Leisure

Sinopsis Buku: AGROWISATA SEBAGAI PARIWISATA ALTERNATIF INDONESIA

Posted on Updated on

Rp.55.200

Judul Agrowisata sebagai Pariwisata Alternatif Indonesia
Pengarang DR. I Gusti Bagus Rai Utama, SE., MMA., MA.
Institusi
Kategori Buku Referensi
Bidang Ilmu Pariwisata
ISBN 9786022808862
Ukuran A5
Halaman 156
Harga Rp.55.200
Ketersediaan Pesan Dulu http://www.deepublish.co.id/penerbit/buku/936/Agrowisata-sebagai-Pariwisata-Alternatif-Indonesia
Sinopsis

 

Indonesia adalah negara agraris yang memiliki potensi besar untuk dikembangkannya agrowista. Pariwisata berbasis pertanian akan memberikan suatu angin segar bagi para petani dan masyarakat umum untuk dapat memperluas sektor pertanian yang selama ini mereka geluti menjadi objek pariwisata bagi para wisatawan minat khusus. Pembudidayaan dan perluasan peran dari sektor pertanian ini diharapkan dapat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnyadan para petani pada khususnya. Hal ini tentu diperlukan berbagai upaya dan kolaborasi dari sektor lain untuk mencapainya dengan memperhatikan asas berkelanjutan dan kerja sama berbagai pihak terkait untuk mengentaskan kemiskinan, khususnya bagi para petani dan masyarakat umum.

KAJIAN DAMPAK EKONOMI DAN KEUNGGULAN PARIWISATA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BALI

Posted on

DIMENSI EKONOMI PARIWISATA

KAJIAN DAMPAK EKONOMI DAN KEUNGGULAN PARIWISATA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BALI

I Gusti Bagus Rai Utama

Mahasiswa Program Pascasarjana S3 (Doktor) Pariwisata

Universitas Udayana

AbstraCt

Measuring the impact of tourism on the economy is still being debated by some of economists, especially for the tourism’s economist who has conducted study about economic impact   of tourism development. While the UN-WTO stated that tourism sector is still as a leading sector of development in some countries in the world because it has a positive dynamics trends. This paper also describes some of the positive impact of tourism on the economy and criticized some of negative impact. On the other hand, this paper also presented a scientific reflection on the current condition of Bali tourism development; indeed its still can be debated.

Keyword: economic impact, positive, negative, development.

1.   Pendahuluan

Pariwisata seringkali dipersepsikan sebagai mesin penggerak ekonomi atau penghasil devisa bagi pembangunan ekonomi di suatu Negara, tanpa terkecuali di Indonesia. Namun demikian pada kenyataannya, pariwisata memiliki spektrum fundamental pembangunan yang lebih luas bagi suatu negara.

Seiring dengan hal di atas, menurut IUOTO (International Union of Official Travel Organization) yang dikutip oleh Spillane (1993), pariwisata mestinya dikembangkan oleh setiap negara karena delapan alasan utama seperti berikut ini: (1)Pariwisata sebagai faktor pemicu bagi perkembangan ekonomi nasional maupun international. (2)Pemicu kemakmuran melalui perkembangan komunikasi, transportasi, akomodasi, jasa-jasa pelayanan lainnya. (3)Perhatian khusus terhadap pelestarian budaya, nilai-nilai sosial agar bernilai ekonomi. (4)Pemerataan kesejahtraan yang diakibatkan oleh adanya konsumsi wisatawan pada sebuah destinnasi. (5)Penghasil devisa. (6)Pemicu perdagangan international. (7)Pemicu pertumbuhan dan perkembangan lembaga pendidikan profesi pariwisata maupun lembaga yang khusus yang membentuk jiwa hospitality yang handal dan santun, dan (8)Pangsa pasar bagi produk lokal sehingga aneka-ragam produk terus berkembang, seiring dinamika sosial ekonomi pada daerah suatu destinasi.

Dari sisi kepentingan nasional, [1]Menurut Departemen Kebudayaan dan Pariwisata RI (2005) dalam Sapta (2011:1) menjelaskan bahwa pembangunan kepariwisataan pada dasarnya ditujukan untuk beberapa tujuan pokok yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a)   Persatuan dan Kesatuan Bangsa: Pariwisata dianggap mampu memberikan perasaaan bangga dan cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui kegiatan perjalanan wisata yang dilakukan oleh penduduknya ke seluruh penjuru negeri. Dampak yang diharapkan, dengan banyaknya warganegara yang melakukan kunjungan wisata di wilayah-wilayah selain tempat tinggalnya akan menimbulkan rasa persaudaraan dan pengertian terhadap sistem dan filosofi kehidupan masyarakat yang dikunjungi sehingga akan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan nasional.

b)   Penghapusan Kemiskinan (Poverty Alleviation): Pembangunan pariwisata diharapkan mampu memberikan kesempatan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk berusaha dan bekerja. Kunjungan wisatawan ke suatu daerah diharpkan mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Harapannya adalah bahwa pariwisata harusnya mampu memberi andil besar dalam penghapusan kemiskinan di berbagai daerah yang miskin potensi ekonomi lain selain potensi alam dan budaya bagi kepentingan pariwisata.

c)    Pembangunan Berkesinambungan (Sustainable Development): Dengan sifat kegiatan pariwisata yang menawarkan keindahan alam, kekayaan budaya dan keramah tamahan dan pelayanan, sedikit sekali sumberdaya yang habis digunakan untuk menyokong kegiatan ini. Artinya penggunaan sumberdaya yang habis pakai cenderung sangat kecil sehingga jika dilihat dari aspek keberlanjutan pembangunan akan mudah untuk dikelola dalam waktu yang relative lama.

d)   Pelestarian Budaya (Culture Preservation): Pembangunan kepariwisataan diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam upaya-upaya pelestarian budaya suatu negara atau daerah yang meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya negara ataudaerah. UNESCO dan UN-WTO dalam resolusi bersama mereka di tahun 2002 telah menyatakan bahwa kegiatan pariwisata merupakan alat utama pelestarian kebudayaan. Dalam konteks tersebut, sudah selayaknya bagi Indonesia untuk menjadikan pembangunan kepariwisataan sebagai pendorong pelestarian kebudayaan diberbagai daerah.

e)   Pemenuhan Kebutuhan Hidup dan Hak Azasi Manusia: Pariwisata pada masa kini telah menjadi kebutuhan dasar kehidupan masyarakat modern. Pada beberapa kelompok masyarakat tertentu kegiatan melakukan perjalanan wisata bahkan telah dikaitkan dengan hak azasi manusia khususnya melalui pemberian waktu libur yang lebih panjang dan skema paid holidays.

f)    Peningkatan Ekonomi dan Industri: Pengelolaan kepariwisataan yang baik dan berkelanjutan diharapkan mampu memberikan kesempatan bagi tumbuhnya ekonomi di suatu destinasi pariwisata. Penggunaan bahan dan produk lokal dalam proses pelayanan di bidang pariwisata akan juga memberikan kesempatan kepada industri lokal untuk berperan dalam penyediaan barang dan jasa..

g)   Pengembangan Teknologi: Dengan semakin kompleks dan tingginya tingkat persaingan dalam mendatangkan wisatawan ke suatu destinasi, kebutuhan akan teknologi tinggi khususnya teknologi industri akan mendorong destinasi pariwisata mengembangkan kemampuan penerapan teknologi terkini mereka. Pada daerah-daerah tersebut akan terjadi pengembangan teknologi maju dan tepat guna yang akan mampu memberikan dukungan bagi kegiatan ekonomi lainnya. Dengan demikian pembangunan kepariwisataan akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintahan di berbagai daerah yang lebih luas dan bersifat fundamental. Kepariwisataanakan menjadi bagian tidak terpisahkan dari pembangunan suatu daerah dan terintegrasi dalam kerangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Sedangkan dari sisi kepentingan Internasional, [2]Pariwisata internasional pada tahun 2004 mencapai kondisi tertinggi sepanjang sejarah dengan mencapai 763 juta orang dan menghasilkan pengeluaran sebesar US$ 623 miliar. Kondisi tersebut meningkat 11% dari jumlah perjalanan tahun 2003 yang mencapai 690 juta orang dengan jumlah pengeluaran US$ 524 miliar. Seiring dengan hal tersebut, diperkirakan jumlah perjalanan wisata dunia di tahun 2020 akan menembus angka 1,6 miliar orang per tahun (UN-WTO, 2005) seperti Nampak pada grafik di bawah ini:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graph 1, [3]Tourism Vision 2020 – UNWTO. Source: http://pandeputusetiawan.wordpress.com

Pada sisi yang berbeda, walaupun pariwisata telah diakui sebagai faktor penting stimulator penggerak perekonomian di beberapa negara di dunia, namun pariwisata juga menyembunyikan beberapa hal yang jarang diungkap dan dihitung sehingga sangat sulit untuk ditelusuri perannya atau kerugiannya.[4]Beberapa biaya tersembunyi atau hidden cost diantaranya adalah:  industri pariwisata bertumbuh dalam mekanisme pasar bebas sehingga seringkali destinasi pada negara berkembang hanya menjadi obyek saja, hal lainnya pengembangan pariwisata memang telah dapat menigkatkan kualitas pembangunan pada suatu destinasi namun akibat lainnya seperti peningkatan harga-harga pada sebuah destinasi terkadang kurang mendapat perhatian dan korbannya adalah penduduk lokal,  dan banyak hal akan di ungkap dalam paper ini.

2.    Metode

Kajian ini menggunakan metode desk research dengan teknik penelusuran data dan informasi secara online, sumber sekunder, dan sumber publikasi ilmiah lainnya.

Sementara teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kuanlitatif, analogi, dan komparasi beberapa hasil penelitian dan publikasi ilmiah lainnya yang terkait dengan permasalahan dimensi ekonomi pariwisata.

3.   Hasil Kajian dan Pembahasan

Mengukur manfaat dan kerugian pembangunan pariwisata pada beberapa negara saat ini, masih menjadi perdebatan diantara para ahli ekonomi khususnya yang telah melakukan riset dan evalusi terhadap ekonomi pariwisata. Beberapa pandangan para fakar mewarnai pembahasan paper ini dari sudut pandangan yang berbeda-beda.

“Frechtling (1987a) considers alternative methods of collecting data about expenditure by tourists and the shortcomings of these. He also reviews methods such as impact multipliers and input-output analysis used to measure the economic impacts generated by tourism expenditure”

Frechtling (1987), menyatakan bahwa untuk mengukur manfaat pariwisata bagi perekonomian suatu Negara harus tersedia data yang cukup lengkap, Dia menawarkan metode alternative khususnya berhubungan dengan metode pengumpulan data tentang pengeluaran   wisatawan di saat yang akan datang, dan dia juga mereview beberapa metode yang telah digunakan oleh para ahli sebelumnya, dengan menggunakan impact multipliers dan input-output analysis untuk mengukur pengeluaran sector pariwisata.

“Impact analysis can be extended to other dimensions as summarised by Archer and Cooper (1994) including social cost-benefit analysis”

Sementara Archer dan Cooper (1994), berpendapat bahwa: penelusuran tentang manfaat dan dampak pariwisata terhadap ekonomi harus menyertakan variabel sosial yang tidak pernah dihitung oleh fakar lainnya, dan social cost-benefitanalysis mestinya digunakan. Menurutnya, untuk mengukur manfaat dan dampak pariwisata tidak sekedar menghitung dampak ekonomi hanya dengan mencari multiplier efeknya saja.

Sinclair and Sutcliffe (1988) discuss the complexities of estimating Keynesian income multipliers for tourism at the sub-national level”

Sedangkan, Sinclair dan Sutcliffe (1988), menjelaskan bahwa pengukuran multiplier income untuk sektor pariwisata pada tingkat sub nasional memerlukan pemikiran dan data yang lebih kompleks disebabkan sering terjadinya leakages” kebocoran sehingga analisis ini sebaiknya dilakukan pada tingkat local regional tertentu dan leakages inilah yang mestinya harus diukur dan dibandingkan dengan manfaat yang  diharapkan.

“Heng and Low (1990) illustrates well the type of practical use which can be made of input-output analysis in considering the impact of tourism

Lebih tegas, Heng dan Low (1990) pada tataran praktis, mereka menjelaskan bahwa untuk mengukur dampak pariwisata akan lebih baik menggunakan analisis input-output.

“Johnson and Moore (1993) concentrate on measuring the economic impact of a particular tourist activity and tourism resource”

Tapi, Johnson dan Moore (1993) justru menitikberatkan bahwa pengukuran dampak ekonomi pariwisata akan lebih tepat dilakukan focus pada aktifitas wisata tertentu yang sedang berkembang pesat dan sumberdaya pariwisata yang dipergunakannya serta segala dampak-dampaknya.

“West (1993) uses a Social Accounting Matrix (SAM) to overcome the first problem and an integrated model to allow for changes in the relationship with the passage of time”

Sementara West (1993) menawarkan SAM atau social accounting matrix untuk memecahkan masalah pariwisata yang saling berhubungan dari waktu ke waktu.Dia mengganggap bahwa analisis input-output dianggap belum mampu memecahkan persoalan dampak pariwisata karena hanya mengukur hubungan produser dengan produser dan tidak menyertakan perdagangan yang dilakukan oleh pemerintah dan sektor publik lainnya.

“Harris and Harris (1994) argue that “the study of tourism at the macro level (nation, State, region) is hindered by the absence of any standard industry classification for this kind of activity”

Dan akhirnya, Harris dan Harris (1994) mengkritisi bahwa analisis terhadap dampak pariwisata yang telah dilakukan saat ini pada tingkat nasional, dan regional cenderung mengabaikan ketiadaan standar klasifikasi industri untuk tiap aktifitas pada industri pariwisata padahal standarisasi pada industri pariwisata ini membawa konsekuensi tersendiri terhadap biaya tambahan “others cost” baik bagi pelaku industri pariwisata dan masyarakat lokal itu sendiri.

 

3.1. Dampak Positip Pariwisata terhadap Perekonomian ([5]positive economic impacts of tourism)

3.1.1          Pendapatan dari Nilai Tukar Valuta Asing

Pengeluaran sektor pariwisata akan menyebabkan perekonomian masyarakat local menggeliat dan menjadi stimulus berinvestasi dan menyebabkan sektor keuangan bertumbuh seiring bertumbuhnya sektor ekonomi lainnya.

Pengalaman di beberapa negara bahwa kedatangan wisatawan ke sebuah destinasi wisata juga menyebabkan bertumbuhnya bisnis valuta asing untuk memberikan pelayanan dan kemudahan bagi wisatawan selama mereka berwisata. Tercatat juga bahwa di beberapa negara di dunia 83% dari lima besar pendapatan mereka, 38% pendapatannya adalah berasal dari “Foreign Exchange Earnings” perdagangan valuta asing.

New Delhi, Feb 26 : Highlighting the tremendous growth potential offered by the tourism sector, the Economic Survey 2010-11 has said the country’s foreign exchang eearnings (FEE) from tourist arrivals grew by 24.56 percent in 2010 at 14,193 million dolllars as compared to 11,394 dollars million in 2009”

Sebagai contoh, bahwa pariwisata mampu menyumbangkan pendapatan untuk Negara India, berdasarkan hasil survey ekonomi India pada tahun 2010-11, bahwa akibat kedatangan wisatawan asing ke India pada tahun 2010 terjadi peningkatan pendapatan dari perdangan Valas sebesar 34,56% atau sebesar 14,193 Juta US Dolar meningkat jika dibandingkan tahun 2009 yang hanya sebesar 11,394 Juta US Dolar.

“Latest statistics from National Tourism Administration show that China’s foreign-exchange earnings from tourism exceeded US$5.1 billion in the first four months this year, an increase of 18.7 percent over the same period last year, 2010”

Sementara pemerintah China mencapat bahwa sumbangan pariwisata  akibat perdagangan Valas  telah mencapai 5,1 Juta US Dolar untuk kurun waktu  hanya empat bulan saja pada tahun 2010. Dari kedua contoh tersebut sudah dianggap cukup menguatkan pendapat bahwa pembangunan pariwisata dapat meningkatkan pendapatan suatu Negara khususnya dari aktifitas perdagangan valuta asing.

 

3.1.2          Penerimaan Devisa

Kontribusi pariwisata terhadap pendapatan pemerintah dapat diuraikan menjadi dua, yakni: kontribusi langsung dan tidak langsung. Kontribusi langsung berasal dari pajak pendapatan yang dipungut dari para pekerja pariwisata dan pelaku bisnis pariwisata pada kawasan wisata yang diterima langsung oleh dinas pendapatan suatu destinasi.

Sedangkan kontribusi tidak langsung pariwisata terhadap pendapatan pemerintah berasal dari pajak atau bea cukai barang-barang yang di import dan pajak yang dikenakan kepada wisatawan yang berkunjung.

Dalam kedua konteks di atas, WTO memprediksi bahwa usaha perjalanan wisata dan bisnis pariwisata tersebut secara langsung dan tidak langsung termasuk juga pajak perorangan telah berkontribusi terhadap pariwisata dunia melampaui US$ 800 billion pada tahun 1998, dan pada tahun 2010 berlipat dua kali jika dibandingkan tahun 1998.

“According to the study, tourism generated $19.7 billion of revenue for all three levels of government combined in Canada in 2007. Spending by Canadians accounted for three out of every four dollars taken in, while one in four dollars came from international visitors to Canada”

Menurut penelitian, pariwisata Kanada menghasilkan $ 19, 7 Juta pendapatan untuk ketiga tingkat pemerintahan gabungan di Kanada pada tahun 2007.Dan Belanja Kanada menyumbang tiga dari setiap empat dolar, sementara satu dari empat dolar berasal dari wisatawan asing yang berwisata di Kanada.

“Tourism  makes  significant  direct  contributions  to  Government  revenues  through  the  sale  of  tickets  to  the Angkor  Complex  ($US  1.2 million),  visa  fees  ($US  3 million),  and  departure  taxes  at the  airports”

Sementara pemerintah Kamboja mencatat bahwa sector pariwisata secara langsung dan nyata telah memberikan sumbangan pendapatan bagi pemerintah melalui aktifitas penjualan tiket masuk wisatawan yang mengunjungi obyek wisata Angkor sebesar 1,2 Juta US Dolar, dari Visa sebesar 3 juta US Dolar, dan aktifitas  taksi dan aktifitas pelayanan di bandara.

Pada kedua studi kasus di atas, tidak dapat disangkal lagi bahwa pariwisata memang benar dapat meningkatkan pendapatan bagi pemerintah di mana pariwisata tersebut dapat dikembangkan dengan baik.

 

3.1.3    Penyerapan Tenaga Kerja

Pada beberapa negara yang telah mengembangkan sektor pariwisata, terbukti bahwa sektor pariwisata secara internasional berkontribusi nyata terhadap penciptaan peluang kerja, penciptaan usaha-usaha terkait pariwisata seperti usaha akomodasi, restoran, klub, taxi, dan usaha kerajinan seni souvenir dan sebagainya.

“Tourism employment is a measure of employment in tourism and non-tourism industries. It is based on an estimate of jobs rather than “hours of work”. Thus, someone who works 10 hours a week counts for as much, by this measure, as someone who works 50 hours a week”. (Government Revenue Attributable to Tourism, 2007)

Menurut Canada Government Revenue Attributable to Tourism, (2007), mendifinisikan bahwa yang dimaksud “Tourism employment” adalah ukuran yang dipakai untuk mengukur besarnya tenaga kerja yang terserap secara langsung pada sector pariwisata termasuk juga besarnya tenaga kerja yang terserap di luar bidang pariwisata akibat keberadaan pembangunan pariwisata.  Dan WTO mencatat kontribusi sector pariwisata terhadap penyediaan lahan pekerjaan sebesar 7% secara internasional.

“Tourism Industry employs          large number of people and provides a wide range of jobs which extend from the unskilled to the highly specialises. Tourism is also responsible for creating employment outside the industry such as furnishing and equipment industry, souvenir industry, textile and handicraft industry, farming and food supply and also construction industry”

Hasil studi pada dampak pembangunan pariwisata di Tripura, India menunjukkan bahwa industry pariwisata adalah industri yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan mampu menciptakan peluang kerja dari peluang kerja untuk tenaga yang tidak terdidik sampai dengan tenaga yang sangat terdidik. Pariwisata juga menyediakan peluang kerja diluar bidang pariwisata khususnya peluang kerja bagi mereka yang berusaha secara langsung pada bidang pariwisata dan termasuk juga bagi mereka yang bekerja secara tidak langsung terkait industri pariwisata seperti usaha-usaha pendukung pariwisata; misalnya pertanian sayur mayor, peternak daging, supplier bahan makanan, yang akan mendukung operasional industri perhotelan dan restoran.

Sedangkan menurut Mitchell dan Ashley 2010, mencatat bahwa sumbangan pariwisata dalam penyerapan tenaga kerja jika dibandingkan dengan sector lainnya menunjukkan angka yang cukup berarti, dan indeks terbesar terjadi  di Negara New Zealand sebesar 1,15 disusul oleh Negara Philipines, kemudian Chile, Papua New Guinea, dan Thailand sebesar 0,93. Sementara di Indonesia indeks penyerapan tenaga kerja dari sector pariwisata sebesar 0,74, masih lebih rendah jika dibandingkan Negara Afrika Selatan yang mencapai 0,84.

Dalam dua kasus di atas, pariwisata memegang peranan penting dalam penyerapan tenaga kerja di hampir semua Negara yang mengembangkan pariwisata, walaupun harus diakui sector pertanian “agriculture” masih lebih besar indeks penyerapannya dan berada di atas indeks penyerapan tenaga kerja oleh sector pariwisata di hampir semua Negara pada table di atas.

 

3.1.4          Pembangunan Infrastruktur

Berkembangnya sektor pariwisata juga dapat mendorong pemerintah lokal untuk menyediakan infrastruktur yang lebih baik, penyediaan air bersih, listrik, telekomunikasi, transportasi umum dan fasilitas pendukung lainnya sebagai konsekuensi logis dan kesemuanya itu dapat meningkatkan kualitas hidup baik wisatawan dan juga masyarakat local itu sendiri sebagai tuan rumah.

Sepakat membangun pariwisata berarti sepakat pula harus membangun yakni daya tarik wisata “attractions” khususnya daya tarik wisata man-made, sementara untuk daya tarik alamiah dan budaya hanya diperlukan penataan dan pengkemasan. Karena Jarak dan waktu tempuh menuju destinasi “accesable” akhirnya akan mendorong pemerintah untuk membangun jalan raya yang layak untuk angkutan wisata, sementara fasilitas pendukung pariwisata “Amenities” seperti hotel, penginapan, restoran juga harus disiapkan.

Pembangunan infrastruktur pariwisata dapa dilakukan secara mandiri ataupun mengundang pihak swasta nasional bahkan pihak investor asing khususnya untuk pembangunan yang berskala besar seperti pembangunan Bandara Internasional, dan sebagainya. Perbaikan dan pembangunan insfrastruktur pariwisata tersebut juga akan dinikmati oleh penduduk local dalam menjalankan aktifitas bisnisnya, dalam konteks ini masyarakat local  akan mendapatkan pengaruh positif dari pembangunan pariwisata di daerahnya.

 

3.1.5          Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat Lokal

Pendapatan sektor pariwisata acapkali digunakan untuk mengukur nilai ekonomi pada suatu kawasan wisata.  Sementara ada beberapa pendapatan lokal sangat sulit untuk dihitung karena  tidak semua pengeluaran wisatawan dapat diketahui dengan jelas seperti misalnya penghasilan para pekerja informal seperti sopir taksi tidak resmi, pramuwisata tidak resmi, dan lain sebagainya.

WTO memprediksi bahwa pendapatan pariwisata secara tidak langsung disumbangkan 100% secara langsung dari pengeluaran wisatawan pada suatu kawasan.  Dalam kenyataannya masyarakat local lebih banyak berebut lahan penghidupan dari sector informal ini, artinya jika sector informal bertumbuh maka masyarakat local akan mendapat menfaat ekonomi yang lebih besar.

Sebagai contoh, peran pariwisata bagi Provinsi Bali terhadap perekonomian daerah “PDRB” sangat besar bahkan telah mengungguli sector pertanian yang pada tahun-tahun sebelumnya memegang peranan penting di Bali. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada table berikut ini:

 

 

 

Lapangan Usaha

(milyar rupiah)

2003

2004

2005

2006

2007

1. Pertanian

5.666,84

6.011,43

6.887,17

7.463,26

8.216,47

a. Tanaman Bahan Makanan

2.770,40

3.004,40

3.391,28

3.608,72

3.944,28

b. Tanaman Perkebunan

498,81

516,61

592,10

651,84

707,44

c. Peternakan dan Hasil-hasilnya

1.435,70

1.468,57

1.792,73

1.988,97

2.182,55

d. Kehutanan

1,56

1,60

1,76

1,95

2,28

e. Perikanan

960,38

1.020,23

1.109,30

1.211,79

1.379,92

2. Pertambangan & penggalian

176,90

196,47

225,49

257,16

281,09

3. Industri pengolahan

2.384,64

2.610,13

2.950,81

3.254,65

3.804,93

4. Listrik, gas & air bersih

411,01

522,55

627,99

725,86

846,07

5. Bangunan

1.051,15

1.132,72

1.368,31

1.600,86

1.877,52

6. Perdag., hotel & restoran

7.439,35

8.452,94

9.968,55

10.797,66

12.269,74

7. Pengangkutan & komunikasi

2.930,52

3.275,45

4.022,67

4.435,85

5.219,10

8. Keu. Persewaan, & jasa perusahaan

1.725,22

1.969,62

2.399,26

2.788,35

3.108,10

9. Jasa-jasa

4.382,31

4.815,27

5.496,23

6.064,82

6.713,39

PDRB

26.167,94

28.986,60

33.946,47

37.388,48

42.336,42

Tabel: PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) Provinsi Bali,

Sumber: BPS, 2009

3.2. [6]Pengaruh Negatif Pariwisata (Negative Economic Impacts of Tourism)

3.2.1          Kebocoran (Leakage)

Leakage atau kebocoran dalam pembangunan pariwisata dikategorikan menjadi dua jenis kebocoran yaitu keboran import dan kebocoran export. Biasanya kebocoran import terjadi ketika terjadinya permintaan terhadap peralatan-peralatan yang berstandar internasional yang digunakan dalam industri pariwisata, bahan makanan dan minuman import yang tidak mampu disediakan oleh masyarakat lokal atau dalam negeri. Khususnya pada negara-negara berkembang, makanan dan minuman yang berstandar internasional harus di datangkan dari luar negeri dengan alasan standar yang tidak terpenuhi, dan akibatnya produk lokal dan masyarakat lokal sebagai produsennya tidak biasa memasarkan produknya untuk kepentingan pariwisata tersebut.

Besarnya pendapatan dari sektor pariwisata juga diiringi oleh besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan import terhadap produk yang dianggap berstandar internasional. Penelitian dibeberapa destinasi pada negara berkembang, membuktikan bahwa tingkat kebocoran terjadi antara 40% hingga 50% terhadap pendapatan kotor dari sektor pariwisata, sedangkan pada skala perekonomian yang lebih kecil, kebocoran terjadi antara 10% hingga 20%.

Sedangkan kebocoran export seringkali terjadi pada pembangunan destinasi wisata khususnya pada negara miskin atau berkembang yang cenderung memerlukan modal dan investasi yang besar untuk membangun infrastruktur dan fasilitas wisata lainnya. Kondisi  seperti ini, akan mengundang masuknya penanam modal asing yang memiliki modal yang kuat untuk membangun resort atau hotel serta fasilitas dan infrastruktur pariwisata, sebagai imbalannya, keuntungan usaha dan investasi mereka akan mendorong uang mereka kembali ke negara mereka tanpa bisa dihalangi, hal inilah yang disebut dengan “leakage” kebocoran export.

Hal ini membenarkan pendapat dari Sinclair dan Sutcliffe (1988), yang menjelaskan bahwa pengukuran manfaat ekonomi dari sektor pariwisata pada tingkat sub nasional harunya menggunakan pemikiran dan data yang lebih kompleks untuk menghindari terjadinya leakages” kebocoran.

 

3.2.2          Kebobolan (Enclave Tourism)

Enclave tourism” sering diasosiasikan bahwa sebuah destinasi wisata dianggap hanya sebagai tempat persinggahan sebagai contohnya, sebuah perjalanan wisata dari manajemen kapal pesiar dimana mereka hanya singgah pada sebuah destinasi tanpa melewatkan malam atau menginap di hotel-hotel yang telah disediakan industri lokal sebagai akibatnya dalam kedatangan wisatawan kapal pesiar tersebut manfaatnya dianggap sangat rendah atau bahkan tidak memberikan manfaat secara ekonomi bagi masyarakat di sebuah destinasi yang dikunjunginya.

Kenyataan lain yang  menyebabkan “enclave”  adalah kedatangan wisatawan yang melakukan perjalanan wisata yang dikelola oleh biro perjalanan wisata asing dari “origin country”  sebagai  contohnya, mereka menggunakan maskapai penerbangan milik perusahaan mereka sendiri, kemudian mereka menginap di sebuah hotel yang di miliki oleh manajemen chain dari negara mereka sendiri, berwisata dengan armada dari perusahaan chain milik pengusaha mereka sendiri, dan dipramuwisatakan oleh pramuwisata dari negerinya sendiri, dan sebagai akibatnya masyarakat lokal tidak memperoleh manfaat ekonomi secara optimal.

 

3.2.3          Pembiayaan Infrastruktur (Infrastructure Cost)

Tanpa disadari ternyata pembangunan sektor pariwisata yang berstandar internasional dapat menjadi beban biaya tersendiri bagi pemerintah dan akibatnya cenderung akan dibebankan pada sektor pajak dalam artian untuk membangun infratruktur tersebut, pendapatan sektor pajak harus ditingkatkan artinya pngutan pajak terhadap masyarakat harus dinaikkan.

Pembangunan pariwisata juga mengharuskan pemerintah untuk meningkatkan kualitas bandara, jalan raya, dan infrastruktur pendukungnya, dan tentunya semua hal tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit dan sangat dimungkinkan pemerintah akan melakukan re-alokasi pada anggaran sektor lainnya seperti misalnya pengurangan terhadap anggaran pendidikan dan kesehatan.

Kenyataan di atas menguatkan pendapat Harris dan Harris (1994) yang mengkritisi bahwa analisis terhadap dampak pariwisata harusnya menyertakan faktor standar klasifikasi industri untuk tiap aktifitas pada industri pariwisata yang sering dilupakan pada analisis dampak pariwisata.

 

3.2.4          Meningkatnya Harga-harga secara Dramatis (Increase in Prices or Inflation)

Peningkatan permintaan terhadap barang dan jasa dari wisatawan akan menyebabkan meningkatnya harga secara beruntun “inflalsi” yang pastinya akan berdampak negative bagi masyarakat lokal yang dalam kenyataannya tidak mengalami peningkatan pendapatan secara proporsional artinya jikalau pendapatan masyarakat lokal meningkat namun tidak sebanding dengan peningkatan harga-harga akan menyebabkan daya beli masyarakat lokal menjadi rendah.

Pembangunan pariwisata juga berhubungan dengan meningkatnya harga sewa rumah, harga tanah, dan harga-harga property lainnya sehingga sangat dimungkinkan masyarakat lokal tidak mampu membeli dan cenderung akan tergusur ke daerah pinggiran yang harganya masih dapat dijangkau.

Sebagai konsukuensi logiz, pembangunan pariwisata juga berdampak pada meningkatnya harga-harga barang konsumtif, biaya pendidikan, dan harga-harga kebutuhan pokok lainnya sehingga pemenuhan akan kebutuhan pokok justru akan menjadi sulit bagi penduduk lokal. Hal ini juga sering dilupakan dalam setiap pengukuran manfaat pariwisata terhadap perekonomian pada sebuah Negara.

 

3.3.5          Ketergantungan Sektoral (Economic Dependence)

Keanekaragaman industri dalam sebuah perekonomian menunjukkan sehatnya sebuah negara, jika ada sebuah negara yang hanya menggantungkan perekonomiannya pada salah satu sektor tertentu seperti pariwisata misalnya, akan menjadikan sebuah negara menjadi tergantung pada sektor pariwisata sebagai akibatnya ketahanan ekonomi menjadi sangat beresiko tinggi.

Di beberapa negara, khususnya negara berkembang yang memiliki sumberdaya yang terbatas memang sudah sepantasnya mengembangkan pariwisata yang dianggap tidak memerlukan sumberdaya yang besar namun pada negara yang memiliki sumberdaya yang beranekaragam harusnya dapat juga mengembangkan sektor lainnya secara proporsional.

Ketika sektor pariwisata dianggap sebagai anak emas, dan sektor lainnya dianggap sebagai anak diri, maka menurut Archer dan Cooper (1994), penelusuran tentang manfaat dan dampak pariwisata terhadap ekonomi harusnya menyertakan variabel sosial yang tidak pernah dihitung oleh fakar lainnya. Ketergantungan pada sebuah sektor, dan ketergantungan pada kedatangan orang asing dapat diasosiasikan hilangnya sebuah kemerdekaan sosial dan pada tingkat nasional, sangat dimungkinkan sebuah negara akan kehilangan kemandirian dan sangat tergantung pada sektor pariwisata.

 

3.3.6          Masalah Musiman (Seasonal Characteristics)

Dalam Industri pariwisata, dikenal adanya musim-musim tertentu, seperti misalnya musim ramai “high season” dimana kedatangan  wisatawan akan mengalami puncaknya, tingkat hunian kamar akan mendekati tingkat hunian kamar maksimal dan kondisi ini akan berdampak meningkatnya pendapatan bisnis pariwisata. Sementara dikenal juga musim sepi “low season” di mana kondisi ini rata-rata tingkat hunian kamar tidak sesuai dengan harapan para pebisnis sebagai dampaknya pendapatan indutri pariwisata juga menurun hal ini yang sering disebut “problem seasonal

Sementara ada kenyataan lain yang dihadapi oleh para pekerja, khususnya para pekerja informal seperti sopir taksi, para pemijat tradisional, para pedagang acung, mereka semua sangat tergantung pada kedatangan wisatawan, pada kondisi low season sangat dimungkinkan mereka tidak memiliki lahan pekerjaan yang pasti.

Kenyataan di  atas, menguatkan pendapat West (1993) yang menawarkan SAM atau social accounting matrix untuk memecahkan masalah pariwisata yang saling berhubungan dari waktu ke waktu, kebermanfaatan pariwisata terhadap ekonomi harusnya berlaku proporsional untuk semua musim, baik musim sepi maupun musim ramai wisatawan.

3.3. Refleksi terhadap Pariwisata Bali

 

3.3.1 Peran Pariwisata Bagi Perekonomian Bali

Peran pariwisata bagi provinsi Bali dalam pembangunan menunjukkankecenderungan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.Jika dilihat peranan pariwisata dalam kontribusinya terhadap PDRB Bali, maka terlihat adanya peningkatan yang nyata. Pada tahun 2003, PDRB dari pariwisata sebesar 28,43%,  kemudian meningkat menjadi 29,16% pada tahun 2004, dan pada tahun 2005 meningkat lagi menjadi 29,37%. Sementara pada tahun 2006 kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB Bali sedikit mengalami penurunan menjadi 28,88 sementara pada tahun 2007 meningkat kembali menjadi 28,98%.

Tabel perbandingan contributor (lapangan usaha) terhadap PDRB Bali, dapat dilihat seperti table dibawah ini:

Tabel: [7]Distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) Provinsi Bali

Lapangan Usaha (%)

2003

2004

2005

2006

2007

1. Pertanian

21,66

20,74

20,29

19,96

19,41

a. Tanaman Bahan Makanan

10,59

10,36

9,99

9,65

9,32

b. Tanaman Perkebunan

1,91

1,78

1,74

1,74

1,67

c. Peternakan dan Hasil-hasilnya

5,49

5,07

5,28

5,32

5,16

d. Kehutanan

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

e. Perikanan

3,67

3,52

3,27

3,24

3,26

2. Pertambangan & penggalian

0,68

0,68

0,66

0,69

0,66

3. Industri pengolahan

9,11

9,00

8,69

8,70

8,99

4. Listrik, gas & air bersih

1,57

1,80

1,85

1,94

2,00

5. Bangunan

4,02

3,91

4,03

4,28

4,43

6. [8]Perdag., hotel & restoran

28,43

29,16

29,37

28,88

28,98

7. Pengangkutan & komunikasi

11,20

11,30

11,85

11,86

12,33

8. Keu. Persewaan, & jasa perusahaan

6,59

6,79

7,07

7,46

7,34

9. Jasa-jasa

16,75

16,61

16,19

16,22

15,86

PDRB

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Sumber: BPS, 2009

 

Sementara menurut Suarsana (2011) peningkatan  terjadi pada semua sektor ekonomi, di mana sektor perdagangan, hotel dan restoran masih tetap merupakan sektor andalan, karena mampu memberikan nilai tambah terbesar, yakni Rp 20,02 triliun. Selain itu sektor pertanian masih memberikan kontribusi yang cukup besar yakni Rp 12,10 triliun serta sektor pengangkutan dan komunmikasi sebesar Rp 8,63 triliun.

[9]Perkembangan terakhir, lebih lanjut dikatakan bahwa untuk sektor perdagangan, hotel dan restoran  mengalami pertumbuhan sebesar 8,7 persen memberikan sumbangan terhadap sumber pertumbuhan terbesar terhadap total pertumbuhan PDB yaitu sebesar 1,5 persen. Selanjutnya diikuti oleh Sektor Pengangkutan dan Komunikasi dan Sektor Industri Pengolahan yang memberikan peranan masing-masing sebesar 1,2 persen.7% (Nusa Bali, 2011)

Karena begitu pesatnya perkembangan pariwisata Bali khususnya dalam kontribusi terhadap PDRB bila  dibandingkan sector lainnya termasuk juga dengan sector Pertanian, seiring adanya otonomi daerah yang berada pada kendali kabupaten, ditengarahi factor inilah yang menyebabkan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Bali ingin menggalakkan sector pariwisata sebagai penggerak  perekonomian di daerahnya masing-masing.

 

3.3.2 Pembangunan Pariwisata Bali saat ini

Dalam konteks pembangunan pariwisata, dihubungkan dengan konsep 4A, yakni daya tarik wisata “attractions”, Jarak dan waktu tempuh menuju destinasi diukur dari bandara “accesable”, Adanya Fasilitas pendukung pariwisata “Amenities”, adanya lembaga pariwisata “ancillary”.  Jika dilihat dari jumlah akomodasi yang telah ada, maka Kabupaten (++) Gianyar, Kabupaten Badung, Kodya Denpasar, Kabupaten Buleleng,  dan Kabupaten Karangasem layak mengandalkan sector pariwisata sebagai penggerak perekonomian daerah, seperti ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

 

 

 

Tabel Banyaknya Hotel Non Bintang dan Akomodasi Lainnya di Bali Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Kamar Tahun 2009

Kabupaten / Kota

Kelompok Kamar

Jumlah

< 10

24-Oct

25 – 40

41 – 100

> 100

1

Gianyar  ++

292

81

10

3

386

2

Badung  ++

95

152

59

50

5

361

3

Denpasar  ++

49

102

44

26

221

4

Buleleng  ++

109

55

14

5

183

5

Karangasem + +

115

54

5

2

176

6

Tabanan

41

20

2

63

7

Jembrana

27

26

3

56

8

Klungkung

19

21

40

9

Bangli

21

6

2

29

Sumber: Bali Dalam Angka 2010

 

Sementara jika, dilihat dari jumlah hotel bintang 4 dan 5 yang telah ada pada kabupaten dan kota di Bali, serta jika diasumsikan bahwa keberanian investor membangun hotel berbintang dihubungkan popularitas pariwisata daerah, maka Kabupaten Badung paling popular (**), kemudian disusul Kota Denpasar, dan Gianyar. Sementara Kabupaten Buleleng, Karangasem, dan Tabanan belum sepopuler (*) Badung-Denpasar-Gianyar.Sedangkan  Kabupaten Jembrana, Klungkung, dan Bangli belum menunjukkan sebagai kabupaten yang memiliki popularitas di sector Pariwisata. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel Banyaknya Hotel Berbintang di Bali Menurut Lokasi dan Kelas Hotel Tahun 2009

Kabupaten / Kota

Kelas Hotel

Jumlah

Bintang 5

Bintang 4

Bintang 3

Bintang 2

Bintang 1

1

Badung **

26

28

19

15

2

90

2

Denpasar**

3

4

9

7

5

28

3

Gianyar **

5

5

1

11

4

Buleleng *

1

2

2

3

1

9

5

Karangasem *

1

2

1

1

5

6

Jembrana

1

1

2

7

Tabanan *

1

1

2

8

Klungkung

1

1

2

9

B a n g l i

Sumber: Bali Dalam Angka 2010

 

Jika dari atraktivitas maisng-masing kabupaten/kota untuk menjadikan pariwisata sebagai sector unggulan  dilihat dari obyek wisata popular dimiliki saat ini, justru menempatkan kabupaten Karangasem sebagai kabupaten paling menarik dan layak untuk pariwisata, seperti Nampak pada table di bawah ini

Tabel Daftar Obyek Wisata di Kabupaten Karangasem

Kab/Kota No Obyek Wisata
Karangasem

(6 obyek wisata populer)

 

 

 

 

 

1 Taman Tirta Gangga Karangasem (*)
2 Pelabuhan Padangbai
3 Pantai Tulamben Karangasem (*)
4 Agrowisata Kebun Salak Sibetan Karangasem
5 Candi Dasa Karangasem (*)
6 Pura Sulayukti Karangasem
7 Tenun Ikat Gringsing Tenganan (*)
8 Pura Besakih Karangasem (*)
9 Desa Wisata Tenganan (*)

Sumber: LA Tour dan Travel, Sragen, Jawa Tengah (*) telah populer

 

Sementara posisi kedua, menempatkan Kabupaten Badung dan Gianyar dengan 5 obyek wisata yang telah popular dan menjadi andalan kabupaten, seperti Nampak pada table di bawah ini:

Tabel Daftar Obyek Wisata di Kabupaten Badung dan Gianyar

Kab/Kota No Obyek Wisata
Badung 1 Pantai Kuta (*)
(5 obyek wisata telah populer) 2 Sangeh
  3 Pantai & Kawasan Wisata Nusa Dua & Tanjung Benoa (*)
  4 Pantai Jimbaran
  5 Pura Uluwatu (*)
  6 Pura Taman Ayun (*)
  7 Pura Keluarga Kerajaan MengwiPura Bukit Sari Sangeh
  8 Pura Dalem Sakenan Pulau Serangan
  9 Garuda Wisnu Kencana (*)

 

 

Kab/Kota No Obyek Wisata
Gianyar 1 Pulau SeranganKeindahan Alam Ubud Gianyar
(5 obyek wisata telah populer) 2 Air Terjun & Bungy Jumping Blahbatuh Gianyar
  3 Arung Jeram Sungai Ayung Payangan Gianyar
  4 Wisata Safari Naik Gajah Taro Gianyar (Bali Zoo Park)
  5 Air Terjun Tegenungan Gianyar
  6 Pasar Seni Sukawati (*)
  7 Pura Tirta Empul Tampak Siring (*)
  8 Pusat Lukisan & Kerajinan Topeng Batuan Gianyar
  9 Pusat Ukir Kayu Mas, Kemenuh, Tengkulak, Pujung Batuan Gianyar
  10 Pusat Geleri Lukisan Ubud-Peliatan (*)
  11 Goa Gajah, Ukiran Relief Yeh Pulu, Kompleks Samuan Tiga, Patung Kebo Edan, Pusering Jagat, Bulan Pejeng, Kerajinan Ukir Tempurung Kelapa Bedulu-Pejeng Gianyar (*)
  12 Pertunjukan Tari Barong, Tari Kecak, Tari Keris (*)
  13 Istana Presiden Tampak Siring
  14 Monumen Gunung Kawi Tampak Siring

Sumber: LA Tour dan Travel, Sragen, Jawa Tengah (*) telah populer

 

Sedangkan Kota Denpasar, Kabupaten Klungkung, dan Bangli, walaupun mereka memiliki obyek wisata yang cukup banyak dan beragam namun belum sepopuler Kabupaten Karangasem, Badung, dan Gianyar. Untuk Kota Denpasar, walaupun sangat berdekatan dengan  kabupaten Badung, namun tidak terlalu atraktif untuk mengandalkan sector pariwisata sebagai sector unggulan, tentu saja pendapat ini masih bisa diperdebatkan dengan realitas PAD kota Denpasar saat ini.

Tabel Daftar Obyek Wisata di Kota Denpasar, Kabupaten Klungkung dan Bangli

Kab/Kota No Obyek Wisata
Denpasar 1 Pantai Sanur (*)
(3 obyek wisata telah populer) 2 Werdi Budaya Art Centre Abian Kapas Denpasar (*)
  3 Pasar Tradisional Jalan Gajah Mada Denpasar
  4 Museum Bali Denpasar (*)
  5 Patung “Catur Muka” Denpasar
  6 Museum Seni Lukis Le Mayeur Denpasar
Kab/Kota No Obyek Wisata
Klungkung

(3 obyek wisata telah populer)

 

 

 

1 Pura & Goa Lawah Klungkung (*)
2 Pulau Nusa Penida Klungkung (*)
3 Pusat Seni Lukis Tradisional, Seni Ukir Emas & Perak, Seni Ukir Peluru Desa Kamasan Klungkung
4 Taman Gili Kerta Gosa Kraton Semarapura Klungkung (*)

 

Kab/Kota No Obyek Wisata
Bangli

(3 obyek wisata telah populer)

 

 

 

 

 

1 Danau Batur, Gunung Batur, Kawah Batur, Sumber Mata Air Panas Toya Bungkah (*)
2 Penelokan Kintamani (*)
3 Pura Kehen Bangli
4 Desa Trunyan (*)
5 Pura Batur & Pura Tegeh KoripanDesa Adat Penglipuran Bangli
6 Pura Pucaksari Desa Peninjoan Bangli

Sumber: LA Tour dan Travel, Sragen, Jawa Tengah (*) telah populer

 

Sementara untuk Kabupaten Tabanan, Buleleng, dan Jembrana, jika dilihat popularitas andalan obyek wisata, sebenarnya ketiga Kabupaten ini belum layak menjadikan sector Pariwisata sebagai leading sector pembangunan daerahnya, dan sangat dimungkinkkan ada sector lainnya yang lebih unggul daripada sector pariwisata. Menurut pengamatan, sebenarnya Kabupaten Tabanan masih layak mengandalkan sector pertanian khususnya produk padi dan peternakan, sementara Kabupaten Buleleng dan Jembrana belum menunjukkan kekuatan sector pariwisata secara maksimal dan sangat mungkin disebabkan oleh jarak atau akses yang relative jauh dari pusat bisnis pariwisata Badung dan Gianyar.

Tabel Daftar Obyek Wisata di Kabupaten Tabanan, Buleleng dan Jembrana

 

Kab/Kota No Obyek Wisata
Tabanan 1 Pantai & Pura Tanah Lot (*)
(2 obyek wisata telah populer) 2 Pemandangan Alam Jati Luwih & Pura Petali Tabanan
  3 Pantai Dreamland Alas Kedaton Tabanan
  4 Danau Beratan, Pura Ulun Danu Beratan, Desa Kembang Merta, Pasar Bukit Mungsu, Pasar Pancasari Bedugul Tabanan (*)
  5 Puri Agung Kerambitan Tabanan
  6 Pusat Ukir-Ukiran Penarukan, Pusat Keramik & Gentang Pejaten, Pembuatan Kain Tenun Blayu Tabanan
  7 Taman Makam Pahlawan Margarana Tabanan
  8 Museum Subak Tabanan

 

 

Kab/Kota No Obyek Wisata
Buleleng 1 Bukit & Pura Puncak Penulisan BangliAir Terjun Gitgit Buleleng
(2 obyek wisata telah populer) 2 Sumber Mata Air Panas Banjar Buleleng
  3 Pemandian Air Sanih Buleleng
  4 Danau Buyan & Danau Tamblingan Buleleng
  5 Laut Gili Menjangan Buleleng (*)
  6 Pantai Lovina Buleleng (*)
  7 Brahma Vihara Arama – Banjar Buleleng
  8 Patung Singa Ambara Raja Buleleng
Kab/Kota No Obyek Wisata
Jembrana

(1 obyek wisata telah populer)

 

 

 

1 Pantai Medewi Jembrana
2 Taman Nasional Bali Barat Jembrana (*)
3 Pantai Purancak Jembrana
4 Pelabuhan Gilimanuk
5 Pura Rambut Siwi Jembrana

Sumber: LA Tour dan Travel, Sragen, Jawa Tengah (*) telah populer

 

 

Melihat kenyataan di atas, solusi  untuk melakukan pemeratan pembangunan di semua kabupaten dan kota yang ada di Bali, sebaiknya pemerintah provinsi dapat membuat konsensus bersama untuk penentuan skala prioritas pembangunan berdasarkan keunggulan daerah masing-masing; siapa yang menjadi pusat pariwisata, dan siapa sebagai pendukungnya, bagaimana sistem pemerataan yang ideal, serta penentuan komposisi alokasi kontribusi pariwisata terhadap pembangunan daerah di provinsi Bali.

4.   Simpulan dan Saran

Pariwisata secara nyata berpengaruh positif terhadap perekonomian pada sebuah negara atau destinasi seperti (1)pendapatan devisa dan pemicu investasi “foreign exchange earnings”, (2)pendapatan untuk pemerintah “contributions to government revenues”, (3)penyediaan dan penciptaan lahan pekerjaan “employment generation”, (4)pembangunan dan perbaikan infrastruktur baik untuk host maupun tourist “infrastructure development”, (5)pemicu pembangunan perekonomian lokal “development of local economies”.

                Namun masih sangat disesalkan, pariwisata juga menyisakan beberapa masalah seperti (1)terjadi kebocoran terhadap neraca perdagangan “leakage”, (2)usaha tanpa manfaat “enclave”, (3)biaya tersembunyi “hidden cost”  khususnya yang berhubungan dengan kerusakan lingkungan dan sumberdaya alam, serta degradasi budaya dan sosial, (4)ketergantungan terhadap sector pariwisata “depence” padahal sector ini sangat rentan terhadap krisis politik, ekonomi dunia, bencana alam dan sejenisnya, (5)pemicu peningkatan harga-harga yang tidak dikehendaki oleh masyarakat local “inflasi”, (6)ketidak pastian penghasilan dan pekerjaan bagi sebagian besar pekerja pariwisata “seasonal uncertenty”

Sebaiknya pula, dalam setiap perencanaan pembangunan pariwisata harusnya menyertakan variable-variabel non ekonomi, baik yang tangible maupun intangible, dan dapat dievalusi setiap saat untuk mengurangi dampak negative dengan menerapkan konsep “Managing Service Quality” one island in one management destinationuntuk mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan.

 

 

Daftar Pustaka

 

Archer, B. and Cooper, C. (1994) “The Positive and Negative Impacts of Tourism”. Pp. 73-91 in W.F. Theobald (ed.) Global Tourism: The Next Decade, Butterworth-Heinemann, Oxford.

 

Archer, B.H. (1982) “The Value of Multipliers and the Policy Implications”, Tourism

 

Board, J., Sinclair, T. and Sutcliffe, C. (1987) “A Portfolio Approach to Regional Tourism”, Built Environment, 13(2), 124-137.

 

Butler, R.W. (1980) “The Concept of a Tourist Area Cycle of Evolution: Implications for the Management of Resources”, The Canadian Geographer, 24, 5-12.

 

Canada Government Revenue Attributable to Tourism, 2007. Research Paper: Income and Expenditure Accounts Technical Series: Catalogue no. 13-604-M — No. 60

 

Departemen Kebudayaan dan Pariwisata RI (2005), Rencana Strategis Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata Nasional 2005 – 2009, Jakarta

 

Fletcher, J.E. (1989) “Input-Output Analysis and Tourism Impact Studies”, Annals of Tourism Research, 16, 514-529.

 

Heng, T.M. and Low, L. (1990) “Economic Impact of Tourism in Singapore”, Annals of Tourism Research, 17, 246-269. Management, 3(4), 236-241.

 

India: Infrastructure Development Investment Program  for Tourist: Project Number: 40648  August 2010, retrieve from http://www.adb.org/Documents/FAMs/IND/40648-01-ind-fam.pdf

 

Jay Kandampully, (2000) “The impact of demand fluctuation on the quality of service: a tourism industry example”, Managing Service Quality, Vol. 10 Iss: 1, pp.10 – 19

 

NusaBali, Selasa 8 Pebruari 2011 Pertumbuhan Ekonomi Bali 5,83 Persen

 

Pitana, I Gde.2005. Sosiologi Pariwisata, Kajian sosiologis terhadap struktur, sistem, dan dampak-dampak pariwisata. Yogyakarta: Andi Offset

Sapta Nirwandar (2011) Pembangunan Sektor Pariwisata: Di Era Otonomi Daerah, di unduh pada 21 Maret 2011 pada http://www.scribd.com/doc/35092726/440-1257-PEMBANGUNANSEKTORPARIWISATA1

 

Sinclair, M.T. (1991) “The Economics of Tourism”. Pp.1-27 in C.P. Cooper and A. Lockwood (Eds) Progress in Tourism, Recreation and Hospitality Management, 3, John Wiley, Chichester, UK.

 

Spillane, James.1993. Ekonomi Pariwisata, Sejarah dan prospeknya.Yogyakarta: Kanisius.

Tisdell, Clem, 1998. Wider Dimensions of Tourism Economics – Impact Analysis, International Aspects, Tourism And Economic Development, And Sustainability And Environmental Aspects Department of Economics: The University of Queensland, Brisbane 4072

 

Tourism Vision 2020 – UNWTO: pada http://pandeputusetiawan.wordpress.com

 

United Nation-World Tourism Organization (2005), Tourism Highlight 2005, UN-WTO, Madrid


[1]Rencana Strategis Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata Nasional 2005 – 2009

[2]Tourism Highlight 2005, UN-WTO, Madrid

[3]Tourism Vision 2020 – UNWTO. From http://pandeputusetiawan.wordpress.com

[4]Economic Impact of Tourism in Global Context

[5]Positive Economic Impacts of Tourism

[6]Negative Economic Impacts of Tourism

[7]Distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) Provinsi Bali

[8] Sektor Usaha Pariwisata meliputi: Perdag., hotel & restoran

[9] NusaBali, Selasa 8 Pebruari 2011 Pertumbuhan Ekonomi Bali 5,83 Persen

REFLEKSI PEMBANGUNAN PARIWISATA BALI: ANTARA PELESTARIAN BUDAYA DAN PEMBANGUNAN EKONOMI

Posted on

REFLEKSI PEMBANGUNAN PARIWISATA BALI: ANTARA PELESTARIAN BUDAYA DAN PEMBANGUNAN EKONOMI

I Gusti Bagus Rai Utama

Mahasiswa Program Pascasarjana S3 (Doktor) Pariwisata

Universitas Udayana

 

Abstract

Perdebatan antara tujuan pelestarian dan pemberdayaan ekonomi pada pariwisata budaya dengan segala manisfestasinya, masih menjadi perdebatan yang hangat diantara para fakar pariwisata dan pelaku bisnis pariwisata.Sementara pembangunan pariwisata Bali dari masa ke masa, telah banyak mengalami perubahan seiring dengan dinamika social yang ada dalam masyarakat Bali.Artikel ini menggunakan metode desk research dengan melakukan kajian terhadap pustaka yang berhubungan dengan masalah yang dipecahkan, melalui kajian terhadap jurnal ilmiah, opini, dan artikel online, kemudian membandingkan dan menemukan persamaan dan perbedaannya sehingga dapat digunakan untuk menerangkan masalah yang ingin dipecahkan.Pada pembahasan artikel ini, ditemukan masih terdapat dualisme yang perlu dipadukan untuk mewujudkan keseimbangan antara tujuan pelestarian budaya dan pembangunan ekonomi bagi Bali.Ada beberapa solusi ditawarkan; seperti Picard menawarkan solusi pemahaman dan fungsi seni dan budaya dan aktivitasnya dalam pariwisata dan kehidupan beragama. Sementara Max-neef menawarkan Tourism community relationships, sedangkan solusi lainnya adalah perlunya stakeholders involment, Blue Print, dan Carrying Capacity.

keywords: culture, budaya, heritage, warisan budaya, tourism, pariwisata, produk, komoditas, destinasi

 

  1. 1.     Pendahuluan

1.1.       Perdebatan antara Konservasi dan  Pemanfataan

Diskusi dan perdebatan tentang  budaya saat ini sudah tidak lagi berdebat tentang ekspresi, imajinasi, atau kreativitas, namun sudah membahas tentang budaya sebagai [1]sebuah produk wisata. Menurut Hewison, (1988: 240, dikutip oleh Ho dan Bob McKercher, 2010) mengatakan bahwa budaya dikonsumsi sebagai sebuah komoditas karena didalamnya terkandung nilai experiences.

[2]Pada masyarakat modern, heritage seringkali dijadikan komoditas yang bernilai ekonomis khususnya untuk kepentingan industri pariwisata (Graham at al, 2000) padahal nilai yang terkandung pada heritage sebenarnya lebih dari pada anggapan heritage sebagai sebuah barang dan jasa, akibatnya terjadilah eksploitasi heritage sebagai sebuah produk pariwisata, dan jika tidak dikelola secara bijaksana akhirnya heritage akan diperjualbelikan, distandarkan seperti layaknya sebuah barang yang berwujud padahal heritage itu juga mengandung elemen tak berwujud “intangible” yang mengansng nilai yang tidak pernah dapat distandarkan dan  di hitung secara ekonomis.

[3]Lebih lanjut Graham at al, (2000) mengatakan, ketika Warisan Budaya “heritage” dan budaya “culture” dianggap sebagai sumber daya ekonomi dan kapital, akhirnya alasan inilah yang dijadikan sebagai legitimasi untuk menjadikan budaya dan warisan budaya sebagai sebuah produk dalam industri pariwisata. Sementara Shackley (2001) membenarkan bahwa perjalanan yang mempersembahkan warisan budaya dan budaya sebagai produk  akan berbau komersialisasi mendekati kebenaran.

[4]Pemanfaatan “cultural heritage” atau warisan budaya sebagai sebuah produk yang siap dikonsumsi pada industri pariwisata relatif masih baru, khususnya oleh kalangan profesional pariwisata dan kalangan ilmiah dimulai sekitar tahun 1990 (Ashworth at al, 1994).Ide pemanfaatan warisan budaya sebagai sebuah produk juga diawali adanya sebuah tujuan utama untuk memberikan kepuasan pada wisatawan, mempersembahan eksperiens yang menjadi kebutuhan wisatawan.Pola pendekatan yang digunakan adalah pendekatan produk dan pemasaran yang berimbang dengan memadukan tujuan antara pelestarian dan pengelolaan warisan budaya sebagai sebuah komoditas pariwisata.

Dalam konsep pengelolaannya, ada dua perbedaan mendasar yang sangat sulit untuk menemukan sebuah keseimbangan yakni antara prinsip pengelolaan warisan budaya yang lebih cenderung berdekatan dengan konservasi sedangkan pariwisata yang lebih cenderung mengarah pada industri pariwisata yang lebih cenderung pada komersialisasi.Kesulitan yang nyata terjadi ketika harus ditentukan berapa harga yang harus dipatok untuk sebuah produk warisan budaya.[5][6]Sementara Gunn (1998: 10) menyatakan, sering terjadi kesalahan tentang pengertian produk pariwisata pada sebuah system pariwisata, dan kebanyakan sering didasarkan bahwa produk adalah sesuatu yang beruwujud. Dikatakan, perlu ada definisi yang jelas apa yang dimaksud dengan produk?, bagaimana produk tersebut dapat difungsikan?, dan sangat mungkin bahwa produk warisan budaya mungkin hanya sebatas hayalan para wisatawan saja. Seringkali terjadi konsep yang berbeda antara pengelola produk pariwisata budaya dengan konsep konsumsi para wisatawan terhadap produk warisan budaya tersebut karena adanya perbedaan caramengkonsumsinya, acapkali ada beberapa wisatawan yang memang benar-benar perduli dengan nilai yang terkadung pada sebuah warisan budaya yang dikunjunginya, namun tidak sedikit pula wisatawan yang tidak acuh dengan nilai yang termanifestasi pada sebuah warisan budaya. Untuk menyatukan konsep yang berbeda inilah  diperlukan manajemen yang mampu memadukan sehingga antara tujuan konservasi dan pemanfataan dapat bertemu dalam keseimbangan.

 

1.2.       Heritage Tourism sebagai Industri

Christou 2005, (dikutip oleh Sigala and Leslie, 2005:8) berpendapat bahwa Heritage tourism adalah sebuah industri.Pendapatnya mengacu kepada aktifitas modern yang dapat direncanakan, dikontrol dan mempunyai tujuan untuk menghasilkan produk di pasar atau market.Heritage dan tourism merupakan perpaduan dua industri, dimana ‘heritage’ yang berperan untuk merubah sebuah lokasi menjadi destinasi dan ‘tourism’ yang merupakan pewujudan dari aktifitas ekonomi (Kirschenblatt-Gimblett,1998:151; dikutip oleh Urry, 1990:90; dan Smith,2006:13).  Pada bagan dibawah ini merupakan interelasi dan komponen pada ‘heritage industry’:

 

 

 

Bagan 1: Component of the Heritage Industry (Ashworth, 1994;Cited in Sigala et al. 2005:9)

 

 

Pada bagan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: Heritage dapat berwujud bagunan kuno, candi, museum, atau artefac lainnya yang dijadikan dan disajikan serta ditawarkan kepada visitor atau wisatawan. Dengan segala kreatifitas pengelolaan, situs-situs heritage tersebut kemudian dikemas sedimikian rupa pada sebuah iklan atau brosur atau presentasi audio visual sesuai target visitor yang diharapkan untuk berkunjung.Selanjutnya heritage yang telah dikemas tersebut disebut produk yang siap dikonsumsi oleh wisatawan.

Sebenarnya ada dua tujuan yang diharapkan pada konsepsi bagan di atas, pertama dari sisi pengelolaan heritage itu sendiri bertujuan untuk kelestarian “Conservation agencies” sementara pada sisi pengelolaan produk lebih mengacu pada kepentingan pelaku industry pariwisata “User Industries” yang lebih economy oriented. Untuk dapat menyeimbangkan keduanya diperlukan kebijaksanaan sehingga tujuan ekonomi tidak mengabaikan tujuan konservasi, begitu juga tujuan konservasi dapat berkelanjutan jika ada dukunggan pendanaan untuk maintenance dan pengelolaan secara berkala, pada konteks ini, pengelolaan harusnya menggunakan konsepsi “carrying capacity management”

2.   Metode

Kajian ini menggunakan metode desk research dengan teknik penelusuran data dan informasi secara online, sumber sekunder, dan sumber publikasi ilmiah lainnya.

Sementara teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif, analogi, dan komparasi beberapa hasil penelitian dan publikasi ilmiah lainnya yang terkait dengan permasalahan cultural tourism, heritage tourism, dan pembangunan pariwisata

 

  1. 3.     Hasil Kajian dan Pembahasan

3.1.          Pariwisata Budaya dan Pembangunan Ekonomi

Peran pariwisata bagi provinsi Bali dalam pembangunan menunjukkankecenderungan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.Jika dilihat peranan pariwisata dalam kontribusinya terhadap PDRB Bali, maka terlihat adanya peningkatan yang nyata. Pada tahun 2003, PDRB dari pariwisata sebesar 28,43%,  kemudian meningkat menjadi 29,16% pada tahun 2004, dan pada tahun 2005 meningkat lagi menjadi 29,37%. Sementara pada tahun 2006 kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB Bali sedikit mengalami penurunan menjadi 28,88 sementara pada tahun 2007 meningkat kembali menjadi 28,98%.

Tabel perbandingan contributor (lapangan usaha) terhadap PDRB Bali, dapat dilihat seperti table dibawah ini:

Tabel: [7]Distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) Provinsi Bali

Lapangan Usaha (%)

2003

2004

2005

2006

2007

1. Pertanian

21,66

20,74

20,29

19,96

19,41

2. Pertambangan & penggalian

0,68

0,68

0,66

0,69

0,66

3. Industri pengolahan

9,11

9,00

8,69

8,70

8,99

4. Listrik, gas & air bersih

1,57

1,80

1,85

1,94

2,00

5. Bangunan

4,02

3,91

4,03

4,28

4,43

6. [8]Perdag., hotel & restoran

28,43

29,16

29,37

28,88

28,98

7. Pengangkutan & komunikasi

11,20

11,30

11,85

11,86

12,33

8. Keu. Persewaan, & jasa perusahaan

6,59

6,79

7,07

7,46

7,34

9. Jasa-jasa

16,75

16,61

16,19

16,22

15,86

PDRB

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Sumber: BPS, 2009

 

Sementara Suarsana (2011) mengatakan, untuk sektor perdagangan, hotel dan restoran  mengalami pertumbuhan sebesar 8,7 persen memberikan sumbangan terhadap sumber pertumbuhan terbesar terhadap total pertumbuhan PDB yaitu sebesar 1,5 persen. Selanjutnya diikuti oleh Sektor Pengangkutan dan Komunikasi dan Sektor Industri Pengolahan yang memberikan peranan masing-masing sebesar 1,2 persen.7% (Nusa Bali, 2011)

Lalu dimana hubungan Pariwisata Budaya dengan pembangunan ekonomi Bali?

“Tourism strategies and promotions commonly include appeals relating to traditional life and cultures. As Javier Perez de Cuellar, the former United Nations Secretary General, stated in the 1995 Yogyakarta International Conference on Culture and Tourism, “There is no tourism without culture” (Kompas, 1995). In fact, it could well be argued that the facilities and services offered to tourists are easily imitated whatever the environment. It is the local people living in a destination area, and the many material and immaterial aspects of their traditional culture that are unique and thus extremely marketable. According to Lanfant (Lanfant, Allcock and Bruner, 1995, 35 dikutip oleh Williams dan Darma Putra, 1997)

 

Menurut Williams dan Darma Putra, (1997), dalam strategi promosi pariwisata biasanya selalu menghubungkan tradisi dan budaya, lebih lanjut Cuellar berpendapat bahwa tidak ada pariwisata tanpa budaya, artinya kalau sebuah daerah mempromosikan pariwisata sebenarnya mereka mempromosikan budaya di sebuah destinasi tersebut. Walaupun dalam kenyataannya para pelaku bisnis juga menawarkan fasilitas yang mewah tapi sebenarnya yang menarik untuk dipasarkan adalah keunikan dari budaya tersebut (Lanfant at al, 1995 dikutip oleh Williams dan Darma Putra, 1997)

Jika dihubungkan antara kedua fakta di atas yakni, sektor Pariwisata Bali telah menjadi leading sector pembangunan ekonomi Provinsi Bali saat ini, ini semata-mata karena keunikan Budaya Bali itu sendiri yang telah dijadikan icon oleh para pelaku bisnis pariwisata Bali.

Sementara Hasil Penelitian Suradnya (2005) dengan menggunakan teknik analisis faktor (factor analysis) berhasil mengidentifikasikan delapan faktor sebagai daya tarik bagi wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Bali, yakni : (1) Harga-harga produk wisata yang wajar, (2) Budaya dalam berbagai bentuk manifestasinya, (3) Pantai dengan segala daya tariknya, (4) Kenyamanan berwisata, (5) Kesempatan luas untuk relaksasi, (6) Citra (image) atau nama besar Bali, (7) Keindahan alam, (8) Keramahan penduduk setempat. Hasil Penelitian Suradnya menggambarkan kondisi yang agak berbeda sedikit dengan pendapat Williams dan Darma Putra, namun factor (yakni factor ke-2) Budaya dalam berbagai bentuk manifestasinya masih menjadi daya tarik yang cukup kuat untuk menarik dan mendorong wisatawan mancanegara datang berlibur ke Bali.

 

3.2.          Pariwisata Budaya di Bali sebagai sebuah Solusi Pembangunan?

Vickers (1989) and Picard (1996) observe that both Indonesian presidents, in their time have hailed Bali and tourism as central to the country’s development. International agencies and organizations have also taken this stance, as did colonial administrators prior to independence.

 

Menurut Vickers (1989) dan Picard (1996) dalam Williams dan Darma Putra (1997) menuliskan bahwa pada era pemerintahan Presiden Soeharto yakni presiden Indonesia yang ke-dua, Bali telah dijadikan sebagai pusat pembangunan pariwisata Indonesia.Begitu juga beberapa organisasi internasional telah mengangggap bahwa pembangunan pariwisata di Indonesia sebenarnya telah dimulai di Bali sejak pemerintahan penjajahan Belanda.

 

“The New Order of President Suharto additionally stressed the importance of national and ethnic identity to Indonesia, evident in the country’s motto of ‘unity in diversity’. This support for the rich cultural heritage of Indonesia, coupled with increases in the locals’ standard of living, are likely to have contributed to the increased interest of Balinese in their identity” (Williams dan Darma Putra, 1997).

 

Lebih lanjut Williams dan Darma Putra (1997) bahwa pada masa orde baru jaman pemerintahan Presiden Soeharto telah memberikan perhatian yang cukup penting tentang pentingnya nasionalisme dan identitas bangsa yang lebih jelas tertuang dalam konsep “Bhineka Tunggal Ika”, hal ini yang mendorong berkembangnya budaya daerah dan pada akhirnya akan memperkaya khasanah budaya nasional, karena budaya nasional tersebut sebenarnya unitas dari keberagaman budaya daerah yang ada di nusantara ini. Berkembangnya Budaya Bali juga merupakan manisfestasi dari “Bhineka Tunggal Ika” yang pada akhirnya kita bisa nikmati buahnya saat ini sebagai factor keunikan pariwisata Bali.

 “How cultural tourism in Bali is defined?” Cultural Tourism is tourism developed based on local Balinese cultures which is typically characterized by Hindu religion which becomes a part of national cultures as the basic domain, harmonious, and balanced relationship between tourism and culture” (Subadra, 2011)

 

Menurut Subadra (2011) Pariwisata Budaya Bali adalah pariwisata yang dikembangkan berdasarkan keragaman budaya local yang berlandaskan ajaran agama Hindu dan merupakan bagian yang utuh dari kebudayaan nasional, serta mengedepankan keharmonisan antara tujuan pengembangan pariwisata itu sendiri sehingga tujuan pelestarian budaya bali yang berkelanjutan dapat terwujud.

Sedangkan Pariwisata Budaya Bali dapat diwujudkan dan dimanifestasikan dalam bentuk: Situs-situs bersejarah, arsitektur bali, tradisi, upacara keagamaan, kerajinan tangan, seni dan musik, pakaian daerah, makanan lokal bali, dan manifestasi lainnya yang dilhami oleh budaya dan agama Hindu Bali.

As Santeri (1992) observed, there has been increased community involvement in local ceremonies such as at Pura Besakih, the ‘mother’ temple, in the past two decades. There has been an increased thirst for religious knowledge, more attention to what it means to be Balinese, and a revitalisation of existing temples. There has also been a growth in new ones.

 

Lebih lanjut Santeri (1992) telah melakukan penelitian, dan menemukan bahwa terjadi peningkatan pelibatan masyarakat pada setiap upacara besar  pada 20 tahun terakhir khususnya pada pura agung seperti pada Pura Besakih. Artinya peningkatan pengetahuan tambahan, perhatian untuk memaknai ke Baliannya semakin meningkat, dan telah terjadi perbaikan secara massive terhadap pura-pura di pulau Bali karena hampir di semua pura yang ada masih terkait dengan aktivitas keagamaan yang masih lestari sampai saat ini.

This has all helped to strengthen Bali’s culture and Agama Hindu, the Balinese religion (Vickers, 1989). A rise in the Balinese population’s standard of living has also given inhabitants greater time to address issues other than food and shelter. For example, as Cukier-Snow and Wall (1993) observed, ceremonial offerings are now much more elaborate and expensive.

 

Menurut Vickers, 1989 (dikutip oleh Willams dan Darma Putra, 1997), Pariwisata Budaya telah dijadikan solusi untuk memperkuat budaya bali dan agama Hindu. Pariwisata Budaya juga telah mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Bali, namun peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat Bali juga diiringi oleh peningkatan harga barang-barang khususnya berhubungan dengan perlengkapan upacara dan sejenisnya, dan hal ini harusnya juga menjadi perhatian kita bersama.

 

Picard (1996) has also noted this development, especially among the new rich who seem to be using their newly acquired wealth in ceremonial offerings that compete with the more established nobility.

Lebih Lanjut Picard (1996) juga mencatat bahwa telah terjadi perubahan dalam masyarakat Bali, dengan berkembangnya pariwisata telah lahir kelompok masyarkat baru yang disebut kelompok kaya baru atau “sugih mare”  mereka yang lahannya terpaksa harus dijual karena dipakai untuk pembangunan infrastruktur pariwisata, ada juga mereka memang benar-benar memulai bisnis atau usaha di bidang pariwisata dan berhasil. Kelompok ini mengaktualisasikan keberhasilannya pada perbaikan penyelenggaraan upacara agamanya ke lebih mewah, yang pada akhirnya dengan terjadinya perbaikan kesejahteraan masyarakat Bali, upacara keagamaan di Bali semakin semarak dan tetap lestari.

Topangan keberhasilan Pariwisata Budaya di Bali telah menjadi mesin penggerak bertumbuhnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Bali dan sangat pantas dijadikan solusi pembangunan bagi Bali karena setiap aktivitas masyarakat Bali dominan digerakkan oleh aktivitas ceremonial keagamaan khususnya Agama Hindu yang penduduknya masih tetap mendominasi di Bali.

 

3.3.          Pariwisata Budaya Bali: Apakah Bali Telah Rusak?

Gelebet (1994) and Kobar (1996), cited in Williams and Darma Putra (1997)  believe the wholesale promotion of Bali, that encourages tourists to view cremation ceremonies and other rites of passage, has degraded local culture. In particular, there has been strong criticism of the Balinese wedding ceremonies for outsiders, such as that of pop celebrity, Mick Jagger.

 

Perdebatan tentang anggapan bahwa Budaya Bali telah mengalami degradasi telah lama dilontarkan oleh Gelebet (1994) dan Kobar (1996), dimana ditandai dengan adanya promosi beberapa upacara agama yang sebenarnya tidak boleh dipersembahkan untuk kepentingan pariwisata, misalnya upacara ngaben, dan pesan-pesan degradasi lainnya seperti adanya pernikahan ala Hindu yang dilakukan oleh bukan pemeluk Hindu juga merupakan pesan telah terjadinya degradasi budaya Bali yang sebenarnya  sudah tidak dapat ditolerir lagi seperti yang telah dilakukan oleh penyanyi pop Mick Jagger.

Beberapa hari sebelum laporan ini ditulis, ada juga pemberitaan di sebuah media international yang mengganggap Bali sudah tidak layak untuk dikunjungi karena berbagai alasan Holidays in hell’ in Bali: Aussies see the beauty in the beast”. Beberapa alasan tersebut adalah masalah sampah yang telah mengotori Pantai Kuta yang merupakan Icon Pariwisata Bali, seperti  tampak pada gambar di bawah ini.

 

“Australians have a strong affinity with Bali and will keep going, travel agents say, despite it being dubbed  “holidays in hell” by Time magazine. The magazine says the island is struggling with waste and some of its famous beaches are strewn with rubbish”

 

Obyek wisata yang berbasiskan pantai sangat digemari oleh wisatawan Australia, dan selama ini telah berkontribusi nyata terhadap pariwisata Bali, namun dengan pemberitaan oleh Time magazinedimungkinkan akan menyurutkan minat wisatawan untuk berkunjung ke Bali.

Sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah: apakah sampah-sampah tersebut berasal dari aktivitas pariwisata atau aktivitas masyarakat Bali? Tentu saja jika jawabannya “tidak”, tidak dapat dijadikan pembenaran bahwa Bali boleh dicermari oleh sampah-sampah yang menjijikkan itu.Jika jawaban “ya”, alangkah parahnya degradasi budaya masyarakat Bali. Untuk sementara mungkin dapat dijawab bahwa sampah-sampah tersebut bukan akibat aktivitas pariwisata Bali namun berasal dari pulau lain. Lalu solusinnya bagaimana?

 

“Bali tourism agency head Ida Kade Bagus Subhiksu said up to 300 garbage trucks a day were needed to collect rubbish in the Kuta area, a prime tourist spot”.

 

Sebenarnya Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan telah menaruh perhatian yang serius dengan masalah ini, bahkan setiap harinya telah diangkut sebanyak 300 truk yang dipungut hanya dari kawasan Kuta saja sebagai pusat aktivitas wisatawan namun sampah-sampah selalu menjadi ancaman, apalagi menjelang musim penghujan.

Apapun alasannya, masalah sampah telah berdampak negatif terhadap reputasi Bali sebagai daerah tujuan wisata yang popular, hal ini telah dibuktikan oleh hasil survey terhadap 4920 voters, survey ini dilakukan setelah adanya pemberitaan di Majalah Times tentang “Holidays in hell report: how hellish do you rate Bali? yang menanyakan kebenaran pemberitaan tersebut; 43% menyatakan bahwa pemberitaan tersebut sangat benar, sementara 24% menjawab sedikit mendekati kebenaran, 33% menyatakan bahwa pemberitaan tersebut tidak benar sama sekali dan merupakan sebuah kebohongan belaka.  Walaupun penelitian tersebut dilakukan hanya sebatas opini public dan sifatnya tidak ilmiah, tapi tetap bias dipakai untuk bahan evaluasi diri. “Disclaimer: These polls are not scientific and reflect the opinion only of visitors who have chosen to participate”.

Pemberitaan tersebut masih bisa diperdebatkan, namun pemberitaan tersebut haruslah menjadi bahan introspeksi diri bagi stakeholders pariwisata Bali sehingga pemberitaan tentang hal-hal negatif tentang destinasi Bali dapat dieliminasi.

 

 

Construction at Kuta beach. Bali Governor Made Mangku Pastika has slapped a moratorium on new hotel development. Photo: AFP and Construction is pressing ahead on a massive beachfront development dubbed the Beach Walk, a $70 million ‘lifestyle resort’ linking two luxury hotels. Photo: AFP

Seperti nampak pada gambar di atas, Dapat dibayangkan betapa terancamnya symbol-simbol budaya bali, ketika fasilitas dan infrastruktur pendukung pariwisata dibangun dengan sangat modern dan dengan gaya western. Masih sangat diragukan, apakah  wisatawan yang datang ke Bali apakah benar-benar didorong oleh megahnya atau modernnya fasilitas pariwisata, atau masih karena factor keunikan Budaya Bali dengan segala manifestasinya?

“Tourists come to Bali to relax,” Bali Hotels Association secretary-general Perry Markus said. “I can imagine how frustrated they will be if they end up getting stuck in horrendous traffic jams like in Jakarta.”

Masalah lainnya yang cukup pelik sedang dihadapi oleh pariwisata Bali adalah masalah kemacetan lalu lintas, menurut Markus, wisatawan datang ke Bali untuk berlibur dan untuk mendapatkan kesenangan namun ketika wisatawan melihat serta terjebak dalam kemacetan lalu lintas, alangkah kecewanya mereka, tidak dapat dibayangkan apa yang akan mereka pikirkan tentang pariwisata Bali.

Masalah Kriminalitas terhadap para wisatawan juga menjadi masalah yang cukup pelik untuk dipecahkan, karena tanpa diduga-duga bahwa eskalasi tindak kriminalitas tidak hanya dilakukan oleh kaum pendatang  namun juga dilakukan oleh masyarakat local Bali dengan berbagai motifnya.

Masalah lainnya yang cukup membuat resah adalah maraknya pembangunan Villa liar yang tidak mempertimbangkan area suci, lahan produktif, bahkan lahan konservasi seperti hutan lindungpun tidak luput dari incaran para investor, dan semua masalah ini berawal dari ketidak sepakatan tentang Tata Ruang Wilayah, blue print pengembangan pariwisata Bali juga tidak pernah dapat diwujudkan secara nyata.

 

  1. 4.     Simpulan dan Saran

Berkenaan dengan pelestarian Budaya Bali, Picard menawarkan beberapa solusi penyeimbang:

Picard (1996, 198) dalam Williams dan Darma Putra, 1997, observes Balinese have a very clear understanding about the role and function of their art. “The Balinese know very well if they are dancing for tourists, for their community, or for their gods”. In 1971, for example, cultural experts on the island identified three forms of art in Bali, categorising them as either for the gods (wali), for ritualistic purposes (bebali) or for entertainment (balih-balihan) (Bandem, 1996; Picard, 1996).

 

Menurut Picard, sebenarnya masyarakat Bali telah memiliki pemahaman yang cukup jelas tentang fungsi seni dan segala aturannya, masyarakat Bali sebenarnya paham benar tentang lingkungannya, tentang komunitasnya, dan tentang pemujaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, Dia mencontohkan tentang fungsi dan jenis tarian yang ada di Bali, sangat jelas jenis serta fungsinya, kapan jenis tarian tertentu harus di pentaskan, di mana layaknya sebuah tarian harusnya di pentaskan, semua hal tersebut telah diatur sedemikian rupa. Sebagai contohnya, ada tari Wali yang khusus ditarikan untuk keperluan upacara keagamaan, ada tarian balih-balihan atau kreasi yang biasanya dipentaskan untuk tujuan hiburan untuk penonton.Namun karena alasan kepuasan wisatawan solusi penyeimbang yang telah ada menjadi kabur bahkan sudah sangat sulit dibedakan.

Sementara Max-Neef (1992) menjelaskan bahwa, pembangunan berkesinambungan termasuk juga pembangunan pariwisata akan dapat berkelanjutan jika terjadi harmonisasi atau keseimbangan antara residents “quality of life”, tourists “quality of experiences”, dan Provider Industries “quality of opportunity”.  Fundamental needs (Max-Neef) menurutnya terdiri dari 10 elemen yakni: subsistence, protection, affection, understanding, participation, leisure, creation, identity, freedom and transcendence. Sedangkan untuk mengukur derajat keseimbangan ketiga elemen di atas diajukan dua pertanyaan yakni: (1) How does tourism contribute to dissatisfaction of needs?, (2) How can tourism contribute to satisfaction of needs?, sedangkan derajatnya  diukur berdasarkan: Being, Having, Doing, Interacting.

Sumber: Max-Neef (1992)

[9]Jika dihubungkan dengan Pariwisata Budaya Bali, tentunya masyarakat Bali sebagai resident’s owner of the destination bertujuan untuk mewujudkan tercapai quality of life yang lebih baik seiring dengan berkembangkanya pariwisata Bali, sementara Wisatawan sebagai consumers of the destination ingin mewujudkan quality of experience-nya selamat berlibur di Bali, dan pastinya para pelaku bisnis pariwisata sebagai providers of the destination ingin mewujudkan quality of opportunity atas investasi yang telah ditanamkan pada industry pariwisata Bali. Dalam konteks yang sama, Budaya Bali harus tetap lestari karena merupakan factor keunikan destinasi, sementara masyarakat Bali harus disejahterakan oleh kemajuan pembangunan pariwisata Bali agar mereka mampu berkreasi dan melestarikan tradisi yang pastinya memerlukan dukungan financial, sementara wisatawan berkepentingan akan “value for money” yakni terwujudnya antara expectation and satisfaction sehingga akan menimbulkan loyalitas terhadap Bali sebagai destinasi.

Namun pada saat ini, ada indikasi bahwa masyarakat Bali telah mengalami pergeseran gaya hidup, yang pada mulanya sangat teguh memegang konsep hidup harmonisasi antara alam, manusia, dan penciptanya ke arah mementingkan diri sendiri walaupun sepintas terlihat aktivitas keagamaan berjalan semakin semarak, namun sebenarnya tatanan budaya bali telah mengalami degradasi yang cukup berarti, Indikasi lainnya, masyarakat Bali telah mengalami bergeseran dari budaya conserver ke arah consumer, tidak peduli dampak negatif dari sebuah usaha yang dilakukan di Bali yang penting uang dan uang.  Solusi Penyeimbang lainnya adalah harus ada gerakan bersama pada semua elemen masyarakat, dari individu, keluarga, kelompok, golongan, kaum pejabat dan sebagainya. Jika yang peduli hanya satu atau dua elemen saja, pastilah usaha untuk ajeg Bali sangat susah untuk diwujudkan. Solusinya adalah  (1) Harus ada gerakan Care for all and Interinpendency, satu visi dan misi bersama untuk menyelamatkan Bali dari kepentingan sesaat, dan sudah sangat mendesak untuk mewujudkan “one island in one destination management”. (2) Masyarakat Bali haruslah proaktif dalam memberikan masukan tentang kebijakan-kebijakan pembangunan di daerah ini.Setiap proyek yang ditawarkan di Bali haruslah dikaji secara realitas dan faktual agar tidak bertentangan dengan budaya yang telah ada “stakeholder’s involment”.  (3) Membuat program pembangunan yang meminimalkan  dampak negatif dan memaksimalkan pengaruh positifnya sehingga generasi yang akan datang tidak dibebani dengan kebobrokan dan kehancuran para pendahulunya “Carrying Capacity”.  (4) Penomena pembangunan akhir-akhir ini di Bali sungguh membuat kita prihatin, sebab beberapa proyek yang ditawarkan oleh investor di Bali terkadang tidak sesuai dengan budaya dan tradisi Bali. Mungkin saja investor tidak salah karena memang pemegang kebijakan di Bali tidak memiliki perencanaan yang jelas tentang pembangunan di daerahnya. Begitu juga  masyarakat dengan sangat mudahnya menjual tanah miliknya. Dalam konteks ini, tidak ada pihak yang dapat dibenarkan dan disalahkan, perlunya “Blue Print” Pembangunan Pariwisata Bali  (Utama, 2006).

Untuk kesinambungan pembangunan Bali, semua elemen masyarakat harus berpegang teguh pada visi dan misi yang telah ditetapkan yakni pembangunan Pariwisata Budaya Bali berdasarkan keragaman budaya lokal yang berlandaskan ajaran agama Hindu dan merupakan bagian yang utuh dari kebudayaan nasional, serta mengedepankan keharmonisan antara tujuan pengembangan pariwisata itu sendiri sehingga tujuan pelestarian budaya bali yang berkelanjutan dapat terwujud dan akhirnya tujuan konservasi dan konsumsi dapat berjalan seimbang.

 

Daftar Pustaka

Bali dubbed a ‘holiday hell’ by Time magazine. (2011) retrieve from http://www.theage.com.au/travel/travel-news/bali-dubbed-a-holiday-hell-by-time-magazine-20110408-1d6vy.html

 

Graham, B., Ashworth, G. J. &Tunbridge, J. E. (2000).A Geography of Heritage: Power, Culture, and Economy. Arnold, London.

 

Gunn, C. A. (1988). Tourism Planning.2nd edn, Taylor and Francis, New York.

 

Suradnya, I Made (2005). Analisis Faktor-Faktor Daya Tarik Wisata Bali dan Implikasinya Terhadap Perencanaan Pariwisata Daerah Bali: Soca (Jurnal Sosial dan Ekonomi) Udayana University Bali.

 

L E Williams dan N. Darma Putra. (1997). Cultural Tourism: The Balancing Act, Department of Economics and Marketing, PO Box 84, Lincoln University, CANTERBURY

Max-Neef (1992), Sustainabelity Development: Quality of Leisure and Tourism, bahan kuliah School of Graduate Studies CHN University Netherlands.

Pamela S. Y. Ho ; Bob McKercher. (2010) Managing heritage resources as tourism products: School of Hotel and Tourism Management, The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong SAR, China

 

Paradise lost? Bali becoming a victim of its own success. (2011). Retrieve from http://www.smh.com.au/travel/travel-news/paradise-lost-bali-becoming-a-victim-of-its-own-success-20110210-1aocc.html

 

Shackley, M. (2001).Managing Sacred Sites.Continuum, London.

 

Utama Rai, I Gusti Bagus. (2006). MewujudkanPembangunan Bali Berkesinambungan. Bali Post, Artikel Kamis Paing, 12 Oktober 2006


[1]Culture has become a commodity. (Hewison, 1988: 240)

[2]In contemporary society, heritage is often treated as a commodity for economic uses, especially for tourism (Graham, Ashworth & Tunbridge, 2000)

[3]Shackley (2001), although describing a journey to a sacred site as a service “product” being consumed by its “customers” convey a very commercial feel, this is however true.

[4]The idea of managing cultural heritage assets as products for tourism consumption is relatively new, for cultural tourism professionals and scholars have been advocating this idea only since the late 1990s (Ashworth, 1994; Hughes, 1989; McKercher & du Cros, 2002; Richards, 1996; Shackley, 2001).

[5] Heritage selanjutnya disebut warisan budaya

[6]Gunn (1988: 10), “Misunderstanding of the tourism product is often a constraint in a smoothly functioning tourism system”. Only if the true nature of a product is appreciated, will the management of it be successful and fruitful.

[7]Distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) Provinsi Bali

[8] Sektor Usaha Pariwisata meliputi: Perdag., hotel & restoran

[9]Max-Neef (1992): Tourism community relationships

STRATEGI MEMINIMALKAN “ECONOMIC LEAKAGES” PADA SEKTOR PARIWISATA

Posted on Updated on

STRATEGI MEMINIMALKAN “ECONOMIC LEAKAGES” PADA SEKTOR PARIWISATA

Oleh

I Gusti Bagus Rai Utama

Mahasiswa Program S3 (Doktor) Pariwisata Universitas Udayana

Abstrak

Economic leakages dianggap sebagai masalah yang paling sulit untuk diatasi karena sektor pariwisata akan bertumbuh pada iklim liberalisasi yang memungkinkan pihak asing dapat melakukan bisnis pada pasar domestik sehingga terjadinya economic leakages tidak dapat dihindari. Economic leakages dapat bersifat external, internal, dan invisible leakages, dimana ketiga jenis leakages tersebut disebabkan oleh faktor yang berbeda-beda. Leakages tidak dapat dihindari pada kondisi pasar bebas atau liberalisasi perdagangan saat ini, walau demikian economic leakages dapat diminimalkan dengan berbagai cara dan strategi. Strategi yang terbaik adalah dengan strategi struktur clusture yang harusnya dapat diterapkan oleh pemerintah melalui kesepakatan internasional baik yang dilakukan pada level export, level supplier, maupun level input ekonomi yang dapat diatur sedemikian rupa untuk mengurangi atau meminimalkan terjadinya economic leakages.

Keyword: economic leakage, liberalisasi, strategi, struktur cluster

  1. 1.      Pendahuluan

1.1.Pengukuran Manfaat dan Kerugian Pariwisata

Mengukur manfaat dan kerugian pembangunan pariwisata pada beberapa negara saat ini, masih menjadi perdebatan diantara para ahli ekonomi khususnya yang telah melakukan riset dan evalusi terhadap ekonomi pariwisata. Beberapa pandangan para fakar mewarnai pembahasan paper ini dari sudut pandangan yang berbeda-beda.

Frechtling (1987), menyatakan bahwa untuk mengukur manfaat pariwisata bagi perekonomian suatu Negara harus tersedia data yang cukup lengkap, Dia menawarkan metode alternative khususnya berhubungan dengan metode pengumpulan data tentang pengeluaran   wisatawan di saat yang akan datang, dan dia juga mereview beberapa metode yang telah digunakan oleh para ahli sebelumnya, dengan menggunakan impact multipliers dan input-output analysis untuk mengukur pengeluaran sector pariwisata.

Sementara Archer dan Cooper (1994), berpendapat bahwa: penelusuran tentang manfaat dan dampak pariwisata terhadap ekonomi harus menyertakan variabel sosial yang tidak pernah dihitung oleh fakar lainnya, dan social cost-benefitanalysis mestinya digunakan. Menurutnya, untuk mengukur manfaat dan dampak pariwisata tidak sekedar menghitung dampak ekonomi hanya dengan mencari multiplier efeknya saja.

Sedangkan, Sinclair dan Sutcliffe (1988), menjelaskan bahwa pengukuran multiplier income untuk sektor pariwisata pada tingkat sub nasional memerlukan pemikiran dan data yang lebih kompleks disebabkan sering terjadinya leakages” kebocoran sehingga analisis ini sebaiknya dilakukan pada tingkat local regional tertentu dan leakages inilah yang mestinya harus diukur dan dibandingkan dengan manfaat yang  diharapkan.

Lebih tegas, Heng dan Low (1990) pada tataran praktis, mereka menjelaskan bahwa untuk mengukur dampak pariwisata akan lebih baik menggunakan analisis input-output.  Tapi, Johnson dan Moore (1993) justru menitikberatkan bahwa pengukuran dampak ekonomi pariwisata akan lebih tepat dilakukan focus pada aktifitas wisata tertentu yang sedang berkembang pesat dan sumberdaya pariwisata yang dipergunakannya serta segala dampak-dampaknya.

Sementara West (1993) menawarkan SAM atau social accounting matrix untuk memecahkan masalah pariwisata yang saling berhubungan dari waktu ke waktu.Dia mengganggap bahwa analisis input-output dianggap belum mampu memecahkan persoalan dampak pariwisata karena hanya mengukur hubungan produser dengan produser dan tidak menyertakan perdagangan yang dilakukan oleh pemerintah dan sektor publik lainnya.

Dan akhirnya, Harris dan Harris (1994) mengkritisi bahwa analisis terhadap dampak pariwisata yang telah dilakukan saat ini pada tingkat nasional, dan regional cenderung mengabaikan ketiadaan standar klasifikasi industri untuk tiap aktifitas pada industri pariwisata padahal standarisasi pada industri pariwisata ini membawa konsekuensi tersendiri terhadap biaya tambahan “others cost” baik bagi pelaku industri pariwisata dan masyarakat lokal itu sendiri.

Dalam banyak hal, pariwisata telah terbukti berpengaruh positif terhadap perekonomian sebuah Negara yang didapatkan dari pendapatan nilai tukar valuta asing, penerimaan devisa akibat adanya konsumsi wisatawan, penyerapan tenaga kerja, pembangunan infrastruktur pariwisata yang turut dinikmati oleh masyarakat local, dan di beberapa destinasi pariwisata juga sebagai generator pemberdayaan perekonomian masyarakat local.  WTO memprediksi bahwa pendapatan pariwisata disumbangkan 100% secara langsung dari pengeluaran wisatawan pada suatu kawasan dan dalam kenyataannya, masyarakat lokal lebih banyak berebut lahan penghidupan dari sektor informal ini, artinya jika sektor informal bertumbuh maka masyarakat lokal akan mendapat menfaat ekonomi yang lebih besar. Sebagai contoh, peran pariwisata bagi Provinsi Bali terhadap perekonomian daerah “PDRB” sangat besar bahkan telah mengungguli sektor pertanian yang pada tahun-tahun sebelumnya memegang peranan penting di Bali.

Pada sisi lainnya, pembangunan pariwisata juga dapat berdampak negatif terhadap sebuah negara atau destinasi jika pembangunan tersebut tidak dikoordinasi dan direncanakan dengan baik, artinya pembangunan pariwisata harusnya diarahkan untuk memperdayakan masyarakat dalam negari dengan sistem yang terkait langsung dengan faktor-faktor produksi dalam negeri. Penggunaan factor-faktor produksi dalam negeri seperti tanah, air, dan semua aspek yang terkait dengan lingkungan fisik dan sosial dapat dilakukan secara bijaksana.

 

1.2. Pengaruh Negative Pembangunan Pariwisata

Beberapa pengaruh negative dari pembangunan pariwisata dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.2.1.      Kebocoran (Leakage)

Leakage atau kebocoran dalam pembangunan pariwisata dapat diakibatkan dari adanya kebocoran yaitu keboran import dan kebocoran export. Biasanya kebocoran import terjadi ketika terjadinya permintaan terhadap peralatan-peralatan yang berstandar internasional yang digunakan dalam industri pariwisata, bahan makanan dan minuman import yang tidak mampu disediakan oleh masyarakat lokal atau dalam negeri.   Besarnya pendapatan dari sektor pariwisata juga diiringi oleh besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan import terhadap produk yang dianggap berstandar internasional. Sedangkan kebocoran export seringkali terjadi pada pembangunan destinasi wisata khususnya pada negara miskin atau berkembang yang cenderung memerlukan modal dan investasi yang besar untuk membangun infrastruktur dan fasilitas wisata lainnya.

Kondisi  seperti ini, akan mengundang masuknya penanam modal asing yang memiliki modal yang kuat untuk membangun resort atau hotel serta fasilitas dan infrastruktur pariwisata, sebagai imbalannya, keuntungan usaha dan investasi mereka akan mendorong uang mereka kembali ke negara mereka tanpa bisa dihalangi, hal inilah yang disebut dengan “leakage” kebocoran export.

Hal ini membenarkan pendapat dari Sinclair dan Sutcliffe (1988), yang menjelaskan bahwa pengukuran manfaat ekonomi dari sektor pariwisata pada tingkat sub nasional harunya menggunakan pemikiran dan data yang lebih kompleks untuk menghindari terjadinya leakages” kebocoran. Khusus masalah leakages pada paper ini akan dibahas pada sub-bab khusus yakni economic leakages dan strategi meminimalkan economic leakages.

 

1.2.2.      Kebobolan (Enclave Tourism)

Enclave tourism” sering diasosiasikan bahwa sebuah destinasi wisata dianggap hanya sebagai tempat persinggahan sebagai contohnya, sebuah perjalanan wisata dari manajemen kapal pesiar dimana mereka hanya singgah pada sebuah destinasi tanpa melewatkan malam atau menginap di hotel-hotel yang telah disediakan industri lokal sebagai akibatnya dalam kedatangan wisatawan kapal pesiar tersebut manfaatnya dianggap sangat rendah atau bahkan tidak memberikan manfaat secara ekonomi bagi masyarakat di sebuah destinasi yang dikunjunginya.

Kenyataan lain yang  menyebabkan “enclave”  adalah kedatangan wisatawan yang melakukan perjalanan wisata yang dikelola oleh biro perjalanan wisata asing dari “origin country”  sebagai  contohnya, mereka menggunakan maskapai penerbangan milik perusahaan mereka sendiri, kemudian mereka menginap di sebuah hotel yang di miliki oleh manajemen chain dari negara mereka sendiri, berwisata dengan armada dari perusahaan chain milik pengusaha mereka sendiri, dan dipramuwisatakan oleh pramuwisata dari negerinya sendiri, dan sebagai akibatnya masyarakat lokal tidak memperoleh manfaat ekonomi secara optimal.

 

1.2.3.      Pembiayaan Infrastruktur (Infrastructure Cost)

Tanpa disadari ternyata pembangunan sektor pariwisata yang berstandar internasional dapat menjadi beban biaya tersendiri bagi pemerintah dan akibatnya cenderung akan dibebankan pada sektor pajak dalam artian untuk membangun infratruktur tersebut, pendapatan sektor pajak harus ditingkatkan artinya pngutan pajak terhadap masyarakat harus dinaikkan.

Pembangunan pariwisata juga mengharuskan pemerintah untuk meningkatkan kualitas bandara, jalan raya, dan infrastruktur pendukungnya, dan tentunya semua hal tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit dan sangat dimungkinkan pemerintah akan melakukan re-alokasi pada anggaran sektor lainnya seperti misalnya pengurangan terhadap anggaran pendidikan dan kesehatan.

Kenyataan di atas menguatkan pendapat Harris dan Harris (1994) yang mengkritisi bahwa analisis terhadap dampak pariwisata harusnya menyertakan faktor standar klasifikasi industri untuk tiap aktifitas pada industri pariwisata yang sering dilupakan pada analisis dampak pariwisata.

 

1.2.4.      Meningkatnya Harga-harga secara Dramatis (Increase in Prices or Inflation)

Peningkatan permintaan terhadap barang dan jasa dari wisatawan akan menyebabkan meningkatnya harga secara beruntun “inflalsi” yang pastinya akan berdampak negative bagi masyarakat lokal yang dalam kenyataannya tidak mengalami peningkatan pendapatan secara proporsional artinya jikalau pendapatan masyarakat lokal meningkat namun tidak sebanding dengan peningkatan harga-harga akan menyebabkan daya beli masyarakat lokal menjadi rendah.

Pembangunan pariwisata juga berhubungan dengan meningkatnya harga sewa rumah, harga tanah, dan harga-harga property lainnya sehingga sangat dimungkinkan masyarakat lokal tidak mampu membeli dan cenderung akan tergusur ke daerah pinggiran yang harganya masih dapat dijangkau.

Sebagai konsukuensi logis, pembangunan pariwisata juga berdampak pada meningkatnya harga-harga barang konsumtif, biaya pendidikan, dan harga-harga kebutuhan pokok lainnya sehingga pemenuhan akan kebutuhan pokok justru akan menjadi sulit bagi penduduk lokal. Hal ini juga sering dilupakan dalam setiap pengukuran manfaat pariwisata terhadap perekonomian pada sebuah Negara.

 

1.2.5.      Ketergantungan Sektoral (Economic Dependence)

Keanekaragaman industri dalam sebuah perekonomian menunjukkan sehatnya sebuah negara, jika ada sebuah negara yang hanya menggantungkan perekonomiannya pada salah satu sektor tertentu seperti pariwisata misalnya, akan menjadikan sebuah negara menjadi tergantung pada sektor pariwisata sebagai akibatnya ketahanan ekonomi menjadi sangat beresiko tinggi.

Di beberapa negara, khususnya negara berkembang yang memiliki sumberdaya yang terbatas memang sudah sepantasnya mengembangkan pariwisata yang dianggap tidak memerlukan sumberdaya yang besar namun pada negara yang memiliki sumberdaya yang beranekaragam harusnya dapat juga mengembangkan sektor lainnya secara proporsional.

Ketika sektor pariwisata dianggap sebagai anak emas, dan sektor lainnya dianggap sebagai anak diri, maka menurut Archer dan Cooper (1994), penelusuran tentang manfaat dan dampak pariwisata terhadap ekonomi harusnya menyertakan variabel sosial yang tidak pernah dihitung oleh fakar lainnya. Ketergantungan pada sebuah sektor, dan ketergantungan pada kedatangan orang asing dapat diasosiasikan hilangnya sebuah kemerdekaan sosial dan pada tingkat nasional, sangat dimungkinkan sebuah negara akan kehilangan kemandirian dan sangat tergantung pada sektor pariwisata.

 

1.2.6.      Masalah Musiman (Seasonal Characteristics)

Dalam Industri pariwisata, dikenal adanya musim-musim tertentu, seperti misalnya musim ramai “high season” dimana kedatangan  wisatawan akan mengalami puncaknya, tingkat hunian kamar akan mendekati tingkat hunian kamar maksimal dan kondisi ini akan berdampak meningkatnya pendapatan bisnis pariwisata. Sementara dikenal juga musim sepi “low season” di mana kondisi ini rata-rata tingkat hunian kamar tidak sesuai dengan harapan para pebisnis sebagai dampaknya pendapatan indutri pariwisata juga menurun hal ini yang sering disebut “problem seasonal

Sementara ada kenyataan lain yang dihadapi oleh para pekerja, khususnya para pekerja informal seperti sopir taksi, para pemijat tradisional, para pedagang acung, mereka semua sangat tergantung pada kedatangan wisatawan, pada kondisi low season sangat dimungkinkan mereka tidak memiliki lahan pekerjaan yang pasti. Kenyataan di  atas, menguatkan pendapat West (1993) yang menawarkan SAM atau social accounting matrix untuk memecahkan masalah pariwisata yang saling berhubungan dari waktu ke waktu, kebermanfaatan pariwisata terhadap ekonomi harusnya berlaku proporsional untuk semua musim, baik musim sepi maupun musim ramai wisatawan.

 

  1. 2.     Economic Leakages” studi kasus dan strategi

Dari enam pengaruh negative yang kemungkinan muncul pada pembangunan pariwisata, economic leakage dianggap paling sulit untuk mengatasinya karena sangat sulit untuk mengukurnya.  Saat ini [1]pembangunan pariwisata paling memungkinkan terbukanya proses liberalisasi sehingga kemungkinan terjadinya economic leakage pada setiap aktivitas perekonomian yang terjadi sangat besar. Pertanyaannya sekarang bukanlah apakah hal tersebut memang dimungkinkan, tetapi jika hal tersebut memang terjadi, apakah industri pariwisata Indonesia akan mampu menguasai pasar? Belum  diketahui  secara  pasti  bagaimana  dampak  liberalisasi  perdagangan  jasa  pariwisata  di Indonesia.  Jika  dilihat  dari  aspek  tingkat  leakage (kebocoran  devisa),  sejumlah  pendapat mengatakan bahwa pariwisata Indonesia menciptakan leakage antara 50% hingga 80% (Kodhyat, 2003-www.sinarharapan.co.id).  Jika data tersebut akurat, maka leakage yang terjadi di Indonesia tergolong tidak terlalu tinggi jika hanya mencapai 50%. Sementara leakage terkecil adalah sebesar 40% yaitu di India karena  keberhasilan  mereka  meminimalisasi  jumlah  impor  kebutuhan  wisatawan,  leakage yang tertinggi di dunia jika mencapai angka 80%, menurut UNCTAD, leakage tertinggi adalah di kawasan Karibia yaitu sebesar 75% (UNCTAD, 2007: 8).

Selain karena liberalisasi di atas, economic leakage dalam pembangunan pariwisata dapat disebabkan karena lemahnya koordinasi  pada aktivitas pariwisata dan lemahnya system produksi local (Nyaupane and Thapa, 2004 cited in Thapa, 2005). Lebih lanjut, economic leakage dapat juga disamakan terjadinya kebocoran pendapatan dari aktivitas pariwisata yang menyebabkan masyarakat local tidak bisa menikmatinya.

Kondisi lainnya, economic leakage dapat disebabkan oleh penggunaan modal luar negeri, pembangunan fasilitas pada jaringan internasional atau chain khususnya pembangunan hotel berbintang yang memicu banyaknya impor hotel supplies, bahan makanan, furniture, pekerja, maskapai penerbangan asing, dan sebagainya (Andrew Holden, 2008).

 

 

2.1.         Jenis-jenis Leakage pada Pariwisata

 

2.1.1.      External Leakages

 

Leakage ini terjadi akibat pengeluaran pada sector pariwisata yang terjadi  di luar destinasi dimana pengeluaran tersebut berhubungan dengan industry local. External leakages dapat terjadi disebabkan oleh, (1) investor asing membangun infrastruktur dan fasilitas pariwisata pada negara sedang berkembang, sehingga profit dan pembayaran terjadi di luar negeri. (2) Arus uang bisnis pariwisata langsung terjadi di luar negeri dikarenakan booking bisa dilakukan di luar negeri atau terjadi secara online, wisatawan datang dengan maskapai penerbangan asing, cruise ship atau kapal pesiar, atau bentuk usaha lain yang dimiliki oleh orang asing.

Luasnya dan dampak dari external leakages sangat bervariasi pada setiap negara dan juga berbeda pada setiap destinasi pariwisata. Untuk external leakage yang berhubungan dengan penanaman modal asing dalam pembangunan fasilitas pariwisata, leakages ini akan berpengaruh dalam waktu pendek dan bahkan waktu panjang tergantung seberapa besar modal yang ditanamkannya dan lamanya kontrak kerjasamanya. Karena keterbatasan pembiayaan dalam negeri, leakages tidak dapat dihindari khususnya pada pembangunan negera-negara yang sedang berkembang, sementara pada negara maju, leakages dapat diminimalkan karena kondisi keuangan negara maju relatif lebih baik.

Pada kasus leakages yang disebabkan oleh pemesanan perjalanan secara langsung dari negara asing (foreign booking intermediaries), dapat dhindari dengan menyediakan fasilitas didalam negeri yang dapat diakses dari luar negeri, mungkin dengan cara online dan cara lainnya yang memungkinkkan transaksi  wisatawan dapat diterima secara langsung oleh negara atau perusahaan dalam negeri.

Lebih lanjut, Diaz Benevides (2001) mengatakan, penerimaan dari aktivitas pariwisata yang melibatkan pihak asing pada setiap negara, persentase leakages bervariasi dan sulit untuk diukur dan diperkirakan, namun persentase tersebut berada pada kisaran 75%.

 

2.1.2.      Internal Leakages

 

[2]Rata-rata internal leakages pada kebanyakan negara sedang berkembang berada pada kisaran 40 sampai dengan 50% dari total penerimaan kotor sektor pariwisata pada skala ekonomi yang lebih kecil. Sementara dalam skala ekonomi yang lebih luas, internal leakage terjadi antara kisaran 10 sampai dengan 20% (UNEP). Internal leakages dominan disebabkan oleh penggunaan komponen import yang diukur secara domestik.  Menurut (UNEP) [3]leakage internal dapat diukur dengan Tourism Salelite Accounts (TSA) dan hal ini telah dilakukan oleh 44 negara yang memiliki database update tentang kepariwisataannya (WTO). Internal leakages pada negara berkembang terjadi pada rantai penyediaan suplies (goods and Services)  pariwisata yang diimport.

Internal leakages pada beberapa destinasi biasanya terjadi akibat permintaan atau tuntutan tingkat kualitas terhadap pelayanan pariwisata dan hiburan pariwisata khususnya terkait dengan produk-produk import.  Produk-produk yang dimaksud misalnya pengadaan wine dan beberapa minuman beralkohol yang bermerek internasional yang diproduksi di luar negeri. Hotel-hotel chain dengan standar internasionalnya juga menyebabkan internal leakages yang cukup berarti karena mereka cenderung akan menuruti standar yang telah ditentukan dan diharapkan oleh wisatawan.

Pada kasus di Kepulauan Maldives, 83% ketersediaan pekerjaan dalam negeri berhubungan dengan sektor pariwisata dan pariwisata berhubungan dengan industri-industri dalam negerinya yang sebagian besar proses produksinya tergantung komponen import sehingga terjadinya internal leakage terjadi sangat tinggi. Sementara Diaz Benevides (2001) mengatakan, internal leakages diperkirakan terjadi antara 40 sampai dengan 50% pada kebanyakan negara sedang berkembang, dan pada negara maju internal leakages terjadi antara 10 hingga 20%.

 

 

2.1.3.      Invisible Leakages

 

Invisible leakages adalah hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pendapatan dari sektor pariwisata yang terjadi secara nyata namun sangat sulit untuk didokumentasi secara nyata tetapi akan berpengaruh secara kumulatif. Aktivitas yang dapat menyebabkan invisible leakages misalnya: pajak, informal transaksi yang biasanya tidak tercatat, serta tabungan dan investasi off-shore.

[4]Leakages ini akan dapat dikurangi dengan tindakan melihat cluster pariwisata, menerapkan kebijakan pajak pada semua cluster pariwisata, membuat kebijakan keuangan dan fiskal, dan membuat perjanjian kerjasama dengan negara lain yang berhubungan dengan kerjasama pariwisata sebagai investor maupun pemasok wisatawan.

Invisible leakage yang lainnya dapat berbentuk penggunaan sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui, kerusakan lingkungan, degradasi budaya, hilangnya sejarah, dan rusaknya aset-aset pariwisata dalam waktu lama sehingga dapat menyebabkan menurunnya kualitas hidup masyarakat lokal.

 

 

2.2.Studi Kasus Leakages

 

World Bank memperkirakan secara keseluruhan dari total pendapatan pada negara-negara berkembang, 55% akan kembali “leakage” ke negara maju, namun angka tersebut bervariasi pada setiap negara yang berbeda (Frueh 1988, cited in Boo 1990). Leakages yang besar justru terjadi pada negara kecil atau kepulauan sedang berkembang di mana pariwisata pada negara-negara tersebut tergantung pada komponen import, seperti: St. Lucia 45% (Spinrad 1982:85), sedangkan Caribbean dilaporkan rata-rata 70% (Pattullo 1996) sementara negara bagian Bahamas pada tahun 1994 terjadi leakage mendekati 90% yang merupakan persentase tertinggi dari sejarah economic leakages.

[5]Sementara sebuah penelitian di Gambia, memperkirakan economic leakages terjada pada level 77% termasuk internal dan external leakages (Dieke 1993).  Sebuah studi yang diterbitkan pada tahun 1978 oleh Economic and Social Commission for Asia and the Pacific memperkirakan terjadinya leakage berkisar antara 75 hingga 78% yang disebabkan oleh maskapai penerbangan asing dan hotel berbintang yang dimiliki oleh perusahaan asing, studi yang hampir sama menemukan bahwa leakage terjadi pada kisaran 55 hingga 60% yang disebabkan oleh maskapai penerbangan asing tetapi hotel-hotel di destinasi dimiliki oleh orang lokal (Madeley 1996:18). Kedua komparasi data tersebut mengindikasikan bahwa jika kepemilikan perusahan pada industri pariwisata didominasi oleh pemilik lokal maka economic leakages dapat dikurangi.

Berikut data leakages yang pernah dihitung pada beberapa negara-negara yang mengembangkan pariwisata sebagai sektor pembangunan unggulan, di mana perbedaan data tersebut adalah leakages dari pengeluaran kotor (Leakage of gross tourism expenditure) yang terjadi pada kurun waktu tahun 1972 hingga 1991 seperti pada tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1: Leakage of gross tourism expenditure (1972 – 1991) (%)

Source: Smith and Jenner (1992). Various WTO reports.

 

 

Pada beberapa negara memiliki strategi untuk mengurangi expenditure leakage pada sektor pariwisata dengan melakukan pemberdayaan terhadap sektor lain yang terkait pariwisata pada skala ekonomi lokal. Pada tabel 1 di atas, nampak leakage terjadi cukup rendah (40%) karena pemerintahnya melakukan pembedayaan sektor terkait pariwisata dan pertanian sehingga dapat mengurangi kebutuhan pariwisata khususnya terhadap import bahan makanan untuk keperluan sektor pariwisata World Bank (2003).

Sementara sembilan negara di kepualauan Karibia memiliki import rate pada kisaran 45% hingga 90% sehingga pada kondisi ini, economic leakages terjadi pada persentase yang sangat tinggi (Ramjee Singh 2002, 2003).  Hasil penelitian yang berbeda di  New Zealand dan Philippines menunjukkan economic leakages terjadi sangat rendah kisaran 11 hingga 20%, sementara di Kenya dan Korea Selatan angka economic leakages terjadai antara 20 hingga 22%, hal ini disebabkan kebutuhan komponen import relatif rendah.

Data di atas menunjukkan bahwa komponen import berpengaruh terhadap besaran multiplier pada sektor pariwisata, yang artinya jika terjadi leakages yang tinggi maka akan menyebabkan multiplier sektor pariwisata menjadi rendah. Terdapat banyak faktor menyebabkan tingginya leakages, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

(1)Negara kepulauan kecil cenderung berada pada skala economi yang kecil dan memiliki ketergantung import yang tinggi karena tidak memiliki kapasitas produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan oleh sektor pariwisata. Sementara pada negara kepulauan yang lebih besar tidak menghadapi persoalan kapasitas produksi karena telah terbangun hubungan antar sektor pariwisata dan pendukung pariwisata dalam skala ekonomi domestik.

(2) Keterbatasan Infrastruktur pada negara sedang berkembang dapat menyebabkan tingginya leakages, berbeda dengan negara yang telah membangun infrastruktur pariwisata, dapat meningkatkan kemungkinan produksi industri domestik, dan dapat membangun hubungan yang lebih kuat antar industri dalam negeri, sehingga diharapkan dapat menciptakan efisiensi  distribusi barang dan jasa dalam negeri, dan dapat menghalangi masuknya perusahaan asing ke dalam negeri (Karagiannis 2004).

(3) Meningkatnya angka kunjungan wisata ke Karibia pada sepuluh tahun terakhir menyebabkan meningkatnya permintaan barang dan jasa untuk keperluan sektor pariwisata. Dan akhirnya sumberdaya domestik tidak mampu memenuhi kebutuhan sektor pariwisata, dan sektor pendukung pariwisata seperti pertanian di Karibia tidak efisien bahkan justru berbiaya tinggi atau un-efisien dan import dianggap menjadi alternatif yang lebih baik (Karagiannis, 2004).

 

 

2.3.  Strategi Meminimalkan Economic Leakage

 

Strategi untuk meminimalkan economic leakage pada sektor pariwisata harusnya menjadi strategi pemerintah dengan cara memperhatikan semua cluster industri yang berhubungan dengan struktur perekonomian regional.

[6]Gambar Struktur Clusture

Sumber: James GOLLUB, at al (2000)

 

Strategi Cluster dilakukan dengan memberikan peran kepada pemerintah baik secara nasional maupun provinsi secara fleksibel untuk memainkan perannya dalam pembangunan pariwisata. Fleksibiltas pemerintah dapat menciptakan kreativitas dan keberlanjutan pembangunan dan pemasaran pariwisata, di saat yang sama pemerinath juga harus mampu menciptakan pilihan untuk melakukan intervensi yang dapat diterima oleh semua stakeholder pariwisata untuk berkreasi dan menciptakan aturan dunia usaha yang kondusif pada sektor pariwisata. Campur tangan pemerintah diperlukan pada semua level struktur cluster yang terbagi menjadi tiga level sebagai berikut:

(1)   Export level, campur tangan pemerintah pada level ini didasarkan pada kenyataan bahwa pertumbuhan dan perkembangan industri pariwisata memiliki persamaan input seperti kebutuhan tenaga kerja, teknologi, pendanaan, infrastruktur pada sebuah struktur yang harus diatur sedemikian rupa untuk meminimalkan terjadinya leakeges.

(2)   Regional Supplier level, campur tangan pemerintah juga diperlukan untuk memfasilitasi provider asing, dimana provider asing diperlukan untuk menyediakan komponen yang tidak mampu disediakan oleh provider  domestik, kebutuhan barang dan jasa inilah yang menarik masuknya suplier asing ke regional dengan tingkat leakeges yang sekecil mungkin.

(3)   Economic Input Level, campur tangan pemerintah pada level ini diperlukan bagi semua pihak untuk menyediakan landasan bisnis. Organisasi swasta dan pemerintah atau agen yang lainnya memerlukan landasan untuk menjalankan bisnisnya sehingga diperlukan dukungan pendidikan dan pelatihan, innovasi, pendanaan, infrastruktur dan informasi, iklim usaha seperti pajak, aturan dan administrasi, dan jaminan kualitas hidup.

Lebih lanjut dapat diuraikan bahwa penanaman modal asing (finance) pada sektor pariwisata dan kerjasama antara perusahan-perusahan domestik dan asing harus dilakukan dalam hubungan regional, dan dilakukan secara selektif untuk pembangunan yang bersifat keharusan seperti (1) modernisasi yang dilakukan secara komprehensif pada sistem yang transparan khususnya yang berkaitan dengan design dan engineering, equipment dan supplies (2) Menghindari adanya peluang terjadinya tindak korupsi pada contract manufactoring. (3) melakukan regulasi pembatasan dan rasionalisasi. (4) melakukan legal protection khususnya untuk rekanan perusahaan pariwisata asing pada marketing dan distrubusi dan logistik. Keempat poin di atas dapat dilakukan pada framework kerjasama GATS dan dapat diterapkan pada keempat cluster segment pada gambar di atas. Pemerintah juga dapat meminimalkan terjadinya external leakages dengan cara membuat model kontrak kerjasama bagi perusahaan pariwisata dengan investor asing dan supplier dengan perjanjian atau kesepakatan internasional yang berpihak pada sektor pariwisata regional atau domestik.

Pemerintah harus juga dapat menyediakan sistem yang mendorong pemberdayaan tenaga kerja lokal (human resources system), sehingga mendorong adanya inovasi pada industri pariwisata (innovations system), pemerintah juga harus dapat menjamin keberlanjutan pemasaran destinasi (capital markets system), pembangunan  infrastruktur fisik yang baik dapat menciptakan efisiensi distribusi barang dan jasa dalam negeri, pemerintah juga diharapkan dapat menjamin iklim bisnis yang kondusif dengan menjamin adanya stabilitas politik dan keamanan yang terjamin, dan pada akhirnya pembangunan pariwisata harusnya dapat menciptakan terwujudnya kualitas hidup yang lebih baik bagi semua stakeholder pariwisata (host-wisatawan-investor-pemerintah)

 

  1. 3.     Simpulan dan Saran

 

Pengaruh positif pembangunan pariwisata sudah tidak perlu diragukan lagi seperti pendapatan nilai tukar valuta asing, penerimaan devisa akibat adanya konsumsi wisatawan, penyerapan tenaga kerja, pembangunan infrastruktur pariwisata yang turut dinikmati oleh masyarakat local, dan di beberapa destinasi pariwisata juga sebagai generator pemberdayaan perekonomian masyarakat local.

Selain pengaruh positif tersebut, pariwisata juga dapat menimbulkan pengaruh negatif seperti economic leakages, enclave, inflasi, tingginya pembiayaan infrastruktur dan fasilitas,  ketergantungan sektoral, dan masalah musiman. Dari sekian banyak masalah negatif yang dapat ditimbulkan oleh sektor pariwisata, economic leakages dianggap masalah yang paling sulit untuk diatasi karena sektor pariwisata akan bertumbuh pada iklim liberalisasi yang memungkinkan pihak asing dapat melakukan bisnis pada pasar domestik sehingga terjadinya economic leakages tidak dapat dihindari. Economic leakages dapat bersifat external, internal, dan invisible leakages, dimana ketiga jenis leakages tersebut disebabkan oleh faktor yang berbeda-beda.

Leakages tidak dapat dihindari pada kondisi pasar bebas atau liberalisasi perdagangan saat ini, walau demikian economic leakages dapat diminimalkan dengan berbagai cara dan strategi. Strategi yang terbaik adalah dengan strategi struktur clusture yang harusnya dapat diterapkan oleh pemerintah melalui kesepakatan internasional baik yang dilakukan pada level export, level supplier, maupun level input ekonomi yang dapat diatur sedemikian rupa untuk mengurangi atau meminimalkan terjadinya economic leakages.

 


 

Daftar Pusaka

 

 

Archer, B. and Cooper, C. (1994) “The Positive and Negative Impacts of Tourism”. Pp. 73-91 in W.F. Theobald (ed.) Global Tourism: The Next Decade, Butterworth-Heinemann, Oxford.

 

Archer, B.H. (1982) “The Value of Multipliers and the Policy Implications”, Tourism

 

Benevides, David Diaz (2001), “The Viability and Sustainability of International Tourism in Developing Countries”, Symposium on Tourism Services, World Trade Organisation, Geneva.

 

Board, J., Sinclair, T. and Sutcliffe, C. (1987) “A Portfolio Approach to Regional Tourism”, Built Environment, 13(2), 124-137.

 

Butler, R.W. (1980) “The Concept of a Tourist Area Cycle of Evolution: Implications for the Management of Resources”, The Canadian Geographer, 24, 5-12.

 

Fletcher, J.E. (1989) “Input-Output Analysis and Tourism Impact Studies”, Annals of Tourism Research, 16, 514-529.

 

Gollub, James, Hosier, Amy and Woo, Grace. (2000). “Using Cluster-Based Economic Strategy to Minimise Tourism Leakages”, ICF Consulting, San Francisco, California.

 

Helen Mc Bain. (2007).  Caribbean tourism and agriculture: linking to enhance development and competitiveness. Economic Development Unit, E C L A C, S U B R E G I O N A L, HEADQUARTERS FOR THE CARIBBEAN studies and perspectives 2 S E R I E S, Port of Spain,

 

Heng, T.M. and Low, L. (1990) “Economic Impact of Tourism in Singapore”, Annals of Tourism Research, 17, 246-269. Management, 3(4), 236-241.

 

Nepal, S.K. (.2007). Indigenous Perspectives on Ecotourism in Nepal: The Ghale Kharka-Sikles and Sirubari Experience. In: Higham, J. (Ed): Critical Issues in Ecotourism: Understanding a Complex Tourism Phenomenon. Elsevier Ltd.

Thapa, K. (2004). Prospects of Sustainable Tourism in Sirubari. B.Sc. Case Study Report Sumbitted to Academic Department, School of Environmental Management and Sustainable Development, Kathmandu.

Thapa, K. (2005). Challenges and Opportunities of Village Tourism in Sirubari. B.Sc. Thesis, School of Environmental Management and Sustainable Development, Pokhara Univeristy, Kathmandu.

Thapa, Kamal. (2008). (Environmental Management), Pokhara University, Nepal
Diploma in Energy Planning and Sustainable Development, University of Oslo, Norway, Retrive from http://www.ecoclub.com/articles/488-sirubari-village-tourism-nepal

Thapa, S. (2004).  Personal Communication. Tour Guide for Japanese Village Tourists.

 

UNCTAD. (2007), Trade and Development Implications of International Tourism for Developing Countries: Issues Note for Discussion  http://www.unctad.org/sections/ditc_tncdb_comdip0017_en.pdf.

 

United Nation-World Tourism Organization (2005), Tourism Highlight 2005, UN-WTO, Madrid

Upadhyay, R. (2005). Village Tourism and Nepal. In: Nepal Travel Trade Reporter (NTTR) Vol. viii, Issue Nr. 43, July 25-31

Upadhyay, R. (2007). Rural Tourism to Create Equitable and Growing Economy in Nepal. http://www.hull.ac.uk/php/ecskrb/GDP2007/RuralTourism_Rudra.pdf; Site accessed on 15 April, 2010


[1] Kodhyat, 2003-www.sinarharapan.co.id

[2] Hasil penelitian UNEP dan Diaz Benevides (2001)

[3] leakage internal dapat diukur dengan Tourism Salelite Accounts (TSA)

[4] Kebijakan cluster pariwisata untuk mengurangi economic leakages

[5] Hasil Penelitian World Bank  dan Economic and Social Commission for Asia and the Pacific

[6] Using Cluster-Based Economic Strategy  To Minimize Tourism Leakages, This paper is written by Mr. GOLLUB is Senior Vide President of ICF Consulting which is an international research and consulting based in Fairfax, VA.   The firm has five areas of specialization:   Community and Economic Development, Energy, environment, Transportation and Information Technology.   This paper was prepared by the ICF Global Economic Development Practice  (GEDP), based in San Francisco, California.    The GEDP is a leader  in  strategy  for  high  performing  regions  through  applying  cluster-based  economic  strategy  for competitive,  equitable,  sustainable  and  agile  economies.   

 

“WORLD” HERITAGE MANAGEMENT MANFAAT DAN KERUGIAN BAGI MASYARAKAT LOKAL

Posted on

“WORLD” HERITAGE MANAGEMENT

MANFAAT DAN KERUGIAN BAGI MASYARAKAT LOKAL

Oleh

I Gusti Bagus Rai Utama

Mahasiswa Program S3 (Doktor) Pariwisata Universitas Udayana

Abstract

Membandingkan situs yang terdaftar di WHS atau world heritage Situs yakni The Tower of London dengan situs Pura Tanah Lot Bali dapat memberikan informasi bahwa mereka memiliki kekuatan yang hampir mirip yakni unsur keunikan, namun memiliki perbedaan universalitas, dimana The Tower of London memiliki universalitas yang dapat diterima oleh dunia sementara Pura Tanah Lot belum mampu menunjukkannya. Keduanya dikunjungi oleh wisatawan dalam jumlah besar sehingga memiliki ancaman terhadap usaha mitigasi atau konservasi baik konservasi  fisik maupun nilai yang terkandung dalam kedua situs tersebut. Keduanya telah dikomodifikasi untuk tujuan publik bahkan telah memasuki babak komersialisasi yang cukup berarti, pada situs Pura Tanah Lot telah menimbulkan konflik pengelolaan karena belum memiliki perencanaan jangka panjang sedangkan situs The Tower of London belum terjadi konflik pengelolaan karena telah dikelola sacara nasional dan professional. Eksistensi The Tower of London telah mendapat dukungan UNESCO-WHS sedangkan Pura Tanah Lot belum. Interpretasi terhadap situs The Tower of London telah diakui secara nasional oleh public Inggris sebagai situs wajib untuk kajian sejarah bagi para pelajar di sana, sementara Situs Pura Tanah Lot belum terintegrasi secara nasional.

Keyword: Kekuatan, tantangan, World Heritage Situs, The Tower of London

  1. 1.    Pendahuluan

 

Saat ini pariwisata seringkali dipersepsikan sebagai mesin penggerak ekonomi atau penghasil devisa bagi pembangunan ekonomi di suatu negara, tanpa terkecuali di Afrika. Namun demikian pada kenyataannya, pariwisata memiliki spektrum fundamental pembangunan yang lebih luas bagi suatu negara. [1]Pariwisata internasional pada tahun 2004 mencapai kondisi tertinggi sepanjang sejarah dengan mencapai 763 juta orang dan menghasilkan pengeluaran sebesar US$ 623 miliar. Kondisi tersebut meningkat 11% dari jumlah perjalanan tahun 2003 yang mencapai 690 juta orang dengan jumlah pengeluaran US$ 524 miliar. Seiring dengan hal tersebut, diperkirakan jumlah perjalanan wisata dunia di tahun 2020 akan menembus angka 1,6 miliar orang per tahun (UN-WTO, 2005).

Menurut Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia (2005, dalam Sapta, 2011:1) menjelaskan bahwa pembangunan kepariwisataan pada dasarnya ditujukan untuk beberapa tujuan pokok yang sangat mulia dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a)         Tujuan pemersatu dan mempererat kesatuan Bangsa karena pariwisata dianggap mampu memberikan perasaaan bangga dan cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui kegiatan perjalanan wisata yang dilakukan oleh penduduknya ke seluruh penjuru negeri. Dampak yang diharapkan, dengan banyaknya warganegara yang melakukan kunjungan wisata di wilayah-wilayah selain tempat tinggalnya akan menimbulkan rasa persaudaraan dan pengertian terhadap sistem dan filosofi kehidupan masyarakat yang dikunjungi sehingga akan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan nasional.

b)         Tujuan penghapusan kemiskinan [2](Poverty Alleviation) karena pembangunan pariwisata diharapkan mampu memberikan kesempatan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk berusaha dan bekerja. Kunjungan wisatawan ke suatu daerah diharapkan mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Harapannya adalah bahwa pariwisata harusnya mampu memberi andil besar dalam penghapusan kemiskinan di berbagai daerah yang miskin potensi ekonomi lain selain potensi alam dan budaya bagi kepentingan pariwisata.[3]

c)         Tujuan pembangunan berkesinambungan (Sustainable Development) karena dengan sifat kegiatan pariwisata yang menawarkan keindahan alam, kekayaan budaya dan keramah tamahan dan pelayanan, sedikit sekali sumberdaya yang habis digunakan untuk menyokong kegiatan ini. Artinya penggunaan sumberdaya yang habis pakai cenderung sangat kecil sehingga jika dilihat dari aspek keberlanjutan pembangunan akan mudah untuk dikelola dalam waktu yang relative lama.

d)         Tujuan pelestarian budaya [4](Culture Preservation) dengan pembangunan kepariwisataan diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam upaya-upaya pelestarian budaya suatu negara atau daerah yang meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya negara ataudaerah. UNESCO dan UN-WTO dalam resolusi bersama mereka di tahun 2002 telah menyatakan bahwa kegiatan pariwisata merupakan alat utama pelestarian kebudayaan. Dalam konteks tersebut, sudah selayaknya bagi Indonesia untuk menjadikan pembangunan kepariwisataan sebagai pendorong pelestarian kebudayaan diberbagai daerah.

e)         Tujuan pemenuhan [5]Kebutuhan Hidup dan Hak Azasi Manusia: Pariwisata pada masa kini telah menjadi kebutuhan dasar kehidupan masyarakat modern. Pada beberapa kelompok masyarakat tertentu kegiatan melakukan perjalanan wisata bahkan telah dikaitkan dengan hak azasi manusia khususnya melalui pemberian waktu libur yang lebih panjang dan skema paid holidays.

f)          Tujuan Peningkatan Ekonomi dan Industri; Pengelolaan kepariwisataan yang baik dan berkelanjutan diharapkan mampu memberikan kesempatan bagi tumbuhnya ekonomi di suatu destinasi pariwisata. Penggunaan bahan dan produk lokal dalam proses pelayanan di bidang pariwisata akan juga memberikan kesempatan kepada industri lokal untuk berperan dalam penyediaan barang dan jasa.

g)         Tujuan Pengembangan Teknologi; Dengan semakin kompleks dan tingginya tingkat persaingan dalam mendatangkan wisatawan ke suatu destinasi, kebutuhan akan teknologi tinggi khususnya teknologi industri akan mendorong destinasi pariwisata mengembangkan kemampuan penerapan teknologi terkini mereka. Pada daerah-daerah tersebut akan terjadi pengembangan teknologi maju dan tepat guna yang akan mampu memberikan dukungan bagi kegiatan ekonomi lainnya. Dengan demikian pembangunan kepariwisataan akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintahan di berbagai daerah yang lebih luas dan bersifat fundamental. Kepariwisataan akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari pembangunan suatu daerah dan terintegrasi dalam kerangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

 


 

  1. 2.      Kajian Teoritis

2.1. Paradoks Komodifikasi terhadap Pelestarian Warisan Budaya

Diskusi dan perdebatan tentang  budaya saat ini sudah tidak lagi berdebat tentang ekspresi, imajinasi, atau kreativitas, namun sudah membahas tentang budaya sebagai  sebuah produk wisata. Menurut Hewison, (1988: 240, dikutip oleh Ho dan Bob McKercher, 2010) mengatakan, budaya dikonsumsi sebagai sebuah komoditas karena didalamnya terkandung nilai experiences.

Pada masyarakat modern, heritage seringkali dijadikan komoditas yang bernilai ekonomis khususnya untuk kepentingan industri pariwisata (Graham at al, 2000) padahal nilai yang terkandung pada heritage sebenarnya lebih dari pada anggapan heritage sebagai sebuah barang dan jasa, akibatnya terjadilah eksploitasi heritage sebagai sebuah produk pariwisata, dan jika tidak dikelola secara bijaksana akhirnya heritage akan diperjualbelikan, distandarkan seperti layaknya sebuah barang yang berwujud padahal heritage itu juga, mengandung elemen tak berwujud “intangible” dan juga mengandung nilai yang tidak pernah dapat distandarkan dan  di hitung secara ekonomi.

Senada dengan hal di atas, Graham at al, (2000) mengatakan, ketika heritage dan budaya “culture” dianggap sebagai sumber daya ekonomi dan kapital, akhirnya alasan inilah yang dijadikan sebagai legitimasi untuk menjadikan budaya dan heritage sebagai sebuah produk dalam industri pariwisata. Sementara Shackley (2001) membenarkan bahwa perjalanan yang mempersembahkan heritage dan budaya sebagai produk  akan berbau komersialisasi mendekati kebenaran.

Pemanfaatan “cultural heritage” atau warisan budaya sebagai sebuah produk yang siap dikonsumsi pada industri pariwisata relatif masih baru, khususnya oleh kalangan profesional pariwisata dan kalangan ilmiah, hal ini dimulai sekitar tahun 1990 (Ashworth at al, 1994). Ide pemanfaatan warisan budaya sebagai sebuah produk juga diawali adanya sebuah tujuan utama untuk memberikan kepuasan pada wisatawan, mempersembahan experiens yang menjadi kebutuhan wisatawan. Pola pendekatan yang digunakan adalah pendekatan produk dan pemasaran yang berimbang dengan memadukan tujuan antara pelestarian dan pengelolaan heritage sebagai sebuah komoditas pariwisata.

Dalam konsep pengelolaannya, ada dua perbedaan mendasar yang sangat sulit untuk menemukan sebuah keseimbangan yakni antara prinsip pengelolaan heritage yang lebih cenderung berdekatan dengan konservasi sedangkan pariwisata lebih cenderung mengarah pada industri pariwisata dan lebih cenderung mengarah komersialisasi. Kesulitan yang nyata terjadi ketika harus ditentukan berapa harga yang harus ditentukan untuk sebuah produk heritage.  Sementara Gunn (1998: 10) menyatakan, sering terjadi kesalahan tentang pengertian produk pariwisata pada sebuah system pariwisata, dan sering didasarkan pada konsep bahwa produk adalah sesuatu yang beruwujud. sehingga perlu ada definisi yang jelas apa yang dimaksud dengan produk?, bagaimana produk tersebut dapat difungsikan?, dan sangat mungkin bahwa produk heritage mungkin hanya sebatas hayalan para wisatawan saja.

Seringkali terjadi konsep yang berbeda antara pengelola produk pariwisata budaya dengan konsep konsumsi para wisatawan terhadap produk warisan budaya tersebut karena adanya perbedaan cara mengkonsumsinya, acapkali ada beberapa wisatawan yang memang benar-benar perduli dengan nilai yang terkadung pada sebuah heritage yang dikunjunginya, namun tidak sedikit pula wisatawan yang tidak acuh dengan nilai yang termanifestasi pada sebuah heritage. Untuk menyatukan konsep yang berbeda inilah  diperlukan manajemen yang mampu memadukan antara tujuan konservasi dan pemanfataan dapat bertemu dalam keseimbangan

 

2.2.Heritage Tourism sebagai Industri

Christou 2005, (dikutip oleh Sigala and Leslie, 2005:8) berpendapat Heritage tourism adalah sebuah industry di mana pendapatnya mengacu kepada aktifitas modern yang dapat direncanakan, dikontrol dan mempunyai tujuan untuk menghasilkan produk di pasar atau market. Heritage dan tourism merupakan perpaduan dua industri, dimana ‘heritage’ yang berperan untuk merubah sebuah lokasi menjadi destinasi dan ‘tourism’ yang merupakan pewujudan dari aktifitas ekonomi (Kirschenblatt-Gimblett,1998:151; dikutip oleh Urry, 1990:90; dan Smith,2006:13).  Pada bagan dibawah ini merupakan interelasi dan komponen pada ‘heritage industry’, gambaran tersebut dapat dijelaskan pada bagan 1 berikut ini,

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1: Component of the Heritage Industry (Ashworth, 1994;Cited in Sigala et al. 2005:9)

Menurut bagan 1, Heritage dapat berwujud bagunan kuno, candi, museum, atau artefac lainnya yang dijadikan dan disajikan serta ditawarkan kepada visitor atau wisatawan. Dengan segala kreatifitas pengelolaan, situs-situs heritage tersebut kemudian dikemas sedimikian rupa pada sebuah iklan atau brosur atau presentasi audio visual, bahkan mungkin pada UNESCO HERITAGE LISTING,  sehingga target visitor diharapkan berkunjung akan meningkat. Selanjutnya heritage yang telah dikemas tersebut disebut produk yang siap dikonsumsi oleh wisatawan.

Sebenarnya ada dua tujuan yang diharapkan pada konsepsi bagan di atas, pertama dari sisi pengelolaan heritage itu sendiri bertujuan untuk kelestarian “Conservation agencies” sementara pada sisi pengelolaan produk lebih mengacu pada kepentingan pelaku industry pariwisata “User Industries” yang lebih economy oriented. Untuk dapat menyeimbangkan keduanya diperlukan kebijaksanaan agar tujuan ekonomi tidak mengabaikan tujuan konservasi, begitu juga tujuan konservasi dapat berkelanjutan jika ada dukunggan pendanaan untuk maintenance dan pengelolaan secara berkala, pada konteks ini, pengelolaan harusnya menggunakan konsepsi “carrying capacity management”

 


 

2.3.Index of Irritation dan SWOT

Untuk menentukan perkembangan sebuah destinasi dapat digunakan analisis [6]Index of Irritation yang terdiri dari empat tahapan atau fase yakni: Euphoria, Apathy, annoyance, dan antagonism. Metode ini lebih mengarah pada analisis sosial yang mengukur dampak pariwisata dari sisi sosial. Hasil dari analisis ini dapat mengukur perubahan perilaku masyarakat lokal terhadap kehadiran pariwisata di daerahnya.

(1)   Phase Euphoria ditandai dengan temukannya potensi pariwisata kemudian pembangunan dilakukan, para investor datang menanamkan modal dengan membangun berbagai fasilitas bisnis pendukung pariwisata, sementara wisatawan mulai berdatangan ke sebuah destinasi yang sedang dibangun, namun perencanaan dan kontrol belum sepenuhnya berjalan dengan baik.

(2)   Phase Apathy ditandai dengan adanya perencanaan terhadap destinasi khususnya berhubungan dengan aspek pemasaran termasuk promosi pariwisata. Terjadinya hubungan antara penduduk local dengan penduduk luar dengan tujuan bisnis, sementara wisatawan yang datang berusaha menemukan keistimewaan yang dimiki oleh destinasi namun tidak menemukannya.

(3)   Phase berikutnya adalah Phase Annoyance dengan ditandai terjadinya kelesuan pada pengelolaan destinasi mulai terasa atau dapat dikatakan mendekati titik jenuh. Para pemegang kebijakan mencari solusi dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur tanpa berusaha mengurangi jumlah wisatawan yang datang ke destinasi sehingga kedatangan wisatawan dianggap sudah mengganggu masyarakat local.

(4)   Phase yang terakhir dalam analisis Index of Irriatation adalah Antagonism dimana masyarakat local merasa telah terjadi gesekan social secara terbuka akibat kehadiran para wisatawan dan wisatawan dianggap sebagai penyebab dari segala permasalahan yang terjadi pada sebuah destinasi. Perencanaan pada destinasi dilakukan dengan melakukan promosi untuk mengimbangi menurunnya citra destinasi.

Sedangkan Teknik yang umum dilakukan pada tahap awal pembangunan sebuah destinasi adalah [7]SWOT: Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats   sebuah analisis yang didasarkan pada evaluasi terhadap factor internal untuk melakukan identifikasi terhadap kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh sebuah destinasi, kemudian analisis dilanjutkan pada evaluasi terhadap factor external untuk menentukan peluang dan ancaman yang mungkin terjadi saat ini dan saat yang akan datang. Dan sebuah Destinasi sudah berkembang, analisis SWOT dilakukan untuk merumuskan strategi baru khususnya yang berhubungan dengan strategi bersaing.

 

2.4.Tujuan dari penelitian ini adalah:

(1)   Melakukan [8]Analisis Irritation Index untuk mengidentifikasi adanya gesekan terhadap masyarakat lokal sebagai tuan rumah pada masing-masing kawasan.

(2)   Melakukan Analisis SWOT untuk menentukan kekuatan dan kelemahan setiap situs (Unesco World Heritage) dan menentukan peluang dan tantangan saat ini dan yang akan datang khususnya terhadap kelestarian situs.

(3)   Menentukan Perbedaan antara Situs yang terlisting di world heritage (The Tower of London) dan Situs non world heritage (Pura Tanah Lot, Bali).

 

  1. 3.     Metode Analisis

 

Data sekunder yang tersedia di sejumlah publikasi dan laporan penelitian, menjadi sumber data utama yang akan dianalisis. Sedangkan data dan informasi yang telah dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis dengan 2 (dua) alat analisis yakni Irritation Index, dan SWOT. Hasil analisis selanjutnya dibandingkan dengan teori pendukung dan hasil penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan dan kemiripan serta analisis dibatasi pada framework kajian pariwisata budaya.

 

  1. 4.      Hasil Analisis dan Pembahasan

 

Pembahasan pada analisis ini menggunakan dua sampel situs yang terlisting di world heritage dan yang belum terlisting.  Sampel terlisting adalah The Tower of London berada di Inggris dan sampel non world heritage listing  di Indonesia yakni Pura Tanah Lot Tabanan Bali.

 

4.1.         The Tower of London di Inggris

 

The Massive White Tower adalah contoh arsitektur khas Militer Norman, yang pengaruhnya masih dirasakan di seluruh kerajaan Inggris. Kompleks tersebut  dirancang oleh William yang disebut Sang Penakluk untuk melindungi London dan menyatakan kekuasaannya. Tower of London  adalah sebuah benteng megah dengan penuh nilai sejarah, yang telah menjadi salah satu simbol kerajaan,  dibangun sekitar  white tower. Tower of London, didirikan oleh William Sang Penakluk pada tahun 1066, memiliki Nilai Universal  untuk menyatakan kualitas budaya.

Menara ini dulunya digunakan untuk melakukan kendali atas kota London dan sekitarnya, fungsi yang lainnya adalah sebagai pintu gerbang memasuki ibukota. Menara tersebut berlokasi strategis di sebuah tikungan di sebuah sungai yang telah menjadi titik demarkasi penting antara kekuatan Kota London, dan juga kekuatan monarki. Hal ini memiliki peran ganda memberikan perlindungan bagi Kota London melalui struktur pertahanan dan penyediaan logistik, dan juga mengontrol warga  kota.

[9]Gambar 1. Kompleks The Tower of London

Sumber: Tower of London World Heritage Site Management Plan. 2007

 

Tower of London  adalah contoh sebuah model benteng istana abad pertengahan yang berkembang sejak  abad 11 sampai dengan  abad 16. Setelahnya, ada penambahan dari Henry III dan Edward I, namun sangat inovatif sehingga membuat Menara menjadi salah satu yang paling inovatif dan menjadikan benteng berpengaruh di Eropa pada abad 14 dan awal 13 yang masih bertahan sampai saat ini.

 

Gambar 2. Perkunjungan di Kompleks Tower of London

Sumber: Observasi, 2006

 

Bangunan istana yang ditambahkan ke kanan kompleks kerajaan pada  abad ke-16, Kelangsungan hidup bangunan istana di Tower memungkinkan pengunjung membayangkan tentang  kehidupan seorang raja abad pertengahan di dalam tembok benteng mereka. Kelestarian komplek menara of London memberikan makna yang berarti bagi Negara Inggris dan beradaban dunia.

Tower of London menjadi begitu penting karena dapat menunjukkan peranan dari beberapa lembaga Negara dari masa lampau sampai abad ini. Di kompleks tersebut tersimpan catatan-catatan sejarah tentang lembaga pertahanan Negara, catatan mata uang yang pernah digunakan sejak abad 13. Dokumen-dokuneb resmi dan barang-barang yang memiliki nilai sejarah juga tersimpan di bagunan tersebut sehingga bagunan menara tersebut seperti lemari sejarah bagi Negara Inggris.

 

4.1.1. Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Tantangan

 

  1. 1.      Kekuatan dan Kelemahan

Menara “tower of London” memiliki karakteristik unik sehingga dapat memberikan peluang untuk dikembangkan di masa yang akan datang. Namun keunikan tersebut juga memiliki masalah-masalah yang cukup rumit yang dapat mempengaruhi kelestarian dan pengelolaan situs. Keunikan menara tersebut berpeluang mengundang pengunjung dalam jumlah besar yang dapat mengancam kelestarian keunikan tersebut jika pengelolaan tidak dapat berjalan dengan baik. Pengelolaan sebaiknya diarahkan untuk melakukan mitigasi agar menara tersebut dapat dikelola lebih lama sehingga dapat memberikan secara ekonomi, sosial, dan sejarah. Sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah semua pengunjung memiliki persepsi yang sama dengan pengelola situs?

Tower of London juga berlokasi sangat strategis di jantung kota London dan di dukung oleh beberapa hotel berkualitas di sekitarnya. Di sekita Situs tersebut juga tersedia berbagai cinderamata dan fasilitas rekreasi bagi warga kota dan juga bagi wisatawan mancanegara dengan harga yang cukup bersaing. Situs ini juga memilki aksesibiltas yang sangat mudah, dapat dijangkau oleh kendaraan umum, bus, kereta api bawah tanah, kendaraan pribadi, dan bahkan sangat mudah dijangkau oleh perahu (boat), kapal, karena sungai yang melintasi situs tersebut cukup luas dan dalam. Sebenarnya kemudahan akses menuju situs juga dapat menjadi kelemahan terhadap tujuan mitigasi atau kelestarian situs karena memiliki kecenderungan mengundang pengunjung yang lebih banyak serta bersifat massal.

Tower of London adalah Icon kota London dan manjadi tujuan wisata utama di Inggris baik bagi wisatawan domestic maupun mancanegara. Situs ini dikunjungi lebih dari satu juta pada setiap tahunnya.  Usaha pelestarian situ ini didukung oleh pendapatan yang diterima dari pengunjung dan juga dari sponsor  yang menaruh simpati terhadap kelestarian situs tersebut. Tower of London juga menjadi Icon promosi bagi Inggris dalam promosi pariwisata yang memikili nilai sejarah, social, dan politik pemersatu bagi kerajaan “monarchi” Inggris. Karena begitu menariknya situs tersebut, maka hal tersebut juga dapat menjadi kelemahan bagi pengelolaannya yang dapat menggiring kea rah komersialisasi yang lebih besar sehingga tujuan mitigasi akan terabaikan.

 

  1. 2.      Peluang dan Tantangan

Situs Tower of London juga menawarkan pemahaman tentang sejarah yang memiliki nilai pendidikan yang cukup penting. Situs tersebut mengajarkan makna perjuangan yang kuat sehingga pengunjung setelah mengunjungi situs tersebut, akan terinspirasi olehnya betapa pentingnya menghargai leluhur. Situs ini dikunjungi lebih dari 70.000 pelajar tiap tahunnya yang khusus ingin mendapatkan pendidikan tentang sejarah Inggris masa lalu. Kesempatan ini menjadi peluang yang sangat penting bagi pendidikan bahkan pemerintah inggris menuangkannya dalam kurikulum pendidikan sejarah untuk menjadikan Tower of London sebagai objek kajian utama pelajaran sejarah para pelajar. Di berbagai literatur, sejarah Inggris adalah sejarah imperalisme sejak masa revolusi industri di eropa, artinya nilai pendidikan sejarah yang terkandung dalam situs tersebut juga membawa pengaruh yang  cukup nyata terhadap kelestarian isme-isme imperalisme dan ego superioritas Inggris yang sudah tidak relevan lagi dengan masa kini dan itulah yang menjadi tantangan terbesar bagi situs tersebut dan gererasi saat ini.

 

4.1.2 Kepemilikan dan Pengelolaan Situs

 

Kepemilikan Komplek Tower of London adalah oleh satu organsasi yang khusus mengelola warisan budaya berupa komplek istana. Tujuan dari pengelolaan adalah untuk melakukan perawatan dan konservasi  dan situs ini memang diperuntukkan untuk konsumsi public.  Perencanaan tentang situs ini adalah melakukan integrasi dengan kegiatan istana yang khususnya berhubungan dengan bidang kurasi, konservasi, interpretasi, pendidikan, dan melibatkan masyarakat secara kolektif, dimana mereka bertanggungjawab untuk mewujudkan tujuan bersama yakni kelestarian situs.

Setiap tahun, Tower of London dikunjungi sekitar lebih dari dua juta wisatawan, dimana angka ini hampir menyamai angka kunjungan wisatawan ke Pulau Bali. Sangat sulit menentukan apakah situs tersebut telah menerapkan carrying capacity management atau belum, namun demikian dapatlah diperkirakan dengan kunjungan begitu banyaknya kemungkinan besar telah terjadi gangguan terhadap para penduduk disekitar kompleks karena pengelolaan telah memiliki perencanaan jangka panjang yang baik, maka konflik tidak kelihatan secara nyata pada kasus pengelolaan World Heritage Situs (WHS) The Tower of London. Kesimpulannya adalah pengelolaan World Heritage Situs (WHS) The Tower of London berada pada phase Apathy yang ditandai dengan adanya perencanaan terhadap destinasi khususnya berhubungan dengan aspek pemasaran termasuk promosi pariwisata.

 

4.2.         Pura Tanah Lot di  Desa Adat Beraban Kediri Tabanan Bali

 

4.2.1.  Pendahuluan         

 

Pura Tanah Lot terletak di Pantai Selatan Pulau Bali tepatnya di wilayah  Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Keberadaan Pura Tanah Lot pada mulanya berhubungan erat dengan perjalanan Danghyang Nirartha atau Danghyang Dwijendra di Pulau Bali. Pura Tanah Lot didirikan pada abad ke XV masehi oleh Danghyang Nirartha atau yang dikenal sebagai Empu Bawu Rawuh yang berasal dari Kerajaan Majapahit di pulau Jawa. Saat ini, Pura Tanah Lot merupakan daya tarik utama bagi obyek wisata Tanah Lot, selain itu pula Tanah Lot memiliki daya tarik matahari tenggelam (SunSet), dan Aktivitas upacara keagamaan pada hari-hari tertentu.

Gambar 2. Aktivitas Upacara pada Pura Tanah Lot

Sumber: http://www.balineseindonesia.blogspot.com

Sejak tanggal 1 Juli 2000 pengelolaan obyek wisata Tanah Lot ditangani oleh Desa Adat Beraban dengan membentuk Badan Pengelola Obyek Wisata Tanah Lot (BPOWTL). Distribusi hasil pengelolaan Obyek Wisata Tanah Lot, berdasarkan surat perjanjian No. 01/HK/2000 tentang kerjasama pengelolaan obyek wisata Tanah Lot yang ditandatangani oleh Nyoman Adiwiryatama selaku Bupati Tabanan, I Made Deka selaku Bendesa Adat Beraban, I Gusti Gede Aryadi selaku pihak CV. Ary Jasa Wisata. Persentase yang disepakati bersama adalah sebesar (55%) diserahkan kepada Pemda, CV. Ari Jasa Wisata memperoleh sebesar (15%), Desa Adat Beraban sebesar (20%), Pura Tanah Lot dan Pura sekitarnya memperoleh sebesar (5%) dan sisanya (5%) dibagikan kepada Desa-Desa Adat se-Kecamatan Kediri. Persentase ini disepakati (diberlakukan) sampai tahun 2011 (Desa Adat Beraban, 2010)

Retribusi dikenakan untuk setiap pengunjung adalah sebesar Rp. 5000 untuk anak-anak Lokal, dan sebesar Rp.7500 untuk Dewasa Lokal. Sedangkan untuk wisatawan mancanegara dikenakan satu tariff yaitu Rp. 10.000 baik untuk wisatawan anak-anak ataupun dewasa yang sudah termasuk asuransi. Retribusi parkir untuk kendaraan roda dua dikenakan biaya retribusi sebesar Rp. 2000 sedangkan kendaraan roda empat dikenakan biaya sebesar Rp.5000,  serta kendaraan roda enam sebesar Rp.10.000. Setiap pedagang yang memiliki kios dikenakan biaya sebesar Rp. 1.200/hari dan untuk pedagang yang hanya menggunakan lapak, dikenakan biaya Rp. 750/hari (Observasi, 2010)

 

4.2.2.      Kontribusi Objek Wisata Tanah Lot Terhadap Desa Adat Beraban

 

1)      Kontribusi terhadap Pendapatan Desa

Saat ini Obyek Wisata Tanah Lot memiliki peranan yang sangat penting dalam kontribusinya terhadap pendapatan Desa Adat Beraban. Kontribusi Obyek Wisata Tanah Lot untuk Desa Adat Beraban digunakan untuk pembangunan dan perawatan pura yang ada di Desa Beraban, sehingga dapat meringankan beban masyarakat dalam dalam melaksanakan upacara agama. Perincian sumber-sumber pendapatan Desa Adat Beraban dari sejak tahun 2005 sampai dengan 2009 dapat dilihat dalam table 1 berikut:

 


 

Tabel 1. Data Pendapatan Desa Adat Beraban Tahun 2005 – 2009

 

No

Sumber

Tahun

2005

2006

2007

2008

2009

1

Pendapatan Asli Desa  Pakraman

577.181.249

1.145.427.071

1.473.695.623

1.903.580.558

2.475.818.395

2

Pendapatan Punia + Lainnya

106.599.400

84.909.491

152.550.000

225.347.110

70.250.000

3

Bantuan Pemerintah Atasan

28.000.000

45.000.000

45.000.000

73.400.000

55.000.000

Jumlah

711.780.649

1.275.336.562

1.671.245.623

2.202.327.668

2.601.068.395

Sumber : Kantor Bendesa Beraban

 

Dari table 1 di atas, memperlihatkan pendapatan dari hasil pengelolaan Obyek Wisata Tanah Lot sebesar 20% merupakan Pendapatan Asli desa Pekraman Beraban dan merupakan komposisi terbesar pada beberapa sumber pendapatan desa adat Beraban.

Adapun Jumlah retribusi yang diperoleh obyek wisata Tanah Lot dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 disajikan dalam table 2. berikut:

 

Tabel 2. Hasil Pungutan Retribusi Obyek Wisata Tanah Lot Tahun 2005 – 2009

 

Keterangan

 TAHUN

 

2005

2006

2007

2008

2009

     Penghasilan Kotor

 4.387.139.700

 9.547.884.950

 12.143.674.400

 14.676.335.150

 17.333.327.100

Premi Asuransi

 442.554.300

 397.712.500

 495.389.700

 600.050.300

 714.068.600

Penghasilan Bersih

 3.944.585.400

 9.150.172.450

 11.648.284.700

 14.076.284.850

 16.619.258.500

Biaya Operasional

 1.479.920.000

 2.665.000.000

 3.939.075.153

 3.939.075.153

 4.082.528.507

Pendapatan Bersih

 2.464.665.400

 6.485.172.450

 7.709.209.547

 10.137.209.697

 12.536.729.993

Biaya Promosi/ Pengembangan (15%)  –

 972.775.868

 1.156.381.432

 1.520.581.455

 1.880.509.499

Pendapatan Bersih  –

 5.512.396.583

 6.552.828.115

 8.616.628.242

 10.656.220.494

Distibusi:      

 –

 –

Pemda Kabupaten Tabanan (55%)

 1.355.565.970

 3.031.818.120

 3.604.055.463

 4.739.145.533

 5.860.921.272

CV. Arya Jasa (15%)

 369.699.810

 826.859.487

 982.924.217

 1.292.494.236

 1.598.433.074

Desa Adat Beraban (20%)

 492.933.080

 1.102.479.317

 1.310.565.623

 1.723.325.648

 2.131.244.099

Desa-Desa Adat Se Kec. Kediri (5%)

 123.233.270

 275.619.829

 327.641.406

 430.831.412

 532.811.025

Pura Luhur Tanah Lot dan Sekitarnya (5%)

 123.233.270

 275.619.829

 327.641.406

 430.831.412

 532.811.025

Sumber : Badan Operasional Obyek Wisata Tanah Lot

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa setiap tahun pendapatan retribusi yang didapat oleh Obyek Wisata Tanah Lot dan yang akhirnya diterima oleh Desa Adat Beraban semakin meningkat dan retribusi dari Obyek Wisata Tanah Lot  merupakan kontribusi sumber pendapatan terbesar Desa Adat Beraban.

Analisisnya, jika dilihat dari konsepsi carrying capacity dengan asumsi tidak ada kenaikan harga tiket masuk dan retribusi lainnya, maka jika dibandingkan dengan terjadinya peningkatan pendapatan asli Desa Beraban, maka dapat diperkirakan bahwa pengelolaan Obyek Wisata Tanah Lot belum memperlihatkan adanya pengaturan jumlah pengunjung dan sangat dimungkinkkan pengelolaannya tanpa konsep carrying capacity.

 

2)      Kontribusi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Tabel 3 dibawah, menunjukkan Jumlah penduduk Desa Beraban (Desa Dinas) sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 memperlihatkan adanya peningkatan yang sangat berarti pada tahun 2009, hal ini sangat dimungkinkan adanya kaum pendatang dari sekitas Pulau Bali atau kaum pendatang dari luar Bali untuk berusaha dan bekerja di sekitar Wilayah Desa Beraban.

Tabel 3. Jumlah Penduduk Desa Beraban Tahun 2005 – 2009

        No

Tahun

Jumlah

Keluarga

Laki

Perempuan

Jumlah

Perubahan (%)

1

2

3

4

5

2005

2006

2007

2008

2009

1.449

1.456

1.460

1.465

1.625

2.726

2.763

2.823

2.845

2.938

2.735

2.771

2.781

2.805

3.034

5.461

5.534

5.604

5.650

5.972

1,34

1,26

0.82

5.70

Sumber : BPS Kabupaten Tabanan

 

Pekerja badan operasional yang langsung diserap oleh obyek wisata Tanah Lot adalah sebanyak 167 orang. Jadi secara sederhana dapat disimpulkan bahwa obyek wisata Tanah Lot telah memberikan kontribusi terhadap penciptaan lapangan pekerjaan bagi Desa Beraban. Dan jumlah tenaga kerja yang diserap dari keseluruhan pedagang tetap dan pedagang tidak tetap adalah 645 orang. Dapat diketahui bahwa obyek wisata Tanah Lot secara langsung telah menyerap 812 orang tenaga kerja (Kantor Bendesa Beraban, 2010).  Sementara pedagang yang ada di Obyek Wisata Tanah Lot  sebanyak 528 pedagang (pedagang tetap dan pedagang tidak tetap). Persentase jumlah penduduk yang bekerja di sektor wiraswasta/pedagang adalah 24% dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 607 orang.

Analisisnya, keberadaan Obyek Wisata Tanah Lot telah mampu melibatkan sebagian besar penduduk Desa Beraban dalam pengelolaan Obyek Wisata baik secara langsung maupun tidak langsung.

 

3)      Kontribusi terhadap pembangunan fasilitas

Pengembangan objek Wisata Tanah Lot juga berdampak terhadap kondisi kepariwisataan di sekitar Obyek Wisata Tanah Lot itu sendiri. Oleh karena fenomena itu,  munculah beberapa hotel berbintang, villa, art shop, dan restoran di sekitar objek Wisata Tanah Lot yang tentunya berada pada wilayah Desa Adat Beraban. Berikut disajikan pertambahan  hotel, villa, pondok wisata, dan restoran yang ada di kawasan Desa Beraban dari tahun 2005 sampai dengan 2009.

 

Tabel 4. Data Jumlah Hotel, Villa, Pondok Wisata, Restoran dan Artshop di Desa Braban Tahun 2005-2009

 

No

Tahun

Jumlah

Hotel

Villa

Pondok Wisata

Restoran

Art Shop

1

2005

1

2

3

341

2

2006

1

4

3

341

3

2007

2

4

4

3

341

4

2008

3

4

4

4

341

5

2009

3

4

4

4

341

Sumber : Kantor Desa Beraban

 

Jumlah art shop sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 menunjukkan jumlah yang tetap karena letak art shop telah diatur dengan baik pada komplek tertentu dan diatur dalam bentuk lapak (stand). Sementara pembangunan restoran juga terkesan telah diatur dan dibatasi pembangunanannya. Begitu juga dengan pembangunan hotel dan villa juga telah diatur dengan baik oleh pemda dan penguasa desa di wilayah Desa Adat Beraban.

Analisisnya, berdasarkan data di atas, dapat diperkirakan bahwa pembangunan di Desa Beraban telah menerapkan tata wilayah dengan baik minimal dengan pembatasan jumlah fasilitas pendukung yang sangat mungkin berdampak pada lingkungan fisik dan social.

 

4.2.3.  Pragmatisme Pengelolaan dan Keberlanjutan

 

Paradoksi antara kepentingan ekonomi dan pelestarian heritage khususnya terhadap asset warisan budaya Pura Tanah Lot, benar-benat telah terjadi pada beberapa bulan terakhir dan menunjukkan intensitas ketegangan yang semakin meningkat.  Ketegangan berawal dari berakhirnya masa kontrak kerjasama pengelolaan Tanah Lot antara Pemerintah Kabupaten Tabanan, CV Ari Jasa Wisata, dan Desa Adat Beraban yang masa kontraknya berakhir pada 1 April 2011 (Bali Post, Juni 2011)

Sebagian besar warga Desa Adat beraban menginginkan pengelolaan Obyek Wisata Tanah Lot  ditangani oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan dan Warga Desa Adat Beraban saja, sementara Pemerintah Kabupaten Tabanan tetap menginginkan komposisi pengelolaan yang telah berjalan pada kontrak yang telah berakhir tetap berjalan untuk pengelolaan saat ini artinya tidak perlu ada perubahan, hanya dibuatkan kontrak baru saja.

Usulan Warga Desa Adat Beraban yang berada pada tim perjuangan warga Beraban adalah,  pengelolaan Tanah Lot hanya dikelola oleh Pemda dan warga Desa Adat Beraban. Dengan komposisi pembagian hasil masing-masing Pemkab 50 persen, sisanya 50 persen bagi Desa Pekraman Beraban. Khusus jatah Desa Beraban akan dibagi lagi dengan rincian, 70 persen Desa Pekraman Beraban dan pura Tanah Lot 30 persen. Jatah 70 persen bagi Desa Pakraman Beraban akan dibagi lagi ke sejumlah pura dan desa adat dengan komposisi, Desa Pekraman Beraban 80 persen, Pura Dangin Bingin 2,50 persen, Pura Bomo 1 persen dan Desa Adat se Kecamatan Kediri 16,5 persen. Sementara, jatah bagi Pura Tanah Lot 30 persen akan dibagi lagi ke 8 lokasi pura, seperti Pura Tanah Lot, Pura Pakendungan, Pura Batu Bolong, Pura Jro Kandang, Pura Penataran, Pura Enjung Galuh, Pura Batu Mejan dan Pura Hyang Api (Bali Post, Juni 2011).

Sementara, dari pihak Pemilik CV Ari Jasa Wisata, justru berpendapat lain, karena telah berjasa, harusnya tetap mendapat jatah dari Tanah Lot karena. CV Ari Jasa Wisata merasa telah berjasa dengan dipercayainya, pihaknya mendapat bantuan dari Duta Besar Jerman dan Pemprov Bali senilai Rp 81 juta untuk membangun wisata Tanah Lot. Setelah berjuang sendirian bertahun-tahun, Tanah Lot bisa dikenal dan mendulang pendapatan bersih hingga Rp 12 miliar per tahun (Bali Post, Juni 2011).

Analisisnya, pengelolaan Obyek Wisata Tanah Lot telah membangkitkan hasrat bisnis warga Desa Beraban dan telah menimbulkan rasa percaya diri bahwa mereka telah mampu untuk mengelola heritage tersebut secara mandiri tanpa campur tangan pihak swasta, sementara pihak swasta (CV Ary Jasa Wisata) yang memang sejak berdirinya sudah bermotifkan bisnis, cenderung ingin melanjutkan klaim keberhasilannya walaupun kontrak kerjasamanya telah berakhir. Implikasinya adalah, timbulnya gesekan dalam masyarakat yang mengarah pada munculnya egoism kelompok, termasuk juga egoism kelompok masyarakat Desa Adat Beraban.

Pragmatisme Warga Desa Beraban cenderung mengarah pada hal-hal yang berbau material semata, sementara pertimbangan atas kepentingan pelestarian Heritage serta Value atau nilai yang tersimpan Pura Tanah Lot tersebut masih sangat diragukan karena secara historis Pura Tanah Lot adalah milik Masyarakat Bali bukan milik masyarakat Desa Adat Beraban Saja.

 

4.2.4.  Posisi Permasalahan Obyek Wisata “Pura Tanah Lot” sebagai Heritage

 

Pengelolaan Obyek Wisata Tanah Lot telah berada pada phase Annoyance dengan ditandai terjadinya kelesuan pada pengelolaan destinasi, mulai terasa atau dapat dikatakan mendekati titik jenuh, bahkan dapat dikatakan telah mendekati batas atas carrying capacity. Pengelolaan Pura Tanah Lot sebagai Heritage telah mengalami perubahan atau komodifikasi fungsi yang berarti. Secara fisik keberadaan Pura Tanah Lot sebagai daya tarik wisata telah mampu menggerakkan pembangunan fisik Desa Berabad secara keseluruhan namun perubahan perilaku masyarakat yang diharapkan  sebagai conserver (Pelestari) telah berubah menjadi Consumer (pengkonsumsi) dalam hal ini, mereka mengkemas Pura Tanah Lot sebagai “komoditas” Obyek Wisata untuk mendapatkan keuntungan ekonomi yang sebesar-besarnya. Aspek Pelestarian fisik telah berjalan dengan baik namun aspek pelestarian budaya beserta nilai yang terkandung pada Pura Tanah Lot sebagai heritage yang merupakan milik warga Bali telah disabotase oleh Masyarakat Desa Adat Beraban hanya dengan alasan ekonomi semata.

 

4.2.5 Kondisi Obyek Wisata Tanah Lot Saat ini.

1)      Kekuatan Obyek Wisata Tanah

 

Obyek Wisata Tanah memiliki kekuatan yang cukup berarti karena memiliki daya tarik sumber daya alam yang tidak pernah habis yakni pemandangan matahari tenggelam “SunSet”, pemandangan deburan ombak yang menawan, serta aktivitas upacara keagamaan yang secara loyal dilakukan oleh masyarakat Bali tetap berlangsung sampai saat ini.

Kekuatan lainnya, Obyek Wisata Tanah Lot telah memiliki pengelola yang cukup professional sehingga masih mampu memberikan kontribusi ekonomi bagi Desa Adat Beraban dan bagi Pemda Kabupaten Tabanan. Obyek Wisata Tanah Lot sebagai Heritage yang hidup, juga memiliki masyarakat sebagai penyokong dan pelestari Haritage Tanah Lot yang selama ini telah merasakan dampak positif keberadaan Heritage Tanah Lot.

 

2)      Kelemahan

 

Walaupun pengelola Obyek Wisata Tanah Lot telah memiliki profesionalime yang baik, namun sebenarnya pelestarian Obyek Wisata Tanah Lot belum memiliki perencanaan jangka panjang dan hal ini merupakan kelemahan bagi Obyek Wisata Tanah Lot. Pengelolaan Obyek wisata Tanah lot belum menerapkan konsep Carrying Capacity hal ini tercermin dari peningkatan pendapatan retribusi pengunjung (yang dihitung berdasarkan besaran jumlah pengunjung) dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009.

 

 

3)      Peluang

 

Sebenarnya Peluang dengan popularitas yang dimiliki oleh Obyek Wisata Tanah adalah penciptaan usaha baru yang terkait dengan aktifitas wisata, pencitraan pariwisata bagi Kabupaten Tabanan. Kemungkinan pencitraan dan penciptaan usaha baru bagi masyarakat di sekitas obyek wisata (tidak hanya Desa Adat Beraban) akan dapat ditingkatkan sehingga kontribusi keberadaan Obyek Wisata Tanah dapat dinikmati oleh masyarakat yang lebih luas.

 

4)      Tantangan

 

Pengelolan obyek Wisata Tanah Lot belum menerapkan manajemen Carrying Capacity sehingga gesekan sangat mungkin terjadi pada wisatawan terhadap wisatawan yang lainnya untuk memperebutkan tempat-tempat tertentu agar dapat menikmati atraksi utama dari Obyek Wisata Tanah Lot seperti pemandangan matahari tenggelam “sunset” (Observasi, 2011). Peningkatan jumlah pengunjung tanpa memperhitungkan daya dukung akan cenderung memicu terjadinya kerusakan bagi lingkungan di sekitar obyek dan mungkin juga bagi kerusakan  aspek fisik dan non fisik Heritage Tanah Lot.

 

  1. 5.     Simpulan dan Saran

 

Membandingkan kedua situs yang terdaftar di WHS atau world heritage Situs yakni The Tower of London dengan situs Pura Tanah lot Bali dapat memberikan informasi sebagai berikut: (1) kedua situs tersebut memiliki kekuatan yang hampir mirip yakni keduanya memiliki unsur keunikan, namun memiliki perbedaan tentang universalitas, dimana The Tower of London memiliki universalitas yang dapat diterima oleh kajian WHS-UNESCO sementara Pura Tanah Lot belum mampu menunjukkannya. (2) Keduanya dikunjungi wisatawan dalam jumlah besar sehingga keduanya memiliki ancaman terhadap usaha mitigasi atau konservasi baik konservasi  fisik maupun nilai yang terkandung dalam kedua situs tersebut. (3) Keduanya telah dikomodifikasi untuk tujuan publik bahkan telah memasuki babak komersialisasi yang cukup berarti, namun pada kasus situs Pura Tanah Lot telah menimbulkan konflik pengelolaan karena belum memiliki perencanaan jangka panjang namun situs The Tower of London belum menimbulkan konflik pengelolaan karena situs tersebut telah dikelola sacara nasional dan professional bahkan eksistensinya telah mendapat dukungan UNESCO-WHS. (4) Interpretasi terhadap situs The Tower of London telah diakui secara nasional sebagai situs wajib untuk kajian sejarah Inggris bagi para pelajar di sana, sementara Situs Pura Tanah Lot belum terintegrasi secara nasional.

Sepintas dapat dikemukakan, jika sebuah situs diusulkan menjadi WHS World Heritage List UNESCO sebaiknya dapat ditunjukkan unsur keunikannya, tentang daya dukung situs terhadap kemungkinan serbuan para pengunjung, kesiapan fasilitas pendukung situs, kesiapan penerimaan penduduk local serta segala keterlibatannya, pemaknaan situs secara universal, perencanaan pengelolaan dan tujuan mitigasi atau konservasi dari sebuah situs dalam jangka panjang.

 

Daftar Pusaka

 

Dharmayuda dan I Made Suasthawa. 2001. Desa Adat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Bali. Denpasar: Upada Sastra.

 

Dharmayudha, I Made Suasthawa dan I Wayan Koti Cantika.1991. Filsafat Adat    Bali. Denpasar: Upada Sastra.

 

Pamela S. Y. Ho ; Bob McKercher. (2010) Managing heritage resources as tourism products: School of Hotel and Tourism Management, The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong SAR, China

 

Paradise lost? Bali becoming a victim of its own success. (2011). Retrieve from http://www.smh.com.au/travel/travel-news/paradise-lost-bali-becoming-a-victim-of-its-own-success-20110210-1aocc.html

 

Pitana, I Gde, 1994b. Pariwisata, Budaya, dan Lembaga Tradisional. Apresiasi Kritis Terhadap Kepariwisataan Bali, Denpasar : The Works.

 

Pitana, I Gde, 1999. Pelangi Pariwisata Bali. Kajian Aspek Sosial Budaya Kepariwisataan Bali di Penghujung Abad, Denpasar: BP.

 

Pitana, I Gde. 1994a. Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Bali. Denpasar: BP.

 

Pura Tanah Lot is considered as Dang Kahyangan -“One of the six main Bali temple, http://balineseindonesia.blogspot.com/2009/08/bali-travel-to-puratanah-lot-temple.html

 

Sapta Nirwandar (2011) Pembangunan Sektor Pariwisata: Di Era Otonomi Daerah, di unduh pada 21 Maret 2011 pada http://www.scribd.com/doc/35092726/440-1257-PEMBANGUNANSEKTORPARIWISATA1

 

Shackley, M. (2001).Managing Sacred Sites.Continuum, London.

 

Tower of London World Heritage Site Management Plan. 2007. Historic Royal Palaces, Hampton Court Palace, Surrey

 

The World Heritage List. 2011. The World Heritage List includes 911 properties forming part of the cultural and natural heritage which the World Heritage Committee considers as having outstanding universal value. At http://whc.unesco.org/en/list on  May 2011

 

United Nation-World Tourism Organization (2005), Tourism Highlight 2005, UN-WTO, Madrid

 

 


[1]Tourism Highlight 2005, UN-WTO, Madrid

[2] Poverty Alleviation

[3] Sustainable Development

[4] Culture Preservation

[5] Kebutuhan Hidup dan Hak Azasi Manusia

[6] Index of Irritation: Euphoria, Apathy, annoyance, dan antagonism

[7] SWOT: Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats

[8] Irritation Index

[9] Tower of London  World Heritage Site Management Plan, Published by Historic Royal Palaces © Historic Royal Palaces 2007, Historic Royal Palaces, Hampton Court Palace, Surrey, KT8 9AU. June 2007

PENGEMBANGAN ECO-TOURISM UNTUK KONSERVASI SUMBER DAYA ALAMIAH DI NEGARA SEDANG BERKEMBANG

Posted on Updated on

PENGEMBANGAN ECO-TOURISM UNTUK KONSERVASI SUMBER DAYA ALAMIAH DI NEGARA SEDANG BERKEMBANG

(Analisis Tourist Area Life Cycle, Index of Irritation, dan SWOT)

Oleh

I Gusti Bagus Rai Utama

Mahasiswa Program S3 (Doktor) Pariwisata Universitas Udayana

Abstract

Tourism development in three case studies has got a rejection from the local community due to lack of information regarding the intent and purpose of an alternative offer. Tourist Area Analysis lifecyle, Indext of Irritation, and SWOT is used to analize each of the destinations. Wildlife tourism destinations in Zimbabwe put on involment or engagement phase and phase antagonism when using the analytical index of irritation. While the development of alternative Photo Safari Tourism in Kenya, put the destination on the development phase and the antagonism phase because of an open rejection by the local community so that the government may be harder to negotiate an alternative tourism in order to be accepted by local communities and nature conservation purposes can be implemented. SWOT Analysis is used to describe the strengths and weaknesses of each destination, in the three destinations that have the power of nature resources. The weaknessess occurred almost evenly on the weakness of local human resources, especially human well educated. While the challenge and the biggest threat happening is nature-based tourism development itself can destroy itself if not managed according to carrying capacity.

 

Keyword: Tourist Area lifecyle, Indext of Irritation, SWOT, antagonism, wildlife tourism

  1. 1.    Pendahuluan

 

1.1.Latar Belakang Masalah

[1]Pembangunan ekonomi pada negara-negara berkembang saat ini cenderung menimbulkan terjadinya kerusakan sumber daya alamiah dan di beberapa, tempat hutan-hutan ditebang tanpa terkendali, batubara diexploitasi tanpa mempertimbangkan kebutuhan masa depan, binatang liar diburu untuk keperluan bisnis sehingga terjadi kepunahan. Hutan-hutan tropis berkurang sangat drastis sehingga fungsi hutan sebagai vegetasi yang dapat meresap air hujan tidak dapat menjalankan fungsinya dengan semestinya dan akibatnya terjadilah banjir diberbagai tempat khususnya pada negara berkembang seperti Indonesia, Brazil, Banglades, dan sementara di beberapa negara di Afrika terjadi kekeringan yang berkepanjangan.

[2]Akibat kerusakan sumberdaya alamiah tersebut telah berdampak pada penduduk yang bermukim di kawasan perdesaan dan sebagian besar mereka adalah penduduk yang tergolong miskin. Terjadinya kerusakan alam, punahnya beberapa jenis binatang telah berimplikasi pada sulitnya penduduk perdesaan untuk mempertahankan hidupnya karena mereka masih sangat tergantung pada alam di sekitarnya dan sebagian besar mereka masih melakukan aktivitas berburu khususnya pada negara-negara di Afrika.

Pertanian Ladang berpindah [3](Nomadic Farm) juga menimbulkan berbagai permasalahan tersendiri bagi kerusakan hutan, dan ditambah lagi dengan penebangan hutan secara komersial [4](illegal logging) ditengarai sebagai menyebab utama rusaknya hutan-hutan pada kawasan tropis. Implikasi berikutnya adalah rusaknya habitat beberapa jenis binatang (Fauna) tertentu sehingga menimbulkan kepunahan. Praktek perdagangan binatang langka juga berakibat maraknya perburuan illegal yang memicu kepunahan.

Untuk keluar dari permasahan besar tersebut, ditawarkanlah pariwisata sebagai sektor pembangunan alternatif untuk mengurangi perusakan sumber daya alamiah (Flora dan Fauna) khususnya pembangunan pada negara-negara yang sedang berkembang. Pariwisata sebagai alternatif disebabkan oleh beberapa alasan yang rasional, menurut IUOTO (International Union of Official Travel Organization) yang dikutip oleh Spillane (1993), [5]pariwisata dikembangkan karena: (1)Pariwisata dapat sebagai faktor pemicu bagi perkembangan ekonomi nasional maupun international. (2)Pemicu kemakmuran melalui perkembangan komunikasi, transportasi, akomodasi, jasa-jasa pelayanan lainnya. (3)Perhatian khusus terhadap pelestarian budaya, nilai-nilai sosial agar bernilai ekonomi. (4)Pemerataan kesejahtraan yang diakibatkan oleh adanya konsumsi wisatawan pada sebuah destinnasi. (5)Penghasil devisa. (6)Pemicu perdagangan international. (7)Pemicu pertumbuhan dan perkembangan lembaga pendidikan profesi pariwisata maupun lembaga yang khusus yang membentuk jiwa hospitality yang handal dan santun, dan (8)Pangsa pasar bagi produk lokal sehingga aneka-ragam produk terus berkembang, seiring dinamika sosial ekonomi pada daerah suatu destinasi.  Dan yang lebih penting lagi, pariwisata dapat berfungsi sebagai pelestari sumberdaya alamiah karena sektor pariwisata pada hakekatnya adalah sebuah sektor jasa yang memerlukan sedikit sumberdaya alamiah dalam proses produksinya.

 

1.2.Pariwisata Dunia

Saat ini pariwisata seringkali dipersepsikan sebagai mesin penggerak ekonomi atau penghasil devisa bagi pembangunan ekonomi di suatu negara, tanpa terkecuali di Afrika. Namun pada kenyataannya, pariwisata memiliki spektrum fundamental pembangunan yang lebih luas bagi suatu negara. [6]Pariwisata internasional pada tahun 2004 mencapai kondisi tertinggi sepanjang sejarah dengan mencapai 763 juta orang dan menghasilkan pengeluaran sebesar US$ 623 miliar. Kondisi tersebut meningkat 11% dari jumlah perjalanan tahun 2003 yang mencapai 690 juta orang dengan jumlah pengeluaran US$ 524 miliar. Seiring dengan hal tersebut, diperkirakan jumlah perjalanan wisata dunia di tahun 2020 akan menembus angka 1,6 miliar orang per tahun (UN-WTO, 2005) seperti nampak pada grafik.1 di bawah ini:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 1, [7]Tourism Vision 2020 – UNWTO.

 

Melihat trend positif dari pertumbuhan pariwisata global, optimisasi pembangunan pariwisata sebagai sebuah alternatif pembangunan untuk pengganti sektor agraris dan industri yang cenderung merusak sumber daya alamiah semakin mendapat sambutan yang lebih meyakinkan. Menurut Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia (2005, dalam Sapta, 2011:1) menjelaskan bahwa pembangunan kepariwisataan pada dasarnya ditujukan untuk beberapa tujuan pokok yang sangat mulia dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a)         Tujuan pemersatu dan mempererat kesatuan Bangsa karena pariwisata dianggap mampu memberikan perasaaan bangga dan cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui kegiatan perjalanan wisata yang dilakukan oleh penduduknya ke seluruh penjuru negeri. Dampak yang diharapkan, dengan banyaknya warganegara yang melakukan kunjungan wisata di wilayah-wilayah selain tempat tinggalnya akan menimbulkan rasa persaudaraan dan pengertian terhadap sistem dan filosofi kehidupan masyarakat yang dikunjungi sehingga akan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan nasional.

b)         Tujuan penghapusan kemiskinan [8](Poverty Alleviation) karena pembangunan pariwisata diharapkan mampu memberikan kesempatan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk berusaha dan bekerja. Kunjungan wisatawan ke suatu daerah diharapkan mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Harapannya adalah bahwa pariwisata harusnya mampu memberi andil besar dalam penghapusan kemiskinan di berbagai daerah yang miskin potensi ekonomi lain selain potensi alam dan budaya bagi kepentingan pariwisata.[9]

c)         Tujuan pembangunan berkesinambungan (Sustainable Development) karena dengan sifat kegiatan pariwisata yang menawarkan keindahan alam, kekayaan budaya dan keramah tamahan dan pelayanan, sedikit sekali sumberdaya yang habis digunakan untuk menyokong kegiatan ini. Artinya penggunaan sumberdaya yang habis pakai cenderung sangat kecil sehingga jika dilihat dari aspek keberlanjutan pembangunan akan mudah untuk dikelola dalam waktu yang relative lama.

d)         Tujuan pelestarian budaya [10](Culture Preservation) dengan pembangunan kepariwisataan diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam upaya-upaya pelestarian budaya suatu negara atau daerah yang meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya negara ataudaerah. UNESCO dan UN-WTO dalam resolusi bersama mereka di tahun 2002 telah menyatakan bahwa kegiatan pariwisata merupakan alat utama pelestarian kebudayaan. Dalam konteks tersebut, sudah selayaknya bagi Indonesia untuk menjadikan pembangunan kepariwisataan sebagai pendorong pelestarian kebudayaan diberbagai daerah.

e)         Tujuan pemenuhan [11]Kebutuhan Hidup dan Hak Azasi Manusia: Pariwisata pada masa kini telah menjadi kebutuhan dasar kehidupan masyarakat modern. Pada beberapa kelompok masyarakat tertentu kegiatan melakukan perjalanan wisata bahkan telah dikaitkan dengan hak azasi manusia khususnya melalui pemberian waktu libur yang lebih panjang dan skema paid holidays.

f)          Tujuan Peningkatan Ekonomi dan Industri; Pengelolaan kepariwisataan yang baik dan berkelanjutan diharapkan mampu memberikan kesempatan bagi tumbuhnya ekonomi di suatu destinasi pariwisata. Penggunaan bahan dan produk lokal dalam proses pelayanan di bidang pariwisata akan juga memberikan kesempatan kepada industri lokal untuk berperan dalam penyediaan barang dan jasa.

g)         Tujuan Pengembangan Teknologi; Dengan semakin kompleks dan tingginya tingkat persaingan dalam mendatangkan wisatawan ke suatu destinasi, kebutuhan akan teknologi tinggi khususnya teknologi industri akan mendorong destinasi pariwisata mengembangkan kemampuan penerapan teknologi terkini mereka. Pada daerah-daerah tersebut akan terjadi pengembangan teknologi maju dan tepat guna yang akan mampu memberikan dukungan bagi kegiatan ekonomi lainnya.

Dengan demikian pembangunan kepariwisataan akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintahan di berbagai daerah yang lebih luas dan bersifat fundamental. Kepariwisataan akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari pembangunan suatu daerah dan terintegrasi dalam kerangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

 

1.3. Paradox Pembangunan Ekonomi

Pariwisata ditawarkan sebagai alternatif untuk keluar dari pembangunan ekonomi yang cenderung membenarkan exploitasi alam dalam meningkatkan kapasitas produksinya karena pariwisata dianggap sebagai sector pembangunan yang menganut prinsif pembangunan berkesinambungan ([12]Sustainable Development), dan sifat kegiatan pariwisata yang menawarkan keindahan alam, kekayaan budaya dan keramah tamahan serta pelayanan, sehingga sedikit sekali sumberdaya yang habis digunakan untuk menyokong kegiatan ini, artinya penggunaan sumberdaya yang habis pakai ([13]Un-renewable resources) cenderung sangat kecil sehingga jika dilihat dari aspek keberlanjutan pembangunan akan mudah untuk dikelola dalam waktu yang relatif lama.

 

1.4.Tujuan dari penelitian ini adalah:

(1)   Melakukan Explorasi Informasi terhadap potensi masing-masing kawasan dengan menggunakan [14]Analisis Tourist Area Life Cycle.

(2)   Melakukan [15]Analisis Irritation Index untuk mengidentifikasi adanya kemungkinan-kemungkinan gesekan yang akan timbuk jika pariwisata dikembangkan pada masing-masing kawasan tersebut.

(3)   Melakukan Analisis SWOT untuk setiap potensi utama yang akan dikembangkan pada wilayah tersebut dengan cara menganalisis data dan informasi yang telah tersedia.

(4)   Melakukan Analisis secara general terhadap hambatan-hambatan terhadap pembangunan pariwisata dan penciptaan peluang usaha untuk mendapatkan solusi yang tepat.

(5)   Membuat Kesimpulan dan Rekomendasi secara terintegrasi dari hasil analisis yang telah dilakukan.

 

  1. 2.     Kajian Teoritis

Dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata khususnya pengembangan kawasan wisata atau obyek wisata pada umumnya mengikuti alur atau siklus kehidupan pariwisata yang lebih dikenal dengan Tourist Area Life Cycle (TLC) sehingga posisi pariwisata yang akan dikembangkan dapat diketahui dengan baik dan selanjutnya dapat ditentukan program pembangunan, pemasaran, dan sasaran dari pembangunan pariwisata tersebut dapat ditentukan dengan tepat.

 

 

 

2.1.    Tourist Area Lifecycle

Siklus hidup pariwisata pada umumnya mengacu pada konsep [16]TLC (Butler’s 80, Tourist Area Lifecycle) yang dapat dijabarkan pada Grafik 2.  (Hypothetical Evolution of a Tourist Area) sebagai berikut :

 

[17]Grafik 2.  Hypothetical Evolution of a Tourist Area.

Source: Butler, R. W. 1980. “The Concept of a Tourism Area Life Cycle of Evolution:  Implications  for Management of Resources.” The Canadian Geographer 24(1), p. 8.

 

Tahap 1.  Penemuan (Exploration)

Potensi pariwisata berada pada tahapan identifikasi dan menunjukkan destinasi memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi daya tarik atau destinasi wisata karena didukung oleh keindahan alam yang masih alami, daya tarik wisata alamiah masih sangat asli, pada sisi lainnya telah ada kunjungan wisatawan dalam jumlah kecil dan mereka masih leluasa dapat bertemu dan berkomunikasi serta berinteraksi dengan penduduk local. Karakteristik ini cukup untuk dijadikan alasan pengembangan sebuah kawasan menjadi sebuah destinasi atau daya tarik wisata.

 

Tahap 2. Pelibatan (Involvement)

Pada tahap pelibatan, masyarakat lokal mengambil inisiatif dengan menyediakan berbagai pelayanan jasa untuk para wisatawan yang mulai menunjukkan tanda-tanda peningkatan dalam beberapa periode,. Masyarakat dan pemerintah local sudah mulai melakukan sosialiasi atau periklanan dalam skala terbatas, pada musim atau bulan atau hari-hari tertentu misalnya pada liburan sekolah terjadi kunjungan wisatawan dalam jumlah besar, dalam kondisi ini pemerintah local mengambil inisiatif untuk membangun infrastruktur pariwisata namun masih dalam skala dan jumlah yang terbatas.

 

Tahap 3. Pengembangan (Development)

Pada tahapan ini, telah terjadi kunjungan wisatawan dalam jumlah besar dan pemerintah sudah berani mengundang investor nasional atau internatsional untuk menanamkan modal di kawasan wisataw yang akan dikembangkan. Perusahaan asing (MNC) Multinational company[18]) telah beroperasi dan cenderung mengantikan perusahan local yang telah ada, artinya usaha kecil yang  dikelola oleh penduduk local mulai tersisih hal ini terjadi karena adanya tuntutan wisatawan global yang mengharapkan standar mutu yang lebih baik. Organisasi pariwisata mulai terbentuk dan menjalankan fungsinya khususnya fungsi promotif yang dilakukan bersama-sama dengan pemerintah sehingga investor asing mulai tertarik dan memilih destinasi yang ada sebagai tujuan investasinya.

 

Tahap. 4 Konsolidasi (consolidation)

Pada tahap ini, sektor pariwisata menunjukkan dominasi dalam struktur ekonomi pada suatu kawasan dan ada kecenderungan dominasi jaringan international semakin kuat memegang peranannya pada kawasan wisataw atau destinasi tersebut. Kunjungan wisatawan masih menunjukkan peningkatan yang cukup positif namun telah terjadi persaingan harga diantara perusahaan sejenis pada industri pariwisata pada kawasan tersebut. Peranan pemerintah local mulai semakin berkurang sehingga diperlukan konsolidasi untuk melakukan re-organisasional, dan balancing peran dan tugas antara sector pemerintah dan swasta.

 

Tahap. 5 Stagnasi (Stagnation)

Pada tahapan ini, angka kunjungan tertinggi telah tercapai dan beberapa periode menunjukkan angka yang cenderung stagnan. Walaupun angka kunjungan masih relative tinggi namun destinasi sebenarnya tidak menarik lagi bagi wisatawan. Wisatawan yang masih datang adalah mereka yang termasuk [19]repeater guest atau mereka yang tergolong wisatawan yang loyal dengan berbagai alasan. Program-program promosi dilakukan dengan sangat intensif namun usaha untuk mendatangkan wisatawan atau pelanggan baru sangat sulit terjadi.  Pengelolaan destinasi melampui daya dukung sehingga terjadi hal-hal negative tentang destinasi seperti kerusakan lingkungan, maraknya tindakan kriminal, persaingan harga yang tidak sehat pada industry pariwisata, dan telah terjadi degradasi budaya masyarakat lokal.

 

Tahapan. 6  Penurunan atau Peremajaan (Decline/Rejuvenation)

Setelah terjadi Stagnasi, ada  dua kemungkinan bisa terjadi pada kelangsungan sebuah destinasi. Jika tidak dilakukan usaha-usaha keluar dari tahap stagnasi, besar kemungkinan destinasi ditinggalkan oleh wisatawan dan mereka akan memilih destinasi lainnya yang dianggap lebih menarik. Destinasi hanya dikunjungi oleh wisatawan domestik saja itupun hanya ramai pada akhir pekan dan hari liburan saja. Banyak fasilitas wisata berubah fungsi menjadi fasilitas selain pariwisata. Jika Ingin Melanjutkan pariwisata?, perlu dilakukan pertimbangan dengan mengubah pemanfaatan destinasi, mencoba menyasar pasar baru, mereposisi attraksi wisata ke bentuk lainnya yang lebih menarik. Jika Manajemen Destinasi memiliki modal yang cukup?, atau ada pihak swasta yang tertarik untuk melakukan penyehatan seperti membangun atraksi man-made, usaha seperti itu dapat dilakukan, namun semua usaha belum menjamin terjadinya peremajaan.

 

2.2.Index of Irritation

Ada teknik lain yang dapat digunakan untuk menentukan perkembangan sebuah destinasi yakni [20]Index of Irritation yang terdiri dari empat tahapan atau fase yakni: Euphoria, Apathy, annoyance, dan antagonism. Metode ini lebih mengarah pada analisis social yang mengukur dampak pariwisata dari sisi social. Hasil dari analisis ini dapat mengukur perubahan perilaku masyarakat lokal terhadap kehadiran pariwisata di daerahnya.

(1)   Phase Euphoria ditandai dengan temukannya potensi pariwisata kemudian pembangunan dilakukan, para investor datang menanamkan modal dengan membangun berbagai fasilitas bisnis pendukung pariwisata, sementara wisatawan mulai berdatangan ke sebuah destinasi yang sedang dibangun, namun perencanaan dan kontrol belum sepenuhnya berjalan dengan baik.

(2)   Phase Apathy dintandai dengan adanya perencanaan terhadap destinasi khususnya berhubungan dengan aspek pemasaran termasuk promosi pariwisata. Terjadinya hubungan antara penduduk local dengan penduduk luar dengan tujuan bisnis, sementara wisatawan yang datang berusaha menemukan keistimewaan yang dimiki oleh destinasi namun tidak menemukannya.

(3)   Phase berikutnya adalah Phase Annoyance dengan ditandai terjadinya kelesuan pada pengelolaan destinasi mulai terasa atau dapat dikatakan mendekati titik jenuh. Para pemegang kebijakan mencari solusi dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur tanpa berusaha mengurangi jumlah wisatawan yang datang ke destinasi sehingga kedatangan wisatawan dianggap sudah mengganggu masyarakat local.

(4)   Phase yang terakhir dalam analisis Index of Irriatation adalah Antagonism dimana masyarakat local merasa telah terjadi gesekan social secara terbuka akibat kehadiran para wisatawan dan wisatawan dianggap sebagai penyebab dari segala permasalahan yang terjadi pada sebuah destinasi. Perencanaan pada destinasi dilakukan dengan melakukan promosi untuk mengimbangi menurunnya citra destinasi.

 

2.3.Teknik SWOT

Sedangkan Teknik yang umum dilakukan pada tahap awal pembangunan sebuah destinasi adalah [21]SWOT: Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats   sebuah analisis yang didasarkan pada evaluasi terhadap factor internal untuk melakukan identifikasi terhadap kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh sebuah destinasi, kemudian analisis dilanjutkan pada evaluasi terhadap factor external untuk menentukan peluang dan ancaman yang mungkin terjadi saat ini dan saat yang akan datang. Dan sebuah Destinasi sudah berkembang, analisis SWOT dilakukan untuk merumuskan strategi baru khususnya yang berhubungan dengan strategi bersaing.

 

  1. 3.     Metode Analisis

 

Data sekunder yang tersedia di sejumlah publikasi dan laporan penelitian, menjadi sumber data utama yang akan dianalisis. Sedangkan data dan informasi yang telah dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis dengan 3 (tiga) alat analisis yakni TLC (Tourist Area Life Cycle), Irritation Index, dan SWOT. Hasil analisis selanjutnya dibandingkan dengan teori pendukung dan hasil penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan dan kemiripan.

 

  1. 4.      Hasil Analisis dan Pembahasan

 

Pembahasan pada analisis ini menggunakan tiga sample destinasi dimana ketiganya termasuk dalam jenis eco-tourism. Dua diantaranya berada di Afrika yakni di Zimbabwe dan di Kenya. Sementara sebuah destinasi yang terletak di Tamil, India disertakan dalam pembahasan karena memiliki kemiripan maksud tujuan ditawarkannya sebagai sebuah Alternatif terbaik untuk pembangunan ke depan yakni pariwisata.

 

4.1.         National Park in Zimbabwe

 

Pengeloaan Taman Nasional di Zimbabwe didasarkan atas pertimbangan untuk mengindari perburuan liar yang belebihan dan tak terkontrol.  Zimbabwe telah mengalami sejarah kekerasan dan intimidasi politik. Namun demikian, ada daerah yang berhasil mengembangkan inisiatif ekonomi yang menguntungkan. Orang-orang Mahenye misalnya, merupakan contoh dari komunitas yang telah memetik manfaat dari Program Pengelolaan Sumber Daya untuk pemberdayaan masyarakat adat. Proyek pengelolaan satwa liar (Wildlife Management) melibatkan masyarakat setempat dalam pengelolaannya.

Gambar 1. Taman Nasional CAMPFIRE, Zimbabwe

Sumber: TED Case Studies CAMPFIRE pada http://www1.american.edu/ted/campfire.htm

Zimbabwe adalah sebuah negara yang dikelilingi oleh daratan di Afrika bagian selatan, berbatasan dengan Mozambik dan Afrika Selatan, dengan populasi sekitar 13 juta orang. Negara ini memiliki sector manufaktur yang relatif berkembang dengan baik diversifikasi pertanian, sumber daya mineral yang bervariasi dan potensi wisata alam. Meskipun kondisi ekonomi memburuk dengan cepat selama dekade terakhir (s) dengan PDB tumbuh dengan hanya 1,1%, antara 1990 dan 2003 dan PDB per kapita hanya 471 US $. Lebih dari 36% dari penduduk hidup di bawah garis kemiskinan dengan pendapatan  $/1US. Meskipun Pemerintah Presiden Mugabe sejak tahun 1990 memulai reformasi ekonomi, mereka gagal untuk menghentikan keterpurukan ekonomi terutama sebagai akibat dari pengeluaran pemerintah yang berlebihan dan korupsi yang meningkat.

[22]The CAMPFIRE project merupakan contoh pengelolaan satwa liar berbasis masyarakat. Proyek ini diimplementasikan di bangsal Mahenye, sebuah komunitas kecil yang meliputi 210 kilometer persegi di selatan-timur distrik Chipinge. The ward adalah tanah dataran sempit antara Taman Nasional Gonarezhou dan perbatasan internasional dengan Mozambik. Mahenye memiliki dua loge wisata. Daerah ini dihuni oleh sekitar 3,700 orang Shangaan. Kepadatan penduduk rendah, dengan 20 orang per kilometer persegi. Mopane dan hutan combretum menutupi sebagian besar dari dataran tersebut, dan di kelilingi Sungai, hutan lebat, bunga-bunga liar, ikan dan spesies burung. Penduduk setempat hidup dari peternakan yang dikelola secara intensif dan budidaya tanaman seperti jagung, millet sorgum, dan kacang tanah. Satwa liar merupakan aset alam penting yang menghasilkan pendapatan bagi masyarakat Mahenye. Secara politis, The ward dikelola oleh pemerintahan kabupaten dan dikelola secara mandiri pada tingkat desa. Wilayah tersebut memiliki pemerintahan sendiri yang memungkinkan orang untuk secara kolektif mengelola aset alami mereka.

Sejak di deklarasikannya Wildlife Management pada tahun 1966 oleh pemerintah kolonial, sejarah nenek moyang orang Shangaan terhapus dan digantikan sejarah taman nasional yang mereka sendiri tidak pernah mereka bayangkan. Negara pada saat ini, mengeluarkan larangan bahwa perburuan dan kepemilikan satwa liar oleh penduduk lokal adalah sebuah kejahatan, dan segala bentuk kepemilikan dan perburuan dikelola oleh Negara. Negara melarang masyarakat setempat untuk memanfaatkan satwa liar sebagai asset mata pencaharian mereka. Akibat dari intervensi pemerintah inilah yang menyebabkan terjadi konflik yang berkepanjangan. Penduduk setempat menganggap bahwa pemerintah telah merampok hak-hak mereka untuk mengelola alam mereka di mana mereka telah hidup berabad-abad sejak dari nenek moyang mereka.

Namun karena pemerintah secara terus menerus melakukan pendekatan pada penduduk local dengan bantuan Yayasan/NGO dan komite tentang pentingnya konservasi dan mensosialisasikan keuntungan-keuntungan pengelolaan satwa liar, maka saat ini pengelolaan satwa liar dapat berjalan dengan baik, dengan rincian keuntungan sebagai berikut:

Periode  tahun 1991 sampai dengan 1997, komite menerima pendapatan dari pengeloaan satwa liar yang dikelola oleh perusahaan (tabel 1). Dengan perjanjian dengan perusahaan  swasta menyatakan bahwa 15% dari pendapatan kotor perusahaan diperuntukkan bagi masyarakat. Penciptaan Kesempatan kerja baru bagi penduduk setempat di sector pariwisata.

 

Kurun waktu 1997 sebanyak 11 dari total 18 staf di Mahenye yang direkrut secara lokal.  Secara keseluruhan, kemitraan dengan perusahaan pariwisata telah menyediakan 70 jenis pekerjaan.  Komite satwa liar juga mempekerjakan staf lapangan lokal yang memantau satwa liar,  perburuan dan kegiatan safari.

Pengelolaan satwa liar juga mampu mengurangi angka kemiskinan, pariwisata mampu menggerakkan masyarakat lokal keluar dari garis kemiskinan. Distribusi pendatan dari sector pariwisata telah meningkatkan pendapatan secara positif sehingga perilaku penduduk local mulau berubah secara positif untuk menerima hadirnya dunia pariwisata di wilayahnya. Berikut rincian pendapatan yang diterima rumah tangga dari sector pariwisata pada table 2,

 

Dari beberapa paparan data sekunder di atas, maka dapat diuraikan kondisi pengelolaan satwa liar sebagai daya tarik wisata di Zimbabwe adalah sebagai berikut: Menurut Analisis Index of Irritation, pada awalnya masyarakat menolak kehadiran pariwisata dan teridentifikasi pada Phase yang terakhir dalam analisis Index of Irriatation adalah Antagonism dimana masyarakat local merasa telah terjadi gesekan social secara terbuka akibat kehadiran pariwisata dan tawaran pemerintah tentang konservasi alam dianggap dapat menyebabkan timbulnya permasalahan bagi masyarakat local. hal ini terjadi karena belum dilakukannya sosialisasi yang menyeluruh dan pola pendekatan yang digunakan pada tahap awal terkesan menggunakan unsur pemaksaan. Setelah dilakukan Perencanaan pada destinasi dilakukan dengan melakukan sosialiasi untuk mengimbangi persepsi negative penduduk local tentang kehadiran pariwisata maka pariwisata dapat membuktikan dirinya sebagai factor penggerak perekonomian penduduk local dan mereka keluar dari garis kemiskinan.

Masyarakat lokal di Zimbabwe kini justru menikmati Phase Euphoria yang ditandai dengan dikembangkannya potensi pariwisata lainnya kemudian pembangunan dapat dilakukan, para investor datang menanamkan modal dengan membangun berbagai fasilitas bisnis pendukung pariwisata seperti mobil safari, tour agency dan fasilitas lainnya, sementara wisatawan mulai berdatangan ke sebuah taman nasional tersebut namun perencanaan dan kontrol belum sepenuhnya berjalan dengan baik.

Jika dilihat dari analisis Tourist Area Life Cycle, dapat diklasifikasikan bahwa pengembangan daya tarik wisata Satwa Liar di Zimbabwe telah berada pada phase Pelibatan (Involvement) dimana Pada tahap pelibatan, masyarakat local mengambil inisiatif mau bekerja pada berbagai pelayanan jasa untuk para wisatawan yang mulai menunjukkan tanda-tanda peningkatan dalam beberapa periode. Masyarakat dan pemerintah lokal sudah mulai melakukan sosialiasi atau periklanan dalam skala terbatas, padalam kondisi ini pemerintah lokal bekerjasama dengan perusahaan swasta dan yayasan pecinta alam mengambil inisiatif untuk membangun infrastruktur pariwisata namun masih dalam skala dan jumlah yang terbatas. Paparan data deskriptif di atas juga memaparkan bahwa pariwisata telah mampu menggerakkan perekonomian bagi penduduk local dengan memberikan kontribusi pendapatan yang diterima langsung tiap rumah tangga dan penduduk local dilibatkan sebagai pekerja pariwisata seperti guide safari dan sebagainya.

Jika dilihat dari [23]Analisis SWOT, Zimbabwe memiliki kekuatan yang masih dapat diandalkan sebagai kekuatan pariwisata alam liar, seperti landscape dan padang gurun yang begitu luasnya dengan berbagai satwa liar yang masih hidup di dalamnya. Walaupun demikian, Zimbabwe juga memiliki kelemahan yang cukup berarti seperti ketidakstabilan politik dalam negeri, musim hujan yang tidak menentu bahkan diperiode tertentu terjadi kemarau yang berkepanjangan sehingga berpotensi matinya satwa liar karena kekurangan air seperti tampak pada Gambar

Gambar 2. Kematian Bintang Gajah pada Musim Kemarau

Sumber: TED Case Studies CAMPFIRE pada http://www1.american.edu/ted/campfire.htm

 

Lemahnya sumberdaya manusia pendukung pariwisata khususnya tenaga supervisor dan manajerial. Sedangkan tantangan yang dihadapi adalah semakin banyak Negara-negara dibelahan bumi yang lainnya termasuk juga di beberapa Negara di kawasan Afrika mulai sadar akan pentingnya konservasi dan memilih pariwisata sebagai alternative terbaik untuk melakukan konservasi dan sekaligus sebagai generator pemberdayaan masyarakat keluar dari kubangan kemiskinan, hal ini akan menjadi pesaing baru bagi Zimbabwe. Sedangkan Ancaman akan muncul berupa konflik wilayah, konflik sektoral, termasuk juga konflik pengeloaan alam liar sebagai daya tarik wisata jika tidak dikelola sesuai Carrying Capacity justru akan merusak alam dan habitatnya secara luas.

 

4.2.         Photo Safaris in Kenya

Untuk dapat mempromosikan bentuk pariwisata Photo Safari di Kenya, diperlukan stabilitas politik termasuk didalamnya kesetabilan nilai mata uang Kenya terhadap mata uang asing seperti Dollar Amerika. Keharusan berikutnya adalah ketersediaan infrastruktur pariwisata, keahlian atau ketrampilan khusus bagi para pemandu wisata. Pembangunan infrastruktur pariwisata, pembangunan penginapan, rumah sakit, pengelolaan taman nasional dalam luasan yang besar juga menjadi pertimbangan yang sangat penting untuk wisata photo safari.

Gambar 3. wisata photo safari

Sumber: http://www.safaripics.co.uk/safaris/Kenyan-safaris-handbook.pdf[24]

 

Kenya merdeka dari Inggris pada tahun 1963, Kenya terletak di garis khatulistiwa di kawasan Afrika dan dikelilingi oleh Somalia pada sebelah Timur, Ethiopia pada bagian tenggara, Sudan di bagian Utara, Uganda untuk Barat Daya, Tanzania untuk Barat dan Barat Laut dan Samudera Hindia pada bagian Selatan.

Penduduk Kenya adalah sebuah “group etnis” yang kaya terdiri dari 42 suku adat, mereka hidup bersama-sama dengan keturunan Arab, Asia dan Kaukasia. Ada dua bahasa resmi, Bahasa Inggris dan Kiswahili yang masih kebanyakan orang di Kenya berbicara dalam bahasa suku mereka khsusunya untuk komunikasi sehari-hari di rumah mereka. Pariwisata Margasatwa “Safari” adalah industri paling penting di Kenya dan tidak ada negara Afrika lainnya,  yang melibatkan banyak usaha dan sumber daya dalam melestarikan flora dan fauna.

Lahirnya Wisata Safari di Kenya terinspirasi oleh adanya perdagangan gading gajah afrika yang melibatkan jaringan pemburu internasional dan sindikat perdagangan. Pariwisata dijadikan sebuah alternative untuk mengimbangi adanya larangan terhadap aktivitas perburuan komersil dan perdagangan gading gajah. Inisiatif ini diwujudkan dengan terbentuknya Kenya Wildlife Service yang beroperasi pada Taman Nasional Kenya dan Game Reserves dan Rangers [25]KWS berada di garis depan perang melawan perburuan di seluruh Kenya. Sejak KWS dibentuk pada tahun 1990, lebih dari lima puluh Rangers telah kehilangan nyawa mereka melindungi satwa liar, flora dan geologi negeri indah ini. Memilih alternative wisata safari di Kenya tidak hanya akan mengubah hidup masyarakat, juga akan menyediakan dana untuk memungkinkan KWS untuk melanjutkan pekerjaannya dalam usaha melestarikan alam untuk masa depan kehidupan satwa, flora dan fauna.

 

Gambar 3. Kawanan Gajah pada photo safari Sumber: http://www.safaripics.co.uk/safaris/Kenyan-safaris-handbook.pdf

 

Menurut hasil investigasi yang dilakukan oleh para wisatawan dari Inggris (www.safaripics.co.uk), terdapat kelebihan dan kekurangan dari aktivitas wisata safari di Kenya yang dapat ditampilkan pada Tabel 3 berikut ini:

Tabel 3. Kelebihan dan Kekurangan Wisata Safari di Kenya

Kelebihan

  • Wisatawan dapat melihat satwa dari jarak dekat, berkemah di dalam hutan sambil menderang suara raungan bintang liar secara langsung.
  • Biaya yang relative murah dimana 3 minggu safari di Kenya setara dengan 1 minggu safari mewah di tempat lainnya.
  • Belum terlalu banyak adanya intervensi dari non photographer sehingga para wisatawan dapat mengambil photo safari secara leluasa.
  • Wisatawan dapat melihat Kenya secara nyata dan bertemu dengan masyarakat asli di sana.
  • Wisatawan dapat mengunjungi beberapa sumber daya alam safari yang memilki kelangkaan dan keunikan yang tidak ditemukan di taman nasional ditempat lainnya.
  • Perusahaan tour mempekerjakan team pemandu, yang dapat berkomunikasi satu sama lain dengan radio gelombang pendek, sehingga memungkinkan bagi mereka untuk mempercepat obyek ke Photo safari.
  • Perusahaan tour menyediakan porter untuk membawa barang-barang wisatawan, sehingga wisatawan tidak dibebani dengan barang bawaan.

 

 

Kekurangan

  • Perusahaan tour hanya menyediakan akomodasi dalam bentuk tenda statis
  • Wisata Safari adalah self-drive dan menghabiskan banyak cadangan makanan dan energy yang diperlukan untuk perjalanan panjang di jalan kurang sempurna.
  • Fasilitas toilet sangat minim ketika berkemah di alam liar di Afrika/Kenya.

Sumber: http://www.safaripics.co.uk/safaris/Kenyan-safaris-handbook.pdf

 

Jika di lihat dari karakteristik wisata safari seperti hasil investigasi oleh para wisatawan/photographer safari dari Inggris, dapat diterangkan bahwa wisata safari termasuk niche market yang lebih cenderung hanya diminati oleh wisatawan tertentu “specific interest tourist”. Wisatawan minat khusus biasanya tergolong pada allowcentris yang cenderung menerima keberadaan destinasi apa adanya, seperti tampak pada gambar 4, mereka rela tinggal di sebuah tenda.

Gambar 4. Kawanan Gajah pada photo safari Sumber: http://www.safaripics.co.uk/safaris/Kenyan-safaris-handbook.pdf

 

Jika dilihat dari analisis Tourist Area Life Cycle, dapat diklasifikasikan bahwa pengembangan daya tarik wisata Safari di Kenya telah berada pada phase Pengembangan (Development) dimana Pada tahapan ini, telah terjadi  kunjungan wisatawan dalam jumlah besar untuk ukuran wisatawan minat khusus “eco-tourist”  dan pemerintah sudah berani mengundang investor nasional atau internatsional untuk menanamkan modal di kawasan wisata  yang akan dikembangkan.  Alternatif pengembangan daya tarik wisata Photo safari agak berbeda dengan pengembangan daya tarik wisata satwa liar seperti yang dikembangkan di Zimbabwe.  Daya tarik wisata Photo Safari lebih khusus bagi  mereka “tourist” yang benar-benar tertarik dengan dunia photografi khususnya tentang kehidupan binatang liar di Kenya dengan tujuan untuk mendapatkan photo atau gambar bahkan video secara langsung. Sementara wisata satwa liar tidak terbatas untuk tourist photografi saja tetapi bagi siapa saja yang tertarik untuk melihat binatang liar.

Dampak utama dari inisiatif  konservasi satwa liar pada lembaga-lembaga lokal di Eselenkei Kenya telah meningkatkan ketegangan dalam masyarakat,  terutama antara anggota kelompok Peternakan dan berbagai kelompok lainnya seperti Kelompok Peternakan Komite, para tua-tua, orang  berpendidikan, dan lainnya. Kegiatan konservasi, dianggap membatasi ruang gerak masyarakat dalam melakukan aktivitas peternatakan dan pertanian karena luasan lahan peternakan mereka menjadi berkurang karena dicaplok menjadi lahan konservasi oleh pemerintah.

Menurut Analisis Index of Irritation, pada awalnya masyarakat menolak kehadiran pariwisata dan teridentifikasi pada Phase yang terakhir dalam analisis Index of Irriatation adalah Antagonism dimana masyarakat lokal merasa telah terjadi gesekan sosial secara terbuka akibat kehadiran pariwisata dan tawaran pemerintah tentang konservasi alam dianggap dapat menyebabkan timbulnya permasalahan bagi masyarakat local, Shift of Paradigm yang tiba-tiba juga menimbulkan gesekan. Pola pembangunan dilakukan tanpa melibatkan penduduk lokal secara maksimal sehingga dari awal pengembangan wildlife tourism di Kenya telah mengalami penolakan oleh sebagian besar masyarakat local. Pemerintah dalam hal ini Tourism sector dan departemen konservasi (KWS Kenya Wildlife Services) belum mampu memberikan lahan pencaharian baru bagi penduduk local dan pengembangan wildlife tourism “photo safari” hanya melibatkan sedikit tenaga kerja local hal ini terjadi karena karakteristik dari jenis wisata ini memerlukan tenaga kerja yang memiliki keahlian khusus dan orang Kenya tidak banyak yang kompeten di bidang photografi dan pemanduan wildlife tourism.

Jika dilihat dari [26]Analisis SWOT, Kenya memiliki kekuatan pariwisata alam liar berupa gajah dan binatang buas lainnya yang telah popular di dunia. Kenya juga memiki padang gurun dan hutan tropis yang luasnya dengan berbagai satwa liar yang masih hidup di dalamnya. Walaupun demikian, Kenya juga memiliki kelemahan yang cukup berarti seperti musim hujan yang tidak menentu bahkan musim tertentu terjadi kekeringan yang berkepanjangan sehingga berpotensi mematikan satwa liar karena kekurangan air. Lemahnya sumberdaya manusia pendukung pariwisata khususnya tenaga supervisor dan manajerial. Sedangkan tantangan yang dihadapi adalah semakin banyak Negara-negara dibelahan bumi yang lainnya termasuk juga di beberapa Negara di kawasan Afrika mulai sadar akan pentingnya konservasi dan memilih pariwisata sebagai alternative terbaik untuk melakukan konservasi dan sekaligus sebagai generator pemberdayaan masyarakat keluar dari kubangan kemiskinan, hal ini akan menjadi pesaing baru bagi Kenya. Sedangkan Ancaman saat ini adalah masih terjadinya konflik dalam masyarakat karena mereka memilki banyak kelompok yang berbeda kepentingan, dan ancaman lainnya akan muncul berupa konflik wilayah, konflik sektoral, termasuk juga konflik pengeloaan alam liar sebagai daya tarik wisata jika tidak dikelola sesuai Carrying Capacity justru akan merusak alam dan habitatnya secara luas.

 

4.3.         Ecotourism in The Gulf Of Mannar, Tamil Nadu, India

 

Teluk Mannar (GOM) seperti terlihat pada Gambar 5, terletak di sepanjang pantai timur negara bagian Tamil Nadu India antara pantai selatan Pulau Pamban (tempat kota suci Rameshwaram) dan Thuthukodi (Tuticorin) adalah situs dari Laut Biosphere Reserve, yang memilki 21 pulau karang dan sebuah pelabuhan yang semakin terancam keanekaragaman hayatinya,  yang telah menjadi subjek penelitian ekologi selama bertahun-tahun.

 

Gambar 5. The Gulf of Mannar

Sumber: http://salamlanka.blogspot.com/2010/06/mannar-pearl-bank-and-muslims.html

Sejak penggunaan perahu mekanik yang menggunakan metode penangkapan ikan pukat harimau diperkenalkan sekitar 50 tahun yang lalu dan karena populasi masyarakat yang tergantung pada penangkapan ikan untuk mata pencaharian mereka, dan intensitasnya telah semakin meningkat, sedangkan sumber daya laut di cagar biosfer GOM semakin di bawah tekanan.  Ikan, karang, teripang, chanks (cangkang Keong suci), sapi laut, penyu laut dan sumber daya lainnya  sekarang semakin menurun jumlah dan keragamannya, bahkan semakin beresiko atas kepunahan spesies.

Berhubungan dengan hal di atas, dianggap sangat mendesak untuk mencari sebuah pilihan baru sebagai alternative agar penduduk tidak terlalu tergantung pada aktifitas penangkapan kekayaan hayati laut khususnya masyarakat di sepanjang pantai teluk Mannar. Ekowisata dan Usaha-eko adalah sebuah pilihan yang dapat dikembangkan.

Tujuan dari penelitian ini adalah “untuk mengidentifikasi produk ekowisata apa yang sesuai dan usaha-eko yang akan menyediakan peluang pendapatan bagi nelayan local?”. Data primer yang dikumpulkan selama kunjungan 7 hari ke GOM daerah oleh interaksi dengan banyak para pemangku kepentingan yang berpotensi terlibat dan pengamatan dari beberapa bidang primer yang mungkin dikembangkan.

Data sekunder yang tersedia di sejumlah publikasi dan laporan internal, terutama yang dihasilkan oleh M.S. Swaminathan Research Foundation (MSSRF) dan Teluk Benggala Program (BOBP). Dalam konteks ini ekowisata yang dikembangkannya mengacu pada pariwisata yang berpihak pada masyarakat miskin (yaitu yang menghasilkan manfaat ekonomi, sosial, budaya atau lingkungan bersih untuk orang miskin), pro-alam (misalnya menjamin pemanfaatan berkelanjutan sumber daya alam), partisipatif dan melibatkan pengalaman belajar/pertukaran budaya bagi pengunjung dan host.

Ekowisata ini melibatkan  tiga (3) macam jenis pariwisata lainnya, yaitu wisata pendidikan, wisata keagamaan (yang ada pasar sektor penting) dan wisata alam/rekreasi dan menggunakan istilah ‘ecotourism’ untuk jenis produk wisata yang dihasilkan.  Selain itu hasil penelitian ini mengidentifikasi peluang usaha-usaha tertentu yang dapat dikembangkan oleh masyarkat setempat yang berkaitan langsung dengan pariwisata, dan berorientasi pada mengurangi dampak negatif dari pariwisata atau mungkin pilihan mata pencaharian alternatif yang tidak terkait dengan pariwisata.Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini telah diidentifikasi terlebih dahulu dan telah dilakukan observasi terhadap aktifitas masyarakat setempat khususnya berhubungan dengan aktifitas penangkapan ikan oleh nelayan local maupun oleh nelayan professional yang menggunakan bantuan kapal bermotor.

Kajian yang dilakukan menggunakan pendekatan pembangunan ekonomi yang berbasis pemberdayaan masyarakat miskin yakni pro-poor, community base tourim, dengan mengkolaborasikan dengan bentuk dan jenis pariwisata yang pro konservasi alam yakni pendekatan ecotourism. Penulis artikel juga menawarkan beberapa jenis usaha atau bisnis kecil yang dapat dilakukan oleh penduduk local dalam mendukung pembangunan ekowisata sehingga ketergantungan penduduk terhadap eksploitasi alam dan sumberdaya hayati dapat dikurangi.

Metode dan teknik penelitian juga telah menggabungkan beberapa metode yakni metode partisipatif atau peneliti terlibat langsung, konfirmatif yakni dengan melakukan FGD atau focus group discussion sehingga mendapatkan feedback secara langsung dari para stakeholder yang dilibatkan pada penelitian tersebut. Sementara teknik analisis yang digunakan juga telah dapat menggambarkan hasil penelitian secara komprehensif walaupun masih dalam kategori deskriptif namun telah mampu mengidentifikasikan dan menentukan factor kekuatan dan kelembahan internal dari kawasan Teluk Mannar jika dikembangkan menjadi kawasan ekowisata. Selain menemukan factor kekuatan dan kelemahan internal, penelitian ini juga telah menemukan factor eksternal dengan mengidentifikasi dan menentukan peluang khususnya adanya perbaikan ekonomi masyarakat setempat dan differensiasi atau menciptaan usaha baru bagi masyarakat local dan ancaman yang mungkin akan terjadi jika ekowisata  dikembangkan.

Selain melakukan analisis SWOT, penelitian ini juga melakukan analisis kelayakan wilayah dan sekaligus melakukan prediksi terhadap beberapa kelompok pulau (21 pulau) yang tersebar di wilayah pesisir teluk Mannar, dan hasil analisis disajikan dalam bentuk tabular dan matrik yang cukup lengkap dan dapat dijadikan informasi yang sangat penting bagi pelaksana pembangunan ekowisata Teluk Mannar.

 

Hasil Analisis  SWOT pembangunan ekowisata secara umum pada 21 pulau di kawasan Teluk Mannar

Kekuatan/Strengths, yang meliputi:

  • Keindahan Alam yang mampu menarik minat wisatawan
  • Daya Tarik Agama
  • Nilai keilmuan tentang studi biologi
  • Keberadaan Usaha kecil yang telah berkembang secara informal
  • Fasilitas sebelumnya yang masih sangat mudah untuk direnovasi

Kelemahan/Weaknesses yang meliputi:

  • Sulitnya melibatkan masyarakat miskin
  • Tinggi biaya untuk melibatkan beberapa usaha kecil.
  • Kurangnya jaminan keamanan terhadap para wisatawan
  • Kurangnya fasilitas pendukung seperti jalan raya, air bersih, system pembungan sampah, dan sebagainya.
  • Kurangnya akan pengetahuan pemasaran

Peluang/Opportunities umumnya meliputi:

  • Peningkatan pengetahuan tentang kehidupan biota laut untuk masyarakat setempat
  • Mempetahankan ketrampilan dan pengehatuan yang telah dimiliki oleh masyarakat setempat khususnya tentang kehidupan laut.
  • Mobilitas Sosial yang semakin dinamis
  • Fasilitas Kredit untuk usaha kecil
  • Ketersediaan tenaga pendukung yang ahli.

Ancaman/Threats meliputi:

  • Berpotensi berdampak negative terhadap kerusakan lingkungan khususnya berhubungan dengan karang laut, polusi, dan sampah dan sebagainya
  • Berpotensi adanya kurangnya perijinan pemerintah yang berwenang untuk peluang pembangunan wilayah.
  • Berpotensi terjadinya Pemanfaatan kaum miskin
  • Berpotensi mendatangkan banyak wisatawan sehingga akan melebih daya dukung wilayah.

 

Ditemukan ada tiga jenis pariwisata yang mungkin dapat dikembangkan  di kawasan Teluk Manar, yakni wisata pendidikan, wisata religious, dan wisata alam atau wisata leisure. Ketiga jenis  wisata tersebut dapat dikemas dalam beberapa bentuk yakni:

  • Wisata pendidikan yang menawarkan CD atau website interaktif, Pusat interpretasi, studi lapangan di pulau Krusadai, oceanarium (aquarium for showing marine life), student conservation volunteer holidays, improvements in CMFRI’s aquarium and museum, snronelling and diving school.
  • Wisata Religius yang menawarkan package tour of religious site, Yoga ashram development with village tourism, pilgrimage to Muniya Swami shrine on Nallathanni island, renovation of temples and tanks.
  • Wisata Alam atau Leisure Tourism yang menawarkan boat trips for snorkelling, diving or viewing through glass-bottomed boat; ecobeach resorts for village tourism.

 

Sementara Usaha pendukung pariwisata yang mungkin dikembangkan dalah sebagai berikut: Fasilitas Warnet atau Internet, Penyewaan Sepeda dan bengkelnya, pramuwisata perempuan khususnya bagi wisatawan bepergian seorang diri, koperasi nelayan yang menangani dan menampung ikan kering, kerajinan untuk souvenir, penjualan sesajen,  keranjang palma, tas, dan produk lain yang terkait pariwisata.

Walaupun penelitian ini sudah dapat memberikan gambaran dan informasi cukup lengkap namun masih menyisakan beberapa kelemahan yang sangat mungkin menjadi permasalahan baru bagi pengembangan ekowisata di masa yang akan datang. Kelemahan-kelemahan tersebut diantaranya adalah; penelitian ini belum didukung oleh data sekunder tentang dampak aktifitas para nelayan terhadap kerusakan biota laut dan sumber daya alam di wilayah tersebut. Penelitian ini juga belum didukung informasi tentang kelompok nelayan dari luar GOM teluk Mannar yang juga ikut menangkap ikan di wilayah tersebut sehingga hipotesis yang dibangun oleh peneliti sangat mungkin tidak benar. Adapun hipotesis yang dibangun adalah kerusakan biota laut dan sumberdaya hayati pada cagar alam “marine” Teluk Mannar diakibatkan oleh aktifitas nelayan local baik yang tradisional dan yang bermotor sehingga masyarakat harus diberdayakan.

Sementara jenis pariwisata yang ditawarkan yakni ekowisata juga sangat rentan terhadap perusakan alam yang lebih luas, khususnya yang berhubungan kapasitas wilayah dan daya dukung lainnya. Hipotesis tentang tawaran ekowisata dan usaha-eko mungkin akan paradox dengan idealisme konservasi alam dan pembangunan berkelanjutan yang dicita-citakan.

 

 

  1. 5.     Simpulan dan Saran

 

Pembangunan ekonomi di beberapa kasus menimbulkan paradok terhadap kelestarian sumberdaya alam, baik sumberdaya alam yang dapat diperbaharui maupun yang tak dapat diperbaharui. Pembangunan ekonomi tanpa kendali hanya melahirkan hasrat exploitasi yang pastinya akan menguras sumberdaya alam khususnya yang tak dapat diperbaharui dan merusak sumberdaya hayati seperti hutan, binatang, dan biota laut. Dari tiga  studi kasus yang ditampilkan dalam laporan ini, nampak bahwa eco-tourism adalah pilihan terakhir yang dianggap dapat menyelamatkan perusakan sumberdaya hayati yang berupa satwa liar, kehidupan alam liar wildlife, biota laut, flora fauna dan sumberdaya hayati lain.

Pada awalnya, penawaran eco-tourism sebagai alternatif pada ketiga kasus tersebut, mendapat penolakan dari masyarakat lokal karena kurangnya informasi tentang maksud dan tujuan alternatif ditawarkan. Penolakan juga dapat dipicu karena masyarakat belum siap untuk terlibat dalam sektor pariwisata yang biasanya mengharuskan seseorang memiliki ketrampilan khusus.

Analisis Tourist Area lifecyle, Indext of Irritation, dan SWOT digunakan untuk menempatkan posisi masing-masing destinasi pada phase daur hidup destinasi, dimana penawaran wildlife tourism di Zimbabwe menempatkan destinasi tersebut pada phase involment atau pelibatan dan phase antagonism jika menggunakan analisis index of irritation.  Sedangkan pengembangan alternative Photo Safari Tourism di Kenya, menempatkan destinasi tersebut pada phase Development atau pengembangan, dan pada phase antagonism karena mengalami penolakan secara terbuka oleh masyarakat lokal sehingga pemerintah mungkin harus lebih keras melakukan negosiasi agar alternative tourism dapat diterima oleh masyarakat lokal dan tujuan konservasi alam dapat dilaksanakan tanpa harus mengabaikan jeritan masyarakat lokal yang hidup di sekitarnya.

Analisis SWOT digunakan untuk menguraikan kekuatan dan kelemahan masing-masing destinasi, dan ketiga destinasi tersebut memiliki kekuatan berupa alam dan sumberdaya yang tersimpan didalamnya, sementara kelemahannya hampir merata terjadi pada kelemahan sumberdaya manusia khususnya SDM local. Sedangkan tantangan dan ancaman terbesar terjadi justru pengembangan pariwisata berbasis alam itu sendiri dapat menghancurkan dirinya sendiri jika tidak dikelola sesuai carrying capacity.

 


 

Daftar Pusaka

 

A Door is Reopened to the Ivory Trade. (2011) U.S. News and World Report. 122: June 30, 1997 p4.

 

Alder, Joseph. (2011) “Should Heads Keep Rolling in Africa?.” Science 255/6 March, p1206-1207.

 

Butler, R. W. 1980. “The Concept of a Tourism Area Life Cycle of Evolution:  Implications  for Management of Resources.” The Canadian Geographer 24(1), p. 8.

 

MSSRF 1998.  Gulf of Mannar Marine Biosphere Reserve Programme. In: “Biodiversity of Gulf of Mannar Marine Biosphere Reserve.” pp. 1- 22. MSSRF Proceeding no. 24.

 

MSSRF 1999.  Gulf of Mannar: Project for promotion of  alternative livelihood options for the poor in `the vicinity of the biosphere reserve. Project document submitted to Ministry of Rural Development,  Govt. of India and UNDP.

 

Panoramic photo of elephants is courtesy of Paul MacKenzie’s webcite: Elephant Information Repository

 

Photo of ivory tusks is copyright of World Wide Fund for Nature published in “Conserving Africa’s Elephants: Current Issues and Priorities for Action”

 

Sapta Nirwandar (2011) Pembangunan Sektor Pariwisata: Di Era Otonomi Daerah, di unduh pada 21 Maret 2011 pada http://www.scribd.com/doc/35092726/440-1257-PEMBANGUNANSEKTORPARIWISATA1

 

Still in Business: The Ivory Trade in Asia, Seven Years After the CITES Ban (2011) http://www.trafic.org/publications/summaries/summary_ivorytrade.htm

 

Sugal, Cheri, “Elephants of southern Africa must now pay their way.” (2011) WorldWatch. Vol. 10, (September 1997) pp. 9.

 

 

Tourism Vision 2020 – UNWTO: pada http://pandeputusetiawan.wordpress.com

 

United Nation-World Tourism Organization (2005), Tourism Highlight 2005, UN-WTO, Madrid

 


[1] Magnitude of the problem

[2] Predominantly Poor people living in rural or in forested areas

[3] Nomadic Farm

[4] illegal logging

[5] IUOTO (International Union of Official Travel Organization)

[6]Tourism Highlight 2005, UN-WTO, Madrid

[7]Tourism Vision 2020 – UNWTO.

[8] Poverty Alleviation

[9] Sustainable Development

[10] Culture Preservation

[11] Kebutuhan Hidup dan Hak Azasi Manusia

[12] Sustainable Development

[13] Un-renewable resources

[14] Tourist Area Life Cycle

[15] Irritation Index

[16] Tourist Area Life Cycle (TLC)

[17] Butler, R. W. 1980. “The Concept of a Tourism Area Life Cycle of Evolution:  Implications for Management of Resources.” The Canadian Geographer 24(1), p. 8.

 

[18] Multinational company: Hotel Chain, Franchising, Tour agency, etc

[19] repeater guest adalah mereka  yang tergolong wisatawan yang loyal dengan berbagai alasan

[20] Index of Irritation: Euphoria, Apathy, annoyance, dan antagonism

[21] SWOT: Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats

[22] Wildlife management in Zimbabwe pada http://povertyenvironment.net/files/CASE%20Zimbabwe.pdf

[23] TED Case Studies CAMPFIRE pada http://www1.american.edu/ted/campfire.htm

[25] KWS is Kenya Wildlife Service dibentuk pada tahun 1990 untuk melindungi satwa liar, flora dan geologi negeri Kenya.

[26] TED Case Studies CAMPFIRE pada http://www1.american.edu/ted/campfire.htm

GLOBAL TOURISM: TREND, PERILAKU WISATAWAN USIA LANJUT DALAM MEMILIH AKTIVITAS WISATA

Posted on Updated on

GLOBAL TOURISM: TREND, PERILAKU WISATAWAN USIA LANJUT DALAM MEMILIH AKTIVITAS WISATA

Oleh

I Gusti Bagus Rai Utama

Mahasiswa Program S3 (Doktor) Pariwisata Universitas Udayana

Abstrak

Saat ini, dengan adanya perbaikan pendidikan, kesehatan, dan perbaikan pendapatan telah mendorong perubahan untuk lebih menyukai kegiatan bersenang-senang atau berwisata dibandingkan generasi sebelumnya. Fenomena pesatnya pertumbuhan penduduk usia lanjut telah dirasakan pada beberapa negara maju seperti Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Jerman, bahkan merambah di kawasan Asia yakni di Jepang, Taiwan, dan Korea. Beberapa kaum usia lanjut tersebut bahkan berharap jika mereka pension, mereka akan melakukan perjalanan wisata ke luar negeri dalam kurun waktu yang cukup panjang.  Untuk dapat menangkap peluang pertumbuhan segmen pasar usia lanjut ini, diperlukan kreasi dan inovasi dalam mengelola bisnis dan kemasan produk yang sesuai dengan preferensi wisatawan usia lanjut, pengelolaan destinasi yang diarahkan ramah terhadap golongan usia lanjut dengan menyediakan infrastruktur dan fasilitas yang dapat dinikmati oleh wisatawan usia lanjut. Untuk melakukan kreasi dan inovasi yang tepat, maka sudah dianggap penting untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan perilaku wisatawan usia lanjut dalam memilih aktivitas wisata.

 

Keyword: usia lanjut, wisata, preferensi, wisatawan, perilaku, aktivitas

 

 

  1. 1.     Pendahuluan

Paket wisata usia lanjut mempunyai pasar cukup besar, hal itu terlihat dari 219,7 juta wisatawan nusantara (wisnus), yang mengadakan perjalanan sekitar 7%. Dilihat dari segi usia wisatawan yang beragam, pasar orang tua  atau senior market merupakan kelompok penting karena besarnya pasar dan potensialnya  untuk  berkembang.  Dengan  kemajuan  teknologi,  sistem kesehatan  dan  semakin  panjang  jangka  waktu  hidup  seseorang  secara langsung meningkatkan jumlah penduduk lanjut usia. Pada fase ini orang tua telah ditinggalkan oleh anak-anaknya untuk hidup mandiri. Kelompok usia ini dikenal dengan istilah DINK (Double Income No Kids). Waktu luang yang dimiliki sangat besar sehingga memungkinkan mereka untuk tinggal di suatu destinasi lebih lama.

Pada umumnya dengan sistem pensiun yang   baik  mereka   mapan   secara  finansial.   Untuk   mengantisipasi kecenderungan pasar di masa depan yaitu semakin banyaknya konsumen wisatawan  usia lanjut  yang  berlibur  di  Bali  maka  Pemerintah  Republik Indonesia sebenarnya telah menetapkan  suatu  kebijakan    bagi  wisatawan  lanjut  usia  yaitu  dengan mengijinkan wisatawan usia lanjut untuk tinggal lebih lama di Indonesia. Kelompok wisatawan ini dijinkan untuk tinggal di Indonesia selama  satu tahun. Kebijakan tersebut telah dituangkan dalam SK Menteri Kehakiman No.M-04-12.01.02/1998.   Surat   keputusan   ini   dibuat   berdasarkan Keputusan Presiden /Keppres No. 31/1998. SK Menteri Kehakiman di atas kemudian ditindaklanjuti dengan keluarnya Ketetapan Dirjen Imigrasi No. F.256-12.02/2000. Ketetapan ini menyatakan bahwa wisatawan usia lanjut dapat diberikan Temporary Visa sebagai penduduk sementara selama  satu tahun dan dapat diperpanjang sampai lima tahun. Artinya saat ini, pemerintah telah memberikan beberapa kemudahan bagi wisatawam usia lanjut untuk berwisata di Indonesia termasuk juga ke Bali sehingga dengan kemudahan ini, beberapa tahun ke depan kedatangan wisatawan usia lanjut dari mancanegara dan wisatawan domestik untuk melakukan perjalanan wisata akan meningkat. Seiring dengan pemberian kemudahan dan potensi kedatangan wisatawan usia lanjut tersebut, perlu dilakukan kajian untuk menggali lebih dalam tentang perilaku wisatawan usia lanjut khususnya yang berhubungan perilaku mereka yang akan berimplikasi pada aktivitas wisata.

2.      Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode desk research dengan teknik penelusuran data dan informasi secara online, sumber data sekunder, dan sumber publikasi ilmiah lainnya. Sementara teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif, analogi, dan komparasi beberapa hasil penelitian dan publikasi ilmiah lainnya yang terkait dengan permasalahan wisatawan usia lanjut.

 

  1. 3.      Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1.Wisatawan Usia Lanjut

Menurut Foret dan Keller, (1992:2 dalam Patterson, 2006), harapan hidup manusia saat ini semakin panjang tercatat sejak abad 20 khususnya masyarakat pada negara-negara maju, sebagai contohnya harapan hidup di Inggris meningkat  22 tahun untuk laki-laki dan 23,5 tahun untuk perempuan bagi mereka yang lahir antara tahun 1910 sampai dengan 1992. Harapan hidup juga meningkat di beberapa negara lainnya seperti di Jepang harapan hidup manusia menjadi 79,5 tahun, di Swedia harapan hidupnya 78,1 tahun, di negara-negara Eropa harapan hidup menjadi 76,7 tahun, dan di Amerika Utara harapan hidup menjadi 76,2 tahun (Smith dan Jenner, 1997:47)

Badan dunia PBB mencatat dan memperkirakan bahwa generasi usia lanjut mengalami peningkatan yang berarti dan diperkirakan ada dua milyar manusia di dunia ini akan berumur 60 atau lebih pada tahun 2050. Angka tersebut adalah 22% dari total penduduk dunia, dan angka ini  diperkuat oleh catatan kependuduka Eropa, Jepang dan Cina (United Nations, 2000). Sementara MacNeil (1991) mengatakan bahwa angka tersebut adalah kejutan bagi orang-orang Amerika yang lahir antara tahun 1946 sampai dengan 1964. Bagi orang Australia diperkirakan akan terjadi peningkatan usia lanjut yang lebih besar yakni antara 24% hingga 26% orang Australia yang berada golongan usia lanjut pada tahun 2051 (BPS Australia, 1999)

Pada tahun 1999 telah dideklarasikan sebagai tahun usia lanjut internasional, dan deklarasi ini didukung oleh badan dunia PBB dengan mengadakan konferensi tentang isu dan masalah yang mungkin akan dihadapi oleh para manusia usia lanjut, isu dan permasalahan tersebut berhubungan dengan, pengasingan golongan usia lanjut, kesehatan, pelayanan gizi dan nutrisi, kurangnya perhatian anggota keluarga lainnya terhadap golongan usia lanjut ini (Foret and Keller, 1993). Sementara (Veal and Lynch, 2001) mengatakan bahwa, terjadinya peningkatan angka harapan hidup manusia lebih disebabkan oleh faktor semakin membaiknya sarana kesehatan dan kedokteran, perbaikan kesehatan diri dan lingkungan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Ing, 1993) menemukan bahwa pilihan berwisata bagi golongan usia lanjut, dimana faktor usia ini dihubungkan dengan pemilihan paket wisata dan pada penelitian ini ditemukan bahwa wisatawan usia lanjut lebih menyukai tujuan wisata ke daerah pedesaan atau countryside, dan dikatakan bahwa industri pariwisata jangan sampai mengabaikan potensi wisatawan usia lanjut ini di masa yang akan datang karena dari tahun ke tahun jumlah penduduk usia lanjut semakin meningkat yang berarti akan terjadi peningkatan pada segmen pasar ini di masa yang akan datang.

 

3.2. Pemilihan Aktivitas Leisure Wisatawan Usia Lanjut

Hasil penelitian menemukan bahwa penduduk usia lanjut lebih banyak memiliki waktu luang untuk melakukan aktivitas leisure di sekitar rumahnya dan mereka biasanya melakukan aktivitas yang berhubungan dengan passive leisure (Lawton, 1993). Aktivitas leisure yang sering dilakukan adalah menonton televisi dan mendengarkan radio dan aktivitas ini paling popular diantara penduduk golongan usia lanjut. Sementara aktivitas yang berhubungan dengan olahraga program latihan jasmani lebih jarang dilakukan (Amstrong dan Morgan, 1998).  Sementara hasil penelitian lainnya menemukan bahwa telah terjadi perubahan pilihan aktivitas leisure pada golongan usia lanjut dimana mereka lebih cenderung menghabiskan waktu untuk kegiatan leisure yang bersifat individu, ingin merasakan kebebasan, dan bahkan memilih kegiatan yang beresiko sepanjang mereka dapat lakukan (MacNeil dan Teague, 1987; Leitner
dan Leitner, 1996;  McGuire et al., 2004)

Cohen (2000) memberikan alternative agar pelaku pariwisata lebih kreatif membuat paket-paket wisata yang berhubungan dengan usia lanjut, dan menyarankan untuk lebih melihat factor inner dari manusia usia lanjut khususnya kegiatan yang bersifat pengisi waktu luang. Dicontohkan kegiatan-kegiatan leisure yang bisa ditawarkan adalah kegiatan yang berhubungan dengan hobby, seni dan kerajinan, pertemanan “relationship”, penggalian potensi diri, dan kegiatan sosial yang bersifat volunteer.

Stebbins (1982, 1992, 1998) mencatat bahwa beberapa wisatawan usia lanjut lebih puas melakukan kegiatan yang berhubungan dengan hobby, pekerjaan volunteer, melakukan kegiatan untuk menyibukkan diri, dan mencari teman-teman baru diantara sesama usia lanjut. Sementara Kelly (1992) mengatakan bahwa, golongan  usia lanjut melakukan aktivitas yang dipusatkan pada keluarga dan biasanya mengambil tempat di sekitar rumah mereka. Kegiatan tersebut termasuk kegiatan shopping, berkebun, berjalan santai, menonton televise, melakukan sosialisasi bersama teman-teman dan keluarga mereka, dan membaca (Kelly and Kelly, 1994). Wei dan Milman (2002), aktivitas paling popular yang dilakukan oleh wisatawan usia lanjut pada saat mereka melakukan perjalanan wisata dan berkeliling kota (89,3%), mengunjungi tempat-tempat bersejarah (88,1%), makan-makan di restoran (85,7%), dan shopping (77,4%). Sementara kegiatan yang kurang diminati adalah berburu dan memancing (1,2%), olahraga air dan berjemur di pantai (1,2%), kamping dan mendaki (3,6%). Lebih lanjut ditemukan bahwa ada hubungan positif dan signifikan antara keterlibatan wisatawan usia lanjut pilihan jenis aktivitas leisure.

 

Tabel 1. Jenis Aktivitas Leisue di Kalangan Usia Lanjut

Passive Active Un-interested Activities
  • Nonton Televisi
  • Mendengar Radio
  • Kegiatan Sosial
  • Kegiatan yang berhubungan dengan Hobby
  • Penyaluran bakat yang berhubungan dengan kerajinan
  • Penyaluran bakat yang berhubungan dengan seni.
  • Shopping, berbelanja di mall, atau supermarket.
  • City Tour, berkeliling kota.
  • Mengunjungi tempat bersejarah, meseum, heritage
  • Makan-makan di Restoran
 
  • Berburu di alam liar
  • Memancing
  • Mendaki gunung
  • Kamping
  • Tracking
  • Berselancar air
  • Berjemur di Pantai

Sumber: Data Sekunder (diolah)

Berdasarkan paparan hasil penelitian di atas, menurut Milman (2002) pemasaran paket wisata yang berhubungan dengan wisatawan usia lanjut sebaiknya jenis dan kegiatan leisure atau wisata bisa difokuskan pada kegiatan yang lebih disukai oleh golongan usia lanjut di atas.

 

3.3.Teori Terkait

Pada bagian ini akan dijelaskan beberapa teori yang mendukung dan mendapat perhatian dalam penelitian ini. Teori-teori ini dikumpulkan dari bermacam-macam sumber, dan disusun menjadi sebuah bangunan teori yang akan menjadi tumpuan analisis dalam penelitian ini.

3.3.1.      Definisi Leisure

[1]Menurut Cross (1990), leisure dipelajari pertama kali di Amerika Utara pada pertengahan abad 19, sebagai usaha untuk melakukan usaha rasionalisasi rekreasi yang ditujukan meningkatkan kualitas hidup bagi kaum pekerja pendatang.  Program rekreasi pada awalnya di pelopori oleh orang-orang pemeluk Kristen, kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas sosail seperti rekeasi outdoor dan kamping, olahraga massal, dan mengajak anak-anak bermain. Kegiatan-kegiatan rekreasi sering dilakukan di taman kota dan pada lapangan terbuka, dan juga sering di lakukan pada fasilitas olahraga dan tempat rekreasi yang telah tersedia yang biasanya dilakukan pada waktu-waktu luang. Kegiatan lainnya yang sering dilakukan seperti permainan anak-anak muda untuk penyaluran keinginannya, minum-minum, dan juga judi. Leisure juga berhubungan kebebasan diri, kreativitas dan kebebasan diri yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan dan merupakan hal penting dalam kehidupan bermasyarakat.

Pengertian lain tentang leisure menurut Jackson dan Burton (1999) adalah sebagai berikut: (1)Free time: leisure adalah waktu yang terbebas, terbebas dari beban kerja, terbebas dari kewajiban, dan terbebas dari segala kegiatan yang tidak menyenangkan. (2)Unobligatory: Leisure juga dikaitkan bahwa aktivitas yang dilakukan bukan karma keharusan yang harus dikerjakan. Jika dikerjakan akan mendapatkan kesenangan dan jika tidak dikerjakan juga tidak apa-apa. (3)Celebration: Leisure bukanlah sebuah perayaan, atau kegiatan yang dipenuhi ketegangan, tidak ada liturgi yang mengaturnya, tidak ada MC yang memandunya atau sejenis kegiatan protokoler lainnya. (4)No monetary gain: leisure juga kegiatan yang tidak berhubungan dengan mencari namkah atau bekerja untuk mendapat uang atau imbalan jasa. (5)Ideal state of mind: Leisure adalah pencarian sebuah ketenangan pikiran dan kedamaian. (6)Activity: Leisure juga merupakan sebuah aktivitas atau sebuah kegiatan baik fisik ataupun mental. (7)Experience: Leisure juga merupakan sebuah aktivitas untuk pencarian atau ekspedisi tempat-tempat yang menyenangkan. (8)Perceived freedom: leisure adalah sebuah kebebasan. (9)Enjoyable: Leisure adalah segala kegiatan untuk pemenuhan kesenangan. (10)Timeless: Leisure adalah waktu yang tersisa, waktu luang diluar jam kerja, tidak ada istilah terlambat atau terlalu awal seperti pada orang-orang yang sedang masuk kerja.

Sementara aktivitas leisure dapat dilakukan dalam bentuk (1)Active leisure: adalah aktivitas yang memerlukan energi fisik atau energi mental. Jalan santai dan yoga adalah sebuah dari aktivitas aktif leisure yang memerlukan sedikit eneergi. Sedangkan aktif leisure yang memerlukan banyak energi seperti misalnya sepakbola, kick-boxing. Kadang-kadang aktif leisure juga sering dikaitkan dengan kegiatan rekreasi; indoor maupun outdoor. (2)Passive Leisure adalah aktivitas yang tidak memerlukan energi fisik atau energi mental yang berarti seperti menonton film di sebuah bioskop, menonton televise, main game computer adalah sebuah contoh dari passive leisure (Jackson dan Burton, 1999)

3.3.2.      Definisi Pariwisata

Pengertian pariwisata menurut (bukart dan medlik, 1990; Soekadijo 1997) menyatakan bahwa: pariwisata adalah perpindahan orang untuk sementara dan dalam jangka waktu pendek ke tujuan–tujuan di luar tempat dimana mereka biasanya hidup dan bekerja, dan kegiatan–kegiatan mereka selama tinggal di tempat–tempat tujuan itu.

Menurut Wahab (1995, dalam Pitana, 2005), pariwisata didifinisikan sebagai aktivitas manusia yang dilakukan secara sadar, yang mendapat pelayanan secara bergantian diantara orang–orang dalam suatu negara itu sendiri, meliputi tempat tinggal orang–orang dari daerah lain untuk sementara mencari kepuasan yang beraneka ragam dan berbeda dengan apa yang dialami dimana ia memperoleh pekerjaan tetap.

Menurut Suwantoro (1997), memberikan pengertian pariwisata sebagai  suatu proses kepergian sementara dari seseorang atau lebih menuju tempat lain di luar tempat tinggalnya. Dorongan kepergiannya adalah karena berbagai kepentingan, baik karena kepentingan ekonomi, sosial, kebudayaan, politik, agama, kesehatan maupun kepentingan lain seperti seperti sekedar ingin tahu, menambah pengalaman atau pun untuk belajar.

Menurut Freuler dalam (Pendit, 1994), merumuskan pariwisata ini sebagai berikut: pariwisata dalam arti modern adalah merupakan gejala jaman sekarang yang didasarkan atas kebutuhan akan kesehatan dan pergantian hawa, penilaian yang sadar terhadap keindahan alam, kesenangan dan kenikmatan alam semesta, dan pada khususnya disebabkan oleh bertambahnya pergaulan berbagai bangsa dan kelas dalam masyarakat manusia sebagai hasil perkembangan perniagaan, industri dan perdagangan serta penyempurnaan alat–alat pengangkutan.

Dari beberapa pendapat di atas, maka pariwisata dapat katakan suatu kegiatan atau aktivitas untuk sementara waktu dalam rangka menambah wawasan bidang sosial kemasyarakatan, sistem perilaku dari manusia itu sendiri dengan berbagai dorongan kepentingan sesuai dengan budaya yang berbeda–beda yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha yang terkait di bidang tersebut.

3.3.3.      Definisi Wisatawan

Wisatawan adalah orang yang bepergian dari tempat tinggalnya untuk berkunjung ke tempat lain dengan menikmati perjalanan dari kunjungannya itu. (Spillane, 1993). Sedangkan UU RI Nomor 9 tahun 1990 dalam Yoeti (1997), mendifinisikan wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata. Pada kontek penelitian ini, bukan definisi yang harus diperdebatkan tetapi ingin dicari apa hubungannya dengan konsep penelitian yang akan dilakukan.

Aspek sosiologis wisatawan justru akan menjadi bahasan yang penting karena pada penelitian ini akan meneliti persepsi wisatawan terhadap suatu objek wisata dalam konteks sosiologis wisatawan perubahan persepsi serta motivasi wisatawan dalam melakukakan perjalanan wisata terus menerus mengalami perubahan.

Menurut Plog, 1972 dalam Pitana (2005), menjelaskan konsep sosiologi tentang wisatawan menjadi sangat penting, kemudian Plog mengelompokkan tipologi wisatawan sebagai berikut:

  1. Allocentris, yaitu wisatawan hanya ingin mengunjungi tempat-tempat yang belum diketahui, bersifat petualangan, dan mau memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh masyarakat local.
  2. Psycocentris, yaitu wisatawan yang hanya ingin mengunjungi daerah tujuan wisata sudah mempunyai fasilitas dengan standar yang sama dengan di negaranya.
  3. Mid-Centris, yaitu terletak diantara tipologi Allocentris dan Psycocentris

Menurut Pitana (2005), tipologi wisatawan perlu diketahui untuk tujuan perencanaan, termasuk dalam pengembangan kepariwisataan, tipologi yang lebih sesuai adalah tipologi berdasarkan atas kebutuhan riil wisatawan sehingga pengelola dalam melakukan pengembangan objek wisata sesuai dengan segmentasi wisatawan. Pada umumnya kelompok wisatawan yang datang ke Indonesia terdiri dari kelompok wisatawan psikosentris (Psycocentris). Kelompok ini sangat peka pada keadaan yang dipandang tidak aman dan sangsi akan keselamatan dirinya, sehingga wisatawan tersebut enggan datang atau membatalkan kunjungannya yang sudah dijadualkan (Darsoprayitno, 2001)

3.3.4.      Definisi Wisatawan Usia Lanjut

Definisi tentang usia lanjut memang masih menjadi perdebatan dari beberapa kalangan di masyarakan, khususnya yang berhubungan dengan umur seseorang yang disebut usia lanjut namun pada penelitian ini, akan diambil dua definisi usia lanjut yakni senior older adults.

[2]Menurut Muller and O’Cass, 2001, Shoemaker, (1989), yang tergolong golongan senior adalah mereka yang telah mencapai umur 65 tahun atau lebih. Lebih lanjut dikatakan bahwa kelompok umur ini adalah target pasar pariwisata yang penting sejak awal tahun 1990. Kelompok ini dianggap memiliki segalanya, mereka memiliki umur yang matang, uang, dan kematangan diri, bahkan banyak diantara kaum senior ini merasakan  diri lebih muda daripada umur mereka.

Dalam konsep pemasaran, kelompok kaum senior adalah target penting sehingga dianggap perlu untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang sikap diri kaum senior, interest dan jenis aktivitas, kecenderungan mereka dalam berpartisipasi dalam kegiatan leisure, rekreasi, dan wisata. Pada beberapa hasil penelitian, kaum senior ini masih memiliki kemampuan fisik untuk melakukan perjalanan wisata dan berpartisipasi pada kegiatan yang ditawarkan oleh para pelaku pariwisata.

[3]Definisi tentang older adults atau dalam istilah Indonesia sering disebut usia lanjut (usila) adalah istilah yang cukup baru. Orang-orang yang tergolong pada older adults atau usila ini berumur 65 tahun atau lebih dan istilah ini popular di negara-negara maju yang biasanya diarahkan untuk merujuk para pensiunan. Menurut Gillon, (2004) golongan usia lebih popular dengan istilah baby boomers, sementara (Shoe-maker , 1989 dan Lazar, 1985) menyebut bahwa  golongan usia ini disebut juga the senior market, young sengies, atau mature market, the grey market, young senior generation dan woopies atau well-off older people.

3.3.5.      Faktor-faktor Pendorong dan Penarik Berwisata

Faktor-faktor  pendorong dan penarik untuk melakukan aktivitas leisure atau berwisata sangatlah penting untuk diketahui oleh siapapun yang berkecimpung dalam industri pariwisata (Pitana, 2005)

Dengan adanya faktor pendorong, maka seseorang ingin melakukan perjalanan wisata, tetapi belum jelas mana daerah yang akan dituju. Berbagai faktor pendorong seseorang melakukan perjalanan wisata menurut Ryan, (1991) dalam Pitana (2005), menjelaskan sebagai berikut:

1)      Escape: aktivitas escape disebabkan keinginan melepaskan diri dari lingkungan yang dirasakan menjemukan, atau kejenuhan dari pekerjaan sehari-hari.

2)      Relaxtion: keinginan untuk melakukan penyegaran, yang juga berhubungan dengan motivasi untuk escape di atas.

3)      Play: keinginan menikmati kegembiraan, melalui berbagai permainan, yang merupakan kemunculan kembali sifat kekanak-kanakan, dan melepaskan diri sejenak dari berbagai urusan yang serius.

4)      Strengthening family bond: keinginan untuk mempererat hubungan kekerabatan, khususnya dalam konteks (visiting, friends and relatives). Biasanya wisata ini dilakukan bersama-sama (Group tour)

5)      Prestige: keinginan menunjukkan gengsi, dengan mengunjungi destinasi yang menunjukkan kelas dan gaya hidup, yang juga merupakan dorongan untuk meningkatkan status atau Social Standing.

6)      Social interaction: keinginan untuk melakukan interaksi sosial dengan teman sejawat, atau dengan masyarakat lokal yang dikunjungi.

7)      Romance: keinginan untuk bertemu dengan orang-orang yang bisa memberikan suasana romantis atau untuk memenuhi kebutuhan seksual.

8)      Educational opportunity: keinginan untuk melihat suatu yang baru, memperlajari orang lain dan/atau daerah lain atau mengetahui kebudayaan etnis lain. Ini merupakan pendorong dominan dalam pariwisata.

9)      Self-fulfilment: keinginan untuk menemukan diri sendiri, karena diri sendiri biasanya bisa ditemukan pada saat kita menemukan daerah atau orang yang baru.

10)  Wish-fulfilment: keinginan untuk merealisasikan mimpi-mimpi, yang lama dicita-citakan, sampai mengorbankan diri dalam bentuk penghematan, agar bisa melakukan perjalanan. Hal ini juga sangat jelas dalam perjalanan wisata religius, sebagai bagian dari keinginan atau dorongan yang kuat dari dalam diri.

 

3.3.6.      Motivasi Berwisata

Menurut (Sharpley, 1994 dan Wahab, 1975; Pitana, 2005) menekankan bahwa: Motivasi merupakan hal yang sangat mendasar dalam studi tentang wisatawan dan  pariwisata, karena motivasi merupakan “Trigger” dari proses perjalanan wisata, walau motivasi ini acapkali tidak disadari secara penuh oleh wisatawan itu sendiri.

Pada dasarnya seseorang melakukan perjalanan dimotivasi oleh beberapa hal, motivasi-motivasi tersebut dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok besar sebagai berikut: (1) Physical or physiological motivation yaitu motivasi yang bersifat fisik atau fisologis, antara lain untuk relaksasi, kesehatan, kenyamanan, berpartisipasi dalam kegiatan olahraga, bersantai dan sebagainya. (2) Cultural Motivation yaitu keinginan untuk mengetahui budaya, adat, tradisi dan kesenian daerah lain. Termasuk juga ketertarikan akan berbagai objek tinggalan budaya. (3) Social or interpersonal motivation yaitu motivasi yang bersifat sosial, seperti mengunjungi teman dan keluarga, menemui mitra kerja, melakukan hal-hal yang dianggap mendatangkan gengsi (Prestice), melakukan ziarah, pelarian dari situasi yang membosankan dan seterusnya. (4) Fantasy Motivation yaitu adanya motivasi bahwa di daerah lain sesorang akan bisa lepas dari rutinitas keseharian yang menjemukan dan yang memberikan kepuasan psikologis (McIntosh, 1977 dan Murphy, 1985; Pitana, 2005).

 

3.4. Faktor Penghambat Usia Lanjut untuk Melakukan Wisata

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (McGuire, 1984; Blazey, 1986) menyimpulkan ada beberapa factor yang dapat menghambat kaum usia lanjut tidak dapat berpartisipasi dalam kegiatan wisata dan kegiatan leisure.  Factor penghalang tersebut adalah tidak ada waktu luang untuk melakukan perjalanan wisata, sumber keuangan yang tidak mencukupi, buruknya kondisi kesehatan kaum usia lanjut, terlalu tua bahkan ada yang sangat tergantung hidupnya dari anggota keluarga lainnya, dan disimpulkan bahwa keinginan berwisata kaum usia lanjut lebih rendah dari kaum muda.

[4]Sementara McGuire (1984) mengidentifikasikan lima hal mendasar yang menyebabkan kaum usia lanjut tidak dapat melakukan kegiatan wisata lebih jarang disbanding kaum yang lebih muda. Alasannya adalah (1)kurangnya informasi, terlalu banyak rencana, kurangnya dana, kurangnya pakaian dan perlengkapan wisata; (2)factor waktu, tidak ada waktu luang, masih bekerja, terlalu sibuk mengerjakan banyak hal, (3) tidak mendapat ijin keluarga dan teman-teman dekat, takut membuat kesalahan pada destinasi; (4)factor social, tidak ada yang menemani, tidak suka keluar daerah; (5)factor fisik, kondisi badan lemah, sakit-sakitan, kuatir tentang transportasi, terlalu tua atau tidak mampu lagi bepergian jauh.

Sedangkan Shoemaker (2000) melakukan penelitian tentang factor penghambat kaum usia lanjut untuk melakukan wisata, dia menggunakan 234 responden yang berumur antara 55 tahun atau lebih yang tinggal di  Pennsylvania, USA , hasil penelitian tersebut ditampilkan pada Table 2,  ternyata factor penghambat terbesar karena alasan keuangan (48,3%), alasan kesehatan (43,3%), dan alasan tidak ada yang menemani (41,7%). Hasil penelitian ini tentu saja akan banyak berubah jika dibandingkan dengan kondisi saat ini, dimana kondisi di atas adalah kondisi 10 tahun yang lalu dan yang menjadi responden tentu saja generasi usia lanjut yang terlahir 65 tahun yang lalu, di mana kondisi kesehatan pada era tersebut tidak lebih maju jika dibandingkan kondisi saat ini, walaupun demikian, factor-faktor penghambat tersebut sangat penting untuk diketahui khususnya bagi para pemasar produk wisata.

 

 

Tabel 2. Faktor Penghambat untuk Melakukan Aktivitas Leisure atau Wisata.

 

Penghambat

Traveller (%)

(Berwisata)

Non-Traveller (%)

(Tidak Berwisata)

  • Tidak ada waktu

7

11

  • Sulitnya Pemesanan/reservasi

2,3

2,7

  • Umur/terlalu tua

5,1

20

  • Jaga Rumah

6,1

28,6

  • Lemah Fisik

7,9

37,9

  • Tidak ada yang menemani

17,2

41,7

  • Kesehatan

14,9

43,3

  • Kurangnya Informasi tentang tujuan liburan

11,6

7,4

  • Cari Waktu tepat

27,2

18,5

  • Masih bekerja

32,3

28,6

  • Keuangan

32,7

48,3

Sumber: Shoemaker, ( 2000: 18)

Masalah keamanan juga menjadi faktor penghambat yang cukup berarti bagi kaum usia lanjut. Sehingga para pemasar paket wisata harus memperhatikan dan menambahkan adanya jaminan keamanan yang lebih pasti bagi wisatawan usia lanjut dalam melakukan perjalanan wisata (Penalta and Uysal, 1992).

3.5. Trend Wisatawan Usia Lanjut Internasional

Pertumbuhan wisatawan usia lanjut pada segmen pasar pariwisata dari tahun ke tahun senantiasi mengalami peningkatan yang signifikan pada abad 21 ini. WTO (2001) memperkirakan pada tahun 2015 peningkatan wisatawan usia lanjut secara international akan mencapai 2 milyar orang. Pertumbuhan wisatawan usia lanjut secara nyata berasal dari Amerika Serikat, Kanada, dan Australia karena di ketiga Negara tersebut mengalami peningkatan kelompok ‘baby boomer’ atau para pensiunan.

“The USA senior market is regarded as the fastest-growing segment of  travel demand. People who are older than 55 represent 41% of the total population and account for 28% of all overseas trips. Canadians have a higher propensity to travel than Americans and spend twice as much per  capita on foreign travel. It has been estimated that 25% of Canadian visitors are older than 55 years, of which 800,000 travelled overseas in 2000. In Japan, 12 million people are older than 65, and it has been estimated that 7.6% of Japanese who travelled overseas in 1990 were older than 60 years” (Clench, 1993).

[5]Di Amerika Serikat, pertumbuhan wisatawan usia lanjut mengalami perningkatan tertinggi dimana umur 55 tahun mencapai 41% dari total penduduk Amerika Serikat, dari 41% tersebut, 28% mereka berwisata ke luar negeri. Orang-orang Kanada lebih suka menghabiskan uangnya untuk dan mereka yang berumur 55 tahun ke atas melakukan perjalanan ke luar negeri sebesar 25% dari total penduduk Kanada pada tahun 2000. Sementara di Jepang, 12 juta orang yang berumur 65 tahun ke atas diperkirakan melakukan perjalanan ke luar negeri sebesar 7,6% pada tahun 1990 (Clench, 1993).

[6]Wisatawan Usia Lanjut di Amerika Serikat: segmen wisatawan usia lanjut yakni mereka yang telah mencapai 65 tahun ke atas di Amerika Serikat adalah segmen wisatawan usia lanjut yang mengalami bertumbuhan tercepat dan diperkirakan akan mencapai 76% dari kaum usia lanjut tersebut melakukan aktivitas wisata paling tidak mereka suka melakukan kegiatan sunbathing dan berenang, menyewa hotel, shopping, hiburan malam, dan bersantai di taman kota.

Wisatawan Usia Lanjut di Kanada: orang-orang usia lanjut di Kanada terbagi menjadi dua group yang berbeda yakni kelompok umur 55-64 tahun, dan usia lanjut yang berumur lebih dari 65 tahun. Kaum usia lanjut Kanada lebih menyukai kegiatan mengunjungi taman nasional atau taman kota, berbelanja dan menginap di hotel, dan hanya sebagaian kecil dari mereka menyukai aktivitas hiburan malam.

Sementara Wisatawan Usia lanjut di Australia pada tahun 2002 diperkirakan mencapai 22% dari total wisatawan domestic di Australia dan diperkirakan membelanjakan uangnya $895 juta dolar pertahun dan mereka biasanya menginap dan berlibur hingga 5,5 hari. Hanya 9% dari wisatawan usia lanjut Australia yang memilih kegiatan mengunjungi taman nasional atau kamping dan menghabiskan liburan hingga 8,5 malam. Ditemukan juga, wisatawan usia lanjut Australia lebih menyukai mengunjungi daerah yang masih alami atau langka yang masih memiliki arti sejarah. Dari sekian kegiatan tersebut, hampir semua mengharapkan rasa aman, mendapatkan mengalaman baru, lingkungan yang baru, melakukan perjalanan bersama keluarga. Secara keseluruhan kaum usia lanjut di Australia menghabiskan 4 juta  dolar jika mereka berwisata ke luar negeri dan rata-rata pengeluaran perhari mencapai $6100 pada setiap liburannya. Angka tersebut lebih tinggi 21% jika dibandingkan kaum muda yang melakukan perjalanan ke luar negeri yang hanya $5024, dan kaum usia lanjut ini berlibur lebih lama yakni 25 hari, sedangkan kaum muda hanya 22 hari.

Wisata Usia Lanjut di Eropa: di Eropa Utara jumlah kaum usia lanjut 65 tahun ke atas mengalami peningkatan 16,2% jika dibandingkan tahun 1960. Untuk Eropa segmen pariwisatanya mengalami penurunan pada setiap tahunnya. Namun untuk wisatawn usia lanjut Jerman dan Inggris merupakan pasar wisatawan domestic dan internasional terbesar, sementara wisatawan usia lanjut di kawasan Skandinavia dan Spanyol memperlihatkan keinginan berwisata yang paling tinggi dibandingkan wisatawan senior lainnya di kawasan Eropa.  Sedangkan di Inggris jumlah penduduk yang berada pada kelompok usia lanjut antara 55 hingga 59 tahun mencapat 31% pada tahun 2005. Dari 31% kaum usia lanjut tersebut, 17,4% hnga 18,1% melakukan perjalanan wisata ke luar negeri. Dan sebagian besar kaum usia lanjut tersebut lebih peduli pada permasalahan keamanan jika melakukan perjalanan wisata. Penduduk Jerman yang akan mencapai usia lanjut 60 tahun keatas pada tahun 2050 diperkirakan mencapai 40% dari total penduduknya, dan mereka lebih mandiri dan lebih suka melakukan perjalanan wisata dengan cara mandiri tanpa harus diatur oleh biro perjalanan.

Penduduk Jepang yang tergolong usia lanjut atau yang berumur 50 tahun keaas pada tahun 2025 diperkirakan mendekati angka 15 juta atau 23% dari total penduduknya.  Kaum usia lanjut Jepang biasanya memiliki income yang lebih mapan dan memiliki waktu luang yang lebih banyak sehingga memungkinkan mereka berlibur lebih lama ke luar negeri jika dibandingkan kaum muda. Kaum Usia lanjut Jepang ingin lebih bebas dalam melakukan perjalanan wisata dan campur tangan biro perjalanan sangat sedikit. Dan yang menjadi prioritas isunya adalah masalah kesehatan dan keamanan, mereka lebih suka melakukan perkunjungan budaya, berbelanja sebagai aktivitas menarik bagi kaum usia lanjut Jepang.

[7]Saat ini penduduk usia lanjut  60 tahun ke atas Taiwan telah mencapai 12% dan diperkirakan akan naik menjadi 20% pada tahun 2033. Beberapa kaum usia lanjut di Taiwan  lebih suka melakukan perjalanan wisata yang telah dipaket oleh biro perjalanan wisata karena alas an lebih nyaman, lebih aman, dan alasan keterbatasan bahasa Inggris. Di Taiwan pertumbuhan biro perjalanan bertumbuh sangat cepat dan telah mencapai 2464 travel agencies pada tahun 2002, dan telah melayani perjalanan wisata untuk 23 juta orang. Wisatawan usia lanjut Taiwan lebih menyukai perkunjungan  sejarah dan mengunjungi tempat-tempat yang indah, makan-makan di restoran, dan menikmati fasilitas hotel, dan mereka lebih mempertimbangkan factor harga dan keamanan.

Berikut Tabel 3,  rangkuman potensi segmen pasar wisatawan usia lanjut berdasarkan persentase terhadap total penduduk nasional, potensi yang keluar negeri, dan isu serta harapan.

Tabel. 3. Potensi Pasar Usia Lanjut berdasarkan kawasan atau negara berdasarkan prediksi dan proyeksi sampai dengan 2050.

Negara/kawasan % Kaum Usia Lanjut % yang ke luar negeri Harapan (Isu)
  • Amerika Serikat
41% 28%
  • Kenyamanan.
  • Kanada
* 25%
  • Hiburan.
  • Jepang
23% 7,6%
  • Kesehatan dan keamanan.
  • Australia
22% 9%
  • Rasa aman dan experiences.
  • Eropa Utara
16,2% *
  • Keamanan.
  • Inggris
31% 17,4%
  • Keamanan.
  • Jerman
40% *
  • Keamanan.
  • Taiwan
20% *
  • Harga dan keamanan.

Sumber: Data sekunder (diolah), * data tidak tersedia

 

Dari seluruh data harapan wisatawan usia lanjut di atas, harapan yang paling mendapat prioritas konsumen wisatawan usia lanjut adalah masalah yang berhubungan dengan adanya jaminan keamanan, kemudian kenyamanan, hiburan, kesehatan, harga dan experiences. Informasi tersebut di atas berimplikasi pada kemasan paket wisata yang akan ditawarkan pada segmen wisatawan usia lanjut, dan yang diperkirakan paket-paket atau kemasan wisata yang mampu menjamin rasa aman, kenyaman, jenis hiburan, jaminan kesehatan, harga, dan penawaran tentang experiences akan menjadi preferensi wisatawan usia lanjut.

 

  1. 4.     Kesimpulan dan Saran

Segmentasi wisatawan usia lanjut mengalami pertumbuhan yang cukup dinamis, dimana hampir semua negara memperkirakan wisatawan usia lanjut akan mengalami pertumbuhan yang cepat dibandingkan segmen pasar wisatawan lainnya. Beberapa wisatawan usia lanjut bahkan merasa mereka lebih muda dari umur mereka karena adanya perbaikan kesehatan, dan mereka lebih aktif. Mereka bahkan ingin mencari pengalaman baru yang menantang seperti ingin melihat kebudayaan bangsa lain sebelum mereka lebih tua dan sebelum kesehatannya semakin menurun.

Saat ini, dengan adanya perbaikan pendidikan, kesehatan, dan perbaikan pendapatan telah mendorong perubahan untuk lebih menyukai kegiatan bersenang-senang atau berwisata dibandingkan generasi sebelumnya. Beberapa kaum usia lanjut tersebut bahkan berharap jika mereka pension mereka akan melakukan perjalanan wisata ke luar negeri.

Untuk dapat menangkap peluang pertumbuhan segmen pasar usia lanjut ini, diperlukan kreasi dan inovasi dalam mengelola bisnis dan kemasan produk yang sesuai dengan preferensi wisatawan usia lanjut, pengelolaan destinasi yang diarahkan ramah terhadap golongan usia lanjut dengan menyediakan infrastruktur dan fasilitas yang dapat dinikmati oleh wisatawan usia lanjut. Untuk melakukan kreasi dan inovasi yang tepat, maka sudah dianggap penting untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan perilaku wisatawan usia lanjut dalam memilih aktivitas wisata.

Perilaku wisatawan usia lanjut tersebut dapat didasarkan pada analisis hubungan antara perbedaan budaya dan perilaku wisatawan dalam memilih aktivitas wisata, perilaku wisatawan usia lanjut dapat juga dilihat dari konsep diri wisatawan yang turut mempengaruhi pilihan aktivitas wisata, perilaku wisatawan usia lanjut juga dapat dilihat dari gaya hidup, dan perilaku wisatawan tersebut dapat dihubungkan berdasarkan dimensi perbedaan budaya, dimensi sikap diri, dan dimensi gaya hidup secara simultan.

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Armstrong, G.K. and Morgan, K. 1998. Stability and change in levels of habitual physical activity in later life. Age and Ageing 27, 17-23.

 

Blazey, M.A. 1986. Research breathes new life into senior travel program. Parks and Recreation October, 55-56.

 

Cohen, G.D. 2000 The Creative Age: Awakening Human Potential in the Second Half of Life. HarperCollins, New York.

 

Cross, G. 1990 A Social History of Leisure Since 1600. Venture, State College, Penn-sylvania.

 

Gillon, S.M. 2004 Boomer Nation: the Largest and Richest Generation Ever, and How it  Changed. Free Press, New York.

 

Ing, D. 1993 Potential for senior travel escalates. Hotel and Motel Management 208.

 

Jackson and Burton 2005. Leisure Studies: Prospects for the Twenty First Centery. Pennsylvania: State College Venture Publishing Inc.

 

Kelly, J.R. 1992 Leisure. In: Bogatta, E.F. ed. Encyclopedia of Sociology, Vol. 3. Macmillan, New York.

 

Kelly, J.R. and Kelly, J.R. 1994 Multiple dimensions of meaning in the domains of work, family and leisure. Journal of Leisure Research.

 

Lawton, M.P. 1993 Meanings of activity. In: Kelly, J.R. ed. Activity and aging. Sage, Newbury Park, California.

 

McGuire, F.A., Boyd, R.K. and Tedrick, R.E. 2004 Leisure and Aging: Ulyssean Living in Later Life, 3rd edn. Sagamore, Champaign, Illinois.

 

McGuire, F.A. (1984) A factor analytic study of leisure constraints in advanced adult-hood.Leisure Sciences 6, 313-326.

 

Muller, T.E. and O’Cass, A. 2001 Targeting the young at heart: seeing senior vacationers the way they see themselves. Journal of Vacation Marketing 7.

 

Patterson, Ian. 2006. Growing Older: Tourism and Leisure Behaviour of Older Adults. School of Tourism and Leisure Management University of Queensland.

 

Penalta, L.A. and Uysal, M. (1992) Aging and the future travel market. Parks and  Recreation 27, 96-99.

 

Pitana, I Gde.  2005. Sosiologi Pariwisata, Kajian sosiologis terhadap struktur, sistem, dan dampak-dampak pariwisata. Yogyakarta: Andi Offset.

 

Publikasi Kem. Kebudayaan dan Pariwiata RI. 2011.  Ketetapan Dirjen Imigrasi No. F.256-12.02/2000. Temporary Visa: Ijin Tinggal Wisatawan Usia Lanjut. Jakarta.

 

Publikasi Kem. Kebudayaan dan Pariwiata RI. 2011. Keputusan Presiden /Keppres No. 31/1998. Temporary Visa: Ijin Tinggal Wisatawan Usia Lanjut. Jakarta.

 

Publikasi Kem. Kebudayaan dan Pariwiata RI. 2011. SK Menteri Kehakiman No.   M-04-12.01.02/1998. Temporary Visa: Ijin Tinggal Wisatawan Usia Lanjut. Jakarta.

 

Shoemaker, S. 1989 Segmentation of the senior pleasure travel market. Journal of  Travel Research Winter 27.

 

Smith, C. and Jenner, P. 1997 The seniors travel market. Travel and Tourism Analyst.

 

Stebbins, R.A. 1998 After Work: The Search for an Optimal Leisure Lifestyle. Detselig  Enterprises, Calgary, Alberta.

 

Suradnya, I Made 2005. Analisis Faktor-Faktor Daya Tarik Wisata Bali dan Implikasinya Terhadap Perencanaan Pariwisata Daerah Bali: Soca Jurnal Sosial dan Ekonomi Udayana University Bali.

 

Veal, A. and Lynch, R. 2001 Australian leisure. Longmans/Butterworth, French’s  Forest, New South Wales.

 

Wei, S. and Millman, A. 2002 The impact of participation in activities while on  vacation on seniors’ psychological well-being: a path model analysis. Journal of Hospitality and Tourism Research 26.


[1]  “Leisure studies had its origins in North America in the mid-19th century, with what was termed the ‘Rational Recreation Movement’ that sought to improve the quality of life of the newly urbanized working class. Recreation programmes were encouraged by the Christian churches of the time, emphasizing wholesome and socially responsible activities such as outdoor  recreation and camping, community sport and supervised children’s play” (Cross, 1990).

 

[2] Seniors are defined as people aged 55 and older, and were one of the most prominent targets for tourism marketeers in the 1990s. Seniors have been described as everything from ‘empty nesters’ and ‘third agers’ to ‘woop-ies’ (well-off older people) and ‘zuppies’ (zestful, upscale people in their prime) (Shoemaker, 1989). These descriptions of seniors suggest that many people who are aged 55 and older perceive themselves as feeling consid-erably younger than their actual chronological age (Muller and O’Cass, 2001).

 

[3] Definitions of Older Adults  Not so long ago, people aged 65 and older who lived in developed countries were referred to as ‘pensioners’ or the ‘elderly’, which were the only terms that were used to describe them. Recently, a review of the tourism and leisure literature has found a puzzling development – there has been a lack of consistency in defining the age cohort and the specific name to describe older people’s tourist behaviour at different stages of the life cycle. Names such as ‘baby boomers’ (Gillon, 2004), ‘the senior market’ (Shoe-maker, 1989), ‘the mature market’ (Lazar, 1985), ‘the grey market’, ‘young sengies’ or young senior generation, and ‘woopies’ or well-off older people

 

[4] McGuire (1984) identified five major constraints in a  more detailed examination of why older travellers do not travel as much as younger travellers: (1)external resources – lack of information, too much planning, insufficient money, lack of appropriate clothing and luggage, and lack of transportation; (2)time factors – no time to travel, the need to work, tourism interrupting normal routine and being too busy doing other things; (3)approval – family and friends would not approve, feel guilty about going on trips and afraid to make a mistake by going to a disappointing place; (4) social – spouse dislikes travel, no companion and no interest in going away; and (5) physical well-being  – no energy, poor health, afraid to take certain modes of transportation and too old or disabled to travel.

 

[5] Contemporary Trends in International Tourism and Travel for Older Adults

[6] Examine the tourism and leisure-related behaviour of older people in the following countries  – USA, Canada, Australia, Europe, UK,  Germany, Japan, Israel, Taiwan and Korea

[7] Taiwan is considered an elderly society. The elderly population has been estimated to be 2.8 million people, or 12% who are older than 60. It has been projected that the elderly population will increase to 20% of the total population by 2033 (Ministry of Interior, 2001).