PENAWARAN DAN PERMINTAAN AGROWISATA

I GUSTI BAGUS RAI UTAMA, SE., MMA., MA.

AGROWISATA SEBAGAI PARIWISATA ALTERNATIF DI INDONESIA

Solusi Masif Pengentasan Kemiskinan

 

PENAWARAN DAN PERMINTAAN AGROWISATA

 

 

 

Foto Danau Tamblingan, Bali

Sumber: Observasi, 2007

 

 

Dalam konteks produk pariwisata, agrowisata merupakan salah satu aspek produk yang berupa daya tarik wisata dan harus dapat disatukan dengan aspek produk yang lainnya secara harmonis untuk mewujudkan kepuasan wisatawan. Kepuasan wisatawan adalah ukuran terakhir untuk mengukur kualitas dari produk pariwisata.

 

“Agrowisata adalah bagian dari totalitas produk pariwisata yang terkemas pada atraksi wisata dalam penawaran pariwisata”

 

Aspek Penawaran Pariwisata

Menurut Medlik, 1980 (dalam Ariyanto 2005), ada empat aspek (4A) yang harus diperhatikan dalam penawaran pariwisata. Aspek-aspek tersebut adalah sebagai berikut.

a)            Attraction (daya tarik); daerah tujuan wisata untuk menarik wisatawan pasti memiliki daya tarik, baik daya tarik berupa alam maupun masyarakat dan budayanya. Agrowisata yang ditawarkan harus memiliki daya tarik yang benar-benar mimiliki daya pikat bagi calon wisatawan untuk berkunjung.

b)            Accesable (transportasi); accesable dimaksudkan agar wisatawan domestik dan mancanegara dapat dengan mudah dalam pencapaian tujuan ke tempat wisata. Daya pikat  agrowisata harus didukung oleh akses ke objek agro tersebut minimal dapat dijangkau oleh mobil minibus, untuk memastikan sebuah objek layak untuk dikunjungi.

c)            Amenities (fasilitas); amenities memang menjadi salah satu syarat daerah tujuan wisata agar wisatawan dapat dengan kerasan tinggal lebih lama. Fasilitas makan dan minuman mutlak harus  ada, jika perlu makanan atau culinary lokal  mungkin menjadi  suguhan yang memberikan pengalaman lebih bagi wisatawan.

d)            Ancillary (kelembagaan); adanya lembaga pariwisata wisatawan akan semakin sering mengunjungi dan mencari objek apabila di daerah tersebut wisatawan dapat merasakan keamanan, (protection of tourism) dan terlindungi. Tour leader dan travel agent  yang baik adalah syarat minimal untuk menciptakan kepuasan wisatawan.

 

Selanjutnya Smith, 1988 (dalam Pitana, 2005) mengklasifikasikan berbagai barang dan jasa yang harus disediakan oleh DTW menjadi enam kelompok besar, yaitu: (1)Transportation, (2)Travel services, (3)Accommodation, (4)Food services, (5)Activities and attractions (recreation culture/entertainment), dan (6) Retail goods.

Inti dari kedua pernyataan di atas adalah, aspek penawaran harus dapat menjelaskan apa yang akan ditawarkan, atraksinya apa saja, jenis transportasi `yang dapat digunakan apa saja, fasilitas apa saja yang tersedia di objek agro tersebut, siapa saja yang bisa dihubungi sebagai perantara pembelian paket wisata yang akan dibeli.

 

 

Foto Peternakan Tradisional Sapi Bali

Sumber: Observasi, 2007

 

 

 

Aspek Permintaan Pariwisata

Menurut Medlik, 1980 (dalam Ariyanto, 2005), faktor-faktor utama dan faktor lain yang mempengaruhi permintaan pariwisata dapat dijelaskan sebagai berikut:

a)            Harga; harga yang tinggi pada suatu daerah tujuan wisata akan memberikan imbas atau timbal balik pada wisatawan yang akan bepergian, sehingga permintaan wisatapun akan berkurang begitu pula sebaliknya. Survey harga mutlak harus  dilakukan oleh para pengelola objek agrowisata dengan membandingkan dengan harga-harga yang ada pada objek sejenis, seperti melirik harga-harga di Vietnam, Filifina, atau Thailand.

b)            Pendapatan; apabila pendapatan suatu negara tinggi, kecendrungan untuk memilih daerah tujuan wisata sebagai tempat berlibur akan semakin tinggi dan bisa jadi calon wisatawan membuat sebuah usaha pada Daerah Tujuan Wisata jika dianggap menguntungkan.

c)            Sosial Budaya; dengan adanya sosial budaya yang unik dan bercirikan atau berbeda dari apa yang ada di negara calon wisata berasal maka, peningkatan permintaan terhadap wisata akan tinggi hal ini akan membuat sebuah keingintahuan dan penggalian pengetahuan sebagai khasanah kekayaan pola pikir budaya wisatawan. Secara historis, Indonesia lebih dikenal sebagai penghasil rempah-rempah, tembakau, karet, kelapa sawit, kopi, dan kayu hutan. Dengan melirik ke mana tujuan export produk tersebut? Maka dapat diperkirakan negara tersebutlah menjadi sasaran pemasaran agrowisata Indonesia.

d)            Sospol (Sosial Politik); dampak sosial politik belum terlihat apabila keadaan Daerah Tujuan Wisata dalam situasi aman dan tenteram, tetapi apabila hal tersebut berseberangan dengan kenyataan, maka sospol akan sangat terasa dampak dan pengaruhnya dalam terjadinya permintaan.

e)            Intensitas keluarga; banyak atau sedikitnya keluarga juga berperan serta dalam permintaan wisata hal ini dapat diratifikasi, jumlah keluarga yang banyak maka keinginan untuk berlibur dari salah satu keluarga tersebut akan semakin besar, hal ini dapat dilihat dari kepentingan wisata itu sendiri.

f)             Harga barang substitusi; disamping kelima aspek di atas, harga barang pengganti juga termasuk dalam aspek permintaan, dimana barang-barang pengganti dimisalkan sebagai pengganti DTW yang dijadikan cadangan dalam berwisata seperti: Bali sebagai tujuan wisata utama di Indonesia, akibat suatu dan lain hal Bali tidak dapat memberikan kemampuan dalam memenuhi syarat-syarat Daerah Tujuan Wisata sehingga secara tidak langsung wisatawan akan mengubah tujuannya ke daerah terdekat seperti Malaysia dan Singapura.

g)            Harga barang komplementer; merupakan sebuah barang yang saling membantu atau dengan kata lain barang komplementer adalah barang yang saling melengkapi, dimana apabila dikaitkan dengan pariwisata barang komplementer ini sebagai objek wisata yang saling melengkapi dengan objek wisata lainnya.

 

“Harga, pendapatan wisatawan, sosial budaya, kondisi politik, kondisi keluarga, produk pengganti, dan produk pelengkap adalah factor pendorong atau pelemah terhadap permintaan”

 

 

Sedangkan Jackson, 1989 (dalam Pitana, 2005) melihat bahwa faktor penting yang menentukan permintaan pariwisata berasal dari komponen daerah asal wisatawan antara lain, jumlah penduduk (population size), kemampuan finansial masyarakat (financial means), waktu senggang yang dimiliki (leisure time), sistem transportasi, dan sistem pemasaran pariwisata yang ada.

DEFINISI AGROWISATA DARI BERBAGAI PERSPEKTIF

I GUSTI BAGUS RAI UTAMA, SE., MMA., MA.

AGROWISATA SEBAGAI PARIWISATA ALTERNATIF DI INDONESIA

Solusi Masif Pengentasan Kemiskinan

 

DEFINISI AGROWISATA DARI BERBAGAI PERSPEKTIF

 

 

Foto Perkebunan Kelapa Sawit di Kalimantan Timur

Sumber: http://kaltimprov.go.id

 

“In simple terms, agritourism is the crossroads of tourism and agriculture: when the public visits farms, ranches or wineries to buy products, enjoy entertainment, participate in activities, eat a meal or spend the night” (www.farmstop.com)

 

Dalam istilah sederhana, agritourism didefinisakan sebagai perpaduan antara pariwisata dan pertanian dimana pengunjung dapat mengunjungi kebun, peternakan atau kilang anggur untuk membeli produk, menikmati pertunjukan, mengambil bagian aktivitas, makan suatu makanan atau melewatkan malam bersama di suatu areal perkebunan atau taman (www.farmstop.com)

 

“Agricultural tourism, or agri-tourism, is one alternative for improving the incomes and potential economic viability of small farms and rural communities” (www.sfc.ucdavis.edu)

 

Sementara definisi lain mengatakan, agritourism adalah sebuah alternatif untuk meningkatkan pendapatan dan kelangsungan hidup, menggali potensi ekonomi petani kecil dan masyarakat pedesaan (www.farmstop.com)

 

Di Indonesia, Agrowisata atau agroturisme didefinisikan sebagai sebuah bentuk kegiatan pariwisata yang memanfaatkan usaha agro (agribisnis) sebagai objek wisata dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan, pengalaman, rekreasi dan hubungan usaha di bidang pertanian.

 

 

Foto Perpaduan Alam dan kawasan Taman Nasional Bali Barat

Sumber: Observasi, 2012

 

Berikut Definisi dan makna yang berhubungan dengan agrowisata menurut Ramiro Lobo, Farm Advisor UC Cooperative Extension, San Diego County (2007).

 

“Agricultural Tourism: Refers to the act of visiting a working farm or any agricultural, horticultural or agribusiness operation for the purpose of enjoyment, education, or active involvement in the activities of the farm or operation”

 

Agrowisata yakni kegiatan atau wisata yang mengacu pada kegiatan melakukan perkunjungan kepada petani yang sedang bekerja di lahan pertanian mereka artinya wisatawan mungkin akan melihat-lihat proses pembibitan, penanaman, pemanenan, bahkan kegiatan pengolahan produk pertanian menjadi produk olahan dalam konteks kegiatan agribisnis.

“Community Supported Agriculture (CSA): Partnership between consumers and farmers in which consumers pay for farm products in advance and farmers commit to supplying sufficient quantity, quality and variety of products. This type of arrangement can be initiated by the farmer (farmer directed) or by a group of consumers (participatory)”

 

Agrowisata adalah jenis wisata yang didukung oleh masyarakat tani dari sisi penawaran para petani  siap dengan produk mereka dan para wisatawan  mengharapkan suguhan produk yang ditawarkan oleh wisatawan. Proses terjadinya produksi agrowisata adalah ketika terjadi “perkunjungan” yang mempertemukan antara penawaran dan permintaan.

“Direct Marketing: Any marketing method whereby farmers sell their products directly to consumers. Examples include roadside stands, farm stands, U-pick operations, community supported agriculture or subscription farming, farmers’ markets, etc”.

 

Agrowisata merupakan pemasaran langsung produk pertanian karena para petani dapat menjual secara langsung hasil pertaniannya tanpa melalui saluran distribusi. Petani bias mebuat stand hasil pertaniannya di sepanjang jalur yang dilintasi oleh para wisatawan. Wilayah agrowisata dapat secara otomatis perfungsi sebagai pasar yang mempertemukan antara para petani sebagai penghasil produk pertanian dengan para wisatawan sebagai penikmat produk. Produk yang dimaksud tidak sebatas yang berwujud seperti buah-buahan atau sayur-sayuran, tetapi dapat berupa jasa misalnya mengukir buah, jasa lokal  guide, dan mungkin atraksi tari-tarian para petani lokal  yang mengekpresikan kehidupan bertanian mereka.

Agrowisata merupakan bagian dari objek wisata yang memanfaatkan usaha pertanian (agro) sebagai objek wisata. Tujuannya adalah untuk memperluas pengetahuan, pengalaman rekreasi, dan hubungan usaha dibidang pertanian. Melalui pengembangan agrowisata yang menonjolkan budaya lokal dalam memanfaatkan lahan, diharapkan bisa meningkatkan pendapatan petani sambil melestarikan sumber daya lahan, serta memelihara budaya maupun teknologi lokal (indigenous knowledge) yang umumnya telah sesuai dengan kondisi lingkungan alaminya (http://database.deptan.go.id)

 

Sutjipta (2001) mendefinisikan, agrowisata adalah sebuah sistem kegiatan yang terpadu dan terkoordinasi untuk pengembangan pariwisata sekaligus pertanian, dalam kaitannya dengan pelestarian lingkungan, peningkatan kesajahteraan masyarakat petani.

Agrowisata dapat dikelompokkan ke dalam wisata ekologi (eco-tourism), yaitu kegiatan perjalanan wisata dengan tidak merusak atau mencemari alam dengan tujuan untuk mengagumi dan menikmati keindahan alam, hewan atau tumbuhan liar di lingkungan alaminya serta sebagai sarana pendidikan (Deptan, 2005)

Antara ecotourism dan agritourism berpegang pada prinsif yang sama. Prinsif-prinsif tersebut, menurut Wood, 2000 (dalam Pitana, 2002) adalah sebagai berikut:

a)            Menekankan serendah-rendahnya dampak negatif terhadap alam dan kebudayaan yang dapat merusak daerah tujuan wisata.

b)            Memberikan pembelajaran kepada wisatawan mengenai pentingnya suatu pelestarian.

c)            Menekankan pentingnya bisnis yang bertanggung jawab yang bekerjasama dengan unsur pemerintah dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan penduduk lokal dan memberikan manfaat pada usaha pelestarian.

d)            Mengarahkan keuntungan ekonomi secara langsung untuk tujuan pelestarian, menejemen sumberdaya alam dan kawasan yang dilindungi.

e)            Memberi penekanan pada kebutuhan zone pariwisata regional dan penataan serta pengelolaan tanam-tanaman untuk tujuan wisata di kawasan-kawasan yang ditetapkan untuk tujuan wisata tersebut.

f)             Memberikan penekanan pada kegunaan studi-studi berbasiskan lingkungan dan sosial, dan program-program jangka panjang, untuk mengevaluasi dan menekan serendah-rendahnya dampak pariwisata terhadap lingkungan.

g)            Mendorong usaha peningkatan manfaat ekonomi untuk negara, pebisnis, dan masyarakat lokal, terutama penduduk yang tinggal di wilayah sekitar kawasan yang dilindungi.

h)            Berusaha untuk meyakinkan bahwa perkembangan pariwisata tidak melampui batas-batas sosial dan lingkungan yang dapat diterima seperti yang ditetapkan para peneliti yang telah bekerjasama dengan penduduk lokal.

i)             Mempercayakan pemanfaatan sumber energi, melindungi tumbuh-tumbuhan dan binatang liar, dan menyesuaikannya dengan lingkungan alam dan budaya.

 

“People want an experience that’s completely different from their daily lives. They want an escape from the stress of traffic jams, cell phones, office cubicles and carpooling! Parents want their children to know how food is grown or that milk actually comes from a cow (not the supermarket shelf!)” (www.farmstop.com)

 

Di beberapa negara, agritourism bertumbuh sangat pesat dan menjadi alternatif terbaik bagi wisatawan, hal ini disebabkan, agritourism akan membawa seseorang mendapatkan pengalaman yang benar-benar berbeda dari rutinitas kesehariannya. Mereka ingin keluar dari kejenuhan, tekanan kemacetan lalulintas, telepon selular, suasana kantor dan hiruk pikuk keramaian. Orang tua ingin anak-anak mereka dapat mengetahui dari mana sebenarnya makanan itu berasal atau mengenalkan bahwa susu itu dari seekor sapi bukan rak supermarket (www.farmstop.com)

Pada era ini, manusia di bumi hidupnya dipenuhi dengan kejenuhan, rutinitas dan segudang kesibukan. Untuk kedepan, prospek pengembangan agrowisata diperkirakan sangat cerah. Pengembangan agrowisata dapat diarahkan dalam bentuk ruangan tertutup (seperti museum), ruangan terbuka (taman atau lansekap), atau kombinasi antara keduanya. Tampilan agrowisata ruangan tertutup dapat berupa koleksi alat-alat pertanian yang khas dan bernilai sejarah atau naskah dan visualisasi sejarah penggunaan lahan maupun proses pengolahan hasil pertanian. Agrowisata ruangan terbuka dapat berupa penataan lahan yang khas dan sesuai dengan kapabilitas dan tipologi lahan untuk mendukung suatu sistem usahatani yang efektif dan berkelanjutan.

Komponen utama pengembangan agrowisata ruangan terbuka dapat berupa flora dan fauna yang dibudidayakan maupun liar, teknologi budi daya dan pascapanen komoditas pertanian yang khas dan bernilai sejarah, atraksi budaya pertanian setempat, dan pemandangan alam berlatar belakang pertanian dengan kenyamanan yang dapat dirasakan. Agrowisata ruangan terbuka dapat dilakukan dalam dua versi/pola, yaitu alami dan buatan (http://database.deptan.go.id)

 

 

Foto Hutan Lindung di kawasan Tamblingan Bali

Sumber: Observasi, 2007

 

Selanjutnya agrowisata ruangan terbuka dapat dikembangkan dalam dua versi atau pola, yaitu alami dan buatan, yang dapat dirinci sebagai berikut:

 

Agrowisata Ruang Terbuka Alami

Objek agrowisata ruangan terbuka alami ini berada pada areal di mana kegiatan tersebut dilakukan langsung oleh masyarakat petani setempat sesuai dengan kehidupan keseharian mereka. Masyarakat melakukan kegiatannya sesuai dengan apa yang biasa mereka lakukan tanpa ada pengaturan dari pihak lain. Untuk memberikan tambahan kenikmatan kepada wisatawan, atraksi-atraksi spesifik yang dilakukan oleh masyarakat dapat lebih ditonjolkan, namun tetap menjaga nilai estetika alaminya. Sementara fasilitas pendukung untuk kenyamanan wisatawan tetap disediakan sejauh tidak bertentangan dengan budaya dan estetika asli yang ada, seperti sarana transportasi, tempat berteduh, sanitasi, dan keamanan dari binatang buas. Contoh agrowisata terbuka alami adalah kawasan Suku Baduy di Pandeglang dan Suku Naga di Tasikmalaya, Jawa Barat; Suku Tengger di Jawa Timur; Bali dengan teknologi subaknya; dan Papua dengan berbagai pola atraksi pengelolaan lahan untuk budi daya umbi-umbian.

Agrowisata Ruang Terbuka Buatan

Kawasan agrowisata ruang terbuka buatan ini dapat didesain pada kawasan-kawasan yang spesifik, namun belum dikuasai atau disentuh oleh masyarakat adat. Tata ruang peruntukan lahan diatur sesuai dengan daya dukungnya dan komoditas pertanian yang dikembangkan memiliki nilai jual untuk wisatawan. Demikian pula teknologi yang diterapkan diambil dari budaya masyarakat lokal yang ada, diramu sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan produk atraksi agrowisata yang menarik. Fasilitas pendukung untuk akomodasi wisatawan dapat disediakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern, namun tidak mengganggu keseimbangan ekosistem yang ada. Kegiatan wisata ini dapat dikelola oleh suatu badan usaha, sedang pelaksana atraksi parsialnya tetap dilakukan oleh petani lokal yang memiliki teknologi yang diterapkan.

DEFINISI AGROWISATA DARI PERSPEKTIF PARIWISATA

I GUSTI BAGUS RAI UTAMA, SE., MMA., MA.

AGROWISATA SEBAGAI PARIWISATA ALTERNATIF DI INDONESIA

Solusi Masif Pengentasan Kemiskinan

 

DEFINISI AGROWISATA DARI PERSPEKTIF PARIWISATA

 

 

 

Sumber: In Lincoln County, a tour group visited the Davis & Son orchard during Farm-City Week. Photo by Kevin Starr

 

 

Agrowisata adalah pariwisata pro pertanian

The philosophy of agrotourism is inspired to improve the farmers’ earnings and the quality of rural society lives which then expectedly represents opportunity to educate the societies on agriculture and ecosystems.

Filosopi agrowisata adalah meningkatkan pendapatan kaum tani, dan meningkatkan kualitas alam pedesanaan menjadi hunian yang benar-benar dapat diharapkan sebagai hunian yang berkualitas, memberikan kesempatan masyarakat untuk belajar kehidupan pertanian yang menguntungkan dan ekosistemnya.

“Agrowisata memberikan kesempatan kaum tani meningkatkan kualitas hidupnya dengan memanfaatkan sumberdaya pertanian yang mereka miliki”

Rilla, et al (1999) memiliki pendapat yang hampir  sama tentang  agrowisata, dimana pembangunan pariwisata mestinya dapat menjadi peluang bagi petani lokal  untuk meningkatkan pendapatannya untuk mempertahankan hidup keluarganya. Pendapat Lobo  et al dapat dijabarkan sebagai berikut: agrowisata mendidik masyarakat belajar tentang pertanian untuk meningkatkan pendapatannya, agrowisata dapat mengurangi urbanisasi karena dengan adanya agrowisata di pedesaan, kaum muda tidak perlu pergi ke kota untuk bekerja, agrowisata juga dapat menjadi media mempromosikan produk lokal  ke ranah internasional.

 

Foto Kondisi persawahan di Badung Utara, Bali

Sumber: Observasi, 2007

 

Rilla (1999) describes more clearly the reasons of developing agrotourism as such; (1) it educates for the purpose of keeping the relationship among lokal  societies, interest sectors, and visitors. (2) it improves the health and freshness of visitors, (3) relaxation, (4) adventure, (5) natural food or food organic, (6) unique experiences, (7) cheap tourism.

Sementara agrowisata bagi wisatawan adalah mendidikan wisatawan untuk memahami kehidupan nyata tentang pertanian dan memberikan pemahaman kepada wisatawan bahwa kehidupan bertani adalah pekerjaan yang amat mulia karena kehidupan manusia lainnya sangat tergantung pada pertanian. Keuntungan lain bagi wisatawan adalah mereka dapat meningmati alam yang sehat dan alamiah bebas dari polusi kota, mendapatkan produk pertanian yang benar-benar segar dan bahkan organic atau green product, agrowisata memberikan pengalaman perjalanan wisata yang unik, agrowisata adalah perjalan wisata yang relatif murah jika dibandingkan dengan wisata lainnya.

 

”Agrowisata adalah tuntutan akan pariwisata yang pro lingkungan, go green, dan bertanggung jawab”

 

Menurut Sudibya (2002) mengatakan, pariwisata international pada saat ini telah mengalami pergeseran yang cenderung mengarah pada pariwisata ecotourism yang berwawasan lingkungan, konservasi alam dengan pemanfaatan alam dan lingkungan secara bertanggung jawab. Ecotourism dan wisata agro diyakini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, meningkatkan gairah untuk meningkatkan usaha kecil seperti kerajinan rumah tangga, pertanian, dan bidang usaha lainnya karena wisatawan ecotourism adalah wisatawan yang bersentuhan langsung dengan penduduk lokal dimana objek tersebut dikembangkan

 

 

Foto Agrowisata Pelaga, Bali

Sumber: Observasi, 2007

 

 

 

“Menurut perspektif industri pariwisata, agrowisata adalah bagian dari wisata alam yang memiliki etika perencanaan dan filosofis pro pertanian”

Perencanaan kepariwisataan alam di suatu daerah, pada umumnya didasarkan pada pola perencanaan regional dan kawasan. Oleh karena pembangunan kepariwisataan alam sangat erat kaitannya dengan upaya mengkonservasi lingkungan, maka konsep dan prinsip pembangunan berwawasan lingkungan harus menjadi pertimbangan utama (Nuryanti, 2001)

Syamsu, dkk (2001) telah melakukan penelitian  tentang penerapan etika perencanaan kawasan Agrowisata Salak Pondoh, Sleman Yogyakarta. Dalam penelitian tersebut,  dirumuskan perencanaan pengembangan suatu kawasan pariwisata yang sebaiknya mempertimbangkan faktor kelangkaan, kealamiahan, keunikan, pelibatan tenaga kerja lokal, pertimbangan keadilan pendapatan dan pemerataan. Jika etika perencanaan dapat dilaksanakan dengan baik, diharapkan peranan suatu objek wisata akan terasa bagi masyarakat lokal. Dijelaskan pula,  penataan kawasan wisata mutlak harus dilakukan agar keberadaannya dapat dikunjungi terus oleh wisatawan. Kawasan dan objek wisata yang tertata baik akan memberikan nilai-nilai estetika, kenyamanan, kepuasan dan kesan “image”  yang mendalam bagi wisatawan dalam melakukan aktivitas wisata.

 

 

Foto Kebun Raya Bali pada musim liburan

Sumber: Observasi, 2007

 

 

Sedangkan Sujana (2002) dalam penelitiannya tentang perumusan strategi pengelolaan objek wisata Kebun Raya Eka Karya Bali, menyarankan agar pihak pengelola kebun raya Eka Karya melakukan strategi diversifikasi yang diarahkan untuk (1) Menata kembali kawasan ini, berupa: Penataan lokasi kemah wisata, pembuatan jalan turun tebing, pendirian tempat berkemah, pengembangan daya guna flora dan fauna, pembudidayaan tanaman air, arena bermain anak-anak, memperkaya koleksi tanamanan, membuat katalog tanaman, dukungan masyarakat sekitar berupa penjualan souvenir. (2) Melakukan budidaya flora dan fauna berupa pengembangan produk yang dilakukan oleh seksi koleksi berupa: budidaya flora tanaman air sehingga diharapkan dapat memberikan daya tarik lebih agar wisatawan tidak beralih ke objek lainnya. Budidaya fauna khususnya binatang atau burung-burung yang telah ada, jenis serangga tertentu, dan juga binatang kera. (3) Menambah koleksi tanaman khas Bali agar keunikannya semakin nampak berupa penambahan tanaman umbi-umbian (bumbu), tanaman obat, tanaman panca yadnya pada areal khusus. (4) Menciptakan bentuk katalog baru, pembuatan taman supaya memberikan daya tarik unsur ilmiah, dengan nama latin serta bingkai ukiran Bali. (5) Mempererat hubungan dan kerjasama dengan kelompok seni gong sebagai bentuk tanggungjawab sosial dengan masyarakat lokal di daerah tujuan wisata yakni masyarakat Candikuning. (6) Melakukan kegiatan usaha tambahan seperti: membuat cinderamata khas Kebun Raya Eka Karya, baju kaos bergambar wisatawan dengan latar Kebun Raya Eka Karya, mendirikan kios makanan dan minuman, lapangan tenis dirawat lebih baik, penataan kembali gedung pertemuan, memperbanyak brosur sebagai media promosi.

 

 

Foto Pasar Agro di kawasan Bedugul Bali

Sumber: Observasi, 2007

 

 

“Agrowisata yang beretika adalah memiliki kelangkaan, alamiah, unik, dan melibatkan petani setempat”

 

Pada prinsipnya, kedua hasil penelitian di atas baik Syamsu dan Sujana berpegang pada prinsip yang sama yakni, pengembangan objek wisata yang mempertimbangkan faktor kelangkaan, kealamiahan, keunikan, pelibatan tenaga kerja lokal, pertimbangan keadilan pendapatan dan pemerataan sehingga dapat menguntungkan semua pihak yang terlibat.

 

 

“agrowisata adalah pemanfaatan alam sebagai atraksi wisata”

 

Pada hakekatnya setiap ekosistem dengan segala isinya (sumber daya alam fisik dan hayatinya) merupakan atraksi wisata yang dapat dikembangkan untuk objek wisata alam. Semakin beragam kegiatan wisata alam semakin banyak pula membutuhkan atraksi (Fandeli, 2001). Brahmantyo, dkk (2001) telah melakukan penelitian tentang potensi dan peluang dalam pengembangan pariwisata Gunung Salak Endah, menemukan beberapa potensi alam dapat dimanfaatkan sebagai atraksi objek wisata ecotourism. Potensi tersebut adalah, Air Terjun Curug Ciumpet, areal perkemahan, lahan pertanian sebagai objek wisata agro, kolam air deras, arena pancing (perikanan darat), peternakan lebah, peternakan kuda, wisata perhutanan dan perkebunan, dan wisata industri pengolahan hasil tanaman kopi.

 

 

Foto Pedagang CinderaAgro  di Kawasan Kebun Raya Bali

Sumber: Observasi, 2007

 

 

Sedangkan Sudibya (2002) mengindentifikasikan, ecotourism potensial dikembangkan di Bali. Kabupaten Jembrana potensial untuk pengembangan berbagai jenis wisata alam dengan memanfaatkan kawasan Taman Nasional Bali Barat,  camping dan trekking dikombinasikan dengan snorkeling di Pulau Menjangan. Kabupaten Buleleng potensial untuk pengembangan berbagai agrowisata mengingat daerah ini memiliki kawasan pertanian yang luas. Berbagai tanaman industri seperti jeruk keprok, tembakau, anggur dan holtikultura bisa dibudidayakan di kabupaten ini. Di Kabupaten Tabanan dapat diintensifkan pengembangan holtikultura dan kebun bunga untuk keperluan hotel dan restoran serta masyarakat umum. Kebun Raya Eka Karya Bali juga dapat ditingkatkan pemanfaatannya, baik untuk atraksi wisata maupun untuk penelitian dan pendidikan. Kabupaten Bangli potensial untuk pengembangan peternakan sapi, terutama penggemukan (fattening) dan unggas untuk pasokan daging ke hotel dan restoran. Danau Batur dikembangkan sebagai tempat perikanan air tawar, baik untuk keperluan industri pariwisata maupun konsummsi lokal. Pulau Nusa Penida potensial untuk pengembangan penggemukan sapi untuk menghasilkan daging yang berkualitas. Pada prinsfnya, alam Bali memiliki potensi yang begitu besar untuk dikembangkan menjadi ecotourism.

Lebih lanjut Sudibya (2002) menjelaskan, saat ini di Bali sudah ada atraksi wisata yang erat hubungannya dengan prinsip ecotourism, seperti misalnya, arung jeram (whitewater rafting), cruising/sailing, taman burung, taman gajah, taman reptil, taman kupu-kupu, taman anggrek, dan wisata berkuda (horse riding).

DEFINISI AGROWISATA DARI PERSPEKTIF PERTANIAN

I GUSTI BAGUS RAI UTAMA, SE., MMA., MA.

AGROWISATA SEBAGAI PARIWISATA ALTERNATIF DI INDONESIA

Solusi Masif Pengentasan Kemiskinan

 

DEFINISI AGROWISATA DARI PERSPEKTIF PERTANIAN

 

 

 

Foto Lahan Persawahan Indonesia

Sumber; Online

 

Dalam kurun waktu yang sangat panjang perhatian pembangunan peranian terfokus kepada peningkatan produksi, terutama kepada peningkatan produksi tanaman pangan khususnya padi dan komoditi perdagangan tradisional. Upaya pemenuhan pangan melalui swasembada pangan telah menyita perhatian dan dana yang cukup besar. Kondisi tersebut menyebabkan pembangunan pertanian belum optimal sesuai dengan potensinya (Deptan, 2005)

Kelemahan yang terjadi selama ini menyebabkan adanya citra yang kurang menguntungkan dalam pembangunan pertanian, antara lain: (a) secara sadar ataupun tidak sadar, pembangunan pertanian diidentikkan dengan kegiatan peningkatan produksi semata; (b) dengan pandangan tersebut, pembangunan pertanian juga seakan terlepas dengan pembangunan sektor-sektor lainnya dan terlepas sebagai bagian dari pembangunan wilayah; dan (c) perhatian yang besar hanya kepada komoditas tertentu menyebabkan banyak bidang usaha pertanian lain kurang tergarap (Deptan, 2005)

Pada bagian lain semakin kuatnya norma liberalisasi perdagangan menyebabkan pasar domestik semakin terintegrasi dengan pasar internasional dan memaksa setiap negara termasuk Indonesia membuka segala rintangan dan menghapus segala bentuk proteksi. Ini berarti usaha dan produk pertanian domestik dipaksa untuk bersaing langsung dengan usaha dan produk global. kondisi ini merupakan tantangan sekaligus peluang dalam pembangunan sektor pertanian kedepan (Deptan, 2005)

Implikasi dan liberalisasi perdagangan ini mengharuskan Indonesia untuk mampu mempercepat peningkatan daya saing produknya agar dapat merebut pasar. Dalam peningkatan akses pasar tersebut dua pendekatan dapat dilakukan secara simultan, yaitu : (a) diversifikasi dan peningkatan kualitas sesuai dengan persyaratan yang diminta konsumen dan pasar global; dan (b) pengembangan pasar atas produk spesifik lokalita yang bersifat unik. Salah satu bidang usaha dalam penciptaan pasar yang didasarkan kepada konsep uniqueness adalah usaha wisata agro. Sesuai dengan potensinya bidang usaha ini belum tergarap secara baik dan dinilai prospektif sebagai salah satu sumber pertumbuhan baru sektor pertanian (Deptan, 2005)

 

 

“dalam pandangan pertanian, agrowisata berperan sebagai usaha diversifikasi dan peningkatan kualitas yang bersifat unik”

 

Belajar dari kelemahan dan pelaksanaan pembangunan masa lalu pembangunan pertanian saat ini dan kedepan dilakukan melalui pendekatan pembangunan sistem dan usaha agribisnis. Pembangunan sistem agribisnis dapat diartikan sebagai cara pandang baru dari pembangunan pertanian dengan menekankan kepada tiga hal: (1) melalui pembangunan agribisnis dengan pendekatan pembangunan pertanian dari pendekatan produksi ke pendekatan yang berdasarkan bisnis atau orientasi kepada bisnis sehingga pengembangan usaha bisnis dapat berdaya saing dan berkelanjutan menjadi dasar pertimbangan utama; (2) dalam pembangunan agribisnis pembangunan pertanian bukan semata pembangunan sektoral namun juga terkait dengan lintas sektoral karena pembangunan pertanian sangat terkait dan ditentukan oleh agroindustri hilir, agroindusri hulu dan lembaga jasa penunjang; (3) pembangunan pertanian bukan sebagai pembangunan parsial pengembangan komoditas, melainkan sangat terkait dengan pembangunan wilayah, khususnya perdesaan yang berkaitan erat dengan upaya-upaya peningkatan pendapatan masyarakat pertanian (Deptan, 2005)

 

”Pencitraan baru tentang pertanian adalah penerapan model agribisnis, agrowisata merupakan salah satu usaha agribisnis”

 

Pembangunan pertanian dalam kerangka sistem agribisnis merupakan suatu rangkaian dan keterkaitan dari: (1) sub agribisnis hulu (upstream agribusiness) yaitu seluruh kegiatan ekonomi yang menghasilkan sarana produksi bagi pertanian primer (usahatani); (2) sub agribisnis usahatani (onfarm agribusiness) atau pertanian primer, yaitu kegiatan yang menggunakan sarana produksi dan sub agribisnis hulu untuk menghasilkan komoditas pertanian primer. Sub ini di Indonesia disebut pertanian; (3) sub agribisnis hilir (down-stream agribusiness) yaitu kegiatan ekonomi yang mengolah komoditas pertanian primer menjadi produk olahan baik bentuk produk antara (intermediate product) maupun bentuk produk akhir (finished product); dan (4) sub sasa penunjang yaitu kegiatan yang menyediakan jasa bagi ketiga sub agribisnis di atas (Deptan, 2005)

Konsep pembangunan agribisnis tersebut sesuai dengan yang dibutuhkan dalam pengembangan wisata agro. Wisata agro merupakan salah satu usaha bisnis dibidang pertanian dengan menekankan kepada penjualan jasa kepada konsumen. Bentuk jasa tersebut dapat berupa keindahan, kenyamanan, ketentraman dan pendidikan. Pengembangan usaha wisata agro membutuhkan manajemen yang prima diantara sub sistem, yaitu antara ketersediaan sarana dan prasarana sarana wisata, objek yang dijual promosi dan pelayanannya (Deptan, 2005)

 

 

Foto Hutan lindung di Indonesia

Sumber: online

 

 

”agrowisata merupakan salah satu usaha bisnis dibidang pertanian dengan menekankan kepada penjualan jasa kepada konsumen”

 

Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki kekayaan alam dan hayati yang sangat beragam yang, jika dikelola dengan tepat, kekayaan tersebut mampu diandalkan menjadi andalan perekonomian nasional. Kondisi agroklimat di wilayah Indonesia sangat sesuai untuk pengembangan komoditas tropis dan sebagian sub tropis pada ketinggian antara nol sampai ribuan meter di atas permukaan laut. Komoditas pertanian (mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan) dengan keragaman dan keunikannya yang bernilai tinggi serta diperkuat oleh kekayaan kultural yang sangat beragam mempunyai daya tarik kuat sebagai wisata agro atau ekowisata yang berbasiskan pertanian. Keseluruhannya sangat berpeluang besar menjadi andalan dalam perekonomian Indonesia (Deptan, 2005)

Preferensi dan motivasi wisatawan berkembang secara dinamis. Kecenderungan pemenuhan kebutuhan dalam bentuk menikmati objek-objek spesifik seperti udara yang segar, pemandangan yang indah, pengolahan produk secara tradisional, maupun produk-produk pertanian modern dan spesifik menunjukkan peningkatan yang pesat. Kecenderungan ini merupakan signal tingginya permintaan akan wisata agro dan sekaligus membuka peluang bagi pengembangan produk-produk agribisnis baik dalam bentuk kawasan ataupun produk pertanian yang mempunyai daya tarik spesifik (Deptan, 2005)

 

 

Foto Hamparan Perkebunan buah di Indonesia

Sumber: online

 

”produk-produk agribisnis dapat berbentuk kawasan ataupun produk pertanian yang mempunyai daya tarik spesifik”

 

Hamparan areal pertanaman yang luas seperti pada areal perkebunan, dan hortikultura disamping menyajikan pemandangan dan udara yang segar, juga merupakan media pendidikan bagi masyarakat dalam dimensi yang sangat luas, mulai dari pendidikan tentang kegiatan usaha dibidang masing-masing sampai kepada pendidikan tentang keharmonisan dan kelestarian alam (Deptan, 2005)

Objek wisata agro tidak hanya terbatas kepada objek dengan skala hamparan yang luas seperti yang dimiliki oleh areal perkebunan, tetapi juga skala kecil yang karena keunikannya dapat menjadi objek wisata yang menarik. Dengan datangnya wisatawan mendatangi objek wisata juga terbuka peluang pasar tidak hanya bagi produk dan objek wisata agro yang bersangkutan, namun pasar dan segala kebutuhan masyarakat.

 

 

 

Foto Salah satu pondok wisata pada desa wisata di Bali

Sumber: Observasi, 2007

 

”agrowisata dapat menjadi salah satu sumber pertumbuhan baru daerah, sektor pertanian dan ekonomi nasional”

 

Dengan demikian melalui wisata agro bukan semata merupakan usaha atau bisnis dibidang jasa yang menjual jasa bagi pemenuhan konsumen akan pemandangan yang indah dan udara yang segar, namun juga dapat berperan sebagai media promosi produk pertanian, menjadi media pendidikan masyarakat, memberikan signal bagi peluang pengembangan diversifikasi produk agribisnis dan berarti pula dapat menjadi kawasan pertumbuhan baru wilayah. Dengan demikian maka wisata agro dapat menjadi salah satu sumber pertumbuhan baru daerah, sektor pertanian dan ekonomi nasional (Deptan, 2005)

TINGKATKAN CITRA INDONESIA SEBAGAI NEGARA AGRARIS

I GUSTI BAGUS RAI UTAMA, SE., MMA., MA.

AGROWISATA SEBAGAI PARIWISATA ALTERNATIF DI INDONESIA

Solusi Masif Pengentasan Kemiskinan

 

TINGKATKAN CITRA INDONESIA SEBAGAI NEGARA AGRARIS

 

 

3.1. Pertanian adalah Citra Indonesia

Sebelum krisis ekonomi tahun 1998, Indonesia pernah menjadi Negara dengan kekuatan ekonomi baru barada bersama-sama dengan Malaysia dan Thailand. Indonesia sempat menjadi model pembangunan ekonomi yang bekelanjutan khususnya untuk Negara sedang berkembang dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik (Tambunan, 2006).

Saat ini sector pertanian masih memegang peranan penting karena hampir 45% (41 juta) penduduk Indonesia bekerja pada sector ini dari 100 juta angkatan kerja yang ada. Rata-rata berkontribusi 17% terhadap GDP (DepTan Indonesia, 2005). Menurut ADB, masyrakat miskin mayoritas bekerja sebagai petani, dan jika 45% penduduk Indonesia adalah petani, berarti penduduk miskin Indonesia masih cukup tinggi.

Pernyataan di atas  dikuatkan oleh BPS, data Biro Pusat Statistik Indonesia juga menunjukkan bahwa sampai Agustus 2010, jumlah tenaga kerja Indonesia di bidang pertanian, kehutanan dan perikanan adalah 41,4 juta dari total angkatan kerja sebanyak 108,2 juta, sedangkan sisanya terdistribusi dalam delapan bidang pekerjaan lain. Hal ini menunjukkan bahwa bidang pertanian sesungguhnya paling potensial dalam menyerap tenaga kerja. Persoalannya adalah bagaimana membuat pasar tenaga kerja pertanian tersebut diisi oleh orang-orang yang benar-benar potensial, mempunyai visi dan instink bisnis yang kuat sehingga dapat menggerakkan investasi besar di bidang pertanian.

Menurut Yuwono (2011) membangun pertanian adalah membangun citra dan kedaulatan Indonesia menuju kejayaan yang pernah disandang oleh Indonesia sebagai Negara agraris yang kuat, kaya dengan sumber daya dan hasil pertanian yang berkualitas tinggi di mata internasional. Sekarang yang menjadi persoalannya adalah, bagaimana cara membangun dan membangkitkan gairah untuk membangun sector pertanian tersebut? Berikut fakta-fakta yang ditulis oleh Prof. Yuwono seperti yang tertulis di Majalah Time, Amerika Serikat, dalam edisi 11 Juli 2011, menulis sebuah laporan yang sangat menarik mengenai kecenderungan yang sekarang berlangsung di Amerika Serikat mengenai pertanian.

Dalam artikel berjudul Want to Make More than a Banker? Become a Farmer!, Stephen Gandel menulis bahwa di Amerika Serikat saat ini mulai timbul kesadaran bahwa menjadi petani adalah pekerjaan paling bagus pada abad ke-21. Penghasilan petani meningkat tajam karena kenaikan harga pangan. Meskipun ada keraguan di beberapa pihak, namun Jim Rogers, seorang penulis terkenal mengenai investasi merasa sangat yakin bahwa pertanian akan meningkat secara dramatis dalam beberapa dekade ke depan, lebih cepat dibanding dengan industri-industri yang lain, bahkan termasuk Wall Street sebagai kiblat investasi.

Dilaporkan juga bahwa selama beberapa tahun terakhir, karena adanya kenaikan bisnis biofuel, bisnis pertanian telah tumbuh sangat meyakinkan. Pada saat ekonomi secara keseluruhan hanya tumbuh pada laju 1,9%, penghasilan dari bidang pertanian telah meningkat sebesar 27% tahun sebelumnya dan diramalkan akan meningkat lagi sebesar 20% pada tahun 2011. Sementara itu, harga-harga real estate telah jatuh lagi tahun ini. Saat ini bisnis pertanian telah menjadi salah satu investasi paling panas di Wall Street.

Setengah agak heran, Prof. Yuwono menuliskan kenapa selama ini bidang pertanian di Indonesia dianggap sebagai bidang usaha yang tidak terlalu seksi untuk investasi besar, kecuali pada komoditas tertentu pada skala perkebunan besar, misalnya kelapa sawit?  Dicurigai factor utamanya  adalah kurangnya  pencitraan dan perhatian terhadap pertanian oleh pemerintah dan masyarakat selama ini dan akhirnya berdampak negatif terhadap minat terhadap bidang pertanian. Pernyataan tersebut nampaknya tidak dapat kita tolak, data dari hasil penerimaan mahasiswa baru melalui Seleksi Nasional Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) menegaskan hal ini. Tidak perlu ditutupi atau diingkari kenyataan bahwa banyak calon mahasiswa yang diterima di perguruan tinggi pertanian berasal dari kalangan yang secara akademis bukan yang terbaik.

Prof Yuwono, terus bertanya-tanya dan pertanyaan kemudian mengiang tak habis-habis seputar apa sebenarnya yang salah dengan pertanian di negara kita sehingga pertanian menjadi bidang pendidikan dan usaha yang tidak cukup kuat menggiring investasi maupun minat calon mahasiswa? Beberapa faktor yang mungkin dapat menjelaskan fenomena ini antara lain adalah kebijakan yang belum sepenuhnya pro petani dan pertanian. Memang harus diakui bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk pertanian, termasuk pembangunan infrastruktur yang diperlukan.

Meskipun demikian, harus disadari bahwa pertanian bukan hanya persoalan ketersediaan lahan dan infrastruktur. Kebijakan atas harga komoditas pertanian yang lebih menjanjikan untuk perbaikan kehidupan petani, kebijakan subsidi dan permodalan pertanian, penghapusan impor produk pertanian yang bersaing head-to-head dengan produk pertanian lokal, kebijakan yang tegas terhadap kecenderungan alih fungsi lahan, penindakan tegas terhadap penimbunan bahan pangan, adalah beberapa contoh kebijakan yang harus menjadi perhatian penuh penentu kebijakan agar pertanian menjadi lahan bisnis yang menarik. Minat terhadap bidang pertanian, baik dalam konteks usaha maupun pendidikan, diyakini akan meningkat dengan tajam jika ada kebijakan yang menjadikan pertanian sebagai bisnis yang menarik, seperti halnya bisnis kertas berharga di pasar saham.

 

Sebenarnya ada jalan keluar untuk membangkitkan sector pertaian Indonesia, yakni mereka yang akan berkecimpung dalam bidang pertanian, sebagai mahasiswa maupun pengusaha pertanian, tentu memerlukan jaminan masa depan pertanian dan pemerintah mesti memberikan dukungannya. Seperti contoh yang terjadi di Amerika Serikat, booming bisnis pertanian telah memengaruhi juga pasaran kerja, baik yang terkait dengan pertanian secara langsung maupun industri lain, misalnya industri perangkat penyimpanan hasil pertanian dan industri perumahan di daerah-daerah pertanian.

Tantangan yang harus dihadapi di Indonesia untuk membuat pertanian menjadi ladang investasi dan jaminan masa depan yang menarik memang cukup berat. Persoalannya cukup kompleks, meskipun banyak di antaranya lebih disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang setengah hati, misalnya kebijakan impor produk pertanian yang bersaing langsung dengan produk lokal. Sungguh ironis bahwa sekarang ini lebih mudah untuk menemukan apel Washington, jeruk dari China, beras dari Vietnam, dan lain-lain di pasar tradisional dibanding dengan menemukan produk buah eksotis lokal, misalnya sawo.

 

Tidak ada yang dapat memungkiri peranan pertanian bagi tegaknya suatu negara. Kemampuan suatu negara untuk mencukupi kebutuhan pangan bagi warganya merupakan faktor kritis yang menentukan apakah suatu negara dapat menegakkan kedaulatannya khususnya kedaulatan pangan. Oleh karena itu menempatkan pertanian dalam posisi yang setara dengan bidang-bidang keilmuan dan usaha yang lain, keteknikan, kedokteran, manajemen dan lain-lain, menjadi suatu keharusan. Persoalannya adalah, seperti telah disampaikan di depan, apakah negara mampu meyakinkan masyarakat bahwa belajar ilmu pertanian, atau berinvestasi di bidang pertanian, dapat memberikan jaminan masa depan yang menjanjikan? Meskipun demikian, masyarakat juga perlu membuka kesadaran diri untuk memberikan penghargaan yang layak bagi petani dan usaha tani dan tidak menempatkannya dalam posisi yang inferior dibanding dengan bidang lain.

Dari pernyataan di atas, para akademisi dan praktisi pariwisata mencoba menolong sector pertanian yang nyaris mati  suri ini dengan mengembangkan agrowisata. Jika agrowisata dapat dikembangkan secara masif di Indonesia, maka jalan untuk mengentaskan masyarakat miskin dari kubangan kemiskinan tersebut semakin menemui jalan terang setidaknya pariwisata dapat menjadi penolong bagi program pengentasan kemiskinan tersebut dan lambat laun sector pertanian dapat dibangkitkan kembali seperti yang terjadi di Amerika saat ini.

 

 

 

3.2. Membangun Citra Pertanian melalui Agrowisata Indonesia

 

Menurut Pitana (2005), membangun pariwisata adalah membangun sebuah citra suatu destinasi, harusnya wilayah yang akan dikembangkan menjadi agrowisata mempunyai citra (image) tertentu, yang akan menjadi “mental maps” seseorang terhadap suatu destinasi. Citra harus mengandung keyakinan, kesan, dan persepsi. Citra yang terbentuk di pasar merupakan kombinasi antara berbagai faktor yang ada pada destinasi yang bersangkutan (seperti cuaca, pemandangan alam, keamanan, kesehatan dan sanitasi, keramahtamahan, dan lain-lain) di satu pihak, dan informasi yang diterima oleh calon wisatawan dari berbagai sumber di pihak lain, atau dari fantasinya sendiri.

Fantasi, walaupun tidak real, sangat penting di dalam mempengaruhi calon wisatawan (Nurhayati, 1996; Pitana, 2005). Citra sangat penting dalam industri pariwisata, sehingga Buck, (1993) dan Pitana (2005) menganggap, pariwisata adalah industri yang berbasiskan citra, karena citra akan mampu membawa calon wisatawan ke dunia simbol dan makna. Citra agrowisata adalah citra pertanian, sebuah keharusan penguatan citra pertanian tersebut  adalah citra agrowisata yang akan ditawarkan kepada calon wisatawan. Dinamika sosial yang berhubungan dengan citra agrowisata sebaiknya juga menjadi perhatian bagi pengelola agrowisata, apakah citra yang ada tentang agrowisata yang sedang dikelola meningkat, masih tetap ajeg, atau justru telah mengalami penurunan citra.

Citra harusnya merupakan core product dari agrowisata yang akan dikembangkan, dan citra dapat dibentuk dan dipengaruhi oleh cuaca, pemandangan alam, keamanan, budaya, kesehatan, dan apa saja bentuknya yang penting citra tersebut menjadi factor penarik dan pendorong wisatawan untuk datang ke sebuah agrowisata. Sebagai contoh, kabupaten Sleman kuat citranya tentang salak pondoh maka maka agrowisatanya akan bercitrakan agrowisata salak pondoh. Contoh lainnya, di kabupaten Malang kuat citranya tentang Apel maka agrowisata akan menjadi agrowisata apel Malang, begitu seterusnya.

 

 

3.3. Membangun Persepsi Wisatawan

 

Menurut Simamora (2000), terdapat dua sumber persepsi, antara lain,  persepsi langsung dan tidak langsung. Persepsi tidak langsung terbentuk dari media yang dipergunakan oleh produsen dalam memperkenalkan produknya, dapat berupa suara manusia, kata-kata indah dan angka-angka cetakan di media massa.

Sedangkan persepsi langsung terbentuk dari indera penglihatan, pendengaran, pembauan, pencicipan, dan perasa. Persepsi langsung dapat dibedakan menurut sumbernya menjadi tiga, antara lain.

1)            Persepsi tentang suatu produk yang diperoleh dari indikator-indikator yang berhubungan langsung dengan suatu produk. Indikator-indikator tersebut misalnya, ramainya pengunjung di suatu pusat perbelanjaan, banyaknya produk yang beredar di masyarakat.

2)            Persepsi yang diperoleh setelah melakukan preperensi atau perbandingan terhadap produk/objek wisata lain yang sejenis, misalnya Kebun Raya Cibodas Bandung dianggap lebih baik dari pada Kebun Raya Eka Karya Bali.

3)            Persepsi yang terbentuk dari pengamatan langsung dan ini paling penting karena hal ini merupakan latar belakang yang diperoleh seseorang dari pengamatan sebuah situasi secara langsung.

Dalam konteks pembangunan agrowisata, persepsi harapkan terbentuk dari pengamatan atas atribut yang dimiliki oleh sebuah agrowisata atau wilayah secara langsung melalui kelima indera wisatawan, yaitu penglihatan, penciuman, peraba, perasa, dan pendengaran wisatawan yang berkunjung.

Persepsi wisatawan terhadap atribut objek wisata agro merupakan pandangan wisatawan  berdasarkan atribut-atribut yang ditawarkan oleh suatu objek wisata agro. Persepsi positif akan mendorong wisatawan untuk mengunjungi suatu objek wisata agro, sedangkan persepsi negatif akan mendorong wisatawan  untuk tidak mengunjungi suatu objek wisata agro tersebut.

 

 

3.4. Motivasi Wisatawan untuk Berwisata

Menurut Sharpley, 1994 dan Wahab, 1975 (dalam Pitana, 2005) menekankan,  motivasi merupakan hal yang sangat mendasar dalam studi tentang wisatawan dan  pariwisata, karena motivasi merupakan “Trigger” dari proses perjalanan wisata, walau motivasi ini acapkali tidak disadari secara penuh oleh wisatawan itu sendiri.

Pada dasarnya seseorang melakukan perjalanan dimotivasi oleh beberapa hal, motivasi-motivasi tersebut dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok besar sebagai berikut: (1) Physical or physiological motivation yaitu motivasi yang bersifat fisik antara lain untuk relaksasi, kesehatan, kenyamanan, berpartisipasi dalam kegiatan olahraga, bersantai dan sebagainya. (2) Cultural motivation yaitu keinginan untuk mengetahui budaya, adat, tradisi dan kesenian daerah lain. (3)Social or interpersonal motivation yaitu motivasi yang bersifat sosial, seperti mengunjungi teman dan keluarga, menemui mitra kerja, melakukan hal-hal yang dianggap mendatangkan gengsi (prestice), melakukan ziarah, pelarian dari situasi yang membosankan dan seterusnya. (4) Fantasy motivation yaitu adanya motivasi di daerah lain sesorang akan bisa lepas dari rutinitas keseharian yang menjemukan dan yang memberikan kepuasan psikologis (McIntosh, 1977 dan Murphy, 1985; dalam Pitana, 2005). Pearce, 1998 (dalam Pitana, 2005) berpendapat, wisatawan dalam melakukan perjalanan wisata termotivasi oleh beberapa faktor yakni: Kebutuhan fisiologis, keamanan, sosial, prestise, dan aktualiasasi diri.

 

 

 

3.5. Faktor-faktor Pendorong Wisatawan untuk Berwisata

 

Faktor-faktor  pendorong untuk berwisata sangatlah penting untuk diketahui oleh siapapun yang berkecimpung dalam industri pariwisata termasuk agrowisata (Pitana, 2005). Dengan adanya faktor pendorong, maka seseorang ingin melakukan perjalanan wisata, tetapi belum jelas mana daerah yang akan dituju. Berbagai faktor pendorong seseorang melakukan perjalanan wisata menurut Ryan, 1991 (dalam Pitana, 2005), sebagai berikut:

1)            Escape. Ingin melepaskan diri dari lingkungan yang dirasakan menjemukan, atau kejenuhan dari pekerjaan sehari-hari.

2)            Relaxation. Keinginan untuk penyegaran, yang juga berhubungan dengan motivasi untuk escape di atas.

3)            Play. Ingin menikmati kegembiraan, melalui berbagai permainan, yang merupakan kemunculan kembali sifat kekanak-kanakan, dan melepaskan diri sejenak dari berbagai urusan yang serius.

4)            Strengthening family bond. Ingin mempererat hubungan kekerabatan, khususnya dalam konteks (visiting, friends and relatives). Biasanya wisata ini dilakukan bersama-sama (group tour)

5)            Prestige. Ingin menunjukkan gengsi, dengan mengunjungi destinasi yang menunjukkan kelas dan gaya hidup, yang juga merupakan dorongan untuk meningkatkan status atau social standing.

6)            Social interaction. Untuk melakukan interaksi sosial dengan teman sejawat, atau dengan masyarakat lokal yang dikunjungi.

7)            Romance. Keinginan bertemu dengan orang-orang yang bisa memberikan suasana romantis atau untuk memenuhi kebutuhan seksual.

8)            Educational opportunity. Keinginan melihat suatu yang baru, memperlajari orang lain dan/atau daerah lain atau mengetahui kebudayaan etnis lain. Ini merupakan pendorong dominan dalam pariwisata.

9)            Self-fulfilment. Keinginan menemukan diri sendiri, karena diri sendiri biasanya bisa ditemukan pada saat kita menemukan daerah atau orang yang baru.

10)          Wish-fulfilment. Keinginan merealisasikan mimpi-mimpi, yang lama dicita-citakan, sampai mengorbankan diri dalam bentuk penghematan, agar bisa melakukan perjalanan. Hal ini juga sangat jelas dalam perjalanan wisata religius, sebagai bagian dari keinginan atau dorongan yang kuat dari dalam diri.

 

 

3.6. Faktor-faktor Penarik (Daya Tarik Objek Wisata)

 

Menurut Jackson, 1989 (dalam Pitana, 2005) terdapat 11 faktor yang menjadi faktor penarik, yaitu: (1) location climate, (2) national promotion, (3) retail advertising, (4) wholesale, (5) special events, (6) incentive schemes, (7) visiting friends, (8) visiting relations, (9) tourist attractions, (10) culture, dan (11) natural environment and  man-made environment.

Dalam kaitannya dengan faktor-faktor yang menentukan wisatawan untuk membeli atau mengunjungi objek wisata. Medlik, 1980 (dalam Ariyanto 2005), menyatakan ada lima faktor yang menentukan seseorang untuk membeli jasa atau mengunjungi objek wisata, yaitu: (1) lokasi, (2) fasilitas, (3) citra atau image, (4) harga atau tarif, dan (5) pelayanan.

Membangun agrowisata tidak cukup hanya mengembangkan sector pertanian saja namun harus juga mampu membawa sector pertanian tersebut menjadi kemasan produk yang memiliki  citra yang kuat. Citra yang kuat tentang wilayah agrowisata harus dapat dikomunikasikan kepada calon wisatawan sehingga citra tersebut dapat menjadi factor penarik dan pendorong yang akan disesuaikan dengan motivasi masing-masing wisatawan untuk melakukan perjalanan wisata.

PRINSIP-PRINSIP PEMBANGUNAN PARIWISATA BERKELANJUTAN

I GUSTI BAGUS RAI UTAMA, SE., MMA., MA.

AGROWISATA SEBAGAI PARIWISATA ALTERNATIF DI INDONESIA

Solusi Masif Pengentasan Kemiskinan

 

PRINSIP-PRINSIP PEMBANGUNAN PARIWISATA BERKELANJUTAN

 

 

Pariwisata apapun jenis dan namanya, hendaknya dapat dibangun dan dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Menurut United Nation (2002) prinsip-prinsip tersebut adalah:

 

Participation: Residents of a community must maintain control of tourism development by being involved in setting a community tourism vision, identifying the resources to be maintained and enhanced, and developing goals and strategies for tourism development and management. Residents must participate in the implementation of strategies and the operation of the tourism infrastructure, services and facilities.

 

Prinsip pertama adalah pembangunan pariwisata harus dapat dibangun dengan melibatkan masyarakat lokal , visi pembangunan pariwisata mestinya dirancang berdasarkan ide masyarakat lokal  dan untuk kesejahteraan masyarakat lokal . Pengelolaan kepariwisataan yang telah dibangun mestinya juga melibatkan masyarakat lokal  sehingga masyarakat lokal  akan merasa memiliki rasa memiliki untuk perduli terhadap keberlanjutan pariwisata. Masyarakat lokal  harusnya menjadi pelaku bukan menjadi penonton.

 

Community Goals: Harmony is required between the needs of a visitor, the place and the community. This is facilitated by broad community support with a proper balance between economic, social, cultural and human objectives, and recognition of the importance of cooperation between government, host communities, the tourism industry and non-profit organizations involved in community development and environmental protection.

 

 

Prinsip kedua adalah menciptakan keseimbangan antara kebutuhan wisatawan dan masyarakat.  Kepentingan pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah tujuan yang didasarkan atas kerelaan untuk membentuk kualitas destinasi yang diharapkan oleh wisatawan. Keseimbangan tersebut akan dapat terwujud jika semua pihak dapat bekerjasama dalam satu tujuan sebagai sebuah komunitas yang solid. Komunitas yang dimaksud adalah masyarakat lokal , pemerintah lokal , industri pariwisata, dan organisasi kemasyarakat yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat di mana destinasi pariwisata dikembangkan.

Lebih lanjut dapat dijabarkan, dari perspektif filsafat manajemen pertumbuhan, pembagunan adalah sebagian besar merupakan pertanyaan tentang apa diinginkan oleh masyarakat yang terlihat pada visi  masyarakat, tujuan, dan kemampuan untuk mengelola dampak pertumbuhan itu.  Sesuai dengan pandangan ini, Whistler berpendapat, pemimpin harus berhati-hati dalam mengadopsi filosofi manajemen pertumbuhan. Kebijakan yang dirancang untuk mendorong program-program lingkungan yang berfokus pada:  Suatu pendekatan berbasis ekosistem terhadap penggunaan lahan, termasuk  area yang dilindungi, perkotaan yang desain  secara efisien; Lingkungan transportasi yang berkelanjutan, termasuk strategi yang komprehensif untuk mendorong efesiensi penggunaan kendaraan bermotor; Pasokan air bawah tanah dan program pengelolaan air limbah;  Pengurangan limbah padat dan inisiatif penggunaan kembali, dan Praktek Konservasi energi (Waldron, Godfrey, dan Williams, 1999).

 

Stakeholder Involvement: Tourism initiatives should be developed with the help of broad-based community input. Participants could include lokal  NGO groups and institutions, volunteer service groups, the poor, women, municipal governments and their economic development departments, tourism associations, visitor bureaus, town business associations, regional representatives of provincial tourism development and any other party which might be involved in or impacted by tourism.

 

Prinsip ketiga adalah pembangunan harus melibatkan para pemangku kepentingan, dan melibatkan lebih banyak pihak akan mendapatkan input yang lebih baik. Pelibatan para pemangku kepentingan harus dapat menampung pendapat organisasi kemasyarakatan lokal , melibatkan kelompok masyarakat miskin, melibatkan kaum perempuan, melibatkan asosiasi pariwisata, dan kelompok lainnya dalam masyarakat yang berpotensi mempengaruhi jalannya pembangunan.

Dalam sosiologi atau ilmu kemasyarakatan, terdapat beberapa kelompok berpengaruh dalam masyarakat, dan jika menghendaki pembangunan pariwisata  di suatu daerah bekelanjutan, mestinta semua kelompok dalam masyarakat dapat dilibatkan untuk menampung segala masukan dan saran-sarannya untuk pembangunan. Harus disadari, setiap saat kelompok berpengaruh dalam masyarakat dapat bertambah atau berkurang jumlahnya seiring dengan berkembangnya kebebasan berdemokrasi.

Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan adalah  kondisi yang diinginkan dan mungkin menjadi elemen yang paling penting dari manajemen pertumbuhan. Mengembangkan mekanisme yang tepat untuk menggabungkan pandangan berbeda adalah penting untuk keberhasilan pembangunan yang menyesuaikan kepentingan masyarakat dan wisatawan secara bersama-sama (Cleveland dan Hansen, 1994).

Masing-masing kelompok msyarakat memiliki kebutuhan yang sangat berbeda dalam hal fasilitas perumahan dan pelayanan. Alternatif mekanisme, seperti pertemuan kelompok kecil yang lebih informal, telah digunakan dalam beberapa kasus. Dalam hubungannya dengan proses ini, informasi komunitas yang aktif dan program publisitas (misalnya, melalui talk show radio, newsletter, dll) sering diperlukan untuk memastikan bahwa masyarakat dapat memberikan masukan dalam proses manajemen pertumbuhan (Gill, 1992).

 

Lokal  Ownership: Tourism development must provide quality employment for community residents. The provision of fulfilling jobs has to be seen as an integral part of any tourism development at the lokal  level. Part of the process of ensuring quality employment is to ensure, as much as possible, the tourism infrastructure (hotels, restaurants, shops, etc.) is developed and managed by lokal  people. Experience has demonstrated that the provision of education and training for lokal  residents and access to financing for lokal  businesses and entrepreneurs are central to this type of policy.

 

Prinsip keempat adalah, memberikan kemudahan kepada para pengusaha lokal  dalam sekala kecil, dan menengah. Program pendidikan yang berhubungan dengan kepariwisataan harus mengutamakan penduduk lokal  dan industri yang berkembang pada wilayah tersebut harus mampu menampung para pekerja lokal  sebanyak mungkin.

 

Establishing Lokal  Business Linkages: Linkages must be established among lokal  businesses in the tourism industry in order to ensure tourism expenditures stay within the destination rather than leak out to purchase imported goods and services for tourists. Lokal  involvement in tourism facilitates the development of linkages among the service and goods providers within the tourism destination.

 

Prinsip kelima adalah, pariwisata harus dikondisi untuk tujuan membangkitkan bisnis lainnya dalam masyarakat artinya pariwisata harus memberikan dampak pengganda pada sector lainnya, baik usaha baru maupun usaha yang telah berkembang saat ini.

 

Cooperation: Cooperation between lokal  attractions, businesses and tourism operators is essential given that one business or operation can be directly affected by the performance or quality of another. Models of partnerships must be explored in the areas of planning, management, marketing and funding for tourism ventures.

 

Prinsip keenam adalah adanya kerjasama antara masyarakat lokal  sebagai creator atraksi  wisata dengan para operator penjual paket wisata, sehingga perlu dibangun hubungan kerjasama yang saling menguntungkan. Misalnya, berkembangnya sanggar tari, kelompok tani, dan lainnya karena mendapatkan keuntungan dari berkembangnya sector pariwisata. Sementara para operator sangat berkepentingan terhadap eksistensi dan keberlanjutan atraksi wisata pada wilayah pariwisata. Idealnya harus ada keseimbangan permintaan dan penawaran yang berujung pada kepuasan wisatawan, namun demekian dalam praktiknya akan ada perbedaan mendasar antara masyarakat lokal dan wisatawan sehubungan dengan perbedaan perbedaan sikap terhadap pembangunan itu sendiri (Lawrence, et al., 1993).  Penelitian terhadap wisatawan  akan dapat menjadi jalan keluar untuk mengatasi perbedaan tersebut dengan melakukan wawancara dengan para wisatawan untuk memahami mengapa mereka memutuskan untuk mengunjungi sebuah destinasi, seberapa baik harapan mereka terpenuhi dan apa yang dapat dilakukan untuk membuat mereka tetap lebih terpuaskan.

Menjaga keseimbangan antara kebutuhan wisatawan dan orang-orang dari semua masyarakat sangatlah penting untuk diketahui. Seperti banyak penduduk kota wisata memilih untuk tinggal di sana karena gaya hidup yang dirasakan dan faktor kemudahan, program yang dirancang untuk memfasilitasi penggunaan fasilitas, dan layanan yang dapat digunakan untuk mengurangi gesekan antara warga dan pengunjung.

 

Sustainability of the Resource Base: Sustainable tourism development has to provide for intergenerational equity. Equitable distribution of costs and benefits of tourism development must take place among present and future generations. To be fair to future generations of tourists and the travel industry, society should strive to leave a resource base no less than the one inherited. Sustainable tourism development must, therefore, avoid resource allocation actions that are irreversible.

 

Prinsip ketujuh adalah, pembangunan pariwisata harus mampu menjamin keberlanjutan, memberikan keuntungan bagi masyarakat saat ini dan tidak merugikan generasi yang akan datang.  Adanya anggapan bahwa pembangunan pariwisata berpotensi merusak lingkungan jika dihubungkan dengan  peningkatan jumlah wisatawan dan degradasi daerah tujuan pariwisata adalah sesuatu yang logis (Hunter dan Green, 1995). Wujud hubungan ini adalah konsep tentang daya dukung yang menunjukkan suatu pendekatan manajemen yang memungkinkan pertumbuhan dalam batas yang dapat diterima (Johnson dan Thomas, 1996).

 

 

Carrying Capacity: There is a definite need for the impact assessment of tourism development proposals to distinguish between plans which encourage mass versus quality tourism. The capacity of sites must be considered, including physical, natural, social and cultural limits. Development should be compatible with lokal  and environmental limits, and operations should be evaluated regularly and adjusted as required

 

Prinsip kedelapan adalah pariwisata harus bertumbuh dalam prinsip optimalisasi bukan pada exploitasi. Strategi manajemen kapasitas akan menjadi pilihan yang terbaik, walaupun saat ini masih  mengalami kontroversi yang cukup tajam. Konsep ini merupakan kebutuhan yang semestinya diakui untuk membatasi dan menjadi kendali atas dimensi-dimensi pembangunan pariwisata yang dapat mengancam berkelanjutan penggunaan sumber daya yang terbatas,  pada saat yang bersamaan, konsep tersebut berhadapan dengan keinginan untuk memaksimalkan peluang sebagai tujuan pertumbuhan dan mewujudkan manfaat potensial yang terkait dengan pengunjung yang semakin meningkat.

 

Monitoring and Evaluating: Guidelines have to be established for tourism operations, including requirements for impact assessment. There should be codes of practice established for tourism at the national, regional and lokal  levels. There is also a need to develop indicators and threshold limits for measuring the impacts and success of lokal  tourism ventures. Protection and monitoring strategies are essential if communities are to protect the very resources that form the basis of their tourism product to protect the environment (the tourism resource base) on which it depends.

 

Prinsip kesembilan adalah harus ada monitoring dan evaluasi secara periodic untuk memastikan pembangunan pariwisata tetap berjalan dalam konsep pembagunan berkelanjutan. Mestinya pembagunan pariwisata dapat diletakkan pada prinsip pengelolaan dengan manajemen kapasitas, baik kapasitas wilayah, kapasitas obyek wisata tertentu, kapasitas ekonomi, kapasitas social, dan kapasitas sumberdaya yang lainnya sehingga dengan penerapan manajemen kapasitas dapat memperpanjang daur hidup pariwisata itu sendiri sehingga konsepsi konservasi dan preservasi serta komodifikasi untuk kepentingan ekonomi dapat berjalan bersama-sama dan pembangunan pariwisata berkelanjutan dapat diwujudkan.

 

Accountability: The management and use of public goods such as water, air and common lands should ensure  accountability on behalf of users to ensure these resources are not abused.

 

Prinsip kesepuluh adalah harus adalah keterbukaan terhadap penggunaan sumber daya seperti penggunaan air bawah tanah, penggunaan lahan, dan penggunaan sumberdaya lainnya harus dapat dipastikan tidak disalah gunakan. Untuk hal tersebut  kode etik pembangunan pariwisata berkelanjutan harus dirumuskan dan menjadi agenda yang terus menerus  di revisi dan bahkan revisi yang terakhir diselenggarakan di Bali (UNWTO Etic Code, 2011). Standar yang tetapkan memang masih terlalu umum untuk diterapkan oleh unit bisnis, sehingga masih perlu dilakukan penjabaran menjadi standar yang lebih rinci  dalam bentuk buku manual (Font dan Bendell, 2002).  Sebagai contohnya, di Eropa secara sukarela mengambil inisiatif untuk program pariwisata berkelanjutan dan menciptakan sebuah sistem federal untuk meningkatkan standar di antara program-program saat ini,  telah digunakan pada  1000 akomodasi sebagai sebuah disertifikasi untuk konsumen  dalam promosi, dan penawaran paket wisata mereka (Visitor, 2003).

 

 

Training: Sustainable tourism development requires the establishment of education and training programmes to improve public understanding and enhance business, vocational and professional skills especially for the poor and women. Training should include courses in tourism, hotel management, creation and operation of small businesses and other relevant topics.

 

Prinsip kesebelas adalah melakukan program peningkatan sumberdaya manusia dalam bentuk pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi untuk bidang keahlian pariwisata sehingga dapat dipastikan bahwa para pekerja siap untuk bekerja sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan sesuai dengan bidangnya masing-masing sehingga program sertifikasi akan menjadi pilihan yang tepat.  Sertifikasi sebagai proses untuk meningkatkan standar industri memiliki pendukung dan dan nilai kritik. Bagian ini sebenarnya meninjau kelayakan sertifikasi sebagai alat kebijakan untuk melakukan perbaikan secara sukarela, di bawah lima aspek: keadilan, efektivitas, efisiensi, kredibilitas, dan integrasi (Toth, 2002).

Instrumen keadilan dianggap sebagai kesempatan semua perusahaan pariwisata untuk mengakses sertifikasi.  Tiga wilayah dianggap berpotensi menimbulkan ketidakadilan dapat berupa biaya biaya (1) aplikasi, (2) pelaksanaan oleh perusahaan pariwisata, dan (3)program pelaksanaannya.  Tingginya biaya relatif yang dirasakan dari sertifikasi dianggap sebuah ketidakadilan karena tidak semua perusahaan akan memiliki potensi yang sama untuk mengakses program sertifikasi tersebut.  Sebuah studi kasus di Kostarika, pemerintahnya telah berhasil memberikan subsidi bagi yang pertama kali menjalankan program sertifikasi ini khususnya yang berkaitan dengan sertifikat Pariwisata Berkelanjutan.  Contoh lainnya, di Australia, Program Akreditasi yang berkaitan dengan ekowisata telah dituangkan dalam bentuk audit tertulis pada tahun 2001. Meskipun beberapa program sertifikasi dapat memberikan manfaat yang cukup namun factor biaya masih menjadi mitos penghalang terwujudnya program sertifikasi tersebut (Toth, 2002).

 

Positioning: Sustainable tourism development involves promoting appropriate uses and activities to reduce poverty and draw from and reinforce landscape character, sense of place, community identity and site opportunities. These activities and uses should aim to provide a quality tourism experience that satisfies visitors while adhering to other principles of sustainable tourism.

 

Prinsip keduabelas adalah terwujudnya tiga kualitas yakni pariwisata harus mampu mewujudkan kualitas hidup ”quality of life” masyarakat lokal, pada sisi yang lainnya pariwisata harus mampu memberikan kualitas berusaha ”quality of opportunity” kepada para penyedia jasa dalam industri pariwisata dan sisi berikutnya dan menjadi yang terpenting adalah terciptanya kualitas pengalaman wisatawan ”quality of experience”.

Menurut Ardika (Kompas, Senin, 13 Maret 2006) Kepariwisataan ada dan tumbuh karena perbedaan, keunikan, kelokalan baik itu yang berupa bentang alam, flora, fauna maupun yang berupa kebudayaan sebagai hasil cipta, karsa, rasa dan budhi manusia. Tanpa perbedaan itu, tak akan ada kepariwisataan, tidak ada orang yang melakukan perjalanan atau berwisata. Oleh karena itu, melestarikan alam dan budaya serta menjunjung kebhinekaan adalah fungsi utama kepariwisataan. Alam dan budaya dengan segala keunikan dan perbedaannya adalah aset kepariwisataan yang harus dijaga kelestariannya. Hilangnya keunikan alam dan budaya, berarti hilang pulalah kepariwisataan itu.

Dengan berlandaskan prinsip keunikan dan kelokalan, kepariwisataan Indonesia didasari oleh falsafah hidup bangsa Indonesia sendiri, yaitu konsep prikehidupan yang berkeseimbangan. Seimbangnya hubungan manusia dengan Tuhan, seimbangnya hubungan manusia dengan sesamanya, seimbangnya hubungan manusia dengan lingkungan alam. Konsep ini mengajarkan kepada kita untuk menjunjung nilai-nilai luhur agama serta mampu mengaktualisasikannya, menghargai nilai-nilai kemanusiaan, toleran, kesetaraan, kebersamaan, persaudaraan, memelihara lingkungan alam. Kesadaran untuk menyeimbangkan kebutuhan materi dan rokhani, seimbangnya pemanfaatan sumber daya dan pelestarian. Kita diajarkan untuk tidak menjadi rakus.

Konsep ini juga menempatkan manusia sebagai subyek. Manusia dengan segala hasil cipta, rasa, karsa, dan budhinya adalah budaya. Dengan demikian kepariwisataan Indonesia adalah kepariwisataan yang berbasis masyarakat (community based tourism) dan berbasis budaya (cultural tourism). Kepariwisataan yang dibangun dengan prinsip dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat.

PEMBANGUNAN PARIWISATA BERKELANJUTAN

I GUSTI BAGUS RAI UTAMA, SE., MMA., MA.

AGROWISATA SEBAGAI PARIWISATA ALTERNATIF DI INDONESIA

Solusi Masif Pengentasan Kemiskinan

 

BAB I

PEMBANGUNAN PARIWISATA BERKELANJUTAN

 

Meskipun Secara terus-menurus, pembangunan pariwisata berkelanjutan dikumandangkan, dan pada KTT Johannesburg 2002 telah diletakkan dasar secara signifikan sebagai upaya  melakukan negosiasi dan kampanye positif tentang pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Pada KTT ini juga mampu menggalang lebih dari 300 kemitraan sukarela, yang masing-masing membawa tambahan sumber daya untuk mendukung upaya-upaya untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan. (United Nations Department of Economic and Social Affairs, 2002).

Memperdebatkan pariwisata dalam pembangunan berkelanjutan adalah sebuah hal logis mengingat bahwa pariwisata adalah sebuah industri yang menjual lingkungan, baik fisik dan manusia sebagai totalitas produk. Integritas dan kontinuitas produk ini telah menjadi perhatian utama industri seperti yang dinyatakan oleh beberapa lembaga international, misalnya, UN-WTO tentang Global Etik untuk Kode etik Pariwisata, dan asosiasi Ekowisata Australia telah merumuskan sebuah Program Akreditasi Ekowisata untuk mendukung usaha pembangunan yang berkelanjutan.

Terdapat banyak pilihan sebenarnya, tapi maknanya lebih dari isu-isu dan pilihan yang perlu dilakukan sebelum konsep pembangunan berkelanjutan dapat bergerak lebih lanjut terhadap fisik dan realitas ekonomi. Para peneliti dan pemerintah di beberapa negara telah menaruh perhatian yang cukup terhadap konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan, tetapi industri dan konsumen tampaknya kurang menerima sepenuhnya ide-ide tentang pembangunan berkelanjutan ini.

 

Definisi Pembangunan Berkelanjutan diperlukan untuk menciptakan hubungan baru dengan lingkungan, dan kepentingan dalam pembangunan berkelanjutan yang telah dibangun selama 30 tahun sejak tahun 1972. Danella dan Dennis Meadows (1972) telah mengguncang dunia dengan buku mereka yang berjudul “Limits to Growth”. Mereka berpendapat bahwa sumber daya di bumi dan kemampuan untuk menyerap polusi amat terbatas. Dengan menggunakan simulasi komputer, mereka meramalkan penduduk bumi dan kemajuan pembangunan fisik akan mengalami kendala pada abad mendatang. Buku tersebut menjadi peringatan pertama untuk segera mengadakan penelitian dan musyawarah dalam jangka panjang yang harus dilanjutkan pada tingkat industri. Rumusan tentang pembangunan berkelanjutan tersebut dirumuskan dalam beberapa hal seperti yang terdappat pada (the publication of the World Conservation Strategy by the International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources IUCN, 1980) adalah sebagai berikut:

1.            Membangun batas ekologi dan standar lebih adil yang akan membawa konsekuensi adanya kebutuhan promosi terhadap nilai-nilai yang mendorong pengunaan standar yang menjadi batas-batas dari kemungkinan kerusakan ekologis.

2.            Re-distribusi kegiatan ekonomi dan re-alokasi sumber daya untuk memenuhi kebutuhan yang tergantung pada pencapaian potensi  pertumbuhan penuh karena pembangunan berkelanjutan jelas memerlukan pertumbuhan ekonomi yang bekelanjutan.

3.            Pengendalian penduduk karena ukuran besaran jumlah penduduk  akan berdampak pada distribusi sumber daya karena pembangunan berkelanjutan hanya dapat dikejar jika perkembangan kependudukan selaras dengan perubahan ekosistemnya.

4.            Konservasi mendasar terhadap sumber daya diperlukan untuk pembangunan berkelanjutan agar tidak membahayakan sistem alamiah  yang seharusnya mendukung kehidupan di bumi: atmosfer, air, tanah, dan makhluk hidup tidak boleh rusak karena pembangunan itu sendiri.

5.            Akses ke sumber daya yang adil dan usaha peningkatan teknologi serta menggunakannya secara lebih efektif karena pada dasarnya pertumbuhan sebenarnya tidak memiliki batas yang ditetapkan jika dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk bumi atau penggunaan sumber daya luar yang tak terkendali dapat menyebabkan bencana ekologis.  Tetapi batas berakhirnya ada tatkala sumberdaya tersebut telah habis terpakai dan teknologi harusnya dapat diciptakan sebagai usaha untuk mengurangi tekanan terhadap alam dan memperlambat terhadap habisnya sumber daya yang ada.

6.            Kendali daya dukung dan hasil berkelanjutan merupakan kendali yang diperlukan untuk sumber daya yang dapat diperbaharui, karena sebagian besar sumberdaya yang ada saling terkait pada ekosistem, dan hasil maksimum yang berkelanjutan harus didefinisikan setelah memperhitungkan efek terhadap seluruh sistem eksploitasi.

7.            Pembangunan berkelanjutan mensyaratkan bahwa tingkat penyusutan sumber daya yang tak dapat diperbaharui mengharuskan adanya beberapa alternatif di masa depan.

8.            Diversifikasi spesies adalah pembangunan berkelanjutan yang membutuhkan konservasi spesies tanaman dan hewan.

9.            Meminimalkan dampak yang merugikan artinya pembangunan berkelanjutan mensyaratkan bahwa dampak yang merugikan terhadap kualitas udara, air, dan lainnya yang berupa unsur-unsur alami harus dapat diminimalkan untuk mempertahankan ekosistem secara keseluruhan.

10.          Pengendalian komunitas              adalah adanya kendali masyarakat atas keputusan pembangunan yang mempengaruhi ekosistem setempat.

11.          Kebijakan nasional yang luas dalam kerangka kebijakan internasional      artinya harus dipahami bahwa biosfer adalah rumah bersama semua umat manusia dan pengelolaan bersama atas biosfer adalah prasyarat untuk keamanan politik global karena pada prinsipnya bumi kita hanya satu yang harus kita kelola secara bijaksana bersama-sama oleh seluruh manusia di bumi ini.

12.          Viabilitas ekonomi adalah sebuah kebijakan lingkungan perusahaan yang merupakan perpanjangan dari manajemen kualitas total.

13.          Kualitas lingkungan adalah kebijakan lingkungan perusahaan yang merupakan perpanjangan dari manajemen kualitas total.

14.          Audit lingkungan  adalah suatu sistem audit lingkungan yang efektif  yang berpusat pada pengelolaan lingkungan yang baik.

15.          Triple bottom line yang diterjemahkan bahwa kemakmuran ekonomi, kualitas lingkungan dan keadilan sosial merupakan satu kesatuan idealisme pembangunan yang berkelanjutan.

Prioritas yang segera diwujudkan untuk mendukung pembangunan pariwisata berkelanjutan dapat dijelaskan sebagai berikut: (1)mengidentifikasi standar sosial dan sumber daya yang dapat diterima dan dapat dicapai, (2)mendokumentasikan kesenjangan antara keadaan yang diinginkan dan yang sudah ada pada sebuah destinasi, (3)mengidentifikasi tindakan manajemen untuk menutup kesenjangan tersebut, (4)monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas manajemen destinasi, (5)mengidentifikasi perubahan yang tidak dapat diterima yang mungkin terjadi sebagai akibat dari kedatangan wisatawan dan pengembangan strategi manajemen untuk menjaga dampak pariwisata dalam tingkat yang dapat diterima, (6)mengintegrasikan dan mengelola dampak kunjungan wisatawan ke dalam perencanaan instansi yang ada, mendesain, dan mengelolanya; (7)mendasarkan pengelolaan dampak kunjungan wisatawan pada pemahaman ilmiah yang terbaik dan menyediakan informasi situasional terkini, (8)menentukan tujuan pengelolaan yang mengidentifikasi sumber daya dan  kondisi yang harus dicapai serta jenis daya tarik wisata yang akan disediakan; (9)mengidentifikasi dampak masalah pengunjung dengan membandingkan standar kondisi yang dapat diterima dengan indikator kunci dari dampak berdasarkan waktu dan lokasi; (10)mendasarkan keputusan manajemen, untuk mengurangi dampak atau mempertahankan kondisi yang dapat diterima, pada pengetahuan tentang sumber-sumber kemungkinan dan hubungan antara dampak yang tidak dapat diterima; (11)mengatasi dampak pengunjung dengan berbagai teknik alternatif pengelolaan, dan (12)merumuskan tujuan pegelolaan destinasi, yang memasukkan berbagai tingkat dampak yang diterima, untuk mengakomodasi keragaman lingkungan dan kesempatan pengalaman sekarang dalam setiap pengaturan sumber daya alamiah.

AGROWISATA SEBAGAI PARIWISATA ALTERNATIF DI INDONESIA Solusi Masif Pengentasan Kemiskinan

I GUSTI BAGUS RAI UTAMA, SE., MMA., MA.

AGROWISATA SEBAGAI PARIWISATA ALTERNATIF DI INDONESIA

Solusi Masif Pengentasan Kemiskinan

PRAKATA

 

Salam Sejahtera,

 

Terimakasih saya ucapkan kepada banyak pihak yang telah berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung untuk terbitnya buku agrowisata ini. Di tengah perdebatan yang cukup panjang dan lama, istilah agrowisata belum menemukan definisi yang ideal sehingga tercetuslah untuk menulis buku ini.

Penulis menyakini bahwa Indonesia memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan agrowisata karena citra Indonesia cukup kuat pada bidang pertanian. Perubahan konsep budidaya pertanian menjadi konsep agribisnis telah memungkinkan bidang pertanian berkolaborasi dengan bidang lainnya dengan harapan kolaborasi tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Derasnya globalisasi memaksa sector pertanian Indonesia harus bersaing dengan Negara lain secara terbuka dalam pasar internasional. Pariwisata diyakini akan menjadi pemasaran langsung dan juga menjadi perangsang bagi masyarakat tidak ragu lagi menggantungkan hidupnya pada sector pertanian. Agrowisata juga diyakini sebagai pariwisata alternative yang bertanggung jawab, pro konservasi dan  preservasi terhadap sumberdaya alam.

Berdasarkan alasan tersebutlah buku AGROWISATA SEBAGAI PARIWISATA ALTERNATIF INDONESIA akhirnya dikompilasi dan ditulis kembali. Jika agrowisata dikembangkan secara massif, maka diyakini usaha pengentasan kemiskinan dapat dilakukan secara massif karena sebagian besar masyarakat miskin adalah kaum tani.

 

 

Denpasar, April 2012

Penulis,

 

 

I Gusti Bagus Rai Utama, SE., MMA., MA.

DAFTAR PUSTAKA

 

AGROWISATA SEBAGAI PARIWISATA ALTERNATIF DI INDONESIA.. 0

PRAKATA.. 1

BAB I 4

PEMBANGUNAN PARIWISATA BERKELANJUTAN.. 4

BAB II 8

PRINSIP-PRINSIP PEMBANGUNAN PARIWISATA BERKELANJUTAN.. 8

BAB III 16

TINGKATKAN CITRA INDONESIA SEBAGAI NEGARA AGRARIS. 16

3.1. Pertanian adalah Citra Indonesia. 16

3.2. Membangun Citra Pertanian melalui Agrowisata Indonesia. 20

3.3. Membangun Persepsi Wisatawan. 22

3.4. Motivasi Wisatawan untuk Berwisata. 23

3.5. Faktor-faktor Pendorong Wisatawan untuk Berwisata. 24

3.6. Faktor-faktor Penarik (Daya Tarik Objek Wisata). 25

BAB IV.. 27

DEFINISI AGROWISATA DARI PERSPEKTIF PERTANIAN.. 27

BAB V.. 32

DEFINISI AGROWISATA DARI PERSPEKTIF PARIWISATA.. 32

BAB VI 39

DEFINISI AGROWISATA DARI BERBAGAI PERSPEKTIF. 39

BAB VII 45

PENAWARAN DAN PERMINTAAN AGROWISATA.. 45

BAB VIII 49

KONDISI AGROWISATA DI INDONESIA.. 49

BAB IX. 60

MODEL IDEAL AGROWISATA INDONESIA.. 60

BAB X. 66

FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN DINAMIKA AGROWISATA.. 66

BAB XI 72

SISI POSITIF DAN SISI NEGATIF AGROWISATA.. 72

BAB XII 77

POTENSI PENGEMBANGAN AGROWISATA DI INDONESIA.. 77

BAB XIII 84

AGROWISATA ADALAH BENTUK PARIWISATA YANG BERKUALITAS DAN BERKELANJUTAN.. 84

BAB. XIV.. 92

POTENSI AGROWISATA SEBUAH STUDI KASUS DESA-DESA DI BALI 92

1.          Desa Bayung Gede, Kintamani, Bali 92

Anggapan Warga Desa Bayung Gede tentang Agrowisata. 93

2.          Desa Candikuning, Baturiti , Tabanan,  Bali 95

Anggapan Warga Desa Candikuning tentang Agrowisata. 96

3.          Desa Wisata Blimbingsari, Jembrana, Bali 98

Anggapan Warga Desa Blimbingsari tentang Agrowisata. 99

4.          Desa Pelaga, Badung, Bali 101

Anggapan Warga Desa Pelaga tentang Agrowisata. 102

DAFTAR PUSTAKA.. 104

BIODATA PENULIS. 110

 

Telah Terbit: Buku Metodologi Penelitian Pariwisata dan Perhotelan

News

Online service BB. Add PIN-nya: 21416FCB

Metodologi Penelitian Pariwisata Dan Perhotelan (Buku Kerjasama dengan Undhira – Bali)

Metodologi Penelitian Pariwisata Dan Perhotelan (Buku Kerjasama dengan Undhira - Bali)

Kategori(Sub) : Teks Non Ekonomi (Pariwisata)
ISBN : 978-979-29-3463-2
Penulis : I Gusti Bagus Rai Utama Dan Ni Made Eka Mahadewi
Ukuran⁄Halaman : 19×23 cm² ⁄ xiv+238 halaman
Edisi⁄Cetakan : I, 1st Published
Tahun Terbit : 2012
Berat : 429 gram
Harga : Rp 73.000,-   Diskon 20%
Harga Diskon : Rp 58.400,-

PESAN BUKUNYA SEKARANG JUGA! via Penerbit

METODOLOGI PENELITIAN PARIWISATA DAN PERHOTELAN
Oleh: I Gusti Bagus Rai Utama dan Ni Made Eka Mahadewi
Hak Cipta @ 2012 pada penulis.
Editor : Putri Christian
Setter : Rendrasta Duta
Desain Cover : Bowo
Korektor : Putri Christian
Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronis maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penulis.
Penerbit: CV ANDI OFFSET ( Penerbit ANDI )
Jl. Beo 38-40, Telp. (0274) 561881 (Hunting), Fax. (0274) 588282 Yogyakarta 55281
Percetakan: ANDI OFFSET
Jl. Beo 38-40, Telp. (0274) 561881 (Hunting), Fax. (0274) 588282 Yogyakarta 55281

BONUS STUDI KASUS LENGKAP, PESAN BUKUNYA, AMBIL BONUSNYA!

Wisata Kota sebagai Pariwisata Persembahan untuk Generasi Emas

Wisata Kota sebagai Pariwisata Persembahan untuk Generasi Emas

Oleh

I Gusti Bagus Rai Utama

 

Kenapa Wisata Kota?

Pengembangan Kota Wisata akan menjadi propek yang menjanjikan dimasa yang akan datang untuk dikembangkan di Indonesia dengan berbagai alasan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara ilmiah maupun non ilmiah. Tidak dapat disangkallagi bahwa kota selalu menjadi pusat perhatian pembangunan termasuk juga pembangunan sektor pariwisata.

Dari faktor sosial demografi penduduk kota jauh lebih mudah menerima isu-isu terkini yang terkait modernisasi dan pemberdayaan ekonomi karena memang kaum terpelajar lebih  dominan berada di daerah perkotaan. Sementara jika trend pertumbuhan wilayah, ada kecenderungan jumlah kota semakin meningkat dari masa ke masa, dan sementara perdesaan semakin menyempit karena arus modernisasi dan konversi perdesaan menjadi daerah perkotaan baru.

Laporan dari The Comparative Urban Studies Project di Woldrow Wilson tahun 2006 menjelaskan bahwa telah terjadi pertumbuhan penduduk perkotaan di dunia dengan sangat berarti sejak tahun 2000an, 41% dari penduduk dunia tinggal di perkotaan, dan pada tahun 2005 ada 50% penduduk dunia tinggal di perkotaan, sementara laporan terakhir dari World Bank menjelaskan bahwa perkembangan jumlah penduduk perkotaan relatif tinggi, dan bahkan diprediksi pada tahun 2050, terdapat 85% penduduk dunia akan hidup di daerah perkotaan.

Pada tahun 1980 persentase jumlah penduduk kota di Indonesia adalah 27,29% dari jumlah penduduk seluruh Indonesia. Pada tahun 1990 persentase tersebut bertambah menjadi 30,93%. Diperkirakan pada tahun 2020 persentase jurnlah penduduk kota di Indonesia mencapai 50% dari jumlah penduduk seluruh Indonesia (Nawir, 2008), persentasi ini adalah prediksi yang sangat menarik bagi pengembangan wisata kota di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2011, jumlah penduduk Indonesia 2010 usia muda lebih banyak dibandingkan dengan usia tua. Jumlah anak kelompok usia 0-9 tahun sebanyak 45,93 juta, sedangkan anak usia 10-19 tahun berjumlah 43,55 juta jiwa. Artinya perencanaan  wisata kota Indonesia adalah persembahan untuk generasi emas Indonesia.

Dari paparan empiris tersebut di atas, pengembangan wisata kota nyaris di seluruh dunia akan menjadi trend yang relatif penting untuk dipikirkan dalam tujuan pemberdayaan masyarakat.

 

Daya Tarik daerah Perkotaan?

Coba kita rinci dari beberapa unsur, misalnya unsur aksesibiltas, di mana bandara, infrastruktur jalan rasa, fasilitas publik selalu kita temukan lebih baik daripada daerah perdesaan. Sementara jika kita lihat dari unsur atraksi atau daya tarik, hampir sebagaian besar objek dan atraksi wisata berada di daerah perkotaan. Lalu jika kita lihat dari unsur amenitas, sangat jarang seorang pebisnis atau investor mau membangun hotel atau restoran di daerrah perdesaan. Dan pada akhirnya jika kita lihat dari unsur ensileri atau kelembagaan kepariwisataan, nyaris sebagaian besar berpusat di daerah perkotaan.

Berikut Sumberdaya yang melekat pada sebuah kota yang dapat dikemas menjadi daya tarik wisata, yakni:

  1. Balai Kota: hampir setiap kota memiliki Balai Kota yang sengaja dibangun untuk di gunakan sebagai jantung pemerintahan kota. Bangunan ini biasanya dibangun dengan arsitektur yang sangat indahnya dan memiliki karakteristik tertentu sesuai ciri khas sebuah kota.
  2. Kawasan Jalan tertentu yang biasanya memiliki mitologi tertentu seperti horor, nostalgia, historis, heroik, dan sebagainya yang biasanya melekat dan menjadi ciri khas tersendiri bagi setiap kota.
  3. Monumen Kota, yang memiliki pesan edukasi historis atau sosial atau religius yang biasanya juga dimiliki oleh kota-kota di Indonesia.
  4. Kuliner juga menjadi daya tarik tersendiri yang dapat dikemas oleh setiap kota di Indoonesia untuk menjadi daya tarik wisata yang menarik.
  5. Kampus atau Universitas yang memang dirancang dan citrakan sebagai aset kota yang dapat dijadikan daya tarik wisata edukasi, dan ciri ini juga dimiliki hampir sebagian besar kota-kota di Indonesia.
  6. Mall atau Pusat perbelanjaan atau Pasar Tradisional juga menjadi ciri khas bagi setiap kota dan akan menjadi daya tarik yang amat penting untuk dikemas menjadi daya tarik wisata kota.
  7. Alun-alun dan Taman Kota adalah ruang terbuka yang biasanya menjadi daya tarik wisata kota dan juga melekat pada identitas sebuah kota.
  8. Museum Kota juga dimiliki sebagian besar kota-kota didunia yang biasanya dikelola sebagai bagian dari wujud pelestarian terhadap benda-benda purbakala warisan sebuah kota yang mungkin bernilai mitos, atau warisan budaya.
  9. Pasar Malam juga menjadi ciri khas sebuah kota dan pasar malam merupakan denyut jantung perekonomian sebuah kota, dan jika dapat dikelola secara profesional akan dapat menjadi daya tarik wisata kota. Dan banyak lagi potensi daya tarik wisata kota yang dapat dikembangkan seperti misalnya taman rekreasi dan sebagainya mengikuti kreatifitas dan daya inovasi pemerintah kota setempat.

 

Integrasi Unsur terkait

Pengembangan Wisata Kota akan menjadi trends menarik dimasa depan berdasarkan banyak alasan yang rasional, namun demikian potensi yang bagus akan lebih berhasil jika dapat dikembangkan dan dikelola dengan manajemen kota yang terintegrasi dalam konsep totalitas produk  wisata yang saling terkait dengan yang lainnya. Minimal ada empat unsur yang harus diintegrasikan yakni unsur atraksi atau daya tarik wisata, unsur amenitas atau infrastruktur dan fasilitas pendukung, unsur aksesibilitas berupa publik transportasi yang baik, manajemen transportasi yang efesien dan efektif. Dan integrasi yang tidak kalah pentingnya adalah unsur ensileri yang merupakan software dari totalitas produk wisata kota sebagai pengendali, pengeoperasi, dan evaluator. Unsur ensilari dapat dibentuk dalam sebuah badan khusus atau komite atau apalah namanya yang penting ada yang merencanakan, ada yang menjalankan, dan harus ada yang mengontrolnya agar apa yang diharapkan dari pengembangan wisata kota dapat berhasil sebagai Persembahan Untuk Generasi Emas Indonesia yang cerdas, cermat, dan bijak dalam pengelolaannya.

 

 

Penulis: Dekan Fakultas Ekonomika dan Humaniora Universitas Dhyana Pura Bali, Kandidat Doktor Pariwisata Universitas Udayana Bali.

 

Saatnya Melirik Wisatawan Senior

Published On: Mon, Apr 30th, 2012

Saatnya Melirik Wisatawan Senior

Oleh I Gusti Bagus Rai Utama

Wisatawan senior adalah wisatawan lanjut usia yang berumur 55 tahun atau lebih. Kriteria umur yang digunakan mengacu pada kriteria istilah senior atau older tourist di Amerika Serikat (Clench, dalam Petterson, 2006).  Pemerintah Indonesia mengganggap wisatawan senior adalah pangsa pasar yang cukup penting karena beberapa alasan, di antaranya adalah: Ilmu pengetahuan kesehatan yang berkembang pesat menjadikan semakin besar peluang hidup lebih lama bagi para lansia yang menyebabkan jumlah kaum ini bertambah besar. Sebab lainnya adanya tunjangan penghasilan dari sistem pensiun yang baik akan dapat menyebabkan kelompok usia ini memiliki daya beli yang lebih baik. Kelompok ini biasa dikenal dengan istilah DINKS (Double Income No Kids) dan pada fase usia ini, pola berwisata biasanya dilakukan dalam waktu panjang karena waktu luang yang dimilikinya cukup panjang (News Letter Pemasaran Pariwisata Indonesia, 2011)

Membaca potensi tersebut, pemerintah telah memberikan kemudahan izin tinggal bagi para lansia sebagai antisipasi untuk memperhatikan kebutuhan wisatawan lanjut usia dari luar negeri yang dewasa ini jumlahnya semakin bertambah sehingga diharapkan mereka akan tinggal lebih lama di Indonesia. Saat ini, sebagian perusahaan bidang pariwisata Indonesia mulai lebih serius melirik potensi pasar ini. Untuk mengantisipasi kecenderungan pasar di masa depan, yakni semakin banyaknya konsumen wisatawan lanjut usia yang berlibur di Indonesia, maka Pemerintah RI menetapkan kebijakan bagi wisatawan lanjut usia yaitu dengan mengijinkan mereka untuk bisa tinggal lebih lama di Indonesia. Kebijakan pemerintah tersebut memungkinkan kelompok wisatawan ini diijinkan untuk tinggal di Indonesia selama satu tahun. Kebijakan tersebut telah dituangkan dalam SK Menteri Kehakiman No. M-04-12.01.02/1998.

Kesungguhan pemerintah dalam menyambut wisatawan senior mancanegara tersebut, mestinya juga didukung oleh semua pihak, termasuk kalangan akademisi dalam bentuk penelitian empiris terhadap keberadaan wisatawaan senior saat ini. Fakta lain yang mendukung bahwa segmentasi wisatawan senior merupakan segmen pasar yang baik, dapat dipaparkan fakta-fakta sebagai berikut: pertumbuhan wisatawan senior yang berkebangsaan Amerika Serikat, Kanada, dan Australia mengalami peningkatan khususnya dari kelompok pensiunan. Di Amerika Serikat, pertumbuhan wisatawan senior mengalami perningkatan  tertinggi, dimana wisatawan yang berumur 55 tahun telah mencapai 41% dari total penduduk Amerika Serikat, dari 41% tersebut, 28% mereka berwisata ke luar negeri. Sementara yang berkebangsaan Kanada yang berumur 55 tahun ke atas telah melakukan perjalanan wisata ke luar negeri sebesar 25% dari total penduduknya pada tahun 2000. Sementara di Jepang, 12 juta orang telah yang berumur 65 tahun ke atas, dan diperkirakan melakukan perjalanan ke luar negeri sebesar 7,6% pada tahun 1990 (Clench, dalam Petterson, 2006).

Sementara, wisatawan senior di Australia pada tahun 2002 diperkirakan mencapai 22% dari total wisatawan domestik di Australia dan diperkirakan membelanjakan uangnya 895 juta dolar per tahun dan mereka biasanya berlibur rata-rata selama 5,5 hari. Ditemukan juga, wisatawan senior Australia lebih menyukai daerah yang masih alami dan yang masih memiliki arti sejarah, kemungkinan Bali salah satunya. (Petterson, 2006).

Jika melihat di kawasan lainnya, di Eropa Utara jumlah kaum senior yakni yang berumur 65 tahun ke atas, telah mengalami peningkatan 16,2% jika dibandingkan tahun 1960. Wisatawan senior Jerman dan Inggris merupakan pangsa pasar wisatawan domestik dan internasional terbesar. Sementara wisatawan senior di kawasan Skandinavia dan Spanyol, memperlihatkan kecenderungan berwisata yang paling tinggi dibandingkan wisatawan senior di kawasan Eropa lainnya.  Sedangkan di Inggris jumlah penduduk yang berada pada kelompok senior antara 55 hingga 59 tahun mencapai 31% pada tahun 2005 dan dari 31% kaum senior tersebut, 17,4% hingga 18,1% melakukan perjalanan wisata ke luar negeri (Petterson, 2006).

Di kawasan Asia, penduduk Jepang yang tergolong senior berumur 50 tahun keatas pada tahun 2025 diperkirakan mendekati angka 15 juta atau 23% dari total penduduknya.  Kaum senior Jepang biasanya memiliki pendapatan yang lebih mapan dan memiliki waktu luang yang lebih banyak sehingga memungkinkan mereka berlibur lebih lama ke luar negeri jika dibandingkan kaum mudanya (Petterson, 2006). Lain halnya di Taiwan, saat ini penduduk senior  60 tahun ke atas telah mencapai 12% dan diperkirakan akan naik menjadi 20% pada tahun 2033 (Petterson, 2006). Secara rinci, potensi pertumbuhan wisatawan senior secara internasional dapat ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel Trend Potensi Wisatawan Senior Internasional

 

Negara Jumlah Senior Prediksi Berwisata ke Luar Negeri
Tiongkok 101.238.124 20%
Amerika Serikat (USA) 37.305.527 41%
Jepang 25.551.282 23%
Rusia 20.576.670 16,2%
Jerman 16.044.262 16,2%
Belanda 2.341.787 16,2%
Australia 2.654.595 22%

Catatan: Umur lebih dari 64 Tahun, kondisi tahun 2006

Sumber:  http://www.statistik.ptkpt.net dan Petterson.

Bagi Bali, negara pemasok wisatawan terbesar saat ini ternyata memiliki komposisi kaum senior yang cukup besar seperti nampak pada tabel di atas dengan rata-rata 27% pada setiap komposisi penduduknya.

Berbekal sejarah pariwisata yang cukup panjang, destinasi pariwisata Bali telah dinyatakan sebagai destinasi pariwisata budaya dan hal tersebut  berkaitan dengan preferensi wisatawan senior, biasanya kaum tersebut menyukai perjalanan wisata budaya.  Potensi besar namun kesiapan destinasi masih sangat diragukan, jika ingin memenangkan persaingan, hal-hal yang berkaitan dengan preferensi wisatawan senior mestinya dipersiapkan sebaik mungkin. edisi 1624

 

I Gusti Bagus Rai Utama, SE., MMA., MA, Dekan FE Universitas Dhyana Pura Badung, Mahasiswa S3 Pariwisata Unud

Sumber: http://koranbalitribune.com/2012/04/30/saatnya-melirik-wisatawan-senior/

Sinopsis Buku: AGROWISATA SEBAGAI PARIWISATA ALTERNATIF INDONESIA

Spesifikasi Buku

Kategori : Ilmiah (Non Fiksi)
Tema/ Seri : AGROWISATA SEBAGAI PARIWISATA ALTERNATIF INDONESIA
Tingkat : Pemula
Pola : Buku Teks
Format : 14 x 21
Tebal : ± 110 halaman
Cetakan : hitam putih
File : *.DOCX

Sinopsis

Di tengah perdebatan yang cukup panjang dan lama, istilah agrowisata belum menemukan definisi yang ideal sehingga tercetuslah untuk menulis buku ini.

Penulis menyakini bahwa Indonesia memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan agrowisata karena citra Indonesia cukup kuat pada bidang pertanian. Perubahan konsep budidaya pertanian menjadi konsep agribisnis telah memungkinkan bidang pertanian berkolaborasi dengan bidang lainnya dengan harapan kolaborasi tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Derasnya globalisasi memaksa sector pertanian Indonesia harus bersaing dengan Negara lain secara terbuka dalam pasar internasional. Pariwisata diyakini akan menjadi pemasaran langsung dan juga menjadi perangsang bagi masyarakat tidak ragu lagi menggantungkan hidupnya pada sector pertanian. Agrowisata juga diyakini sebagai pariwisata alternative yang bertanggung jawab, pro konservasi dan preservasi terhadap sumberdaya alam.

Berdasarkan alasan tersebutlah buku AGROWISATA SEBAGAI PARIWISATA ALTERNATIF INDONESIA akhirnya dikompilasi dan ditulis kembali. Jika agrowisata dikembangkan secara massif, maka diyakini usaha pengentasan kemiskinan dapat dilakukan secara massif karena sebagian besar masyarakat miskin adalah kaum tani.

Outline
JUDUL: AGROWISATA SEBAGAI PARIWISATA ALTERNATIF DI INDONESIA
PRAKATA
BAB I PEMBANGUNAN PARIWISATA BERKELANJUTAN
BAB II PRINSIP-PRINSIP PEMBANGUNAN PARIWISATA BERKELANJUTAN
BAB III TINGKATKAN CITRA INDONESIA SEBAGAI NEGARA AGRARIS
3.1. Pertanian adalah Citra Indonesia
3.2. Membangun Citra Pertanian melalui Agrowisata Indonesia
3.3. Membangun Persepsi Wisatawan
3.4. Motivasi Wisatawan untuk Berwisata
3.5. Faktor-faktor Pendorong Wisatawan untuk Berwisata
3.6. Faktor-faktor Penarik (Daya Tarik Objek Wisata)
BAB IV DEFINISI AGROWISATA DARI PERSPEKTIF PERTANIAN
BAB V DEFINISI AGROWISATA DARI PERSPEKTIF PARIWISATA
BAB VI DEFINISI AGROWISATA DARI BERBAGAI PERSPEKTIF
BAB VII PENAWARAN DAN PERMINTAAN AGROWISATA
BAB VIII KONDISI AGROWISATA DI INDONESIA
BAB IX MODEL IDEAL AGROWISATA INDONESIA
BAB X FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN DINAMIKA AGROWISATA
BAB XI SISI POSITIF DAN SISI NEGATIF AGROWISATA
BAB XII POTENSI PENGEMBANGAN AGROWISATA DI INDONESIA
BAB XIII AGROWISATA ADALAH BENTUK PARIWISATA YANG BERKUALITAS DAN BERKELANJUTAN
BAB. XIV POTENSI AGROWISATA SEBUAH STUDI KASUS DESA-DESA DI BALI
1. Desa Bayung Gede, Kintamani, Bali
Anggapan Warga Desa Bayung Gede tentang Agrowisata
2. Desa Candikuning, Baturiti , Tabanan, Bali
Anggapan Warga Desa Candikuning tentang Agrowisata
3. Desa Wisata Blimbingsari, Jembrana, Bali
Anggapan Warga Desa Blimbingsari tentang Agrowisata
4. Desa Pelaga, Badung, Bali
Anggapan Warga Desa Pelaga tentang Agrowisata
DAFTAR PUSTAKA
BIODATA PENULIS

Tujuan dan Manfaat Buku bagi Pembaca

Buku ini diperuntukkan pada para mahasiswa khususnya pada tingkatan strata satu (sarjana), untuk jurusan agribisnis dan pariwisata. Buku ini juga dapat menjadi buku inspiratif bagi pengusaha di bidang agribisnis dan pariwisata minat agro atau alam untuk membuka usaha di bidang agrowisata.
Buku agrowisata memberikan pemahaman tentang pariwisata yang berkelanjutan, pengembangan potensi alam atau agro untuk menjadi agrowisata, pastinya buku ini memberikan pemahaman tentang agrowisata baik konsep dan praktis yang telah ada di dunia dan juga di Indonesia.
Indonesia adalah Negara agraris dan citra itulah yang menjadi pijakan bahwa agrowisata akan menarik untuk dikembangkan di Indonesia sebagai usaha massif mengentaskan kemiskinan.

Jika anda berminat untuk memiliki buku  AGROWISATA SEBAGAI PARIWISATA ALTERNATIF INDONESIA dapat memesan via sms ke 081337868577 (pak Rai) dengan mendonasi seberapa anda mau….. donasi ke bank berikut:

Bank BCA
No.Rekening:4350207291
a/n: I Gst Bgs Rai Utama

atauBank Mandiri
No.Rekening:1450007810464
a/n: I Gusti Bagus Rai Utama

atau

PULSA SIMPATI
KE 081337868577

Mohon diperhatikan :
1. Tambahkan 3 angka belakang nomor handphone anda untuk
mempermudah pengecekan pembayaran anda. Contoh Rp.50.298,- (biaya ini sudah termasuk biaya konsultasi singkat, sampai anda benar-benar berhasil mendownload seluruh file yang saya janjikan)
2. Sesaat setelah melakukan transfer, segera lakukan
konfirmasi pembayaran dengan cara mengirimkan SMS ke nomor
081337868577

(silahkan dicatat)

dengan format sms khusus untuk anda sebagai berikut :

PAYMENT BUKU AGROWISATA/EMAIL ANDA/JUMLAH TRANSFER/NAMA BANK ANDA/NAMA ANDA/NO HP ANDA

Contoh: PAYMENT BAHAN KULIAH/yayayaya@gmail.com/100.999/BCA/Yaya/08133687999
3. Kami akan Mengirimkan (PPT powerpoint) melalui attach file, lewat email address anda
dan anda akan mendownload, Setelah anda melakukan pembayaran dan melakukan konfirmasi.

4. Bahan Kuliah (attach files PPT /powerpoint) akan kami kirim paling lambat 2×24 jam

SILAHKAN ANDA CATAT ATAU PRINT INFORMASI
INI AGAR TIDAK TERJADI KEKELIRUAN YANG AKAN
MERUGIKAN KITA SEMUA
Sukses selalu untuk Usaha Anda
PENGELOLA/PEMILIK
I GST BGS RAI UTAMA, SE., MMA., MA.
E-mail: igustibagusraiutama@gmail.com

HP. 081337868577

Sinopsis: Metodologi Penelitian Pariwisata dan Perhotelan, dilengkapi kasus dan pembahasannya

Metodologi Penelitian Pariwisata dan Perhotelan

Spesifikasi Buku

 

Kategori          : Ilmiah (Non Fiksi)

Tema/ Seri      : Metodologi Penelitian Pariwisata dan Perhotelan

Tingkat                        : Pemula

Pola                 : Buku Teks

Format                        : 14 x 21

Tebal               : ± 248 halaman

Cetakan           : hitam putih

File                  : *.DOCX

 

Sinopsis

 

Di tengah kegalauan dalam proses belajar dan mengajar pada bidang pariwisata dan perhotelan akhirnya tercetus keinginan untuk membuat buku yang  dianggap boleh membantu para mahasiswa khususnya pada tingkatan strata satu (sarjana), dan untuk para praktisi pariwisata dan perhotelan agar dapat melakukan penelitian sebagai sebuah budaya kerja yang harus dilakukan setiap saat untuk dapat melakukan inovasi dan menumbuhkan kreatifitas khususnya pada bidang pariwisata dan perhotelan.

Buku metodologi penelitian pariwisata dan perhotelan ini memberikan pemahaman tentang konsep-konsep hakekat penelitian pariwisata dan perhotelan, tipe atau jenis penelitian, proses penelitian, pengukuran variabel, sampling, pengumpulan, pengolahan, dan analisis data, penyusunan rencana penelitian, serta penyusunan laporan penelitian di bidang perhotelan dan pariwisata.

Tujuan yang diharapkan pada matakuliah metodologi penelitian ini, yaitu agar mahasiswa memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan penelitian, serta mampu melakukan penelitian untuk pemecahan masalah sesuai bidang pariwisata dan perhotelan. Setelah membaca  buku ini, diharapkan  mahasiswa dapat menyusun proposal penelitian pariwisata dan perhotelan.

Outline

PRAKATA

Sambutan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali

 

BAB.I HAKEKAT ILMU DAN PENELITIAN

1.1. Dasar-Dasar  Pengetahuan

1.2. Filsafat Kebenaran Ilmu

1.3. Kriteria  Kebenaran

1.4.Terminologi

BAB.II BANGUNAN ILMU PARIWISATA

1.1.      Rasionale

1.2.      Sejarah Perjuangan Kemandirin Ilmu Pariwisata

1.3.      Kajian Tentang Ilmu Pariwisata sebagai sebuah Ilmu yang Mandiri

1.4.      Obyek Material dan Formal Ilmu Pariwisata

BAB.III BIDANG PARIWISATA DAN PERHOTELAN

3.1. Pengertian  Jasa Pariwisata

3.1.2. Asal Definisi Pariwisata

3.2. Definisi Pariwisata Berbagai Sudut Pandang

3.3. Ruang Lingkup Penelitian Pariwisata dan Perhotelan

BAB.IV PENDEKATAN PENELITIAN PARIWISATA

KUALITATIF ATAU KUANTITATIF

4.1. Pengertian Penelitian

4.2. Jenis-jenis Penelitian Kualitatif dan Analisis Datanya

4.3. Jenis-jenis Penelitian Kuanlitatif dan Analisis Datanya

4.4. Penggabungan Kualitatif dan Kuantitaif

BAB.V DATA STATISTIK DAN SKALA PENGUKURAN

5.1. Data Kuantitatif dan Data Kualitatif

5.2. Prosedur Penelitian Dengan Data Statistik

5.3.  Cara Pengumpulan Data Statistik

5.4. Skala Pengukuruan

5.5. Validitas dan Reliabilitas

5.5.2.   Reliabilitas

5.5.3.   Uji Validitas dan Reliabilitas

BAB.VI PEMILIHAN TEKNIK ANALISIS PENELITIAN 

6.1. Teknik Analisis Data

6.2.      Statistik Deskriptif

6.3.      Statistik Inferensia

BAB.VII ANALISIS SWOT DESKRIPTIF KUALITATIF UNTUK PARIWISATA

7.1. Analisis S-W-O-T

7.2. Analisis Matriks I-F-A-S

7.3. Analisis Matriks EFAS

7.4. Analisis Q-S-P-M

Studi Kasus: Penelitian Strategi Pengembangan Objek dan Daya Tarik Wisata pada Taman Kupu-kupu Mutiara  Kabupaten Jembrana  Bali

BAB.VIII THE SERVICE PROFIT CHAIN ALAT ANALISIS UNTUK PENELITIAN USAHA JASA PERHOTELAN DAN PARIWISATA

8.1. Logika Kerja SPC

8.2. Kualitas layanan internal (internal service quality)

8.3. Kepuasan karyawan (employee satisfaction)

8.4. Loyalitas karyawan (employee loyalty)

8.5. Nilai layanan eksternal (external service value)

8.6. Kepuasan pelanggan (customer satisfaction)

8.7. Loyalitas pelanggan (customer loyalty)

8.8. Pertumbuhan pendapatan (revenue growth)

8.9. Profitabilitas (Profitability)

8.10. Hipotesis: Penerapan Analisis SPC pada Jasa Perhotelan

 

BAB.IX ANALISIS FAKTOR UNTUK PENELITIAN PARIWISATA

9.1. Filosofis Analisis Faktor

9.2. Penelitian Menggunakan Analisis Factor

Studi Kasus pada Obyek Wisata: FAKTOR–FAKTOR YANG MEMPENGARUHI WISATAWAN BERKUNJUNG KE KEBUN RAYA EKAKARYA BEDUGUL BALI

BAB.X MULTIDIMENSIONAL SCALING ANALYSIS

10.1.    Filososfi MDS

10.2. Konsep Positioning

Studi Kasus: Mapping Obyek Wisata EcoTourism di Bali

BAB.XI ANALISIS INPUT-OUTPUT MENGUKUR DAMPAK PARIWISATA

11.1. Definisi Istilah Input Output

11.2. Model Input Output

11.3     Perencanaan Pembangunan Ekonomi

11.4    Perencanaan Ekonomi Dalam Model I-O

11.5    Ketekaitan Antar Sektor Dalam Perekonomian

BAB.XII TEKNIK ANALISIS TINGKAT KEPENTINGAN-KINERJA

UNTUK MENGUKUR KEPUASAN WISATAWAN TERHADAP DESTINASI PARIWISATA

12.1. Filosofis Analisis Kepuasan Wisatawan

12.2. Analisis diagram kartesius

12.3. Hipotesis Penelitian

12.4.    Variabel Penelitian

12.5.    Instrumen Penelitian

BAB.XIII ANALISIS DESKRIPTIF: SEGMENTASI PASAR WISATAWAN

13.1. Filosofi Segmen Pasar

14.2. Alat Analisis Segmentasi Pasar

13.3. Penentuan Variabel Segmentasi Pasar

13.4. Output Hasil Penelitian Segmentasi Pasar

BAB.XIV REGRESI DAN KOLERASI PADA JASA PARIWISATA DAN PERHOTELAN

14.1. Pengertian Tentang Hubungan Linier Antara dua Variabel

14.2. Cara Penerapan Garis Regresi

14.3. Koefisien Kolerasi

14.4. Uji Hipotesi T-test

Contoh Kasus Penggunaan Analisis Regresi dan Korelasi Pada Sebuah Hotel untuk menganalisis efektivitas Advertising dan Biaya Personal Selling terhadap Total Pendapatan pada Sebuah Hotel.

BAB.XIV BALANCED SCORECARD SEBAGAI PENILAIAN KINERJA USAHA JASA RESTORAN

14.1. Balanced Scorecard Untuk Pengukuran Kinerja Perusahaan Jasa Restoran

Contoh Kasus: BALANCED SCORECARD SEBAGAI PENILAIAN KINERJA RESTORAN SEDAP BALI

BAB.XV TATA CARA PENULSAN PROPOSAL DAN LAPORAN

15.1. Tata Cara Penulisan Usulan

15.2. Tata Cara Penulisan Skripsi

BAB.XVI TEKNIK MERUJUK DAN MENGUTIP

16.1. Kegunaan Merujuk

16.2. Tujuan Merujuk

16.3. Sumber-Sumber Rujukan

16.4. Cara Pencarian

16.5. Kaitan Rujukan Pustaka dengan Daftar Pustaka

LAMPIRAN: MATERI TAMBAHAN CONTOH PROPOSAL

DAFTAR PUSTAKA

Biodata Penulis

Tujuan dan Manfaat Buku bagi Pembaca

 

Buku ini diperuntukkan pada para mahasiswa khususnya pada tingkatan strata satu (sarjana), dan untuk para praktisi pariwisata dan perhotelan agar dapat melakukan penelitian sebagai sebuah budaya kerja yang harus dilakukan setiap saat untuk dapat melakukan inovasi dan menumbuhkan kreatifitas khususnya pada bidang pariwisata dan perhotelan.

Buku metodologi penelitian pariwisata dan perhotelan ini memberikan pemahaman tentang konsep-konsep hakekat penelitian pariwisata dan perhotelan, tipe atau jenis penelitian, proses penelitian, pengukuran variabel, sampling, pengumpulan, pengolahan, dan analisis data, penyusunan rencana penelitian, serta penyusunan laporan penelitian di bidang perhotelan dan pariwisata. Buku ini juga Dilengkapi Alat Analisis Untuk Usaha Jasa Perhotelan dan Pariwisata, contoh penelitian bidang pariwisata dan perhotelan, dan beberapa contoh abstrak penelitian bidang pariwisata dan perhotelan.

Sasaran Pembaca

  • Buku ini ditujukan kepada siapa saja yang tertarik untuk mempelajari metodologi penelitian bidang pariwisata dan perhotelan.
  • Buku ini diperuntukkan pada para mahasiswa khususnya pada tingkatan strata satu (sarjana), dan untuk para praktisi pariwisata dan perhotelan agar dapat melakukan penelitian sebagai sebuah budaya kerja yang harus dilakukan setiap saat untuk dapat melakukan inovasi dan menumbuhkan kreatifitas khususnya pada bidang pariwisata dan perhotelan.


 

Prospek Pasar

  • Ilmu pariwisata telah diakui sebagai ilmu mandiri oleh pemerintah, bidang pariwisata telah menjadi industri baru yang sangat berpotensi menggeser leading sector lainnya karena tidak memerlukan sumberdaya alam yang besar, dan bahkan pembangunan sector pariwisata relative dianggap lebih ramah lingkungan dibandingkan sector pembangunan lainnya.
  • Pembukaan program studi pariwisata di beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia akan berimplikasi terhadap kebutuhan buku ini.
  • Dengan pembahasan yang sederhana, praktis, lengkap, disertai juga dengan Alat Analisis Untuk Usaha Jasa Perhotelan dan Pariwisata, contoh penelitian bidang pariwisata dan perhotelan, dan beberapa contoh abstrak penelitian bidang pariwisata dan perhotelan maka penulis sangat optimis akan disambut oleh para pembaca pada bidang pariwisata dan perhotelan.

 

Keunggulan Buku

  • Setiap pokok bahasan buku ini berisi ulasan praktis dari materi dalam bentuk studi kasus penelitian yang pernah dilakukan.
  • Singkat, jelas, menuntun, dan mudah dipahami serta dipraktikkan.
  • Layak di sebut sebagai template penelitian ilmiah dan bisnis pariwisata terkini.

KOMUNIKASI PEMASARAN PARIWISATA DAN PERHOTELAN?

KOMUNIKASI PEMASARAN  PARIWISATA DAN PERHOTELAN

Critical Review Karya Scott McCabe

Oleh

I Gusti Bagus Rai Utama

Program Doktor, Studi Ilmu Pariwisata, Universitas Udayana. Bali

 

Brief Summary

 

Keberhasilan komunikasi pemasaran pariwisata dan perhotelan dalam konteks destinasi adalah tersampaikannya sebuah pesan  tentang sebuah destinasi pariwisata dan perhotelan tersebut kepada calon konsumen yang tepat, dan dengan cara yang benar. Komunikasi pemasaran mensyaratkan adanya merek atau branding untuk dapat menghubungan organisasi dengan calon pembeli.

Karakteristik komunikasi pemasaran pariwisata dan perhotelan berpengaruh pada proses pemasaran kepada konsumen potensial. Pariwisata dan perhotelan memiliki karakteristik sebagai berikut: tidak berwujud nyata,  tidak dapat  disimpan, proses antara produksi dan konsumsi terjadi secara bersama-sama, merupakan komponen gabungan untuk dapat dikatakan sebagai sebuah produk pariwisata.

Pada pariwisata dan perhotelan, komunikasi pemasaran merupakan hal yang dinamis dan memiliki keunikan yang cenderung mengikuti perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan teori pemasaran akan berdampak pada perubahan terhadap komunikasi pemasaran sehingga senantiasa diperlukan analisis terhadap perubahan lingkungan pemasaran tersebut. Untuk efektifitas dan efesiensi komunikasi penasaran diperlukan teori yang tepat agar pemasaran tercapai sesuai tujuan yang telah ditetapkan oleh sebuah organisasi. Selanjutnya perkembangan komunikasi saat ini turut mempengaruhi sebuah industri atau organisasi sehingga daripadanya akan dapat dilakukan perubahan-perubahan dalam melakukan komunikasi pemasaran yang tepat. Komunikasi pemasaran diperlukan oleh organisasi dengan tujuan penginformasikan produk, mengingatkan kembali, dan mempengaruhi calon konsumen untuk melakukan pembelian. Peran media dalam melakukan imajinerisasi atau visualiasi menjadi semakin penting dalam komunikasi pemasaran pariwisata dan perhotelan karena ketidaknyataan wujudnya.

Pentingnya sebuah informasi dalam komunikasi pemasaran telah menjadi perhatian yang lebih luas dalam kontek yang lebih luas. Dalam perkembangannya, informasi tidak akan pernah netral, informasi diadakan untuk tujuan tertentu, terkadang informasi mengandung sebuah ideologi politik dari sebuah produk, dan informasi tidak berhubungan secara langsung untuk mempengaruhi penjualan, berbeda dengan terbentuknya komunikasi pemasaran yang lebih diarahkan untuk tujuan meningkatkan penjualan sebuah produk.

Dalam perumusan strategi komunikasi pemasaran  diperlukan identifikasi komunikasi seperti apakah yang diperlukan oleh organisasi atau individu dalam melakukan komunikasi kepada kelompok atau target pasar. Perbedaan perspektif komunikasi, juga menjadi pertimbangan yang penting dalam perancangan model komunikasi pemasaran pariwisata dan perhotelan. Perspektif komunikasi yang berbeda tersebut selanjutnya diterjemahkan oleh beberapa ahli pemasaran seperti Butler yang memaknai bahwa komunikasi pemasarasan adalah representasi informasi faktual perkembangan sebuah destinasi tentang pengelolaannya, masyarakat lokalnya, dan karakteristik konsumennya saat strategi komunikasi pemasaran tersebut dirumuskan.

Dalam artikel ini, isu-isu terkini yang mempengaruhi komunikasi pemasaran pariwisata dan perhotelan lebih banyak menyorot pada semakin berkurangnya peran manusia dalam penyediaan jasa, namun belum banyak diungkap dampak dari berkurangnya peran manusia seperti berkurangnya sentuhan kemanusiaan dan tentu saja akan menurunkan tingkat keramah-tamahan masyarakat pada sebuah destinasi atau organisasi. Dalam kenyataannya, pada industri pariwisata dan perhotelan idealnya senantiasa dinamis dalam menanggapi perubahan kebutuhan konsumen, serta perkembangan ini harus mempengaruhi lingkungan pemasaran jasa pariwisata dan perhotelan. Persaingan antara destinasi juga akan mempengaruhi manajemen dan komunikasi pemasaran. Komunikasi harusnya melibatkan pertukaran informasi yang bermakna dan merupakan alat ampuh dari organisasi dan lingkungannya yang bertujuan strategis, bertujuan perencanaan pemasaran dan untuk melakukan tindakan taktis organisasi untuk menarik perhatian pelanggan dan stakeholder. Idealnya komunikasi pemasaran dibentuk untuk merespon konteks eksternal, termasuk konteks politik, hukum dan peraturan, perkembangan sosial-ekonomi, media dan perkembangan industri. Komunikasi pemasaran juga harus berhubungan dengan proses pembentukan perilaku konsumen dan mengeksplorasi interaksi antara tindakan konsumen dan reaksi terhadap pesan-pesan pemasaran.  Kedua chapter pada artikel ini, hanya menunjukkan bahwa strategi pemasaran  senantiasa disesuaikan dengan selera konsumen, berbenturan dengan konsep konservasi dan preservasi yang seharusnya dilakukan terhadap sebuah destinasi khususnya destinasi yang memposisikan diri sebagai destinasi pariwiata budaya.

 

Keyword: komunikasi, informasi, pemasaran, konsumen, destinasi, pariwisata, perhotelan, target, pasar

 

 

 

 

 

1.      Full text Summary Chapter 1

1.1.            Pengantar Pariwisata dan Perhotelan

 

[1]Keberhasilan komunikasi pemasaran tentang positioning pariwisata dan perhotelan dalam konteks destinasi adalah tersampaikannya sebuah pesan  “posisi” tentang sebuah destinasi pariwisata dan perhotelan tersebut kepada calon konsumen yang tepat, dan dengan cara yang benar. sebagai contohnya, jika destinasi Bali memposisikan diri atau positiningnya tentang pariwisata budaya haruslah mampu menyampaikan pesan bahwa destinasi Bali adalah Destinasi Pariwisata Budaya dan tentanya juga  pemasar harus melakukan promosi atau komunikasi pemasaran pada calon wisatawan yang benar-benar  memiliki minat tentang ketertarikan akan budaya, mungkin dengan cara melakukan pengiriman duta-duta budaya, festival budaya, dan sejenisnya.

Pariwisata didefinisikan sebagai hubungan beberapa fenomena yang disebabkan oleh kegiatan manusia yang bepergian ke sebuah tempat dan tinggal di tempat tersebut  di luar lingkungan tempat tinggal tetapnya untuk jangka waktu kurang dari setahun secara berturut-turut untuk kepentingan liburan, bisnis, dan tujuan lainnya, itu definisi pariwisata yang diajukan oleh Wall dan Mathieson.  Ada tiga dimensi yang dapat diterangkan dalam definisi tersebut yakni dimensi geografis, dimensi waktu, dan dimensi maksud serta tujuan.

 

[2]Pariwisata ditinjau dari dimensi geografis dapar ditafsirkan bahwa pariwisata ada karena adanya kegiatan atau aktivitas perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Sementara dari dimensi waktu, yang dimaksud  aktivitas atau kegiatan pariwisata adalah kegiatan yang dilakukan kurang dari setahun lamanya, sementara jika ditinjau dari dimensi tujuan serta maksud kegiatannya, ternya pariwisata tidak hanya untuk kegiatan liburan saja melainkan ada kegiatan lainnya seperti bisnis dan bahkan tujuan lainnya yang belum disebutkan.

 

“central to the tourism industry is the concept of a tourism ‘destination’ . All places can potentially become tourism destinations, and many local, regional as well as national governments now realize the potential contribution that tourism can make as a tool for economic development or regeneration by providing resources to coordinate and facilitate the development of the tourism industry in their region” (McCabe, 2009).

 

Sedangkan dalam konteks pariwisata sebagai sebuah industri, pariwisata adalah sebuah destinasi dimana semua tempat di dunia ini berpotensi untuk dikembangkan menjadi sebuah destinasi pariwisata untuk meningkatkan pembangunan ekonomi wilayah sebuah daerah, kawasan maupun secara nasional, dan agar dapat dikembangkan sebagai destinasi pariwisata, pemerintah harus mampu menyediakan sumber daya dan fasilitas yang berhubungan dengan industri pariwisata.

 

Sementara Hospitality di Indonesia sering diterjemahkan sebagai perhotelan atau bisnis yang berhubungan dengan jasa penginapan, restoran, dan jasa lainnya yang berhubungan dengan pelayanan pariwisata. Namun jika dilihat dari awal mula dari definisnya adalah sebagai berikut:

 

Conventional definitions of hospitality focus on the provision of domestic labor and services for commercial gain. These services include food, drink and lodging which are offered for sale (McCabe, 2009).

 

Hospitality didefinisikan sebagai sebuah pekerjaan yang berhubungan dengan bisnis jasa, yang didalamnya termasuk bisnis makanan, minuman, penginapan yang disediakan untuk dijual kepada konsumen.

 

The hospitality industry can be divided into components which deal in purely the provision of accommodation such as guest houses, hostels and backpackers, youth hostels and camping and caravan sites (McCabe, 2009).

 

Sedangkan Industri perhotelan dapat dibagi menjadi komponen yang berhubungan dengan penyediaan akomodasi seperti tamu, rumah hostel dan backpacker, hostel pemuda, perkermahan dan situs karavan. Pariwisata dan hospitality atau perhotelan tidak dapat dipisahkan karena keduanya memiliki hubungan yang saling terkait, jika ada perjalanan wisata, maka ada penginapan, jika ada hotel mestinya ada tempat yang menarik untuk dikunjungi, dan begitu hubungan tersebut terjadi saling terkait.

 

1.2.            Komunikasi Pemasaran Pariwisata dan Perhotelan

 

Komunikasi pemasaran menyediakan merek atau branding untuk menghubungan antara organisasi dengan calon pembeli, dalam konteks komunikasi pemasaran destinasi: komunikasi pemasaran menyediakan branding sebuah destinasi yang akan digunakan untuk menghubungankan destinasi dengan calon wisatawan.

[3]Komunikasi diarahkan untuk tujuan meningkatkan permintaan kunjungan, komunikasi juga dimaksudkan agar terjadinya sebuah interaksi atau pertukaran informasi antara  organisasi dengan calon pembeli berdasarkan atas kualitas dan kepuasan terhadap proses pertukaran, apakah calon konsumen akan membeli, membeli kembali, atau tidak akan membeli kembali.

Dalam pertukaran informasi, diperlukan dua proses yang harus dapat dikelola oleh organisasi, dalam konteks pariwisata: informasi tentang sebuah destinasi atau tentang aktivitas/even sebagai penawaran destinasi akan mempengaruhi permintaan pariwisata, dan peran media sangat diperlukan untuk melakukan komunikasi kepada calon pembeli agar permintaan tersebut dapat terjadi.  Dalam proses komunikasi pemasaran, melibatkan element proaktif maupun elemen reaktif yang akan disesuaikan terhadap waktu dan target tertentu. Untuk menyatukan kedua elemen tersebut diperlukan pemasaran terpadu atau terintegrasi.

 

1.3.            Karakteristik Komunikasi Pemasaran Pariwisata dan Perhotelan

 

Karakteristik komunikasi pemasaran pariwisata dan perhotelan berpengaruh pada proses pemasarannya kepada konsumen potensial, dalam konteks pariwisata dan perhotelan memiliki karakteristik sebagai berikut: intangible atau tidak berwujud nyata,  perishable tidak dapat  disimpan, Inseparable atau proses antara produksi dan konsumsi terjadi secara bersama-sama, dan  heterogenous atau merupakan komponen gabungan untuk dapat dikatakan sebagai sebuah produk pariwisata. Dalam kontekasi pariwisata minimal komponen gabungan terdiri dari empat elemen yakni elemen atraksi, amenitas, akses, dan ansilari. Sementara pada konteks perhotelan, elemen gabungan terdiri dari pelayanan kamar, pelayanan makanan dan minuman, dan jasa lainnya yang terkait.

Antara Pariwisata dan Perhotelan keduanya adalah tidak nyata wujudnya karena tidak memungkinkan ditunjukkan sebelum permintaan terhadap jasa dilakukan. Karena sulitnya mengkomunikasikan pariwisata dan perhotelan dalam pemasaran, Mittal dan Baker (2002) menunjukkan ada empat kunci tantangan dalam komunikasi pemasaran pariwisata dan perhotelan yakni: Abstractness: sulitnya mengkomunikasikan karena berbeda dengan konsep jasa pada umumnya. Generality: Sulitnya menunjukkan keunggulan service yang diberikan secara umum, Non-searchability: Sulitnya melakukan pembuktian awal seperti layaknya mencicipi rasa sebuah hidangan makanan atau minuman, Impalpability: memerlukan pemahaman dan interpretasi mendalam sebelum melakukan komunikasi pemasaran.

Mittal dan Baker (2002) menyarankan tentang perlunya tiga kunci keberhasilan dari strategi komunikasi pemasaran yakni penciptaan identitas atau branding, melakukan positioning atas branding yang terbentuk, dan penciptaan permintaan. Lebih lanjut mereka menegaskan, untuk mengatasi ketidaknyataan wujud jasa diperlukan keterangan atau informasi mendetail tentang jasa yang ditawarkan agar tercipta kepercayaan konsumen dan informasi tersebut dapat dipakai oleh konsumen melakukan klaim jika terjadi masalah dalam konsumsinya.

 

 

 

1.4.            Konsep, Strategi dan kasus-kasus Komunikasi Pemasaran Pariwisata dan Perhotelan.

 

Pada pariwisata dan perhotelan, komunikasi pemasaran adalah sangat dinamis dan memiliki keunikan tersendiri yang cenderung mengikuti perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan dalam teori pemasaran berdampak pada perubahan terhadap komunikasi pemasaran sehingga senantiasa diperlukan analisis terhadap perubahan lingkungan pemasaran baik yang terjadi pada pariwisata maupun perhotelan. Selanjutnya diperlukan teori yang tepat untuk  komunikasi agar pemasaran tercapai sesuai tujuan yang telah ditetapkan oleh sebuah organisasi, dan selanjutnya mengetahui bagaimana perkembangan komunikasi saat ini yang turut mempengaruhi sebuah industri atau organisasi sehingga daripadanya akan dapat dilakukan perubahan-perubahan dalam melakukan komunikasi pemasaran yang tepat.

Sebagai ilustrasi bahwa: pariwisata dan perhotelan adalah industri yang mengalami perubahan dengan cepat. Walaupun industri ini perfokus pada jasa manusia, peran penyedia jasa secara pribadi semakin berkurang dan peran konsumen semakin dominan dalam komunikasi pemasaran karena kemajuan teknologi informasi. Sebagai contoh, konsumen dapat melakukan pemesanan kamar secara online yang dapat mengurangi biaya dan konsumen memiliki lebih banyak pilihan.

Semakin mudahnya konsumen mendapatkan informasi dan semakin mudahnya mendapatkan pelayanan mandiri menyebabkan para penyedia jasa semakin sulit untuk dapat menebak apa selera dan bagaimana persepsi konsumen sebelum dan sesudah melakukan pembelian jasa. Peran dialog secara pribadi antara produsen dan konsumen semakin berkurang akibat tergantikannya oleh teknologi komunikasi online seperti jejaring social, chating, blogging, dan pertukaran informasi cenderung lebih banyak diperankan oleh media.

 

 

 

1.5.            Diskusi Komunikasi Pemasaran Pariwisata dan Perhotelan

 

1.5.1.      Karakteristik Pariwisata dan Perhotelan

 

Dalam tulisan ini, dinyatakan bahwa karakteristik produk pariwisata dan perhotelan adalah intangible atau tidak berwujud nyata,  perishable tidak dapat  disimpan, inseparable atau proses antara produksi dan konsumsi terjadi secara bersama-sama, dan  heterogenous atau merupakan komponen gabungan untuk dapat dikatakan sebagai sebuah produk pariwisata.berpengaruh pada proses pemasarannya. Namun dalam perkembangan terkini karakteristik produk pariwisata dan perhotelan telah mengalami perubahan sesuai dengan kedinamisan situasi dan kondisi terkini, dan cenderung bersinggungan dengan produk lain baik barang maupun jasa lainnya. Artinya karakteristik yang dinyatakan dalam tulisan ini perlu diupdate agar lebih mewakili kondisi yang sebenarnya saat ini. Sebagai contohnya, dalam kontekasi pariwisata minimal terdiri komponen gabungan terdiri dari empat elemen yakni elemen atraksi mungkin merupakan sesuatu yang berwujud yang dapat diwakili dengan sebuah miniature, atau gambar, atau peta atau mungkin sebuah video sehingga komunikasi pemasaran semakin efektif serta mampu memberikan gambaran pra-konsumsi. Elemen selanjutnya adalah amenitas yang merupakan sesuatu yang berwujud seperti kamar hotel atau fasilitas, hanya saja elemen ini tidak dapat dipindahkan untuk diperlihatkan kepada calon pembeli namun akan sangat mungkin dapat dilakukan komunikasi pemasaran dengan menunjukkan sebuah hotel atau kamar atau fasilitas dengan bantuan teknologi komunikasi dalam bentuk media elektronik mapun cetak. dengan cara menampilkan secara visual maupun audio. Begitu juga halnya dengan elemen akses, dan ansilari. Sementara pada konteks perhotelan, elemen gabungan terdiri dari pelayanan kamar, pelayanan makanan dan minuman, dan jasa lainnya yang terkait dapat dikomnikasikan berdasarkan perceptual konsumen sebelumnya dalam bentuk testimony atau kesaksian konsumen sehingga sesuatu yang tak berwujud akan nampak jelas sehingga tingkat kepercayaan untuk melakukan pembelian semakin meningkat.

 

1.5.2.      Elemen-elemen Pembentuk komunikasi pemasaran pariwisata dan perhotelan.

 

Menurut Mittal dan Baker (2002) terdapat tiga elemen kunci pembentuk komunikasi pemasaran yang berhasil, yakni elemen branding, elemen informasi, dan elemen kepercayaan. Dalam artikel ini dijelaskan bahwa elemen branding sebuah destinasi adalah modal yang sangat penting bagi kesuksesan tujuan komunikasi pemasaran namun sayangnya belum dijelaskan bagaimana dengan destinasi yang belum memiliki branding atau belum melakukan positioning karena mereka belum menemukan jati dirinya, komunikasi pemasaran seperti apakah yang harus dilakukan? Sebenarnya branding dapat terbentuk oleh konsumen atau dibentuk oleh provider secara sengaja, dan keduanya dapat dijadikan elemen penting pembentuk komunikasi pemasaran. Elemen informasi  dikatakan menjadi elemen penting kedua yang turut mempengaruhi keberhasilan komunikasi pemasaran, sementara elemen ketiga adalah kepercayaan.

 

1.6.Diskusi: Isu-isu terkini terhadap perkembangan pariwisata dan perhotelan.

 

Dalam artikel ini, isu-isu terkini yang mempengaruhi komunikasi pemasaran pariwisata dan perhotelan lebih banyak menyorot pada semakin berkurangnya peran manusia dalam penyediaan jasa, namun belum banyak diungkap dampak dari berkurangnya peran manusia seperti berkurangnya sentuhan kemanusiaan dan tentu saja akan menurunkan tingkat keramahtamahan masyarakat pada sebuah destinasi atau organisasi.  Lebih lanjut dijelaskan bahwa peran teknologi informasi dan komunikasi telah menggantikan peran manusia secara verbal dalam komunikasi pemasaran pariwisata dan perhotelan namun belum dijelaskan media yang manakah, karakteristik informasi seperti apakah yang memiliki tingkat kepercayaan yang efektif dalam komunikasi pemasaran pariwisata dan perhotelan.

 

 

2.      Full text Summary Chapter 2

2.1.            Teori Komunikasi dan Penerapannya

 

Komunikasi pemasaran diperlukan oleh organisasi dengan tujuan penginformasikan untuk produk baru, mengingatkan kembali jika produk telah beredar dipasaran, dan tujuan untuk mempengaruhi calon konsumen untuk melakukan pembelian. Peran media dalam melakukan imajinerisasi atau visualiasi menjadi semakin penting dalam komunikasi pemasaran pariwisata dan perhotelan. (Baloglu and Brinberg, 1997 ; MacKay and Fesenmaier, 1997; Yuksel and Akgul, 2007 ).

2.1.1.      Perbedaan Perspektif terhadap teori komunikasi

 

Menurut pandangan mekanistik, komunikasi adalah penghubungan antara pengirim kepada penerima.  Sementara menurut perspektif psikolog, komunikasi adalah sebuah proses yang melibatkan emosi dan sebagainya dalam memaknai pesan dari pengirim kepada penerima pesan.

“Mechanistic : This view argues that communication is transmitted from sender to the receiver”. “Psychological : This view considers the subjective processes involved (thoughts, emotions, etc.) in the way meaning is interpreted by recipients of messages. Sociological : This perspective focuses on the social context in which communications are sent and received and how meaning is established and shared, and views communication as a socially constructed process. “Systems and networks: This perspective views communication to be a complex system of circulating messages which are being adapted and modified in a continual and complex process. Early communications theories were developed in relation” (McCabe, 2009).

 

Lain halnya dengan perspektif social, komunikasi adalah proses berbagi antara pengirim dan penerima. Namun perspektif  system dan jejaring, komunikasi adalah system yang kompleks dari perputaran pesan yang senantiasa diadaptasi dan dimodifikasi secara bekelanjutan melalui proses yang kompleks. Teori komunikasi pada awalnya dibangun untuk mencipatakan pengertian bagaimana sebuah informasi disampaikan oleh sebuah organisasi kepada seorang individu melalui media massa untuk dapat mempengaruhi kelompok masyarakat melalui propaganda.

Model linier sederhana menjelaskan bahwa komunikasi adalah proses yang melibatkan internal, dan proses mental dalam memaknai sebuah pesan dan teori ini selanjutnya menjadi psikologi konsumen yang dipelajari secara khusus dalam proses komunikasi pada periklanan. Dan teori-teori komunikasi semakin berkembang khususnya yang berhubungan dengan komunikasi pemasaran dan bahkan secara khusus telah berkembang menjadi teori pemasaran pariwisata dan perhotelan yang akan dibahas pada bagian selanjutnya.

Information is never neutral. It is ‘ produced ’ for specific purposes. This does not just relate to marketing communication which is often directed at persuading us to buy a product. All information reflects an ideological (political) and often subjective (opinion) position, or purpose (McCabe, 2009).

 

Pentingnya sebuah informasi dalam komunikasi pemasaran telah menjadi perhatian yang lebih luas dalam kontek yang lebih luas, misalnya dalam perkembangannya, informasi tidak akan pernah netral, dia diadakan untuk tujuan tertentu, terkadang informasi mengandung sebuah ideology politik dari sebuah produk, dan informasi tidak berhubungan secara langsung untuk mempengaruhi penjualan, berbeda dengan terbentuknya komunikasi pemasaran yang lebih diarahkan untuk tujuan meningkatkan penjualan sebuah produk.

 

2.1.2.      Komunikasi Pemasaran dalam konteks perkembangan Destinasi

 

Menurut Butler, dalam konteks pembangunan dan perkembangan sebuah destinasi, komunikasi pemasaran pariwisata akan dipengaruhi oleh kondisi dan situasi yang ada pada sebuah destinasi yang mencirikan pada phase apakah sebuah destinasi sedang berada. Sebuah informasi tentang destinasi adalah representasi factual atas factor-faktor yang mempengaruhi jasa pelayanan pariwisata dan perhotelan.

Adapun factor-faktor tersebut adalah informasi factual terhadap factor social ekonomi termasuk didalamnya umur, pendidikan, jenis kelamin, tenaga kerja, jaringan social, dan kelompok masyarakat. Factor selanjutnya meliputi informasi personal yang meliputi perilaku, kepercayaan, nilai-nilai, budaya, dan motivasi. Factor ketiga adalah perilaku terhadap tanggapan atas komunikasi yang ada. Ketiga factor tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda pada phase perkembangan yang berbeda pada sebuah destinasi yang mampu menggambarkan kondisi factual.  Itulah yang menyebabkan perbedaan antara komunikasi pemasaran produk pariwisata dibandingkan produk lainnya.

Sebagai ilustrasi, informasi yang baik tentang sebuah destinasi tidak otomatis berpengaruh pada sebuah destinasi. Misalnya sebuah destinasi berada pada phase penurunan, komunikasi pemasaran tidak akan mampu mempengaruhi permintaan terhadap destinasi. Namun jikalau sebuah destinasi berada pada phase pertumbuhan sangat memerlukan peran komunikasi pemasaran.

 

 

2,2, Diskusi: Pemilihan dan Penerapan Strategi komunikasi Pemasaran

 

Dalam perumusan strategi komunikasi pemasaran  diperlukan identifikasi komunikasi seperti apakah yang diperlukan oleh organisasi atau individu dalam melakukan komunikasi kepada kelompok atau target pasar. Perbedaan perspektif komunikasi, juga menjadi pertimbangan yang penting dalam perancangan model komunikasi pemasaran pariwisata dan perhotelan. Perspektif komunikasi yang berbeda tersebut selanjutnya diterjemahkan oleh beberapa ahli pemasaran seperti Butler yang memaknai bahwa komunikasi pemasarasan adalah representasi informasi factual perkembangan sebuah destinasi tentang pengelolaannya, masyarakat local, dan karakteristik konsumen saat strategi komunikasi pemasaran tersebut dirumuskan artinya perumusan strategi adalah gambaran factual sebuah destinasi untuk dikomunikasikan pada target pasar yang sesuai dengan karakter destinasi.

Schellhorn and Perkins (2004) mengidentifikasikan bagaimana sebuah tempat dapat menjadi representative dari sebuah destinasi yang dianggap sebagai sebuah sorga. Representasinya dapat diwujudkan dalam sebuah brosur yang berbahasa sesuai dengan bahasa target pasar, dan diarahkan untuk menjangkau aspek sejarah sebagai contoh Utopia direpresentasi sebagai sebuah destinasi sorga dengan cara menampilkan pesan-pesan sejarah untuk menyasar target pasar yang memiliki ikatan sejarah dengan bahasa yang sesuai dengan target pasar. Untuk menyasar target pasar Jerman, brosur dibuat dalam bahasa Jerman, dan pemilihan target pasar Jerman karena bangsa Jerman memiliki ikatan sejarah terhadap Utopia.

Anonim, bahwa dalam komunikasi pemasaran, ketepatan bahasa akan mempengaruhi pemaknaan secara emosial dan budaya serta sejarah karena pada hakekatnya bahasa bukanlah sekedar alat komunikasi namun lebih daripada alat komunikasi, bahasa adalah representasi sebuah budaya, politik, karakter masyarakat yang mampu mendorong solidaritas dan akhirnya memunculkan kecenderungan untuk membeli. Sebagai contoh, paket wisata AgroIndustri Pabrik Tebu Situbondo  dibuat sedemikian rupa menggunakan bahasa Bahasa Belanda, dengan memunculkan icon atau artefak atau bangunan kuno style Belanda akan mempengaruhi secara emosial baik secara individu maupun kelompok terhadap target pasar wisatawan Belanda untuk membeli paket wisata tersebut. Artinya pesan yang disamppaikan dalam komunikasi tersebut tidak hanya berupa pesan komersil namun terdapat pesat simboliasi politik dan budaya.

 

3.       Critical Review

 

Dalam artikel ini, isu-isu terkini yang mempengaruhi komunikasi pemasaran pariwisata dan perhotelan lebih banyak menyorot pada semakin berkurangnya peran manusia dalam penyediaan jasa, namun belum banyak diungkap dampak dari berkurangnya peran manusia seperti berkurangnya sentuhan kemanusiaan dan tentu saja akan menurunkan tingkat keramah-tamahan masyarakat pada sebuah destinasi atau organisasi.  Lebih lanjut dijelaskan bahwa peran teknologi informasi dan komunikasi telah menggantikan peran manusia secara verbal dalam komunikasi pemasaran pariwisata dan perhotelan namun belum dijelaskan media yang manakah, karakteristik informasi seperti apakah yang memiliki tingkat kepercayaan yang efektif dalam komunikasi pemasaran pariwisata dan perhotelan.

Artikel ini juga menjelaskan bahwa perumusan strategi komunikasi pemasaran  memerlukan identifikasi komunikasi seperti apakah yang diperlukan oleh organisasi atau individu dalam melakukan komunikasi kepada kelompok atau target pasar. Juga dijelaskan adanya perbedaan perspektif komunikasi yang juga menjadi pertimbangan  penting dalam perancangan model komunikasi pemasaran pariwisata dan perhotelan. Perbedaan perspektif komunikasi tersebut selanjutnya diterjemahkan oleh beberapa ahli pemasaran seperti Butler yang memaknai bahwa komunikasi pemasarasan adalah representasi informasi faktual perkembangan sebuah destinasi tentang pengelolaannya, masyarakat lokalnya, dan karakteristik konsumennya. Artikel ini terlalu menyederhanakan persoalan khususnya tentang identifikasi phase perkembangan sebuah destinasi, karena dalam kenyataaannya sangat sulit menentukan daur hidup sebuah destinasi khususnya yang berhubungan dengan manajemen kapasitas, sangat sulit menentukan apakah sebuah destinasi telah mengalami phase stagnasi atau konsolidasi atau phase apakah sebuah destinasi sedang berada. Dalam identifikasi faktor external, sangat sulit membuat dugaan karena faktor tersebut hanya memberikan sinyal yang lemah untuk dapat membuat kesimpulan dan dugaan.

Dalam kenyataannya, pada industri pariwisata dan perhotelan idealnya senantiasa dinamis dalam menanggapi perubahan kebutuhan konsumen, serta perkembangan ini harus mempengaruhi lingkungan pemasaran jasa pariwisata dan perhotelan. Persaingan antara destinasi juga akan mempengaruhi manajemen dan komunikasi pemasaran. Komunikasi harusnya melibatkan pertukaran informasi yang bermakna dan merupakan alat ampuh dari organisasi dan lingkungannya yang bertujuan strategis, bertujuan perencanaan pemasaran dan untuk melakukan tindakan taktis organisasi untuk menarik perhatian pelanggan dan stakeholder. Idealnya komunikasi pemasaran dibentuk untuk merespon konteks eksternal, termasuk konteks politik, hukum dan peraturan, perkembangan sosial-ekonomi, media dan perkembangan industri. Komunikasi pemasaran juga harus berhubungan dengan proses pembentukan perilaku konsumen dan mengeksplorasi interaksi antara tindakan konsumen dan reaksi terhadap pesan-pesan pemasaran.  Fungsi pemasaran tidak hanya berkaitan dengan mempromosikan merek, organisasi atau layanan untuk memaksimalkan penjualan, tetapi juga berkaitan dengan pemahaman apa yang konsumen butuhkan dan nilai dari jasa yang ditawarkan serta membuat perubahan sesuai dengan bauran pemasaran.

Kedua chapter pada artikel ini, hanya menunjukkan bahwa strategi pemasaran  senantiasa disesuaikan dengan selera konsumen, berbenturan dengan konsep konservasi dan preservasi yang seharusnya dilakukan terhadap sebuah destinasi khususnya destinasi yang memposisikan diri sebagai destinasi pariwiata budaya. Lebih lanjut belum dijelaskan, siapa yang seharusnya merumuskan strategi, dan siapa yang menerapkannya. Artikel ini juga masih memisahkan domain pariwisata dan perhotelan padahal keduanya merupakan totalitas produk pariwisata yang tidak bisa dipisahkan. Ditemukan juga masih adanya definisi pariwisata yang tidak terbatas, dimana pariwisata didefinisikan sebagai hubungan beberapa fenomena yang disebabkan oleh kegiatan manusia yang bepergian ke sebuah tempat dan tinggal di tempat tersebut  di luar lingkungan tempat tinggal tetapnya untuk jangka waktu kurang dari setahun secara berturut-turut untuk kepentingan liburan, bisnis, dan tujuan lainnya. Jika definisinya terlalu luas akan sangat sulit merumuskan komunikasi pemasaran secara tepat.

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

 

Baloglu , S. and Brinberg , D. ( 1997 ) . Affective images of tourism destinations . Journal of Travel Research .

 

DeLozier , M.W. ( 1976 ) . The Marketing Communications Process . New York : McGraw-Hill .

 

Fill , C. ( 2005 ) . Marketing Communications: Engagement, Strategies and Practice . 4th edn . Harrow, England : Prentice Hall .

 

MacKay , K.J. and Fesenmaier , D.R. ( 1997 ) . Pictorial element of destination in image formation . Annals of Tourism Research .

 

McCabe, Scott (2009). Butterworth-Heinemann is an imprint of Elsevier Linacre House, Jordan Hill, Oxford OX2 8DP, UK The Boulevard, Langford Lane, Kidlington, Oxford OX5 1GB, UK First edition 2009

 

Mittal , B. and Baker , J. ( 2002 ) . Advertising strategies for hospitality services . Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly

 

Schellhorn , M. and Perkins , H.C. ( 2004 ) . The stuff of which dreams are made: Representations of the South Sea in German-language tourist brochures . Current Issues in Tourism .

 

Wall , G. and Mathieson , A. ( 2005 ) . Tourism: Change, Impacts and Opportunities . Harlow : Pearson Education .

 

Yuksel , A. and Akgul , O. ( 2007 ) . Postcards as affective image makers: An idle agent in destination marketing . Tourism Management .

 


[1] “Getting the right messages to the right people is perhaps one of the most important factors in determining the success of this sector” Marketing communications has been considered as saying the right things to the right people in the right ways (Delozier, 1976).

 

[2] Tourism has been defined as the sum of the relationships arising out of the activities of persons travelling to and staying in places outside their usual environment for not more than one consecutive year for leisure, business and other purposes (Wall and Mathieson, 2005 ).

 

[3] Marketing communications provides the means by which brands and organizations are presented to their audiences. The goal is to stimulate a dialogue that will, ideally, lead to a succession of purchases. Complete engagement. This interaction represents an exchange between each organization and each customer, and, according to the quality and satisfaction of the exchange process, will or will not be repeated. (Fill, 2005: p. 9 )

 

ANALISIS SIKLUS HIDUP DESTINASI PARIWISATA BALI: KAJIAN EKONOMI PARIWISATA TERHADAP DESTINASI

ANALISIS SIKLUS HIDUP DESTINASI PARIWISATA BALI: KAJIAN EKONOMI PARIWISATA TERHADAP DESTINASI

Oleh

I Gusti Bagus Rai Utama

Program S3 (Doktor) Pariwisata Universitas Udayana

Abstract

 

Tourist Area lifecyle analysis, and Indext of Irritation, used to know each destination on the destination life cycle phase, where the results of this analysis will be used to formulate strategy management, marketing of destination based on five aspects namely: fairness, effectiveness, efficiency, credibility and integration.  Irritation Index analysis actually is periodic review of involving stakeholders in the formulation of sustainable tourism development strategy. Policies will be very important thing to adapt from time-to time as destinations are like at a different phase and the previous policy may no longer relevant to the current situation. On the other hand, a obligation to accommodate the entire input or opinions from various stakeholder groups in terms of problem identification, legitimacy, participation and conflict resolution. Stakeholder framework has been applied in combination with the tourist destination life cycle in order to analyze the stakeholders’ attitudes toward tourism and sustainable development.  Tanah Lot Tourism Object is a fact that a tourist attraction or a tourist destination will always change and require different management strategies in harmony with the conditions of an object on the phase whether it actually was. While the attractions of Bali Botanical Garden is a good example to explain the transfer function of an area into a tourist attraction which is felt to support the main functions of a particular area related to aspects of economic values from tourism activities.

Keyword: Tourist Area lifecyle, Indext of Irritation, economic values, tourism activities

 

1.     Pendahuluan

 

Saat ini pariwisata seringkali dipersepsikan sebagai mesin penggerak ekonomi atau penghasil devisa bagi pembangunan ekonomi di suatu negara, tanpa terkecuali di Afrika. Namun pada kenyataannya, pariwisata memiliki spektrum fundamental pembangunan yang lebih luas bagi suatu negara. [1]Pariwisata internasional pada tahun 2004 mencapai kondisi tertinggi sepanjang sejarah dengan mencapai 763 juta orang dan menghasilkan pengeluaran sebesar US$ 623 miliar. Kondisi tersebut meningkat 11% dari jumlah perjalanan tahun 2003 yang mencapai 690 juta orang dengan jumlah pengeluaran US$ 524 miliar. Seiring dengan hal tersebut, diperkirakan jumlah perjalanan wisata dunia di tahun 2020 akan menembus angka 1,6 miliar orang per tahun (UN-WTO, 2005) seperti nampak pada grafik.1 di bawah ini:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 1, [2]Tourism Vision 2020 – UNWTO.

 

Melihat trend positif dari pertumbuhan pariwisata global, optimisasi pembangunan pariwisata sebagai sebuah alternatif pembangunan untuk pengganti sektor agraris dan industri yang cenderung merusak sumber daya alamiah semakin mendapat sambutan yang lebih meyakinkan.

Munculnya isu pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan adalah sebagai hal yang dinamis dalam skala industri secara makro melalui pendekatan strategis dalam perencanaan dan pembangunan sebuah destinasi pariwisata. [3]Meskipun banyak anggapan bahwa pariwisata adalah sebuah sektor pembangunan yang kurang merusak lingkungan dibandingkan dengan industri lainnya, namun jika kehadirannya dalam skala luas akan menimbulkan kerusakan lingkungan fisik maupun sosial (Murphy dan Price dalam Theobald, 2004).

Melanjutkan konsep pembangunan berkelanjutan, Murphy dan Price (dalam Theobald, 2004) berpendapat bahwa ada hubungan antara ekonomi dan lingkungan serta memiliki hubungan yang sangat erat. Kepentingan pariwisata dalam pembangunan berkelanjutan adalah logis mengingat bahwa pariwisata adalah salah satu industri yang produknya menjual lingkungan, baik fisik dan manusia sebagai sebuah totalitas produk. Penulis lainnya juga berpendapat bahwa integritas dan kelangsungan produk pariwisata telah membutuhkan perhatian utama sebagai sebuah industri. Mereka berpendapat bahwa apa yang sekarang dilakukan dalam penelitian pariwisata dan kebijakan adalah upaya yang lebih besar untuk menghubungkan kepentingan akademik dan pemerintah dalam mengejar kepentingan pengembangan pariwisata yang lebih berkelanjutan dengan para pelakunya pada garis depan yakni praktisi industri dan wisatawan.

Sebenarnya pembangunan pariwisata  merupakan konsep yang sedang berkembang, konsep siklus hidup pariwisata dan konsep daya dukung saling terkait adalah cara yang baik dan dinamis untuk melihat kondisi dan perkembangan pariwisata. Konsep siklus hidup menunjukkan bahwa daerah tujuan wisata senantiasa mengalami perubahan dari waktu ke waktu, dan kemajuannya dapat dilihat melalui tahapan-tahapan dari pengenalan hingga penurunan. Dengan pengelolaan yang baik, pariwisata  berperanan untuk memberdayakan sumber daya yang langka serta menjadikan industri pariwisata dapat diperpanjang siklus hidupnya dan berkelanjutan (Theobald, 2004)

Masalah standar dalam industri pariwisata juga menjadi isu yang sangat menarik untuk diutarakan sebagai upaya untuk mewujudkan pembangunan pariwisata yang bertanggungjawab dan berkelanjutan. Standar adalah dokumen yang menetapkan dasar, contoh atau prinsip untuk menyesuaikan hal-hal yang terkait dengan unit pengukuran yang seragam. Standar dapat berupa kewajiban (misalnya, ditetapkan dalam undang-undang) yang membahas pengembangan standar keberlanjutan dari usaha-usaha lokal untuk menciptakan perbaikan bisnis sebagai bagian dari  upaya persiapan bersaing pada industri pariwisata global. Proposisi yang ditetapkan pada pembahasan tentang standar adalah bahwa penetapan standar dan sertifikasi adalah alat berharga untuk membantu membawa para pemangku kepentingan bersama-sama menemukan sebuah kesepakatan bentuk penilaian yang bertanggungjawab.  Sertifikasi adalah proses yang bertujuan untuk membantu meningkatkan standar industri dan merupakan alat kebijakan untuk melakukan perbaikan secara sukarela di bawah lima aspek: keadilan, efektivitas, efisiensi, kredibilitas dan integrasi  (Theobald, 2004).

Dalam pengembangan strategi pariwisata dan kebijakan, otoritas yang bertanggung jawab, harus mempertimbangkan pandangan dari sejumlah pemangku kepentingan termasuk industri, penduduk, kelompok khusus yang mewakili kepentingan lingkungan dan masyarakat, serta wisatawan sendiri.

Pelibatan stakeholder dalam perumusan strategi pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan kebijakan mungkin menjadi hal yag sangat penting untuk diperhatikan. Sebuah keharusan mengakomodasi seluruh masukan atau pendapat dari berbagai kelompok pemangku kepentingan dalam hal identifikasi masalah, legitimasi, keterlibatan dan resolusi konflik. Kerangka stakeholder telah diterapkan dalam hubungannya dengan siklus hidup daerah tujuan wisata dalam rangka menganalisis sikap terhadap pemangku kepentingan pariwisata dan pembangunan berkelanjutan.

Di banyak negara-negara dunia maju, pertentangan tajam terjadi antara kelompok konservasionis dan industri pariwisata. Konservasionis berpendapat bahwa lingkungan harus mendapatkan perlindungan dan pembatasan pada pertumbuhan pariwisata yang dramatis. Industri Pariwisata  di sisi lain berusaha untuk meningkatkan dan mengembangkan fasilitas baru untuk mewujudkan kepuasan wisatawan.

Lebih Lanjut, Hudson dan Miller  (Theobald, 2004) mengeksplorasi hubungan antara pentingnya etika dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan dan mempertimbangkan bagaimana pemahaman tentang pendekatan etis dari para pejabat pariwisata di masa depan bisa menguntungkan mereka secara efektif dalam mengelola industri di masa depan.  Hudson dan Miller  (Theobald, 2004) menyimpulkan bahwa negara-negara  maju mungkin akan mengalami tekanan besar untuk menetapkan hak atas alam agar penduduk lebih makmur dan oleh karena itu menjadi lebih peduli dengan masalah estetika, namun, gerakan untuk perlindungan lingkungan tidak mungkin untuk dilanjutkan pada negara-negara yang kurang berkembang di mana isu-isu kelangsungan hidup lebih mendesak untuk dibicarakan dibandingkan isu-isu konservasi.

 

2.     Kajian Teoritis

Dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata khususnya pengembangan kawasan wisata atau obyek wisata pada umumnya mengikuti alur atau siklus kehidupan pariwisata yang lebih dikenal dengan Tourist Area Life Cycle (TLC) sehingga posisi pariwisata yang akan dikembangkan dapat diketahui dengan baik dan selanjutnya dapat ditentukan program pembangunan, pemasaran, dan sasaran dari pembangunan pariwisata tersebut dapat ditentukan dengan tepat.

2.1.                        Tourist Area Lifecycle

Siklus hidup pariwisata pada umumnya mengacu pada konsep [4]TLC (Butler’s 80, Tourist Area Lifecycle) yang dapat dijabarkan pada Grafik 2.  (Hypothetical Evolution of a Tourist Area) sebagai berikut :

 

[5]Grafik 2.  Hypothetical Evolution of a Tourist Area.

Source: Butler, R. W. 1980. “The Concept of a Tourism Area Life Cycle of Evolution:  Implications  for Management of Resources.” The Canadian Geographer 24(1), p. 8.

 

Tahap 1.  Penemuan (Exploration)

Potensi pariwisata berada pada tahapan identifikasi dan menunjukkan destinasi memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi daya tarik atau destinasi wisata karena didukung oleh keindahan alam yang masih alami, daya tarik wisata alamiah masih sangat asli, pada sisi lainnya telah ada kunjungan wisatawan dalam jumlah kecil dan mereka masih leluasa dapat bertemu dan berkomunikasi serta berinteraksi dengan penduduk local. Karakteristik ini cukup untuk dijadikan alasan pengembangan sebuah kawasan menjadi sebuah destinasi atau daya tarik wisata.

 

Tahap 2. Pelibatan (Involvement)

Pada tahap pelibatan, masyarakat lokal mengambil inisiatif dengan menyediakan berbagai pelayanan jasa untuk para wisatawan yang mulai menunjukkan tanda-tanda peningkatan dalam beberapa periode,. Masyarakat dan pemerintah local sudah mulai melakukan sosialiasi atau periklanan dalam skala terbatas, pada musim atau bulan atau hari-hari tertentu misalnya pada liburan sekolah terjadi kunjungan wisatawan dalam jumlah besar, dalam kondisi ini pemerintah local mengambil inisiatif untuk membangun infrastruktur pariwisata namun masih dalam skala dan jumlah yang terbatas.

 

Tahap 3. Pengembangan (Development)

Pada tahapan ini, telah terjadi kunjungan wisatawan dalam jumlah besar dan pemerintah sudah berani mengundang investor nasional atau internatsional untuk menanamkan modal di kawasan wisataw yang akan dikembangkan. Perusahaan asing (MNC) Multinational company[6]) telah beroperasi dan cenderung mengantikan perusahan local yang telah ada, artinya usaha kecil yang  dikelola oleh penduduk local mulai tersisih hal ini terjadi karena adanya tuntutan wisatawan global yang mengharapkan standar mutu yang lebih baik. Organisasi pariwisata mulai terbentuk dan menjalankan fungsinya khususnya fungsi promotif yang dilakukan bersama-sama dengan pemerintah sehingga investor asing mulai tertarik dan memilih destinasi yang ada sebagai tujuan investasinya.

 

Tahap. 4 Konsolidasi (consolidation)

Pada tahap ini, sektor pariwisata menunjukkan dominasi dalam struktur ekonomi pada suatu kawasan dan ada kecenderungan dominasi jaringan international semakin kuat memegang peranannya pada kawasan wisataw atau destinasi tersebut. Kunjungan wisatawan masih menunjukkan peningkatan yang cukup positif namun telah terjadi persaingan harga diantara perusahaan sejenis pada industri pariwisata pada kawasan tersebut. Peranan pemerintah local mulai semakin berkurang sehingga diperlukan konsolidasi untuk melakukan re-organisasional, dan balancing peran dan tugas antara sector pemerintah dan swasta.

 

Tahap. 5 Stagnasi (Stagnation)

Pada tahapan ini, angka kunjungan tertinggi telah tercapai dan beberapa periode menunjukkan angka yang cenderung stagnan. Walaupun angka kunjungan masih relative tinggi namun destinasi sebenarnya tidak menarik lagi bagi wisatawan. Wisatawan yang masih datang adalah mereka yang termasuk [7]repeater guest atau mereka yang tergolong wisatawan yang loyal dengan berbagai alasan. Program-program promosi dilakukan dengan sangat intensif namun usaha untuk mendatangkan wisatawan atau pelanggan baru sangat sulit terjadi.  Pengelolaan destinasi melampui daya dukung sehingga terjadi hal-hal negative tentang destinasi seperti kerusakan lingkungan, maraknya tindakan kriminal, persaingan harga yang tidak sehat pada industry pariwisata, dan telah terjadi degradasi budaya masyarakat lokal.

 

Tahapan. 6  Penurunan atau Peremajaan (Decline/Rejuvenation)

Setelah terjadi Stagnasi, ada  dua kemungkinan bisa terjadi pada kelangsungan sebuah destinasi. Jika tidak dilakukan usaha-usaha keluar dari tahap stagnasi, besar kemungkinan destinasi ditinggalkan oleh wisatawan dan mereka akan memilih destinasi lainnya yang dianggap lebih menarik. Destinasi hanya dikunjungi oleh wisatawan domestik saja itupun hanya ramai pada akhir pekan dan hari liburan saja. Banyak fasilitas wisata berubah fungsi menjadi fasilitas selain pariwisata. Jika Ingin Melanjutkan pariwisata?, perlu dilakukan pertimbangan dengan mengubah pemanfaatan destinasi, mencoba menyasar pasar baru, mereposisi attraksi wisata ke bentuk lainnya yang lebih menarik. Jika Manajemen Destinasi memiliki modal yang cukup?, atau ada pihak swasta yang tertarik untuk melakukan penyehatan seperti membangun atraksi man-made, usaha seperti itu dapat dilakukan, namun semua usaha belum menjamin terjadinya peremajaan.

2.2.           Index of Irritation

 

Untuk menentukan perkembangan sebuah destinasi dapat digunakan analisis [8]Index of Irritation yang terdiri dari empat tahapan atau fase yakni: Euphoria, Apathy, annoyance, dan antagonism. Metode ini lebih mengarah pada analisis sosial yang mengukur dampak pariwisata dari sisi sosial. Hasil dari analisis ini dapat mengukur perubahan perilaku masyarakat lokal terhadap kehadiran pariwisata di daerahnya.

(1)   Phase Euphoria ditandai dengan temukannya potensi pariwisata kemudian pembangunan dilakukan, para investor datang menanamkan modal dengan membangun berbagai fasilitas bisnis pendukung pariwisata, sementara wisatawan mulai berdatangan ke sebuah destinasi yang sedang dibangun, namun perencanaan dan kontrol belum sepenuhnya berjalan dengan baik.

(2)   Phase Apathy ditandai dengan adanya perencanaan terhadap destinasi khususnya berhubungan dengan aspek pemasaran termasuk promosi pariwisata. Terjadinya hubungan antara penduduk local dengan penduduk luar dengan tujuan bisnis, sementara wisatawan yang datang berusaha menemukan keistimewaan yang dimiki oleh destinasi namun tidak menemukannya.

(3)   Phase berikutnya adalah Phase Annoyance dengan ditandai terjadinya kelesuan pada pengelolaan destinasi mulai terasa atau dapat dikatakan mendekati titik jenuh. Para pemegang kebijakan mencari solusi dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur tanpa berusaha mengurangi jumlah wisatawan yang datang ke destinasi sehingga kedatangan wisatawan dianggap sudah mengganggu masyarakat local.

(4)   Phase yang terakhir dalam analisis Index of Irriatation adalah Antagonism dimana masyarakat local merasa telah terjadi gesekan social secara terbuka akibat kehadiran para wisatawan dan wisatawan dianggap sebagai penyebab dari segala permasalahan yang terjadi pada sebuah destinasi. Perencanaan pada destinasi dilakukan dengan melakukan promosi untuk mengimbangi menurunnya citra destinasi.

 

3.     Metode Analisis

 

Data sekunder yang tersedia di sejumlah publikasi dan laporan penelitian, menjadi sumber data utama yang akan dianalisis. Sedangkan data dan informasi yang telah dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis dengan 2 (dua) alat analisis yakni TLC (Tourist Area Life Cycle), dan Irritation Index. Hasil analisis selanjutnya dibandingkan dengan teori pendukung dan hasil penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan dan kemiripan.

 

4.     Hasil Analisis dan Pembahasan

 

Pembahasan pada analisis ini menggunakan tiga sample obyek wisata dimana ketiga obyek wisata tersebut sedang diuji keberlanjutannya. Dengan menggunakan dua pendekatan analisis yakni Tourist Area Lifecycle dan Irritation Index, berusaha membuat kajian dampak ekonomi obyek terhadap pembangunan masyarakat local setempat. Obyek wisata yang dimaksud adalah: Obyek wisata Tanah Lot di Tabanan, dan Obyek Wisata Kebun Raya Bedugul Bali di kawasan Bali tengah.

 

4.1.           Obyek Wisata Tanah Lot Tabanan

 

Pura Tanah Lot terletak di Pantai Selatan Pulau Bali tepatnya di wilayah  Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Keberadaan Pura Tanah Lot pada mulanya berhubungan erat dengan perjalanan Danghyang Nirartha atau Danghyang Dwijendra di Pulau Bali. Pura Tanah Lot didirikan pada abad ke XV masehi oleh Danghyang Nirartha atau yang dikenal sebagai Empu Bawu Rawuh yang berasal dari Kerajaan Majapahit di pulau Jawa. Saat ini, Pura Tanah Lot merupakan daya tarik utama bagi obyek wisata Tanah Lot, selain itu pula Tanah Lot memiliki daya tarik matahari tenggelam (SunSet), dan Aktivitas upacara keagamaan pada hari-hari tertentu.

Gambar 2. Aktivitas Upacara pada Pura Tanah Lot

Sumber: http://www.balineseindonesia.blogspot.com

Sejak tanggal 1 Juli 2000 pengelolaan obyek wisata Tanah Lot ditangani oleh Desa Adat Beraban dengan membentuk Badan Pengelola Obyek Wisata Tanah Lot (BPOWTL). Distribusi hasil pengelolaan Obyek Wisata Tanah Lot, berdasarkan surat perjanjian No. 01/HK/2000 tentang kerjasama pengelolaan obyek wisata Tanah Lot yang ditandatangani oleh Nyoman Adiwiryatama selaku Bupati Tabanan, I Made Deka selaku Bendesa Adat Beraban, I Gusti Gede Aryadi selaku pihak CV. Ary Jasa Wisata. Persentase yang disepakati bersama adalah sebesar (55%) diserahkan kepada Pemda, CV. Ari Jasa Wisata memperoleh sebesar (15%), Desa Adat Beraban sebesar (20%), Pura Tanah Lot dan Pura sekitarnya memperoleh sebesar (5%) dan sisanya (5%) dibagikan kepada Desa-Desa Adat se-Kecamatan Kediri. Persentase ini disepakati (diberlakukan) sampai tahun 2011 (Desa Adat Beraban, 2010)

Retribusi dikenakan untuk setiap pengunjung adalah sebesar Rp. 5000 untuk anak-anak Lokal, dan sebesar Rp.7500 untuk Dewasa Lokal. Sedangkan untuk wisatawan mancanegara dikenakan satu tariff yaitu Rp. 10.000 baik untuk wisatawan anak-anak ataupun dewasa yang sudah termasuk asuransi. Retribusi parkir untuk kendaraan roda dua dikenakan biaya retribusi sebesar Rp. 2000 sedangkan kendaraan roda empat dikenakan biaya sebesar Rp.5000,  serta kendaraan roda enam sebesar Rp.10.000. Setiap pedagang yang memiliki kios dikenakan biaya sebesar Rp. 1.200/hari dan untuk pedagang yang hanya menggunakan lapak, dikenakan biaya Rp. 750/hari (Observasi, 2010)

 

4.1.1.      Kontribusi Objek Wisata Tanah Lot Terhadap Desa Adat Beraban

 

1)      Kontribusi terhadap Pendapatan Desa

Saat ini Obyek Wisata Tanah Lot memiliki peranan yang sangat penting dalam kontribusinya terhadap pendapatan Desa Adat Beraban. Kontribusi Obyek Wisata Tanah Lot untuk Desa Adat Beraban digunakan untuk pembangunan dan perawatan pura yang ada di Desa Beraban, sehingga dapat meringankan beban masyarakat dalam dalam melaksanakan upacara agama. Perincian sumber-sumber pendapatan Desa Adat Beraban dari sejak tahun 2005 sampai dengan 2009 dapat dilihat dalam table 1 berikut:

 

 

Tabel 1. Data Pendapatan Desa Adat Beraban Tahun 2005 – 2009

 

No

Sumber

Tahun

2005

2006

2007

2008

2009

1

Pendapatan Asli Desa  Pakraman

577.181.249

1.145.427.071

1.473.695.623

1.903.580.558

2.475.818.395

2

Pendapatan Punia + Lainnya

106.599.400

84.909.491

152.550.000

225.347.110

70.250.000

3

Bantuan Pemerintah Atasan

28.000.000

45.000.000

45.000.000

73.400.000

55.000.000

Jumlah

711.780.649

1.275.336.562

1.671.245.623

2.202.327.668

2.601.068.395

Sumber : Kantor Bendesa Beraban

 

Dari table 1 di atas, memperlihatkan pendapatan dari hasil pengelolaan Obyek Wisata Tanah Lot sebesar 20% merupakan Pendapatan Asli desa Pekraman Beraban dan merupakan komposisi terbesar pada beberapa sumber pendapatan desa adat Beraban.

Adapun Jumlah retribusi yang diperoleh obyek wisata Tanah Lot dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 disajikan dalam table 2. berikut:

 

Tabel 2. Hasil Pungutan Retribusi Obyek Wisata Tanah Lot Tahun 2005 – 2009

 

Keterangan

 TAHUN

 

2005

2006

2007

2008

2009

     Penghasilan Kotor

 4.387.139.700

 9.547.884.950

 12.143.674.400

 14.676.335.150

 17.333.327.100

Premi Asuransi

 442.554.300

 397.712.500

 495.389.700

 600.050.300

 714.068.600

Penghasilan Bersih

 3.944.585.400

 9.150.172.450

 11.648.284.700

 14.076.284.850

 16.619.258.500

Biaya Operasional

 1.479.920.000

 2.665.000.000

 3.939.075.153

 3.939.075.153

 4.082.528.507

Pendapatan Bersih

 2.464.665.400

 6.485.172.450

 7.709.209.547

 10.137.209.697

 12.536.729.993

Biaya Promosi/ Pengembangan (15%)  –

 972.775.868

 1.156.381.432

 1.520.581.455

 1.880.509.499

Pendapatan Bersih  –

 5.512.396.583

 6.552.828.115

 8.616.628.242

 10.656.220.494

Distibusi:      

 –

 –

Pemda Kabupaten Tabanan (55%)

 1.355.565.970

 3.031.818.120

 3.604.055.463

 4.739.145.533

 5.860.921.272

CV. Arya Jasa (15%)

 369.699.810

 826.859.487

 982.924.217

 1.292.494.236

 1.598.433.074

Desa Adat Beraban (20%)

 492.933.080

 1.102.479.317

 1.310.565.623

 1.723.325.648

 2.131.244.099

Desa-Desa Adat Se Kec. Kediri (5%)

 123.233.270

 275.619.829

 327.641.406

 430.831.412

 532.811.025

Pura Luhur Tanah Lot dan Sekitarnya (5%)

 123.233.270

 275.619.829

 327.641.406

 430.831.412

 532.811.025

Sumber : Badan Operasional Obyek Wisata Tanah Lot

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa setiap tahun pendapatan retribusi yang didapat oleh Obyek Wisata Tanah Lot dan yang akhirnya diterima oleh Desa Adat Beraban semakin meningkat dan retribusi dari Obyek Wisata Tanah Lot  merupakan kontribusi sumber pendapatan terbesar Desa Adat Beraban.

Analisisnya, jika dilihat dari konsepsi carrying capacity dengan asumsi tidak ada kenaikan harga tiket masuk dan retribusi lainnya, maka jika dibandingkan dengan terjadinya peningkatan pendapatan asli Desa Beraban, maka dapat diperkirakan bahwa pengelolaan Obyek Wisata Tanah Lot belum memperlihatkan adanya pengaturan jumlah pengunjung dan sangat dimungkinkkan pengelolaannya tanpa konsep carrying capacity.

 

2)    Kontribusi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

 

Tabel 3 dibawah, menunjukkan Jumlah penduduk Desa Beraban (Desa Dinas) sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 memperlihatkan adanya peningkatan yang sangat berarti pada tahun 2009, hal ini sangat dimungkinkan adanya kaum pendatang dari sekitas Pulau Bali atau kaum pendatang dari luar Bali untuk berusaha dan bekerja di sekitar Wilayah Desa Beraban.

Tabel 3. Jumlah Penduduk Desa Beraban Tahun 2005 – 2009

        No

Tahun

Jumlah

Keluarga

Laki

Perempuan

Jumlah

Perubahan (%)

1

2

3

4

5

2005

2006

2007

2008

2009

1.449

1.456

1.460

1.465

1.625

2.726

2.763

2.823

2.845

2.938

2.735

2.771

2.781

2.805

3.034

5.461

5.534

5.604

5.650

5.972

1,34

1,26

0.82

5.70

Sumber : BPS Kabupaten Tabanan

 

Pekerja badan operasional yang langsung diserap oleh obyek wisata Tanah Lot adalah sebanyak 167 orang. Jadi secara sederhana dapat disimpulkan bahwa obyek wisata Tanah Lot telah memberikan kontribusi terhadap penciptaan lapangan pekerjaan bagi Desa Beraban. Dan jumlah tenaga kerja yang diserap dari keseluruhan pedagang tetap dan pedagang tidak tetap adalah 645 orang. Dapat diketahui bahwa obyek wisata Tanah Lot secara langsung telah menyerap 812 orang tenaga kerja (Kantor Bendesa Beraban, 2010).  Sementara pedagang yang ada di Obyek Wisata Tanah Lot  sebanyak 528 pedagang (pedagang tetap dan pedagang tidak tetap). Persentase jumlah penduduk yang bekerja di sektor wiraswasta/pedagang adalah 24% dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 607 orang.

Analisisnya, keberadaan Obyek Wisata Tanah Lot telah mampu melibatkan sebagian besar penduduk Desa Beraban dalam pengelolaan Obyek Wisata baik secara langsung maupun tidak langsung.

 

3)    Kontribusi terhadap pembangunan fasilitas

 

Pengembangan objek Wisata Tanah Lot juga berdampak terhadap kondisi kepariwisataan di sekitar Obyek Wisata Tanah Lot itu sendiri. Oleh karena fenomena itu,  munculah beberapa hotel berbintang, villa, art shop, dan restoran di sekitar objek Wisata Tanah Lot yang tentunya berada pada wilayah Desa Adat Beraban. Berikut disajikan pertambahan  hotel, villa, pondok wisata, dan restoran yang ada di kawasan Desa Beraban dari tahun 2005 sampai dengan 2009.

 

Tabel 4. Data Jumlah Hotel, Villa, Pondok Wisata, Restoran dan Artshop di Desa Braban Tahun 2005-2009

 

No

Tahun

Jumlah

Hotel

Villa

Pondok Wisata

Restoran

Art Shop

1

2005

1

2

3

341

2

2006

1

4

3

341

3

2007

2

4

4

3

341

4

2008

3

4

4

4

341

5

2009

3

4

4

4

341

Sumber : Kantor Desa Beraban

 

Jumlah art shop sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 menunjukkan jumlah yang tetap karena letak art shop telah diatur dengan baik pada komplek tertentu dan diatur dalam bentuk lapak (stand). Sementara pembangunan restoran juga terkesan telah diatur dan dibatasi pembangunanannya. Begitu juga dengan pembangunan hotel dan villa juga telah diatur dengan baik oleh pemda dan penguasa desa di wilayah Desa Adat Beraban.

Analisisnya, berdasarkan data di atas, dapat diperkirakan bahwa pembangunan di Desa Beraban telah menerapkan tata wilayah dengan baik minimal dengan pembatasan jumlah fasilitas pendukung yang sangat mungkin berdampak pada lingkungan fisik dan social.

 

4.1.2.      Posisi Obyek Wisata Tanah Lot berdasarkan Analisis Tourist Area Lifecycle

 

 

Konsolidasi (consolidation)

 

 

Obyek Wisata Tanah Lot berdasarkan Analisis Tourist Area Lifecycle berada pada phase Konsolidasi (consolidation)

 

Pada tahap ini, sektor pariwisata menunjukkan dominasi dalam struktur ekonomi pada suatu kawasan dan ada kecenderungan dominasi jaringan international semakin kuat memegang peranannya pada kawasan wisataw atau destinasi tersebut. Kunjungan wisatawan masih menunjukkan peningkatan yang cukup positif namun telah terjadi persaingan harga diantara perusahaan sejenis pada industri pariwisata pada kawasan tersebut. Peranan pemerintah local mulai semakin berkurang sehingga diperlukan konsolidasi untuk melakukan re-organisasional, dan balancing peran dan tugas antara sector pemerintah dan swasta.

 

Obyek Wisata Tanah Lot Perlu Melakukan Konsolidasi:

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa: Pengelolan obyek Wisata Tanah Lot belum menerapkan manajemen Carrying Capacity sehingga gesekan sangat mungkin terjadi pada wisatawan terhadap wisatawan yang lainnya untuk memperebutkan tempat-tempat tertentu agar dapat menikmati atraksi utama dari Obyek Wisata Tanah Lot seperti pemandangan matahari tenggelam “sunset” (Observasi, 2011). Peningkatan jumlah pengunjung tanpa memperhitungkan daya dukung akan cenderung memicu terjadinya kerusakan bagi lingkungan di sekitar obyek dan mungkin juga bagi kerusakan  aspek fisik dan non fisik Heritage Tanah Lot.

Paradoksi antara kepentingan ekonomi dan pelestarian heritage khususnya terhadap asset warisan budaya Pura Tanah Lot, benar-benat telah terjadi pada beberapa bulan terakhir dan menunjukkan intensitas ketegangan yang semakin meningkat.  Ketegangan berawal dari berakhirnya masa kontrak kerjasama pengelolaan Tanah Lot antara Pemerintah Kabupaten Tabanan, CV Ari Jasa Wisata, dan Desa Adat Beraban yang masa kontraknya berakhir pada 1 April 2011 (Bali Post, Juni 2011)

Sebagian besar warga Desa Adat beraban menginginkan pengelolaan Obyek Wisata Tanah Lot  ditangani oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan dan Warga Desa Adat Beraban saja, sementara Pemerintah Kabupaten Tabanan tetap menginginkan komposisi pengelolaan yang telah berjalan pada kontrak yang telah berakhir tetap berjalan untuk pengelolaan saat ini artinya tidak perlu ada perubahan, hanya dibuatkan kontrak baru saja.

Usulan Warga Desa Adat Beraban yang berada pada tim perjuangan warga Beraban adalah,  pengelolaan Tanah Lot hanya dikelola oleh Pemda dan warga Desa Adat Beraban. Dengan komposisi pembagian hasil masing-masing Pemkab 50 persen, sisanya 50 persen bagi Desa Pekraman Beraban. Khusus jatah Desa Beraban akan dibagi lagi dengan rincian, 70 persen Desa Pekraman Beraban dan pura Tanah Lot 30 persen. Jatah 70 persen bagi Desa Pakraman Beraban akan dibagi lagi ke sejumlah pura dan desa adat dengan komposisi, Desa Pekraman Beraban 80 persen, Pura Dangin Bingin 2,50 persen, Pura Bomo 1 persen dan Desa Adat se Kecamatan Kediri 16,5 persen. Sementara, jatah bagi Pura Tanah Lot 30 persen akan dibagi lagi ke 8 lokasi pura, seperti Pura Tanah Lot, Pura Pakendungan, Pura Batu Bolong, Pura Jro Kandang, Pura Penataran, Pura Enjung Galuh, Pura Batu Mejan dan Pura Hyang Api (Bali Post, Juni 2011).

Sementara, dari pihak Pemilik CV Ari Jasa Wisata, justru berpendapat lain, karena telah berjasa, harusnya tetap mendapat jatah dari Tanah Lot karena. CV Ari Jasa Wisata merasa telah berjasa dengan dipercayainya, pihaknya mendapat bantuan dari Duta Besar Jerman dan Pemprov Bali senilai Rp 81 juta untuk membangun wisata Tanah Lot. Setelah berjuang sendirian bertahun-tahun, Tanah Lot bisa dikenal dan mendulang pendapatan bersih hingga Rp 12 miliar per tahun (Bali Post, Juni 2011).

Analisisnya, pengelolaan Obyek Wisata Tanah Lot telah membangkitkan hasrat bisnis warga Desa Beraban dan telah menimbulkan rasa percaya diri bahwa mereka telah mampu untuk mengelola heritage tersebut secara mandiri tanpa campur tangan pihak swasta, sementara pihak swasta (CV Ary Jasa Wisata) yang memang sejak berdirinya sudah bermotifkan bisnis, cenderung ingin melanjutkan klaim keberhasilannya walaupun kontrak kerjasamanya telah berakhir. Implikasinya adalah, timbulnya gesekan dalam masyarakat yang mengarah pada munculnya egoism kelompok, termasuk juga egoism kelompok masyarakat Desa Adat Beraban.

Pragmatisme Warga Desa Beraban cenderung mengarah pada hal-hal yang berbau material semata, sementara pertimbangan atas kepentingan pelestarian Heritage serta Value atau nilai yang tersimpan Pura Tanah Lot tersebut masih sangat diragukan karena secara historis Pura Tanah Lot adalah milik Masyarakat Bali bukan milik masyarakat Desa Adat Beraban Saja.

 

 

4.1.3.      Posisi Obyek Wisata Tanah Lot berdasarkan Analisis Irritation Index

 

Obyek Wusata Tanah Lot telah berada pada phase Annoyance dengan ditandai terjadinya kelesuan pada pengelolaan destinasi mulai terasa atau dapat dikatakan mendekati titik jenuh. Para pemegang kebijakan mencari solusi dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur tanpa berusaha mengurangi jumlah wisatawan yang datang ke destinasi sehingga kedatangan wisatawan dianggap sudah mengganggu masyarakat local.

Pengelolaan Obyek Wisata Tanah Lot telah berada pada phase Annoyance dengan ditandai terjadinya kelesuan pada pengelolaan destinasi, mulai terasa atau dapat dikatakan mendekati titik jenuh, bahkan dapat dikatakan telah mendekati batas atas carrying capacity. Pengelolaan Pura Tanah Lot sebagai Heritage telah mengalami perubahan atau komodifikasi fungsi yang berarti. Secara fisik keberadaan Pura Tanah Lot sebagai daya tarik wisata telah mampu menggerakkan pembangunan fisik Desa Beraban secara keseluruhan namun perubahan perilaku masyarakat yang diharapkan  sebagai conserver (Pelestari) telah berubah menjadi Consumer (pengkonsumsi) dalam hal ini, mereka mengkemas Pura Tanah Lot sebagai “komoditas” Obyek Wisata untuk mendapatkan keuntungan ekonomi yang sebesar-besarnya. Aspek Pelestarian fisik telah berjalan dengan baik namun aspek pelestarian budaya beserta nilai yang terkandung pada Pura Tanah Lot sebagai heritage yang merupakan milik warga Bali telah disabotase oleh Masyarakat Desa Adat Beraban hanya dengan alasan ekonomi semata.

 

4.2.         Kebun Raya Bedugul Bali

 

4.2.1.     Sejarah Kebun Raya

 

Sejarah berdirinya Kebun Raya Eka Karya Bali tidak dapat dipisahkan dari sejarah berdirinya Kebun Raya Bogor (KRB) yang bermula dari Prof. Dr. C.G.C. Reinwardt, botanis asal Jerman yang berada di Indonesia pada awal abad ke-19. Ia menganggap eksplorasi tumbuhan dan masalah pertanian juga merupakan tugasnya di Hindia Belanda. Kemudian ia menulis surat yang disampaikan kepada G.A.G.P. Baron van der Capellen, Gubernur Jendral Hindia Belanda di Batavia, memohon sebidang tanah untuk penelitian manfaat berbagai tumbuhan serta koleksi tanaman yang bernilai ekonomi, berasal dari kawasan Indonesia dan mancanegara. Persisnya tanggal 18 Mei 1817 dilakukan pemancangan patok pertama, kemudian tanggal tersebut menandai berdirinya Kebun Raya yang diberi nama Islands Plantentuin atau Hortus Botanicus Bogoriensis seluas 47 hektar. Lokasinya berdampingan dengan Istana Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Bogor atau yang terkenal sekarang dengan nama Istana Presiden Bogor. Melalui perjalanan yang panjang, sekarang luas Kebun Raya Bogor 87 hektar.  Kebun Raya Bogor atau nama lengkapnya Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Bogor, LIPI berada di bawah Kedeputian Ilmu Pengetahuan Ilmu Hayati-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Kebun Raya Bogor merupakan pusat Kebun Raya yang membawahi 3 cabang Kebun Raya, yaitu Kebun Raya Cibodas, Kebun Raya Purwodadi dan Kebun Raya Eka Karya Bali (LIPI, 2005)

Berdirinya Kebun Raya Eka Karya Bali berawal dari keinginan Prof. Ir. Kusnoto Setodiwiryo (Direktur Kebun Raya Indonesia “Bogor”) dan I Made Taman (Kepala Lembaga Pelestarian dan Pengawetan Alam) untuk mengoleksi jenis-jenis tumbuhan dari seluruh dunia, mengoleksi jenis-jenis tumbuhan Bali dan Nusa Tenggara, menyediakan fasilitas bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan budaya, serta menyediakan wahana rekreasi dan menjadikan salah satu objek wisata di Bali. Keinginan dan gagasan ini dimulai sejak tahun 1955 dengan mengadakan pendekatan kepada Pemerintah Daerah Bali. Setelah melalui proses waktu yang cukup panjang, akhirnya mendapat tanggapan yang positip dari pejabat-pejabat daerah seperti, Gubernur Sunda Kecil (Nusa Tenggara); Tengku Daud Syah, Residen Bali-Lombok; I Gusti Bagus Oka, Dewan Pemerintah Daerah Bali; I Gusti Ngurah Sutedja, Kepala Bidang Pembangunan dan Ekonomi Dewan Pemerintah Bali; I Wayan Dangin, Dinas Pekerjaan Umum Daerah Bali; I Ketut Mandra, Kepala Dinas Kehutanan; I Komang Tjoe dan Kepala Dinas Kehutanan Bali Selatan; I Nyoman Sulandra (Sujana, 2002)

Pada tahun 1958 pejabat yang berwenang di Bali secara resmi menawarkan kepada Lembaga Pusat Penyelidikan Alam untuk mendirikan kebun raya di Bali yang berfungsi sebagai lembaga ilmiah dan tempat rekreasi. Untuk mewujudkan tawaran tersebut, Direktur Lembaga Pusat Penyelidikan Alam, Kepala Kebun Raya Bogor, Kepala Lembaga Pelestarian dan Pengawetan Alam, Kepala Pusat Penelitian Laut dan Direktur Akademi Pertanian Bogor beserta beberapa mahasiswanya mengadakan peninjauan ke Bali (Sujana, 2002)

Keinginan pemerintah pusat untuk mendirikan kebun raya dengan areal meliputi danau Beratan tidak diijinkan oleh Pemerintah Daerah Bali karena di areal tersebut telah terdapat pemukiman penduduk Candikuning yang sudah lama ada. Sebagai kesepakatan, lokasi kebun raya ditetapkan pada hutan reboisasi Candikuning yang pada waktu itu sudah ditanami Altingia Exelsa, Manglitea Glauca, Syzigium Polanthum, Toona Sureni dan Bischofia Javanica dengan luas 50 hektar. Lokasinya terletak di lereng sebelah timur Bukit Tapak, yang terletak pada ketinggian 1.250 meter sampai dengan 1.450 meter dari permukaan laut, yang berbatasan langsung dengan cagar alam Batukaru (Sujana, 2002)

Kebun Raya Bali diresmikan oleh Prof. Ir. Kusnoto pada tanggal 15 Juli 1959, sebagai realisasi Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Bali pada 19 Januari 1959. Nama “Eka Karya” diusulkan oleh I Made Taman, Kepala Lembaga Pelestarian dan Pengawetan Alam, sebagai salah satu perintis Kebun Raya Bali (Sujana, 2002)

Untuk pertama kalinya ditanam beberapa jenis tanaman koleksi di sekitar wantilan seperti cemara pandak, cemara geseng, dan beberapa jenis tanaman yang sengaja didatangkan dari Kebun Raya Cibodas dan Kebun Raya Bogor. Semua tanaman tersebut dapat tumbuh dengan baik kecuali penanaman kayu merah (red wood) yang sangat terkenal di pantai barat Amerika mengalami kegagalan (mati pada tahun 1966). Pemeliharaan kebun raya pada waktu itu dilakukan oleh 2 orang tenaga lapangan bantuan dari Pemerintah Daerah Bali yakni, I Gusti Made Puja (pegawai Kehutanan) dan Nyoman Rampiag (Pegawai Pemda) dengan penanggungjawab Kepala Dinas Kehutanan Bali; I Komang Tjoe (Sujana, 2002)

Pada tanggal 30 April 1976, Ketua LIPI meresmikan perluasan Kebun Raya Eka Karya Bali menjadi 129,20 hektar (Hasil pengukuran ulang pada tahun 1993 luasnya diketahui 154,50 hektar) berupa kawasan hutan reboisasi Bukit Tapak, dengan status pengelolaan “pinjam pakai” dari departemen kehutanan. Kebun Raya Eka Karya Bali merupakan salah satu unit pelaksana teknis balai pengembangan kebun raya dalam jajaran Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Sujana, 2002)

 

 

 

4.2.2.  Tugas Pokok Kebun Raya Eka Karya

 

Kebun Raya Eka Karya Bali merupakan salah satu dari empat kebun raya yang berada di bawah naungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Adapun rencana induk pengembangan Kebun Raya Eka Karya yang disusun berdasarkan analisis kebutuhan dalam jangka panjang tahunan adalah sebagai berikut, (1) Pengumpulan jenis-jenis Gymnospermae, yakni jenis-jenis tumbuhan berdaun jarum dari seluruh dunia. (2) Pengumpulan jenis-jenis tumbuhan dari seluruh Bali dan Nusa Tengga yang habitat aslinya berasal dari daerah dataran tinggi basah. (3) Rekreasi dan objek pariwisata di daerah Bali, disamping penyediaan fasilitas bagi kepentingan ilmu pengetahuan “ilmiah”. (4) Melakukan kegiatan usaha tambahan untuk menunjang pembiayaan kebun raya (Sujana, 2002)

Kekayaan koleksi jenis tanaman pada empat kebun raya di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 4.1, dimana tercatat Kebun Raya Eka Karya Bali menyimpan 20 koleksi Jenis tanaman, Kebun Raya Purwodadi menyimpan 48 koleksi jenis tanaman, Kebun Raya Cibodas menyimpan 55 kolekasi jenis tanaman dan yang terbanyak adalah Kebun Raya Bogor dengan jumlah koleksi sebanyak 177 jenis koleksi.

Gambar 4.1

Koleksi Tanaman Langka di Empat Kebun Raya di Indonesia

Sumber: IUCN Redlist Book 2001

 

 

            Sedangkan tugas pokok yang diemban oleh Kebun Raya Eka Karya Bali adalah melakukan tugas inventarisasi, eksplorasi, dan konservasi tumbuhan tropika yang mempunyai nilai ilmu pengetahuan dari kawasan dataran tinggi lembab. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kebun Raya Eka Karya Bali mempunyai fungsi sebagai berikut, (1) melaksanakan inventarisasi berbagai jenis tumbuhan tropika yang habitatnya dari dataran tinggi lembab, (2) melaksanakan ekplorasi jenis-jenis tumbuhan tropika yang habitatnya dari dataran tinggi lembab, (3) melakukan konservasi terhadap tumbuhan tropika yang habitatnya dari dataran tinggi lembab yang mempunyai nilai ilmu pengetahuan dan potensi ekonomi dalam rangka melestarikan sumber daya hayati (plasma nuftah) di bumi Indonesia, (4) melakukan pelayanan jasa ilmiah dibidang arsitektur (lanscape) pertamanan serba ragam tanaman hias (floracultural), introduksi dayaguna tumbuhan apresiasi masyarakan terhadap alam lingkungan, dan (5) melakukan kegiatan tata usaha (Sujana, 2002)

 

Foto 4.1

Maskot Kebun Raya Eka Karya Kondisi Maret 2005

Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2005

 

Foto 4.1 menampilkan Kebun Raya saat ini masih nampak asri, menawan, dan masih menyimpan keindahan alam sebagai atraksi wisata yang menarik. Pohon-pohon langka, variasi tanaman masih terpelihara dengan baik, berarti pengelola Kebun Raya Eka Karya masih konsisten dengan tugas-tugas yang diembannya.

 

4.2.3.     Pengelolaan Kebun Raya sebagai Obyek Wisata

 

Kebun Raya Eka Karya Bali semula hanyalah lembaga konservasi tumbuhan namun telah berkembang menjadi objek wisata (taman rekreasi) yang menawan dan menarik, karena memadukan unsur keindahan alam, kelangkaan, dan keragaman jenis tanaman. Dengan melakukan penelitian tentang wisatawan yang mengunjungi Kebun Raya Eka Karya Bali, diharapkan informasi tersebut akan berguna untuk pengembangan taman atau kebun raya lainnya di Bali.

Untuk mengetahui lebih jelas (pemahaman empiris) mengenai kunjungan wisatawan yang berkunjung  ke Kebun Raya Eka Karya Bali dapat dilihat pada Tabel 1.2

Tabel 1.2

Kunjungan Wisatawan ke Kebun Raya Eka Karya Bali

Tahun 1998-2002.

Tahun Jumlah (orang) Perkembangan
1998 217.636
1999 211.172 -2.97%
2000 205.354 -2.76%
2001 270.117 31.54%
2002 17.894 -93.38%
Rata-rata       184.435  

Sumber: Disparda Provinsi Bali (2003a), data diolah.

 

Tingkat kunjungan wisatawan ke Kebun Raya Eka Karya Bali (Tabel 1.2) dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2002 mengalami penurunan. Namun demikian, jumlah kunjungan periode tersebut masih cukup tinggi dengan rata-rata 184.435 orang per tahun.

Sujana (2002) dalam penelitiannya tentang perumusan strategi pengelolaan objek wisata Kebun Raya Eka Karya Bali, menyarankan agar pihak pengelola kebun raya Eka Karya melakukan strategi diversifikasi yang diarahkan untuk (1) Menata kembali kawasan ini, berupa: Penataan lokasi kemah wisata, pembuatan jalan turun tebing, pendirian tempat berkemah, pengembangan daya guna flora dan fauna, pembudidayaan tanaman air, arena bermain anak-anak, memperkaya koleksi tanamanan, membuat katalog tanaman, dukungan masyarakat sekitar berupa penjualan souvenir. (2) Melakukan budidaya flora dan fauna berupa pengembangan produk yang dilakukan oleh seksi koleksi berupa: budidaya flora tanaman air sehingga diharapkan dapat memberikan daya tarik lebih agar wisatawan tidak beralih ke objek lainnya. Budidaya fauna khususnya binatang atau burung-burung yang telah ada, jenis serangga tertentu, dan juga binatang kera. (3) Menambah koleksi tanaman khas Bali agar keunikannya semakin nampak berupa penambahan tanaman umbi-umbian (bumbu), tanaman obat, tanaman panca yadnya pada areal khusus. (4) Menciptakan bentuk katalog baru, pembuatan taman supaya memberikan daya tarik unsur ilmiah, dengan nama latin serta bingkai ukiran Bali. (5) Mempererat hubungan dan kerjasama dengan kelompok seni gong sebagai bentuk tanggungjawab sosial dengan masyarakat lokal di daerah tujuan wisata yakni masyarakat Candikuning. (6) Melakukan kegiatan usaha tambahan seperti: membuat cinderamata khas Kebun Raya Eka Karya, baju kaos bergambar wisatawan dengan latar Kebun Raya Eka Karya, mendirikan kios makanan dan minuman, lapangan tenis dirawat lebih baik, penataan kembali gedung pertemuan, memperbanyak brosur sebagai media promosi.

 

4.2.4.     Posisi Obyek Kebun Raya Bali berdasarkan Analisis Tourist Area Lifecycle

 

Pengembangan (Development)

 

Obyek Kebun Raya Bali berdasarkan Analisis Tourist Area Lifecycle berada pada Pengembangan (Development).

Pada tahapan ini, telah terjadi kunjungan wisatawan dalam jumlah besar dan pemerintah sudah berani mengundang investor nasional atau internatsional untuk menanamkan modal di kawasan wisataw yang akan dikembangkan. Perusahaan asing (MNC) Multinational company[9]) telah beroperasi dan cenderung mengantikan perusahan local yang telah ada, artinya usaha kecil yang  dikelola oleh penduduk local mulai tersisih hal ini terjadi karena adanya tuntutan wisatawan global yang mengharapkan standar mutu yang lebih baik. Organisasi pariwisata mulai terbentuk dan menjalankan fungsinya khususnya fungsi promotif yang dilakukan bersama-sama dengan pemerintah sehingga investor asing mulai tertarik dan memilih destinasi yang ada sebagai tujuan investasinya.

Phase Development ini merupakan diferensiasi fungsi kebun raya menjadi obyek wisata yang dirasakan mendatangkan manfaat ekonomi baik bagi pengelola kebun raya, masyarakat sekitar obyek dan pendapatn pajak bagi pemerintah local. Hal senada juga dapat dilihat pada rencana induk pengembangan Kebun Raya Eka Karya yang disusun berdasarkan analisis kebutuhan dalam jangka panjang tahunan adalah sebagai berikut, (1) Pengumpulan jenis-jenis Gymnospermae, yakni jenis-jenis tumbuhan berdaun jarum dari seluruh dunia. (2) Pengumpulan jenis-jenis tumbuhan dari seluruh Bali dan Nusa Tengga yang habitat aslinya berasal dari daerah dataran tinggi basah. (3) Rekreasi dan objek pariwisata di daerah Bali, disamping penyediaan fasilitas bagi kepentingan ilmu pengetahuan “ilmiah”. (4) Melakukan kegiatan usaha tambahan untuk menunjang pembiayaan kebun raya (Sujana, 2002). Artinya pengembangan Kebun Raya Bali sebagai obyek wisata sebenarnya untuk menangkap peluang pasar yang semakin meningkat ditengah phase pembangunan Kebun Raya untuk mengemban fungsi utamanya karena antara fungsi pengelolaan sebagai obyek wisata dirasakan dapat menopang pendanaan konservasi dan preservasi Kebun Raya Bali dalam jangka pendek dan bahkan dalam jangka panjang.

Usaha-usaha pelibatan masyarakat lokal khususnya yang berhubungan penyediaan cinderamata, fasilitas makan dan minum terus dilakukan. Pemberdayaan masyarakat lokal berupa pemberdayaan group tabuh kerawitan dan tari-tarian juga juga terus digalakkan.

 

4.2.5.     Posisi Obyek Kebun Raya Bali berdasarkan Analisis Irritation Index

 

Phase Euphoria ditandai dengan temukannya potensi pariwisata kemudian pembangunan dilakukan, para investor datang menanamkan modal dengan membangun berbagai fasilitas bisnis pendukung pariwisata, sementara wisatawan mulai berdatangan ke sebuah destinasi yang sedang dibangun, namun perencanaan dan kontrol belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Euphoria Kebun Raya Bali sebagai obyek wisata akan terlihat khususnya pada hari-hari libur. Setiap hari libur, kebun raya bali rata-rata meningkat 4000% dari hari-hari biasanya artinya Kebun Raya masih berada pada phase euphoria.

 

5.     Simpulan

 

Analisis Tourist Area lifecyle, dan Indext of Irritation, digunakan untuk menempatkan posisi masing-masing destinasi pada phase daur hidup destinasi, dimana hasil analisis tersebut boleh digunakan untuk merumuskan strategi pengelolaan, pemasaran sebuah destinasi berdasarkan lima aspek yakni: keadilan, efektivitas, efisiensi, kredibilitas dan integrasi  (Theobald, 2004).  Analisis tersebut sebenarnya meninjau kembali kelayakan sebuah destinasi atau obyek wisata yang layak untuk membuat kebijakan melakukan perbaikan secara sukarela, di bawah lima aspek: keadilan, efektivitas, efisiensi, kredibilitas, dan integrasi (Toth, 2002).

Khususnya analisis Irritation Index sebenarnya meninjau secara periodic tentang pelibatan stakeholder dalam perumusan strategi pengembangan pariwisata secara berkelanjutan. Kebijakan mungkin menjadi hal yag sangat penting untuk diperhatikan dari waktu-kewaktu karena sangat mungkin destinasi telah berada pada phase yang berbeda dan kebijakan sebelumnya mungkin tidak relevan lagi dengan situasi saat ini. Pada sisi lainnya, sebuah keharusan untuk mengakomodasi seluruh masukan atau pendapat dari berbagai kelompok pemangku kepentingan dalam hal identifikasi masalah, legitimasi, keterlibatan dan resolusi konflik. Kerangka stakeholder telah diterapkan dalam hubungannya dengan siklus hidup daerah tujuan wisata dalam rangka menganalisis sikap terhadap pemangku kepentingan pariwisata dan pembangunan berkelanjutan.

Obyek Wisata Tanah Lot adalah contoh nyata bahwa sebuah obyek wisata atau destinasi wisata senantiasa akan mengalami perubahan dan memerlukan strategi  pengelolaan yang berbeda sesuai dengan kondisi sebuah obyek pada phase apakah sebenarnya dia berada. Sementara obyek wisata Kebun Raya Bali adalah sebuah contoh yang baik untuk menjelaskan adanya alih fungsi sebuah kawasan menjadi sebuah obyek wisata yang dirasakan dapat menunjang fungsi utama dari sebuah kawasan khususnya yang berhubungan dengan aspek ekonomi yang didapatkan dari aktivitas wisata.

Daftar Pusaka

 

A Door is Reopened to the Ivory Trade. (2011) U.S. News and World Report. 122: June 30, 1997 p4.

 

Alder, Joseph. (2011) “Should Heads Keep Rolling in Africa?.” Science 255/6 March, p1206-1207.

 

Badan Pusat Statistik. 2005. ”Data Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara yang langsung datang ke Bali. (Laporan) BPS Prov Bali.

Butler, R. W. 1980. “The Concept of a Tourism Area Life Cycle of Evolution:  Implications  for Management of Resources.” The Canadian Geographer 24(1), p. 8.

 

Disparda. 2003a. Data Objek dan Daya Tarik Wisata tahun 2003. Denpasar: Disparda Provinsi Bali.

Disparda. 2003b. BALI, Objek dan Daya Tarik Wisata tahun 2003. (Buku panduan pramuwisata). Denpasar: Disparda Provinsi Bali.

Gregorius. 2005. “Perkaya Khazanah Wisata”  pada http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2005/5/19/pa2.htm

LIPI. 2005. “Kebun Raya Bogor : Cikal Bakal Perpustakaan Indonesia” pada http://www.lipi.go.id/www/www.cgi?cetak&1111211845

MSSRF 1998.  Gulf of Mannar Marine Biosphere Reserve Programme. In: “Biodiversity of Gulf of Mannar Marine Biosphere Reserve.” pp. 1- 22. MSSRF Proceeding no. 24.

 

MSSRF 1999.  Gulf of Mannar: Project for promotion of  alternative livelihood options for the poor in `the vicinity of the biosphere reserve. Project document submitted to Ministry of Rural Development,  Govt. of India and UNDP.

 

Panoramic photo of elephants is courtesy of Paul MacKenzie’s webcite: Elephant Information Repository

 

Photo of ivory tusks is copyright of World Wide Fund for Nature published in “Conserving Africa’s Elephants: Current Issues and Priorities for Action”

 

Pura Tanah Lot is considered as Dang Kahyangan -“One of the six main Bali temple, http://balineseindonesia.blogspot.com/2009/08/bali-travel-to-puratanah-lot-temple.html

 

Sapta Nirwandar (2011) Pembangunan Sektor Pariwisata: Di Era Otonomi Daerah, di unduh pada 21 Maret 2011 pada http://www.scribd.com/doc/35092726/440-1257-PEMBANGUNANSEKTORPARIWISATA1

 

Still in Business: The Ivory Trade in Asia, Seven Years After the CITES Ban (2011) http://www.trafic.org/publications/summaries/summary_ivorytrade.htm

 

Sujana, I Wayan. 2002. “Perumusan Strategi Pengelolaan Objek Wisata Kebun Raya Eka Karya Bali di Candikuning Baturiti Tabanan” (Tesis) Denpasar:Universitas Udayana.

Sugal, Cheri, “Elephants of southern Africa must now pay their way.” (2011) WorldWatch. Vol. 10, (September 1997) pp. 9.

Theobald, William F. (2010) Global Tourism Third edition: Amsterdam,  Boston, Heidelberg,  London, New York , Oxford, Paris , San Diego, San Francisco, Singapore,  Sydney. Butterworth–Heinemann is an imprint of Elsevier

 

Toth, R. 2000. Implementing a Worldwide Sustainable Tourism Certification System. Alexandria, Va.: R.B. Toth Associates.

Tourism Vision 2020 – UNWTO: pada http://pandeputusetiawan.wordpress.com

 

World Tourism Organization. 1999. <http://www.world-tourism.org/&gt;. Accessed September 16, 2003.

World Travel and Tourism. Council. 1996. Travel and Tourism. Press Release. Brussels, Belgium: WTTC.

United Nation-World Tourism Organization (2005), Tourism Highlight 2005, UN-WTO, Madrid.


[1]Tourism Highlight 2005, UN-WTO, Madrid

[2]Tourism Vision 2020 – UNWTO.

[3] Although tourism is generally regarded as less destructive to the environment than most other industries, nevertheless, its sheer size and widespread presence has already created negative physical and social environmental damage. Furthering the concept of sustainable development, Murphy dan Price (dalam Theobald, 2004)

[4] Tourist Area Life Cycle (TLC)

[5] Butler, R. W. 1980. “The Concept of a Tourism Area Life Cycle of Evolution:  Implications for Management of Resources.” The Canadian Geographer 24(1), p. 8.

 

[6] Multinational company: Hotel Chain, Franchising, Tour agency, etc

[7] repeater guest adalah mereka  yang tergolong wisatawan yang loyal dengan berbagai alasan

[8] Index of Irritation: Euphoria, Apathy, annoyance, dan antagonism

[9] Multinational company: Hotel Chain, Franchising, Tour agency, etc

MEMPERTANYAKAN KEBERLANJUTAN PEMBANGUNAN PARIWISATA BALI

[1]MEMPERTANYAKAN KEBERLANJUTAN PEMBANGUNAN PARIWISATA BALI

 

Oleh:

I Gusti Bagus Rai Utama

Program Doktor, Studi Ilmu Pariwisata, Universitas Udayana. Bali

 

Abstact

One keyword to be able to implement programs that support sustainable tourism development is the sincerity. Ideally there is a balancing between the supply side that all stakeholders including local communities and industry seriously in one goal in harmoniously with the demand side which also includes elements involving tourists as a destination’s consumers. The next keyword is the discipline to comply with all rules and regulations that have been agreed upon, industry groups should be driven by the attitude of discipline to obey the rules that existed at a destination. Stakeholders who obey the rules, nobody is indispensable to realize the sustainable tourism development through all the programs. Local communities are always working very hard in providing service and welcoming to all tourists by friendliness of the local residents that can strengthen the image and branding of tourism destinations in Bali.

Keyword: sustainability, development, program, sincerity, stakeholder, community, regulation, destination

 

1.     Pendahuluan

 

Munculnya isu pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan adalah sebagai hal yang dinamis dalam skala industri secara makro melalui pendekatan strategis dalam perencanaan dan pembangunan sebuah destinasi pariwisata. [2]Meskipun banyak anggapan bahwa pariwisata adalah sebuah sektor pembangunan yang kurang merusak lingkungan dibandingkan dengan industri lainnya, namun jika kehadirannya dalam skala luas akan menimbulkan kerusakan lingkungan fisik maupun sosial (Murphy dan Price dalam Theobald, 2004).

Melanjutkan konsep pembangunan berkelanjutan, Murphy dan Price (dalam Theobald, 2004) berpendapat bahwa ada hubungan antara ekonomi dan lingkungan serta memiliki hubungan yang sangat erat. Kepentingan pariwisata dalam pembangunan berkelanjutan adalah logis mengingat bahwa pariwisata adalah salah satu industri yang produknya menjual lingkungan, baik fisik dan manusia sebagai sebuah totalitas produk. Penulis lainnya juga berpendapat bahwa integritas dan kelangsungan produk pariwisata telah membutuhkan perhatian utama sebagai sebuah industri. Mereka berpendapat bahwa apa yang sekarang dilakukan dalam penelitian pariwisata dan kebijakan adalah upaya yang lebih besar untuk menghubungkan kepentingan akademik dan pemerintah dalam mengejar kepentingan pengembangan pariwisata yang lebih berkelanjutan dengan para pelakunya pada garis depan yakni praktisi industri dan wisatawan.

Sebenarnya pembangunan pariwisata  merupakan konsep yang sedang berkembang, konsep siklus hidup pariwisata dan konsep daya dukung saling terkait adalah cara yang baik dan dinamis untuk melihat kondisi dan perkembangan pariwisata. Konsep siklus hidup menunjukkan bahwa daerah tujuan wisata senantiasa mengalami perubahan dari waktu ke waktu, dan kemajuannya dapat dilihat melalui tahapan-tahapan dari pengenalan hingga penurunan. Dengan pengelolaan yang baik, pariwisata  berperanan untuk memberdayakan sumber daya yang langka serta menjadikan industri pariwisata dapat diperpanjang siklus hidupnya dan berkelanjutan (Theobald, 2004)

Masalah standar dalam industri pariwisata juga menjadi isu yang sangat menarik untuk diutarakan sebagai upaya untuk mewujudkan pembangunan pariwisata yang bertanggungjawab dan berkelanjutan. Standar adalah dokumen yang menetapkan dasar, contoh atau prinsip untuk menyesuaikan hal-hal yang terkait dengan unit pengukuran yang seragam. Standar dapat berupa kewajiban (misalnya, ditetapkan dalam undang-undang) yang membahas pengembangan standar keberlanjutan dari usaha-usaha lokal untuk menciptakan perbaikan bisnis sebagai bagian dari  upaya persiapan bersaing pada industri pariwisata global. Proposisi yang ditetapkan pada pembahasan tentang standar adalah bahwa penetapan standar dan sertifikasi adalah alat berharga untuk membantu membawa para pemangku kepentingan bersama-sama menemukan sebuah kesepakatan bentuk penilaian yang bertanggungjawab.  Sertifikasi adalah proses yang bertujuan untuk membantu meningkatkan standar industri dan merupakan alat kebijakan untuk melakukan perbaikan secara sukarela di bawah lima aspek: keadilan, efektivitas, efisiensi, kredibilitas dan integrasi  (Theobald, 2004).

Dalam pengembangan strategi pariwisata dan kebijakan, otoritas yang bertanggung jawab, harus mempertimbangkan pandangan dari sejumlah pemangku kepentingan termasuk industri, penduduk, kelompok khusus yang mewakili kepentingan lingkungan dan masyarakat, serta wisatawan sendiri.

Pelibatan stakeholder dalam perumusan strategi pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan kebijakan mungkin menjadi hal yag sangat penting untuk diperhatikan. Sebuah keharusan mengakomodasi seluruh masukan atau pendapat dari berbagai kelompok pemangku kepentingan dalam hal identifikasi masalah, legitimasi, keterlibatan dan resolusi konflik. Kerangka stakeholder telah diterapkan dalam hubungannya dengan siklus hidup daerah tujuan wisata dalam rangka menganalisis sikap terhadap pemangku kepentingan pariwisata dan pembangunan berkelanjutan.

Di banyak negara-negara dunia maju, pertentangan tajam terjadi antara kelompok konservasionis dan industri pariwisata. Konservasionis berpendapat bahwa lingkungan harus mendapatkan perlindungan dan pembatasan pada pertumbuhan pariwisata yang dramatis. Industri Pariwisata  di sisi lain berusaha untuk meningkatkan dan mengembangkan fasilitas baru untuk mewujudkan kepuasan wisatawan.

Lebih Lanjut, Hudson dan Miller  (Theobald, 2004) mengeksplorasi hubungan antara pentingnya etika dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan dan mempertimbangkan bagaimana pemahaman tentang pendekatan etis dari para pejabat pariwisata di masa depan bisa menguntungkan mereka secara efektif dalam mengelola industri di masa depan.  Hudson dan Miller  (Theobald, 2004) menyimpulkan bahwa negara-negara  maju mungkin akan mengalami tekanan besar untuk menetapkan hak atas alam agar penduduk lebih makmur dan oleh karena itu menjadi lebih peduli dengan masalah estetika, namun, gerakan untuk perlindungan lingkungan tidak mungkin untuk dilanjutkan pada negara-negara yang kurang berkembang di mana isu-isu kelangsungan hidup lebih mendesak untuk dibicarakan dibandingkan isu-isu konservasi.

 

 

 

2.    Pembahasan:

 

[3]Isu-isu Terkini apakah yang menarik untuk diperdebatkan?

Isu-isu tentang dampak positif dari berkembangnya pariwisata sudah tidak hangat lagi untuk diperdebatkan, karena begitu banyak pihak dari WTO hingga pengelola bisnis pariwisata di tingkat local  berpendapat pada hal yang sama yakni pariwisata berpengaruh atau berdampak positif terhadap pembangunan sebuah Negara, wilayah, atau destinasi. Coba pandangan saat ini dibelokkan pada hal-hal yang telah mengalami perubahan seperti pengakuan bahwa pembangunan telah menyebabkan beberapa dampak negatif yang serius terhadap lingkungan, dan beberapa diantaranya telah begitu jelas terlihat seperti pasokan air semakin menyusut, terjadinya masalah sampah, dan masalah misterius lainnya seperti pemanasan global, penipisan lapisan ozon, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Dalam konteks ini, isu-isu untuk melakukan mitigasi atas misteri kerusakan lingkungan telah menjadi isu yang hangat dalam konteks pembangunan pariwisata berkelanjutan dan termasuk juga pembangunan pada sektor lainnya (Theobald, 2004)

 

2.1.        [4]Benarkah Pariwisata mendukung Pembangunan yang Berkelanjutan?

 

Meskipun Secara terus-menurus, pembangunan pariwisata berkelanjutan dikumandangkan, dan pada KTT Johannesburg 2002 telah diletakkan dasar secara signifikan sebagai upaya  melakukan negosiasi dan kampanye positif tentang pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Pada KTT ini juga mampu menggalang lebih dari 300 kemitraan sukarela, yang masing-masing membawa tambahan sumber daya untuk mendukung upaya-upaya untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan. (United Nations Department of Economic and Social Affairs, 2002).

Memperdebatkan pariwisata dalam pembangunan berkelanjutan adalah sebuah hal logis mengingat bahwa pariwisata adalah sebuah industri yang menjual lingkungan, baik fisik dan manusia sebagai totalitas produk. Integritas dan kontinuitas produk ini telah menjadi perhatian utama industri seperti yang dinyatakan oleh beberapa lembaga international, misalnya, UN-WTO tentang Global Etik untuk Kode etik Pariwisata, dan asosiasi Ekowisata Australia telah merumuskan sebuah Program Akreditasi Ekowisata untuk mendukung usaha pembangunan yang berkelanjutan.

Terdapat banyak pilihan sebenarnya, tapi maknanya lebih dari isu-isu dan pilihan yang perlu dilakukan sebelum konsep pembangunan berkelanjutan dapat bergerak lebih lanjut terhadap fisik dan realitas ekonomi. Para peneliti dan pemerintah di beberapa negara telah menaruh perhatian yang cukup terhadap konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan, tetapi industri dan konsumen tampaknya kurang menerima sepenuhnya ide-ide tentang pembangunan berkelanjutan ini. Jika melihat realitas pembangunan pariwisata Bali, apakah pembangunan pariwisata Bali telah diletakkan pada dasar yang kuat dalam konteks landasan pembangunan yang berkelanjutan? Pada tataran konsep, mungkin saja telah ada konsep yang bagus seperti misalnya pembangunan yang berlandasarkan atas konsepsi “Tri Hita Karana” yang meletakkan keseimbangan pembangunan manusia, keseimbangan alam yang diletakkan pada kesadaran suci terbungkus pada spiritualitas yang luhur, namun dalam penerapannya masih boleh dipertanyakan dan bahkan masih diragukan  khususnya pada tataran industry di mana para praktisi lebih mengutamakan profit atau keuntungan material daripada pertimbangan pembangunan berkelanjutan tersebut.

2.2.          Apa yang dimaksud Pembangunan yang Berkelanjutan?

 

[5]Definisi Pembangunan Berkelanjutan diperlukan untuk menciptakan hubungan baru dengan lingkungan, dan kepentingan dalam pembangunan berkelanjutan yang telah dibangun selama 30 tahun sejak tahun 1972. Danella dan Dennis Meadows (1972) telah mengguncang dunia dengan buku mereka yang berjudul “Limits to Growth”. Mereka berpendapat bahwa sumber daya di bumi dan kemampuan untuk menyerap polusi amat terbatas. Dengan menggunakan simulasi komputer, mereka meramalkan penduduk bumi dan kemajuan pembangunan fisik akan mengalami kendala pada abad mendatang. Buku tersebut menjadi peringatan pertama untuk segera mengadakan penelitian dan musyawarah dalam jangka panjang yang harus dilanjutkan pada tingkat industri. Rumusan tentang pembangunan berkelanjutan tersebut dirumuskan dalam beberapa hal seperti yang terdappat pada (the publication of the World Conservation Strategy by the International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources IUCN, 1980) adalah sebagai berikut:

  1. Membangun batas ekologi dan standar lebih adil yang akan membawa konsekuensi adanya kebutuhan promosi terhadap nilai-nilai yang mendorong pengunaan standar yang menjadi batas-batas dari kemungkinan kerusakan ekologis.
  2. Re-distribusi kegiatan ekonomi dan re-alokasi sumber daya untuk memenuhi kebutuhan yang tergantung pada pencapaian potensi  pertumbuhan penuh karena pembangunan berkelanjutan jelas memerlukan pertumbuhan ekonomi yang bekelanjutan.
  3. Pengendalian penduduk karena ukuran besaran jumlah penduduk  akan berdampak pada distribusi sumber daya karena pembangunan berkelanjutan hanya dapat dikejar jika perkembangan kependudukan selaras dengan perubahan ekosistemnya.
  4. Konservasi mendasar terhadap sumber daya diperlukan untuk pembangunan berkelanjutan agar tidak membahayakan sistem alamiah  yang seharusnya mendukung kehidupan di bumi: atmosfer, air, tanah, dan makhluk hidup tidak boleh rusak karena pembangunan itu sendiri.
  5. Akses ke sumber daya yang adil dan usaha peningkatan teknologi serta menggunakannya secara lebih efektif karena pada dasarnya pertumbuhan sebenarnya tidak memiliki batas yang ditetapkan jika dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk bumi atau penggunaan sumber daya luar yang tak terkendali dapat menyebabkan bencana ekologis.  Tetapi batas berakhirnya ada tatkala sumberdaya tersebut telah habis terpakai dan teknologi harusnya dapat diciptakan sebagai usaha untuk mengurangi tekanan terhadap alam dan memperlambat terhadap habisnya sumber daya yang ada.
  6. Kendali daya dukung dan hasil berkelanjutan merupakan kendali yang diperlukan untuk sumber daya yang dapat diperbaharui, karena sebagian besar sumberdaya yang ada saling terkait pada ekosistem, dan hasil maksimum yang berkelanjutan harus didefinisikan setelah memperhitungkan efek terhadap seluruh sistem eksploitasi.
  7. Pembangunan berkelanjutan mensyaratkan bahwa tingkat penyusutan sumber daya yang tak dapat diperbaharui mengharuskan adanya beberapa alternatif di masa depan.
  8. Diversifikasi spesies adalah pembangunan berkelanjutan yang membutuhkan konservasi spesies tanaman dan hewan.
  9. Meminimalkan dampak yang merugikan artinya pembangunan berkelanjutan mensyaratkan bahwa dampak yang merugikan terhadap kualitas udara, air, dan lainnya yang berupa unsur-unsur alami harus dapat diminimalkan untuk mempertahankan ekosistem secara keseluruhan.
  10. Pengendalian komunitas   adalah adanya kendali masyarakat atas keputusan pembangunan yang mempengaruhi ekosistem setempat.
  11. Kebijakan nasional yang luas dalam kerangka kebijakan internasional    artinya harus dipahami bahwa biosfer adalah rumah bersama semua umat manusia dan pengelolaan bersama atas biosfer adalah prasyarat untuk keamanan politik global karena pada prinsipnya bumi kita hanya satu yang harus kita kelola secara bijaksana bersama-sama oleh seluruh manusia di bumi ini.
  12. Viabilitas ekonomi adalah sebuah kebijakan lingkungan perusahaan yang merupakan perpanjangan dari manajemen kualitas total.
  13. Kualitas lingkungan adalah kebijakan lingkungan perusahaan yang merupakan perpanjangan dari manajemen kualitas total.
  14. Audit lingkungan  adalah suatu sistem audit lingkungan yang efektif  yang berpusat pada pengelolaan lingkungan yang baik.
  15. Triple bottom line yang diterjemahkan bahwa kemakmuran ekonomi, kualitas lingkungan dan keadilan sosial merupakan satu kesatuan idealisme pembangunan yang berkelanjutan.

[6]Prioritas yang segera diwujudkan untuk mendukung pembangunan pariwisata berkelanjutan dapat dijelaskan sebagai berikut: (1)mengidentifikasi standar sosial dan sumber daya yang dapat diterima dan dapat dicapai, (2)mendokumentasikan kesenjangan antara keadaan yang diinginkan dan yang sudah ada pada sebuah destinasi, (3)mengidentifikasi tindakan manajemen untuk menutup kesenjangan tersebut, (4)monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas manajemen destinasi, (5)mengidentifikasi perubahan yang tidak dapat diterima yang mungkin terjadi sebagai akibat dari kedatangan wisatawan dan pengembangan strategi manajemen untuk menjaga dampak pariwisata dalam tingkat yang dapat diterima, (6)mengintegrasikan dan mengelola dampak kunjungan wisatawan ke dalam perencanaan instansi yang ada, mendesain, dan mengelolanya; (7)mendasarkan pengelolaan dampak kunjungan wisatawan pada pemahaman ilmiah yang terbaik dan menyediakan informasi situasional terkini, (8)menentukan tujuan pengelolaan yang mengidentifikasi sumber daya dan  kondisi yang harus dicapai serta jenis daya tarik wisata yang akan disediakan; (9)mengidentifikasi dampak masalah pengunjung dengan membandingkan standar kondisi yang dapat diterima dengan indikator kunci dari dampak berdasarkan waktu dan lokasi; (10)mendasarkan keputusan manajemen, untuk mengurangi dampak atau mempertahankan kondisi yang dapat diterima, pada pengetahuan tentang sumber-sumber kemungkinan dan hubungan antara dampak yang tidak dapat diterima; (11)mengatasi dampak pengunjung dengan berbagai teknik alternatif pengelolaan, dan (12)merumuskan tujuan pegelolaan destinasi, yang memasukkan berbagai tingkat dampak yang diterima, untuk mengakomodasi keragaman lingkungan dan kesempatan pengalaman sekarang dalam setiap pengaturan sumber daya alamiah.

Apakah pembangunan Bali termasuk pembangunan pariwisata telah menerapkan prinsip-prinsip di atas? Mengutip pendapat seorang tokoh Bali (Manuaba), harus dapat dibedakan antara “Pembangunan Bali dan pembangunan di Bali” pembangunan bali mengidentifikasi bahwa pembagunan dilakukan atas inisiatip masyarakat bali dilakukan oleh masyarakat, untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat bali. Namun yang terjadi saat ini, ada indikasi bahwa masyarakat bali justru mulai tergusur dan jika ada masyarakat bali yang dapat bersaing pada dunia bisnis, jumlahnya sangat kecil. Lahan-lahan hijau atau  persawahan dan pertanian produktif telah semakin menyempit yang menandakan bahwa pengelolaan terhadap sumberdaya alam bali nyaris tanpa kendali yang baik. Pengelolaan terhadap kunjungan wisatawan pada beberapa tempat wisata di Bali belum memiliki standar yang baik untuk mendukung daya dukung dan keberlanjutan atas sumberdaya yang ada, sebagai contohnya, misalnya pengelolaan tempat wisata Tanah Lot di Tabanan, belum dikelola dengan standar yang baik sehingga permasalahan pengelolaan masih terjadi di banyak tempat wisata di Bali. Pembangunan akomodasi yang seolah-olah tanpa batas dan tanpa mempertimbangkan daya dukung wilayah dan mengabaikan asas pemerataan pembangunan wilayah masih nampak dengan jelas seperti kesenjangan pembagunan pariwisata wilayah bali selatan dengan bali utara misalnya.

 

3.     Program Relevan apasajakah yang diperlukan untuk mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan?

3.1.         [7]Bagaimanakah dengan Program Manajemen Kapasitas “Carrying Capasity”?

 

[8]Adanya anggapan bahwa pembangunan pariwisata berpotensi merusak lingkungan jika dihubungkan dengan  peningkatan jumlah wisatawan dan degradasi daerah tujuan pariwisata adalah sesuatu yang logis (Hunter dan Green, 1995). Wujud hubungan ini adalah konsep tentang daya dukung yang menunjukkan suatu pendekatan manajemen yang memungkinkan pertumbuhan dalam batas yang dapat diterima (Johnson dan Thomas, 1996).

Meskipun niat tersebut tampak jelas dan rasional, implementasi aktual dari strategi manajemen kapasitas  mengalami kontroversi yang cukup tajam. Di satu sisi, konsep ini merupakan kebutuhan yang semestinya diakui untuk membatasi dan menjadi kontrol atas dimensi-dimensi pembangunan pariwisata yang dapat mengancam berkelanjutan penggunaan sumber daya yang terbatas,  pada saat yang bersamaan, konsep tersebut berhadapan dengan keinginan untuk memaksimalkan peluang sebagai tujuan pertumbuhan dan mewujudkan manfaat potensial yang terkait dengan pengunjung yang semakin meningkat.

Mestinya pembagunan pariwisata dapat diletakkan pada prinsip pengelolaan dengan manajemen kapasitas, baik kapasitas wilayah, kapasitas obyek wisata tertentu, kapasitas ekonomi, kapasitas social, dan kapasitas sumberdaya yang lainnya sehingga dengan penerapan manajemen kapasitas dapat memperpanjang daur hidup pariwisata itu sendiri sehingga konsepsi konservasi dan preservasi serta komodifikasi untuk kepentingan ekonomi dapat berjalan bersama-sama dan pembangunan pariwisata berkelanjutan dapat diwujudkan. Sekarang pertanyaannya, apakah pariwisata bali telah menerapkan manajemen kapasitas pada semua pengelolaan obyek wisata saat ini?

3.2. Bagaimanakah dengan Community based vision?

 

Dari perspektif filsafat manajemen pertumbuhan, pembagunan adalah sebagian besar merupakan pertanyaan tentang apa diinginkan oleh masyarakat yang terlihat pada visi  masyarakat, tujuan, dan kemampuan untuk mengelola dampak pertumbuhan itu.  Sesuai dengan pandangan ini, Whistler berpendapat, pemimpin harus berhati-hati dalam mengadopsi filosofi manajemen pertumbuhan. Kebijakan yang dirancang untuk mendorong program-program lingkungan yang berfokus pada:  Suatu pendekatan berbasis ekosistem terhadap penggunaan lahan, termasuk  area yang dilindungi, perkotaan yang desain  secara efisien; Lingkungan transportasi yang berkelanjutan, termasuk strategi yang komprehensif untuk mendorong efesiensi penggunaan kendaraan bermotor; Pasokan air bawah tanah dan program pengelolaan air limbah;  Pengurangan limbah padat dan inisiatif penggunaan kembali, dan Praktek Konservasi energi (Waldron, Godfrey, dan Williams, 1999).

Bagaimanakah dengan visi masyarakat bali tentang pembangunan bali tersebut? Jikalau dilakukan penelitian pada tataran akar rumput, mungkin visi pembangunan bali belum dapat dipahami secara massal yang berarti masyarakat bali sebenarnya masih menjadi obyek pembangunan dan bukan menjadi subyek atau pelaku pembangunan itu sendiri. Keterwakilan masyarakat pada parlemen belum dapat menyuarakan suara masyarakat secara utuh dalam artian suara yang ada mungkin hanya merupakan suara beberapa elit partai tertentu sehingga visi pembangunan untuk pemberdayaan masyarakat secara massive masih sangat diragukan. Istilah “pagar makan tanaman” masih relevan untuk mengambarkan kondisi pembangunan masyarakat bali, sebagai contoh nyata mengenai istilah ini, maraknya pembangunan vila atau fasilitas akomodasi di beberapa tempat atau area konservasi seperti yang terdapat di kawasan konservasi Danau Tambingan justru di indikasikan telah dilakukan oleh beberapa tokoh atau elit penting di pemerintahan yang ada di parlemen.

 

3.3.         Sudahkah Pembangunan Pariwisata Melibatkan Semua Pemangku Kebijakan?

 

[9]Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan adalah  kondisi yang diinginkan dan mungkin menjadi elemen yang paling penting dari manajemen pertumbuhan. Mengembangkan mekanisme yang tepat untuk menggabungkan pandangan berbeda adalah penting untuk keberhasilan pembangunan yang menyesuaikan kepentingan masyarakat dan wisatawan secara bersama-sama (Cleveland dan Hansen, 1994).

Perbedaan mendasar dapat terjadi antara masyarakat lokal dan wisatawan namun pada kenyataannya ada perbedaan yang lebih besar sehubungan dengan perbedaan sikap terhadap pembangunan itu sendiri (Lawrence, et al., 1993). Di kota-kota wisata yang telah banyak berkembang, msyarakat menjadikan destinasi sebagai rumah kedua khususnya penduduk sebagai karyawan musiman, hal ini juga terjadi di Bali, di mana kota-kota wisata seperti Kuta, Nusa Dua, Sanur, Denpasar dan lainnya menjadi rumah kedua bagi masyarakat Bali yang berasal dari beberapa kabupaten di Bali.  Masing-masing kelompok msyarakat memiliki kebutuhan yang sangat berbeda dalam hal fasilitas perumahan dan pelayanan. Alternatif mekanisme, seperti pertemuan kelompok kecil yang lebih informal, telah digunakan dalam beberapa kasus. Dalam hubungannya dengan proses ini, informasi komunitas yang aktif dan program publisitas (misalnya, melalui talk show radio, newsletter, dll) sering diperlukan untuk memastikan bahwa masyarakat dapat memberikan masukan dalam proses manajemen pertumbuhan (Gill, 1992).

Selain sikap warga, penting juga untuk melakukan wawancara dengan para wisatawan untuk memahami mengapa mereka memutuskan untuk mengunjungi sebuah destinasi, seberapa baik harapan mereka terpenuhi dan apa yang dapat dilakukan untuk membuat mereka tetap lebih terpuaskan. Menjaga keseimbangan antara kebutuhan wisatawan dan orang-orang dari semua masyarakat sangatlah penting untuk diketahui. Seperti banyak penduduk kota wisata memilih untuk tinggal di sana karena gaya hidup yang dirasakan dan faktor kemudahan, program yang dirancang untuk memfasilitasi penggunaan fasilitas, dan layanan yang dapat digunakan untuk mengurangi gesekan antara warga dan pengunjung.

Bagaimana dengan kondisi pelibatan pemangku kebijakan dalam pembangunan pariwisata di Bali? Pelibatan semua pemangku kebijakan memang telah menjadi perhatian serius pada setiap pembangunan di Bali, dan bahkan masyarakat Bali telah merasakan atmosfer kebebasan demokrasi yang cukup, namun karena masih lemahnya pemahaman masyarakat atas konsep pembangunan, akhirnya masyarakat justru menjadi penghalang pembangunan itu sendiri khususnya yang terjadi pada beberapa kasus pembangunan misalnya pembangunan pembangkit listrik tenaga uap di Kabupaten Buleleng, pembangunan jalan layang untuk mengatasi masalah kemacetan misalnya.

Munculnya kelompok  baru pada masyarakat tertentu seperti kelompok yang mengatasnamakan diri kelompok “Laskar Bali”, “Baladika” dan lainnya juga menjadi potensi kelompok pemangku kepentingan yang dapat mempengaruhi jalannya pembangunan  di Bali dan jika tidak dikelola dengan baik, akan dapat menimbulkan konflik baru di masyarakat.

Masih terjadi pencatatan ganda kependudukan khususnya yang berhubungan dengan penduduk pendatang local yang berasal dari kabupaten lain di Provinsi Bali yang berimbas pada ketidakrapian database kependudukan Provinsi Bali dan bahkan pencatanan secara nasional. Masih terjadi konflik desa adat, perebutan lahan pada tapal batas desa dan konflik kecil lainnya menandakan bahwa masyarakat Bali semakin kritis dan jika tidak diberikan pemahanan yang cukup baik, akan dapat menimbulkan konflik baru di masyarakat. Konsep kepemilikan bersama atas alam ciptaan Tuhan, konsep kepemilikan satu bumi untuk semua umat manusia akan menjadi relevan untuk disosialisasikan bersama-sama.

3.4.         Sertifikasi sebagai Instrumen untuk Keberlanjutan, Sudahkan diterapkan  di Bali?

 

[10]Sertifikasi sebagai proses untuk meningkatkan standar industri memiliki pendukung dan dan nilai kritik. Bagian ini sebenarnya meninjau kelayakan sertifikasi sebagai alat kebijakan untuk melakukan perbaikan secara sukarela, di bawah lima aspek: keadilan, efektivitas, efisiensi, kredibilitas, dan integrasi (Toth, 2002).

Instrumen keadilan dianggap sebagai kesempatan semua perusahaan pariwisata untuk mengakses sertifikasi.  Tiga wilayah dianggap berpotensi menimbulkan ketidakadilan dapat berupa biaya biaya (1) aplikasi, (2) pelaksanaan oleh perusahaan pariwisata, dan (3)program pelaksanaannya.

Tingginya biaya relatif yang dirasakan dari sertifikasi dianggap sebuah ketidakadilan karena tidak semua perusahaan akan memiliki potensi yang sama untuk mengakses program sertifikasi tersebut.  Sebuah studi kasus di Kostarika, pemerintahnya telah berhasil memberikan sunsidi bagi yang pertama kali menjalankan program sertifikasi ini khususnya yang berkaitan dengan sertifikat Pariwisata Berkelanjutan.  Contoh lainnya, di Australia, Program Akreditasi yang berkaitan dengan ekowisata telah dituangkan dalam bentuk audit tertulis pada tahun 2001. Meskipun beberapa program sertifikasi dapat memberikan manfaat yang cukup namun factor biaya masih menjadi mitos penghalang terwujudnya program sertifikasi tersebut (Toth, 2002).

Bagaimana dengan penerapan sertifikasi di Bali, adakah, sudahkan berjalan dengan baik, bagaimanakah evalusianya? Tiga pertanyaan yang menjadi hal penting untuk diuangkan dengan alasan, bahwa program sertifikasi sangat penting karena berhubungan dengan standar atau prosedur yang dipakai atau pengakuan atas profesionalitas pelaku pada bidangnya, misalnya seorang pramuwisata haruslah seseorang yang telah tersertifikasi sesuai dengan criteria global yang telah ditetapkan yang dapat diterima oleh semua orang secara internasional. Pekerja hotel yang memiliki keahlian dibidangnya yang ditunjukkan dengan sebuah program sertifikasi yang dilakukan secara periodic dengan cara yang baik, proses yang baik, dan dievaluasi secara periodic untuk menyesuaikan dengan isu-isu pembangunan terkini dalam konteks pembangunan pariwisata berkelanjutan.

Sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah, sudahkan proses sertifikasi tersebut dilakukan pada proses semestinya yang dilakukan berdasarkan standar global? Siapa yang melakukan evaluasi atas program sertifikasi tersebut, bagaimakah yang telah terjadi di Bali? Tulisan ini memerlukan penelitian yang bersifat evaluative untuk mendapatkan gambaran tentang kondisi pariwisata bali saat ini khususnya yang berhubungan dengan program sertifikasi untuk mendukung pembangunan pariwisata berkelanjutan.

 

3.5.         Standar global untuk Ekonomi Global, Sudahkah Bali Menerapkannya?

 

[11]Kode etik pembangunan pariwisata berkelanjutan telah dirumuskan dan menjadi agenda yang terus menerus  di revisi dan bahkan revisi yang terakhir diselenggarakan di Bali (UNWTO Etic Code, 2011). Standar yang tetapkan memang masih terlalu umum untuk diterapkan oleh unit bisnis, sehingga masih perlu dilakukan penjabaran menjadi standar yang lebih rinci  dalam bentuk buku manual (Font dan Bendell, 2002).

Sebagai gambaran, model untuk sertifikasi di Amerika Latin adalah CST Kosta Rika, sebagian besar  negara-negara di wilayah ini telah menandatangani perjanjian untuk melaksanakan program secara nasional untuk mendorong perusahaan bertanggung jawab atas masalah pariwisata yang keberlanjutan dengan program CST sebagai model. CST juga berharap bahwa WTO akan memberikan dukungan penuh  ke Costa Rika pada mereka untuk menjalani program sertifikasi global (Toth,  2000).  Namun, usulan itu tidak diterima oleh Negara Anggota  WTO yang lainnya karena dianggap dirancangan oleh panitia teknis, yang seharusnya disusun oleh Komite  pada Sekretariat WTO berupa rekomendasi  dan pedoman tentang bagaimana membangun sistem sertifikasi tersebut.

Kasus lainnya, di Eropa secara sukarela mengambil inisiatif untuk program pariwisata berkelanjutan dan menciptakan sebuah sistem federal untuk meningkatkan standar di antara program-program saat ini,  telah digunakan pada  1000 akomodasi sebagai sebuah disertifikasi untuk konsumen  dalam promosi, dan penawaran paket wisata mereka (Visitor, 2003).

Penerapan program standar global pada pariwisata bali memang telah dilakukan oleh beberapa perusahaan atau hotel tertentu di Bali namun jumlahnya masih sangat kecil jika dibandingkan dengan harapan yang mestinya dapat dilakukan di Bali untuk mendukung pembangunan pariwisata bali yang bekelanjutan. Seberapa banyak hotel-hotel di Bali yang telah tersertifikasi pada program Tri Hita Karana Award misalnya?, seberapa banyak hotel-hotel di Bali yang telah tersertifikasi dengan standar global? Pertanyaan ini menjadi introspeksi dan otokritik bagi pariwisata bali bahwa masih banyak hal yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan tersebut.

3.6.         Adakah Kesungguhan untuk Melakukan Perubahan?

 

Satu kata kunci untuk dapat menerapkan program-program pendukung pembangunan pariwisata berkelanjutan tersebut adalah kata “kesungguhan”. (Font, 2001).  Idealnya ada pertemuan antara sisi penawaran yang telah disepakai secara sungguh-sungguh oleh semua pemangku kebijakan termasuk didalamnya masyarakat local dan  industry bersinggungan harmonis dengan sisi permintaan yang didalamnya melibatkan unsur  wisatawan sebagai penikmat produk destinasi.

Kata kunci berikutnya adalah disiplin untuk mematuhi semua aturan dan peraturan yang telah disepakati, kelompok industri mestinya digerakkan oleh sikap  disiplin untuk mematuhi aturan yang ada pada sebuah destinasi. Para pemangku kebijakan yang taat pada aturan, tidak ada lagi istilah “pagar makan tanaman” sangat diperlukan untuk mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan melalui semua program yang telah ditawarkan di atas. Masyarakat local yang senantiasa bersungguh-sungguh dalam memberikan pelayanan dan sambutan bagi semua wisatawan yang datang sehingga citra dan pencitraan keramahan penduduk local dapat memperkuat citra dan branding destinasi pariwisata Bali.

 

Diharapkan bahwa pemerintah akan memiliki peran lebih aktif seperti yang disarankan dalam pedoman dari WTO agar menyerukan adanya intervensi pemerintah lebih lanjut khususnya yang berhubungan dengan pengaturan standar (World Tourism Organization, 2003). Pemerintah dapat meningkatkan keterlibatannya dengan memberikan rangsangan melalui adanya kewajiban untuk membuat laporan, dan menggunakan sebagai bukti kewajiban kepatuhan hukum, dan memberikan insentif keuangan, dan juga dengan ancaman bagi perusahaan yang tidak mematuhinya.

Pemerintah juga dapat mengambil langkah lebih jauh dengan membuat standar wajib untuk mendapatkan lisensi dan izin melalui regulasi (Font dan Bendell, 2002), atau mengharuskan  dengan peraturan sebagai aspek relevansi khusus seperti yang telah ditetapkan di Eropa setiap penawaran Paket Wisata, Paket Liburan, dan Paket Peraturan Tours 1992 (Grant dan  Mason, 2003).

4.       Penutup

 

Walaupun istilah pembangunan pariwisata berkelanjutan masih menjadi perdebatan serius diantara beberapa fakar, namun isu tersebut telah menjadi isu terkini yang cukup banyak mendapat perhatian dunia. Pembangunan berkelanjutan dimaknai sebagai sebuah usaha pembangunan saat ini yang dilakukan secara bijaksana dengan memaksimalkan dampak positif dan mengurangi dampak negatifnya.

Keberlanjutan juga dimaknai sebagai usaha untuk melakukan preservasi atas sumber daya alamiah, dan begitu juga pengelolaan sumberdaya alam yang dapat diperbarauhi maupun yang tidak dapat diperbarui. Pembangunan pariwisata yang bekelanjutan adalah tujuan dari semua stakeholder pembangunan yang akhirnya bertemu dalam sebuah titik keseimbangan antara tujuan industri, tujuan wisatawan, dan terwujudnya kualitas hidup masyarakat lokal.  Pembangunan dapat berkelanjutan jika pembangunan tersebut dari sejak tahap perencanaan telah melibatkan semua pemangku kepentingan pembangunan untuk menyatukan visi dan tujuan, menyatukan semua persamaan dan perbedaan atas keinginan, harapan, kebutuhan, dan tujuannya dalam jangka panjang.

Usaha-usaha mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan telah dimulai dengan pembentukan kode etik pembangunan pariwisata, pembentukan standar dalam pariwisata yang meliputi standar penawaran maupun standar permintaan untuk memperkuat daya saing industri pariwisata di mata konsumen. Pada tingkat destinasi, usaha mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan telah diwujudkan dalam bentuk penerapan manajemen kapasitas atau daya dukung sebuah destinasi terhadap kemampuannya untuk menerima kedatangan wisatawan, daya dukung tersebut dapat berupa penentuan kapasitas maksimal, daya dukung social, dan daya dukung lingkungan lainnya untuk dapat memperpanjang siklus hidup dari sebuah destinasi sehingga kehadiran pariwisata tidak menimbulkan antagonism bagi masyarakat local.

 

 

Daftar Pustaka

 

Bass, S., X. Font, and L. Danielson. 2001. Standards and Certification: A Leap Forward or a Step Back for Sustainable Development? The Future Is Now: Equity for a Small Planet. Volume 2. ed. IIED. London: International Institute for Environment and Development.

Bendell, J., and X. Font. 2004. Trade Standards: Towards a Sustainable GATS. Annals of Tourism Research. 31(1), 139–156.

Cleveland, S., and C. Hansen 1994. Growth Management and Public Participation: A Small Town Approach Works for Sedro-Woolley. Washington. Small Town 24(4): 4–13.

Gill, A. 1992. Issues and Problems of Community Development in Whistler. In Mountain Resort Development, Proceedings of The Vail Conference. eds. A. Gill and R. Hartman. Burnaby, B.C.: Simon Fraser University, Centre For Tourism Policy and Research.

Grant, D., and S. Mason. 2003. Holiday Law. London: Thomson-Sweet & Maxwell.

Hudson, Simon and  Miller, G. 2001. Corporate Responsibility in the UK Tourism Industry. Tourism Management 22(6): 589–598.

Hunter, C. J. 2002. Aspects of the Sustainable Tourism Debate from a Natural Resources Perspective. In Sustainable Tourism: A Global Perspective. eds. R. Harris, T. Griffin, and P. Williams. Oxford: Butterworth-Heinemann.

Hunter, C., and H. Green. 1995. Tourism and The Environment: A Sustainable Relationship London: Routledge.

International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources. 1980. World Conservation Strategy. Gland, Switzerland: IUCN.

Theobald, William F. (2010) Global Tourism Third edition: Amsterdam,  Boston, Heidelberg,  London, New York , Oxford, Paris , San Diego, San Francisco, Singapore,  Sydney. Butterworth–Heinemann is an imprint of Elsevier

 

Toth, R. 2000. Implementing a Worldwide Sustainable Tourism Certification System. Alexandria, Va.: R.B. Toth Associates.

United Nations Department of Economic and Social Affairs. 2002. Johannesburg Summit

Waldron, D., J. Godfrey, and P. W. Williams. 1999. Implementing a Vision for a Resort Community. In Tourism and Sustainable Mountain Development. Berne, Switzerland: Mountain Agenda and Centre for Development and Environment, Institute of Geography, University of Berne.

Wilson, E. O. 1997. Consilience: The Unity of Knowledge. New York: Knopf.

Winter, G. 1988. Business and the Environment. Hamburg, New York: McGraw-Hill. World Commission on Environment and Development. 1987. Our Common Future. Oxford: Oxford University Press.

World Tourism Organization. 1999. <http://www.world-tourism.org/&gt;. Accessed September 16, 2003.

World Travel and Tourism. Council. 1996. Travel and Tourism. Press Release. Brussels, Belgium: WTTC.


[1] Changing Directions: Planning and Development Issues

[2] Although tourism is generally regarded as less destructive to the environment than most other industries, nevertheless, its sheer size and widespread presence has already created negative physical and social environmental damage. Furthering the concept of sustainable development, Murphy dan Price (dalam Theobald, 2004)

[3] The world is changing and experiencing shifts in social values that affect the way we act as individuals, businesses, and governments. Part of the change is an increasing recognition that past growth and development have led to some serious negative impacts on the environment.

[4] Tourism and sustainable development: Peter E. Murphy and Garry G. Price

[5] The need for a renewed relationship with the environment and interest in sustainable development has been building over the past 30 years. In 1972 Danella and Dennis Meadows shook the world’s complacency with their book Limits to Growth (1972).

[6] Suggested research areas and priorities for sustainable development in tourism. Source: Taylor and Stanley, 1992.

[7] Addressing carrying capacity issues in tourism destinations through growth management: Peter W. Williams and Alison Gill.

[8] There is widespread acknowledgment of the potentially damaging relationship between increasing numbers of tourists and the escalated degradation of many tourism destinations (Hunter and Green, 1995).

[9] Community involvement in establishing desirable conditions is perhaps the single most important element of growth management. Developing appropriate mechanisms to incorporate divergent views is critical for successfully establishing appropriate resident–visitor relationships (Cleveland and Hansen, 1994).

[10] Certification as a process to raise industry standards has its advocates and critics. This section reviews the feasibility of certification as a policy tool to make voluntary improvements, under five aspects: equity, effectiveness, efficiency, credibility, and integration.

[11] Although most certification programmes are not growing in number of applicants (only 20 percent of the medium-aged ecolabels are growing annually, according to the WTO [2002])

Fungsi dan Perencanaan Visitor Center Pariwisata Daerah

Fungsi dan Perencanaan Visitor Center Pariwisata Daerah

Dan Rekomendasi bagi Pariwisata Bali

Kritikal Review terhadap karya: Philip L. Pearce

 

Oleh:

I Gusti Bagus Rai Utama

Program Doktor, Studi Ilmu Pariwisata, Universitas Udayana. Bali

 

Abstract

Visitor centers can be as instruments for Sustainability, Visitor center will be the instrument of the seriousness of tourism development to apply international standard. Bali has hundreds of tourist attraction but lack of information to obtain data and information due to lack of visitor centers.  Tourism agenda as tourist activities without adequate publicity is also a weakness of marketing tourism in Bali. Based on the reason the visitor centers will play an important role in the context of internal marketing to increase the experiences of tourists or visitors. Visitor centers are expected to provide valuable experience and take an impression of the readiness of the management of destinations. Visitor center can act as a community facility for a variety of local social and cultural activities, especially where space contains a theater or a meeting. Furthermore, it can be said that its function is more symbolic of a visitor center and the significance of a city or a site for tourism is the main reason for the existence of the visitor center.

Keyword: visitor center, tourist, visitor, service, publicity, information

1. Pendahuluan

 

Nilai-nilai setiap masyarakat tertentu dapat ditafsirkan dari fungsi prasarana fisik yang berkembang. Budaya yang berorientasi pada olahraga akan mendukung dibangunnya stadion besar, mereka dengan kekhawatiran spiritual akan menjaga tempat-tempat ibadah seperti misalnya katedral besar, masjid dan kuil-kuil, dan mereka dengan masalah lingkungan akan  menciptakan struktur fisik untuk mendukung dan melindungi tempat-tempat yang mereka anggap bernilai (Pearce, 2004).

Dalam dunia pariwisata, dapat dikatakan bahwa Visitor Center adalah produk baru dengan multi-fungsi yang mengekspresikan nilai-nilai yang tercermin dalam infrastruktur fisik dan masyarakat setempat yang mencoba untuk menggunakan dan mengelolanya sebagai sumber daya tarik wisata. Tidak seperti hotel, jalan raya dan titik transportasi,  pusat wisatawan, biasanya tujuan dibangunnya atau setidaknya diperbaharui hanya untuk pariwisata (Knudson, Cable & Beck, 1999). Ada banyak pusat/biro di Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Selandia Baru dan Australia dan mereka tampaknya dibentuk untuk warga Eropa dan Asia (Asia Travel Guide, 2004; Tan-Collis, 1999). Pengunjung  pusat penting sepanjang jalan raya dan di kota-kota kecil dan komunitas tertentu, dan sering menjadi fokus utama bagi promosi pariwisata daerah dan manajemen destinasi (Fesenmaier & Vogt, 1993a, b; Hobbin, 1999). Makalah ini akan mengarahkan perhatian untuk menyediakan kerangka kerja untuk melakukan fungsi Visitor Center di bidang pariwisata daerah dan selanjutnya, mencoba untuk menguraikan beberapa praktek yang diinginkan untuk memenuhi fungsi tersebut.

Arti dari [1]Visitor Center (Visitor Center ) perlu didefinisikan dengan hati-hati dalam konteks internasional atau forum. Jenis fasilitas yang dimaksud dalam makalah ini dapat didefinisikan di sini sebagai: fasilitas yang jelas berlabel akses publik, ruang fisik dengan personil memberikan informasi yang bebas biaya untuk memfasilitasi wisatawan. Dalam hal ini, pembentukan sebuah Visitor Center berbeda dengan agen perjalanan karena penekanan komersial yang lebih dominan. Visitor Center juga tidak boleh disamakan dengan sebuah museum daerah atau kabupaten di mana penekanannya adalah pada tampilan dan suguhan artefak daripada pengalaman sebuah perjalanan. Selanjutnya, Visitor Center membutuhkan kehadiran manusia, sehingga harus tersedia outlet informasi, bahkan harus menyediakan fasilitas komputer interaktif yang bersifat gratis (Fesenmaier & Vogt, 1993a, 1993b; Moscardo & Hughes , 1991; Stewart, Fesenmaier & Anderson, 1993). Namun ada kalanya juga, fasilitas yang tersedia mungkin memiliki komponen komersial yang bertujuan untuk kegiatan social dalam masyarakat local.

Dalam kasus terakhir nilai simbolis dari Visitor Center sebagai sinyal komunitas bahwa kawasan ini serius mengelola pariwisata mungkin menjadi cukup penting. [2]Visitor Center tidak hanya ada di pusat kota namun menjadi sebuah fenomena yang muncul dalam titik/pusat transportasi seperti bandara dan stasiun kereta api, di dalam atau di pinggiran kota-kota kecil dan dekat dengan  pusat wisata. Hal ini terutama menjadi  Visitor Center yang berbasis regional, tujuan dan perencanaannya  merupakan perhatian dalam pembentukan Visitor Center tersebut. Penekanan dalam diskusi ini adalah pada tujuan dibentuknya Visitor Center daripada masalah sumber daya dan manusia, atau  manajemen keuangannya. (Barrow, 1996; Bath, 1996).

1.1.”Empat Plus” Model Fungsi Visitor Center

Dalam upaya memberikan pemahaman yang sistematis untuk topik Visitor Center, tujuan fasilitas tersebut dan orang-orang yang melayani di dalamnya perlu dipertimbangkan. Dalam tulisan sebelumnya Pearce (1991) dan Moscardo (1999) mengidentifikasi terdapat empat fitur yang saling terkait dengan Visitor Center. Analisis yang disajikan dalam makalah ini memperluas tulisan sebelumnya dengan yang baru berjudul “Four Plus” sebagai model fungsi Visitor Center . Model diperpanjang (fungsi ditambah) mengacu secara khusus pada tulisan Fallon dan Kriwoken (2003) dan Simpson (2001) yang menekankan fungsi masyarakat dan penerimaan Visitor Center .

1.1.1.      Beberapa Fungsi Yang Saling Menunjang

Hal ini disampaikan bahwa seluruh Visitor Center memiliki fungsi ganda, dilakukan untuk tingkat yang berbeda. Fungsinya mungkin adalah promosi bahwa  Visitor Center seperti yang didefinisikan sebelumnya dalam makalah ini yang lazim di sejumlah negara-negara barat. Menurut “Four Plus” model yang diusulkan di sini adalah yang paling berlaku untuk destinasi pariwisatauntuk dijadikan dan dikembangkan  sistem promosi dan manajerial. Penerapan yang lebih luas dari model yang diusulkan Empat Plus untuk konteks lain akan dipertimbangkan dalam bagian penutup dari makalah ini.

1.1.2.      Fungsi Promosi

Peran ini mengacu pada promosi aktif dari daerah, kota atau wilayah. Ini melibatkan agenda yang kuat yang harus dilakukan di daerah. Pada dasarnya peran ini untuk merangsang permintaan wisata dan sering berusaha untuk meningkatkan pengeluaran pengunjung di suatu kawasan tertentu (Gitelson & Perdue, 1987). Kegiatan komersial terkait dengan fungsi ini adalah umum dan meliputi penyediaan jasa pemesanan dan ritel terhadap produk daerah. Fol dalam Gartner (1993) menerangkan bahwa fungsi ini dapat dilihat untuk menyediakan sumber  informasi yang nyata yang dapat dipercaya diinduksi dan tidak berlebihan untuk mementingkan diri sendiri. Upaya menuju akreditasi Visitor Center dan menjamin kualitas layanan adalah hal penting untuk mempertahankan jaminan representasi dari informasi yang diberikan (Fodness & Murphy, 1999; Hobbin, 1999).

1.1.3.      Fungsi Orientasi dan Peningkatan Kunjungan

Fungsi kedua dari Visitor Center dapat dilihat konsentrasinya pada kualitas pengalaman bagi pengunjung. Visitor center mencoba untuk memberikan tampilan, yang menunjukkan lokasi baru dan umumnya menginformasikan pengunjung tentang fitur dari wilayah untuk mempromosikan perilaku yang bertanggung jawab. Ha ini adalah sebuah kesungguhan yang bukanlah hanya sekedar merangsang permintaan dan melibatkan apresiasi bahwa permintaan adalah sensitif terhadap prinsip-prinsip perilaku pariwisata yang berkelanjutan. Fungsi ini konsisten dengan prinsip-prinsip perencanaan dasar untuk praktek peramalan tingkat kunjungan (Benson & Baird, 1979; Carter, 1997; Hobbin, 1999).

1.1.4.      Fungsi Kontrol dan Penyaringan

Dalam perannya ini, Visitor Center berusaha untuk mengontrol aliran pengunjung sehingga sumber daya dan pengaturannya tetap berada di bawah kendali sebuah wilayah. Biasanya  Visitor Center bertindak sebagai pintu masuk dan menjadi pusat untuk melakukan kendali terhadap pengunjung di daerah. Fungsi ini mungkin menjadi penyaringan terhadap pengunjung untuk mengunjungi lokasi yang ditetapkan, dan memberikan alternatif lokasi yang kurang ramai dan penggunaan pusat secara merata dalam hubungannya dengan kegiatan lain seperti tur yang menerapkan manajemen kapasitas pada situs tertentu. Staf Visitor Center bekerja di sebuah pusat dimana fungsi ini sering dominan dan akan memiliki peran pelayanan yang kuat dalam kaitannya dengan sumber daya. Pada kesempatan ini, desain Visitor Center dan perilaku staf yang mengadopsi peran yang lebih kuat dan berpotensi kontroversial dalam membatasi perilaku publik (Hardy & Beeton, 2001; Sugden & Saunders, 1991).

1.1.5.      Fungsi Substitusi

Sebuah fungsi keempat dari Visitor Center  adalah untuk menjadi pengganti objek wisata atau setidaknya menjadi daya tarik besar dalam dirinya sendiri. Visitor Center menekankan fungsi ini sering disebut sebagai pusat penafsiran atau lebih sederhananya diberi label sebagai tempat wisata seperti layaknya Pusat Margasatwa.  Pergantian fungsi sangat penting ketika sejumlah besar pengunjung yang lemah, sakit fisik atau kurang pengetahuan untuk mengakses dan memahami sumber daya (Ballantyne, 1995; Scheyvens, 1999; Simpson, 2001; Stewart, Hayward, Devlin, & Kirby, 1998; Uzzell & Ballantyne , 1998).

1.1.6. Fungsi Tambahan

 

Visitor Center dapat bertindak sebagai fasilitas masyarakat untuk berbagai kegiatan budaya dan sosial lokal, terutama dimana ruangnya berisi ruang teater atau pertemuan. Selanjutnya, dapat dikatakan bahwa fungsinya lebih simbolis dari sebuah Visitor Center dan makna dari suatu kota atau situs untuk pariwisata adalah alasan utama untuk keberadaan Visitor Center tersebut. Ketika penampilan fisik dari Visitor Center menantang dan tidak konvensional, dan menjadi perhatian politik yang kuat, akan ada reaksi dari masyarakat (Fallon & Kriwoken, 2003; Flanagan, 1996). Upaya-upaya luas untuk menggabungkan pandangan dalam komunitas adalah penting dan jelas untuk mengelola elemen substitusi dan fungsi tambahan dari Visitor Center tersebut (bdk. Bramwell & Lane, 2000; de Araujo & Bramwell, 2000; Jamal & Getz, 1999; Robinson, 2000 ). Tentu saja, fungsi yang ditambahkan tidak dapat diabaikan untuk mencoba meningkatkan fungsi Visitor Center karena merupakan kekuatan politik yang kuat yang mempengaruhi fungsi utama. Ini adalah tentang merancang pusat untuk mencapai tujuan administrasi dan kemasyarakatan bagi seluruh masyarakat (bdk. Fallon & Kriwoken, 2003; Simpson, 2001).

1.2. Meningkatkan fungsi Visitor Center

Empat tahap dapat dipertimbangkan dalam desain dan penggunaan Visitor Center, ada prinsip-prinsip praktis yang baik dan kadang-kadang substansial sebagai bukti penelitian untuk mendukung saran agar dalam pelaksanaannya dapat bejalan dengan baik (Blahna & Roggenbuck, 1979; Field & Wagner, 1973; Knudson et al, 1999;. Mack & Thompson, 1991; Moscardo, 1998, 1999; Roggenbuck, 1992; Serrell, 1996; Tilden, 1977).

1.2.1. Kepastian rambu-rambu dan memastikan kemudahan akses.

 

Pusat Peramalan yang efektif adalah mudah diakses oleh pengunjung (Fodness & Murphy, 1999). Salah satu cara untuk memastikan pengunjung dapat menemukan dan menggunakan Visitor Center adalah danya perencanaan rambu-rambu yang dapat dimengerti oleh masyarakat internasional (Serrell, 1996).

 

1.2.2. Identifikasi semua pengguna dan menggunakan mereka

Sebuah pertimbangan kebutuhan semua pengguna adalah penting bagi desain Visitor Center yang baik (Bitgood, Benefield, Patterson & Nabors, 1986). Inventarisasi semua fungsi kemudian dapat memandu keputusan tentang apa yang akan dimasukkan di visitor center dan bagaimana desain tersebut berfungsi secara efektive dan  maksimal (Blahna & Roggenbuck, 1979; Knudson, Cable & Beck, 1999). Tiga kelompok khas pengguna untuk dipertimbangkan adalah:

  1. Pengunjung: Siapa pengunjung cenderung ke Visitor Center tersebut? Apa jenis segmen pasar harus dipertimbangkan? Pengunjung akan memerlukan akses ke informasi atau fasilitas di luar jam? Apakah kafe menjadi tambahan yang layak atau berguna? Atau ini pilihan untuk bisnis lokal atau dewan lokal?
  2. Staf: Staf perlu ruang untuk tugas-tugas non publik. Menampilkan penafsiran dan kegiatan membutuhkan ruang untuk persiapan dan penyimpanan. Dalam beberapa tempat staf mungkin perlu ruang darurat untuk koordinasi.
  3. Masyarakat Lokal; Penggunaan fungsional dari Visitor Center oleh kelompok-kelompok masyarakat serta simbol dan nilai semiotik juga harus dipertimbangkan.

 

1.2.3. Desain untuk masa depan

Visitor Center  sering berupa bangunan besar yang digunakan dalam jangka waktu yang lama. Memperluas dan meningkatkan Visitor Center untuk mengatasi  jumlah pengunjung yang semakin meningkat dan kebutuhan pengguna berubah dan  tujuan penafsiran bisa sangat sulit. Sebuah pertimbangan untuk mengubah ruang yang tersedia bagi pengguna akan lebih dihargai oleh mereka yang bertanggung jawab untuk Visitor Center dalam tahun-tahun mendatang.  (Gunn, 1994; Poon, 1993).

1.2.4. Menjadi model bagi keberlanjutan ekologis

 

Visitor Center  memiliki gaya arsitektur yang baik sesuai dengan daerah setempat atau sesuai dengan cirri khas sebuah daerah. Selain harus baik, pengaturannya harus menggabungkan fitur kunci dari lingkungan seperti pemandangan atau akses ke situs khusus. Mereka juga pro pada penggunaan energi yang efisien dan sistem pembuangan limbah, menggunakan bahan-bahan lokal dan dan merangsang lapangan kerja bagi masyarakat setempat dan menjadi kebanggaan sebuah destinasi (Lane, 1991; Moscardo, 1998).

1.2.5. Memiliki sistem orientasi yang baik fisik

 

Beberapa fitur dapat membantu pengunjung untuk menemukan jalan mereka di sekitar visitor center dengan mudah (Bitgood, Patterson & Benefield, 1988). Penempatan rambu-rambu khususnya pada jalur-jalur khusus harus dibuat sejelas mungkin agar tidak menyesatkan. Rambu arah untuk pintu masuk, dan pintu keluar harus jelas agar pengunjung tidak berputar-putar dan merasa bingung. Rambu-rambu juga harus dibuat standar yang dapat dipahami secara internasional.
1.2.6. Desain untuk berbagai fungsi

Cara termudah agar tidak kehilangan perhatian pengunjung adalah melakukan repetasi. Interpretasi Efektif untuk menawarkan berbagai pengalaman. Jenisnya dapat dibangun menjadi sebuah tampilan penafsiran dalam beberapa cara:

  1. Gunakan berbagai media seperti teks, grafis, model statis, dinamis,  Model audio visual, interaktif dan penampilan berbasis komputer (Serrell, 1996).
  2. Mendorong pengunjung untuk menggunakan semua indra mereka melalui kegiatan partisipatif yang berbeda.
  3. Gunakan berbagai warna dan efek pencahayaan untuk menciptakan suasana hati yang berbeda di daerah yang berbeda.
  4. Informasi harus mencangkup berbagai topik sesuai harapan pengunjung dan pengelola.

1.2.7. Mengunakan tema tertentu

Penggunaan tema tunggal sebagai konsep yang menghubungkan ide besar dengan seperangkat fakta, topik atau contoh pertama kali diusulkan oleh Tilden (1977). Tema adalah pesan tunggal yang dapat digambarkan dalam kalimat aktif:

Contoh: topiknya adalah cacing, temanya adalah “Sebuah komunitas cacing yang sehat memberikan manfaat mengejutkan banyak manusia” dan menampilkan semua fungsi tanah berbasis koloni cacing.

Contoh lainnya: topiknya adalah ekologi semut, temanya adalah “Sebuah koloni semut adalah seperti kota besar” dan informasi dan contoh serangkaian analogi pencocokan peran semut dan pekerjaan mereka untuk interaksi di sebuah kota.

1.2.8. Membuat koneksi pribadi untuk para pengunjung

Pengalaman pribadi sering mengarahkan perhatian pengunjung (Moscardo, 1999). ada sejumlah cara dimana penafsir dapat membuat koneksi yang menghubungkan pribadi pengunjung. Hal ini dimungkinkan dengan menggunakan contoh yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari pengunjung. Selain itu, menggunakan gaya percakapan dalam teks dan menggunakan perumpamaan untuk menjelaskan fakta-fakta dalam istilah sehari-hari dengan menambahkan dimensi manusia untuk penafsiran.

Cara lainnya adalah dengan penyampaian tema secara berlapis. Sebuah pesan inti (yang berhubungan dengan tema) adalah lapisan pertama dan pengunjung dengan waktu yang terbatas. Lapisan kedua yang sifatnya memperluas pesan inti untuk  pengunjung pada ketertarikan yang lebih tinggi atau lebih banyak waktu. Sebuah lapisan ketiga dari informasi yang cukup rinci juga sering disertakan dan pengunjung dengan minat khusus dapat mengaksesnya. Kuncinya adalah mengingat bahwa masing-maisng lapisan harus menawarkan penjelasan yang lebih rinci, dan tidak lebih sulit (Mack & Thompson, 1991).

1.2.9. Pengelolaan dan pemeliharaan

 

Tantangan terakhir pada Visitor Center adalah manajemen fasilitas, termasuk staf dan kondisi fisik. Terdapat masalah sumber daya penting dan substansial manusia dalam mengelola staf, pemberian penghargaan bagi relawan dan mempertahankan jasa (bdk. Deery & Iverson, 1996). Sebuah komponen penting dari manajemen ini termasuk anggaran pengamanan untuk menjaga kualitas dan daya tarik serta kualitas eksternal dan fasilitas internal serta mampu merenovasi dan memperbaiki bagian yang rusak.  Selanjutnya, pelatihan staf untuk mempertahankan tingkat perhatian yang tinggi kepada pelanggan adalah kebutuhan yang konsisten di semua sektor jasa. Pada Visitor Center, akan menjadi pusat pemasaran jasa dan mungkin diperlukan untuk mempengaruhi sumber dana dan para pemangku kepentingan politik lokal (Kandampully, 2002).

Prinsip-prinsip rinci dan saran untuk praktek yang baik ditinjau dalam pembahasan sebelumnya dapat dikembangkan menjadi sebuah sistem penilaian manajer regional untuk pariwisata. Prosedur seperti itu dapat melibatkan langkah-langkah berikut. Mengidentifikasi dan mempertimbangkan setiap segmen pasar yang penting dengan menggunakan visitor center. Selanjutnya mengidentifikasi kepentingan relatif dari Empat fungsi Plus untuk pasar ini. Nilai khusus dari model Four Plus dalam konteks ini adalah bahwa hal itu secara eksplisit mengakui bahwa visitor center tidak bisa menjadi segalanya bagi semua orang tetapi kinerjanya adalah terkait dengan satu kesatuan yang didefinisikan dengan baik dan mendapat  prioritas dan difungsikan untuk pasar tertentu.

1.2.10. Selanjutnya pertimbangan untuk pariwisata daerah

 

Asumsi yang mendasari pembahasan sebelumnya adalah bahwa vistor center cenderung memainkan peranan yang semakin penting dalam pariwisata regional. Pernyataan ini dapat dibuktikan dalam tiga cara.

 

Pertama, tampak bahwa ada kecenderungan wisatawan menjadi lebih mandiri dan lebih mencari peluang kontak langsung secara pribadi dengan penduduk lokal dan lingkungan (Poon, 2000). Visitir Center juga menyediakan sumber informasi langsung yang dipercaya pribadi untuk mendukung pencarian informasi yang relevan untuk independen dan mengulangi perilaku perjalanan (Fodness & Murphy, 1999).

Kedua, sebuah kekuatan ketiga membentuk potensi pengembangan atau peningkatan Visitor Center adalah adanya kebutuhan langsung dari pengunjung, dan banyak studi yang sudah dikutip dalam laporan ini bahwa terdapat kepuasan yang tinggi dari pengunjung yang menggunakan fasilitas tersebut.

Yang ketiga, lebih penting lagi menjadikan visitor center sebagai media penilaian yang terkini dan dapat menjadi sumber saran yang produktif berbasis penelitian untuk melakukan perbaikan sebuah wilayah atau destinasi.

 

 

2.     Apakah Pariwisata Bali membutuhkan Visitor Center?

 

2.1.           Rasionalitas Bahwa Pariwisata Bali memerlukan Visitor Centers

Peran pariwisata bagi provinsi Bali dalam pembangunan menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.Jika dilihat peranan pariwisata dalam kontribusinya terhadap PDRB Bali, maka terlihat adanya peningkatan yang nyata. Pada tahun 2003, PDRB dari pariwisata sebesar 28,43%,  kemudian meningkat menjadi 29,16% pada tahun 2004, dan pada tahun 2005 meningkat lagi menjadi 29,37%. Sementara pada tahun 2006 kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB Bali sedikit mengalami penurunan menjadi 28,88 sementara pada tahun 2007 meningkat kembali menjadi 28,98%. Tabel perbandingan contributor (lapangan usaha) terhadap PDRB Bali, dapat dilihat seperti table dibawah ini:

Tabel: [3]Distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) Provinsi Bali

Lapangan Usaha (%)

2003

2004

2005

2006

2007

1. Pertanian

21,66

20,74

20,29

19,96

19,41

a. Tanaman Bahan Makanan

10,59

10,36

9,99

9,65

9,32

b. Tanaman Perkebunan

1,91

1,78

1,74

1,74

1,67

c. Peternakan dan Hasil-hasilnya

5,49

5,07

5,28

5,32

5,16

d. Kehutanan

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

e. Perikanan

3,67

3,52

3,27

3,24

3,26

2. Pertambangan & penggalian

0,68

0,68

0,66

0,69

0,66

3. Industri pengolahan

9,11

9,00

8,69

8,70

8,99

4. Listrik, gas & air bersih

1,57

1,80

1,85

1,94

2,00

5. Bangunan

4,02

3,91

4,03

4,28

4,43

6. [4]Perdag., hotel & restoran

28,43

29,16

29,37

28,88

28,98

7. Pengangkutan & komunikasi

11,20

11,30

11,85

11,86

12,33

8. Keu. Persewaan, & jasa perusahaan

6,59

6,79

7,07

7,46

7,34

9. Jasa-jasa

16,75

16,61

16,19

16,22

15,86

PDRB

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Sumber: BPS, 2009

 

Sementara menurut Suarsana (2011) peningkatan  terjadi pada semua sektor ekonomi, di mana sektor perdagangan, hotel dan restoran masih tetap merupakan sektor andalan, karena mampu memberikan nilai tambah terbesar, yakni Rp 20,02 triliun. Selain itu sektor pertanian masih memberikan kontribusi yang cukup besar yakni Rp 12,10 triliun serta sektor pengangkutan dan komunmikasi sebesar Rp 8,63 triliun.

[5]Perkembangan terakhir, lebih lanjut dikatakan bahwa untuk sektor perdagangan, hotel dan restoran  mengalami pertumbuhan sebesar 8,7 persen memberikan sumbangan terhadap sumber pertumbuhan terbesar terhadap total pertumbuhan PDB yaitu sebesar 1,5 persen. Selanjutnya diikuti oleh Sektor Pengangkutan dan Komunikasi dan Sektor Industri Pengolahan yang memberikan peranan masing-masing sebesar 1,2 persen.7% (Nusa Bali, 2011)

Karena begitu pesatnya perkembangan pariwisata Bali khususnya dalam kontribusi terhadap PDRB bila  dibandingkan sector lainnya termasuk juga dengan sector Pertanian, seiring adanya otonomi daerah yang berada pada kendali kabupaten, ditengarahi factor inilah yang menyebabkan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Bali ingin menggalakkan sector pariwisata sebagai penggerak  perekonomian di daerahnya masing-masing.

 

2.2.           Pembangunan Pariwisata Bali saat ini

 

Dalam konteks pembangunan pariwisata, dihubungkan dengan konsep 4A, yakni daya tarik wisata “attractions”, Jarak dan waktu tempuh menuju destinasi diukur dari bandara “accesable”, Adanya Fasilitas pendukung pariwisata “Amenities”, adanya lembaga pariwisata “ancillary”.  Jika dilihat dari jumlah akomodasi yang telah ada, maka Kabupaten (++) Gianyar, Kabupaten Badung, Kodya Denpasar, Kabupaten Buleleng,  dan Kabupaten Karangasem layak mengandalkan sector pariwisata sebagai penggerak perekonomian daerah, seperti ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

 

 

Tabel Banyaknya Hotel Non Bintang dan Akomodasi Lainnya di Bali Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Kamar Tahun 2009

Kabupaten / Kota

Kelompok Kamar

Jumlah

< 10

24-Oct

25 – 40

41 – 100

> 100

1

Gianyar  ++

292

81

10

3

386

2

Badung  ++

95

152

59

50

5

361

3

Denpasar  ++

49

102

44

26

221

4

Buleleng  ++

109

55

14

5

183

5

Karangasem + +

115

54

5

2

176

6

Tabanan

41

20

2

63

7

Jembrana

27

26

3

56

8

Klungkung

19

21

40

9

Bangli

21

6

2

29

Sumber: Bali Dalam Angka 2010

 

Sementara jika, dilihat dari jumlah hotel bintang 4 dan 5 yang telah ada pada kabupaten dan kota di Bali, serta jika diasumsikan bahwa keberanian investor membangun hotel berbintang dihubungkan popularitas pariwisata daerah, maka Kabupaten Badung paling popular (**), kemudian disusul Kota Denpasar, dan Gianyar. Sementara Kabupaten Buleleng, Karangasem, dan Tabanan belum sepopuler (*) Badung-Denpasar-Gianyar.Sedangkan  Kabupaten Jembrana, Klungkung, dan Bangli belum menunjukkan sebagai kabupaten yang memiliki popularitas di sector Pariwisata. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table di bawah ini.

 

 

Tabel Banyaknya Hotel Berbintang di Bali Menurut Lokasi dan Kelas Hotel Tahun 2009

Kabupaten / Kota

Kelas Hotel

Jumlah

Bintang 5

Bintang 4

Bintang 3

Bintang 2

Bintang 1

1

Badung **

26

28

19

15

2

90

2

Denpasar**

3

4

9

7

5

28

3

Gianyar **

5

5

1

11

4

Buleleng *

1

2

2

3

1

9

5

Karangasem *

1

2

1

1

5

6

Jembrana

1

1

2

7

Tabanan *

1

1

2

8

Klungkung

1

1

2

9

B a n g l i

Sumber: Bali Dalam Angka 2010

 

Jika dari atraktivitas maisng-masing kabupaten/kota untuk menjadikan pariwisata sebagai sector unggulan  dilihat dari obyek wisata popular dimiliki saat ini, justru menempatkan kabupaten Karangasem sebagai kabupaten paling menarik dan layak untuk pariwisata, seperti Nampak pada table di bawah ini

Tabel Daftar Obyek Wisata di Kabupaten Karangasem

Kab/Kota No Obyek Wisata
Karangasem

(6 obyek wisata populer)

 

 

 

 

 

1 Taman Tirta Gangga Karangasem (*)
2 Pelabuhan Padangbai
3 Pantai Tulamben Karangasem (*)
4 Agrowisata Kebun Salak Sibetan Karangasem
5 Candi Dasa Karangasem (*)
6 Pura Sulayukti Karangasem
7 Tenun Ikat Gringsing Tenganan (*)
8 Pura Besakih Karangasem (*)
9 Desa Wisata Tenganan (*)

Sumber: LA Tour dan Travel, Sragen, Jawa Tengah (*) telah populer

 

Sementara posisi kedua, menempatkan Kabupaten Badung dan Gianyar dengan 5 obyek wisata yang telah popular dan menjadi andalan kabupaten, seperti Nampak pada table di bawah ini:

Tabel Daftar Obyek Wisata di Kabupaten Badung dan Gianyar

Kab/Kota No Obyek Wisata
Badung 1 Pantai Kuta (*)
(5 obyek wisata telah populer) 2 Sangeh
  3 Pantai & Kawasan Wisata Nusa Dua & Tanjung Benoa (*)
  4 Pantai Jimbaran
  5 Pura Uluwatu (*)
  6 Pura Taman Ayun (*)
  7 Pura Keluarga Kerajaan MengwiPura Bukit Sari Sangeh
  8 Pura Dalem Sakenan Pulau Serangan
  9 Garuda Wisnu Kencana (*)
Kab/Kota No Obyek Wisata
Gianyar 1 Pulau SeranganKeindahan Alam Ubud Gianyar
(5 obyek wisata telah populer) 2 Air Terjun & Bungy Jumping Blahbatuh Gianyar
  3 Arung Jeram Sungai Ayung Payangan Gianyar
  4 Wisata Safari Naik Gajah Taro Gianyar (Bali Zoo Park)
  5 Air Terjun Tegenungan Gianyar
  6 Pasar Seni Sukawati (*)
  7 Pura Tirta Empul Tampak Siring (*)
  8 Pusat Lukisan & Kerajinan Topeng Batuan Gianyar
  9 Pusat Ukir Kayu Mas, Kemenuh, Tengkulak, Pujung Batuan Gianyar
  10 Pusat Geleri Lukisan Ubud-Peliatan (*)
  11 Goa Gajah, Ukiran Relief Yeh Pulu, Kompleks Samuan Tiga, Patung Kebo Edan, Pusering Jagat, Bulan Pejeng, Kerajinan Ukir Tempurung Kelapa Bedulu-Pejeng Gianyar (*)
  12 Pertunjukan Tari Barong, Tari Kecak, Tari Keris (*)
  13 Istana Presiden Tampak Siring
  14 Monumen Gunung Kawi Tampak Siring

Sumber: LA Tour dan Travel, Sragen, Jawa Tengah (*) telah populer

 

Sedangkan Kota Denpasar, Kabupaten Klungkung, dan Bangli, walaupun mereka memiliki obyek wisata yang cukup banyak dan beragam namun belum sepopuler Kabupaten Karangasem, Badung, dan Gianyar. Untuk Kota Denpasar, walaupun sangat berdekatan dengan  kabupaten Badung, namun tidak terlalu atraktif untuk mengandalkan sector pariwisata sebagai sector unggulan, tentu saja pendapat ini masih bisa diperdebatkan dengan realitas PAD kota Denpasar saat ini.

Tabel Daftar Obyek Wisata di Kota Denpasar, Kabupaten Klungkung dan Bangli

Kab/Kota No Obyek Wisata
Denpasar 1 Pantai Sanur (*)
(3 obyek wisata telah populer) 2 Werdi Budaya Art Centre Abian Kapas Denpasar (*)
  3 Pasar Tradisional Jalan Gajah Mada Denpasar
  4 Museum Bali Denpasar (*)
  5 Patung “Catur Muka” Denpasar
  6 Museum Seni Lukis Le Mayeur Denpasar
Kab/Kota No Obyek Wisata
Klungkung

(3 obyek wisata telah populer)

 

 

 

1 Pura & Goa Lawah Klungkung (*)
2 Pulau Nusa Penida Klungkung (*)
3 Pusat Seni Lukis Tradisional, Seni Ukir Emas & Perak, Seni Ukir Peluru Desa Kamasan Klungkung
4 Taman Gili Kerta Gosa Kraton Semarapura Klungkung (*)

 

Kab/Kota No Obyek Wisata
Bangli

(3 obyek wisata telah populer)

 

 

 

 

 

1 Danau Batur, Gunung Batur, Kawah Batur, Sumber Mata Air Panas Toya Bungkah (*)
2 Penelokan Kintamani (*)
3 Pura Kehen Bangli
4 Desa Trunyan (*)
5 Pura Batur & Pura Tegeh KoripanDesa Adat Penglipuran Bangli
6 Pura Pucaksari Desa Peninjoan Bangli

Sumber: LA Tour dan Travel, Sragen, Jawa Tengah (*) telah populer

 

Sementara untuk Kabupaten Tabanan, Buleleng, dan Jembrana, jika dilihat popularitas andalan obyek wisata, sebenarnya ketiga Kabupaten ini belum layak menjadikan sector Pariwisata sebagai leading sector pembangunan daerahnya, dan sangat dimungkinkkan ada sector lainnya yang lebih unggul daripada sector pariwisata. Menurut pengamatan, sebenarnya Kabupaten Tabanan masih layak mengandalkan sector pertanian khususnya produk padi dan peternakan, sementara Kabupaten Buleleng dan Jembrana belum menunjukkan kekuatan sector pariwisata secara maksimal dan sangat mungkin disebabkan oleh jarak atau akses yang relative jauh dari pusat bisnis pariwisata Badung dan Gianyar.

Tabel Daftar Obyek Wisata di Kabupaten Tabanan, Buleleng dan Jembrana

 

Kab/Kota No Obyek Wisata
Tabanan 1 Pantai & Pura Tanah Lot (*)
(2 obyek wisata telah populer) 2 Pemandangan Alam Jati Luwih & Pura Petali Tabanan
  3 Pantai Dreamland Alas Kedaton Tabanan
  4 Danau Beratan, Pura Ulun Danu Beratan, Desa Kembang Merta, Pasar Bukit Mungsu, Pasar Pancasari Bedugul Tabanan (*)
  5 Puri Agung Kerambitan Tabanan
  6 Pusat Ukir-Ukiran Penarukan, Pusat Keramik & Gentang Pejaten, Pembuatan Kain Tenun Blayu Tabanan
  7 Taman Makam Pahlawan Margarana Tabanan
  8 Museum Subak Tabanan

 

 

Kab/Kota No Obyek Wisata
Buleleng 1 Bukit & Pura Puncak Penulisan BangliAir Terjun Gitgit Buleleng
(2 obyek wisata telah populer) 2 Sumber Mata Air Panas Banjar Buleleng
  3 Pemandian Air Sanih Buleleng
  4 Danau Buyan & Danau Tamblingan Buleleng
  5 Laut Gili Menjangan Buleleng (*)
  6 Pantai Lovina Buleleng (*)
  7 Brahma Vihara Arama – Banjar Buleleng
  8 Patung Singa Ambara Raja Buleleng
Kab/Kota No Obyek Wisata
Jembrana

(1 obyek wisata telah populer)

 

 

 

1 Pantai Medewi Jembrana
2 Taman Nasional Bali Barat Jembrana (*)
3 Pantai Purancak Jembrana
4 Pelabuhan Gilimanuk
5 Pura Rambut Siwi Jembrana

Sumber: LA Tour dan Travel, Sragen, Jawa Tengah (*) telah populer

 

Melihat kenyataan di atas, solusi  untuk melakukan pemeratan pembangunan di semua kabupaten dan kota yang ada di Bali, sebaiknya pemerintah provinsi dapat membuat konsensus bersama untuk penentuan skala prioritas pembangunan berdasarkan keunggulan daerah masing-masing; siapa yang menjadi pusat pariwisata, dan siapa sebagai pendukungnya, bagaimana sistem pemerataan yang ideal, serta penentuan komposisi alokasi kontribusi pariwisata terhadap pembangunan daerah di provinsi Bali.

 

3.     Pembangunan Visitor Centers sebagai Instrumen untuk Keberlanjutan, Sudahkan diterapkan  di Bali?

 

Pembangunan Visitor Centers sebagai instrumen untuk Keberlanjutan, Sudahkan diterapkan  di Bali? Pembangunan visitor center yang disediakan untuk pengunjung pada tempat-tempat atau obyek wisata yang menjadi daya tarik wisata di Bali akan menjadi instrument kesungguhan pembangunan pariwisata yang berstandar internasional. Bali yang memiliki ratusan daya tarik wisata nyaris belum banyak diketahui oleh wisatawan karena minimnya informasi untuk mendapatkan data dan informasi yang disebabkan ketiadaan visitor centers. Pelayanan dan informasi yang tidak berstandar internasional juga memberikan persepsi buruk bagi wisatawan tentang kesiapan Bali dalam pengembangan pariwisata. Agenda aktivitas wisata yang nyaris tanpa publikasi yang memadai juga menjadi kelemahan pemasaran pariwisata Bali. Berdasarkan alasan tersebut maka visitor centers akan memainkan peran penting dalam konteks pemasaran internal untuk menambah loyalitas wisatawan atau pengunjung karena dengan layanan visitor centers diharapkan memberikan pengalaman yang berharga dan membawa kesan tentang kesiapan pengelolaan destinasi.

 

3.1.           Bagaimanakah prediksi pariwisata Bali kedepan?

 

Tiga kelompok pengguna untuk dipertimbangkan akan diuntungkan jika visitor center dapat diterapkan di provinsi Bali, dan jika perlu setiap obyek wisata memiliki visitor centers dengan program, system, dan fasilitas yang memadai. Siapa sajakah tiga kelompok pengguna tersebut adalah:

  1. Pengunjung atau wisatawan: wisatawan sebenarnya memerlukan informasi yang dapat mengantarkan pengalamannnya sebelum mereka benar-benar menikmati produk aslinya dan visitor center dapat menyediakan koneksi untuk hal tersebut.
  2. Pengelola obyek: Ada kalanya pengelola obyek wisata memerlukan data-data dan feedback atau guest comment yang dapat dijadikan masukan untuk perbaikan pelayanan dan pengelolaan obyek wisata, namun jika visitor center tidak tersedia maka feedback akan menjadi sangat sulit untuk diperoleh. Preferensi wisatawan tentang pemilihan aktivitas wisata akan menjadi mudah diketahui jika visitor centers dapat mengambil peran didalamnya.
  3. Masyarakat Lokal; Penggunaan fungsional dari Visitor Center oleh kelompok-kelompok masyarakat serta simbol dan nilai semiotik juga akan menjadi pertimbangan penting, di mana visitor center menjadi pintu masuk pertama untuk penyampaian pesan, ide, tema, visi, misi, pembangunan sebuah wilayah atau provinsi khususnya yang berhubungan dengan pariwisata.

 

3.2.Apa Fungsi Visitor Center Bagi Pariwisata Bali?  Beberapa Fungsi Yang Saling Menunjang bagi Pariwisata Bali

 

3.2.1.      Fungsi Pemasaran Internal

Visitor Center memiliki fungsi ganda, dilakukan untuk tingkat yang berbeda. Fungsi yang paling mungkin untuk dirasionalisasi adalah fungsi promosi. Peran ini mengacu pada promosi aktif dari daerah, kota atau wilayah. Ini akan melibatkan agenda yang kuat dari apa yang harus dilakukan di daerah. Pada dasarnya peran ini akan  merangsang permintaan wisata dan berusaha untuk meningkatkan pengeluaran pengunjung di suatu area tertentu (Gitelson & Perdue, 1987). Kegiatan komersial terkait dengan fungsi ini meliputi penyediaan jasa pemesanan dan ritel terhadap produk local. Visitor Centers fungsinya dapat dilihat untuk menyediakan sumber  informasi yang nyata yang dapat dipercaya sesuai fakta dilapangan. Visitor center juga menjadi upaya menuju akreditasi untuk menjamin kualitas layanan dan penting untuk mempertahankan jaminan representasi dari informasi yang diberikan pada kawasan wisata di daerah.

3.2.2. Fungsi Orientasi dan Peningkatan Kunjungan

Fungsi kedua dari Visitor Center dapat dilihat pada konsentrasi pada kualitas pengalaman bagi pengunjung. Pada hakekatnya setiap pengunjung memerlukan penjelasan yang lebih rinci dengan filosofis, historis, dan visitor center akan berperan penting sebagai media wisatawan melakukan orientasi dan jika wisatawan dapat dipuaskan akan diharapkan mereka akan menjadi pemasar yang jitu untuk dapat meningkatkan kunjungan ke kawasan wisata daerah khususnya kawasan wisata yang telah ada di seluruh pulau Bali.

3.2.3. Fungsi Kontrol dan Penyaringan

Visitor Center akan menjadi program dan media yang dapat mengontrol aliran pengunjung sehingga sumber daya dan pengaturan berada di bawah kendali sebuah wilayah. Fungsi ini akan menjadi penyaringan terhadap pengunjung untuk mengunjungi lokasi yang ditetapkan, memberikan alternatif lokasi yang kurang ramai dan penggunaan visitor center dapat  dihubungankan dengan kegiatan lain seperti tur yang menerapkan manajemen kapasitas pada situs tertentu. Fungsi pengelolaan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat local, fungs konservasi, dan reservasi dapat dilakukan dan dikontrol oleh program dari visitor centers.

3.2.4. Fungsi Substitusi

Sebuah fungsi keempat dari Visitor Center  adalah untuk menjadi pengganti objek wisata atau setidaknya menjadi daya tarik besar dalam dirinya sendiri. Visitor Center menekankan fungsi ini sering disebut pusat penafsiran atau lebih sederhananya diberi label sebagai tempat wisata seperti Pusat Margasatwa. Visitor Center juga dapat mengemban peran lain sebagai pusat pertolongan pertama bagi pengunjung atau wisatawan yang mengalami masalah seperti misalnya yang menjadi korban tindak criminal, sakit, kehilangan dokumen, dan juga menjadi pusat pengaduan pengunjung untuk berbagaim masalah yang dihadapi wisatawan selama mereka berlibur.

3.2.5. Fungsi Plus

 

Visitor Center dapat bertindak sebagai fasilitas masyarakat untuk berbagai kegiatan budaya dan sosial lokal, terutama di mana ruangnya berisi ruang teater atau pertemuan. Selanjutnya, dapat dikatakan bahwa fungsinya lebih simbolis dari sebuah Visitor Center dan makna dari suatu kota atau situs untuk pariwisata adalah alasan utama untuk keberadaan Visitor Center tersebut.

 

4.     Kesimpulan

 

Satu kata kunci untuk dapat menerapkan konsep Visitor Centers melalui program-program pendukung pembangunan pariwisata berkelanjutan tersebut adalah kata kesungguhan. (Font, 2001).  Idealnya ada pertemuan antara sisi penawaran yang telah disepakai secara sungguh-sungguh oleh semua pemangku kebijakan termasuk didalamnya masyarakat local dan  industri bersinggungan harmonis dengan sisi permintaan yang didalamnya melibatkan unsur  wisatawan sebagai penikmat produk destinasi.

Kata kunci berikutnya adalah disiplin untuk mematuhi semua aturan dan peraturan yang telah disepakati, kelompok industri mestinya digerakkan oleh sikap  disiplin untuk mematuhi aturan yang ada pada sebuah destinasi. Para pemangku kebijakan yang taat pada aturan, tidak ada lagi istilah “pagar makan tanaman” sangat diperlukan untuk mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan melalui semua program yang telah ditawarkan di atas. Masyarakat local yang senantiasa bersungguh-sungguh dalam memberikan pelayanan dan sambutan bagi semua wisatawan yang datang sehingga citra dan pencitraan keramahan penduduk local dapat memperkuat citra dan branding destinasi pariwisata Bali.

 

 

Daftar Pustaka

 

Asia Travel Guide (2004). Travel Info Asia. S o u r c e : h t t p : / / w w w . a s i a v o y a g e 2 4 . c o m / – t r a v e l – g u i d e / i n d e x . h t m l .Accessed: 31 March 2004.

Badan Pusat Statistik. 2005. ”Data Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara yang langsung datang ke Bali. (Laporan) BPS Prov Bali.

Butler, R. W. 1980. “The Concept of a Tourism Area Life Cycle of Evolution:  Implications  for Management of Resources.” The Canadian Geographer 24(1), p. 8.

 

Ballantyne, R. (1995). Interpreters’ conceptions of Australian aboriginal culture and heritage: Implications for interpretive practise. Journal of Environmental Education, 26(4), 11-17.

 

Barrow, G. (1996). Visitor centres: Financial planning and management issues. Interpretation, 1(3), 20-21.

 

Bath, B. (1996). Centres fit for visitors. Interpretation, 1(3), 14-17.

 

Benson, D., & Baird, R. (1979). Park techniques: Designing good basic visitor centres. Park, 4(3), 16-20.

 

Bitgood, S., Benefield, A., Patterson, D., & Nabors, A. (1986). Understanding your visitors: Ten factors that influence their behaviour. Technical Report No. 87.30. Psychology Institute, Jacksonville State University.

 

Bitgood, S., Patterson, D., & Benefield, A. (1988). Exhibit design and visitor behavior. Environment and Behavior, 20(4), 474-491.

 

Blahna, D., & Roggenbuck, J.W. (1979). Planning interpretation which is ‘ in tune’ wi th visitor expectat ions. Journal of Interpretation, 4(2), 16-19.

 

Bramwell, B., & Lane, B. (2000). Collaboration and partnerships in tourism planning. In B. Bramwell & B. Lane (Eds), T o u r i s m collaboration and partnerships: Pol it ics, pract ise and s u s t a i n a b i l i t y (pp. 1-19) . Clevedon, UK: Channel View Publications.

 

Carter, J. (1997). A sense of place: An interpretive planning handbook. Scotland, UK: Tourism and Environment Initiative.

 

Christiansen, J. (1994). Capture your entire audience. Legacy, 5(4), 17-19.

 

de Araujo, L.M., & Bramwell, B. (2000). Stakeholder assessment and collaborative tourism planning: The case of Brazil’s Costa Dourada Project. In B. Bramwell & B. Lane (Eds), T o u r i s m collaboration and partnerships: Pol it ics, pract ise and s u s t a i n a b i l i t y (pp. 272-294). Clevedon, UK: Channel View Publications.

 

Disparda. 2003a. Data Objek dan Daya Tarik Wisata tahun 2003. Denpasar: Disparda Provinsi Bali.

Disparda. 2003b. BALI, Objek dan Daya Tarik Wisata tahun 2003. (Buku panduan pramuwisata). Denpasar: Disparda Provinsi Bali.

 

Deery, M., & Iverson, R. (1996) . Enhancing product ivity: Intervention strategies for employee turnover. In N. Johns (Ed.), Productivity management in hospitality and tourism (pp. 68-95). London: Cassell.

 

Fallon, L.D., & Kriwoken, L.K. (2003). Community involvement in tourism infrastructure – the case of the Strahan Visitor Centre, Tasmania. Tourism Management, 24, 289-308.

 

Fesenmaier, D., & Vogt, C. (1993a). Evaluating the economic impact of travel information provided at Indiana welcome centres. Journal of Travel Research, 31(3), 33-39.

 

Fesenmaier, D., & Vogt, C. (1993b). Investigating the influence of the welcome centre on travel behaviour. Journal of Travel Research, 31(3), 47-52.

 

Field, D.R., & Wagner, J.A. (1973). Visitor groups and interpretation in parks and other outdoor leisure settings. Journal of Environmental Education, 5(1), 12-17.

 

Flanagan, R. (1996). Anti-museum: The case of the Strahan Visitor Centre. In S. Hunt (Ed. ) , Si tes – Nail ing the debate: Archaeology and interpretation in museums (pp. 181-197). Sydney, Australia: Historic Trust of NSW, Lyndhurst.

 

Fodness, D., & Murphy, B. (1999). A model of tourist information search behaviour. Journal of Travel Research, 37, 220-230.

 

Gartner, W. (1993) Image formation process. Journal of Travel and Tourism Marketing 2(2/3), 191-216.

 

Gitelson, R.J., & Perdue, R.R. (1987). Evaluating the role of state welcome centres in discriminating travel related information in North Carolina. Journal of Travel Research, 25(1), 15-19.

 

Grenier, D., Kaae, B., Miller, M., & Mobley, R. (1993). Ecotourism, landscape architecture and urban planning. Landscape and Urban Planning, 25, 1-16.

 

Gunn, C. (1994). Tourism planning (3rd ed.). New York: Taylor and Francis.

 

Hardy, A., & Beeton, R. (2001). Sustainable tourism or maintainable tourism: Managing resources for more than average outcomes. Journal of Sustainable Tourism, 9(3), 168-192.

 

Hobbin, S. (1999). Accreditation of Queensland visitor information centres: A consumer-based perspective. Journal of Vacation Marketing, 5(4), 387-399.

 

Jamal, T.B., & Getz, D. (1999). Community roundtables for tourismrelated conflicts: The dialectics of consensus and process structures. Journal of Sustainable Tourism, 7(3&4), 290-313.

 

Kandampully, J. (2002). Services management: The new paradigm in hospitality. French’s Forest, NSW: Pearson Education.

 

Knudson, D.M., Cable, T.T., & Beck, L. (1999). Interpretation of cultural and natural resources. Pennsylvania: Venture Publishing.

 

Lane, B. (1991) , Sustainable tourism: A new concept for the interpreter. Interpretation Journal, 49, 1-4.

 

Lew, A.A., Yu, L., Ap, J., & Guangrui, Z. (Eds.) (2003). Tourism in China. New York: Haworth Hospitality Press.

 

Lue, C., Crompton, J.L., & Fesenmaier, D. (1993). Conceptualisation of multi -destination pleasure trips. Annals of Tourism Research, 20(2), 289-301.

 

Mack, J.A., & Thompson, J.A. (1991). Visitor centre planning: Using visitor interests and available time. In G. Moscardo & K. Hughes (Eds.) , Visitor centres: Exploring new territory. Townsville: James Cook University of North Queensland.

 

Moscardo, G. (1998). Interpretation and sustainable tourism: Functions, examples and principles. Journal of Tourism Studies, 9(1), 2-13.

 

Moscardo, G. (1999). Making visitors mindful: Principles for creating sustainable visitor experiences through effective communication. Champaign, Illinois: Sagamore Publishing.

 

Moscardo, G., & Hughes, K. (Eds.) (1991). Visitor Centres: Exploring New Territory. Proceedings of the National Conference on Visitor Centres, Townsville, April 28th-May 1st, 1991. Townsville: Department of Tourism, James Cook University of North Queensland.

 

Parolin, B. (2001). Structure of day trips in the Illawarra tourism region of New South Wales. Journal of Tourism Studies, 12(1), 11-27.

 

Pearce, P.L. (1991). Visitor centres and their functions in the landscape of tourism. In G. Moscardo & K. Hughes (Eds), Visitor centres: Exploring New Territory. Townsville: James Cook University.

 

Pearce, P.L., Moscardo, G., & Ross, G.F. (1996). Tourism community relationships. Oxford: Elsevier.

 

Poon, A. (1993). Tourism technology and competitive strategies. Wallingford, Oxon: CAB International.

 

Poon, A. (2000). How the U.K. Travel market will operate 2005. Source: www.tourism-intelligence.com/PDF/british-TOC.pdf

 

Robinson, M. (2000). Collaboration and cultural consent: Refocusing sustainable tourism. In B. Bramwell & B. Lane (Eds), Tourism collaboration and partnerships: Pol it ics, pract ice and sustainability (pp. 295-313). Clevedon, U.K.: Channel View Publications.

 

Roggenbuck, J.W. (1992). Use of persuasion to reduce resource impacts and visi tor conflicts. In M.J. Manfredo (Ed.), Influencing human behavior (pp. 149-208. Champaign, Illinois: Sagamore. Scheyvens, R. (1999). Ecotourism and the empowerment of local communities. Tourism Management, 20, 245-249.

 

Serrell, B. (1996). Exhibit labels: An interpretive approach. Walnut Creek, California: Sage.

 

Simpson, K. (2001). Strategic planning and community involvement as contributors to sustainable tourism development. C u r r e n t Issues in Tourism, 4(1), 3-41.

 

Stewart, E., Hayward, B., Devlin, P., & Kirby, V. (1998). The “place” of interpretation: A new approach to the evaluat ion of interpretation. Tourism Management, 19, 257-266.

 

Stewart, W., Lue, C., Feisenmaier. D., & Anderson, B. (1993). A comparison between welcome center visitors and general highway auto travellers. Journal of Travel Research, 31(3), 40- 45.

 

Sugden, F., & Saunders, R. (1991). Not just a whim: Visitor centres as a part of strategic planning. In G. Moscardo & K. Hughes (Eds), Visitor centres: Exploring new territory (pp. 66-77). Townsville, Australia: James Cook University.

 

Tan-Coll is, J. (1999, Dec. 3). Singapore: One-stop shop for information. Travel Trade Gazette Asia, Singapore.

 

Teo, P., Chang, T.C., & Ho, K.C. (Eds.) (2001). Interconnected worlds: Tourism in Southeast Asia. Oxford, U.K.: Elsevier.

 

Tilden, F. (1977). Interpreting our heritage. Chapel Hill, NC: University of North Carolina Press. Uzzell, D., & Ballantyne, R. (1998). Contemporary issues in heritage and environmental interpretation: Problems and prospects. London, UK: The Stationery Office.

 

Toth, R. 2000. Implementing a Worldwide Sustainable Tourism Certification System. Alexandria, Va.: R.B. Toth Associates.

Tourism Vision 2020 – UNWTO: pada http://pandeputusetiawan.wordpress.com

 

World Tourism Organization. 1999. <http://www.world-tourism.org/&gt;. Accessed September 16, 2003.

World Travel and Tourism. Council. 1996. Travel and Tourism. Press Release. Brussels, Belgium: WTTC.

United Nation-World Tourism Organization (2005), Tourism Highlight 2005, UN-WTO, Madrid.


[1] A clearly labelled, publicly accessible, physical space with personnel providing pre-dominantly free of charge information to facilitate travellers’ experiences.

[2] Visitor centres are not just central city or downtown phenomena but appear in transport nodes such as airports and railway stations, in or on the outskirts of small towns and near major at tract ions and environmental sites. It is especially the regionally based visitor centres, their purposes and planning which are the focus of the present concern.

[3]Distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) Provinsi Bali

[4] Sektor Usaha Pariwisata meliputi: Perdag., hotel & restoran

[5] NusaBali, Selasa 8 Pebruari 2011 Pertumbuhan Ekonomi Bali 5,83 Persen

KAJIAN DAMPAK EKONOMI DAN KEUNGGULAN PARIWISATA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BALI

DIMENSI EKONOMI PARIWISATA

KAJIAN DAMPAK EKONOMI DAN KEUNGGULAN PARIWISATA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BALI

I Gusti Bagus Rai Utama

Mahasiswa Program Pascasarjana S3 (Doktor) Pariwisata

Universitas Udayana

AbstraCt

Measuring the impact of tourism on the economy is still being debated by some of economists, especially for the tourism’s economist who has conducted study about economic impact   of tourism development. While the UN-WTO stated that tourism sector is still as a leading sector of development in some countries in the world because it has a positive dynamics trends. This paper also describes some of the positive impact of tourism on the economy and criticized some of negative impact. On the other hand, this paper also presented a scientific reflection on the current condition of Bali tourism development; indeed its still can be debated.

Keyword: economic impact, positive, negative, development.

1.   Pendahuluan

Pariwisata seringkali dipersepsikan sebagai mesin penggerak ekonomi atau penghasil devisa bagi pembangunan ekonomi di suatu Negara, tanpa terkecuali di Indonesia. Namun demikian pada kenyataannya, pariwisata memiliki spektrum fundamental pembangunan yang lebih luas bagi suatu negara.

Seiring dengan hal di atas, menurut IUOTO (International Union of Official Travel Organization) yang dikutip oleh Spillane (1993), pariwisata mestinya dikembangkan oleh setiap negara karena delapan alasan utama seperti berikut ini: (1)Pariwisata sebagai faktor pemicu bagi perkembangan ekonomi nasional maupun international. (2)Pemicu kemakmuran melalui perkembangan komunikasi, transportasi, akomodasi, jasa-jasa pelayanan lainnya. (3)Perhatian khusus terhadap pelestarian budaya, nilai-nilai sosial agar bernilai ekonomi. (4)Pemerataan kesejahtraan yang diakibatkan oleh adanya konsumsi wisatawan pada sebuah destinnasi. (5)Penghasil devisa. (6)Pemicu perdagangan international. (7)Pemicu pertumbuhan dan perkembangan lembaga pendidikan profesi pariwisata maupun lembaga yang khusus yang membentuk jiwa hospitality yang handal dan santun, dan (8)Pangsa pasar bagi produk lokal sehingga aneka-ragam produk terus berkembang, seiring dinamika sosial ekonomi pada daerah suatu destinasi.

Dari sisi kepentingan nasional, [1]Menurut Departemen Kebudayaan dan Pariwisata RI (2005) dalam Sapta (2011:1) menjelaskan bahwa pembangunan kepariwisataan pada dasarnya ditujukan untuk beberapa tujuan pokok yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a)   Persatuan dan Kesatuan Bangsa: Pariwisata dianggap mampu memberikan perasaaan bangga dan cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui kegiatan perjalanan wisata yang dilakukan oleh penduduknya ke seluruh penjuru negeri. Dampak yang diharapkan, dengan banyaknya warganegara yang melakukan kunjungan wisata di wilayah-wilayah selain tempat tinggalnya akan menimbulkan rasa persaudaraan dan pengertian terhadap sistem dan filosofi kehidupan masyarakat yang dikunjungi sehingga akan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan nasional.

b)   Penghapusan Kemiskinan (Poverty Alleviation): Pembangunan pariwisata diharapkan mampu memberikan kesempatan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk berusaha dan bekerja. Kunjungan wisatawan ke suatu daerah diharpkan mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Harapannya adalah bahwa pariwisata harusnya mampu memberi andil besar dalam penghapusan kemiskinan di berbagai daerah yang miskin potensi ekonomi lain selain potensi alam dan budaya bagi kepentingan pariwisata.

c)    Pembangunan Berkesinambungan (Sustainable Development): Dengan sifat kegiatan pariwisata yang menawarkan keindahan alam, kekayaan budaya dan keramah tamahan dan pelayanan, sedikit sekali sumberdaya yang habis digunakan untuk menyokong kegiatan ini. Artinya penggunaan sumberdaya yang habis pakai cenderung sangat kecil sehingga jika dilihat dari aspek keberlanjutan pembangunan akan mudah untuk dikelola dalam waktu yang relative lama.

d)   Pelestarian Budaya (Culture Preservation): Pembangunan kepariwisataan diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam upaya-upaya pelestarian budaya suatu negara atau daerah yang meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya negara ataudaerah. UNESCO dan UN-WTO dalam resolusi bersama mereka di tahun 2002 telah menyatakan bahwa kegiatan pariwisata merupakan alat utama pelestarian kebudayaan. Dalam konteks tersebut, sudah selayaknya bagi Indonesia untuk menjadikan pembangunan kepariwisataan sebagai pendorong pelestarian kebudayaan diberbagai daerah.

e)   Pemenuhan Kebutuhan Hidup dan Hak Azasi Manusia: Pariwisata pada masa kini telah menjadi kebutuhan dasar kehidupan masyarakat modern. Pada beberapa kelompok masyarakat tertentu kegiatan melakukan perjalanan wisata bahkan telah dikaitkan dengan hak azasi manusia khususnya melalui pemberian waktu libur yang lebih panjang dan skema paid holidays.

f)    Peningkatan Ekonomi dan Industri: Pengelolaan kepariwisataan yang baik dan berkelanjutan diharapkan mampu memberikan kesempatan bagi tumbuhnya ekonomi di suatu destinasi pariwisata. Penggunaan bahan dan produk lokal dalam proses pelayanan di bidang pariwisata akan juga memberikan kesempatan kepada industri lokal untuk berperan dalam penyediaan barang dan jasa..

g)   Pengembangan Teknologi: Dengan semakin kompleks dan tingginya tingkat persaingan dalam mendatangkan wisatawan ke suatu destinasi, kebutuhan akan teknologi tinggi khususnya teknologi industri akan mendorong destinasi pariwisata mengembangkan kemampuan penerapan teknologi terkini mereka. Pada daerah-daerah tersebut akan terjadi pengembangan teknologi maju dan tepat guna yang akan mampu memberikan dukungan bagi kegiatan ekonomi lainnya. Dengan demikian pembangunan kepariwisataan akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintahan di berbagai daerah yang lebih luas dan bersifat fundamental. Kepariwisataanakan menjadi bagian tidak terpisahkan dari pembangunan suatu daerah dan terintegrasi dalam kerangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Sedangkan dari sisi kepentingan Internasional, [2]Pariwisata internasional pada tahun 2004 mencapai kondisi tertinggi sepanjang sejarah dengan mencapai 763 juta orang dan menghasilkan pengeluaran sebesar US$ 623 miliar. Kondisi tersebut meningkat 11% dari jumlah perjalanan tahun 2003 yang mencapai 690 juta orang dengan jumlah pengeluaran US$ 524 miliar. Seiring dengan hal tersebut, diperkirakan jumlah perjalanan wisata dunia di tahun 2020 akan menembus angka 1,6 miliar orang per tahun (UN-WTO, 2005) seperti Nampak pada grafik di bawah ini:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graph 1, [3]Tourism Vision 2020 – UNWTO. Source: http://pandeputusetiawan.wordpress.com

Pada sisi yang berbeda, walaupun pariwisata telah diakui sebagai faktor penting stimulator penggerak perekonomian di beberapa negara di dunia, namun pariwisata juga menyembunyikan beberapa hal yang jarang diungkap dan dihitung sehingga sangat sulit untuk ditelusuri perannya atau kerugiannya.[4]Beberapa biaya tersembunyi atau hidden cost diantaranya adalah:  industri pariwisata bertumbuh dalam mekanisme pasar bebas sehingga seringkali destinasi pada negara berkembang hanya menjadi obyek saja, hal lainnya pengembangan pariwisata memang telah dapat menigkatkan kualitas pembangunan pada suatu destinasi namun akibat lainnya seperti peningkatan harga-harga pada sebuah destinasi terkadang kurang mendapat perhatian dan korbannya adalah penduduk lokal,  dan banyak hal akan di ungkap dalam paper ini.

2.    Metode

Kajian ini menggunakan metode desk research dengan teknik penelusuran data dan informasi secara online, sumber sekunder, dan sumber publikasi ilmiah lainnya.

Sementara teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kuanlitatif, analogi, dan komparasi beberapa hasil penelitian dan publikasi ilmiah lainnya yang terkait dengan permasalahan dimensi ekonomi pariwisata.

3.   Hasil Kajian dan Pembahasan

Mengukur manfaat dan kerugian pembangunan pariwisata pada beberapa negara saat ini, masih menjadi perdebatan diantara para ahli ekonomi khususnya yang telah melakukan riset dan evalusi terhadap ekonomi pariwisata. Beberapa pandangan para fakar mewarnai pembahasan paper ini dari sudut pandangan yang berbeda-beda.

“Frechtling (1987a) considers alternative methods of collecting data about expenditure by tourists and the shortcomings of these. He also reviews methods such as impact multipliers and input-output analysis used to measure the economic impacts generated by tourism expenditure”

Frechtling (1987), menyatakan bahwa untuk mengukur manfaat pariwisata bagi perekonomian suatu Negara harus tersedia data yang cukup lengkap, Dia menawarkan metode alternative khususnya berhubungan dengan metode pengumpulan data tentang pengeluaran   wisatawan di saat yang akan datang, dan dia juga mereview beberapa metode yang telah digunakan oleh para ahli sebelumnya, dengan menggunakan impact multipliers dan input-output analysis untuk mengukur pengeluaran sector pariwisata.

“Impact analysis can be extended to other dimensions as summarised by Archer and Cooper (1994) including social cost-benefit analysis”

Sementara Archer dan Cooper (1994), berpendapat bahwa: penelusuran tentang manfaat dan dampak pariwisata terhadap ekonomi harus menyertakan variabel sosial yang tidak pernah dihitung oleh fakar lainnya, dan social cost-benefitanalysis mestinya digunakan. Menurutnya, untuk mengukur manfaat dan dampak pariwisata tidak sekedar menghitung dampak ekonomi hanya dengan mencari multiplier efeknya saja.

Sinclair and Sutcliffe (1988) discuss the complexities of estimating Keynesian income multipliers for tourism at the sub-national level”

Sedangkan, Sinclair dan Sutcliffe (1988), menjelaskan bahwa pengukuran multiplier income untuk sektor pariwisata pada tingkat sub nasional memerlukan pemikiran dan data yang lebih kompleks disebabkan sering terjadinya leakages” kebocoran sehingga analisis ini sebaiknya dilakukan pada tingkat local regional tertentu dan leakages inilah yang mestinya harus diukur dan dibandingkan dengan manfaat yang  diharapkan.

“Heng and Low (1990) illustrates well the type of practical use which can be made of input-output analysis in considering the impact of tourism

Lebih tegas, Heng dan Low (1990) pada tataran praktis, mereka menjelaskan bahwa untuk mengukur dampak pariwisata akan lebih baik menggunakan analisis input-output.

“Johnson and Moore (1993) concentrate on measuring the economic impact of a particular tourist activity and tourism resource”

Tapi, Johnson dan Moore (1993) justru menitikberatkan bahwa pengukuran dampak ekonomi pariwisata akan lebih tepat dilakukan focus pada aktifitas wisata tertentu yang sedang berkembang pesat dan sumberdaya pariwisata yang dipergunakannya serta segala dampak-dampaknya.

“West (1993) uses a Social Accounting Matrix (SAM) to overcome the first problem and an integrated model to allow for changes in the relationship with the passage of time”

Sementara West (1993) menawarkan SAM atau social accounting matrix untuk memecahkan masalah pariwisata yang saling berhubungan dari waktu ke waktu.Dia mengganggap bahwa analisis input-output dianggap belum mampu memecahkan persoalan dampak pariwisata karena hanya mengukur hubungan produser dengan produser dan tidak menyertakan perdagangan yang dilakukan oleh pemerintah dan sektor publik lainnya.

“Harris and Harris (1994) argue that “the study of tourism at the macro level (nation, State, region) is hindered by the absence of any standard industry classification for this kind of activity”

Dan akhirnya, Harris dan Harris (1994) mengkritisi bahwa analisis terhadap dampak pariwisata yang telah dilakukan saat ini pada tingkat nasional, dan regional cenderung mengabaikan ketiadaan standar klasifikasi industri untuk tiap aktifitas pada industri pariwisata padahal standarisasi pada industri pariwisata ini membawa konsekuensi tersendiri terhadap biaya tambahan “others cost” baik bagi pelaku industri pariwisata dan masyarakat lokal itu sendiri.

 

3.1. Dampak Positip Pariwisata terhadap Perekonomian ([5]positive economic impacts of tourism)

3.1.1          Pendapatan dari Nilai Tukar Valuta Asing

Pengeluaran sektor pariwisata akan menyebabkan perekonomian masyarakat local menggeliat dan menjadi stimulus berinvestasi dan menyebabkan sektor keuangan bertumbuh seiring bertumbuhnya sektor ekonomi lainnya.

Pengalaman di beberapa negara bahwa kedatangan wisatawan ke sebuah destinasi wisata juga menyebabkan bertumbuhnya bisnis valuta asing untuk memberikan pelayanan dan kemudahan bagi wisatawan selama mereka berwisata. Tercatat juga bahwa di beberapa negara di dunia 83% dari lima besar pendapatan mereka, 38% pendapatannya adalah berasal dari “Foreign Exchange Earnings” perdagangan valuta asing.

New Delhi, Feb 26 : Highlighting the tremendous growth potential offered by the tourism sector, the Economic Survey 2010-11 has said the country’s foreign exchang eearnings (FEE) from tourist arrivals grew by 24.56 percent in 2010 at 14,193 million dolllars as compared to 11,394 dollars million in 2009”

Sebagai contoh, bahwa pariwisata mampu menyumbangkan pendapatan untuk Negara India, berdasarkan hasil survey ekonomi India pada tahun 2010-11, bahwa akibat kedatangan wisatawan asing ke India pada tahun 2010 terjadi peningkatan pendapatan dari perdangan Valas sebesar 34,56% atau sebesar 14,193 Juta US Dolar meningkat jika dibandingkan tahun 2009 yang hanya sebesar 11,394 Juta US Dolar.

“Latest statistics from National Tourism Administration show that China’s foreign-exchange earnings from tourism exceeded US$5.1 billion in the first four months this year, an increase of 18.7 percent over the same period last year, 2010”

Sementara pemerintah China mencapat bahwa sumbangan pariwisata  akibat perdagangan Valas  telah mencapai 5,1 Juta US Dolar untuk kurun waktu  hanya empat bulan saja pada tahun 2010. Dari kedua contoh tersebut sudah dianggap cukup menguatkan pendapat bahwa pembangunan pariwisata dapat meningkatkan pendapatan suatu Negara khususnya dari aktifitas perdagangan valuta asing.

 

3.1.2          Penerimaan Devisa

Kontribusi pariwisata terhadap pendapatan pemerintah dapat diuraikan menjadi dua, yakni: kontribusi langsung dan tidak langsung. Kontribusi langsung berasal dari pajak pendapatan yang dipungut dari para pekerja pariwisata dan pelaku bisnis pariwisata pada kawasan wisata yang diterima langsung oleh dinas pendapatan suatu destinasi.

Sedangkan kontribusi tidak langsung pariwisata terhadap pendapatan pemerintah berasal dari pajak atau bea cukai barang-barang yang di import dan pajak yang dikenakan kepada wisatawan yang berkunjung.

Dalam kedua konteks di atas, WTO memprediksi bahwa usaha perjalanan wisata dan bisnis pariwisata tersebut secara langsung dan tidak langsung termasuk juga pajak perorangan telah berkontribusi terhadap pariwisata dunia melampaui US$ 800 billion pada tahun 1998, dan pada tahun 2010 berlipat dua kali jika dibandingkan tahun 1998.

“According to the study, tourism generated $19.7 billion of revenue for all three levels of government combined in Canada in 2007. Spending by Canadians accounted for three out of every four dollars taken in, while one in four dollars came from international visitors to Canada”

Menurut penelitian, pariwisata Kanada menghasilkan $ 19, 7 Juta pendapatan untuk ketiga tingkat pemerintahan gabungan di Kanada pada tahun 2007.Dan Belanja Kanada menyumbang tiga dari setiap empat dolar, sementara satu dari empat dolar berasal dari wisatawan asing yang berwisata di Kanada.

“Tourism  makes  significant  direct  contributions  to  Government  revenues  through  the  sale  of  tickets  to  the Angkor  Complex  ($US  1.2 million),  visa  fees  ($US  3 million),  and  departure  taxes  at the  airports”

Sementara pemerintah Kamboja mencatat bahwa sector pariwisata secara langsung dan nyata telah memberikan sumbangan pendapatan bagi pemerintah melalui aktifitas penjualan tiket masuk wisatawan yang mengunjungi obyek wisata Angkor sebesar 1,2 Juta US Dolar, dari Visa sebesar 3 juta US Dolar, dan aktifitas  taksi dan aktifitas pelayanan di bandara.

Pada kedua studi kasus di atas, tidak dapat disangkal lagi bahwa pariwisata memang benar dapat meningkatkan pendapatan bagi pemerintah di mana pariwisata tersebut dapat dikembangkan dengan baik.

 

3.1.3    Penyerapan Tenaga Kerja

Pada beberapa negara yang telah mengembangkan sektor pariwisata, terbukti bahwa sektor pariwisata secara internasional berkontribusi nyata terhadap penciptaan peluang kerja, penciptaan usaha-usaha terkait pariwisata seperti usaha akomodasi, restoran, klub, taxi, dan usaha kerajinan seni souvenir dan sebagainya.

“Tourism employment is a measure of employment in tourism and non-tourism industries. It is based on an estimate of jobs rather than “hours of work”. Thus, someone who works 10 hours a week counts for as much, by this measure, as someone who works 50 hours a week”. (Government Revenue Attributable to Tourism, 2007)

Menurut Canada Government Revenue Attributable to Tourism, (2007), mendifinisikan bahwa yang dimaksud “Tourism employment” adalah ukuran yang dipakai untuk mengukur besarnya tenaga kerja yang terserap secara langsung pada sector pariwisata termasuk juga besarnya tenaga kerja yang terserap di luar bidang pariwisata akibat keberadaan pembangunan pariwisata.  Dan WTO mencatat kontribusi sector pariwisata terhadap penyediaan lahan pekerjaan sebesar 7% secara internasional.

“Tourism Industry employs          large number of people and provides a wide range of jobs which extend from the unskilled to the highly specialises. Tourism is also responsible for creating employment outside the industry such as furnishing and equipment industry, souvenir industry, textile and handicraft industry, farming and food supply and also construction industry”

Hasil studi pada dampak pembangunan pariwisata di Tripura, India menunjukkan bahwa industry pariwisata adalah industri yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan mampu menciptakan peluang kerja dari peluang kerja untuk tenaga yang tidak terdidik sampai dengan tenaga yang sangat terdidik. Pariwisata juga menyediakan peluang kerja diluar bidang pariwisata khususnya peluang kerja bagi mereka yang berusaha secara langsung pada bidang pariwisata dan termasuk juga bagi mereka yang bekerja secara tidak langsung terkait industri pariwisata seperti usaha-usaha pendukung pariwisata; misalnya pertanian sayur mayor, peternak daging, supplier bahan makanan, yang akan mendukung operasional industri perhotelan dan restoran.

Sedangkan menurut Mitchell dan Ashley 2010, mencatat bahwa sumbangan pariwisata dalam penyerapan tenaga kerja jika dibandingkan dengan sector lainnya menunjukkan angka yang cukup berarti, dan indeks terbesar terjadi  di Negara New Zealand sebesar 1,15 disusul oleh Negara Philipines, kemudian Chile, Papua New Guinea, dan Thailand sebesar 0,93. Sementara di Indonesia indeks penyerapan tenaga kerja dari sector pariwisata sebesar 0,74, masih lebih rendah jika dibandingkan Negara Afrika Selatan yang mencapai 0,84.

Dalam dua kasus di atas, pariwisata memegang peranan penting dalam penyerapan tenaga kerja di hampir semua Negara yang mengembangkan pariwisata, walaupun harus diakui sector pertanian “agriculture” masih lebih besar indeks penyerapannya dan berada di atas indeks penyerapan tenaga kerja oleh sector pariwisata di hampir semua Negara pada table di atas.

 

3.1.4          Pembangunan Infrastruktur

Berkembangnya sektor pariwisata juga dapat mendorong pemerintah lokal untuk menyediakan infrastruktur yang lebih baik, penyediaan air bersih, listrik, telekomunikasi, transportasi umum dan fasilitas pendukung lainnya sebagai konsekuensi logis dan kesemuanya itu dapat meningkatkan kualitas hidup baik wisatawan dan juga masyarakat local itu sendiri sebagai tuan rumah.

Sepakat membangun pariwisata berarti sepakat pula harus membangun yakni daya tarik wisata “attractions” khususnya daya tarik wisata man-made, sementara untuk daya tarik alamiah dan budaya hanya diperlukan penataan dan pengkemasan. Karena Jarak dan waktu tempuh menuju destinasi “accesable” akhirnya akan mendorong pemerintah untuk membangun jalan raya yang layak untuk angkutan wisata, sementara fasilitas pendukung pariwisata “Amenities” seperti hotel, penginapan, restoran juga harus disiapkan.

Pembangunan infrastruktur pariwisata dapa dilakukan secara mandiri ataupun mengundang pihak swasta nasional bahkan pihak investor asing khususnya untuk pembangunan yang berskala besar seperti pembangunan Bandara Internasional, dan sebagainya. Perbaikan dan pembangunan insfrastruktur pariwisata tersebut juga akan dinikmati oleh penduduk local dalam menjalankan aktifitas bisnisnya, dalam konteks ini masyarakat local  akan mendapatkan pengaruh positif dari pembangunan pariwisata di daerahnya.

 

3.1.5          Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat Lokal

Pendapatan sektor pariwisata acapkali digunakan untuk mengukur nilai ekonomi pada suatu kawasan wisata.  Sementara ada beberapa pendapatan lokal sangat sulit untuk dihitung karena  tidak semua pengeluaran wisatawan dapat diketahui dengan jelas seperti misalnya penghasilan para pekerja informal seperti sopir taksi tidak resmi, pramuwisata tidak resmi, dan lain sebagainya.

WTO memprediksi bahwa pendapatan pariwisata secara tidak langsung disumbangkan 100% secara langsung dari pengeluaran wisatawan pada suatu kawasan.  Dalam kenyataannya masyarakat local lebih banyak berebut lahan penghidupan dari sector informal ini, artinya jika sector informal bertumbuh maka masyarakat local akan mendapat menfaat ekonomi yang lebih besar.

Sebagai contoh, peran pariwisata bagi Provinsi Bali terhadap perekonomian daerah “PDRB” sangat besar bahkan telah mengungguli sector pertanian yang pada tahun-tahun sebelumnya memegang peranan penting di Bali. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada table berikut ini:

 

 

 

Lapangan Usaha

(milyar rupiah)

2003

2004

2005

2006

2007

1. Pertanian

5.666,84

6.011,43

6.887,17

7.463,26

8.216,47

a. Tanaman Bahan Makanan

2.770,40

3.004,40

3.391,28

3.608,72

3.944,28

b. Tanaman Perkebunan

498,81

516,61

592,10

651,84

707,44

c. Peternakan dan Hasil-hasilnya

1.435,70

1.468,57

1.792,73

1.988,97

2.182,55

d. Kehutanan

1,56

1,60

1,76

1,95

2,28

e. Perikanan

960,38

1.020,23

1.109,30

1.211,79

1.379,92

2. Pertambangan & penggalian

176,90

196,47

225,49

257,16

281,09

3. Industri pengolahan

2.384,64

2.610,13

2.950,81

3.254,65

3.804,93

4. Listrik, gas & air bersih

411,01

522,55

627,99

725,86

846,07

5. Bangunan

1.051,15

1.132,72

1.368,31

1.600,86

1.877,52

6. Perdag., hotel & restoran

7.439,35

8.452,94

9.968,55

10.797,66

12.269,74

7. Pengangkutan & komunikasi

2.930,52

3.275,45

4.022,67

4.435,85

5.219,10

8. Keu. Persewaan, & jasa perusahaan

1.725,22

1.969,62

2.399,26

2.788,35

3.108,10

9. Jasa-jasa

4.382,31

4.815,27

5.496,23

6.064,82

6.713,39

PDRB

26.167,94

28.986,60

33.946,47

37.388,48

42.336,42

Tabel: PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) Provinsi Bali,

Sumber: BPS, 2009

3.2. [6]Pengaruh Negatif Pariwisata (Negative Economic Impacts of Tourism)

3.2.1          Kebocoran (Leakage)

Leakage atau kebocoran dalam pembangunan pariwisata dikategorikan menjadi dua jenis kebocoran yaitu keboran import dan kebocoran export. Biasanya kebocoran import terjadi ketika terjadinya permintaan terhadap peralatan-peralatan yang berstandar internasional yang digunakan dalam industri pariwisata, bahan makanan dan minuman import yang tidak mampu disediakan oleh masyarakat lokal atau dalam negeri. Khususnya pada negara-negara berkembang, makanan dan minuman yang berstandar internasional harus di datangkan dari luar negeri dengan alasan standar yang tidak terpenuhi, dan akibatnya produk lokal dan masyarakat lokal sebagai produsennya tidak biasa memasarkan produknya untuk kepentingan pariwisata tersebut.

Besarnya pendapatan dari sektor pariwisata juga diiringi oleh besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan import terhadap produk yang dianggap berstandar internasional. Penelitian dibeberapa destinasi pada negara berkembang, membuktikan bahwa tingkat kebocoran terjadi antara 40% hingga 50% terhadap pendapatan kotor dari sektor pariwisata, sedangkan pada skala perekonomian yang lebih kecil, kebocoran terjadi antara 10% hingga 20%.

Sedangkan kebocoran export seringkali terjadi pada pembangunan destinasi wisata khususnya pada negara miskin atau berkembang yang cenderung memerlukan modal dan investasi yang besar untuk membangun infrastruktur dan fasilitas wisata lainnya. Kondisi  seperti ini, akan mengundang masuknya penanam modal asing yang memiliki modal yang kuat untuk membangun resort atau hotel serta fasilitas dan infrastruktur pariwisata, sebagai imbalannya, keuntungan usaha dan investasi mereka akan mendorong uang mereka kembali ke negara mereka tanpa bisa dihalangi, hal inilah yang disebut dengan “leakage” kebocoran export.

Hal ini membenarkan pendapat dari Sinclair dan Sutcliffe (1988), yang menjelaskan bahwa pengukuran manfaat ekonomi dari sektor pariwisata pada tingkat sub nasional harunya menggunakan pemikiran dan data yang lebih kompleks untuk menghindari terjadinya leakages” kebocoran.

 

3.2.2          Kebobolan (Enclave Tourism)

Enclave tourism” sering diasosiasikan bahwa sebuah destinasi wisata dianggap hanya sebagai tempat persinggahan sebagai contohnya, sebuah perjalanan wisata dari manajemen kapal pesiar dimana mereka hanya singgah pada sebuah destinasi tanpa melewatkan malam atau menginap di hotel-hotel yang telah disediakan industri lokal sebagai akibatnya dalam kedatangan wisatawan kapal pesiar tersebut manfaatnya dianggap sangat rendah atau bahkan tidak memberikan manfaat secara ekonomi bagi masyarakat di sebuah destinasi yang dikunjunginya.

Kenyataan lain yang  menyebabkan “enclave”  adalah kedatangan wisatawan yang melakukan perjalanan wisata yang dikelola oleh biro perjalanan wisata asing dari “origin country”  sebagai  contohnya, mereka menggunakan maskapai penerbangan milik perusahaan mereka sendiri, kemudian mereka menginap di sebuah hotel yang di miliki oleh manajemen chain dari negara mereka sendiri, berwisata dengan armada dari perusahaan chain milik pengusaha mereka sendiri, dan dipramuwisatakan oleh pramuwisata dari negerinya sendiri, dan sebagai akibatnya masyarakat lokal tidak memperoleh manfaat ekonomi secara optimal.

 

3.2.3          Pembiayaan Infrastruktur (Infrastructure Cost)

Tanpa disadari ternyata pembangunan sektor pariwisata yang berstandar internasional dapat menjadi beban biaya tersendiri bagi pemerintah dan akibatnya cenderung akan dibebankan pada sektor pajak dalam artian untuk membangun infratruktur tersebut, pendapatan sektor pajak harus ditingkatkan artinya pngutan pajak terhadap masyarakat harus dinaikkan.

Pembangunan pariwisata juga mengharuskan pemerintah untuk meningkatkan kualitas bandara, jalan raya, dan infrastruktur pendukungnya, dan tentunya semua hal tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit dan sangat dimungkinkan pemerintah akan melakukan re-alokasi pada anggaran sektor lainnya seperti misalnya pengurangan terhadap anggaran pendidikan dan kesehatan.

Kenyataan di atas menguatkan pendapat Harris dan Harris (1994) yang mengkritisi bahwa analisis terhadap dampak pariwisata harusnya menyertakan faktor standar klasifikasi industri untuk tiap aktifitas pada industri pariwisata yang sering dilupakan pada analisis dampak pariwisata.

 

3.2.4          Meningkatnya Harga-harga secara Dramatis (Increase in Prices or Inflation)

Peningkatan permintaan terhadap barang dan jasa dari wisatawan akan menyebabkan meningkatnya harga secara beruntun “inflalsi” yang pastinya akan berdampak negative bagi masyarakat lokal yang dalam kenyataannya tidak mengalami peningkatan pendapatan secara proporsional artinya jikalau pendapatan masyarakat lokal meningkat namun tidak sebanding dengan peningkatan harga-harga akan menyebabkan daya beli masyarakat lokal menjadi rendah.

Pembangunan pariwisata juga berhubungan dengan meningkatnya harga sewa rumah, harga tanah, dan harga-harga property lainnya sehingga sangat dimungkinkan masyarakat lokal tidak mampu membeli dan cenderung akan tergusur ke daerah pinggiran yang harganya masih dapat dijangkau.

Sebagai konsukuensi logiz, pembangunan pariwisata juga berdampak pada meningkatnya harga-harga barang konsumtif, biaya pendidikan, dan harga-harga kebutuhan pokok lainnya sehingga pemenuhan akan kebutuhan pokok justru akan menjadi sulit bagi penduduk lokal. Hal ini juga sering dilupakan dalam setiap pengukuran manfaat pariwisata terhadap perekonomian pada sebuah Negara.

 

3.3.5          Ketergantungan Sektoral (Economic Dependence)

Keanekaragaman industri dalam sebuah perekonomian menunjukkan sehatnya sebuah negara, jika ada sebuah negara yang hanya menggantungkan perekonomiannya pada salah satu sektor tertentu seperti pariwisata misalnya, akan menjadikan sebuah negara menjadi tergantung pada sektor pariwisata sebagai akibatnya ketahanan ekonomi menjadi sangat beresiko tinggi.

Di beberapa negara, khususnya negara berkembang yang memiliki sumberdaya yang terbatas memang sudah sepantasnya mengembangkan pariwisata yang dianggap tidak memerlukan sumberdaya yang besar namun pada negara yang memiliki sumberdaya yang beranekaragam harusnya dapat juga mengembangkan sektor lainnya secara proporsional.

Ketika sektor pariwisata dianggap sebagai anak emas, dan sektor lainnya dianggap sebagai anak diri, maka menurut Archer dan Cooper (1994), penelusuran tentang manfaat dan dampak pariwisata terhadap ekonomi harusnya menyertakan variabel sosial yang tidak pernah dihitung oleh fakar lainnya. Ketergantungan pada sebuah sektor, dan ketergantungan pada kedatangan orang asing dapat diasosiasikan hilangnya sebuah kemerdekaan sosial dan pada tingkat nasional, sangat dimungkinkan sebuah negara akan kehilangan kemandirian dan sangat tergantung pada sektor pariwisata.

 

3.3.6          Masalah Musiman (Seasonal Characteristics)

Dalam Industri pariwisata, dikenal adanya musim-musim tertentu, seperti misalnya musim ramai “high season” dimana kedatangan  wisatawan akan mengalami puncaknya, tingkat hunian kamar akan mendekati tingkat hunian kamar maksimal dan kondisi ini akan berdampak meningkatnya pendapatan bisnis pariwisata. Sementara dikenal juga musim sepi “low season” di mana kondisi ini rata-rata tingkat hunian kamar tidak sesuai dengan harapan para pebisnis sebagai dampaknya pendapatan indutri pariwisata juga menurun hal ini yang sering disebut “problem seasonal

Sementara ada kenyataan lain yang dihadapi oleh para pekerja, khususnya para pekerja informal seperti sopir taksi, para pemijat tradisional, para pedagang acung, mereka semua sangat tergantung pada kedatangan wisatawan, pada kondisi low season sangat dimungkinkan mereka tidak memiliki lahan pekerjaan yang pasti.

Kenyataan di  atas, menguatkan pendapat West (1993) yang menawarkan SAM atau social accounting matrix untuk memecahkan masalah pariwisata yang saling berhubungan dari waktu ke waktu, kebermanfaatan pariwisata terhadap ekonomi harusnya berlaku proporsional untuk semua musim, baik musim sepi maupun musim ramai wisatawan.

3.3. Refleksi terhadap Pariwisata Bali

 

3.3.1 Peran Pariwisata Bagi Perekonomian Bali

Peran pariwisata bagi provinsi Bali dalam pembangunan menunjukkankecenderungan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.Jika dilihat peranan pariwisata dalam kontribusinya terhadap PDRB Bali, maka terlihat adanya peningkatan yang nyata. Pada tahun 2003, PDRB dari pariwisata sebesar 28,43%,  kemudian meningkat menjadi 29,16% pada tahun 2004, dan pada tahun 2005 meningkat lagi menjadi 29,37%. Sementara pada tahun 2006 kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB Bali sedikit mengalami penurunan menjadi 28,88 sementara pada tahun 2007 meningkat kembali menjadi 28,98%.

Tabel perbandingan contributor (lapangan usaha) terhadap PDRB Bali, dapat dilihat seperti table dibawah ini:

Tabel: [7]Distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) Provinsi Bali

Lapangan Usaha (%)

2003

2004

2005

2006

2007

1. Pertanian

21,66

20,74

20,29

19,96

19,41

a. Tanaman Bahan Makanan

10,59

10,36

9,99

9,65

9,32

b. Tanaman Perkebunan

1,91

1,78

1,74

1,74

1,67

c. Peternakan dan Hasil-hasilnya

5,49

5,07

5,28

5,32

5,16

d. Kehutanan

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

e. Perikanan

3,67

3,52

3,27

3,24

3,26

2. Pertambangan & penggalian

0,68

0,68

0,66

0,69

0,66

3. Industri pengolahan

9,11

9,00

8,69

8,70

8,99

4. Listrik, gas & air bersih

1,57

1,80

1,85

1,94

2,00

5. Bangunan

4,02

3,91

4,03

4,28

4,43

6. [8]Perdag., hotel & restoran

28,43

29,16

29,37

28,88

28,98

7. Pengangkutan & komunikasi

11,20

11,30

11,85

11,86

12,33

8. Keu. Persewaan, & jasa perusahaan

6,59

6,79

7,07

7,46

7,34

9. Jasa-jasa

16,75

16,61

16,19

16,22

15,86

PDRB

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Sumber: BPS, 2009

 

Sementara menurut Suarsana (2011) peningkatan  terjadi pada semua sektor ekonomi, di mana sektor perdagangan, hotel dan restoran masih tetap merupakan sektor andalan, karena mampu memberikan nilai tambah terbesar, yakni Rp 20,02 triliun. Selain itu sektor pertanian masih memberikan kontribusi yang cukup besar yakni Rp 12,10 triliun serta sektor pengangkutan dan komunmikasi sebesar Rp 8,63 triliun.

[9]Perkembangan terakhir, lebih lanjut dikatakan bahwa untuk sektor perdagangan, hotel dan restoran  mengalami pertumbuhan sebesar 8,7 persen memberikan sumbangan terhadap sumber pertumbuhan terbesar terhadap total pertumbuhan PDB yaitu sebesar 1,5 persen. Selanjutnya diikuti oleh Sektor Pengangkutan dan Komunikasi dan Sektor Industri Pengolahan yang memberikan peranan masing-masing sebesar 1,2 persen.7% (Nusa Bali, 2011)

Karena begitu pesatnya perkembangan pariwisata Bali khususnya dalam kontribusi terhadap PDRB bila  dibandingkan sector lainnya termasuk juga dengan sector Pertanian, seiring adanya otonomi daerah yang berada pada kendali kabupaten, ditengarahi factor inilah yang menyebabkan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Bali ingin menggalakkan sector pariwisata sebagai penggerak  perekonomian di daerahnya masing-masing.

 

3.3.2 Pembangunan Pariwisata Bali saat ini

Dalam konteks pembangunan pariwisata, dihubungkan dengan konsep 4A, yakni daya tarik wisata “attractions”, Jarak dan waktu tempuh menuju destinasi diukur dari bandara “accesable”, Adanya Fasilitas pendukung pariwisata “Amenities”, adanya lembaga pariwisata “ancillary”.  Jika dilihat dari jumlah akomodasi yang telah ada, maka Kabupaten (++) Gianyar, Kabupaten Badung, Kodya Denpasar, Kabupaten Buleleng,  dan Kabupaten Karangasem layak mengandalkan sector pariwisata sebagai penggerak perekonomian daerah, seperti ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

 

 

 

Tabel Banyaknya Hotel Non Bintang dan Akomodasi Lainnya di Bali Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Kamar Tahun 2009

Kabupaten / Kota

Kelompok Kamar

Jumlah

< 10

24-Oct

25 – 40

41 – 100

> 100

1

Gianyar  ++

292

81

10

3

386

2

Badung  ++

95

152

59

50

5

361

3

Denpasar  ++

49

102

44

26

221

4

Buleleng  ++

109

55

14

5

183

5

Karangasem + +

115

54

5

2

176

6

Tabanan

41

20

2

63

7

Jembrana

27

26

3

56

8

Klungkung

19

21

40

9

Bangli

21

6

2

29

Sumber: Bali Dalam Angka 2010

 

Sementara jika, dilihat dari jumlah hotel bintang 4 dan 5 yang telah ada pada kabupaten dan kota di Bali, serta jika diasumsikan bahwa keberanian investor membangun hotel berbintang dihubungkan popularitas pariwisata daerah, maka Kabupaten Badung paling popular (**), kemudian disusul Kota Denpasar, dan Gianyar. Sementara Kabupaten Buleleng, Karangasem, dan Tabanan belum sepopuler (*) Badung-Denpasar-Gianyar.Sedangkan  Kabupaten Jembrana, Klungkung, dan Bangli belum menunjukkan sebagai kabupaten yang memiliki popularitas di sector Pariwisata. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel Banyaknya Hotel Berbintang di Bali Menurut Lokasi dan Kelas Hotel Tahun 2009

Kabupaten / Kota

Kelas Hotel

Jumlah

Bintang 5

Bintang 4

Bintang 3

Bintang 2

Bintang 1

1

Badung **

26

28

19

15

2

90

2

Denpasar**

3

4

9

7

5

28

3

Gianyar **

5

5

1

11

4

Buleleng *

1

2

2

3

1

9

5

Karangasem *

1

2

1

1

5

6

Jembrana

1

1

2

7

Tabanan *

1

1

2

8

Klungkung

1

1

2

9

B a n g l i

Sumber: Bali Dalam Angka 2010

 

Jika dari atraktivitas maisng-masing kabupaten/kota untuk menjadikan pariwisata sebagai sector unggulan  dilihat dari obyek wisata popular dimiliki saat ini, justru menempatkan kabupaten Karangasem sebagai kabupaten paling menarik dan layak untuk pariwisata, seperti Nampak pada table di bawah ini

Tabel Daftar Obyek Wisata di Kabupaten Karangasem

Kab/Kota No Obyek Wisata
Karangasem

(6 obyek wisata populer)

 

 

 

 

 

1 Taman Tirta Gangga Karangasem (*)
2 Pelabuhan Padangbai
3 Pantai Tulamben Karangasem (*)
4 Agrowisata Kebun Salak Sibetan Karangasem
5 Candi Dasa Karangasem (*)
6 Pura Sulayukti Karangasem
7 Tenun Ikat Gringsing Tenganan (*)
8 Pura Besakih Karangasem (*)
9 Desa Wisata Tenganan (*)

Sumber: LA Tour dan Travel, Sragen, Jawa Tengah (*) telah populer

 

Sementara posisi kedua, menempatkan Kabupaten Badung dan Gianyar dengan 5 obyek wisata yang telah popular dan menjadi andalan kabupaten, seperti Nampak pada table di bawah ini:

Tabel Daftar Obyek Wisata di Kabupaten Badung dan Gianyar

Kab/Kota No Obyek Wisata
Badung 1 Pantai Kuta (*)
(5 obyek wisata telah populer) 2 Sangeh
  3 Pantai & Kawasan Wisata Nusa Dua & Tanjung Benoa (*)
  4 Pantai Jimbaran
  5 Pura Uluwatu (*)
  6 Pura Taman Ayun (*)
  7 Pura Keluarga Kerajaan MengwiPura Bukit Sari Sangeh
  8 Pura Dalem Sakenan Pulau Serangan
  9 Garuda Wisnu Kencana (*)

 

 

Kab/Kota No Obyek Wisata
Gianyar 1 Pulau SeranganKeindahan Alam Ubud Gianyar
(5 obyek wisata telah populer) 2 Air Terjun & Bungy Jumping Blahbatuh Gianyar
  3 Arung Jeram Sungai Ayung Payangan Gianyar
  4 Wisata Safari Naik Gajah Taro Gianyar (Bali Zoo Park)
  5 Air Terjun Tegenungan Gianyar
  6 Pasar Seni Sukawati (*)
  7 Pura Tirta Empul Tampak Siring (*)
  8 Pusat Lukisan & Kerajinan Topeng Batuan Gianyar
  9 Pusat Ukir Kayu Mas, Kemenuh, Tengkulak, Pujung Batuan Gianyar
  10 Pusat Geleri Lukisan Ubud-Peliatan (*)
  11 Goa Gajah, Ukiran Relief Yeh Pulu, Kompleks Samuan Tiga, Patung Kebo Edan, Pusering Jagat, Bulan Pejeng, Kerajinan Ukir Tempurung Kelapa Bedulu-Pejeng Gianyar (*)
  12 Pertunjukan Tari Barong, Tari Kecak, Tari Keris (*)
  13 Istana Presiden Tampak Siring
  14 Monumen Gunung Kawi Tampak Siring

Sumber: LA Tour dan Travel, Sragen, Jawa Tengah (*) telah populer

 

Sedangkan Kota Denpasar, Kabupaten Klungkung, dan Bangli, walaupun mereka memiliki obyek wisata yang cukup banyak dan beragam namun belum sepopuler Kabupaten Karangasem, Badung, dan Gianyar. Untuk Kota Denpasar, walaupun sangat berdekatan dengan  kabupaten Badung, namun tidak terlalu atraktif untuk mengandalkan sector pariwisata sebagai sector unggulan, tentu saja pendapat ini masih bisa diperdebatkan dengan realitas PAD kota Denpasar saat ini.

Tabel Daftar Obyek Wisata di Kota Denpasar, Kabupaten Klungkung dan Bangli

Kab/Kota No Obyek Wisata
Denpasar 1 Pantai Sanur (*)
(3 obyek wisata telah populer) 2 Werdi Budaya Art Centre Abian Kapas Denpasar (*)
  3 Pasar Tradisional Jalan Gajah Mada Denpasar
  4 Museum Bali Denpasar (*)
  5 Patung “Catur Muka” Denpasar
  6 Museum Seni Lukis Le Mayeur Denpasar
Kab/Kota No Obyek Wisata
Klungkung

(3 obyek wisata telah populer)

 

 

 

1 Pura & Goa Lawah Klungkung (*)
2 Pulau Nusa Penida Klungkung (*)
3 Pusat Seni Lukis Tradisional, Seni Ukir Emas & Perak, Seni Ukir Peluru Desa Kamasan Klungkung
4 Taman Gili Kerta Gosa Kraton Semarapura Klungkung (*)

 

Kab/Kota No Obyek Wisata
Bangli

(3 obyek wisata telah populer)

 

 

 

 

 

1 Danau Batur, Gunung Batur, Kawah Batur, Sumber Mata Air Panas Toya Bungkah (*)
2 Penelokan Kintamani (*)
3 Pura Kehen Bangli
4 Desa Trunyan (*)
5 Pura Batur & Pura Tegeh KoripanDesa Adat Penglipuran Bangli
6 Pura Pucaksari Desa Peninjoan Bangli

Sumber: LA Tour dan Travel, Sragen, Jawa Tengah (*) telah populer

 

Sementara untuk Kabupaten Tabanan, Buleleng, dan Jembrana, jika dilihat popularitas andalan obyek wisata, sebenarnya ketiga Kabupaten ini belum layak menjadikan sector Pariwisata sebagai leading sector pembangunan daerahnya, dan sangat dimungkinkkan ada sector lainnya yang lebih unggul daripada sector pariwisata. Menurut pengamatan, sebenarnya Kabupaten Tabanan masih layak mengandalkan sector pertanian khususnya produk padi dan peternakan, sementara Kabupaten Buleleng dan Jembrana belum menunjukkan kekuatan sector pariwisata secara maksimal dan sangat mungkin disebabkan oleh jarak atau akses yang relative jauh dari pusat bisnis pariwisata Badung dan Gianyar.

Tabel Daftar Obyek Wisata di Kabupaten Tabanan, Buleleng dan Jembrana

 

Kab/Kota No Obyek Wisata
Tabanan 1 Pantai & Pura Tanah Lot (*)
(2 obyek wisata telah populer) 2 Pemandangan Alam Jati Luwih & Pura Petali Tabanan
  3 Pantai Dreamland Alas Kedaton Tabanan
  4 Danau Beratan, Pura Ulun Danu Beratan, Desa Kembang Merta, Pasar Bukit Mungsu, Pasar Pancasari Bedugul Tabanan (*)
  5 Puri Agung Kerambitan Tabanan
  6 Pusat Ukir-Ukiran Penarukan, Pusat Keramik & Gentang Pejaten, Pembuatan Kain Tenun Blayu Tabanan
  7 Taman Makam Pahlawan Margarana Tabanan
  8 Museum Subak Tabanan

 

 

Kab/Kota No Obyek Wisata
Buleleng 1 Bukit & Pura Puncak Penulisan BangliAir Terjun Gitgit Buleleng
(2 obyek wisata telah populer) 2 Sumber Mata Air Panas Banjar Buleleng
  3 Pemandian Air Sanih Buleleng
  4 Danau Buyan & Danau Tamblingan Buleleng
  5 Laut Gili Menjangan Buleleng (*)
  6 Pantai Lovina Buleleng (*)
  7 Brahma Vihara Arama – Banjar Buleleng
  8 Patung Singa Ambara Raja Buleleng
Kab/Kota No Obyek Wisata
Jembrana

(1 obyek wisata telah populer)

 

 

 

1 Pantai Medewi Jembrana
2 Taman Nasional Bali Barat Jembrana (*)
3 Pantai Purancak Jembrana
4 Pelabuhan Gilimanuk
5 Pura Rambut Siwi Jembrana

Sumber: LA Tour dan Travel, Sragen, Jawa Tengah (*) telah populer

 

 

Melihat kenyataan di atas, solusi  untuk melakukan pemeratan pembangunan di semua kabupaten dan kota yang ada di Bali, sebaiknya pemerintah provinsi dapat membuat konsensus bersama untuk penentuan skala prioritas pembangunan berdasarkan keunggulan daerah masing-masing; siapa yang menjadi pusat pariwisata, dan siapa sebagai pendukungnya, bagaimana sistem pemerataan yang ideal, serta penentuan komposisi alokasi kontribusi pariwisata terhadap pembangunan daerah di provinsi Bali.

4.   Simpulan dan Saran

Pariwisata secara nyata berpengaruh positif terhadap perekonomian pada sebuah negara atau destinasi seperti (1)pendapatan devisa dan pemicu investasi “foreign exchange earnings”, (2)pendapatan untuk pemerintah “contributions to government revenues”, (3)penyediaan dan penciptaan lahan pekerjaan “employment generation”, (4)pembangunan dan perbaikan infrastruktur baik untuk host maupun tourist “infrastructure development”, (5)pemicu pembangunan perekonomian lokal “development of local economies”.

                Namun masih sangat disesalkan, pariwisata juga menyisakan beberapa masalah seperti (1)terjadi kebocoran terhadap neraca perdagangan “leakage”, (2)usaha tanpa manfaat “enclave”, (3)biaya tersembunyi “hidden cost”  khususnya yang berhubungan dengan kerusakan lingkungan dan sumberdaya alam, serta degradasi budaya dan sosial, (4)ketergantungan terhadap sector pariwisata “depence” padahal sector ini sangat rentan terhadap krisis politik, ekonomi dunia, bencana alam dan sejenisnya, (5)pemicu peningkatan harga-harga yang tidak dikehendaki oleh masyarakat local “inflasi”, (6)ketidak pastian penghasilan dan pekerjaan bagi sebagian besar pekerja pariwisata “seasonal uncertenty”

Sebaiknya pula, dalam setiap perencanaan pembangunan pariwisata harusnya menyertakan variable-variabel non ekonomi, baik yang tangible maupun intangible, dan dapat dievalusi setiap saat untuk mengurangi dampak negative dengan menerapkan konsep “Managing Service Quality” one island in one management destinationuntuk mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan.

 

 

Daftar Pustaka

 

Archer, B. and Cooper, C. (1994) “The Positive and Negative Impacts of Tourism”. Pp. 73-91 in W.F. Theobald (ed.) Global Tourism: The Next Decade, Butterworth-Heinemann, Oxford.

 

Archer, B.H. (1982) “The Value of Multipliers and the Policy Implications”, Tourism

 

Board, J., Sinclair, T. and Sutcliffe, C. (1987) “A Portfolio Approach to Regional Tourism”, Built Environment, 13(2), 124-137.

 

Butler, R.W. (1980) “The Concept of a Tourist Area Cycle of Evolution: Implications for the Management of Resources”, The Canadian Geographer, 24, 5-12.

 

Canada Government Revenue Attributable to Tourism, 2007. Research Paper: Income and Expenditure Accounts Technical Series: Catalogue no. 13-604-M — No. 60

 

Departemen Kebudayaan dan Pariwisata RI (2005), Rencana Strategis Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata Nasional 2005 – 2009, Jakarta

 

Fletcher, J.E. (1989) “Input-Output Analysis and Tourism Impact Studies”, Annals of Tourism Research, 16, 514-529.

 

Heng, T.M. and Low, L. (1990) “Economic Impact of Tourism in Singapore”, Annals of Tourism Research, 17, 246-269. Management, 3(4), 236-241.

 

India: Infrastructure Development Investment Program  for Tourist: Project Number: 40648  August 2010, retrieve from http://www.adb.org/Documents/FAMs/IND/40648-01-ind-fam.pdf

 

Jay Kandampully, (2000) “The impact of demand fluctuation on the quality of service: a tourism industry example”, Managing Service Quality, Vol. 10 Iss: 1, pp.10 – 19

 

NusaBali, Selasa 8 Pebruari 2011 Pertumbuhan Ekonomi Bali 5,83 Persen

 

Pitana, I Gde.2005. Sosiologi Pariwisata, Kajian sosiologis terhadap struktur, sistem, dan dampak-dampak pariwisata. Yogyakarta: Andi Offset

Sapta Nirwandar (2011) Pembangunan Sektor Pariwisata: Di Era Otonomi Daerah, di unduh pada 21 Maret 2011 pada http://www.scribd.com/doc/35092726/440-1257-PEMBANGUNANSEKTORPARIWISATA1

 

Sinclair, M.T. (1991) “The Economics of Tourism”. Pp.1-27 in C.P. Cooper and A. Lockwood (Eds) Progress in Tourism, Recreation and Hospitality Management, 3, John Wiley, Chichester, UK.

 

Spillane, James.1993. Ekonomi Pariwisata, Sejarah dan prospeknya.Yogyakarta: Kanisius.

Tisdell, Clem, 1998. Wider Dimensions of Tourism Economics – Impact Analysis, International Aspects, Tourism And Economic Development, And Sustainability And Environmental Aspects Department of Economics: The University of Queensland, Brisbane 4072

 

Tourism Vision 2020 – UNWTO: pada http://pandeputusetiawan.wordpress.com

 

United Nation-World Tourism Organization (2005), Tourism Highlight 2005, UN-WTO, Madrid


[1]Rencana Strategis Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata Nasional 2005 – 2009

[2]Tourism Highlight 2005, UN-WTO, Madrid

[3]Tourism Vision 2020 – UNWTO. From http://pandeputusetiawan.wordpress.com

[4]Economic Impact of Tourism in Global Context

[5]Positive Economic Impacts of Tourism

[6]Negative Economic Impacts of Tourism

[7]Distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) Provinsi Bali

[8] Sektor Usaha Pariwisata meliputi: Perdag., hotel & restoran

[9] NusaBali, Selasa 8 Pebruari 2011 Pertumbuhan Ekonomi Bali 5,83 Persen

REFLEKSI PEMBANGUNAN PARIWISATA BALI: ANTARA PELESTARIAN BUDAYA DAN PEMBANGUNAN EKONOMI

REFLEKSI PEMBANGUNAN PARIWISATA BALI: ANTARA PELESTARIAN BUDAYA DAN PEMBANGUNAN EKONOMI

I Gusti Bagus Rai Utama

Mahasiswa Program Pascasarjana S3 (Doktor) Pariwisata

Universitas Udayana

 

Abstract

Perdebatan antara tujuan pelestarian dan pemberdayaan ekonomi pada pariwisata budaya dengan segala manisfestasinya, masih menjadi perdebatan yang hangat diantara para fakar pariwisata dan pelaku bisnis pariwisata.Sementara pembangunan pariwisata Bali dari masa ke masa, telah banyak mengalami perubahan seiring dengan dinamika social yang ada dalam masyarakat Bali.Artikel ini menggunakan metode desk research dengan melakukan kajian terhadap pustaka yang berhubungan dengan masalah yang dipecahkan, melalui kajian terhadap jurnal ilmiah, opini, dan artikel online, kemudian membandingkan dan menemukan persamaan dan perbedaannya sehingga dapat digunakan untuk menerangkan masalah yang ingin dipecahkan.Pada pembahasan artikel ini, ditemukan masih terdapat dualisme yang perlu dipadukan untuk mewujudkan keseimbangan antara tujuan pelestarian budaya dan pembangunan ekonomi bagi Bali.Ada beberapa solusi ditawarkan; seperti Picard menawarkan solusi pemahaman dan fungsi seni dan budaya dan aktivitasnya dalam pariwisata dan kehidupan beragama. Sementara Max-neef menawarkan Tourism community relationships, sedangkan solusi lainnya adalah perlunya stakeholders involment, Blue Print, dan Carrying Capacity.

keywords: culture, budaya, heritage, warisan budaya, tourism, pariwisata, produk, komoditas, destinasi

 

  1. 1.     Pendahuluan

1.1.       Perdebatan antara Konservasi dan  Pemanfataan

Diskusi dan perdebatan tentang  budaya saat ini sudah tidak lagi berdebat tentang ekspresi, imajinasi, atau kreativitas, namun sudah membahas tentang budaya sebagai [1]sebuah produk wisata. Menurut Hewison, (1988: 240, dikutip oleh Ho dan Bob McKercher, 2010) mengatakan bahwa budaya dikonsumsi sebagai sebuah komoditas karena didalamnya terkandung nilai experiences.

[2]Pada masyarakat modern, heritage seringkali dijadikan komoditas yang bernilai ekonomis khususnya untuk kepentingan industri pariwisata (Graham at al, 2000) padahal nilai yang terkandung pada heritage sebenarnya lebih dari pada anggapan heritage sebagai sebuah barang dan jasa, akibatnya terjadilah eksploitasi heritage sebagai sebuah produk pariwisata, dan jika tidak dikelola secara bijaksana akhirnya heritage akan diperjualbelikan, distandarkan seperti layaknya sebuah barang yang berwujud padahal heritage itu juga mengandung elemen tak berwujud “intangible” yang mengansng nilai yang tidak pernah dapat distandarkan dan  di hitung secara ekonomis.

[3]Lebih lanjut Graham at al, (2000) mengatakan, ketika Warisan Budaya “heritage” dan budaya “culture” dianggap sebagai sumber daya ekonomi dan kapital, akhirnya alasan inilah yang dijadikan sebagai legitimasi untuk menjadikan budaya dan warisan budaya sebagai sebuah produk dalam industri pariwisata. Sementara Shackley (2001) membenarkan bahwa perjalanan yang mempersembahkan warisan budaya dan budaya sebagai produk  akan berbau komersialisasi mendekati kebenaran.

[4]Pemanfaatan “cultural heritage” atau warisan budaya sebagai sebuah produk yang siap dikonsumsi pada industri pariwisata relatif masih baru, khususnya oleh kalangan profesional pariwisata dan kalangan ilmiah dimulai sekitar tahun 1990 (Ashworth at al, 1994).Ide pemanfaatan warisan budaya sebagai sebuah produk juga diawali adanya sebuah tujuan utama untuk memberikan kepuasan pada wisatawan, mempersembahan eksperiens yang menjadi kebutuhan wisatawan.Pola pendekatan yang digunakan adalah pendekatan produk dan pemasaran yang berimbang dengan memadukan tujuan antara pelestarian dan pengelolaan warisan budaya sebagai sebuah komoditas pariwisata.

Dalam konsep pengelolaannya, ada dua perbedaan mendasar yang sangat sulit untuk menemukan sebuah keseimbangan yakni antara prinsip pengelolaan warisan budaya yang lebih cenderung berdekatan dengan konservasi sedangkan pariwisata yang lebih cenderung mengarah pada industri pariwisata yang lebih cenderung pada komersialisasi.Kesulitan yang nyata terjadi ketika harus ditentukan berapa harga yang harus dipatok untuk sebuah produk warisan budaya.[5][6]Sementara Gunn (1998: 10) menyatakan, sering terjadi kesalahan tentang pengertian produk pariwisata pada sebuah system pariwisata, dan kebanyakan sering didasarkan bahwa produk adalah sesuatu yang beruwujud. Dikatakan, perlu ada definisi yang jelas apa yang dimaksud dengan produk?, bagaimana produk tersebut dapat difungsikan?, dan sangat mungkin bahwa produk warisan budaya mungkin hanya sebatas hayalan para wisatawan saja. Seringkali terjadi konsep yang berbeda antara pengelola produk pariwisata budaya dengan konsep konsumsi para wisatawan terhadap produk warisan budaya tersebut karena adanya perbedaan caramengkonsumsinya, acapkali ada beberapa wisatawan yang memang benar-benar perduli dengan nilai yang terkadung pada sebuah warisan budaya yang dikunjunginya, namun tidak sedikit pula wisatawan yang tidak acuh dengan nilai yang termanifestasi pada sebuah warisan budaya. Untuk menyatukan konsep yang berbeda inilah  diperlukan manajemen yang mampu memadukan sehingga antara tujuan konservasi dan pemanfataan dapat bertemu dalam keseimbangan.

 

1.2.       Heritage Tourism sebagai Industri

Christou 2005, (dikutip oleh Sigala and Leslie, 2005:8) berpendapat bahwa Heritage tourism adalah sebuah industri.Pendapatnya mengacu kepada aktifitas modern yang dapat direncanakan, dikontrol dan mempunyai tujuan untuk menghasilkan produk di pasar atau market.Heritage dan tourism merupakan perpaduan dua industri, dimana ‘heritage’ yang berperan untuk merubah sebuah lokasi menjadi destinasi dan ‘tourism’ yang merupakan pewujudan dari aktifitas ekonomi (Kirschenblatt-Gimblett,1998:151; dikutip oleh Urry, 1990:90; dan Smith,2006:13).  Pada bagan dibawah ini merupakan interelasi dan komponen pada ‘heritage industry’:

 

 

 

Bagan 1: Component of the Heritage Industry (Ashworth, 1994;Cited in Sigala et al. 2005:9)

 

 

Pada bagan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: Heritage dapat berwujud bagunan kuno, candi, museum, atau artefac lainnya yang dijadikan dan disajikan serta ditawarkan kepada visitor atau wisatawan. Dengan segala kreatifitas pengelolaan, situs-situs heritage tersebut kemudian dikemas sedimikian rupa pada sebuah iklan atau brosur atau presentasi audio visual sesuai target visitor yang diharapkan untuk berkunjung.Selanjutnya heritage yang telah dikemas tersebut disebut produk yang siap dikonsumsi oleh wisatawan.

Sebenarnya ada dua tujuan yang diharapkan pada konsepsi bagan di atas, pertama dari sisi pengelolaan heritage itu sendiri bertujuan untuk kelestarian “Conservation agencies” sementara pada sisi pengelolaan produk lebih mengacu pada kepentingan pelaku industry pariwisata “User Industries” yang lebih economy oriented. Untuk dapat menyeimbangkan keduanya diperlukan kebijaksanaan sehingga tujuan ekonomi tidak mengabaikan tujuan konservasi, begitu juga tujuan konservasi dapat berkelanjutan jika ada dukunggan pendanaan untuk maintenance dan pengelolaan secara berkala, pada konteks ini, pengelolaan harusnya menggunakan konsepsi “carrying capacity management”

2.   Metode

Kajian ini menggunakan metode desk research dengan teknik penelusuran data dan informasi secara online, sumber sekunder, dan sumber publikasi ilmiah lainnya.

Sementara teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif, analogi, dan komparasi beberapa hasil penelitian dan publikasi ilmiah lainnya yang terkait dengan permasalahan cultural tourism, heritage tourism, dan pembangunan pariwisata

 

  1. 3.     Hasil Kajian dan Pembahasan

3.1.          Pariwisata Budaya dan Pembangunan Ekonomi

Peran pariwisata bagi provinsi Bali dalam pembangunan menunjukkankecenderungan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.Jika dilihat peranan pariwisata dalam kontribusinya terhadap PDRB Bali, maka terlihat adanya peningkatan yang nyata. Pada tahun 2003, PDRB dari pariwisata sebesar 28,43%,  kemudian meningkat menjadi 29,16% pada tahun 2004, dan pada tahun 2005 meningkat lagi menjadi 29,37%. Sementara pada tahun 2006 kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB Bali sedikit mengalami penurunan menjadi 28,88 sementara pada tahun 2007 meningkat kembali menjadi 28,98%.

Tabel perbandingan contributor (lapangan usaha) terhadap PDRB Bali, dapat dilihat seperti table dibawah ini:

Tabel: [7]Distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) Provinsi Bali

Lapangan Usaha (%)

2003

2004

2005

2006

2007

1. Pertanian

21,66

20,74

20,29

19,96

19,41

2. Pertambangan & penggalian

0,68

0,68

0,66

0,69

0,66

3. Industri pengolahan

9,11

9,00

8,69

8,70

8,99

4. Listrik, gas & air bersih

1,57

1,80

1,85

1,94

2,00

5. Bangunan

4,02

3,91

4,03

4,28

4,43

6. [8]Perdag., hotel & restoran

28,43

29,16

29,37

28,88

28,98

7. Pengangkutan & komunikasi

11,20

11,30

11,85

11,86

12,33

8. Keu. Persewaan, & jasa perusahaan

6,59

6,79

7,07

7,46

7,34

9. Jasa-jasa

16,75

16,61

16,19

16,22

15,86

PDRB

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Sumber: BPS, 2009

 

Sementara Suarsana (2011) mengatakan, untuk sektor perdagangan, hotel dan restoran  mengalami pertumbuhan sebesar 8,7 persen memberikan sumbangan terhadap sumber pertumbuhan terbesar terhadap total pertumbuhan PDB yaitu sebesar 1,5 persen. Selanjutnya diikuti oleh Sektor Pengangkutan dan Komunikasi dan Sektor Industri Pengolahan yang memberikan peranan masing-masing sebesar 1,2 persen.7% (Nusa Bali, 2011)

Lalu dimana hubungan Pariwisata Budaya dengan pembangunan ekonomi Bali?

“Tourism strategies and promotions commonly include appeals relating to traditional life and cultures. As Javier Perez de Cuellar, the former United Nations Secretary General, stated in the 1995 Yogyakarta International Conference on Culture and Tourism, “There is no tourism without culture” (Kompas, 1995). In fact, it could well be argued that the facilities and services offered to tourists are easily imitated whatever the environment. It is the local people living in a destination area, and the many material and immaterial aspects of their traditional culture that are unique and thus extremely marketable. According to Lanfant (Lanfant, Allcock and Bruner, 1995, 35 dikutip oleh Williams dan Darma Putra, 1997)

 

Menurut Williams dan Darma Putra, (1997), dalam strategi promosi pariwisata biasanya selalu menghubungkan tradisi dan budaya, lebih lanjut Cuellar berpendapat bahwa tidak ada pariwisata tanpa budaya, artinya kalau sebuah daerah mempromosikan pariwisata sebenarnya mereka mempromosikan budaya di sebuah destinasi tersebut. Walaupun dalam kenyataannya para pelaku bisnis juga menawarkan fasilitas yang mewah tapi sebenarnya yang menarik untuk dipasarkan adalah keunikan dari budaya tersebut (Lanfant at al, 1995 dikutip oleh Williams dan Darma Putra, 1997)

Jika dihubungkan antara kedua fakta di atas yakni, sektor Pariwisata Bali telah menjadi leading sector pembangunan ekonomi Provinsi Bali saat ini, ini semata-mata karena keunikan Budaya Bali itu sendiri yang telah dijadikan icon oleh para pelaku bisnis pariwisata Bali.

Sementara Hasil Penelitian Suradnya (2005) dengan menggunakan teknik analisis faktor (factor analysis) berhasil mengidentifikasikan delapan faktor sebagai daya tarik bagi wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Bali, yakni : (1) Harga-harga produk wisata yang wajar, (2) Budaya dalam berbagai bentuk manifestasinya, (3) Pantai dengan segala daya tariknya, (4) Kenyamanan berwisata, (5) Kesempatan luas untuk relaksasi, (6) Citra (image) atau nama besar Bali, (7) Keindahan alam, (8) Keramahan penduduk setempat. Hasil Penelitian Suradnya menggambarkan kondisi yang agak berbeda sedikit dengan pendapat Williams dan Darma Putra, namun factor (yakni factor ke-2) Budaya dalam berbagai bentuk manifestasinya masih menjadi daya tarik yang cukup kuat untuk menarik dan mendorong wisatawan mancanegara datang berlibur ke Bali.

 

3.2.          Pariwisata Budaya di Bali sebagai sebuah Solusi Pembangunan?

Vickers (1989) and Picard (1996) observe that both Indonesian presidents, in their time have hailed Bali and tourism as central to the country’s development. International agencies and organizations have also taken this stance, as did colonial administrators prior to independence.

 

Menurut Vickers (1989) dan Picard (1996) dalam Williams dan Darma Putra (1997) menuliskan bahwa pada era pemerintahan Presiden Soeharto yakni presiden Indonesia yang ke-dua, Bali telah dijadikan sebagai pusat pembangunan pariwisata Indonesia.Begitu juga beberapa organisasi internasional telah mengangggap bahwa pembangunan pariwisata di Indonesia sebenarnya telah dimulai di Bali sejak pemerintahan penjajahan Belanda.

 

“The New Order of President Suharto additionally stressed the importance of national and ethnic identity to Indonesia, evident in the country’s motto of ‘unity in diversity’. This support for the rich cultural heritage of Indonesia, coupled with increases in the locals’ standard of living, are likely to have contributed to the increased interest of Balinese in their identity” (Williams dan Darma Putra, 1997).

 

Lebih lanjut Williams dan Darma Putra (1997) bahwa pada masa orde baru jaman pemerintahan Presiden Soeharto telah memberikan perhatian yang cukup penting tentang pentingnya nasionalisme dan identitas bangsa yang lebih jelas tertuang dalam konsep “Bhineka Tunggal Ika”, hal ini yang mendorong berkembangnya budaya daerah dan pada akhirnya akan memperkaya khasanah budaya nasional, karena budaya nasional tersebut sebenarnya unitas dari keberagaman budaya daerah yang ada di nusantara ini. Berkembangnya Budaya Bali juga merupakan manisfestasi dari “Bhineka Tunggal Ika” yang pada akhirnya kita bisa nikmati buahnya saat ini sebagai factor keunikan pariwisata Bali.

 “How cultural tourism in Bali is defined?” Cultural Tourism is tourism developed based on local Balinese cultures which is typically characterized by Hindu religion which becomes a part of national cultures as the basic domain, harmonious, and balanced relationship between tourism and culture” (Subadra, 2011)

 

Menurut Subadra (2011) Pariwisata Budaya Bali adalah pariwisata yang dikembangkan berdasarkan keragaman budaya local yang berlandaskan ajaran agama Hindu dan merupakan bagian yang utuh dari kebudayaan nasional, serta mengedepankan keharmonisan antara tujuan pengembangan pariwisata itu sendiri sehingga tujuan pelestarian budaya bali yang berkelanjutan dapat terwujud.

Sedangkan Pariwisata Budaya Bali dapat diwujudkan dan dimanifestasikan dalam bentuk: Situs-situs bersejarah, arsitektur bali, tradisi, upacara keagamaan, kerajinan tangan, seni dan musik, pakaian daerah, makanan lokal bali, dan manifestasi lainnya yang dilhami oleh budaya dan agama Hindu Bali.

As Santeri (1992) observed, there has been increased community involvement in local ceremonies such as at Pura Besakih, the ‘mother’ temple, in the past two decades. There has been an increased thirst for religious knowledge, more attention to what it means to be Balinese, and a revitalisation of existing temples. There has also been a growth in new ones.

 

Lebih lanjut Santeri (1992) telah melakukan penelitian, dan menemukan bahwa terjadi peningkatan pelibatan masyarakat pada setiap upacara besar  pada 20 tahun terakhir khususnya pada pura agung seperti pada Pura Besakih. Artinya peningkatan pengetahuan tambahan, perhatian untuk memaknai ke Baliannya semakin meningkat, dan telah terjadi perbaikan secara massive terhadap pura-pura di pulau Bali karena hampir di semua pura yang ada masih terkait dengan aktivitas keagamaan yang masih lestari sampai saat ini.

This has all helped to strengthen Bali’s culture and Agama Hindu, the Balinese religion (Vickers, 1989). A rise in the Balinese population’s standard of living has also given inhabitants greater time to address issues other than food and shelter. For example, as Cukier-Snow and Wall (1993) observed, ceremonial offerings are now much more elaborate and expensive.

 

Menurut Vickers, 1989 (dikutip oleh Willams dan Darma Putra, 1997), Pariwisata Budaya telah dijadikan solusi untuk memperkuat budaya bali dan agama Hindu. Pariwisata Budaya juga telah mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Bali, namun peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat Bali juga diiringi oleh peningkatan harga barang-barang khususnya berhubungan dengan perlengkapan upacara dan sejenisnya, dan hal ini harusnya juga menjadi perhatian kita bersama.

 

Picard (1996) has also noted this development, especially among the new rich who seem to be using their newly acquired wealth in ceremonial offerings that compete with the more established nobility.

Lebih Lanjut Picard (1996) juga mencatat bahwa telah terjadi perubahan dalam masyarakat Bali, dengan berkembangnya pariwisata telah lahir kelompok masyarkat baru yang disebut kelompok kaya baru atau “sugih mare”  mereka yang lahannya terpaksa harus dijual karena dipakai untuk pembangunan infrastruktur pariwisata, ada juga mereka memang benar-benar memulai bisnis atau usaha di bidang pariwisata dan berhasil. Kelompok ini mengaktualisasikan keberhasilannya pada perbaikan penyelenggaraan upacara agamanya ke lebih mewah, yang pada akhirnya dengan terjadinya perbaikan kesejahteraan masyarakat Bali, upacara keagamaan di Bali semakin semarak dan tetap lestari.

Topangan keberhasilan Pariwisata Budaya di Bali telah menjadi mesin penggerak bertumbuhnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Bali dan sangat pantas dijadikan solusi pembangunan bagi Bali karena setiap aktivitas masyarakat Bali dominan digerakkan oleh aktivitas ceremonial keagamaan khususnya Agama Hindu yang penduduknya masih tetap mendominasi di Bali.

 

3.3.          Pariwisata Budaya Bali: Apakah Bali Telah Rusak?

Gelebet (1994) and Kobar (1996), cited in Williams and Darma Putra (1997)  believe the wholesale promotion of Bali, that encourages tourists to view cremation ceremonies and other rites of passage, has degraded local culture. In particular, there has been strong criticism of the Balinese wedding ceremonies for outsiders, such as that of pop celebrity, Mick Jagger.

 

Perdebatan tentang anggapan bahwa Budaya Bali telah mengalami degradasi telah lama dilontarkan oleh Gelebet (1994) dan Kobar (1996), dimana ditandai dengan adanya promosi beberapa upacara agama yang sebenarnya tidak boleh dipersembahkan untuk kepentingan pariwisata, misalnya upacara ngaben, dan pesan-pesan degradasi lainnya seperti adanya pernikahan ala Hindu yang dilakukan oleh bukan pemeluk Hindu juga merupakan pesan telah terjadinya degradasi budaya Bali yang sebenarnya  sudah tidak dapat ditolerir lagi seperti yang telah dilakukan oleh penyanyi pop Mick Jagger.

Beberapa hari sebelum laporan ini ditulis, ada juga pemberitaan di sebuah media international yang mengganggap Bali sudah tidak layak untuk dikunjungi karena berbagai alasan Holidays in hell’ in Bali: Aussies see the beauty in the beast”. Beberapa alasan tersebut adalah masalah sampah yang telah mengotori Pantai Kuta yang merupakan Icon Pariwisata Bali, seperti  tampak pada gambar di bawah ini.

 

“Australians have a strong affinity with Bali and will keep going, travel agents say, despite it being dubbed  “holidays in hell” by Time magazine. The magazine says the island is struggling with waste and some of its famous beaches are strewn with rubbish”

 

Obyek wisata yang berbasiskan pantai sangat digemari oleh wisatawan Australia, dan selama ini telah berkontribusi nyata terhadap pariwisata Bali, namun dengan pemberitaan oleh Time magazinedimungkinkan akan menyurutkan minat wisatawan untuk berkunjung ke Bali.

Sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah: apakah sampah-sampah tersebut berasal dari aktivitas pariwisata atau aktivitas masyarakat Bali? Tentu saja jika jawabannya “tidak”, tidak dapat dijadikan pembenaran bahwa Bali boleh dicermari oleh sampah-sampah yang menjijikkan itu.Jika jawaban “ya”, alangkah parahnya degradasi budaya masyarakat Bali. Untuk sementara mungkin dapat dijawab bahwa sampah-sampah tersebut bukan akibat aktivitas pariwisata Bali namun berasal dari pulau lain. Lalu solusinnya bagaimana?

 

“Bali tourism agency head Ida Kade Bagus Subhiksu said up to 300 garbage trucks a day were needed to collect rubbish in the Kuta area, a prime tourist spot”.

 

Sebenarnya Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan telah menaruh perhatian yang serius dengan masalah ini, bahkan setiap harinya telah diangkut sebanyak 300 truk yang dipungut hanya dari kawasan Kuta saja sebagai pusat aktivitas wisatawan namun sampah-sampah selalu menjadi ancaman, apalagi menjelang musim penghujan.

Apapun alasannya, masalah sampah telah berdampak negatif terhadap reputasi Bali sebagai daerah tujuan wisata yang popular, hal ini telah dibuktikan oleh hasil survey terhadap 4920 voters, survey ini dilakukan setelah adanya pemberitaan di Majalah Times tentang “Holidays in hell report: how hellish do you rate Bali? yang menanyakan kebenaran pemberitaan tersebut; 43% menyatakan bahwa pemberitaan tersebut sangat benar, sementara 24% menjawab sedikit mendekati kebenaran, 33% menyatakan bahwa pemberitaan tersebut tidak benar sama sekali dan merupakan sebuah kebohongan belaka.  Walaupun penelitian tersebut dilakukan hanya sebatas opini public dan sifatnya tidak ilmiah, tapi tetap bias dipakai untuk bahan evaluasi diri. “Disclaimer: These polls are not scientific and reflect the opinion only of visitors who have chosen to participate”.

Pemberitaan tersebut masih bisa diperdebatkan, namun pemberitaan tersebut haruslah menjadi bahan introspeksi diri bagi stakeholders pariwisata Bali sehingga pemberitaan tentang hal-hal negatif tentang destinasi Bali dapat dieliminasi.

 

 

Construction at Kuta beach. Bali Governor Made Mangku Pastika has slapped a moratorium on new hotel development. Photo: AFP and Construction is pressing ahead on a massive beachfront development dubbed the Beach Walk, a $70 million ‘lifestyle resort’ linking two luxury hotels. Photo: AFP

Seperti nampak pada gambar di atas, Dapat dibayangkan betapa terancamnya symbol-simbol budaya bali, ketika fasilitas dan infrastruktur pendukung pariwisata dibangun dengan sangat modern dan dengan gaya western. Masih sangat diragukan, apakah  wisatawan yang datang ke Bali apakah benar-benar didorong oleh megahnya atau modernnya fasilitas pariwisata, atau masih karena factor keunikan Budaya Bali dengan segala manifestasinya?

“Tourists come to Bali to relax,” Bali Hotels Association secretary-general Perry Markus said. “I can imagine how frustrated they will be if they end up getting stuck in horrendous traffic jams like in Jakarta.”

Masalah lainnya yang cukup pelik sedang dihadapi oleh pariwisata Bali adalah masalah kemacetan lalu lintas, menurut Markus, wisatawan datang ke Bali untuk berlibur dan untuk mendapatkan kesenangan namun ketika wisatawan melihat serta terjebak dalam kemacetan lalu lintas, alangkah kecewanya mereka, tidak dapat dibayangkan apa yang akan mereka pikirkan tentang pariwisata Bali.

Masalah Kriminalitas terhadap para wisatawan juga menjadi masalah yang cukup pelik untuk dipecahkan, karena tanpa diduga-duga bahwa eskalasi tindak kriminalitas tidak hanya dilakukan oleh kaum pendatang  namun juga dilakukan oleh masyarakat local Bali dengan berbagai motifnya.

Masalah lainnya yang cukup membuat resah adalah maraknya pembangunan Villa liar yang tidak mempertimbangkan area suci, lahan produktif, bahkan lahan konservasi seperti hutan lindungpun tidak luput dari incaran para investor, dan semua masalah ini berawal dari ketidak sepakatan tentang Tata Ruang Wilayah, blue print pengembangan pariwisata Bali juga tidak pernah dapat diwujudkan secara nyata.

 

  1. 4.     Simpulan dan Saran

Berkenaan dengan pelestarian Budaya Bali, Picard menawarkan beberapa solusi penyeimbang:

Picard (1996, 198) dalam Williams dan Darma Putra, 1997, observes Balinese have a very clear understanding about the role and function of their art. “The Balinese know very well if they are dancing for tourists, for their community, or for their gods”. In 1971, for example, cultural experts on the island identified three forms of art in Bali, categorising them as either for the gods (wali), for ritualistic purposes (bebali) or for entertainment (balih-balihan) (Bandem, 1996; Picard, 1996).

 

Menurut Picard, sebenarnya masyarakat Bali telah memiliki pemahaman yang cukup jelas tentang fungsi seni dan segala aturannya, masyarakat Bali sebenarnya paham benar tentang lingkungannya, tentang komunitasnya, dan tentang pemujaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, Dia mencontohkan tentang fungsi dan jenis tarian yang ada di Bali, sangat jelas jenis serta fungsinya, kapan jenis tarian tertentu harus di pentaskan, di mana layaknya sebuah tarian harusnya di pentaskan, semua hal tersebut telah diatur sedemikian rupa. Sebagai contohnya, ada tari Wali yang khusus ditarikan untuk keperluan upacara keagamaan, ada tarian balih-balihan atau kreasi yang biasanya dipentaskan untuk tujuan hiburan untuk penonton.Namun karena alasan kepuasan wisatawan solusi penyeimbang yang telah ada menjadi kabur bahkan sudah sangat sulit dibedakan.

Sementara Max-Neef (1992) menjelaskan bahwa, pembangunan berkesinambungan termasuk juga pembangunan pariwisata akan dapat berkelanjutan jika terjadi harmonisasi atau keseimbangan antara residents “quality of life”, tourists “quality of experiences”, dan Provider Industries “quality of opportunity”.  Fundamental needs (Max-Neef) menurutnya terdiri dari 10 elemen yakni: subsistence, protection, affection, understanding, participation, leisure, creation, identity, freedom and transcendence. Sedangkan untuk mengukur derajat keseimbangan ketiga elemen di atas diajukan dua pertanyaan yakni: (1) How does tourism contribute to dissatisfaction of needs?, (2) How can tourism contribute to satisfaction of needs?, sedangkan derajatnya  diukur berdasarkan: Being, Having, Doing, Interacting.

Sumber: Max-Neef (1992)

[9]Jika dihubungkan dengan Pariwisata Budaya Bali, tentunya masyarakat Bali sebagai resident’s owner of the destination bertujuan untuk mewujudkan tercapai quality of life yang lebih baik seiring dengan berkembangkanya pariwisata Bali, sementara Wisatawan sebagai consumers of the destination ingin mewujudkan quality of experience-nya selamat berlibur di Bali, dan pastinya para pelaku bisnis pariwisata sebagai providers of the destination ingin mewujudkan quality of opportunity atas investasi yang telah ditanamkan pada industry pariwisata Bali. Dalam konteks yang sama, Budaya Bali harus tetap lestari karena merupakan factor keunikan destinasi, sementara masyarakat Bali harus disejahterakan oleh kemajuan pembangunan pariwisata Bali agar mereka mampu berkreasi dan melestarikan tradisi yang pastinya memerlukan dukungan financial, sementara wisatawan berkepentingan akan “value for money” yakni terwujudnya antara expectation and satisfaction sehingga akan menimbulkan loyalitas terhadap Bali sebagai destinasi.

Namun pada saat ini, ada indikasi bahwa masyarakat Bali telah mengalami pergeseran gaya hidup, yang pada mulanya sangat teguh memegang konsep hidup harmonisasi antara alam, manusia, dan penciptanya ke arah mementingkan diri sendiri walaupun sepintas terlihat aktivitas keagamaan berjalan semakin semarak, namun sebenarnya tatanan budaya bali telah mengalami degradasi yang cukup berarti, Indikasi lainnya, masyarakat Bali telah mengalami bergeseran dari budaya conserver ke arah consumer, tidak peduli dampak negatif dari sebuah usaha yang dilakukan di Bali yang penting uang dan uang.  Solusi Penyeimbang lainnya adalah harus ada gerakan bersama pada semua elemen masyarakat, dari individu, keluarga, kelompok, golongan, kaum pejabat dan sebagainya. Jika yang peduli hanya satu atau dua elemen saja, pastilah usaha untuk ajeg Bali sangat susah untuk diwujudkan. Solusinya adalah  (1) Harus ada gerakan Care for all and Interinpendency, satu visi dan misi bersama untuk menyelamatkan Bali dari kepentingan sesaat, dan sudah sangat mendesak untuk mewujudkan “one island in one destination management”. (2) Masyarakat Bali haruslah proaktif dalam memberikan masukan tentang kebijakan-kebijakan pembangunan di daerah ini.Setiap proyek yang ditawarkan di Bali haruslah dikaji secara realitas dan faktual agar tidak bertentangan dengan budaya yang telah ada “stakeholder’s involment”.  (3) Membuat program pembangunan yang meminimalkan  dampak negatif dan memaksimalkan pengaruh positifnya sehingga generasi yang akan datang tidak dibebani dengan kebobrokan dan kehancuran para pendahulunya “Carrying Capacity”.  (4) Penomena pembangunan akhir-akhir ini di Bali sungguh membuat kita prihatin, sebab beberapa proyek yang ditawarkan oleh investor di Bali terkadang tidak sesuai dengan budaya dan tradisi Bali. Mungkin saja investor tidak salah karena memang pemegang kebijakan di Bali tidak memiliki perencanaan yang jelas tentang pembangunan di daerahnya. Begitu juga  masyarakat dengan sangat mudahnya menjual tanah miliknya. Dalam konteks ini, tidak ada pihak yang dapat dibenarkan dan disalahkan, perlunya “Blue Print” Pembangunan Pariwisata Bali  (Utama, 2006).

Untuk kesinambungan pembangunan Bali, semua elemen masyarakat harus berpegang teguh pada visi dan misi yang telah ditetapkan yakni pembangunan Pariwisata Budaya Bali berdasarkan keragaman budaya lokal yang berlandaskan ajaran agama Hindu dan merupakan bagian yang utuh dari kebudayaan nasional, serta mengedepankan keharmonisan antara tujuan pengembangan pariwisata itu sendiri sehingga tujuan pelestarian budaya bali yang berkelanjutan dapat terwujud dan akhirnya tujuan konservasi dan konsumsi dapat berjalan seimbang.

 

Daftar Pustaka

Bali dubbed a ‘holiday hell’ by Time magazine. (2011) retrieve from http://www.theage.com.au/travel/travel-news/bali-dubbed-a-holiday-hell-by-time-magazine-20110408-1d6vy.html

 

Graham, B., Ashworth, G. J. &Tunbridge, J. E. (2000).A Geography of Heritage: Power, Culture, and Economy. Arnold, London.

 

Gunn, C. A. (1988). Tourism Planning.2nd edn, Taylor and Francis, New York.

 

Suradnya, I Made (2005). Analisis Faktor-Faktor Daya Tarik Wisata Bali dan Implikasinya Terhadap Perencanaan Pariwisata Daerah Bali: Soca (Jurnal Sosial dan Ekonomi) Udayana University Bali.

 

L E Williams dan N. Darma Putra. (1997). Cultural Tourism: The Balancing Act, Department of Economics and Marketing, PO Box 84, Lincoln University, CANTERBURY

Max-Neef (1992), Sustainabelity Development: Quality of Leisure and Tourism, bahan kuliah School of Graduate Studies CHN University Netherlands.

Pamela S. Y. Ho ; Bob McKercher. (2010) Managing heritage resources as tourism products: School of Hotel and Tourism Management, The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong SAR, China

 

Paradise lost? Bali becoming a victim of its own success. (2011). Retrieve from http://www.smh.com.au/travel/travel-news/paradise-lost-bali-becoming-a-victim-of-its-own-success-20110210-1aocc.html

 

Shackley, M. (2001).Managing Sacred Sites.Continuum, London.

 

Utama Rai, I Gusti Bagus. (2006). MewujudkanPembangunan Bali Berkesinambungan. Bali Post, Artikel Kamis Paing, 12 Oktober 2006


[1]Culture has become a commodity. (Hewison, 1988: 240)

[2]In contemporary society, heritage is often treated as a commodity for economic uses, especially for tourism (Graham, Ashworth & Tunbridge, 2000)

[3]Shackley (2001), although describing a journey to a sacred site as a service “product” being consumed by its “customers” convey a very commercial feel, this is however true.

[4]The idea of managing cultural heritage assets as products for tourism consumption is relatively new, for cultural tourism professionals and scholars have been advocating this idea only since the late 1990s (Ashworth, 1994; Hughes, 1989; McKercher & du Cros, 2002; Richards, 1996; Shackley, 2001).

[5] Heritage selanjutnya disebut warisan budaya

[6]Gunn (1988: 10), “Misunderstanding of the tourism product is often a constraint in a smoothly functioning tourism system”. Only if the true nature of a product is appreciated, will the management of it be successful and fruitful.

[7]Distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) Provinsi Bali

[8] Sektor Usaha Pariwisata meliputi: Perdag., hotel & restoran

[9]Max-Neef (1992): Tourism community relationships

STRATEGI MEMINIMALKAN “ECONOMIC LEAKAGES” PADA SEKTOR PARIWISATA

STRATEGI MEMINIMALKAN “ECONOMIC LEAKAGES” PADA SEKTOR PARIWISATA

Oleh

I Gusti Bagus Rai Utama

Mahasiswa Program S3 (Doktor) Pariwisata Universitas Udayana

Abstrak

Economic leakages dianggap sebagai masalah yang paling sulit untuk diatasi karena sektor pariwisata akan bertumbuh pada iklim liberalisasi yang memungkinkan pihak asing dapat melakukan bisnis pada pasar domestik sehingga terjadinya economic leakages tidak dapat dihindari. Economic leakages dapat bersifat external, internal, dan invisible leakages, dimana ketiga jenis leakages tersebut disebabkan oleh faktor yang berbeda-beda. Leakages tidak dapat dihindari pada kondisi pasar bebas atau liberalisasi perdagangan saat ini, walau demikian economic leakages dapat diminimalkan dengan berbagai cara dan strategi. Strategi yang terbaik adalah dengan strategi struktur clusture yang harusnya dapat diterapkan oleh pemerintah melalui kesepakatan internasional baik yang dilakukan pada level export, level supplier, maupun level input ekonomi yang dapat diatur sedemikian rupa untuk mengurangi atau meminimalkan terjadinya economic leakages.

Keyword: economic leakage, liberalisasi, strategi, struktur cluster

  1. 1.      Pendahuluan

1.1.Pengukuran Manfaat dan Kerugian Pariwisata

Mengukur manfaat dan kerugian pembangunan pariwisata pada beberapa negara saat ini, masih menjadi perdebatan diantara para ahli ekonomi khususnya yang telah melakukan riset dan evalusi terhadap ekonomi pariwisata. Beberapa pandangan para fakar mewarnai pembahasan paper ini dari sudut pandangan yang berbeda-beda.

Frechtling (1987), menyatakan bahwa untuk mengukur manfaat pariwisata bagi perekonomian suatu Negara harus tersedia data yang cukup lengkap, Dia menawarkan metode alternative khususnya berhubungan dengan metode pengumpulan data tentang pengeluaran   wisatawan di saat yang akan datang, dan dia juga mereview beberapa metode yang telah digunakan oleh para ahli sebelumnya, dengan menggunakan impact multipliers dan input-output analysis untuk mengukur pengeluaran sector pariwisata.

Sementara Archer dan Cooper (1994), berpendapat bahwa: penelusuran tentang manfaat dan dampak pariwisata terhadap ekonomi harus menyertakan variabel sosial yang tidak pernah dihitung oleh fakar lainnya, dan social cost-benefitanalysis mestinya digunakan. Menurutnya, untuk mengukur manfaat dan dampak pariwisata tidak sekedar menghitung dampak ekonomi hanya dengan mencari multiplier efeknya saja.

Sedangkan, Sinclair dan Sutcliffe (1988), menjelaskan bahwa pengukuran multiplier income untuk sektor pariwisata pada tingkat sub nasional memerlukan pemikiran dan data yang lebih kompleks disebabkan sering terjadinya leakages” kebocoran sehingga analisis ini sebaiknya dilakukan pada tingkat local regional tertentu dan leakages inilah yang mestinya harus diukur dan dibandingkan dengan manfaat yang  diharapkan.

Lebih tegas, Heng dan Low (1990) pada tataran praktis, mereka menjelaskan bahwa untuk mengukur dampak pariwisata akan lebih baik menggunakan analisis input-output.  Tapi, Johnson dan Moore (1993) justru menitikberatkan bahwa pengukuran dampak ekonomi pariwisata akan lebih tepat dilakukan focus pada aktifitas wisata tertentu yang sedang berkembang pesat dan sumberdaya pariwisata yang dipergunakannya serta segala dampak-dampaknya.

Sementara West (1993) menawarkan SAM atau social accounting matrix untuk memecahkan masalah pariwisata yang saling berhubungan dari waktu ke waktu.Dia mengganggap bahwa analisis input-output dianggap belum mampu memecahkan persoalan dampak pariwisata karena hanya mengukur hubungan produser dengan produser dan tidak menyertakan perdagangan yang dilakukan oleh pemerintah dan sektor publik lainnya.

Dan akhirnya, Harris dan Harris (1994) mengkritisi bahwa analisis terhadap dampak pariwisata yang telah dilakukan saat ini pada tingkat nasional, dan regional cenderung mengabaikan ketiadaan standar klasifikasi industri untuk tiap aktifitas pada industri pariwisata padahal standarisasi pada industri pariwisata ini membawa konsekuensi tersendiri terhadap biaya tambahan “others cost” baik bagi pelaku industri pariwisata dan masyarakat lokal itu sendiri.

Dalam banyak hal, pariwisata telah terbukti berpengaruh positif terhadap perekonomian sebuah Negara yang didapatkan dari pendapatan nilai tukar valuta asing, penerimaan devisa akibat adanya konsumsi wisatawan, penyerapan tenaga kerja, pembangunan infrastruktur pariwisata yang turut dinikmati oleh masyarakat local, dan di beberapa destinasi pariwisata juga sebagai generator pemberdayaan perekonomian masyarakat local.  WTO memprediksi bahwa pendapatan pariwisata disumbangkan 100% secara langsung dari pengeluaran wisatawan pada suatu kawasan dan dalam kenyataannya, masyarakat lokal lebih banyak berebut lahan penghidupan dari sektor informal ini, artinya jika sektor informal bertumbuh maka masyarakat lokal akan mendapat menfaat ekonomi yang lebih besar. Sebagai contoh, peran pariwisata bagi Provinsi Bali terhadap perekonomian daerah “PDRB” sangat besar bahkan telah mengungguli sektor pertanian yang pada tahun-tahun sebelumnya memegang peranan penting di Bali.

Pada sisi lainnya, pembangunan pariwisata juga dapat berdampak negatif terhadap sebuah negara atau destinasi jika pembangunan tersebut tidak dikoordinasi dan direncanakan dengan baik, artinya pembangunan pariwisata harusnya diarahkan untuk memperdayakan masyarakat dalam negari dengan sistem yang terkait langsung dengan faktor-faktor produksi dalam negeri. Penggunaan factor-faktor produksi dalam negeri seperti tanah, air, dan semua aspek yang terkait dengan lingkungan fisik dan sosial dapat dilakukan secara bijaksana.

 

1.2. Pengaruh Negative Pembangunan Pariwisata

Beberapa pengaruh negative dari pembangunan pariwisata dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.2.1.      Kebocoran (Leakage)

Leakage atau kebocoran dalam pembangunan pariwisata dapat diakibatkan dari adanya kebocoran yaitu keboran import dan kebocoran export. Biasanya kebocoran import terjadi ketika terjadinya permintaan terhadap peralatan-peralatan yang berstandar internasional yang digunakan dalam industri pariwisata, bahan makanan dan minuman import yang tidak mampu disediakan oleh masyarakat lokal atau dalam negeri.   Besarnya pendapatan dari sektor pariwisata juga diiringi oleh besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan import terhadap produk yang dianggap berstandar internasional. Sedangkan kebocoran export seringkali terjadi pada pembangunan destinasi wisata khususnya pada negara miskin atau berkembang yang cenderung memerlukan modal dan investasi yang besar untuk membangun infrastruktur dan fasilitas wisata lainnya.

Kondisi  seperti ini, akan mengundang masuknya penanam modal asing yang memiliki modal yang kuat untuk membangun resort atau hotel serta fasilitas dan infrastruktur pariwisata, sebagai imbalannya, keuntungan usaha dan investasi mereka akan mendorong uang mereka kembali ke negara mereka tanpa bisa dihalangi, hal inilah yang disebut dengan “leakage” kebocoran export.

Hal ini membenarkan pendapat dari Sinclair dan Sutcliffe (1988), yang menjelaskan bahwa pengukuran manfaat ekonomi dari sektor pariwisata pada tingkat sub nasional harunya menggunakan pemikiran dan data yang lebih kompleks untuk menghindari terjadinya leakages” kebocoran. Khusus masalah leakages pada paper ini akan dibahas pada sub-bab khusus yakni economic leakages dan strategi meminimalkan economic leakages.

 

1.2.2.      Kebobolan (Enclave Tourism)

Enclave tourism” sering diasosiasikan bahwa sebuah destinasi wisata dianggap hanya sebagai tempat persinggahan sebagai contohnya, sebuah perjalanan wisata dari manajemen kapal pesiar dimana mereka hanya singgah pada sebuah destinasi tanpa melewatkan malam atau menginap di hotel-hotel yang telah disediakan industri lokal sebagai akibatnya dalam kedatangan wisatawan kapal pesiar tersebut manfaatnya dianggap sangat rendah atau bahkan tidak memberikan manfaat secara ekonomi bagi masyarakat di sebuah destinasi yang dikunjunginya.

Kenyataan lain yang  menyebabkan “enclave”  adalah kedatangan wisatawan yang melakukan perjalanan wisata yang dikelola oleh biro perjalanan wisata asing dari “origin country”  sebagai  contohnya, mereka menggunakan maskapai penerbangan milik perusahaan mereka sendiri, kemudian mereka menginap di sebuah hotel yang di miliki oleh manajemen chain dari negara mereka sendiri, berwisata dengan armada dari perusahaan chain milik pengusaha mereka sendiri, dan dipramuwisatakan oleh pramuwisata dari negerinya sendiri, dan sebagai akibatnya masyarakat lokal tidak memperoleh manfaat ekonomi secara optimal.

 

1.2.3.      Pembiayaan Infrastruktur (Infrastructure Cost)

Tanpa disadari ternyata pembangunan sektor pariwisata yang berstandar internasional dapat menjadi beban biaya tersendiri bagi pemerintah dan akibatnya cenderung akan dibebankan pada sektor pajak dalam artian untuk membangun infratruktur tersebut, pendapatan sektor pajak harus ditingkatkan artinya pngutan pajak terhadap masyarakat harus dinaikkan.

Pembangunan pariwisata juga mengharuskan pemerintah untuk meningkatkan kualitas bandara, jalan raya, dan infrastruktur pendukungnya, dan tentunya semua hal tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit dan sangat dimungkinkan pemerintah akan melakukan re-alokasi pada anggaran sektor lainnya seperti misalnya pengurangan terhadap anggaran pendidikan dan kesehatan.

Kenyataan di atas menguatkan pendapat Harris dan Harris (1994) yang mengkritisi bahwa analisis terhadap dampak pariwisata harusnya menyertakan faktor standar klasifikasi industri untuk tiap aktifitas pada industri pariwisata yang sering dilupakan pada analisis dampak pariwisata.

 

1.2.4.      Meningkatnya Harga-harga secara Dramatis (Increase in Prices or Inflation)

Peningkatan permintaan terhadap barang dan jasa dari wisatawan akan menyebabkan meningkatnya harga secara beruntun “inflalsi” yang pastinya akan berdampak negative bagi masyarakat lokal yang dalam kenyataannya tidak mengalami peningkatan pendapatan secara proporsional artinya jikalau pendapatan masyarakat lokal meningkat namun tidak sebanding dengan peningkatan harga-harga akan menyebabkan daya beli masyarakat lokal menjadi rendah.

Pembangunan pariwisata juga berhubungan dengan meningkatnya harga sewa rumah, harga tanah, dan harga-harga property lainnya sehingga sangat dimungkinkan masyarakat lokal tidak mampu membeli dan cenderung akan tergusur ke daerah pinggiran yang harganya masih dapat dijangkau.

Sebagai konsukuensi logis, pembangunan pariwisata juga berdampak pada meningkatnya harga-harga barang konsumtif, biaya pendidikan, dan harga-harga kebutuhan pokok lainnya sehingga pemenuhan akan kebutuhan pokok justru akan menjadi sulit bagi penduduk lokal. Hal ini juga sering dilupakan dalam setiap pengukuran manfaat pariwisata terhadap perekonomian pada sebuah Negara.

 

1.2.5.      Ketergantungan Sektoral (Economic Dependence)

Keanekaragaman industri dalam sebuah perekonomian menunjukkan sehatnya sebuah negara, jika ada sebuah negara yang hanya menggantungkan perekonomiannya pada salah satu sektor tertentu seperti pariwisata misalnya, akan menjadikan sebuah negara menjadi tergantung pada sektor pariwisata sebagai akibatnya ketahanan ekonomi menjadi sangat beresiko tinggi.

Di beberapa negara, khususnya negara berkembang yang memiliki sumberdaya yang terbatas memang sudah sepantasnya mengembangkan pariwisata yang dianggap tidak memerlukan sumberdaya yang besar namun pada negara yang memiliki sumberdaya yang beranekaragam harusnya dapat juga mengembangkan sektor lainnya secara proporsional.

Ketika sektor pariwisata dianggap sebagai anak emas, dan sektor lainnya dianggap sebagai anak diri, maka menurut Archer dan Cooper (1994), penelusuran tentang manfaat dan dampak pariwisata terhadap ekonomi harusnya menyertakan variabel sosial yang tidak pernah dihitung oleh fakar lainnya. Ketergantungan pada sebuah sektor, dan ketergantungan pada kedatangan orang asing dapat diasosiasikan hilangnya sebuah kemerdekaan sosial dan pada tingkat nasional, sangat dimungkinkan sebuah negara akan kehilangan kemandirian dan sangat tergantung pada sektor pariwisata.

 

1.2.6.      Masalah Musiman (Seasonal Characteristics)

Dalam Industri pariwisata, dikenal adanya musim-musim tertentu, seperti misalnya musim ramai “high season” dimana kedatangan  wisatawan akan mengalami puncaknya, tingkat hunian kamar akan mendekati tingkat hunian kamar maksimal dan kondisi ini akan berdampak meningkatnya pendapatan bisnis pariwisata. Sementara dikenal juga musim sepi “low season” di mana kondisi ini rata-rata tingkat hunian kamar tidak sesuai dengan harapan para pebisnis sebagai dampaknya pendapatan indutri pariwisata juga menurun hal ini yang sering disebut “problem seasonal

Sementara ada kenyataan lain yang dihadapi oleh para pekerja, khususnya para pekerja informal seperti sopir taksi, para pemijat tradisional, para pedagang acung, mereka semua sangat tergantung pada kedatangan wisatawan, pada kondisi low season sangat dimungkinkan mereka tidak memiliki lahan pekerjaan yang pasti. Kenyataan di  atas, menguatkan pendapat West (1993) yang menawarkan SAM atau social accounting matrix untuk memecahkan masalah pariwisata yang saling berhubungan dari waktu ke waktu, kebermanfaatan pariwisata terhadap ekonomi harusnya berlaku proporsional untuk semua musim, baik musim sepi maupun musim ramai wisatawan.

 

  1. 2.     Economic Leakages” studi kasus dan strategi

Dari enam pengaruh negative yang kemungkinan muncul pada pembangunan pariwisata, economic leakage dianggap paling sulit untuk mengatasinya karena sangat sulit untuk mengukurnya.  Saat ini [1]pembangunan pariwisata paling memungkinkan terbukanya proses liberalisasi sehingga kemungkinan terjadinya economic leakage pada setiap aktivitas perekonomian yang terjadi sangat besar. Pertanyaannya sekarang bukanlah apakah hal tersebut memang dimungkinkan, tetapi jika hal tersebut memang terjadi, apakah industri pariwisata Indonesia akan mampu menguasai pasar? Belum  diketahui  secara  pasti  bagaimana  dampak  liberalisasi  perdagangan  jasa  pariwisata  di Indonesia.  Jika  dilihat  dari  aspek  tingkat  leakage (kebocoran  devisa),  sejumlah  pendapat mengatakan bahwa pariwisata Indonesia menciptakan leakage antara 50% hingga 80% (Kodhyat, 2003-www.sinarharapan.co.id).  Jika data tersebut akurat, maka leakage yang terjadi di Indonesia tergolong tidak terlalu tinggi jika hanya mencapai 50%. Sementara leakage terkecil adalah sebesar 40% yaitu di India karena  keberhasilan  mereka  meminimalisasi  jumlah  impor  kebutuhan  wisatawan,  leakage yang tertinggi di dunia jika mencapai angka 80%, menurut UNCTAD, leakage tertinggi adalah di kawasan Karibia yaitu sebesar 75% (UNCTAD, 2007: 8).

Selain karena liberalisasi di atas, economic leakage dalam pembangunan pariwisata dapat disebabkan karena lemahnya koordinasi  pada aktivitas pariwisata dan lemahnya system produksi local (Nyaupane and Thapa, 2004 cited in Thapa, 2005). Lebih lanjut, economic leakage dapat juga disamakan terjadinya kebocoran pendapatan dari aktivitas pariwisata yang menyebabkan masyarakat local tidak bisa menikmatinya.

Kondisi lainnya, economic leakage dapat disebabkan oleh penggunaan modal luar negeri, pembangunan fasilitas pada jaringan internasional atau chain khususnya pembangunan hotel berbintang yang memicu banyaknya impor hotel supplies, bahan makanan, furniture, pekerja, maskapai penerbangan asing, dan sebagainya (Andrew Holden, 2008).

 

 

2.1.         Jenis-jenis Leakage pada Pariwisata

 

2.1.1.      External Leakages

 

Leakage ini terjadi akibat pengeluaran pada sector pariwisata yang terjadi  di luar destinasi dimana pengeluaran tersebut berhubungan dengan industry local. External leakages dapat terjadi disebabkan oleh, (1) investor asing membangun infrastruktur dan fasilitas pariwisata pada negara sedang berkembang, sehingga profit dan pembayaran terjadi di luar negeri. (2) Arus uang bisnis pariwisata langsung terjadi di luar negeri dikarenakan booking bisa dilakukan di luar negeri atau terjadi secara online, wisatawan datang dengan maskapai penerbangan asing, cruise ship atau kapal pesiar, atau bentuk usaha lain yang dimiliki oleh orang asing.

Luasnya dan dampak dari external leakages sangat bervariasi pada setiap negara dan juga berbeda pada setiap destinasi pariwisata. Untuk external leakage yang berhubungan dengan penanaman modal asing dalam pembangunan fasilitas pariwisata, leakages ini akan berpengaruh dalam waktu pendek dan bahkan waktu panjang tergantung seberapa besar modal yang ditanamkannya dan lamanya kontrak kerjasamanya. Karena keterbatasan pembiayaan dalam negeri, leakages tidak dapat dihindari khususnya pada pembangunan negera-negara yang sedang berkembang, sementara pada negara maju, leakages dapat diminimalkan karena kondisi keuangan negara maju relatif lebih baik.

Pada kasus leakages yang disebabkan oleh pemesanan perjalanan secara langsung dari negara asing (foreign booking intermediaries), dapat dhindari dengan menyediakan fasilitas didalam negeri yang dapat diakses dari luar negeri, mungkin dengan cara online dan cara lainnya yang memungkinkkan transaksi  wisatawan dapat diterima secara langsung oleh negara atau perusahaan dalam negeri.

Lebih lanjut, Diaz Benevides (2001) mengatakan, penerimaan dari aktivitas pariwisata yang melibatkan pihak asing pada setiap negara, persentase leakages bervariasi dan sulit untuk diukur dan diperkirakan, namun persentase tersebut berada pada kisaran 75%.

 

2.1.2.      Internal Leakages

 

[2]Rata-rata internal leakages pada kebanyakan negara sedang berkembang berada pada kisaran 40 sampai dengan 50% dari total penerimaan kotor sektor pariwisata pada skala ekonomi yang lebih kecil. Sementara dalam skala ekonomi yang lebih luas, internal leakage terjadi antara kisaran 10 sampai dengan 20% (UNEP). Internal leakages dominan disebabkan oleh penggunaan komponen import yang diukur secara domestik.  Menurut (UNEP) [3]leakage internal dapat diukur dengan Tourism Salelite Accounts (TSA) dan hal ini telah dilakukan oleh 44 negara yang memiliki database update tentang kepariwisataannya (WTO). Internal leakages pada negara berkembang terjadi pada rantai penyediaan suplies (goods and Services)  pariwisata yang diimport.

Internal leakages pada beberapa destinasi biasanya terjadi akibat permintaan atau tuntutan tingkat kualitas terhadap pelayanan pariwisata dan hiburan pariwisata khususnya terkait dengan produk-produk import.  Produk-produk yang dimaksud misalnya pengadaan wine dan beberapa minuman beralkohol yang bermerek internasional yang diproduksi di luar negeri. Hotel-hotel chain dengan standar internasionalnya juga menyebabkan internal leakages yang cukup berarti karena mereka cenderung akan menuruti standar yang telah ditentukan dan diharapkan oleh wisatawan.

Pada kasus di Kepulauan Maldives, 83% ketersediaan pekerjaan dalam negeri berhubungan dengan sektor pariwisata dan pariwisata berhubungan dengan industri-industri dalam negerinya yang sebagian besar proses produksinya tergantung komponen import sehingga terjadinya internal leakage terjadi sangat tinggi. Sementara Diaz Benevides (2001) mengatakan, internal leakages diperkirakan terjadi antara 40 sampai dengan 50% pada kebanyakan negara sedang berkembang, dan pada negara maju internal leakages terjadi antara 10 hingga 20%.

 

 

2.1.3.      Invisible Leakages

 

Invisible leakages adalah hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pendapatan dari sektor pariwisata yang terjadi secara nyata namun sangat sulit untuk didokumentasi secara nyata tetapi akan berpengaruh secara kumulatif. Aktivitas yang dapat menyebabkan invisible leakages misalnya: pajak, informal transaksi yang biasanya tidak tercatat, serta tabungan dan investasi off-shore.

[4]Leakages ini akan dapat dikurangi dengan tindakan melihat cluster pariwisata, menerapkan kebijakan pajak pada semua cluster pariwisata, membuat kebijakan keuangan dan fiskal, dan membuat perjanjian kerjasama dengan negara lain yang berhubungan dengan kerjasama pariwisata sebagai investor maupun pemasok wisatawan.

Invisible leakage yang lainnya dapat berbentuk penggunaan sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui, kerusakan lingkungan, degradasi budaya, hilangnya sejarah, dan rusaknya aset-aset pariwisata dalam waktu lama sehingga dapat menyebabkan menurunnya kualitas hidup masyarakat lokal.

 

 

2.2.Studi Kasus Leakages

 

World Bank memperkirakan secara keseluruhan dari total pendapatan pada negara-negara berkembang, 55% akan kembali “leakage” ke negara maju, namun angka tersebut bervariasi pada setiap negara yang berbeda (Frueh 1988, cited in Boo 1990). Leakages yang besar justru terjadi pada negara kecil atau kepulauan sedang berkembang di mana pariwisata pada negara-negara tersebut tergantung pada komponen import, seperti: St. Lucia 45% (Spinrad 1982:85), sedangkan Caribbean dilaporkan rata-rata 70% (Pattullo 1996) sementara negara bagian Bahamas pada tahun 1994 terjadi leakage mendekati 90% yang merupakan persentase tertinggi dari sejarah economic leakages.

[5]Sementara sebuah penelitian di Gambia, memperkirakan economic leakages terjada pada level 77% termasuk internal dan external leakages (Dieke 1993).  Sebuah studi yang diterbitkan pada tahun 1978 oleh Economic and Social Commission for Asia and the Pacific memperkirakan terjadinya leakage berkisar antara 75 hingga 78% yang disebabkan oleh maskapai penerbangan asing dan hotel berbintang yang dimiliki oleh perusahaan asing, studi yang hampir sama menemukan bahwa leakage terjadi pada kisaran 55 hingga 60% yang disebabkan oleh maskapai penerbangan asing tetapi hotel-hotel di destinasi dimiliki oleh orang lokal (Madeley 1996:18). Kedua komparasi data tersebut mengindikasikan bahwa jika kepemilikan perusahan pada industri pariwisata didominasi oleh pemilik lokal maka economic leakages dapat dikurangi.

Berikut data leakages yang pernah dihitung pada beberapa negara-negara yang mengembangkan pariwisata sebagai sektor pembangunan unggulan, di mana perbedaan data tersebut adalah leakages dari pengeluaran kotor (Leakage of gross tourism expenditure) yang terjadi pada kurun waktu tahun 1972 hingga 1991 seperti pada tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1: Leakage of gross tourism expenditure (1972 – 1991) (%)

Source: Smith and Jenner (1992). Various WTO reports.

 

 

Pada beberapa negara memiliki strategi untuk mengurangi expenditure leakage pada sektor pariwisata dengan melakukan pemberdayaan terhadap sektor lain yang terkait pariwisata pada skala ekonomi lokal. Pada tabel 1 di atas, nampak leakage terjadi cukup rendah (40%) karena pemerintahnya melakukan pembedayaan sektor terkait pariwisata dan pertanian sehingga dapat mengurangi kebutuhan pariwisata khususnya terhadap import bahan makanan untuk keperluan sektor pariwisata World Bank (2003).

Sementara sembilan negara di kepualauan Karibia memiliki import rate pada kisaran 45% hingga 90% sehingga pada kondisi ini, economic leakages terjadi pada persentase yang sangat tinggi (Ramjee Singh 2002, 2003).  Hasil penelitian yang berbeda di  New Zealand dan Philippines menunjukkan economic leakages terjadi sangat rendah kisaran 11 hingga 20%, sementara di Kenya dan Korea Selatan angka economic leakages terjadai antara 20 hingga 22%, hal ini disebabkan kebutuhan komponen import relatif rendah.

Data di atas menunjukkan bahwa komponen import berpengaruh terhadap besaran multiplier pada sektor pariwisata, yang artinya jika terjadi leakages yang tinggi maka akan menyebabkan multiplier sektor pariwisata menjadi rendah. Terdapat banyak faktor menyebabkan tingginya leakages, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

(1)Negara kepulauan kecil cenderung berada pada skala economi yang kecil dan memiliki ketergantung import yang tinggi karena tidak memiliki kapasitas produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan oleh sektor pariwisata. Sementara pada negara kepulauan yang lebih besar tidak menghadapi persoalan kapasitas produksi karena telah terbangun hubungan antar sektor pariwisata dan pendukung pariwisata dalam skala ekonomi domestik.

(2) Keterbatasan Infrastruktur pada negara sedang berkembang dapat menyebabkan tingginya leakages, berbeda dengan negara yang telah membangun infrastruktur pariwisata, dapat meningkatkan kemungkinan produksi industri domestik, dan dapat membangun hubungan yang lebih kuat antar industri dalam negeri, sehingga diharapkan dapat menciptakan efisiensi  distribusi barang dan jasa dalam negeri, dan dapat menghalangi masuknya perusahaan asing ke dalam negeri (Karagiannis 2004).

(3) Meningkatnya angka kunjungan wisata ke Karibia pada sepuluh tahun terakhir menyebabkan meningkatnya permintaan barang dan jasa untuk keperluan sektor pariwisata. Dan akhirnya sumberdaya domestik tidak mampu memenuhi kebutuhan sektor pariwisata, dan sektor pendukung pariwisata seperti pertanian di Karibia tidak efisien bahkan justru berbiaya tinggi atau un-efisien dan import dianggap menjadi alternatif yang lebih baik (Karagiannis, 2004).

 

 

2.3.  Strategi Meminimalkan Economic Leakage

 

Strategi untuk meminimalkan economic leakage pada sektor pariwisata harusnya menjadi strategi pemerintah dengan cara memperhatikan semua cluster industri yang berhubungan dengan struktur perekonomian regional.

[6]Gambar Struktur Clusture

Sumber: James GOLLUB, at al (2000)

 

Strategi Cluster dilakukan dengan memberikan peran kepada pemerintah baik secara nasional maupun provinsi secara fleksibel untuk memainkan perannya dalam pembangunan pariwisata. Fleksibiltas pemerintah dapat menciptakan kreativitas dan keberlanjutan pembangunan dan pemasaran pariwisata, di saat yang sama pemerinath juga harus mampu menciptakan pilihan untuk melakukan intervensi yang dapat diterima oleh semua stakeholder pariwisata untuk berkreasi dan menciptakan aturan dunia usaha yang kondusif pada sektor pariwisata. Campur tangan pemerintah diperlukan pada semua level struktur cluster yang terbagi menjadi tiga level sebagai berikut:

(1)   Export level, campur tangan pemerintah pada level ini didasarkan pada kenyataan bahwa pertumbuhan dan perkembangan industri pariwisata memiliki persamaan input seperti kebutuhan tenaga kerja, teknologi, pendanaan, infrastruktur pada sebuah struktur yang harus diatur sedemikian rupa untuk meminimalkan terjadinya leakeges.

(2)   Regional Supplier level, campur tangan pemerintah juga diperlukan untuk memfasilitasi provider asing, dimana provider asing diperlukan untuk menyediakan komponen yang tidak mampu disediakan oleh provider  domestik, kebutuhan barang dan jasa inilah yang menarik masuknya suplier asing ke regional dengan tingkat leakeges yang sekecil mungkin.

(3)   Economic Input Level, campur tangan pemerintah pada level ini diperlukan bagi semua pihak untuk menyediakan landasan bisnis. Organisasi swasta dan pemerintah atau agen yang lainnya memerlukan landasan untuk menjalankan bisnisnya sehingga diperlukan dukungan pendidikan dan pelatihan, innovasi, pendanaan, infrastruktur dan informasi, iklim usaha seperti pajak, aturan dan administrasi, dan jaminan kualitas hidup.

Lebih lanjut dapat diuraikan bahwa penanaman modal asing (finance) pada sektor pariwisata dan kerjasama antara perusahan-perusahan domestik dan asing harus dilakukan dalam hubungan regional, dan dilakukan secara selektif untuk pembangunan yang bersifat keharusan seperti (1) modernisasi yang dilakukan secara komprehensif pada sistem yang transparan khususnya yang berkaitan dengan design dan engineering, equipment dan supplies (2) Menghindari adanya peluang terjadinya tindak korupsi pada contract manufactoring. (3) melakukan regulasi pembatasan dan rasionalisasi. (4) melakukan legal protection khususnya untuk rekanan perusahaan pariwisata asing pada marketing dan distrubusi dan logistik. Keempat poin di atas dapat dilakukan pada framework kerjasama GATS dan dapat diterapkan pada keempat cluster segment pada gambar di atas. Pemerintah juga dapat meminimalkan terjadinya external leakages dengan cara membuat model kontrak kerjasama bagi perusahaan pariwisata dengan investor asing dan supplier dengan perjanjian atau kesepakatan internasional yang berpihak pada sektor pariwisata regional atau domestik.

Pemerintah harus juga dapat menyediakan sistem yang mendorong pemberdayaan tenaga kerja lokal (human resources system), sehingga mendorong adanya inovasi pada industri pariwisata (innovations system), pemerintah juga harus dapat menjamin keberlanjutan pemasaran destinasi (capital markets system), pembangunan  infrastruktur fisik yang baik dapat menciptakan efisiensi distribusi barang dan jasa dalam negeri, pemerintah juga diharapkan dapat menjamin iklim bisnis yang kondusif dengan menjamin adanya stabilitas politik dan keamanan yang terjamin, dan pada akhirnya pembangunan pariwisata harusnya dapat menciptakan terwujudnya kualitas hidup yang lebih baik bagi semua stakeholder pariwisata (host-wisatawan-investor-pemerintah)

 

  1. 3.     Simpulan dan Saran

 

Pengaruh positif pembangunan pariwisata sudah tidak perlu diragukan lagi seperti pendapatan nilai tukar valuta asing, penerimaan devisa akibat adanya konsumsi wisatawan, penyerapan tenaga kerja, pembangunan infrastruktur pariwisata yang turut dinikmati oleh masyarakat local, dan di beberapa destinasi pariwisata juga sebagai generator pemberdayaan perekonomian masyarakat local.

Selain pengaruh positif tersebut, pariwisata juga dapat menimbulkan pengaruh negatif seperti economic leakages, enclave, inflasi, tingginya pembiayaan infrastruktur dan fasilitas,  ketergantungan sektoral, dan masalah musiman. Dari sekian banyak masalah negatif yang dapat ditimbulkan oleh sektor pariwisata, economic leakages dianggap masalah yang paling sulit untuk diatasi karena sektor pariwisata akan bertumbuh pada iklim liberalisasi yang memungkinkan pihak asing dapat melakukan bisnis pada pasar domestik sehingga terjadinya economic leakages tidak dapat dihindari. Economic leakages dapat bersifat external, internal, dan invisible leakages, dimana ketiga jenis leakages tersebut disebabkan oleh faktor yang berbeda-beda.

Leakages tidak dapat dihindari pada kondisi pasar bebas atau liberalisasi perdagangan saat ini, walau demikian economic leakages dapat diminimalkan dengan berbagai cara dan strategi. Strategi yang terbaik adalah dengan strategi struktur clusture yang harusnya dapat diterapkan oleh pemerintah melalui kesepakatan internasional baik yang dilakukan pada level export, level supplier, maupun level input ekonomi yang dapat diatur sedemikian rupa untuk mengurangi atau meminimalkan terjadinya economic leakages.

 


 

Daftar Pusaka

 

 

Archer, B. and Cooper, C. (1994) “The Positive and Negative Impacts of Tourism”. Pp. 73-91 in W.F. Theobald (ed.) Global Tourism: The Next Decade, Butterworth-Heinemann, Oxford.

 

Archer, B.H. (1982) “The Value of Multipliers and the Policy Implications”, Tourism

 

Benevides, David Diaz (2001), “The Viability and Sustainability of International Tourism in Developing Countries”, Symposium on Tourism Services, World Trade Organisation, Geneva.

 

Board, J., Sinclair, T. and Sutcliffe, C. (1987) “A Portfolio Approach to Regional Tourism”, Built Environment, 13(2), 124-137.

 

Butler, R.W. (1980) “The Concept of a Tourist Area Cycle of Evolution: Implications for the Management of Resources”, The Canadian Geographer, 24, 5-12.

 

Fletcher, J.E. (1989) “Input-Output Analysis and Tourism Impact Studies”, Annals of Tourism Research, 16, 514-529.

 

Gollub, James, Hosier, Amy and Woo, Grace. (2000). “Using Cluster-Based Economic Strategy to Minimise Tourism Leakages”, ICF Consulting, San Francisco, California.

 

Helen Mc Bain. (2007).  Caribbean tourism and agriculture: linking to enhance development and competitiveness. Economic Development Unit, E C L A C, S U B R E G I O N A L, HEADQUARTERS FOR THE CARIBBEAN studies and perspectives 2 S E R I E S, Port of Spain,

 

Heng, T.M. and Low, L. (1990) “Economic Impact of Tourism in Singapore”, Annals of Tourism Research, 17, 246-269. Management, 3(4), 236-241.

 

Nepal, S.K. (.2007). Indigenous Perspectives on Ecotourism in Nepal: The Ghale Kharka-Sikles and Sirubari Experience. In: Higham, J. (Ed): Critical Issues in Ecotourism: Understanding a Complex Tourism Phenomenon. Elsevier Ltd.

Thapa, K. (2004). Prospects of Sustainable Tourism in Sirubari. B.Sc. Case Study Report Sumbitted to Academic Department, School of Environmental Management and Sustainable Development, Kathmandu.

Thapa, K. (2005). Challenges and Opportunities of Village Tourism in Sirubari. B.Sc. Thesis, School of Environmental Management and Sustainable Development, Pokhara Univeristy, Kathmandu.

Thapa, Kamal. (2008). (Environmental Management), Pokhara University, Nepal
Diploma in Energy Planning and Sustainable Development, University of Oslo, Norway, Retrive from http://www.ecoclub.com/articles/488-sirubari-village-tourism-nepal

Thapa, S. (2004).  Personal Communication. Tour Guide for Japanese Village Tourists.

 

UNCTAD. (2007), Trade and Development Implications of International Tourism for Developing Countries: Issues Note for Discussion  http://www.unctad.org/sections/ditc_tncdb_comdip0017_en.pdf.

 

United Nation-World Tourism Organization (2005), Tourism Highlight 2005, UN-WTO, Madrid

Upadhyay, R. (2005). Village Tourism and Nepal. In: Nepal Travel Trade Reporter (NTTR) Vol. viii, Issue Nr. 43, July 25-31

Upadhyay, R. (2007). Rural Tourism to Create Equitable and Growing Economy in Nepal. http://www.hull.ac.uk/php/ecskrb/GDP2007/RuralTourism_Rudra.pdf; Site accessed on 15 April, 2010


[1] Kodhyat, 2003-www.sinarharapan.co.id

[2] Hasil penelitian UNEP dan Diaz Benevides (2001)

[3] leakage internal dapat diukur dengan Tourism Salelite Accounts (TSA)

[4] Kebijakan cluster pariwisata untuk mengurangi economic leakages

[5] Hasil Penelitian World Bank  dan Economic and Social Commission for Asia and the Pacific

[6] Using Cluster-Based Economic Strategy  To Minimize Tourism Leakages, This paper is written by Mr. GOLLUB is Senior Vide President of ICF Consulting which is an international research and consulting based in Fairfax, VA.   The firm has five areas of specialization:   Community and Economic Development, Energy, environment, Transportation and Information Technology.   This paper was prepared by the ICF Global Economic Development Practice  (GEDP), based in San Francisco, California.    The GEDP is a leader  in  strategy  for  high  performing  regions  through  applying  cluster-based  economic  strategy  for competitive,  equitable,  sustainable  and  agile  economies.   

 

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.