang, sementara pada negara maju, leakages dapat diminimalkan karena kondisi keuangan negara maju relatif lebih baik.

Pada kasus leakages yang disebabkan oleh pemesanan perjalanan secara langsung dari negara asing (foreign booking intermediaries), dapat dhindari dengan menyediakan fasilitas didalam negeri yang dapat diakses dari luar negeri, mungkin dengan cara online dan cara lainnya yang memungkinkkan transaksi  wisatawan dapat diterima secara langsung oleh negara atau perusahaan dalam negeri.

Lebih lanjut, Diaz Benevides (2001) mengatakan, penerimaan dari aktivitas pariwisata yang melibatkan pihak asing pada setiap negara, persentase leakages bervariasi dan sulit untuk diukur dan diperkirakan, namun persentase tersebut berada pada kisaran 75%.

 

2.1.2.      Internal Leakages

 

[2]Rata-rata internal leakages pada kebanyakan negara sedang berkembang berada pada kisaran 40 sampai dengan 50% dari total penerimaan kotor sektor pariwisata pada skala ekonomi yang lebih kecil. Sementara dalam skala ekonomi yang lebih luas, internal leakage terjadi antara kisaran 10 sampai dengan 20% (UNEP). Internal leakages dominan disebabkan oleh penggunaan komponen import yang diukur secara domestik.  Menurut (UNEP) [3]leakage internal dapat diukur dengan Tourism Salelite Accounts (TSA) dan hal ini telah dilakukan oleh 44 negara yang memiliki database update tentang kepariwisataannya (WTO). Internal leakages pada negara berkembang terjadi pada rantai penyediaan suplies (goods and Services)  pariwisata yang diimport.

Internal leakages pada beberapa destinasi biasanya terjadi akibat permintaan atau tuntutan tingkat kualitas terhadap pelayanan pariwisata dan hiburan pariwisata khususnya terkait dengan produk-produk import.  Produk-produk yang dimaksud misalnya pengadaan wine dan beberapa minuman beralkohol yang bermerek internasional yang diproduksi di luar negeri. Hotel-hotel chain dengan standar internasionalnya juga menyebabkan internal leakages yang cukup berarti karena mereka cenderung akan menuruti standar yang telah ditentukan dan diharapkan oleh wisatawan.

Pada kasus di Kepulauan Maldives, 83% ketersediaan pekerjaan dalam negeri berhubungan dengan sektor pariwisata dan pariwisata berhubungan dengan industri-industri dalam negerinya yang sebagian besar proses produksinya tergantung komponen import sehingga terjadinya internal leakage terjadi sangat tinggi. Sementara Diaz Benevides (2001) mengatakan, internal leakages diperkirakan terjadi antara 40 sampai dengan 50% pada kebanyakan negara sedang berkembang, dan pada negara maju internal leakages terjadi antara 10 hingga 20%.

 

 

2.1.3.      Invisible Leakages

 

Invisible leakages adalah hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pendapatan dari sektor pariwisata yang terjadi secara nyata namun sangat sulit untuk didokumentasi secara nyata tetapi akan berpengaruh secara kumulatif. Aktivitas yang dapat menyebabkan invisible leakages misalnya: pajak, informal transaksi yang biasanya tidak tercatat, serta tabungan dan investasi off-shore.

[4]Leakages ini akan dapat dikurangi dengan tindakan melihat cluster pariwisata, menerapkan kebijakan pajak pada semua cluster pariwisata, membuat kebijakan keuangan dan fiskal, dan membuat perjanjian kerjasama dengan negara lain yang berhubungan dengan kerjasama pariwisata sebagai investor maupun pemasok wisatawan.

Invisible leakage yang lainnya dapat berbentuk penggunaan sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui, kerusakan lingkungan, degradasi budaya, hilangnya sejarah, dan rusaknya aset-aset pariwisata dalam waktu lama sehingga dapat menyebabkan menurunnya kualitas hidup masyarakat lokal.

 

 

2.2.Studi Kasus Leakages

 

World Bank memperkirakan secara keseluruhan dari total pendapatan pada negara-negara berkembang, 55% akan kembali “leakage” ke negara maju, namun angka tersebut bervariasi pada setiap negara yang berbeda (Frueh 1988, cited in Boo 1990). Leakages yang besar justru terjadi pada negara kecil atau kepulauan sedang berkembang di mana pariwisata pada negara-negara tersebut tergantung pada komponen import, seperti: St. Lucia 45% (Spinrad 1982:85), sedangkan Caribbean dilaporkan rata-rata 70% (Pattullo 1996) sementara negara bagian Bahamas pada tahun 1994 terjadi leakage mendekati 90% yang merupakan persentase tertinggi dari sejarah economic leakages.

[5]Sementara sebuah penelitian di Gambia, memperkirakan economic leakages terjada pada level 77% termasuk internal dan external leakages (Dieke 1993).  Sebuah studi yang diterbitkan pada tahun 1978 oleh Economic and Social Commission for Asia and the Pacific memperkirakan terjadinya leakage berkisar antara 75 hingga 78% yang disebabkan oleh maskapai penerbangan asing dan hotel berbintang yang dimiliki oleh perusahaan asing, studi yang hampir sama menemukan bahwa leakage terjadi pada kisaran 55 hingga 60% yang disebabkan oleh maskapai penerbangan asing tetapi hotel-hotel di destinasi dimiliki oleh orang lokal (Madeley 1996:18). Kedua komparasi data tersebut mengindikasikan bahwa jika kepemilikan perusahan pada industri pariwisata didominasi oleh pemilik lokal maka economic leakages dapat dikurangi.

Berikut data leakages yang pernah dihitung pada beberapa negara-negara yang mengembangkan pariwisata sebagai sektor pembangunan unggulan, di mana perbedaan data tersebut adalah leakages dari pengeluaran kotor (Leakage of gross tourism expenditure) yang terjadi pada kurun waktu tahun 1972 hingga 1991 seperti pada tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1: Leakage of gross tourism expenditure (1972 – 1991) (%)

Source: Smith and Jenner (1992). Various WTO reports.

 

 

Pada beberapa negara memiliki strategi untuk mengurangi expenditure leakage pada sektor pariwisata dengan melakukan pemberdayaan terhadap sektor lain yang terkait pariwisata pada skala ekonomi lokal. Pada tabel 1 di atas, nampak leakage terjadi cukup rendah (40%) karena pemerintahnya melakukan pembedayaan sektor terkait pariwisata dan pertanian sehingga dapat mengurangi kebutuhan pariwisata khususnya terhadap import bahan makanan untuk keperluan sektor pariwisata World Bank (2003).

Sementara sembilan negara di kepualauan Karibia memiliki import rate pada kisaran 45% hingga 90% sehingga pada kondisi ini, economic leakages terjadi pada persentase yang sangat tinggi (Ramjee Singh 2002, 2003).  Hasil penelitian yang berbeda di  New Zealand dan Philippines menunjukkan economic leakages terjadi sangat rendah kisaran 11 hingga 20%, sementara di Kenya dan Korea Selatan angka economic leakages terjadai antara 20 hingga 22%, hal ini disebabkan kebutuhan komponen import relatif rendah.

Data di atas menunjukkan bahwa komponen import berpengaruh terhadap besaran multiplier pada sektor pariwisata, yang artinya jika terjadi leakages yang tinggi maka akan menyebabkan multiplier sektor pariwisata menjadi rendah. Terdapat banyak faktor menyebabkan tingginya leakages, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

(1)Negara kepulauan kecil cenderung berada pada skala economi yang kecil dan memiliki ketergantung import yang tinggi karena tidak memiliki kapasitas produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan oleh sektor pariwisata. Sementara pada negara kepulauan yang lebih besar tidak menghadapi persoalan kapasitas produksi karena telah terbangun hubungan antar sektor pariwisata dan pendukung pariwisata dalam skala ekonomi domestik.

(2) Keterbatasan Infrastruktur pada negara sedang berkembang dapat menyebabkan tingginya leakages, berbeda dengan negara yang telah membangun infrastruktur pariwisata, dapat meningkatkan kemungkinan produksi industri domestik, dan dapat membangun hubungan yang lebih kuat antar industri dalam negeri, sehingga diharapkan dapat menciptakan efisiensi  distribusi barang dan jasa dalam negeri, dan dapat menghalangi masuknya perusahaan asing ke dalam negeri (Karagiannis 2004).

(3) Meningkatnya angka kunjungan wisata ke Karibia pada sepuluh tahun terakhir menyebabkan meningkatnya permintaan barang dan jasa untuk keperluan sektor pariwisata. Dan akhirnya sumberdaya domestik tidak mampu memenuhi kebutuhan sektor pariwisata, dan sektor pendukung pariwisata seperti pertanian di Karibia tidak efisien bahkan justru berbiaya tinggi atau un-efisien dan import dianggap menjadi alternatif yang lebih baik (Karagiannis, 2004).

 

 

2.3.  Strategi Meminimalkan Economic Leakage

 

Strategi untuk meminimalkan economic leakage pada sektor pariwisata harusnya menjadi strategi pemerintah dengan cara memperhatikan semua cluster industri yang berhubungan dengan struktur perekonomian regional.

[6]Gambar Struktur Clusture

Sumber: James GOLLUB, at al (2000)

 

Strategi Cluster dilakukan dengan memberikan peran kepada pemerintah baik secara nasional maupun provinsi secara fleksibel untuk memainkan perannya dalam pembangunan pariwisata. Fleksibiltas pemerintah dapat menciptakan kreativitas dan keberlanjutan pembangunan dan pemasaran pariwisata, di saat yang sama pemerinath juga harus mampu menciptakan pilihan untuk melakukan intervensi yang dapat diterima oleh semua stakeholder pariwisata untuk berkreasi dan menciptakan aturan dunia usaha yang kondusif pada sektor pariwisata. Campur tangan pemerintah diperlukan pada semua level struktur cluster yang terbagi menjadi tiga level sebagai berikut:

(1)   Export level, campur tangan pemerintah pada level ini didasarkan pada kenyataan bahwa pertumbuhan dan perkembangan industri pariwisata memiliki persamaan input seperti kebutuhan tenaga kerja, teknologi, pendanaan, infrastruktur pada sebuah struktur yang harus diatur sedemikian rupa untuk meminimalkan terjadinya leakeges.

(2)   Regional Supplier level, campur tangan pemerintah juga diperlukan untuk memfasilitasi provider asing, dimana provider asing diperlukan untuk menyediakan komponen yang tidak mampu disediakan oleh provider  domestik, kebutuhan barang dan jasa inilah yang menarik masuknya suplier asing ke regional dengan tingkat leakeges yang sekecil mungkin.

(3)   Economic Input Level, campur tangan pemerintah pada level ini diperlukan bagi semua pihak untuk menyediakan landasan bisnis. Organisasi swasta dan pemerintah atau agen yang lainnya memerlukan landasan untuk menjalankan bisnisnya sehingga diperlukan dukungan pendidikan dan pelatihan, innovasi, pendanaan, infrastruktur dan informasi, iklim usaha seperti pajak, aturan dan administrasi, dan jaminan kualitas hidup.

Lebih lanjut dapat diuraikan bahwa penanaman modal asing (finance) pada sektor pariwisata dan kerjasama antara perusahan-perusahan domestik dan asing harus dilakukan dalam hubungan regional, dan dilakukan secara selektif untuk pembangunan yang bersifat keharusan seperti (1) modernisasi yang dilakukan secara komprehensif pada sistem yang transparan khususnya yang berkaitan dengan design dan engineering, equipment dan supplies (2) Menghindari adanya peluang terjadinya tindak korupsi pada contract manufactoring. (3) melakukan regulasi pembatasan dan rasionalisasi. (4) melakukan legal protection khususnya untuk rekanan perusahaan pariwisata asing pada marketing dan distrubusi dan logistik. Keempat poin di atas dapat dilakukan pada framework kerjasama GATS dan dapat diterapkan pada keempat cluster segment pada gambar di atas. Pemerintah juga dapat meminimalkan terjadinya external leakages dengan cara membuat model kontrak kerjasama bagi perusahaan pariwisata dengan investor asing dan supplier dengan perjanjian atau kesepakatan internasional yang berpihak pada sektor pariwisata regional atau domestik.

Pemerintah harus juga dapat menyediakan sistem yang mendorong pemberdayaan tenaga kerja lokal (human resources system), sehingga mendorong adanya inovasi pada industri pariwisata (innovations system), pemerintah juga harus dapat menjamin keberlanjutan pemasaran destinasi (capital markets system), pembangunan  infrastruktur fisik yang baik dapat menciptakan efisiensi distribusi barang dan jasa dalam negeri, pemerintah juga diharapkan dapat menjamin iklim bisnis yang kondusif dengan menjamin adanya stabilitas politik dan keamanan yang terjamin, dan pada akhirnya pembangunan pariwisata harusnya dapat menciptakan terwujudnya kualitas hidup yang lebih baik bagi semua stakeholder pariwisata (host-wisatawan-investor-pemerintah)

 

  1. 3.     Simpulan dan Saran

 

Pengaruh positif pembangunan pariwisata sudah tidak perlu diragukan lagi seperti pendapatan nilai tukar valuta asing, penerimaan devisa akibat adanya konsumsi wisatawan, penyerapan tenaga kerja, pembangunan infrastruktur pariwisata yang turut dinikmati oleh masyarakat local, dan di beberapa destinasi pariwisata juga sebagai generator pemberdayaan perekonomian masyarakat local.

Selain pengaruh positif tersebut, pariwisata juga dapat menimbulkan pengaruh negatif seperti economic leakages, enclave, inflasi, tingginya pembiayaan infrastruktur dan fasilitas,  ketergantungan sektoral, dan masalah musiman. Dari sekian banyak masalah negatif yang dapat ditimbulkan oleh sektor pariwisata, economic leakages dianggap masalah yang paling sulit untuk diatasi karena sektor pariwisata akan bertumbuh pada iklim liberalisasi yang memungkinkan pihak asing dapat melakukan bisnis pada pasar domestik sehingga terjadinya economic leakages tidak dapat dihindari. Economic leakages dapat bersifat external, internal, dan invisible leakages, dimana ketiga jenis leakages tersebut disebabkan oleh faktor yang berbeda-beda.

Leakages tidak dapat dihindari pada kondisi pasar bebas atau liberalisasi perdagangan saat ini, walau demikian economic leakages dapat diminimalkan dengan berbagai cara dan strategi. Strategi yang terbaik adalah dengan strategi struktur clusture yang harusnya dapat diterapkan oleh pemerintah melalui kesepakatan internasional baik yang dilakukan pada level export, level supplier, maupun level input ekonomi yang dapat diatur sedemikian rupa untuk mengurangi atau meminimalkan terjadinya economic leakages.

 


 

Daftar Pusaka

 

 

Archer, B. and Cooper, C. (1994) “The Positive and Negative Impacts of Tourism”. Pp. 73-91 in W.F. Theobald (ed.) Global Tourism: The Next Decade, Butterworth-Heinemann, Oxford.

 

Archer, B.H. (1982) “The Value of Multipliers and the Policy Implications”, Tourism

 

Benevides, David Diaz (2001), “The Viability and Sustainability of International Tourism in Developing Countries”, Symposium on Tourism Services, World Trade Organisation, Geneva.

 

Board, J., Sinclair, T. and Sutcliffe, C. (1987) “A Portfolio Approach to Regional Tourism”, Built Environment, 13(2), 124-137.

 

Butler, R.W. (1980) “The Concept of a Tourist Area Cycle of Evolution: Implications for the Management of Resources”, The Canadian Geographer, 24, 5-12.

 

Fletcher, J.E. (1989) “Input-Output Analysis and Tourism Impact Studies”, Annals of Tourism Research, 16, 514-529.

 

Gollub, James, Hosier, Amy and Woo, Grace. (2000). “Using Cluster-Based Economic Strategy to Minimise Tourism Leakages”, ICF Consulting, San Francisco, California.

 

Helen Mc Bain. (2007).  Caribbean tourism and agriculture: linking to enhance development and competitiveness. Economic Development Unit, E C L A C, S U B R E G I O N A L, HEADQUARTERS FOR THE CARIBBEAN studies and perspectives 2 S E R I E S, Port of Spain,

 

Heng, T.M. and Low, L. (1990) “Economic Impact of Tourism in Singapore”, Annals of Tourism Research, 17, 246-269. Management, 3(4), 236-241.

 

Nepal, S.K. (.2007). Indigenous Perspectives on Ecotourism in Nepal: The Ghale Kharka-Sikles and Sirubari Experience. In: Higham, J. (Ed): Critical Issues in Ecotourism: Understanding a Complex Tourism Phenomenon. Elsevier Ltd.

Thapa, K. (2004). Prospects of Sustainable Tourism in Sirubari. B.Sc. Case Study Report Sumbitted to Academic Department, School of Environmental Management and Sustainable Development, Kathmandu.

Thapa, K. (2005). Challenges and Opportunities of Village Tourism in Sirubari. B.Sc. Thesis, School of Environmental Management and Sustainable Development, Pokhara Univeristy, Kathmandu.

Thapa, Kamal. (2008). (Environmental Management), Pokhara University, Nepal
Diploma in Energy Planning and Sustainable Development, University of Oslo, Norway, Retrive from http://www.ecoclub.com/articles/488-sirubari-village-tourism-nepal

Thapa, S. (2004).  Personal Communication. Tour Guide for Japanese Village Tourists.

 

UNCTAD. (2007), Trade and Development Implications of International Tourism for Developing Countries: Issues Note for Discussion  http://www.unctad.org/sections/ditc_tncdb_comdip0017_en.pdf.

 

United Nation-World Tourism Organization (2005), Tourism Highlight 2005, UN-WTO, Madrid

Upadhyay, R. (2005). Village Tourism and Nepal. In: Nepal Travel Trade Reporter (NTTR) Vol. viii, Issue Nr. 43, July 25-31

Upadhyay, R. (2007). Rural Tourism to Create Equitable and Growing Economy in Nepal. http://www.hull.ac.uk/php/ecskrb/GDP2007/RuralTourism_Rudra.pdf; Site accessed on 15 April, 2010


[1] Kodhyat, 2003-www.sinarharapan.co.id

[2] Hasil penelitian UNEP dan Diaz Benevides (2001)

[3] leakage internal dapat diukur dengan Tourism Salelite Accounts (TSA)

[4] Kebijakan cluster pariwisata untuk mengurangi economic leakages

[5] Hasil Penelitian World Bank  dan Economic and Social Commission for Asia and the Pacific

[6] Using Cluster-Based Economic Strategy  To Minimize Tourism Leakages, This paper is written by Mr. GOLLUB is Senior Vide President of ICF Consulting which is an international research and consulting based in Fairfax, VA.   The firm has five areas of specialization:   Community and Economic Development, Energy, environment, Transportation and Information Technology.   This paper was prepared by the ICF Global Economic Development Practice  (GEDP), based in San Francisco, California.    The GEDP is a leader  in  strategy  for  high  performing  regions  through  applying  cluster-based  economic  strategy  for competitive,  equitable,  sustainable  and  agile  economies.   

 

About raiutama

igustibagusraiutama@gmail.com
This entry was posted in Journal, Leisure, News. Bookmark the permalink.

One Response to STRATEGI MEMINIMALKAN “ECONOMIC LEAKAGES” PADA SEKTOR PARIWISATA

  1. Pingback: Strategi Meminimalkan “ECONOMIC LEAKAGES” Pada Sektor Pariwisata | Welcome to My Paradise ♥

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s