PEMILU UNTUK MEMILIH PEJABAT ATAU PEMIMPIN?

Pejabat atau Pemimpin

Putra putri terbaik Bali, pada hari Rabu, 9 Desember 2015 akan menentukan nasib mereka sebagai bupati/walikota, dan lima tahun kemudian akan membuktikan diri bahwa mereka adalah hanya seorang bupati ataukah seorang pemimpin. Jika hanya menjadi bupati, maka mereka cenderung akan berbangga dengan jabatannya, dan mungkin akan menindas siapapun yang mengkritisinya, namun jika mereka seorang pemimpin, maka mereka akan selalu hadir sebagai orang pertama yang akan merasakan penderitaan rakyatnya.

Fakta di lapangan, gebrakan para calon justru terjadi hanya menjelang pilkada, bukan setelah pilkada. Sebab, budaya kepemimpinan kita memang telah berubah bukan lagi tulus dan ikhlas namun penuh dengan maksud dan pamrih tertentu. Sepintas nampak nyata, ada beberapa calon bupati terlalu ambisius dan terlihat cenderung menghalalkan segala cara untuk memenangkan persaingan, entah apa yang ingin dicapainya, padahal pemerintah dalam hal ini penyelenggara pemilu telah menyediakan sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pemilu tersebut. Masih amat nyata, terjadi pelanggaran yang cukup nyata dan hampir merata dilakukan oleh setiap calon bupati/walikota. Sebut saja misalnya, pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang tidak sesuai tempat, aturan, dan ketentuan yang telah ditetapkan. Masih terindikasi terjadi politik uang, politik pengerahan massa melalui “social power” seperti adat, struktur sosial lainnya, dan organisasi informal lainnnya.

Melihat kondisi tersebut, apa yang dapat kita harapkan jika kelak mereka menang? Hampir sebagian besar pejabat kita bangga dengan pakaian kebesarannya, empuk kursi kerjanya, dan cenderung tidak peduli pada realita di masyarakat. Jika ada kegagalan yang dibuatnya, selalu melakukan pembelaan yang seharusnya dapat diakui secara kesatria.

Jika pejabat berjiwa makelar (broker) mereka akan cenderung menuntaskan persoalaan secara matematis, bukan secara holistik. Artinya, pejabat ala manajer bukan pahlawan, padahal yang kita perlukan bukan pejabat ala manajer saja namun lebih daripada itu, bila perlu menjadi pemimpin sebagai pahlawan-pahlawan baru.

Kalau dilihat dari persoalan yang ada, hampir merata di setiap kabupaten di Bali, yakni persoalan kesejahteraan masyarakat, kesehatan, pendidikan, juga persoalan kerohanian hendaknya selalu menjadi agenda pokok setiap pemimpin baru hasil pilkada. Namun persoalan-persoalan tersebut haruslah dituntaskan secara multidimensional. Misalnya, kenapa masyarakat tidak sejahtera? Mungkin saja karena kesempatan kerja sangat kurang, mungkin saja upah buruh yang sangat rendah, mungkin saja hasil pertanian yang rendah dan tidak stabil. Kenapa masih terjadi banyak penyakit mewabah di masyarakat? Mungkin saja faktor lingkungan yang tidak layak, air yang telah tercemar, lingkungan yang sudah tidak bersahabat.

Ada program dasar atau inti dan ada juga program opsi yang seharusnya juga menjadi prioritas semua pejabat, baik pejabat politik maupun pejabat karier yang menjabat di semua dinas di lembaga pemerintahan. Masih banyak persoalan yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat yang sangat lambat dan cenderung menunjukkan ketidakpedulian para pejabat. pelayanan Puskesmas yang tidak layak, pelayanan kesehatan masyarakat yang tidak cepat dan tanggap, pelayanan pajak yang seringkali bertolak belakang antara moto yang di iklankan dengan realitas yang sebenarnya di masyarakat. Upah buruh yang tidak cocok lagi dengan realitas pemenuhan kebutuhan minimum keluarga yang sebenarnya.

Semua yang disebutkan tersebut, sangat memerlukan regulasi pemerintah setelah pilkada secara berkesinambungan, tersistem serta melembaga dan membudaya sehingga siapa pun yang menjadi pemimpin akan dapat memecahkan permasalahan dengan cepat, tepat serta akurasinya dapat dipertanggungjawabkan.

Akhirnya, untuk dapat mewujudkan pembangunan masyarakat secara holistik atau menyeluruh diperlukan pemimpin yang bukan berjiwa makelar (broker) agar tidak terjadi habis jabatan habis juga tanggung jawabnya. Kita memerlukan pemimpin yang memiliki karakter integritas yang takut akan Tuhan sehingga mereka tidak berani korupsi, tidak berani menyalahgunakan kekuasaan yang dipercayakan masyarakat kepadanya, memimpin dengan jiwa melayani secara horizontal atau masyarakat dan melayani secara vertikal, takut berbuat curang karena Tuhan selalu dapat melihat perbuatan kita yang tersembunyi sekalipun.

Semoga proses demokrasi ini menyadarkan kita semua akan pentingnya masa depan Bali yang lebih baik. Nafsu keserakahan akan menjadikan Bali menjadi neraka bagi rakyatnya. Sedangkan keikhlasan akan membuat Bali sebagai surga bagi rakyatnya.

 

Penulis adalah Dosen Tetap Fakultas Ekonomika dan Humaniora, Universitas Dhyana Pura, Badung.

About raiutama

igustibagusraiutama@gmail.com
This entry was posted in Journal. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s